79/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 79/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Endrianto Bayu Setiawan Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Melati Nomor 300, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Raditya Nur Sya’bani Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Villa Bukit Tidar C1-38, RT 04/RW 10, Karang Besuki, Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai-----------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Felix Rafiansyah Affandi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Ontoseno 1 Nomor 8, Polehan, Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai----------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Dinda Rahmalia Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Kamboja Nomor 14, Pesanggrahan, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sebagai----------------------------------------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Muhamad Teguh Pebrian Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kp. Rambay Kaler RT 003 RW 001 Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai-----------------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Andrean Agus Budiyanto Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Swadaya Raya 1 RT 006, RW 007, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai----------------------------------------------------------------------Pemohon VI; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 pada 6 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 21 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 3 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 3 diatur bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan: a. Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. 5 b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. c. Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. d. Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa melalui Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan uji formil dan materiil terhadap UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104), dan dalam hal ini objek Permohonan para Pemohon merupakan undang-undang yang hingga kini masih dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (positive law), sehingga masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan perkara judicial review. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution), Penafsir Konstitusi (the Interpreter of the Constitution), Pengawal Demokrasi (the Guardian of Democracy), Pelindung Hak-Hak Konstitusi Warga Negara (the Protector of the Citizen’s Constitutional Rights), serta sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (the Protector of Human Rights) (Janedjri M. Gaffar, 2013). Dalam hal ini, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara formil dan materiil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun sebagian terhadap pasal, ayat, maupun frasa yang diajukan sebagai objek pengujian terhadapnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang agar selaras dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir akhir (The Final 6 Interpretation of the Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak, tidak terkecuali Pembentuk Undang-Undang (erga omnes). 10. Berdasarkan uraian dalil-dalil mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap Permohonan formil dan materiil ini dengan objek UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. B. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 11. Bahwa dalam Permohonan uji formil harus memperhitungkan tenggat waktu pengajuan objek Permohonan untuk dapat diterima Mahkamah. Hal itu sebagaimana Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 yang menentukan tenggat waktu pengajuan permohonan uji formil dengan bunyi sebagai berikut: “… Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” 12. Bahwa perhitungan mengenai tenggat waktu juga pernah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan No. 54/PUU-XX/2022 dengan bunyi sebagai berikut: “Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022.” 13. Bahwa ketentuan mengenai tenggat waktu permohonan uji formil juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 dengan bunyi sebagai berikut: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 14. Bahwa objek permohonan uji formil adalah UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025 dan diundangkan pula pada tanggal yang sama tersebut. Terhitung sejak tanggal pengundangan tersebut, menurut perhitungan hari kalender para Pemohon seharusnya jatuh pada 10 Mei 2025, dan saat Permohonan ini diajukan masih dalam interval waktu yang memenuhi ketentuan “paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan demikian telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Mahkamah memiliki keabsahan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji formil para Pemohon a quo. C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 16. Bahwa terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi para Pemohon dalam kaitannya dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang terdiri atas: a. terpenuhinya kualifikasi kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon; dan 8 b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. C.1. KUALIFIKASI KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 18. Bahwa selain diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 a quo, diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021 yang menegaskan kualifikasi Pemohon, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 19. Bahwa dalam pengajuan Permohonan ini, para Pemohon berkedudukan sebagai “perorangan warga negara Indonesia (WNI) atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing dimiliki oleh Pemohon I (Bukti P-3), Pemohon II (Bukti P-4), Pemohon III (Bukti P-5), Pemohon IV (Bukti P-6), Pemohon V (Bukti P-7), dan Pemohon VI (Bukti P-8). Para Pemohon tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dibuktikan dalam laman KPU pada tautan 9 https://cekdptonline.kpu.go.id/ (Bukti P-33). Pada tahun 2024 yang lalu, para Pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Dalam kaitannya dengan Permohonan ini, para Pemohon memandang bahwa proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 beserta norma substansial di dalamnya telah merugikan masyarakat Indonesia, termasuk para Pemohon. Adanya kerugian tersebut, menurut para Pemohon dikarenakan Pembentuk Undang-Undang yang notabene dipilih rakyat dalam Pemilu tidak menjalankan amanat konstitusional untuk mewakili kepentingan rakyat dalam kerangka negara demokrasi konstitusional. 20. Bahwa para Pemohon dalam hal ini juga berkedudukan sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masing-masing dimiliki oleh Pemohon I (Bukti P-9), Pemohon II (Bukti P-10), Pemohon III (Bukti P- 11), Pemohon IV (Bukti P-12), Pemohon V (Bukti P-13), dan Pemohon VI (Bukti P-14). Status sebagai mahasiswa tersebut, khususnya di Fakultas Hukum, menempatkan para Pemohon dalam posisi yang tidak hanya sebagai Civitas Akademika, tetapi sekaligus sebagai social control dan penjaga nilai-nilai keadilan dan konstitusionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana pesan salah satu Bapak Pendiri Bangsa, Mohammad Hatta, bahwa “Pemuda adalah tulang punggung bangsa, dan mahasiswa adalah kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab moral terhadap perjalanan bangsa dan negara”. Dalam konteks ini, para Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual serta harus melakukan aktivisme akademik (academic activism) untuk tidak tinggal diam terhadap setiap potensi pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Kedudukan para Pemohon sebagai mahasiswa hukum tidak hanya memiliki kepentingan hukum secara akademik, melainkan juga berkepentingan secara moral dan sosial untuk mengawal jalannya pemerintahan, penegakan hukum, dan tertib bernegara yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Dan karenanya, para Pemohon merasa memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengawal dan ikut meluruskan ketika terdapat proses legislasi yang 10 dijalankan tidak sebagaimana mestinya atau dengan kata lain secara ugal- ugalan, in casu dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025. 21. Bahwa berdasarkan kualifikasi para Pemohon a quo, dalam hal ini disimpulkan bahwa para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. C.2. ADANYA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 22. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang kemudian dikuatkan dengan putusan-putusan Mahkamah setelahnya, Mahkamah telah menetapkan syarat terjadinya kerugian konstitusional. Syarat kerugian konstitusional itu juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yakni apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. C.2.1. ADA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD NRI TAHUN 1945 23. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Dari ketentuan pasal tersebut, para Pemohon telah dijamin untuk memperjuangkan 11 partisipasi di bidang pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan kemajuan individu maupun secara bersama-sama (kolektif). Hak berpartisipasi ini diaktualisasikan dengan cara memperjuangkan haknya secara kolektif melalui judicial review guna memastikan Revisi UU TNI tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi. Hak ini mencakup partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik serta pengawasan terhadap perluasan kewenangan TNI yang dapat berdampak pada supremasi sipil (civilian supremacy), profesionalisme militer, dan prinsip negara hukum. Maksud dari supremasi sipil itu, seperti yang didefinisikan Felipe Aguero dalam buku “Soldiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative Perspective” (1995), yaitu sebagai kemampuan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis untuk melakukan kebijakan umum tanpa intervensi dari militer untuk menentukan tujuan dan penataan umum pertahanan nasional. 24. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kalau dijabarkan, hak konstitusional itu mencakup: (a) hak memperoleh pengakuan (right to recognition); (b) hak mendapat perlindungan (right to protection); (c) hak atas kepastian hukum yang adil (right to fair legal certainty); dan (d) hak atas kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Para Pemohon menegaskan bahwa setiap undang-undang harus mencerminkan keempat hak konstitusional tersebut agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana cita hukum (rechtsidee) yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. 25. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Secara expressis verbis, ketentuan soal hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat menjamin bahwa setiap individu berhak berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam menyuarakan pendapat terkait kebijakan publik dalam proses legislasi. Sementara itu, berdasarkan prinsip negara hukum, ketentuan ini sejalan dengan prinsip demokrasi atau 12 kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", serta ketentuan negara hukum pada ayat (3) yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Janedjri M. Gaffar (2012) dan Arief Hidayat (2019), ketentuan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 tersebut menggambarkan kesatuan konsep bernama constitutional democracy atau democratische rechtsstaat. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan, termasuk revisi UU TNI (in casu UU No. 3 Tahun 2025), harus menghormati dan tidak membatasi hak-hak konstitusional warga negara sebagai wujud profesionalisme militer dan supremasi sipil. 26. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ketentuan Pasal 28G a quo menjamin setiap orang berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum terhadap berbagai hal yang mengancam dirinya untuk bertindak secara bebas, serta berhak bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dari alat-alat negara (TNI dan Polri) yang notabene diberikan hak khusus (privilege) untuk memegang senjata. Sebagai warga sipil yang tidak mempunyai hak khusus itu, maka ada potensi bahaya menjadi sasaran represifitas dari alat negara itu layaknya yang pernah terjadi saat rezim Orde Baru. Oleh karena itu, perluasan tupoksi dan penempatan TNI dalam UU No. 3 Tahun 2025 harus diuji secara ketat agar tidak berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan prinsip demokrasi yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. 27. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 13 adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Ketentuan tersebut telah menyatakan secara expressis verbis terkait tanggung jawab negara yang meliputi DPR, Presiden, dan lembaga peradilan untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia. Dalam hal terdapat praktik legislasi yang dilakukan Presiden dan DPR telah menyimpang dari prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme, sehingga besar kemungkinan akan turut membahayakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, disinilah peran Mahkamah Konstitusi yang harus menjalankan fungsi perlindungan hak warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 (the Protector of the Citizen’s Constitutional Rights). C.2.2. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 28. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU No. 3 Tahun 2025 karena proses pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation process) serta adanya norma bermasalah karena tidak mengaktualisasikan prinsip profesionalisme militer, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional (constitutional democracy values) sebagaimana tertuang dalam: a. Pasal 7 ayat (4); b. Pasal 47 ayat (1); dan c. Pasal 47 ayat (3). 29. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon terlanggar dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 yang dilakukan sangat cepat (fast track legislation) tanpa melalui proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation), seperti melalui focus group discussion (FGD) atau seminar, sosialisasi di kampus-kampus maupun di tempat publik lainnya yang memungkinkan ada akses masyarakat untuk mengkritisi draft ruu dalam momen waktu yang tenang dan tidak tergesa-tega, atau dikatakan ada jangka waktu yang cukup bagi publik untuk mengkritisi substansi secara komprehensif dan berpartisipasi secara bermakna. 14 Padahal dalam proses legislasi UU No. 3 Tahun 2025, partisipasi publik adalah hal penting karena akan memberikan dampak fundamental bagi penyelenggaraan negara serta memiliki dampak dimensional yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat demokratis. Proses legislasi yang tidak transparan dan tidak demokratis itulah yang kemudian membuat hasil revisi UU TNI (in casu UU No. 3 Tahun 2025) mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat sipil. 30. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 masing-masing diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada jenjang Sarjana maupun Magister, secara konsisten berupaya untuk mengawal dan berkontribusi dalam kebijakan ketatanegaraan dan kebijakan publik yang pro-demokrasi, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam perjalanan akademiknya, Pemohon I telah menerbitkan berbagai artikel ilmiah yang berfokus pada kajian hukum tata negara, antara lain: (a) artikel politik BRIN berjudul “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik”; (b) buku berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”; (c) artikel ilmiah berjudul “Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan” (https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/35873); (d) artikel populer berjudul “Demokrasi Nir-Integritas” (https://kumparan.com/endriantobayu71/demokrasi-nir-integritas- 21jeTkWRmDv); dan (e) artikel populer berjudul “Revolusi Mental Kepolisian” (https://kumparan.com/endriantobayu71/revolusi-mental- kepolisian-24kK71dUaIb). Selain itu Pemohon I juga sering menjadi pembicara dalam forum diskusi akademik yang membahas soal konstitusionalisme, seperti Kajian Rutin FKPH UB bertemakan "Meneropong Pemilu 2024: Antara Independensi Kampus dan Lampu Hijau Adu Gagasan Politisi?" tertanggal 29 September 2023 (https://www.instagram.com/p/CxsPc1JSQRz/?utm_source=ig_web_co py_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) serta menjadi narasumber dalam 15 forum bertemakan "FKPH LEGAL COURSE: LEGISLATIVE DRAFTING 2024" tertanggal 11 Mei 2024 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (https://www.instagram.com/p/C6Qe13VvBhG/?utm_source=ig_web_c opy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==). Keterlibatan Pemohon I dalam aktivisme akademik tersebut mencerminkan komitmennya untuk terus mengawal kualitas demokrasi dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta terciptanya proses legislasi yang baik (good legislation process) dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, Pemohon I juga sering berinteraksi dengan PPID DPR untuk memperoleh Risalah Pembahasan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, baik untuk keperluan riset maupun untuk pengawalan pelaksanaan undang- undang (Bukti P-34). Oleh karena itu, Pemohon I merasa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini sebagai upaya konstitusional untuk memperbaiki dan memastikan peraturan perundang-undangan yang ada tetap mencerminkan prinsip- prinsip demokrasi konstitusional. Adanya ketidakpastian atau ketidakcocokan proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 dengan good legislation process menurut UU No. 12 Tahun 2011 dan nilai-nilai konstitusional telah menjadi alasan bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan ini demi tegaknya kepastian hukum yang berkeadilan menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan b. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengawasan kebijakan publik. Salah satu kontribusi nyata Pemohon II sampai dengan Pemohon VI terlihat dalam peran aktif mengawal pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 melalui diskusi-diskusi yang berlangsung di ruang kelas maupun di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sepanjang studi sarjana, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI telah menempuh mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan (legislative drafting) yang banyak mendapat pengajaran tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai UU No. 12 Tahun 2011. Namun, 16 kenyataannya, terdapat kerugian akademik yang sangat terasa, ketika materi yang dipelajari ternyata tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang (in casu Presiden dan DPR) dalam merevisi UU TNI. Proses revisi yang dilakukan pun tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui lebih jauh hingga tahap penyebarluasan pasca pengundangan. Termasuk Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, selama proses legislasi tidak bisa mengakses draft yang asli guna mengkritisi substansi revisi UU TNI. Selain itu, sebagai wujud komitmen konstitusional dalam memperjuangkan hak masyarakat, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI juga turut serta dalam berbagai aksi demonstrasi di Balai Kota Malang, yang menjadi bagian dari partisipasi aktif dalam mengawal konsolidasi press release yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya terkait RUU TNI (Bukti P-22). Serta berpartisipasi dalam diskusi publik mengkritisi UU TNI di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 28 Februari (Bukti P-35). Berbagai persoalan tersebut sesungguhnya muncul akibat tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam proses legislasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 31. Bahwa, dari segi substansi, UU No. 3 Tahun 2025 mengandung ketentuan baru yang mengatur soal perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. Menurut para Pemohon, perluasan OMSP serta prosedur pelaksanaannya haruslah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang, bukan didelegasikan dalam aturan turunan (delegated legislation). Begitu pula adanya peluang bagi prajurit militer aktif yang bisa menduduki jabatan di lingkungan sipil secara masif sesuai ketentuan Pasal 47 telah mencederai prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil. Padahal, dalam kerangka negara demokrasi konstitusional idealnya menempatkan kekuasaan sipil sebagai otoritas tertinggi dalam mengelola pemerintahan (civilian supremacy) dengan menempatkan militer pada kendali pimpinan sipil tanpa harus melibatkannya dalam jabatan struktur sipil. 32. Bahwa masuknya prajurit militer aktif ke dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan pemerintahan sipil, yang 17 secara historis dapat membuka ruang bagi militerisasi kebijakan publik dan mengurangi independensi institusi sipil. Hal ini sama halnya menjadikan Indonesia nampak seperti menganut kembali doktrin dwifungsi ABRI yang terjadi semasa rezim Orde Lama dan Orde Baru yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara banyak didominasi militer aktif. Alhasil, banyak praktik penyimpangan kekuasaan, represivitas, dan pelanggaran HAM yang masih akibat pengerahan kekuatan bersenjata yang mudah dilakukan oleh pemimpin berlatar belakang militer. 33. Bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan setiap warga negara hak untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperjuangkan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang sah dan nyata dalam mengajukan permohonan pengujian revisi UU TNI guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil. 34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil revisi Undang-Undang TNI telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, terutama dalam kaitannya dengan jaminan profesionalisme militer, supremasi sipil, kebebasan berpendapat, serta kehidupan demokrasi konstitusional menurut UUD NRI Tahun 1945 a quo. C.2.3. KERUGIAN KONSTITUSIONAL DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI 35. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang spesifik dan potensial, baik dalam aspek formil maupun materiil, akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2025. Pertama, dari aspek formil, pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik (good legislation process) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-15). Salah satu prinsip fundamental yang terlanggar adalah prinsippartisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) yang mengharuskan pemerintah untuk 18 melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu tidak terpenuhi pula prinsip lainnya seperti kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. Kedua, dari aspek materiil, substansi UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip supremasi sipil, demokrasi konstitusional, dan profesionalisme militer sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 a quo. Revisi UU TNI telah memberikan perluasan terhadap tugas pokok OMSP yang kemudian aturan pelaksanaannya didelegasikan dalam aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) serta perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit militer aktif sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025. Hasil perubahan itu pada gilirannya berpotensi mengancam independensi institusi sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif serta menciptakan dominasi militer dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis sesuai konstitusi (constitutional democracy). 36. Bahwa fenomena meluasnya prajurit militer aktif di ranah sipil bukan sekadar kekhawatiran retoris, tetapi memiliki preseden sejarah ketika ada keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang sering kali membuka ruang penyalahgunaan wewenang, praktik represif terhadap kebebasan sipil, dan berbagai pelanggaran HAM. Seperti Orde Baru yang menjadikan militer sebagai “alat politik penguasa”. Dengan adanya perluasan tupoksi dan kewenangan bagi TNI melalui pengaturan UU No. 3 Tahun 2025, terdapat potensi nyata bahwa dominasi dan pengaruh militer akan semakin kuat di ranah sipil, yang dapat menghambat kehidupan demokratis serta mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik (inspraak). Hal ini akan berdampak langsung terhadap para Pemohon sebagai bagian dari komunitas akademik yang aktif dalam kajian hukum dan 19 kebijakan publik, maupun sebagai masyarakat sipil biasa (rakyat) dalam kerangka negara demokrasi konstitusional. 37. Bahwa dengan demikian, telah ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat proses legislasi yang ugal-ugalan tidak memenuhi prinsip legislasi yang baik menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. C.2.4. ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan para Pemohon sebelumnya menunjukkan secara jelas ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU No. 3 Tahun 2025. Proses pembahasan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation process) seperti asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. Misalnya dari segi ketidakpatuhan asas keterbukaan, para Pemohon pada khususnya, dan warga Indonesia pada umumnya, tidak bisa berpartisipasi secara bermakna terhadap tahapan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Proses yang terkesan tergesa-gesa dalam revisi UU TNI mencerminkan ada kerugian konstitusional yang tidak dapat terbantahkan. Begitu pula dengan aspek materiil berupa perluasan jabatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil serta perluasan kewenangan TNI melakukan operasi militer akan mengancam profesionalisme militer, supremasi sipil, dan demokrasi konstitusional di masa mendatang. Dan pada akhirnya, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ingin mempertahankan supremasi sipil akan mengalami kerugian hak konstitusional yang dijamin Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. C.2.5. ADA KEMUNGKINAN DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL SEPERTI YANG DIDALILKAN TIDAK LAGI ATAU TIDAK AKAN TERJADI 20 39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, terdapat potensi serius terhadap tatanan kehidupan demokrasi konstitusional dan supremasi masyarakat sipil apabila hasil revisi UU TNI a quo diberlakukan. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan revisi tersebut. Tentunya tidak hanya bagi para Pemohon, tapi juga mencegah eskalasi konflik yang berpotensi menyasar masyarakat sipil secara masif. 40. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, hak-hak konstitusional para Pemohon dapat dipulihkan, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan supremasi sipil dapat dicegah. Dengan demikian, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kerangka konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk substansi UU No. 3 Tahun 2025 mengenai perluasan tupoksi dalam OMSP yang didelegasikan dalam aturan turunan (PP atau Perpres) serta perluasan jabatan sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif. 41. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tidak terbantahkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang didasarkan pada adanya kerugian konstitusional a quo. Oleh karenanya para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU No. 3 Tahun 2025 a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945. D. PERKARA TIDAK NEBIS IN IDEM 42. Bahwa terhitung sejak revisi Undang-Undang TNI disahkan dan diundangkan dalam UU No. 3 Tahun 2025, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki objectum litis berupa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 dan ayat (4) serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025. Dengan demikian perkara yang diajukan dalam Permohonan ini tidak nebis in idem, sehingga layak untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. E. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (POSITA) E. 1. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 43. Bahwa sesungguhnya pengujian formil (formele toetsing) adalah pengujian yang fokus pada prosedur atau cara pembentukan suatu produk hukum, 21 yang dalam proses pengujiannya berbasis pada bukti konkrit (evidence- based review). Dalam hal ini para Pemohon perlu menyampaikan terlebih dahulu soal sulitnya mengakses seluruh dokumen-dokumen berbasis bukti untuk mendukung dalil-dalil Permohonan ini. Kesulitan semacam itu pernah dijustifikasi oleh Aan Eko Widiarto saat menjadi Ahli dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selengkapnya ia mengatakan: “Pengujian Formil ini sekali lagi merupakan kasus konkrit sehingga pembuktiannya lebih pada fakta dan data/dokumen konkrit. Bagi masyarakat (bukan pembentuk UU) sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan keberadaan dan kebenaran fakta dan data/dokumen konkrit tersebut. Maka dari itu kalau tidak dilakukan pembuktian terbalik maka segala bukti pemenuhan proses pembentukan UU khususnya UU Perubahan UU Minerba harus disampaikan pemerintah, DPR, dan DPD sendiri dalam pemberian keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK.” 44. Bahwa untuk mendalilkan alasan Permohonan Pengujian Formil yang inkonstitusional ini, para Pemohon menggunakan empat tolok ukur sebagai berikut: a. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 Tidak Sesuai Dengan Tahapan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; b. UU No. 3 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Asas–Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011; c. UU No. 3 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Menurut Ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011; dan d. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 Adalah Gejala Legalisme Otokratik. E.1.1. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tidak Sesuai Dengan Tahapan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 22 45. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Dari ketentuan itu terlihat jelas bahwa ada 5 (lima) tahapan pembentukan undang-undang yang sifatnya sistematis dan harus dijalankan secara urut. Dalam Permohonan ini, letak pertentangan akan dijelaskan sesuai tahapan tersebut di atas sebagaimana lima poin di bawah ini: a. Tahapan Perencanaan 46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Kemudian berdasarkan Pasal 17 dinyatakan bahwa “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.” Ketentuan Prolegnas itu ditegaskan pula dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Itu artinya penetapan Prolegnas menjadi dasar urgensitas pembentukan undang-undang, mana yang mendesak harus didahulukan, dan mana yang tidak terlalu mendesak untuk didahulukan. 47. Bahwa UU No. 3 Tahun 2025 tidak sesuai dengan prosedur penetapan RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Esensi Prolegnas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk membuat desain masyarakat Indonesia ke depan, karena salah satu fungsinya sebagai alat perekayasa dan pembentuk masyarakat (social engineering). Masalahnya, dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 oleh DPR dan Presiden sengaja dilakukan secara cepat (fast track legislation) dan dilakukan melalui mekanisme tertutup 23 (closed access) yang dibuktikan dengan beberapa fakta hukum sebagaimana akan didalilkan kemudian. 48. Bahwa Revisi UU TNI (in casu UU No. 34 Tahun 2004) awal mulanya disahkan sebagai RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029 nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan DPR No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 tertanggal 19 November 2024 (Bukti P-18). Namun Kemudian dalam Rapat Paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025 secara tiba-tiba terdapat agenda tambahan berupa pengambilan keputusan untuk memasukkan Revisi RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yang sejak awal sesungguhnya Rapat Paripurna DPR tidak mengagendakan pengambilan keputusan tersebut (Bukti Video Youtube DPR menit ke 10.45 - 11.35 pada tautan https://www.youtube.com/live/53hA2PqVuRw?si=TV1pjLMG3SzAoZc5) (Bukti P-36). Seharusnya, agenda rapat hanya ada tiga, yaitu: (1) Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (2) Laporan Komisi I DPR RI Atas Hasil Pembahasan Mengenai Penerimaan Hibah ALPALHANKAM Dari Luar Negeri; dan (3) Dilanjutkan Dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029). Secara jelas, adanya perubahan agenda Rapat Paripurna a quo tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan (Bukti P- 16). Pun demikian halnya yang sungguh aneh dalam agenda Rapat Paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025 a quo, yaitu Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang berisikan penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU TNI. Padahal, pengambilan keputusan masuknya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 baru ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025. 49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf f Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 menjelaskan Badan Legislasi (Baleg) bertugas memberikan 24 pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas (Bukti P-17). Revisi UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Huruf f Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 pada saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 - 2025 a quo (Bukti P-36). Pertimbangan tersebut sangatlah penting karena perlu dibuktikan apakah benar revisi terhadap UU TNI saat ini memiliki urgensi dibandingkan dengan agenda RUU prioritas yang lain, sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas Prioritas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas sesuai prioritas kebijakan di bidang legislasi. Demikian juga Rapat Paripurna DPR RI ke-13 tertanggal 18 Februari 2025 tersebut di atas yang menyepakati dimasukkannya RUU TNI ke Prolegnas Prioritas 2025 juga tidak melalui sosialisasi oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya. Hal itu jelas dan tidak terbantahkan telah merugikan hak masyarakat atas proses legislasi yang tidak tertib sebagaimana prosedur semestinya menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Ditambah lagi terdapat fakta yang begitu jelas ketika keberadaan DPR yang harusnya menjalankan fungsi kontrol (checks and balances) pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Pendek kata, fungsi kontrol DPR tersebut di bidang legislasi mengalami disfungsi. Itulah mengapa proses legislasi Revisi UU TNI mengalami cacat prosedur. b. Tahapan Penyusunan 50. Bahwa tahap penyusunan merupakan salah satu tahap dalam pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari undang-undang yang akan dibentuk. Mekanisme penyusunan Naskah Akademik berdasarkan Lampiran I UU No. 13 Tahun 2022 mengatur struktur Naskah Akademik yang wajib mencakup analisis yuridis (studi perbandingan hukum nasional/internasional), analisis sosiologis (kajian dampak sosial-ekonomi), dan analisis filosofis (keselarasan dengan nilai Pancasila). Ketidakhadiran 25 data lapangan dalam naskah akademik revisi UU TNI mengakibatkan dokumen tersebut tidak memenuhi standar kelengkapan materi sebagaimana diatur dalam lampiran ini. 51. Bahwa Revisi Undang-Undang TNI melangkahi tahap penyusunan dalam proses pembentukan undang-undang yang diamanatkan Bab V UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur “Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan”. Proses pembentukan RUU TNI melangkahi tahap penyusunan karena Surat Presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU bahkan sudah ada sejak 13 Februari 2025 atau sebelum RUU TNI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 (tahap perencanaan) pada 18 Februari 2025. Surat Presiden itu yang kemudian menjadi awal tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah yang mulai dilaksanakan rapat kerja pada 11 Maret 2025. Dari kondisi tersebut memungkinkan jika Revisi Undang-Undang TNI merupakan RUU operan (carry over), yaitu melanjutkan pembahasan pada DPR periode 2019-2024. Namun, pada faktanya, RUU TNI bukanlah RUU carry over sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan DPR No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 tertanggal 19 November 2024 (Bukti P-18). Dengan demikian, secara formil, proses Revisi Undang-Undang TNI juga menyalahi ketentuan RUU carry over sebagaimana ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Karena bukan tergolong RUU carry over, seharusnya proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU dilakukan sejak awal. Namun ternyata, dokumen Naskah Akademik yang digunakan dan tersebar luas ke masyarakat adalah Naskah Akademik tertanggal Mei 2024, yang artinya acuan Revisi UU TNI menggunakan draf lama pada Prolegnas 2020-2024 (Bukti P-31). 52. Bahwa menurut pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dengan cara memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Guna mendapat masukan masyarakat, Badan Legislasi (Baleg) mesti mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas ke publik melalui media cetak atau elektronik. Kemudian melakukan kunjungan kerja menyerap aspirasi masyarakat, serta menerima masukan masyarakat dalam rapat dengar 26 pendapat umum (RDPU) di Baleg. Masukan masyarakat disampaikan secara langsung atau melalui surat ke pimpinan Baleg sebelum dilakukan pembahasan dan penetapan Prolegnas. Namun pada realita di lapangan yang terjadi pada proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI justru sebaliknya. Masyarakat tidak dapat sama sekali mengakses dokumen resmi penyusunan RUU TNI hingga menjelang diambil keputusan dalam Rapat Paripurna (Baca Pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam laporan Tempo: https://www.tempo.co/politik/tak-bagikan-draf-utuh-revisi-uu-tni- dpr-klaim-hanya-3-pasal-yang-dibahas-1220900) (Bukti P-42). c. Tahapan Pembahasan 53. Bahwa dikarenakan revisi Undang-Undang TNI tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta tidak menjadi RUU prioritas pemerintah bahkan hingga 2029, maka Revisi Undang-Undang TNI pun bukan carry over, karena syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu RUU carry over adalah adanya kesepakatan antara DPR, presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan. Sedangkan, tidak ada revisi Undang-Undang TNI dalam Keputusan DPR yang berisikan 12 RUU carry over dalam Prolegnas tahunan 2025 dan Prolegnas 2025-2029. 54. Bahwa mekanisme carry over termaktub dalam pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 71A tersebut, dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang operan (carry over), apabila telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang- Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. 55. Bahwa terhitung sejak hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025 yang menetapkan Revisi RUU TNI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 hingga tanggal disahkannya Revisi UU TNI pada tanggal 20 Maret 2025 dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, jelas 27 menunjukkan bahwa proses pembahasan revisi ruu tni dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan tergesa-gesa. Jangka waktu yang relatif satu bulan tersebut sama sekali tidak menyediakan ruang yang memadai bagi publik untuk memahami, mengkritisi, maupun memberi masukan secara substantif terhadap norma-norma yang sangat penting dan sensitif dalam sistem ketatanegaraan, yakni menyangkut relasi antara militer dan sipil, serta potensi perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara. Tidak hanya singkat secara waktu, proses tersebut juga sangat minim aksesibilitas terhadap dokumen-dokumen resmi pembahasan. Masyarakat, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil tidak mendapatkan kesempatan yang layak dan transparan untuk mengakses draf RUU, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maupun notulensi pembahasan di DPR. Padahal, penjadwalan yang terbuka, termasuk pelibatan berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi, menjadi hal yang krusial. Keterlibatan aktif dalam diskursus serta partisipasi publik diharapkan dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun parlemen sebagai pembuat kebijakan. Dengan begitu, proses legislasi dapat berkembang menjadi forum diskusi dan perumusan kebijakan yang bersifat deliberatif secara publik. 56. Bahwa dengan mengutip Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Wahiduddin Adams dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 ketika memutus Uji Formil Revisi UU KPK, ia menyampaikan kegelisahan serupa mengenai singkatnya jangka waktu pembahasan RUU yang berdampak terhadap minimnya partisipasi publik. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut: “Suatu pembentukan Undang-Undang yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik yang mengundang pertanyaan besar memang tidaklah secara langsung menyebabkan Undang-Undang tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, singkatnya waktu pembentukan Undang-Undang a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat secara tulus dan berjenjang (bottom up) dan dari para supporting system yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR, serta sangat minimnya kajian dampak analisis terhadap pihak 28 (khususnya lembaga) yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo (in casu KPK).” 57. Bahwa terdapat 3 (tiga) Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang berasal dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi forum rapat Komisi I DPR dan pemerintah yang membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, DKI Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025). Salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont adalah Andrie Yunus. Dalam aksi itu, Andrie melayangkan kritiknya terhadap proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah dengan membawa poster dan menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terekam dalam sebuah video yang telah terekam dan hasil rekamannya tersebar ke berbagai media sosial selain itu para aktivis tersebut mendapatkan perlakuan represif oleh petugas keamanan hotel bersama beberapa staf berpakaian batik. Tidak hanya itu, ketiga aktivis tersebut diteror dan dilaporkan kepada pihak kepolisian atas aksi menyuarakan pendapat tersebut (Lihat Berita Selengkapnya: https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-aksi-protes-gerebek-rapat- tertutup-revisi-uu-tni-di-fairmont-diseret-keluar-diteror-dan-dilaporkan) (Bukti P-19). Kalaupun tidak ada aksi koalisi masyarakat sipil yang mendatangi forum rapat dpr tersebut, para pemohon, pers, dan seluruh masyarakat indonesia pastinya tidak akan tahu ternyata ada rapat pembahasan revisi undang-undang tni. Fakta itu menunjukkan terdapat proses pembahasan revisi undang-undang tni yang dilakukan dalam ruang- ruang tertutup sehingga publik dan pers tidak bisa memantau prosesnya. 58. Bahwa sehari setelah aksi Koalisi Masyarakat Sipil tertanggal Sabtu, 16 Maret 2025, di depan Hotel Fairmont terdapat penjagaan ketat dengan dalih pengamanan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto, "Perbantuan pengamanan saja. Rapat Panja DPR RI, Menhan, dan beberapa kementerian yang ditunjuk," kata Hariyanto kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/3). (Bukti P-20). 59. Bahwa tindakan represif dan mengancam keterbukaan partisipasi oleh masyarakat dibuktikan dengan adanya pengarahan oleh Kapuspen untuk 29 menyiagakan prajurit TNI beserta kendaraan taktis (rantis) Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI pada saat berlangsungnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont yang bertempat di Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025, setelah terjadi penggerudukan oleh awak media dan aktivis (Bukti P-21). Kondisi yang demikian ini mengakibatkan massa aksi yang ingin menyuarakan aspirasinya dalam pembahasan RUU TNI pasti menjadi terhalang. 60. Bahwa para Pemohon juga perlu mendalilkan dalam praktik selama ini, rapat-rapat di DPR memang jamak terjadi dilakukan di hotel-hotel mewah. Tidak hanya revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, tapi juga revisi Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, dan RUU Perlindungan Data Pribadi di Hotel Intercontinental. Rapat yang pelaksanaannya di hotel-hotel semacam itu cenderung bersifat tertutup dan nir-partisipatif, sehingga meniadakan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Hal itu berbeda dengan rapat-rapat yang digelar DPR di gedung Parlemen Senayan yang biasanya bersifat terbuka untuk umum dan bisa disaksikan melalui tayangan TV Parlemen (youtube), kecuali rapat-rapat yang memang dikecualikan bersifat tertutup sebagaimana kriteria Pasal 6 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-24). Tapi, dalam konteks proses legislasi Revisi Undang-Undang TNI serta pembentukan undang-undang lainnya, bukankah seharusnya dan sepatutnya dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik? Sebab tidak ada hal yang masuk akal proses legislasi dilakukan tertutup sebagaimana kriteria Pasal 6 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008. Justru transparansi pembentukan undang-undang telah diperintahkan oleh Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008. 61. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memandang pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 yang tertutup telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip pembentukan undang-undang yang baik (good legislation process) serta tidak mencerminkan dasar hukum konstitusional UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) soal demokrasi 30 konstitusional, Pasal 22A soal pembentukan undang-undang, Pasal 28C ayat (2) soal hak kolektif, dan Pasal 28D ayat (1) soal kepastian hukum yang adil. Ditambah lagi bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Hukum tidak boleh dibentuk dalam ruang gelap, terlebih jika norma yang diatur berpotensi mengubah secara mendasar konfigurasi kekuasaan sipil dan militer dalam sistem ketatanegaraan. d. Tahapan Pengesahan/Penetapan 62. Bahwa DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang TNI pada hari Kamis (20/03/25) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Rapat Paripurna ini membahas terkait pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang sebelumnya telah disahkan dan disepakati oleh fraksi-fraksi DPR pada rapat Komisi I pada Selasa (18/3) (Link Youtube DPR: https://www.youtube.com/live/_GvYY_RkIws?si=luutsi6sd-gFg5xg) (Bukti P-37). Pasca pengesahan tersebut, draf resmi hasil Revisi UU TNI yang disahkan juga tak kunjung disebarluaskan oleh DPR, sehingga jelas menyulitkan masyarakat untuk mengkritisi hasil proses legislasi Revisi UU TNI (Bukti P-25) (Bukti P-26) (Bukti P-27) (Bukti P-28). 63. Bahwa Revisi Undang-Undang TNI tetap dilakukan disamping adanya berbagai penolakan dan tuntutan dari masyarakat dan aktivis sejak tahap perencanaan, pembahasan, dan pengesahan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Para Pemohon yang berlatar belakang mahasiswa pun bisa merasakan langsung adanya gelombang penolakan masyarakat, khususnya dari kalangan Civitas Akademika yang ada di Kota Malang, tidak terkecuali di Universitas Brawijaya (Bukti P-23). Berbagai penolakan masyarakat di banyak daerah—baik yang diwujudkan dalam bentuk diskusi akademik, demonstrasi, rilis pernyataan sikap, dan lainnya—haruslah diterjemahkan karena tidak dijalankannya prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi publik dalam proses Revisi UU TNI. Resistensi publik terhadap Revisi UU TNI ini menandakan tidak berjalannya proses legislasi yang baik berbasis partisipasi publik. Dengan demikian, instrumen partisipasi publik—yang meliputi right to be heard, right to be considered, 31 dan right to be explained—tidak dijalankan DPR dan Pemerintah sebagaimana mestinya. Padahal itu adalah instrumen konstitusional yang WAJIB dijalankan oleh Pembentuk Undang-Undang. e. Tahapan Pengundangan 64. Bahwa adanya fakta hingga 25 April 2025, salinan UU No. 3 Tahun 2025 belum juga dipublikasikan menunjukkan adanya kelambatan yang tidak dapat dibenarkan. Para Pemohon berpendapat bahwa keterlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prosedur penyebarluasan undang-undang yang menjadi kewajiban Pemerintah dan DPR sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 90 UU No. 12 Tahun 2011. Apabila penyebarluasan salinan undang-undang yang telah diundangkan dilakukan secara berlarut-larut, seperti yang terjadi dalam kasus UU No. 3 Tahun 2025, maka hal itu merupakan bentuk praktik legislasi yang menghambat ruang partisipasi publik untuk memberikan kritik maupun tanggapan terhadap substansi undang-undang. Sebab, akses masyarakat telah tertutup sejak tahap perencanaan hingga pembahasan, dan keterbatasan itu kemudian diperparah dengan tertundanya penyebarluasan salinan resmi pasca pengundangan. 65. Bahwa hingga tanggal 25 April 2025, satu bulan setelah pengundangan UU No. 3 Tahun 2025 pada tanggal 26 Maret 2025, salinan resmi undang- undang tersebut masih belum tersedia di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Bukti P-25), JDIH Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-26), maupun JDIH DPR (Bukti P-27). Ketiadaan salinan tersebut juga telah menjadi sorotan media nasional. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com pada tanggal 22 April 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keterlambatan publikasi disebabkan oleh proses administratif: “Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-cek kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya.” (Bukti P-28). Namun demikian, pernyataan tersebut patut dipertanyakan objektivitas dan dasar hukumnya, mengingat praktik pengesahan dan pengundangan undang-undang selama ini pada umumnya berlangsung sangat cepat, bahkan dalam banyak kasus 32 dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu hari pada tanggal pengundangannya. Ironisnya, dalam konteks UU No. 3 Tahun 2025 justru penyebarluasan salinannya berlangsung hingga 1 (satu) bulan lebih tanpa ada kepastian yang jelas. Menurut hasil pengamatan Pemohon I, UU No. 3 Tahun 2025 baru diunggah pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 16 Mei 2025. Padahal sesaat pasca diundangkan, harusnya dilakukan penyebarluasan UU No. 3 Tahun 2025 agar masyarakat luas langsung mengetahui substansinya. 66. Bahwa kewajiban untuk melakukan penyebarluasan regulasi sebagai bentuk transparansi telah diatur dalam Pasal 90 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 67. Bahwa pelaksanaan lebih lanjut terkait asas keterbukaan juga diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan diantaranya: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 68. Bahwa Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur lebih lanjut terkait asas keterbukaan yang menjelaskan diantaranya: (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 33 E.1.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Asas–Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 69. Bahwa Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Pasal tersebut menjelaskan secara konstitusional bahwa pengaturan terkait pembentukan undang-undang di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang. 70. Bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia wajib memenuhi asas-asas sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Dari ketujuh asas Pasal 5 a quo, terlihat jelas dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 yang menyalahi good legislation process yaitu tidak teraktualisasikannya asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan. 71. Bahwa “asas kejelasan tujuan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Asas tersebut tidak tercermin dalam revisi Undang-Undang TNI karena prosesnya yang sangat kilat, sehingga tidak tahu kebutuhan mendesak apa yang hendak diperjuangkan Pembentuk Undang-Undang (in casu Presiden dan DPR). Demikian halnya dengan Naskah Akademik RUU TNI tidak menunjukkan urgensi pembentukan yang jelas. Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. dalam tulisannya berjudul “Makna Hukum dan Kekuasaan: Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” (2021) pernah mengatakan pembicaraan tentang hukum (dalam arti peraturan perundang- 34 undangan) tidak serta merta selesai ketika diundangkannya suatu peraturan, tetapi akan bertalian erat dengan siapa yang diuntungkan dari peraturan itu, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan peraturan itu. 72. Bahwa dari segi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga demikian yang menghendaki setiap peraturan perundang-undangan harusnya dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika Para Pemohon mencermati proses pembentukan Revisi UU TNI melalui Naskah Akademik yang sesungguhnya sama sekali tidak menunjukkan adanya riset mendalam (indepth research or quality of the research), tidak melibatkan pihak-pihak masyarakat (partisipative), serta dokumen yang tidak komprehensif. Demikian dibuktikan dalam paragraf dalam latar belakang yang berbunyi “Kebutuhan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain dalam perkembangannya terus bertambah. TNI memiliki banyak sumber daya manusianya sedangkan kementerian/lembaga justru mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya.” Dari kutipan Naskah Akademik itu, perubahan Pasal 47 ayat (2) dalam Revisi UU TNI memang sudah semestinya ditolak karena berpotensi memperluas jangkauan TNI di ranah sipil (Bukti P-31). Salah satu contoh ketidakkomprehensifan naskah yang seharusnya tergolong ke dalam dokumen ilmiah serta nirbukti tersebut sama sekali tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apa bentuk kebutuhan di jabatan sipil dan bentuk ketersediaan sumber daya dari TNI seperti apa? Hal ini memperkuat dalil para Pemohon bahwa Revisi UU TNI dibuat bukan karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi muncul resistensi masyarakat yang begitu luas dari besarnya gelombang penolakan di banyak daerah yang menolak Revisi UU TNI, sehingga menjustifikasi kenyataan bahwa Revisi UU TNI bukanlah kebutuhan yang dikehendaki rakyat. Lantas para Pemohon mempertanyakan, “Untuk siapa revisi Undang-Undang TNI ini?” dan “siapa yang akan diuntungkan dari revisi Undang-Undang TNI itu?” 35 73. Bahwa apabila para Pemohon menelaah lebih dalam substansi materi dari pada Naskah Akademik, Pembentuk Undang-Undang terlihat sangat tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi dan wewenang mengatur (regelendaad) yang berorientasi pada kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian dibuktikan dalam poin D Bab I Naskah Akademik Revisi UU TNI, yakni: ‘Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara’. “Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam UU TNI.” (Bukti P-31) Hal ini menunjukkan adanya tindakan Pembentuk Undang-Undang yang tidak berlandaskan hukum terlebih lagi menitikberatkan hanya pada tindakan-tindakan diskresi. Di samping melanggar asas legalitas, pembentukan Revisi UU TNI sangat tidak mencerminkan urgensi kebutuhan rakyat dan kebermanfaatan bagi rakyat. 74. Bahwa asas keterbukaan merupakan suatu asas yang wajib dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Asas keterbukaan yang seharusnya menjadi roh dalam proses pembentukan undang-undang, justru diabaikan dalam proses Revisi UU TNI. Fakta di lapangan menunjukkan betapa publik dibingungkan oleh beredarnya berbagai versi draf yang tidak konsisten. Bahkan, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka mengakui bahwa draft Revisi UU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft resmi yang sedang dibahas di Komisi I DPR RI (Lihat Berita: Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/11460941/dasco-draf-ruu- tni-yang-beredar-di-medsos-berbeda-dengan-yang-dibahas-dpr) (Bukti P- 36 38). Lebih memprihatinkan lagi, hingga hari H pengesahan pada 20 Maret 2025 di Rapat Paripurna DPR RI, tidak ada satu pun draft resmi yang dapat diakses secara terbuka oleh publik (Lihat Berita: https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/103000065/draf-ruu-tni-tak- bisa-diakses-meski-akan-disahkan-ahli--cacat-prosedural) (Bukti P-39). Hal ini menandakan bahwa Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak mendistribusikan atau menyebarluaskan naskah resmi kepada masyarakat. Situasi ini jelas mencederai prinsip negara hukum demokratis yang menjamin keterbukaan informasi publik, dan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan yang berarti terhadap substansi Revisi RUU TNI. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang- undangan, keterbukaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak agar publik dapat mengawasi, memahami, dan terlibat aktif dalam proses legislasi. Ketertutupan seperti ini adalah bentuk kemunduran serius dalam praktik demokrasi, dan menunjukkan bahwa Revisi UU TNI telah dibentuk secara diam-diam, jauh dari pantauan publik yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan. E.1.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Bertentangan Dengan Prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Menurut Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 75. Bahwa berdasarkan asas-asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel), pembentukan Undang-Undang TNI tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Revisi Undang-Undang TNI adalah hal yang mendesak dan lebih diperlukan dibandingkan dengan RUU prioritas lainnya. Proses legislasi yang cepat dan tanpa pertimbangan yang matang menunjukkan bahwa pengaturan ini tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak. 76. Bahwa berdasarkan asas konsensus (het beginsel van consensus), proses pembahasan Undang-Undang TNI yang dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa asas konsensus tidak terpenuhi. Aksi interupsi oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont Jakarta a quo serta demonstrasi di Kota Malang dan rilis pers mahasiswa Universitas Brawijaya 37 menunjukkan adanya penolakan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap proses Revisi UU TNI, yang seharusnya proses revisi melibatkan dialog dan kesepakatan masyarakat secara lebih luas. 77. Padahal, menurut doktrin Jean-Jacques Rousseau perihal “Social Contract” sebagaimana dikutip Soehino (1986) dalam buku berjudul “Ilmu Negara”, keberadaan negara merupakan hasil dari suatu perjanjian bersama antarindividu untuk membentuk suatu tatanan sosial dan politik yang menjamin kebebasan serta kesejahteraan bersama. Melalui kontrak tersebut, individu menyerahkan sebagian hak alaminya kepada kehendak umum (volonté générale) demi terciptanya tatanan yang adil dan demokratis. Esensi kontrak tersebut bukan dalam arti tertulis di hukum perdata, tetapi dalam arti politik saat dilakukannya pemilihan umum. Oleh karena itu, negara ideal menurut Rousseau bukanlah entitas yang menindas, melainkan manifestasi dari kehendak rakyat yang berdaulat. Pandangan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan, serta meletakkan legitimasi kekuasaan pada persetujuan kolektif, bukan pada dominasi segelintir elit. Menurut konteks pandangan Rousseau itulah yang terjadi pada proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 yang tidak mencerminkan kehendak publik dibuktikan dengan banyaknya protes masyarakat sebagaimana akan didalilkan kemudian. Ditambah lagi proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 telah mengabaikan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, sehingga para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional karena tidak dapat secara efektif turut serta dalam mengawal proses legislasi yang menyangkut prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara demokratis, profesionalisme militer, serta norma fundamental yang mengatur relasi antara militer dan masyarakat sipil. 78. Bahwa Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya ‘meaningful participation’ (partisipasi yang bermakna) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya sekadar formalitas, tetapi mencakup hak masyarakat untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (right to be considered), dan mendapatkan penjelasan (right to be explained). Dalam paragraf [3.17.9] Putusan MK a quo, penilaian terhadap tahapan dan standar pembentukan undang-undang harus 38 dilakukan secara akumulatif, jika setidaknya satu tahapan atau standar dalam proses legislasi tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut dapat dianggap cacat formil. Kemudian dalam Paragraf [3.18.4] Mahkamah juga menegaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 untuk menghasilkan proses legislasi yang baik (good legislation process). 79. Bahwa telah terjadi gelombang penolakan yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi dosen, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil lainnya yang memiliki kepedulian dengan keselamatan demokrasi Indonesia. Sepanjang Februari 2025 hingga Maret 2025 ada banyak demonstrasi penolakan yang sangat masif di banyak daerah seperti Malang, Surabaya, Jakarta, dan banyak lagi. Di wilayah para Pemohon di Kota Malang, pun sempat terjadi penolakan masyarakat yang luar biasa besarnya, terutama penolakan sivitas akademika kampus. Misal di Universitas Brawijaya, terbukti terdapat aksi rilis Sivitas Akademika yang menyuarakan “Pencabutan Revisi Undang-Undang TNI dan Tarik Mundur Militer ke Barak” (Bukti P-22). Begitu pula aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Malang pada tanggal 23 Maret 2025 yang disuarakan Aliansi Suara Rakyat (ASURO) menyuarakan isu serupa, yaitu “Menolak Revisi Undang- Undang TNI yang membuka jalan bagi Dwifungsi TNI dan melegitimasi campur tangan militer dalam kehidupan sipil.” Hingga pada akhirnya aksi di Kantor DPRD Kota Malang tersebut berlangsung tindakan represifitas dari aparat (Bukti P-23). E.1.4. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Yang Meniadakan Partisipasi Publik Secara Bermakna Adalah Gejala Legalisme Otokratik 80. Bahwa terhadap proses Revisi UU TNI yang telah didalilkan para Pemohon pada tiga poin a quo, pada akhirnya para Pemohon berkeyakinan terdapat praktik yang tidak benar dan menyalahi proses legislasi yang baik. Meminjam istilah yang dikenalkan Kim Lane Scheppele (2018), ada proses berupa ‘autocratic legalism’, yaitu dalam hal ini proses legislasi dijalankan 39 secara melawan prinsip hukum dan demokrasi sehingga proses itu alih-alih terlihat benar. Praktik autocratic legalism ini tercermin dari proses legislasi dan substansi Revisi UU TNI yang bermasalah karena tidak mengindahkan partisipasi publik sehingga memunculkan gejolak penolakan masyarakat di berbagai daerah terhadap Revisi UU TNI. Merujuk pula pendapat Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya berjudul ‘Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang’ (2022), dijelaskan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dapat mengindikasikan adanya pelanggaran konstitusional oleh DPR bersama Pemerintah. Pelanggaran tersebut terjadi karena tidak adanya upaya untuk memfasilitasi atau membuka ruang partisipasi publik secara luas, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh undang-undang yang dibentuk. Dari argumentasi itu, tepat rasanya apabila para Pemohon berpandangan Revisi UU TNI yang tidak mengindahkan partisipasi publik menandakan ada pelanggaran terstruktur dan sistematis dalam proses Revisi UU TNI a quo. 81. Bahwa berdasarkan pandangan Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul ‘Dasar-Dasar Ilmu Politik’ tertulis yakni “Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (legitimacy) yang tinggi.” Dari pendapat Miriam Budiardjo itu bisa ditarik penekanan penting, bahwa partisipasi masyarakat adalah aktualisasi dari legitimasi kebijakan publik. para Pemohon pun sesungguhnya berkeyakinan, akan banyak partisipasi publik apabila proses Revisi UU TNI dijalankan secara transparan dan deliberatif. Banyak kajian akademik di Kampus yang sesungguhnya banyak mengawal agenda Revisi UU TNI secara serius karena memang diyakini berdampak fundamental bagi hubungan sipil dan militer. Misalnya kajian di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mengadakan diskusi publik berjudul “Memperluas Kewenangan Versus Memperkuat Pengawasan (Kritis RUU POLRI, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan)” (Bukti P-35). Andaikata Revisi Undang-Undang TNI banyak mendapat penolakan publik, bukankah 40 sama halnya Revisi Undang-Undang TNI tersebut tidak memperoleh legitimasi publik? 82. Bahwa proses pembentukan undang-undang memiliki linearitas dengan kualitas substansi undang-undang. Hal itu dikatakan Susi Dwi Harijanti ketika menjadi Ahli dalam Perkara No. Nomor 60/PUU-XVIII/2020 pernah mengatakan sebagai berikut: "Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran negara hukum tidak hanya mengenal due process semata-mata hanya dalam pengertian prosedural, melainkan juga dalam pengertian yang substantif atau kita kenal dengan istilah substantive due process. ‘Procedural due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah mengikuti prosedur yang memadai pada saat mengambil keputusan, sedangkan ‘substantive due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya sebuah keputusan. ... Pada sisi inilah procedural due process memiliki korelasi dengan substantive due process, yakni procedural due process bertujuan untuk memastikan substantive due process berupa undang-undang yang berkualitas dapat terpenuhi. Berkualitas yang dimaksud tentunya merujuk pada undang-undang yang merepresentasikan kepentingan warga negara secara kolektif. Oleh karena itu, prosedur pembentukan undang-undang tidak boleh dilihat semata sebagai ketentuan proses yang tidak memiliki korelasi terhadap undang- undang yang dihasilkan.” 83. Bahwa sebagaimana pandangan Prof. Dr. Arief Hidayat (2019) dalam artikelnya berjudul ‘Negara Hukum Berwatak Pancasila’, salah satu karakteristik dari negara hukum Pancasila yakni basis pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) didasarkan pada prinsip hukum yang berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu. Selain itu, Arief Hidayat juga menegaskan keberadaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee), sehingga Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional. Apabila menafsirkan konsep negara hukum Pancasila itu, ketika doktrin dwifungsi ABRI dibawa ke era Reformasi saat ini, maka jelas saja pengaturan UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila karena tidak didasarkan pada semangat kepentingan semua pihak yang ditandai masifnya aksi demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang TNI dari berbagai kalangan. Andaikata revisi Undang-Undang TNI tetap dipaksakan, 41 lantas perlu dipertanyakan kembali, “untuk kepentingan siapakah revisi Undang-Undang TNI?” Kalau benar-benar untuk rakyat, pastinya rakyat tidak akan menolak. Tapi kalau Revisi UU TNI ditolak rakyat, siapakah yang sesungguhnya memiliki kepentingan? 84. Bahwa Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam buku berjudul ‘Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi’ juga menekankan arah pembangunan hukum di Indonesia semestinya dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum (nomokrasi). Artinya, proses perumusan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, dijalankan melalui mekanisme yang terbuka, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan bahwa jika proses pembentukan undang-undang dilakukan secara tertutup, transaksional, atau manipulatif, maka hasil produk hukumnya akan bersifat elitis, kompromistis, dan jauh dari nilai-nilai demokratis. Prinsip ini berlaku untuk setiap bentuk pembentukan undang- undang tanpa terkecuali. Dalam konteks Revisi UU TNI melalui UU No. 3 Tahun 2025, pandangan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menjadi sangat relevan untuk menunjukkan bahwa apabila proses legislasi tersebut dilakukan tanpa transparansi, minim partisipasi publik, dan terindikasi mengabaikan suara masyarakat sipil (khususnya dalam hal pelibatan TNI dalam jabatan sipil), maka secara formil pembentukan undang-undang tersebut telah menyimpang dari kaidah hukum tata negara yang demokratis. Hal ini bukan sekadar persoalan prosedur teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi substansial dari suatu undang-undang dalam negara hukum. 85. Bahwa penerapan prinsip demokrasi menuntut adanya ruang bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam perumusan kebijakan publik dan proses penyelenggaraan negara, meskipun keterlibatan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme representatif. Dalam perspektif yang pernah disampaikan oleh Janedjri M. Gaffar dalam sebuah kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dijelaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya demokrasi dengan nomokrasi ibarat dua sisi mata uang. Dimana terdapat demokrasi, di situ pula ada penghormatan terhadap hak asasi untuk berpartisipasi. Dan dimana ada pengakuan atas HAM, maka negara wajib menjamin hak rakyat untuk terlibat dalam proses- 42 proses kenegaraan. Dalam hubungannya dengan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, pandangan ini menguatkan argumentasi bahwa absennya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses Revisi UU TNI merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam isu strategis seperti pelibatan militer dalam struktur sipil. Oleh karena itu, tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi, praktik pembentukan undang-undang yang tertutup tersebut juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. 86. Bahwa dalam realitas praktik pelibatan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI cenderung mengabaikan bahkan menolak adanya masukan publik yang kritis, terutama yang para Pemohon soroti adalah partisipasi dari kalangan Sivitas Akademika Kampus seperti di Universitas Brawijaya a quo. Dalam banyak kasus, aspirasi masyarakat sipil, akademisi, atau organisasi profesi yang memberikan masukan secara argumentatif justru tidak diakomodasi dalam substansi undang-undang. Demikian menunjukkan bahwa proses legislasi Undang-Undang TNI tidak berorientasi pada demokrasi deliberatif dan masih terjebak dalam paradigma top-down legislation, di mana legislator dan pemerintah lebih dominan dalam menentukan isi hukum tanpa kontrol publik yang kuat 87. Bahwa dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 (UU TNI), publik tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap naskah resmi RUU, tetapi juga mengalami kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam forum- forum pembahasan yang diadakan oleh DPR atau Pemerintah. Proses pembahasan dilakukan dalam waktu yang singkat, melibatkan sedikit kelompok masyarakat, dan lebih menonjolkan kepentingan elit politik dan pelaku usaha dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat secara luas. Demikian pula dalam Revisi UU TNI, proses legislasi berlangsung sangat cepat, tanpa proses konsultasi publik yang layak, bahkan ditetapkan hanya dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lebih 23 (dua puluh tiga) hari sejak RUU diajukan. Hal ini memperlihatkan adanya praktik legislasi yang cenderung tertutup (closed process), yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik 43 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 serta Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008. E. 2. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL E.2.1. PASAL 7 AYAT (4) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), SERTA PASAL 30 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) UUD NRI Tahun 1945 88. Bahwa objek pengujian Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan Wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan; 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan 44 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. (3) Pelaksanaan operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10. 89. Bahwa Pasal 7 ayat (4) a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 90. Bahwa pengaturan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 mengandung masalah konstitusional yang serius karena memberikan delegasi pengaturan yang terlalu luas kepada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) tanpa pengaturan khusus dalam undang- undang mengenai pelaksanaan OMSP. Perihal pertentangannya dengan 45 konstitusi, para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 ke dalam indikator sebagai berikut: a. Delegasi Pengaturan Kewenangan Prajurit Mengenai OMSP Melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden Tidak Memberikan Kepastian Hukum 91. Bahwa Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 menyerahkan pengaturan pelaksanaan OMSP kepada PP atau Perpres tanpa menetapkan dengan tegas ruang lingkup, batasan kewenangan, maupun prinsip-prinsip normatif yang harus dipedomani dalam pelaksanaan OMSP tersebut. Ketentuan ini tidak hanya membuka ruang multi-tafsir terhadap siapa yang bisa memerintahkan OMSP dan dalam kondisi seperti apa, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 92. Bahwa penggunaan frasa “Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden” dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk aturan pelaksana yang akan digunakan Presiden dalam mengatur pelaksanaan OMSP. Penggunaan kata penghubung “atau” dalam norma hukum membuka dua kemungkinan bentuk regulasi yang sifatnya fakultatif/alternatif, yakni PP atau Perpres, tanpa adanya indikasi atau kriteria yang jelas kapan masing-masing bentuk tersebut digunakan. Padahal, berdasarkan angka 263 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 ada implikasi yang timbul dari penggunaan kata “atau” yang sifatnya alternatif. Hal ini tidak hanya mencerminkan ketidakjelasan dalam konstruksi norma, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kepastian hukum menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 huruf f e UU No. 12 Tahun 2011. 93. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, PP dan Perpres memiliki kedudukan hierarkis dan fungsi yang berbeda. PP dibentuk untuk menjalankan perintah undang-undang secara lebih teknis sebagaimana mestinya (vide Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011). Sedangkan Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam pelaksanaan 46 kewenangan Presiden (vide Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011). Dengan tidak ditentukannya secara spesifik bentuk peraturan pelaksana dalam pasal tersebut, maka norma Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 a quo mengandung potensi konflik administratif dan hukum, khususnya terkait keabsahan tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan turunan yang bersifat alternatif tersebut. Akibat dari ketidakjelasan bentuk peraturan pelaksana ini adalah munculnya inkonsistensi dalam praktik dan pelaksanaan kewenangan TNI dalam OMSP, serta berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang apabila pelibatan prajurit dilakukan hanya dengan merujuk pada satu bentuk peraturan yang mungkin lebih longgar secara substantif. Apalagi proses pembentukan PP dan Perpres ada potensi besar akan terjadi nir-partisipatif, tidak seperti pembentukan undang- undang. Sangat jelas bahwa hal ini bertentangan dengan asas hukum umum yaitu lex certa yang menuntut norma delegasi diatur secara limitatif dan preskriptif, demi mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 a quo menjadi inkonstitusional secara bersyarat apabila tidak memberikan penegasan bentuk peraturan pelaksana yang tunggal dan spesifik, karena berpotensi mengaburkan mekanisme hukum dalam pelaksanaan OMSP dan menurunkan kualitas perlindungan hak konstitusional warga negara. b. Delegasi Pengaturan Kewenangan Prajurit Mengenai OMSP Harus Diatur Dalam Undang-Undang 94. Bahwa menurut prinsip-prinsip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, setiap kewenangan strategis lembaga negara yang berpotensi membatasi hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara wajib diatur secara eksplisit dalam undang-undang, bukan didelegasikan kepada peraturan di bawah undang-undang. Putusan MK tersebut juga jelas menyebut “Bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur pembatasan hak asasi manusia. Bentuk Peraturan Pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM.” Andaikata Majelis Hakim Konstitusi menganggap perlu konsistensi, maka ketentuan Pasal 7 ayat (4) 47 UU No. 3 Tahun 2025 a quo juga harus diluruskan supaya diatur dalam undang-undang. 95. Bahwa OMSP merupakan bentuk pelibatan militer dalam kondisi non- perang yang dapat bersinggungan langsung dengan fungsi pemerintahan sipil dan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat dan legitimasi demokratis melalui pembentukan norma di level undang-undang. Ketika Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 membiarkan ruang interpretasi terbuka dan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur sendiri bentuk-bentuk OMSP melalui PP atau Perpres, maka secara tidak langsung telah mengabaikan prinsip supremasi sipil atas militer, serta membuka peluang terjadinya ekspansi peran TNI di luar fungsi pertahanan negara yang seharusnya tunduk pada prinsip checks and balances. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki agar wewenang TNI sebagai alat pertahanan negara berada dalam kerangka sistem pertahanan negara dan bukan dalam sistem ketertiban sipil. 96. Bahwa sesungguhnya, Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut secara eksplisit menghendaki hal-hal yang menyangkut tugas, kewenangan, dan pelibatan TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan termasuk pelaksanaan OMSP harus diatur secara tegas, terbatas, dan proporsional (expressis verbis) dalam undang-undang sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaan militer dalam negara hukum. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2011 memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa: "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dengan demikian, karena Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memerintahkan pengaturan mengenai hubungan kewenangan TNI dan Polri 48 dalam menjalankan tugas, maka delegasi pengaturan pelaksanaan OMSP tidak cukup hanya dilakukan denga PP atau Perpres. Melainkan, harus diatur secara eksplisit, rinci, dan komprehensif melalui Undang-Undang, sesuai dengan hierarki dan perintah konstitusional. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 yang mendelegasikan pengaturan OMSP kepada PP atau Perpres, tanpa terlebih dahulu mengatur substansi pokoknya dalam undang-undang, merupakan bentuk delegasi terbuka (open delegation) yang inkonstitusional (Sholahuddin Al-Fatih dkk., 2023). Dalam doktrin hukum tata negara, bentuk delegasi terbuka ini melanggar prinsip nondelegation doctrine karena menyerahkan pengaturan substansi penting yang menyangkut hak-hak asasi warga negara (seperti situasi darurat sipil atau pelibatan militer dalam fungsi non-pertahanan) kepada pengatur yang tidak memiliki legitimasi setara legislatif. 97. Bahwa model pengaturan OMSP dalam bentuk PP atau Perpres berisiko meniadakan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan norma mengenai pelibatan militer dalam urusan sipil. Tidak seperti proses pembentukan undang-undang yang mewajibkan pelibatan DPR dan membuka ruang aspirasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, proses pembentukan PP dan Perpres tidak tunduk pada prinsip partisipasi publik yang kuat, sehingga membuka ruang munculnya kebijakan yang tidak demokratis dan mengabaikan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas. Lebih lanjut, dalam sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi profesionalisme militer dan supremasi sipil, pengaturan pelibatan militer dalam operasi selain perang seharusnya bukanlah urusan administratif semata yang cukup diatur melalui PP atau Perpres. Melainkan, hal itu memerlukan undang-undang khusus yang dapat merinci secara rigid syarat, bentuk, prosedur, limitasi, serta pengawasan pelibatan TNI dalam OMSP. Hal ini sejalan dengan praktik konstitusional di berbagai negara demokrasi yang mengatur secara ketat “military aid to the civil power” atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah tugas perbantuan. 98. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 a quo juga tidak sejalan dengan prinsip checks and balances karena membuka peluang pelibatan TNI dalam fungsi-fungsi sipil atau penegakan hukum tanpa pengawasan ketat dari lembaga legislatif yang merepresentasikan rakyat 49 secara langsung. Padahal, dalam negara demokrasi konstitusional, segala bentuk pelibatan aparat militer dalam ruang sipil harus tunduk pada prinsip clear legal basis, legality, dan necessity, yang hanya dapat dipenuhi melalui aturan dalam tingkat undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan OMSP melalui PP atau Perpres sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah konstitusi, bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, serta melemahkan kontrol demokratis atas institusi militer. Ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diatur terlebih dahulu secara substansial dalam undang- undang. 99. Bahwa lebih lanjut, apabila mencermati ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 secara tegas menyatakan “Pelaksanaan operasi militer untuk perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa operasi militer untuk perang, yang bersifat eksternal dan hanya dilaksanakan dalam situasi luar biasa (perang), tetap harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, yang melibatkan otoritas Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam satu kesatuan proses konstitusional. Harusnya berlaku pula secara mutatis mutandis, bahwa OMSP juga harus mendapat pengawasan yang memadai dari segi kebijakan politik negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur prosedur OMSP. Apabila terdapat ketentuan yang demikian akan memperlihatkan adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi sipil (civilian supremacy) dalam pengambilan keputusan strategis yang melibatkan kekuatan militer, dan menegaskan pentingnya partisipasi lembaga legislatif dalam memberikan legitimasi demokratis atas penggunaan kegiatan militer non-perang. Dengan demikian, menjadi tidak sejalan dan bertentangan secara sistemik apabila pengaturan pelaksanaan OMSP yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sipil seperti penanggulangan terorisme, pengamanan objek vital, bantuan kemanusiaan, hingga pengamanan unjuk rasa, justru diserahkan kepada peraturan pelaksana (PP atau Perpres) yang ditetapkan secara sepihak oleh 50 eksekutif tanpa adanya kontrol memadai dari publik (termasuk melalui wakil rakyat di DPR). 100. Bahwa OMSP yang melibatkan TNI dalam situasi damai dan sipil memiliki potensi besar untuk menimbulkan pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, pengaturan OMSP semestinya tunduk pada prinsip yang sama seperti operasi militer untuk perang, yakni diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang dan melalui mekanisme pengambilan keputusan politik negara agar terjamin prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kontrol demokratis atas peran militer. Dengan kata lain, dalil ini mempertegas bahwa pemisahan derajat pengaturan antara operasi perang dan OMSP yang dilakukan oleh Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 adalah bentuk inkonsistensi hukum yang berdampak pada hilangnya perlindungan konstitusional terhadap warga negara dari potensi ekses pelibatan militer dalam ruang-ruang sipil. 101. Bahwa hasil riset Imparsial yang dipublikasikan dalam buku berjudul “Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI” (2020) memberikan penjelasan mengenai pentingnya membentuk regulasi soal pelibatan militer dalam OMSP. Sebabnya, baik UU No. 3 Tahun 2002 maupun UU No. 34 Tahun 2004 tidak sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar hukum di bidang pertahanan. Bahkan hingga kini pun belum ada regulasi komprehensif yang mengatur soal keterlibatan prajurit TNI dalam OMSP. Padahal selama ini TNI banyak terlibat aktif di ranah sipil atas nama OMSP. Sehingga dapat dikatakan, pelaksanaan OMSP dijalankan di tengah lemahnya dasar hukum komprehensif mengenai tugas perbantuan TNI. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, dalam praktik masih sering dijumpai kekosongan dan ketidakjelasan hukum terkait prosedur pelibatan TNI dalam tugas sipil. Kekosongan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan potensial disalahgunakan, sehingga pelibatan TNI sering dilakukan tanpa prosedur formal yang seharusnya. 102. Bahwa harus disadari, pada rezim pemerintahan saat tampaknya memang terjadi banyak pergeseran, yakni ketika kekuatan undang-undang melemah sedangkan aturan-aturan di bawahnya (delegated legislation) seperti PP, Perpres, atau Keppres seakan-akan memiliki kekuatan hukum yang sangat 51 kuat (powerful). Hal itu seperti yang disampaikan Selamat Ginting dalam podcast channel YouTube Akbar Faisal yang tayang pada 16 Maret 2025 (https://www.youtube.com/watch?v=s0Nsw6vR08M) (Bukti P-32). 103. Bahwa ketiadaan Undang-Undang Tugas Perbantuan hingga saat ini menyebabkan konsep OMSP yang luas justru berpotensi menjadi celah konstitusional bagi perluasan peran militer di ranah sipil tanpa akuntabilitas, dan bertentangan dengan arah reformasi militer pasca Orde Baru. Padahal, dalam doktrin constitutional law, segala bentuk pelibatan militer dalam urusan sipil harus memiliki dasar hukum yang eksplisit, terbatas, dan diawasi secara politik, bukan sekadar delegasi terbuka melalui pengaturan PP/Perpres yang cenderung teknis (delegated legislation). Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam OMSP diatur lebih lanjut melalui PP atau Perpres tanpa landasan undang-undang khusus, merupakan bentuk delegasi kewenangan yang eksesif, melanggar profesionalisme militer, prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), dan mengancam supremasi sipil (civilian supremacy) yang menjadi prinsip pokok dalam sistem demokrasi konstitusional modern. 104. Bahwa dalam teori hubungan sipil-militer, Samuel P. Huntington dalam “The Soldier and the State” menegaskan hubungan sipil-militer yang sehat menuntut adanya objective civilian control atau pengendalian sipil objektif, di mana militer tidak diperkenankan mengatur dirinya sendiri dalam fungsi- fungsi negara yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Pandangan serupa disampaikan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (2006) perihal pembagian fungsi militer dan sipil adalah salah satu prinsip pokok dalam negara demokrasi. Pelibatan militer dalam urusan sipil tanpa kontrol yang ketat akan menimbulkan kecenderungan militerisme yang merusak demokrasi. E.2.2. PASAL 47 AYAT (1) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN (3) SERTA PASAL 30 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 105. Bahwa objek pengujian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 52 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga. (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga. (5) Pembinaan karir Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 106. Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyi pasalnya telah disebutkan a quo. 107. Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 memperluas jabatan sipil yang bisa diduduki atau dijabat oleh prajurit aktif. Perbandingan perluasan jabatan itu antara sebelum revisi dan pasca revisi adalah sebagai berikut: Tabel 1. Perbandingan Pasal 47 sebelum dan sesudah revisi. Diolah oleh para Pemohon. Sebelum Revisi Pasca Revisi 1. koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara 1. koordinator bidang politik dan keamanan negara 2. Pertahanan Negara 2. pertahanan negara 3. Sekretaris Militer Presiden 3. kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden 4. Intelijen Negara 4. intelijen negara 53 Sebelum Revisi Pasca Revisi 5. Sandi Negara 5. siber dan/atau sandi negara 6. Lembaga Ketahanan Nasional 6. lembaga ketahanan nasional 7. Dewan Pertahanan Nasional 7. dewan pertahanan nasional 8. Search and Rescue (SAR) Nasional 8. pencarian dan pertolongan 9. Narkotika Nasional 9. narkotika nasional 10. Mahkamah Agung 10. Mahkamah Agung 11. pengelola perbatasan 12. penanggulangan bencana 13. penanggulangan terorisme 14. keamanan laut 15. Kejaksaan Republik Indonesia 108. Bahwa dalam doktrin konstitusionalisme dan reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca Orde Baru, profesionalisme militer dan supremasi sipil adalah prinsip utama dalam hubungan antara militer dan sipil. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil dan harus menjalankan fungsi pertahanan negara, bukan keamanan internal atau keamanan siber. 109. Bahwa dalam sistem demokrasi prinsip supremasi sipil menegaskan bahwa militer harus tunduk pada otoritas sipil. Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa TNI dan Polri merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan yang tunduk pada kebijakan negara. Sebagaimana Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 menegaskan pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan Dwifungsi ABRI, yang sebelumnya memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan politik. Namun, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 membuka kemungkinan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu, yang dapat mengaburkan batas antara peran militer dan sipil. 110. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 terdapat perluasan yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam ranah sipil karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan yang seharusnya diisi oleh sipil dan sama sekali tidak ada kaitan dengan tugas TNI sebagaimana dalam Pasal 30 UUD NRI 1945, serta bertentangan 54 dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem negara demokrasi yang memisahkan antara sipil-militer. Kekhawatiran ini diperkuat oleh sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, dimana militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan politik. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi pasca-1998 yang berupaya mengakhiri dwifungsi tersebut dengan membatasi peran militer hanya pada bidang pertahanan. 111. Bahwa para Pemohon berpandangan bahwa berbagai jabatan sipil yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 a quo pada dasarnya lebih tepat apabila dijabat oleh unsur sipil, atau setidaknya, oleh prajurit TNI yang telah mengundurkan diri secara resmi dari status kemiliterannya. Hal ini didasarkan pada prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional. Meski demikian, para Pemohon masih dapat menerima secara terbatas apabila jabatan di Kesekretariatan Militer Presiden, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Republik Indonesia diisi oleh prajurit TNI aktif, mengingat relevansi teknis operasional di bidang pertahanan atau kedekatan fungsional. Namun, terhadap jabatan-jabatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) a quo, pelibatan prajurit aktif justru berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi sipil dan militer, mengaburkan prinsip netralitas dan profesionalisme militer, serta bertentangan dengan karakteristik jabatan sipil yang harus bebas dari pengaruh struktur komando militer. 112. Bahwa berbagai jabatan yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai jabatan yang bisa diemban prajurit militer aktif diantaranya: koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, dan keamanan laut. Jabatan-jabatan itu sesungguhnya memang didesain sebagai jabatan sipil, bukan jabatan untuk kalangan militer. Lembaga-lembaga menurut Pasal 47 ayat (1) a quo yang tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga yang bisa diisi prajurit militer aktif didalilkan sebagai berikut: 55 a. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, merupakan jabatan sipil kementerian yang tergolong jabatan politik praktis, sehingga tidak dapat diemban oleh prajurit TNI aktif karena akan menciptakan keterlibatan militer dalam proses politik pemerintahan secara langsung dan bertentangan dengan prinsip netralitas TNI. b. Pertahanan Negara, dalam konteks kelembagaan, merujuk pada Kementerian Pertahanan yang merupakan lembaga sipil di bawah Presiden. Penempatan prajurit aktif dalam jabatan struktural di kementerian ini sebetulnya sah-sah saja kalau dijabat sipil, karena hanya berperan memberikan dukungan administrasi kepada TNI. Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000) pernah mengganti beberapa pejabat eselon I dan II di Departemen Pertahanan dari yang semula dianggap domain istimewa militer untuk diberikan kepada orang-orang sipil (Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2007). c. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, secara administratif adalah lembaga sipil yang menjalankan fungsi teknis pemerintahan dan koordinasi birokrasi. Karena sifatnya administratif dan bukan bagian dari struktur komando militer, jabatan ini sepatutnya tidak diisi oleh prajurit aktif. d. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Pertahanan Nasional, meskipun berfokus pada isu strategis dan ketahanan nasional, keduanya berfungsi sebagai lembaga kajian dan koordinasi kebijakan strategis yang berbasis pada kepemimpinan dan partisipasi multisektor. Lemhannas, khususnya, adalah lembaga pendidikan sipil strategis, dan Dewan Pertahanan Nasional adalah forum pengambilan keputusan strategis negara yang bersifat sipil kolektif, bukan institusi komando militer. Dahulu ketika Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000) juga menjadikan Lemhannas sebagai institusi pendidikan kader bangsa yang dipimpin oleh orang sipil (Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2007). e. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), meskipun berurusan dengan keamanan, BSSN adalah lembaga sipil berbasis teknologi dan informasi 56 yang tidak memiliki struktur atau doktrin militer. Oleh karena itu, tidak tepat jika jabatan strukturalnya diisi oleh prajurit TNI aktif. f. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), meskipun banyak diisi oleh purnawirawan, Lemhannas adalah lembaga pendidikan nasional strategis berbasis kepemimpinan sipil dan penguatan wawasan kebangsaan, bukan institusi pertahanan operasional. g. Badan Narkotika Nasional (BNN), urusan narkotika adalah bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bersifat sipil. Tidak ada alasan kuat untuk menempatkan prajurit aktif secara langsung dalam jabatan struktural BNN, karena tugas penyidikan narkotika berada pada kewenangan penyidik Polri dan PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Narkotika. h. Badan Keamanan Laut (Bakamla), meskipun bertugas menjaga keamanan di laut, Bakamla bukan bagian dari TNI AL dan tidak menjalankan fungsi pertahanan negara. Bakamla adalah lembaga sipil penegak hukum laut dan bersifat non-militer, sehingga tidak tepat diisi oleh prajurit TNI aktif. i. Badan Intelijen Negara (BIN), sejatinya merupakan lembaga sipil yang berada langsung di bawah Presiden dan tidak menjalankan fungsi pertahanan militer. Peran intelijen negara bersifat strategis dalam mendukung kebijakan negara dan bukan bagian dari struktur militer aktif, sehingga netralitas sipil harus tetap dijaga. j. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), merupakan lembaga koordinatif dan administratif lintas sektor yang menangani urusan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan secara komprehensif. Fungsinya lebih dekat kepada tata kelola wilayah dan pembangunan daerah, bukan pertahanan militer, sehingga jabatan strukturalnya harus diisi oleh pejabat sipil. k. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memiliki fungsi koordinasi dan penanggulangan dalam sistem hukum pidana dan sistem keamanan nasional yang bersifat sipil. Penanggulangan terorisme adalah bagian dari sistem penegakan hukum, bukan operasi militer. Karena itu, pengisian jabatan oleh prajurit TNI aktif berpotensi 57 menciptakan pendekatan militeristik yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), merupakan lembaga sipil yang bertugas menangani bencana alam dan non-alam melalui pendekatan kemanusiaan, mitigasi, dan koordinasi sipil lintas sektor. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan struktural BNPB akan menimbulkan kekhawatiran terhadap dominasi pendekatan militer dalam respons kebencanaan, padahal semestinya berbasis pada prinsip kemanusiaan dan partisipasi masyarakat. 113. Bahwa perlu disadari desain norma dalam Pasal 47 ayat (1) a quo bukanlah jabatan yang bersifat permanen untuk prajurit militer aktif, melainkan jabatan sementara yang bisa berubah kapanpun (ad hoc). Tupoksi prajurit militer hanya fokus sebagai alat negara untuk perang, sehingga tidak boleh diatur untuk jabatan serta tugas-tugas OMSP yang bersifat permanen. Andaikata Pembentuk Undang-Undang bersikap bijak, alangkah lebih baik ketentuan Pasal 47 ayat (1) a quo ditentukan bagi yang sudah berstatus purnawirawan atau mengundurkan diri. Mengapa tidak memilih logika hukum yang demikian agar civilian supremacy tetap terjaga? 114. Bahwa Netralitas TNI dalam politik merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 menegaskan TNI harus bersikap netral secara politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil strategis seperti di kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, dan keamanan laut dapat memunculkan potensi politisasi militer. 115. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 yang menyatakan "prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil pada kementerian/lembaga yang membutuhkan" tidak menetapkan kriteria atau batasan objektif yang jelas mengenai jabatan sipil apa saja yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Norma ini bertentangan dengan asas lex certa, yaitu asas hukum yang 58 menuntut kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum yang adil dan dapat diprediksi oleh warga negara. Jika ketentuan Pasal 47 ayat (1) a quo dibiarkan tetap berlaku, maka akan terjadi pengesahan legal terhadap praktik militerisasi birokrasi sipil yang mengancam profesionalisme militer itu sendiri. Sebab, ketika prajurit aktif diberi ruang untuk menempati jabatan sipil strategis tanpa transisi status kelembagaan, maka orientasi kemiliteran berpotensi dibawa masuk ke dalam ranah pengambilan kebijakan sipil, yang sejatinya harus bersifat deliberatif, inklusif, dan berbasis pendekatan hukum sipil. Hal ini juga berlawanan dengan prinsip-prinsip universal reformasi sektor keamanan yang menekankan pembatasan peran militer hanya pada ranah pertahanan negara, serta mencegah perluasan peran ke fungsi-fungsi pemerintahan sipil. 116. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, di masa mendatang tidak menutup peluang akan ada revisi Undang-Undang TNI yang ketiga kalinya dan akan memperluas jabatan sipil yang bisa diemban prajurit TNI aktif. Pandangan itu wajar apabila mencermati rasionalitas jabatan sipil yang awalnya hanya berjumlah 10 dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yang kemudian saat revisi dalam UU No. 3 Tahun 2025 diperluas hingga menjadi 15 pos kementerian/lembaga negara. Potensi ini menunjukkan adanya preseden yang membahayakan prinsip pembatasan kekuasaan (limited government) dan membuka celah ekspansi peran militer ke ranah sipil secara terus-menerus. Guna memastikan tidak ada perluasan lagi, maka disinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batasan konstitusional agar tidak terjadi perluasan yang ditentukan Pembentuk Undang-Undang. Pandangan ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), sebab telah ada dasar konstitusional dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang secara sistematis membedakan fungsi pertahanan oleh TNI dan fungsi keamanan serta pelayanan sipil oleh institusi non-militer. 117. Bahwa dalam praktik di lapangan, pelibatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak melalui proses uji kelayakan publik sebagaimana pejabat sipil lainnya. Misalnya, tidak ada mekanisme pengawasan DPR, tidak ada uji publik oleh masyarakat sipil, dan tidak ada tanggung jawab langsung terhadap publik 59 karena pejabat tersebut tetap tunduk pada Panglima TNI, bukan Presiden secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, tidak ada accountability mechanism sipil terhadap jabatan sipil yang diisi oleh militer aktif. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang mewajibkan seluruh pemegang jabatan publik bertanggung jawab secara terbuka kepada rakyat. Dengan memberikan kewenangan luas kepada TNI untuk terlibat dalam urusan sipil tanpa mekanisme hukum yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak atas perlakuan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 118. Bahwa secara faktual, prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam sistem komando militer yang hierarkis dan eksklusif. Kondisi ini menciptakan dualitas otoritas: di satu sisi tunduk pada struktur komando militer, di sisi lain menjalankan fungsi sipil yang seharusnya tunduk pada mekanisme demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketidakjelasan status ini berpotensi menimbulkan conflict of interest, dual loyalty, serta merusak desain kelembagaan sipil yang berbasis pada partisipasi, deliberasi, dan kontrol publik. Menurut para Pemohon, substansi UU No. 3 Tahun 2025 itu digunakan sebagai undang-undang yang melegitimasi berbagai penyimpangan pengangkatan prajurit TNI di berbagai jabatan sipil yang selama ini diterapkan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Pada saat para Pemohon mengajukan Permohonan ini setidaknya terdapat 6 (enam) prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil yang tidak diatur dalam Undang-Undang TNI sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2004) maupun Undang-Undang TNI hasil revisi (UU No. 3 Tahun 2025), antara lain: a. Laksamana Muhammad Ali (Komisaris PT PAL Indonesia); b. Mayjen Maryono (Inspektur Jenderal Kemenhub); c. Mayjen Irham Waroihan (Inspektur Jenderal Kementan); d. Laksamana Pertama Ian Heriyawan (Badan Penyelenggara Haji); e. Mayjen Novi Helmy Prasetya (Direktur Utama Perum Bulog); dan f. Jenderal Maruli Simanjuntak (Komisaris Utama PT Pindad). 119. Bahwa mengutip hasil riset Imparsial (2020) sesungguhnya telah dijelaskan supaya TNI segera menarik diri dari seluruh aktivitas bisnis dan politik 60 praktis, serta menghilangkan segala bentuk pengaruh terhadap pemerintahan sipil, untuk mewujudkan TNI yang profesional, netral, dan sepenuhnya berada di bawah kendali sipil dalam sistem demokrasi. Hal itu penting demi menjaga marwah institusi militer itu sendiri tanpa bergantung pada kegiatan bisnis dan politik praktis. 120. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur tentang tugas TNI untuk menduduki jabatan pada kementerian/lembaga negara, melainkan hanya ditugaskan dan difungsikan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pendek kata, Pasal 30 ayat (3) a quo menegaskan tugas TNI secara limitatif sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam konteks ini, pelibatan militer dalam jabatan-jabatan sipil, apalagi bersifat struktural dan administratif, tanpa kejelasan batasan tugas dan kewenangan, bertentangan dengan prinsip bahwa militer tidak boleh memiliki peran dominan atau permanen di luar fungsi pertahanan negara. Norma a quo justru berpotensi membuka ruang dwifungsi militer dalam bentuk baru, yang dahulunya telah ditolak saat Reformasi 1998. 121. Bahwa perluasan kewenangan TNI aktif ke dalam jabatan sipil berpotensi mengancam supremasi sipil dan mengganggu sistem demokrasi yang menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kehidupan prajurit TNI yang berkarakter militeristik secara fundamental tidak selaras dengan nilai-nilai masyarakat sipil yang demokratis. Hal itulah yang dikatakan Sosiolog Robertus Robet bahwa kehidupan prajurit TNI sangat tidak kompatibel dengan karakter masyarakat sipil dalam sistem negara demokratis. Pasca revisi Undang-Undang TNI, in casu dalam UU No. 3 Tahun 2025, terdapat potensi besar meningkatnya dominasi dan pengaruh budaya militer dalam kehidupan sipil yang dapat berujung pada berkurangnya ruang kebebasan sipil. E.2.3. PASAL 47 AYAT (3) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN (3) SERTA PASAL 30 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 122. Bahwa kemudian, terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif "didasarkan atas permintaan 61 pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi" lembaga tersebut. Frasa ini bermasalah secara konstitusional karena: a. tidak memberikan pembatasan normatif maupun substansial terhadap jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh prajurit aktif; b. tidak mengatur mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sipil terhadap pengisian jabatan tersebut; dan c. menunjukkan bahwa prajurit aktif bisa masuk ke birokrasi sipil tanpa prosedur transisi sipil (seperti pensiun/berhenti dari dinas aktif), cukup atas dasar permintaan lembaga sipil. Dengan demikian, Pasal 47 ayat (3) memperkuat keberlanjutan jabatan sipil oleh militer aktif dan tidak konsisten dengan semangat pasal 47 ayat (2) yang mensyaratkan pengunduran diri/pensiun bagi prajurit yang akan mengisi jabatan sipil di luar daftar ayat (1). Hal ini menyebabkan terjadinya kontradiksi internal, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta membahayakan prinsip pembagian peran sipil-militer dalam demokrasi. 123. Bahwa secara teori, mengutip pandangan Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul The Social Contract, dikatakan bahwa demokrasi dapat dipahami sistem kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah didasari oleh kehendak umum (general will) untuk mencapai sebuah kebaikan bersama. Dengan menafsirkan pendapat Rousseau tersebut, para Pemohon berpendapat banyaknya penolakan masyarakat terhadap norma- norma yang mengancam supremasi sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 a quo, tentu pandangan Rousseau sangatlah relevan, yakni tidak mencerminkan kehendak umum dari masyarakat atas pemberlakuan sebuah kebijakan hukum. 124. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara modern, prinsip supremasi sipil menuntut agar fungsi dan jabatan sipil diisi oleh warga sipil, kecuali dalam keadaan luar biasa yang diatur secara limitatif dan melalui undang-undang. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis atau disebut democratische rechtsstaat (Janedjri M. Gaffar) yang mengharuskan pembatasan peran militer di luar urusan pertahanan. Oleh karena itu, perluasan dan normalisasi pengisian jabatan sipil oleh militer aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (3) Undang-Undang a quo 62 telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi sebagaimana disebutkan a quo. 125. Bahwa dalam kacamata ideal, seharusnya reformasi militer terus dijalankan untuk menciptakan profesionalisme militer yang kuat dan tangguh dalam mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman asing. Oleh karena itu, andaikata masih terdapat pikiran yang menganggap adanya pelibatan prajurit militer dalam jabatan sipil sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa, maka sama saja hal itu menggambarkan status quo soal reformasi militer yang belum tuntas. Mengutip hasil publikasi Imparsial (2020), keadaan status quo tanpa perubahan budaya organisasi dan penegakan regulasi yang tegas, penyimpangan fungsi militer dari pertahanan eksternal ke urusan sipil akan terus berulang, yang pada akhirnya menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. 126. Bahwa Mahfud MD dalam bukunya “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” (2007) juga menegaskan pandangan yakni “Perkembangan secara nasional maupun di dalam tubuh internal TNI sendiri menampakkan perubahan positif yang mendorong ke arah percepatan pembangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil-militer di Indonesia. Perkembangan ini harus dijaga bersama oleh semua komponen bangsa, terutama oleh para politisi sipil, agar tidak terjadi pembalikan dengan alasan politisi sipil gagal menggunakan peran politiknya untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dengan baik. Hal ini penting, untuk ditekankan karena saat ini masih ada politisasi sipil yang berusaha membawa TNI masuk atau terlibat kembali ke dalam politik terutama oleh mereka yang merasa lemah dalam melakukan pergulatan di antara para sesama politisi sipil.” Pandangan Mahfud MD tersebut tentunya sangat relevan agar kedepannya tidak memberikan peluang yang begitu luas kepada prajurit militer aktif untuk duduk di jabatan-jabatan sipil. Langkah inilah yang harus diupayakan oleh setiap warga negara agar tidak mengulang sejarah kelam di era Orde Lama dan Orde Baru. Terlebih era Reformasi saat ini mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang menghendaki adanya supremasi hukum (konstitusi) salah satunya diwujudkan melalui kedaulatan rakyat (sipil). Dengan demikian para Pemohon mengupayakan agar tetap mengupayakan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan 63 negara. Maka dari itu negara juga harus menyediakan sarana yang memadai bagi prajurit di institusi militer itu sendiri secara layak, bukan malah merangsak masuk di ranah sipil melalui cara-cara yang mengancam demokrasi dan supremasi sipil. F. PERMOHONAN PROVISI 127. Bahwa pengajuan Permohonan Provisi ini menjadi sangat penting dan mendesak, agar norma-norma dalam UU No. 3 Tahun 2025 a quo yang secara serius dipersoalkan oleh PARA PEMOHON tidak diberlakukan terlebih dahulu sebelum Mahkamah memberikan putusan atas konstitusionalitasnya, baik dari aspek formil maupun materiil. Penerapan norma-norma tersebut di tengah proses persidangan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan sulit diperbaiki. 128. Bahwa substansi UU No. 3 Tahun 2025 secara eksplisit memerintahkan pembentukan peraturan pelaksana (delegated legislation) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4), bahwa "Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10." Ketentuan ini membuka peluang Presiden atau lembaga lain segera membentuk aturan pelaksana, meskipun uji konstitusionalitas terhadap norma induknya masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar risiko kerugian konstitusional terhadap masyarakat sipil. Selain Pasal 7 ayat (4) a quo, terdapat pula ketentuan serupa dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), dan Pasal 53 ayat (7) yang semuanya membuka ruang terbentuknya regulasi turunan yang dapat memperluas implementasi norma-norma yang sedang diuji tersebut. 129. Bahwa setelah UU No. 3 Tahun 2025 mulai berlaku, telah muncul fenomena pelibatan TNI secara masif dalam ranah sipil. Misalnya, Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan TNI dalam pengamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia melalui Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2023 bernomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023 (https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=4421) (Bukti P-40). 64 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Harli Siregar, menyatakan bahwa pengerahan personel TNI dilakukan untuk mempermudah koordinasi, bahkan menyebut keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang dijabat oleh anggota TNI serta menyebut bahwa TNI memiliki wewenang menjaga objek vital, termasuk kantor kejaksaan (Baca Berita Tempo: https://www.tempo.co/hukum/alasan-kejaksaan-kerja-sama-pengamanan- dengan-tni-bukan-polri-1434159) (Bukti P-41). Argumentasi tersebut kontradiktif, irasional, dan sangat bertentangan dengan prinsip profesionalisme militer yang seharusnya tidak mencampuri urusan pemerintahan sipil. Pelibatan seperti ini mencerminkan pergeseran peran militer yang berbahaya bagi demokrasi dan prinsip supremasi sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. 130. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, jelas terdapat urgensi yang mendesak agar Mahkamah segera mengabulkan Permohonan Provisi ini guna mencegah berlakunya norma-norma bermasalah dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Jika tidak, norma- norma tersebut akan terus dijalankan, aturan pelaksanaanya dibentuk, dan dampaknya meluas, padahal konstitusionalitasnya masih belum diputuskan. G. PERMOHONAN AMAR PUTUSAN (PETITUM) Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini supaya menetapkan putusan sebagai berikut: DALAM PERMOHONAN PROVISI: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menunda keberlakuan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) sampai ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan ini; 3. Menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan pembentukan peraturan pelaksana ataupun kebijakan 65 pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104); dan DALAM POKOK PERKARA Terhadap Pengujian Formil 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4439) yang norma-normanya telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) dinyatakan berlaku kembali; dan 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap Pengujian Materiil 1. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan undang-undang”; 2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran 66 Negara Republik Indonesia No. 7104) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi kesekretariatan militer presiden, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”; 3. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7104) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketentuan undang-undang serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga”; dan 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Endrianto Bayu Setiawan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Raditya Nur Sya’bani; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Felix Rafiansyah Affandi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Dinda Rahmalia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Muhamad Teguh Pebrian; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Andrean Agus Budiyanto; 67 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTM Endrianto Bayu Setiawan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTM Raditya Nur Sya’bani; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTM Felix Rafiansyah Affandi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTM Dinda Rahmalia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTM Muhamad Teguh Pebrian; 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTM Andrean Agus Budiyanto; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Kompas.id (Proses Pembahasan RUU TNI Dinilai Bermasalah, Masyarakat Sipil Buka Peluang Ajukan Uji Materi Ke MK); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 64 DPR RI 2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Narasi.tv “Kronologi Aksi Protes Gerebek Rapat Tertutup Revisi UU TNI di Fairmont Diseret Keluar, Diteror, dan Dilaporkan”; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita CNN Indonesia “Rantis Koopsus Kawal Rapat RUU di Hotel Fairmont, TNI Buka Suara”; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Tempo “Hotel Fairmont Dijaga Koopsus TNI Usai Digeruduk Aktivis, KontraS: Penggunaan Kekuatan Berlebihan”; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Aksi Rilis Civitas Akademika Universitas Brawijaya ; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Aksi Rilis Civitas Akademika Yang Menyuarakan “Pencabutan Revisi UU TNI dan Tarik Mundur Militer ke Barak”; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Tangkapan Layar JDIH Setneg; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan Layar JDIH Ditjen PP Kemenkum; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan Layar JDIH DPR; 68 28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Kompas “Undang-Undang TNI Sudah Diteken Prabowo, Kenapa Belum Bisa Diakses Publik?”; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Tempo “Komisi I DPR Bahas Revisi UU TNI bersama Panglima hingga Kepala Staf Angkatan”; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita ICRC; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Podcast channel YouTube Akbar Faisal yang tayang pada 16 Maret 2025; Selain itu para Pemohon juga telah menyerahkan bukti tambahan bertanda Bukti P-31, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-42 yang tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut: 1. Bukti P-31 : Fotokopi Naskah Akademik RUU TNI tertanggal Mei 2024; (mengganti Bukti P-31 yang telah disahkan) 2. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) para Pemohon pada Pemilu 2024; 3. Bukti P-34 : Tangkapan layar Bukti Permohonan ke PPID DPR untuk keperluan penelitian Pemohon I; 4. Bukti P-35 : Fotokopi leaflet/brosur Diskusi Publik Mengkritisi RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada 28 Februari 2025; 5. Bukti P-36 : Video Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 tanggal 18 Februari 2025; 6. Bukti P-37 : Video Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025; 7. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Kompas terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka mengakui bahwa draft Revisi UU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft resmi yang sedang dibahas di Komisi I DPR RI; 8. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Kompas terkait tidak bisa diaksesnya draf RUU TNI saat disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025; 69 9. Bukti P-40 : Tangkapan layar halaman JDIH Kejaksaan tentang Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2023 bernomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023; 10. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Tempo terkait pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Harli Siregar, tentang kerja sama Kejagung dan TNI; 11. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Tempo terkait Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengklaim tidak membagikan Draf Revisi UU TNI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelasan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi 70 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah pengujian formil dan pengujian materiil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Namun oleh karena permohonan a quo juga sekaligus menguji masalah konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2025, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, pertimbangan hukum Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, antara lain menyatakan: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara 71 formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya dalam beberapa putusan Mahkamah berpendirian ihwal tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.3.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, menegaskan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 9 Mei 2025. Adapun permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PUU/PAN.MK/ AP3/05/2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengajukan permohonan pengujian formil dan sekaligus pengujian materiil terhadap UU 3/2025, Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum sebagai berikut: 72 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung 73 antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil dan pengujian materiil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.2] di atas, maka dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam pengujian formil dan pengujian materiil UU 3/2025, Mahkamah juga 74 mendasarkan pada syarat kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] tersebut di atas. Terlebih, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak menguraikan perbedaan kedudukan hukum dalam pengujian formil maupun dalam pengujian materiil; [3.9] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, ihwal ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dengan UU 3/2025 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI menguraikan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil dan pengujian materiil yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah pengujian formil UU 3/2025 dan pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2025 yang menyatakan: Pasal 7 ayat (4) UU 3/2025 (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10; Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2025 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung; (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara 75 Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu dan pemilukada 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-33] memandang proses pembentukan UU 3/2025 yang dilaksanakan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, dilakukan tidak sesuai dengan amanat konstitusi untuk mewakili kepentingan rakyat dalam kerangka negara demokrasi. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI juga merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-14] yang merasa mempunyai tanggung jawab moral sebagai civitas akademika untuk melakukan aktivitas akademik dan turut mengawal serta meluruskan proses legislasi yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan nilai demokrasi. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI atas hak berpartisipasi yang diaktualisasikan dengan cara memperjuangkan haknya secara kolektif melalui judicial review guna memastikan revisi UU TNI tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan (a) hak memperoleh pengakuan (right to recognition); (b) hak mendapat perlindungan (right to protection); (c) hak atas kepastian hukum yang adil (right to fair legal certainty); dan (d) hak atas kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI sehingga setiap undang-undang harus mencerminkan keempat hak konstitusional tersebut agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana cita hukum (rechtsidee) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI atas kebebasan mengeluarkan pendapat menjamin bahwa setiap individu berhak berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam menyuarakan pendapat terkait kebijakan 76 publik dalam proses legislasi. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI juga menguraikan bahwa Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum terhadap berbagai hal yang mengancam dirinya untuk bertindak secara bebas, serta berhak bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dari alat-alat negara (TNI dan Polri) yang diberikan hak khusus (privilege) untuk memegang senjata. Dan, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara dari pemerintah. 4. Bahwa terkait dengan kerugian hak konstitusional dalam proses pembentukan UU 3/2025 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI menjelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I menyatakan aktif terlibat dalam berbagai aktivitas akademis dengan menerbitkan berbagai artikel, buku maupun menjadi narasumber pada kajian hukum tata negara serta berinteraksi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR untuk mendapatkan Risalah Pembahasan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang guna keperluan riset maupun untuk pengawalan pelaksanaan undang-undang [vide Bukti P-34], di mana hal tersebut merupakan cerminan komitmen Pemohon I dalam mengawal demokrasi dan pemerintahan yang transparan serta terciptanya proses legislasi yang baik (good legislation process) dalam pembentukan undang-undang. b. Pemohon II sampai dengan Pemohon VI menyatakan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengawasan kebijakan publik seperti melakukan diskusi di ruang kelas maupun di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menempuh mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (legislative drafting), turut serta dalam aksi demonstrasi di Balai Kota Malang terkait RUU TNI [vide Bukti P-22] dan berpartisipasi dalam diskusi publik mengkritisi UU TNI di Fakultas Hukum Univertias Brawijaya pada tanggal 28 Februari [Bukti P-35]. 77 c. Menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation process) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 [vide Bukti P-15] sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembentukan UU 3/2025 tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk menyerap aspirasi masyarakat, hal tersebut telah melanggar prinsip partisipasi publik (meningful participation) yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan UU 3/2025 juga tidak memenuhi prinsip kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan. Sehingga terdapat kerugian secara spesifik dan nyata akibat tidak terpenuhinya prinsip legislasi atas pembentukan UU 3/2025. d. Menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dengan berlakunya UU 3/2025 di mana proses pembahasan UU 3/2025 yang tergesa-gesa tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation process) telah mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI pada khususnya, dan warga negara Indonesia pada umumnya, tidak dapat berpartisipasi secara bermakna terhadap tahapan pembentukan UU 3/2025 mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 5. Bahwa terkait dengan kerugian hak konstitusional dari substansi UU 3/2025 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan sebagai berikut: a. Menurut para Pemohon bahwa perluasan dan prosedur Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 3/2025 haruslah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang, bukan didelegasikan dalam aturan turunan (delegated legislation). Selain itu, terbukanya peluang bagi prajurit militer aktif dalam menduduki jabatan di lingkungan sipil secara masif 78 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU 3/2025 telah mencederai prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip supremasi sipil, demokrasi konstitusional dan profesionalisme militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Menurut para Pemohon, secara historis, masuknya prajurit militer aktif ke dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan pemerintahan sipil sehingga membuka peluang bagi militerisasi kebijakan publik dan mengurangi independensi sipil. Hal tersebut sama halnya dengan kembali kepada masa Orde Baru dengan doktrin dwifungsi ABRI yang memperlihatkan banyaknya praktik penyimpangan kekuasaan, represivitas dan pelanggaran HAM. Sehingga terdapat potensi nyata bahwa dominasi dan pengaruh militer yang semakin kuat dalam ranah sipil dapat menghambat kehidupan demokrasi dan mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan publik (inspraak). Dengan demikian, proses legislasi yang tidak memenuhi prinsip legislasi pada pembentukan UU 3/2025 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. c. Menurut para Pemohon terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU 3/2025 di mana aspek materiil dalam UU 3/2025 berupa perluasan jabatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil serta perluasan kewenangan TNI melakukan operasi militer akan mengancam profesionalisme militer, supremasi sipil dan demokrasi konstitusional di masa mendatang sehingga para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil ingin mempertahankan supremasi sipil sebagaimana telah dijamin haknya dalam UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan revisi tersebut, tidak hanya bagi para Pemohon, tapi juga mencegah eskalasi konflik yang berpotensi menyasar masyarakat sipil secara masif. Apabila permohonan dikabulkan, hak- hak konstitusional para Pemohon dapat dipulihkan, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan supremasi sipil dapat dicegah. Sehingga, kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. 79 [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dalam menjelaskan syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang dan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam pengujian materiil UU 3/2025 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9], telah ternyata para Pemohon menguraikan mengenai kedudukan hukum baik dalam pengujian formil dan pengujian materiil didasarkan pada pokok alasan yang sama. Dalam hal ini, Mahkamah menilai ihwal keterpenuhan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu kesatuan. Bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.9] di atas, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pemilih dan mahasiswa yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam bagian kedudukan hukum, para Pemohon menguraikan bahwa akibat proses pembentukan UU 3/2025 yang tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik (good legislation process) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebabkan kerugian hak konstitusional berupa terlanggarnya prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), kejelasan tujuan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan. Namun demikian, para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan pertautan yang langsung antara kualifikasinya baik sebagai pemilih maupun sebagai mahasiswa dengan proses pembentukan hingga disahkan dan diundangkannya UU 3/2025. Aktivitas akademis para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah bukanlah merupakan aktivitas yang terkait langsung dalam mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Adapun aktivitas diskusi dan demonstrasi terkait dengan UU 3/2025 yang diikuti oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam kedudukan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan, menurut Mahkamah tidak menunjukkan keterlibatan langsung para Pemohon dalam aktivitas dimaksud karena hanya menyerahkan bukti berupa leaflet atau brosur pelaksanaan diskusi publik berkenaan dengan RUU TNI, Kejaksaan, dan Polri [vide Bukti P-35]. Terlebih, Bukti P-35 dimaksud tidak disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 karena bukti dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti 80 adanya kegiatan nyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI yang membuktikan adanya kegiatan yang dapat membuktikan adanya terkaitan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak dapat menujukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil dalam permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum dalam pengujian materiil, oleh karena para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menggabungkan alasan kerugian hak konstitusionalnya secara bersamaan dengan pengujian formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil. [3.11] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.12] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; 81 [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai 82 Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati