79/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 79/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Herifuddin Daulay Pekerjaan : Guru Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Dumai Riau Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor 79/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Agustus 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Menilik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) bahwa Lembaga 2 Kehakiman adalah Lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan peradilan (Bukti P-1). Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 2. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu lembaga kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945; "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 3. Tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan layanan peradilan. 4. Salah satu layanan peradilan yang dapat diterima warga negara adalah berkenaan dengan uji materiil atau formil peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan hirarki diatasnya. 5. Permohonan a quo berkenaan tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut PUU. 6. Undang-undang yang diajukan pengujiannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, selanjutnya disebut UU 21/2023) -Bukti P-2. 7. Spesifik Pasal dan atau ayat diuji yakni Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b , Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6). 8. Adapun norma penguji nya adalah: Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UU 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 3 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” 9. Kewenangan Mahkamah untuk menguji perkara pengujian undang- undang terhadap undang-undang dasar juga dituangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-23) tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, Bukti P-22, Pasal 10 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” Pasal 10 ayat (1) UU MK “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 10. Sesuai dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, karena materi yang diuji adalah undang-undang, yakni UU 21/2023, dan pengujinya adalah undang-undang dasar, yakni UUD 1945 maka kewenangan pengujian ada pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Peraturan Perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai- mana kriteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kemudian ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PMK 2/2021), sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK ; “Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu : a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) bahwa ; PMK 2/2021 Pasal 4 ayat (2): “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu apabila : a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 3. Menjelaskan entitas Pemohon memenuhi ketentuan diatas, bahwa Pemohon sebagai berikut : 1) Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (NIK1472012507760001). 2) Pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412- 7.212.000 (Bukti P-6) 3) Bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta KIS (Bukti P-7). Kesetikawanan sosial dalam permohonan a quo dipandang sebagai sama-sama merasakan dampak. 4) Bahwa Pemohon a quo sudah pernah mengajukan keberatan atas pembangunan kota Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN) yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara oleh alasan penggunaan keuangan negara skema APBN sebagai dana pembangunan nya. 6 5) Keberatan dengan diksi penolakan tertuang dalam perkara ke Mahkamah Konstitusi bernomor 40/PUU-XX/2022 berupa peradilan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (Bukti P-8). Adapun objek uji adalah muatan ayat pasal diuji yaitu penggunaan Anggaran pendapatan dan belanja negara (pemggunaan APBN atau disebut APBN saja). 6) Dalam permohonan 40/PUU-XX/2022 alasan keberatan adalah penggunaan APBN untuk pembangunan IKN akan membebani APBN. Pembebanan APBN akan berdampak pada gangguan fungsi stabilitas (Bukti P-9). Terbukti, fungsi stabilitas tidak berjalan mengingat sejak dibangun dan digunakannya dana negara melalui skema APBN, telah terjadi harga kenaikan beras yang signifikan tanpa memandang apa penyebab utamanya. 7) Sebagai makhluk hidup, mengkonsumsi makanan merupakan cara Pemohon untuk dapat tetap hidup, sebagai dasar energi atau tenaga untuk beraktifitas bahkan untuk bergerak. a. Untuk sebatas dapat hidup, sebarang makanan dapat menjadi penopang, tetapi untuk dapat memperjuangkan hidup untuk tetap dapat bertahan hidup Pemohon memerlukan jenis makanan yang disebut makanan pokok yang diantaranya adalah beras dan makanan pokok dasar Pemohon adalah beras, b. Hak Pemohon untuk hidup dan mempertahankan hidup ternyata diakui oleh para penyusun amandemen UUD 1945 yang artinya oleh para penyusun amandemen UUD 1945 tahun 2002, atas nama Negara yakni melalui konstitusi Negara hak hidup dan hak mempertahankan hidup Pemohon serta warga Negara seumpama Pemohon diakui ditandai tertuangnya pengakuan tersebut dalam bentuk norma yakni norma UUD 1945 Pasal 28A. (Memenuhi maksud norma Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021) 8) Undang-undang (atau disebut UU) yang diajukan untuk diuji adalah berkenaan dengan digunakannya keuangan negara melalui skema APBN untuk (tetap) membangun (dari null) suatu kota metropolitan secara mandiri. 7 a. Undang-undang yang diujikan dalam perkara a quo ialah UU 21/2023 yang merupakan pembaharu atau pengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU 3/2022), jelasnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. b. Muatan materi yang tetap sama dalam UU 21/2023 adalah APBN, dengan maksud dapat diduga untuk penguatan atau membuka kran lebih besar serta penambahan tata-laksana untuk dapat menggunakannya. c. Oleh karena mempunyai muatan materi yang sama, maka pasal-pasal diuji tentu menurut pemikiran yang wajar akan memberikan dampak pembebanan yang sama ke APBN. Dampak-dampak tersebut diantaranya dan berlaku universal dirasakan seluruh rakyat Indonesia adalah kenaikan harga beras tentunya Pemohon menjadi bagian terdampak tersebut. (Memenuhi maksud norma Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021) d. Harga beras konsumsi Pemohon semula berjenis Ramos adalah berkisar antara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kini telah menjadi Rp 17.000,- (tujuh belas rupiah) harga kedai (warung sedia barang harian). e. Karena terjadi kenaikan yang tinggi, Pemohon terpaksa beralih ke beras jenis SPHP (Bulog) yang juga mengalami kenaikan semula Rp Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sekarang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) harga ecer pedagang kedai (warung sedia barang harian). f. Telah jelas, bahwa pemberlakuan UU 21/2023 sebagai pembaharu terhadap UU 3/2022 yakni lengkapnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 8 telah menggangu hak hidup Pemohon dan mengancam hak bertahan hidup atau keberlangsungan hidup Pemohon. IKN dipandang sebagai penyebab ketidakmampuan Negara menjalan fungsi stabilitas APBN karena berbeda dari pendanaan pembangunan infrastuktur lainnya, pendanaan IKN merupakan pendanaan yang sifatnya pengeluaran sedangkan pendanaan infrastruktur lainnya meupakan pembiayaan. (Memenuhi maksud norma Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2021) 9) Maka dengan demikian pasal-pasal diuji telah terbukti oleh fakta UU 3/2022 sebelumnya akan (lagi) merugikan Pemohon secara langsung, yakni bila mengikut norma Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021 disebut sebagai kerugian aktual hak konstitusional. (Memenuhi maksud norma Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021) 10) Kemudian dengan melonjaknya harga beras dapat memicu instabilitas nasional, semisal demo-demo besar faktor lapar tahun 1998, sehingga juga akan menggangu aktifitas Pemohon secara tidak langsung, Pemohon tinjauan yang akan datang juga akan dirugikan kehidupannya yakni hak konstitusionalnya, kerugian potensial konstitusional. 11) Untuk menghilangkan gangguan atau ancaman hidup dan keberlangsungan hidup serta warga Negara seumpama Pemohon, maka yang menjadi faktor kenaikan harga beras sesuai penjelasan diatas harus dihilangkan secara tetap maupun bersyarat. Dengan penghapusan tersebut paling tidak pemerintah pusat kini punya dana untuk menambah alokasi dana untuk penstabilan atau mengembalikan harga beras pada harga yang wajar menurut kadar manusia Indonesia. (Memenuhi maksud norma Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK Nomor 2 Tahun 2021) 4. Penjabaran identitas Pemohon untuk mengajukan permohonan diatas mencukupi menurut Pemohon dan olehnya kiranya Majelis berkenan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian perkara a quo. 9 III. Alasan Permohonan 1.a Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan keberatan berkenaan pemindahan ibukota negara ke Mahkamah Konstitusi. Diksi keberatan permohonan nomor perkara 40/PUU-XX/2022 adalah penolakan disebabkan diantaranya adanya pembangunan lebih tepat pembuatan satu kota dari null yang pendanaannya bersumber dari uang negara yang akan ter-anggarkan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perlu digaris bawahi pada makna penolakan Ibu Kota Nusantara ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber dana utama pembangunannya. 1.b Melihat dari euforia pra-pembangunan Ibu Kota Nusantara sebelumnya (selanjutnya disebut IKN), terlihat ide besar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo bermaksud membangun IKN mencontoh pembangunan kota- kota di Eropa tempo dulu, yakni dana (SDA) dan tenaga (SDM) nya dari dan oleh bangsa lain. Bahasa idiomnya, pinjam duitnya, suruh mereka kerja disini, pajakin gajinya dan bayar bunga utang dan utang nya dari hasil pajak gaji mereka, artinya seluruh hasil kerja dan pajak kerja dinikmati oleh rakyat, dan ini pemohon setuju. 1.c Hingga telah 2 (dua) tahun masuknya pembuatan kota tersebut, sesuai maksud pembuatannya sebagai Ibu Kota Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2023, Bukti P-5, Tahun 2024 Bukti P-6), belum terlihat maksud penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah juga untuk kemakmuran rakyat memenuhi tuntutan UUD 1945 spesifik Pasal 23 ayat (1) frasa sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 1.d Perumusan diperlukan untuk mengambil nilai dan dijadikan alat ukur yaitu indikator yaitu sudut pandang apakah pembuatan IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk dalam kategori 10 pengelolaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai berikut : 1) Kondisi a. Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 17/2003, Bukti P-9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut APBN. b. Kategori pembangunan IKN dari APBN terhitung sebagai pengeluaran negara (Pasal 1 angka 14 UU 17/2003, Pasal 1 angka 10 UU 17/2003, yaitu kerja yang menyebabkan uang keluar dari kas negara, karenanya mengurangi kekayaan bersih negara dan patut disebut beban keuangan negara. 2) Ketentuan Penggunaan APBN menurut UU a. Merumuskan dari UUD 1945, Pasal 23 ayat (1), disimpulkan: Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan pemenggalan frasa sebagai berikut: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara - ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang - dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab - untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Ditambah ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU 17/2003 didapatkan, sebagai berikut: - APBN ditetapkan dengan Undang-Undang - dilaksanakan secara terbuka - dilaksanakan secara bertanggung jawab - Alamat tuju penetapan dan pelaksanaan APBN adalah Rakyat Bahwa alamat tuju dari penetapan dan pelaksanaan APBN dengan maksud sebesar-besarnya kemakmuran adalah rakyat. 11 b. Didasarkan pada Konvensi Montevideo 26 Desember 1934 (Bukti P-11, unsur konstitusi suatu negara adalah rakyat, wilayah, kekuasaan dan hubungan luar negeri dan rakyat merupakan unsur paling dasar (awal, penting) dalam sebuah negara.). Serta catatan lain, rakyat lah yang mendirikan negara dan tinggal didalamnya. Maka tanpa ada rakyat tidak ada negara. c. Sebagai unsur dasar dan pendiri negara dan tanpa rakyat tiada lah negara, maka tidaklah diperlukan syarat dan suatu keilmuan tertentu untuk sekedar menjadi rakyat. Rakyat majority, adalah kalangan bawah artinya majority pengetahuan rakyat adalah keawaman, maka tidak diperlukan suatu pembahasaan dan keilmuan yang tinggi dan rumit melainkan memadai dengan bahasa sederhana untuk memahami makna Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan bahasa sederhana tersebut adalah berkenaan harga komoditi pangan dasar yaitu "berapa harga beras." d. Jelas dan harus diterima bahwa penafsiran pengetahuan keawaman atau bahasa sederhana yang dimengerti rakyat luas dari frasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah semurah-murah harga beras. e. Memperjelas instrument permohonan bahwa objek pengukur pengujian adalah semurah-murah harga beras dan objek diujinya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disebut APBN). 2. Dalam pengajuan perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 tersebut, majelis hakim secara subyektif memutuskan bahwa pemohon tidak punya kewenangan atau legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan termaksud dengan prediket putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Putusan adalah subyektif mengabaikan sama sekali fakta dan nilai yang terdapat dalam naskah pengujian. Putusan patut dinilai subyektif karena memang tidak terdapat secara jelas perangkat-perangkat penilaian yang menjadi ciri utama penilaian (putusan) objektif. Putusan subyektif tidak dapat diukur benar tidak adilnya. Adil atau sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 spesifik Pasal 24 ayat (1) keadilan adalah sesuatu yang konkret yaitu dapat diukur bukan abstrak. 12 Pernyataan diatas tidak dimaksudkan untuk mengkritisi teknik memutuskan perkara oleh majelis hakim melainkan untuk menjaga nilai agar perkara a quo tidak bernasib sama dengan perkara 40/PUU-XX/2022. Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 3. Oleh karena diputuskan tidak diterima, maka alasan permohonan tidak diperiksa lebih lanjut. Makna lain yang serupa dengan frasa putusan “tidak diperiksa lebih lanjut” menurut pemikiran yang wajar tentunya adalah alasan permohonan tidak diperiksa artinya uji materi (maupun uji formil) sebagaimana maksud diajukannya permohonan belum dilakukan, artinya belum terjadi pengujian terhadap UU 3/2022 oleh pasal-pasal pendalilan permohonan. 4. Setelah mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta IKN, dampak dampak buruk pembangunan IKN sebagaimana yang terdalilkan pada 40/PUU-XXI/2022 telah menjadi fakta dan terbukti terjadi. Tetapi masalahnya tidak lagi hanya berkenaan legalitas IKN melainkan sekarang ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam progresnya bahkan ditinjau juga dari regulasi pengaturnya. 5. Namun demikian, walau bertema sama ya’ni tentang pemindahan ibu kota, permohonan a quo harus dipandang baru dan belum pernah diajukan mengingat regulasi UU yang diajukan untuk diuji bukanlah UU 3/2022 melainkan UU 21/2024 terlebih pada pasal-pasal di uji merupakan materi baru. 6. Oleh karena sebagaimana penjelasan nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) alasan permohonan, maka seluruh pasal-pasal penguji yang terdapat dalam perkara nomor 40/PUU-XX/2022 masih layak jadi norma penguji perkara a quo. 7. Permohonan a quo selanjutnya, menilik beratkan pada maksud pokok awal pengajuan tinjauan umumnya APBN dan tinjauan khusus singkatnya APBN untuk IKN. Sebagai berikut. 1) UU 21/2023 adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk merubah kalimat atau frasa atau menambah (atau mengurangi) materi UU 3/2022. 2) Permohonan a quo adalah tentang penggunaan (lebih lanjut) uang negara sebagai sumber dana pembangunan IKN skema APBN. 13 3) Pasal-pasal diuji permohonan a quo adalah patut dipandang adalah berkenaan penganggaran kembali (lebih luas, lebih khusus ?) keuangan negara untuk pembangunan IKN skema APBN. 4) Pengujian pasal-pasal a quo adalah tehadap kewajiban pemerintah dalam kebijakan berkenaan (penjagaan) harga beras dan terhadap tetapan dalam angka satuan rupiah atau fluktuatif dalam persen (%) harga beras sebagaimana penjelasan penomoran 1 (satu) tabulasi d. 5) Kondisi harga beras nasional yang dikeluarkan oleh badan pangan nasional adalah sebagai beikut : a. Riwayat harga beras tahun 2023 (Badan Pangan Nasional, Bukti P-12) \ b. Riwayat harga beras tahun 2023 (Badan Pangan Nasional, Bukti P-13) 14 Pembacaan: Beras premium awal tahun 2023 (Januari 2023) tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 12.140,- /kg. Beras premium akhir tahun 2023 (Desember 2023) tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 14.320,- / kg. Harga Beras premium tertinggi tahun 2024 pada bulan maret tahun 2024 tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 16.400,- Beras medium awal tahun 2023 (Januari 2023) tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 10.710,- / kg. Beras medium akhir tahun 2023 (Desember 2023) tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 12.140,- / kg. Harga Beras premium tertinggi tahun 2024 pada bulan maret tahun 2024 tercatat oleh Badan Pangan Nasional adalah pada harga Rp 14.270,- /kg. Sebagai catatan, sejak dimulainya pembangunan IKN terjadi kenaikan harga beras premium sebesar (harga tertingg) Rp 16.400,- dikurangi (harga awal) Rp 12.140,- yaitu Rp 4.260,- / kg nya. Sedangkan harga beras medium sebesar (harga tertinggi) Rp 14.270,- dikurangi (harga awal) Rp 10.170,- yaitu Rp 4.100,- / kg nya. 6) Pebandingan antara Kebijakan APBN pemerintah pusat tehadap beras dan IKN a. Menjaga harga beras Membaca grafik yang disajikan badan pangan nasional untuk harga beras baik premium maupun medium, sebenarnya sudah terjadi lompatan harga pada tahun anggaran 2023. Tetapi, pemerintah pusat terlihat tidak memperhitungkan hal tersebut dan hanya menganggarkan kisaran dana sejumlah Rp 2 Triliun (Bukti P-14) b. Dana penopang pembangunan IKN melalui APBN Untuk pembangunan IKN, pemerintah pusat sejak tahun 2023 menganggarkan dana sebesar : • Tahun 2022 sebesar Rp 5,5 Triliun (Bukti P-15) • Tahun 2023 sebesar Rp 26,7 Triliun (Bukti P-16) 15 • Tahun 2024 (berjalan) Rp 39,3 Triliun (Bukti P-17) c. Hasil pengamatan Melihat fakta diatas, ternyata pemerintah pusat tidak memperhatikan permasalahan pokok yang memenuhi perintah seluruh sila panscasila melainkan bertitik-berat pada hal yang sebenarnya terhitung sekunder. d. Data fakta pembuktian Berdasarkan seluruh uraian fakta dan fakta data diatas, maka dapat dipastikan hal berikut : i. Pendanaan pembangunan IKN teranggarkan di APBN telah menyebabkan kenaikan harga beras; ii. Pendanaan IKN oleh APBN bersifat pengeluaran bukan pembiayaan; iii. Pembangunan IKN terbukti tidak dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat; iv. Pemerintah pusat tidak bermaksud membuat kebijakan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat terbukti bahwa penggagaran dana untuk pembangunan IKN yang jauh lebih besar berbanding kebijakan poook yang menyentuh kehidupan seluruh rakyat Indonesia yakni mempertahankan semurah-murah harga beras. v. Sah dan meyakinkan bahwa penggararan IKN melalui APBN telah melemahkan fungsi stabilitas APBN in casu menjaga semurah-murah harga beras karenanya bertentangan dengan maksud sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga patut dinyatakan seluruh pasal-pasal uji a quo bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. 8. Pokok materi pengujian UU 3 /2022 nomor perkara juga oleh Pemohon a quo adalah bahwa penggunaan APBN akan berdampak signifikan terhadap proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Yang dimaksud APBN dalam UU di uji adalah frasa anggaran pendapatan dan belanja negara Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. APBN dapat digunakan hanya setelah dianggarkan dan di sahkan pengeluarannya melalui UU yang pewaktuan penetapan setiap tahun didahului penganggaran melalui RAPBN. RAPBN di susun per 1 (satu) tahun 16 sekali (atau 2 (dua) tahun bila diikutkan dengan RAPBN-P). Tidak terdapatnya kata atau frasa RAPBN atau rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam seluruh pasal diuji mengisyaratkan back-dor atau jalan lain bagi pemerintah pusat menggunakan APBN dengan pewaktuan sewaktu-waktu atau ambigu bahwa pemerintah pusat dapat menggunakan APBN sewaktu-waktu diperlukan untuk pendanaan IKN. Ambigu menghilangkan kepastian hukum terhadap keberadaan UU diuji. Nyata bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen 2002, Pasal 1 ayat (3). 9. Dampak-dampak yang terdeskripsikan dengan jelas pada perkara nomor 40/PUU-XXI/2022, terlihat dengan nyata saat ini diantara yang patut dipandang merupakan efek penggunaan APBN tersebut adalah harga kenaikan barang, UKT dan Tapera dan juga ternyata pula telah mengganggu ketahanan universal nasional yaitu harga beras. Berikut kaianta antara harga beras terhadap pembangunan IKN. 9.1 Beras merupakan komditi yang bersifat kritikal terhadap kehidupan national sebagai berikut : 1) Harga beras murah dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat (rakyat) merupakan bentuk pengamalan sila-5 Pancasila, sebagai dasar tegaknya Kemanusian yang adil dan beradab, dan untuk menjaga tetapnya persatuan Indonesia. 2) Oleh sebab alasan diatas, pokok utama penganggaran APBN adalah menjaga harga beras karena beras merupakan hal yang paling menyentuh seluruh lapisan Rakyat, memenuhi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga eksistensi Negara. 9.2 IKN, adalah sebuah projek pembangunan atau pembuatan satu kota (modern) di mulai dari null. Kota ini dicanangkan sebagai ibu kota negara baru negara kesatuan Republik Indonesia diberi nama Ibu Kota Nusantara. Dalam menilai maksud dan proses pembangunan IKN, Pemohon sebenarnya punya pengalaman dalam membangun satu kota (dari null atau lahan kosong) berupa simulasi berbentuk aplikasi game bernama Sim City. (Bukti P-18). Semestinya untuk selamat, pembangunan kota dari null harus diawali terlebih dahulu dan kemudian di iringi suatu bentuk usaha high profitable 17 sebagai penyangga nya. Kalau tidak maka akan crash dan sumber dana collapse. Tentu, bidang usaha yang mudah dan valuable profitable saat mencanangkan IKN adalah Plumbing yaitu Perkayuan. Dan usaha sedemikian sampai ini saat ini tidak pernah terdengar. Entah apa penyebabnya, padahal memulai pembangunan kota dari nol dari daerah hutan tentu kaya akan produksi kayu. Tentu mudah dipahami makin kedepan pembiayaan IKN semakin besar karena setiap infrastruktur baru yang selesai dibangun juga tetap menimbulkan biaya, diantaranya biaya perawatan dan penjagaan. Dengan ketiadaan badan usaha penyangga high profitable, maka Indonesia sudah terjebak dalam suatu Deep Hole yang akan memorak- morandakan serta meluluh-lantakan semua segi kehidupan. Sebelum terlalu dalam, terperosok, pembangunan IKN harus segera dihentikan. Maka tidak ada dalil yang bisa dijadikan pemerintah untuk menyanggah alasan permohonan dan petitum nya, melainkan berapa tetapan harga beras berdasarkan eksplorasi pemerintah kategori aman sebagai batas toleransi maksimal harga beras. Selain dan selebihnya sanggahan pemerintah terhadap alasan permohonan dan petitumnya hanyalah dalih. Dalih adalah asumsi ialah subyektif, yaitu menurut persangkaan, zonna, dan zonna, jauh dari nilai kebenaran. wa Inna zonna layughni minal Haqqi Syai'an (Bukti P-19). Kalau Pemerintah menyatakan, bahwa ada dilema untuk menjaga beras dimana kalau harganya murah akan merugikan petani tapi kalau harga tinggi merugikan konsumen. Maka ini hanya dalih, mengingat kewajiban menjaga harga beras murah adalah konstitusional UUD sebagaimana yang telah dijelaskan sehingga seharusnya untuk tetap menjaga harga beras murah tetapi tidak menzalimi petani maka sepatutnya sebelum pendanaa IKN dimulai para petani berstatus aparatur sipil Negara (ASN) yang punya gaji rutin tiap bulan mengingat apa yang dilakukan para petani oenghasil beras (petani padi, sawah) berkenaan dan menyentuh langsung kepentingan nasional dan amanah konstitusi. 18 Kelayakan para petani penghasil beras jauh lebih utama untuk berstatus ASN berbanding bidang lain termasuk keguruan yang hasil kerja dan sifat kontrol pelaksanan kerjanya tidak tampak dan tidak jelas. Kerja para guru belum dapat dipertanggungjawabkan secara per individu, benar tidak mengajar, apakah mengajar secara profesional atau kah hanya mengajar sekedarnya saja dengan memberikan catatan kepada peserta didik untuk dicatat dibuku masing-masing lalu pergi ke kantin mengobrol panjang lebar. Sedangkan impor pula menunjukan kegagalan pemerintah dalam mengelola negara karena tidak wajar dengan SDA dan SDM melimpah dan ketiadaan kondisi cuaca yang ekstrim Negara Indonesia gagal sekedar hanya menjaga kecukupan beras nasional. Untold justice atau street justice Peristiwa 1998 Reformasi embulet atau mengkristal menjadi yang disebut Mahkamah Konstitusi yang perannya sebenar nya sama dengan demo 1998 Reformasi termaksud. Adanya MK, maka rakyat tidak perlu lagi turun ke jalan jalan tapi cukup MK yang bertindak untuk hasil yang sama dengan demo 1998 ketika pemerintah pusat status quo telah menunjukan indikator yang sama dengan pemerintah 1998. Dan indikator sederhana, pokok, dan sama dengan 1998 ialah juga harga beras. Sebagai perbandingan, pada reformasi 1998 harga beras awalnya ratusan rupiah per kg melonjak menjadi kisaran seribuan per kg. 10. Penilaian yang wajar bila kemudian, dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Bapak Joko Widodo telah secara ugal-ugalan menggunakan harta bersama atau kekayaan negara untuk kepentingan pribadi yaitu ambisi pribadi. 11. Ke ugal-ugalan ini perlu ditelisik apakah mengandung perbuatan merugikan Kepentingan Bangsa dan Negara untuk Kepentingan Pribadi atau orang lain sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana khusus berkenaan korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU 31/2009, atau bentuk perbuatan melawan hukum lainnya Pasal 209, Pasal 210 Kitab Undang Hukum Pidana. Pemberian Bansos spontanitas yang sumber dananya bersumber dari APBN baik langsung maupun kelembagaan negara yang 19 dananya bersumber juga dari APBN adalah merupakan PMH, karena spontanitas bermakna : i. Dikeluarkan tanpa birokrasi ii. Penerima Bansos acak tanpa peninjauan kelayakan terlebih dahulu, tidak tepat sasaran. iii. Dikeluarkan tanpa ada perintah atau didahului UU atau peraturan perundang-undangan khusus atau penganggaran per RAPBN. iv. Penerima Bansos acak menyebabkan tidak ada jaminan bahwa penerima nya bukan hanya “dia-dia” saja. v. Tidak menjelaskan atau memberikan bukti berupa fakta bahwa APBN periode tahun 2023 APBN periode tahun 2024 memberi sebesar-besar manfaat untuk rakyat. 12. Bahwa yang jadi pemrakarsa dibentuknya UU 21/2023 untuk mengubah UU 3/2022 adalah pihak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, maka sewajarnya dinilai bahwa yang berkepentingan untuk merubah materi pasal-pasal untuk maksud tetap menggunakan atau mendapatkan penggunaan lebih APBN adalah pemerintah pusat tentu dalam hal ini adalah Presiden. Masih terkait dengan IKN sebagai produk UU IKN, permohonan a quo juga memuat petitum berupa putusan sela. Ada hal krusial yang Presiden Republik Indonesia Periode 2019 - 2024 perlu menjelaskan selain tentang prilaku penggunaan APBN yang dirasakan janggal, tentang kekhususan apa serta dasar hukum atau historis apa sehingga IKN layak mendapatkan ke istimewaan sedemikian rupa dimana IKN melalui UU IKN penopangnya mengatasi atau membuat tidak berlaku beberapa undang-undang bahkan undang-undang dasar sebagai berikut (keistimewaan dimaksud bila diperlukan akan dilengkapi dalam bentuk alat bukti berupa keterangan: No Norma Tunduk Pada Topik 1 UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) Pasal 10 ayat (1); (2) ; (3) UU IKN Batasan masa jabatan kepala daerah hanya 2 (dua) periode tidak belaku di IKN 2 UUD 1945, Pasal 18 ayat (4), UU 7/2017 Pasal 9 ayat (1); (2) Pemilihan Kepala Daerah melalui Pilkada 3 UU 5/1960 UU Agraria Pasal 16 ayat (7); (8) Tentang kepemilikan tanah yang tidak tunduk pada UU Agraria 20 4 UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) Pasal 24 UU IKN Mengubah prilaku APBN yakni dapat dana sewaktu tanpa melalui R-APBN memanfaatkan P-APBN Tanpa ada penjelasan dari pemerintah pusat, sememangnya kebeadaan IKN bermasalah secara norma, artinya ditambah kondisi fisik yang juga bermasalah, belum dinyatakan selesai dan belum ada veifikasi layak dan aman dihuni bebas resiko terkena jilatan listrik; sandungan kabel dan lain-lain membahayakan keselamatan mengingat kota instan baru jadi, sedangkan perhelatan kenegaraan hanya tinggal bebeapa hari lagi, solusi pendek perlu diambil oleh Mahkamah saat ini dengan menetapkan DKJ (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, Bukti P-20) untuk sementara sebagai Ibukota Negara admisistatif agar tidak gagal merdeka 17 Agustus ini karena selalunya Upacara Negara 17 Agustus selalu diselenggarakan di Ibukota Negara. Semua harus menjamin, termasuklah didalam nya mahkamah, yakni mahkamah perlu menjamin, ketika menyatakan diri sebagai The Guardain of Constitution, bahwa IKN masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti IKN tunduk pada konstitusi Republik Indonesia dan bukan yang menaungi NKRI dimana konstitusi NKRI tunduk pada UU IKN. Hal ini perlu Pemohon tegaskan, karena Pemohon berpandangan UU IKN lebih kepada sebagai undang-undang dasar pembentuk suatu Negara berbanding undang-undang regulator kebijakan pemerintah. 13. Oleh dengan telah diterimanya PUU UU 21/2023, sewajarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tunda atas pelaksanaan Pasal UU terujiatau bahkan UU diuji sampai putusan terhadap perkara PUU a quo inkrah. 13.1 Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan bahwa kemudian IKN tidak mendapatkan porsi dana dari negara melalui pengganggaran dari keuangan Negara, hanya tidak lagi dalam skema APBN melainkan skema APBD, karena yang dimaksudkan dihentikan dari permohonan a quo adalah back dor atau diduga pintu lain penganggaran APBN. Sedangkan, sebagaimana kota- kota lainnya di Indonesia, IKN tetap dapat dana dari penggararan rutin sebagaimana mestinya melalui APBD tersebut. 21 Sedangkan bila dirasakan kurang, dan juga berdasarkan perencanaa awal bahwa pembanguna IKN akan bersumber dari APBN dan investasi, maka pemerintah perlu mengabil tindakan jitu agar pendanaan selanjutnya murni dari investasi. Iklim investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal asing yang diatur dalam Undang_undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Bukti P-21, selanjutnya disebut UU 25/2007). Oleh karena IKN sudah menjadi agenda nasional dan penggunaan keuangan negara dari jalur APBN dihentikan sebagai efek dari permohonan a quo serta perencanaan awal pemerintah pusat terhadap pembangunan IKN dananya juga berasal dari investasi maka sesuai ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 maka jalur Penanaman Modal Asing harus dioptimalisasi agar pembangunan IKN tetap dapat dilanjutkan. [Ketentuan melalui PMA secara jelas dapat ditempuh pemerintah pusat sebagai pintu pendanaan IKN sebagai berikut : Pasal 1 Angka 1 "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia" Diperjelas dengan Pasal 1 Angka 3. "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri", diperjelas lagi Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 8, sebagai berikut "Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia" "Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing" 22 Ketentuan PMA dapat dilakukan di berbagai sektor, termasuk untuk IKN sesuai maksud Pasal 2 "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" Sedangkan maksud PMA juga terpenuhi oleh pembangunan IKN sebagai berikut ditinjau dari Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut : “Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dimana pernyataan tersebut sinkron dengan maksud pembangunan IKN yakni Pasal 2 huruf b UU IKN tentang memajukan teknologi atau peneapan telnologi canggih. 13.2 Sebagai pemutakhir permohonan a quo, Pemohon merinci pasal-pasal uji permohonan, yakni : 1) Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7) “Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Norma pasal ini mengandung nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 karena nya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertentangan tersebut merupakan pertentangan mutlak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga norma 23 berkenaannya perlu dihapus. Pemaknaan yang sesuai dengan pendalilan Pemohon adalah menjadi Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden. 2) Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Norma pasal ini mengandung nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 karena nya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pertentangan tersebut merupakan pertentangan kondisional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena IKN sudah menjadi agenda nasional dan perlu dicarikan biaya maka sesuai uraian diatas pendanaan dicari dari penanaman modal asing. Setelah pemaknaan ulang, norma menjadi “a. Penanaman Modal Asing”. 3) Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b frasa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” Norma pasal ini mengandung nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 karena nya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat, Pertentangan tersebut merupakan pertentangan kondisional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena IKN sudah menjadi agenda nasional dan perlu dicarikan biaya maka sesuai uraian diatas pendanaan dicari dari penanaman modal asing. Setelah pemaknaan ulang, norma menjadi “b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal Asing untuk pendanaan yang bersumber dari dana asing”. 24 4) Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7) berbunyi “Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Norma pasal ini mengandung nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 karena nya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan norma dengan UUD 1945 bersifat mutlak mengingat norma ini ber-referensi sedangkan norma referensi nya sudah diubah sehingga norma berdiri sendiri dan kehilangan makna sehingga keberadaan norma bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 5) Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5) frasa “transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara dapat bersifat khusus,” Norma pasal ini mengandung nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 karena nya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan norma dengan UUD 1945 bersifat mutlak mengingat pemaknaan transfer secara khusus dapat bermakna pintu lain yang tidak lazim dalam maksud mendapatkan keuangan Negara melalui skema APBN yaitu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6) Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6) frasa “Usulan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden dan Presiden menunjuk menteri 25 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara untuk menindaklanjuti”. Norma ini mengandung muatan bereferensi sedangkan referensi norma sudah (dipintakan) dihapus. Karena referensi nya dihapus maka norma telah kehilangan makna dan melanggar tertib hukum Pasal 1 ayat (3) karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7) Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) frasa “Sejak Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemeintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap mendapatkan pendanaan dai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut”. Selain memuat nilai yang menjadi objek diuji permohonan uji materiil undang-undang Pemohon yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah Pemohon uraikan dengan kesimpulan tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UU 1945 muatan ayat ini tidak menjelaskan referensi pejanjian mana yang dimaksud, kapan waktu perjanjiannya dan tiba-tiba muncul karenanya tidak memenuhi tertib hukum Pasal 1 ayat (3) karenanya harus dinyatakan bertentangan UUD 1945 secara keseluruhan. IV. Petitum Putusan Sela 1. Menunda keberlakuan UU 21/2023; 2. Menetapkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota admistratif kenegaraan hingga waktu peninjauan kembali kelayakan pemindahan dan pembangunan Kota Ibu Kota Nusantara; 3. Melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang didepan umum atas Bapak Joko Widodo kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 atas (telah) penggunaan APBN maupun maksud penggunaan APBN yang akan datang; Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 26 2. Menyatakan Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” berrtentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden”; 3. Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “a. Penanaman Modal Asing”; 4. Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal Asing untuk pendanaan yang bersumber dari dana asing”; 5. Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) bertentangan dengan Undang-Undang 27 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 8. Menyatakan Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau bila Majelis Hakim berpandangan lain, agar memberikan putusan yang se adil-adil nya, ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 28 4. Bukti P-4 : Fotokopi tulisan mengenai pengertian APBN menurut para ahli; 5. Bukti P-5 : Fotokopi mengenai tulisan yang berjudul lima unsur-unsur negara menurut konvensi Montevideo; 6. Bukti P-6 : Fotokopi NPWP Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Darwin Daulay; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XX/2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi tulisan mengenai Fungsi APBN (UU No. 17/2003, ps.3); 10. Bukti P-10 : Fotokopi isi pasal dari sebuah undang-undang; 11. Bukti P-11 : Konvensi Montevideo 26 Desember 1934 (tidak ada bukti fisik); 12. Bukti P-12 : Fotokopi tulisan mengenai Tren Of Producer Price Of Paddy & Rice At The Huller Level In February 2022; 13. Bukti P-13 : Fotokopi mengenai grafik statistik riwayat harga beras tahun 2023 -2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi tulisan mengenai APBN Kita Kaleidoskop 2023; 15. Bukti P-15 : Fotokopi tulisan mengenai Alokasi dan APBN untuk IKN tahun 2022; 16. Bukti P-16 : Fotokopi tulisan mengenai Anggran IKN tahun 2024 capai Rp. 39,6 trilliun, Baru terealisasi segini; 17. Bukti P-17 : Fotokopi tulisan mengenai Total Anggaran untuk Pembangunan IKN 2022-2024; 18. Bukti P-18 : Fotokopi tulisan mengenai simcity impressions: We waited ten years for this? 19. Bukti P-19 : Fotokopi Al-Quran Surat Yunus ayat 36; 20. Bukti P-20 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (tidak ada bukti fisik); 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 29 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898 selanjutnya disebut UU 21/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan 30 hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai alasan permohonan Pemohon akan tetapi Mahkamah menilai alasan permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami Pemohon. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sesuai dengan sistematika, perbaikan permohonan dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada keterpenuhan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud, seperti dalam permohonan awal, Pemohon hendak menguji Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 15 ayat (7); Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (7) UU 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 31 1945, namun dalam perbaikan permohonan Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji yakni menjadi Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tanpa memberikan dan membangun argumentasi/alasan yang jelas mengapa Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji tersebut. Kemudian, Pemohon juga tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) dan mendalam perihal pertentangan antara norma Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yakni Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 yang merupakan ketentuan umum (general provision) dari undang- undang a quo terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28A, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami secara jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berasal dari APBN sehingga menyebabkan kenaikan harga beras, serta pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa disertai dengan uraian lebih lanjut mengenai pertentangannya. Pemohon juga menyangkutpautkan permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang menurut Pemohon putusan Mahkamah tersebut bersifat subjektif dan mengabaikan sama sekali fakta dan nilai yang terdapat dalam permohonan Pemohon, serta Pemohon menyatakan bahwa norma a quo tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tanpa memberikan penjelasan/argumentasi lebih lanjut mengenai pertentangan norma a quo yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dengan uraian permohonan tersebut 32 menyebabkan permohonan Pemohon tidak fokus dan sulit untuk dapat dipahami oleh Mahkamah dan berakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon mengajukan putusan sela sebagai berikut: 1. Menunda keberlakuan UU 21/2023; 2. Menetapkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota admistratif kenegaraan hingga waktu peninjauan kembali kelayakan pemindahan dan pembangunan Kota Ibu Kota Nusantara; 3. Melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang didepan umum atas Bapak Joko Widodo kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 atas (telah) penggunaan APBN maupun maksud penggunaan APBN yang akan datang; Bahwa meskipun permohonan putusan sela dapat dimungkinkan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun Permohonan putusan sela yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo menurut Mahkamah saling tumpang tindih, karena selain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan UU 21/2023, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang di depan umum atas nama Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 karena telah menggunakan APBN. Sehingga, dengan tumpang tindihnya petitum putusan sela tersebut menjadikan Petitum sela a quo tidak dapat menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan (diminta) oleh Pemohon dalam petitum putusan selanya. Dengan demikian, dengan tumpang tindihnya petitum permohonan putusan sela tersebut menjadi petitum a quo menjadi tidak jelas/kabur. Begitupula dengan Petitum pokok Perkara pada angka 2, angka 3 dan angka 4 yang memohon pada Mahkamah sebagai berikut: 2. Menyatakan Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” berrtentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden”; 33 3. Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “a. Penanaman Modal Asing”; 4. Menyatakan Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Tentang Ibu Kota Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142) frasa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal Asing untuk pendanaan yang bersumber dari dana asing”. Menurut Mahkamah, petitum tersebut juga sulit untuk dipahami karena selain meminta pemaknaan bersyarat (inkonstitusional bersyarat) terhadap frasa dari pasal-pasal yang diuji sebagaimana terurai di atas, Pemohon juga tidak menjelaskan secara lebih rinci dalam petitumnya bagaimana seharusnya rumusan pasal-pasal tersebut jika frasa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 harus diberi pemaknaan bersyarat, sehingga akhirnya akan terbaca lebih jelas serta terang petitum Pemohon tersebut. Terlebih, petitum tersebut tidak didukung dengan argumentasi yang memadai dan mendukung hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan petitum permohonan Pemohon tersebut. Artinya, secara formal rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Terlebih lagi, petitum yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena posita dan petitum tidak sesuai dengan Pasal 31 34 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, terhadap kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 35 tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar