79/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 79/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 18 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Juli 2023 dengan Nomor 79/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 3 Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XV/2017 pernah menyatakan berwenang menguji UU Pencegahan Penodaan Agama yang sebelumnya berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang telah dijadikan undang–undang melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang–Undang; 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya. Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4 Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa terhadap UUD 1945: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 5 1.8. Bahwa perlu diketahui frasa norma yang diuji dalam UU Pendidikan Tinggi sesungguhnya tersebar baik di dalam bagian menimbang, pasal-pasal batang tubuh, penjelasan umum, maupun penjelasan pasal-pasal. Pemohon membatasi objek norma yang diuji adalah pada bagian pasal-pasal batang tubuh maupun penjelasan pasal-pasal dengan argumentasi penjelasan pasal-pasal ditempatkan dalam tambahan lembaran negara sehingga merupakan tafsir resmi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai nilai kepentingan yang sama dengan pasal-pasal batang tubuh yang dijelaskan. Selain itu, Pemohon tidak menguji bagian menimbang maupun penjelasan umum dikarenakan bagian tersebut adalah wujud landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari undang-undang yang umumnya memuat amanat dari konstitusi. Tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusi. Menguji amanat konstitusi sama saja dengan menguji konstitusi. Hal yang dimungkinkan adalah menafsirkan konstitusi untuk menguji pasal yang diuji menggunakan batu uji konstitusi, sehingga Pemohon membatasi objek yang diuji dan memperluas tafsir konstitusi; 1.9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 6 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa Pemohon merupakan insan akademis berkewarganegaraan Indonesia (Bukti P-4) yaitu seseorang yang pernah mengikuti pendidikan jenjang akademis di tingkat pendidikan tinggi. Sebagai insan akademis tentu dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk berfikir secara akademis sehingga selalu terdapat perasaan untuk kembali menjadi Sivitas Akademika sebagai dorongan untuk mencintai ilmu dan kebenaran. Bahwa dorongan untuk menjadi bagian dari Sivitas Akademika terlihat bahkan semenjak masih menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa tingkat sarjana yang telah turut menulis dalam jurnal akademik (Bukti P-5) serta turut aktif dalam memberikan usulan dalam perumusan RUU Pendidikan Tinggi melalui jalur yang tersedia (Bukti P-6); 2.5. Bahwa meskipun setelahnya Pemohon lebih berperan sebagai praktisi, tetapi Pemohon tidak pernah melupakan dunia akademis dan selalu berupaya untuk mendekat kepada dunia akademis. Oleh karena tidak ada 7 halangan bagi praktisi untuk turut serta mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk membangun peradaban dan kesejahteraan umat manusia, Pemohon selalu mencari kesempatan untuk bisa bergabung dalam Sivitas Akademika. Pemohon baru melihat ada kesempatan pada bulan Februari 2023, sehingga Pemohon mengajukan lamaran pada 07 Februari 2023. Namun, Pemohon baru mendapatkan kesempatan interview untuk bergabung dalam Sivitas Akademika pada tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan lolos sebagai tenaga dosen non PNS pada 07 Juli 2023 (Bukti P- 7); 2.6. Bahwa kesempatan tersebut membuka peluang bagi Pemohon untuk merasakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai syarat untuk mencari kebenaran. Pemohon menyadari bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan merupakan hak konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal a quo 2.7. Bahwa asas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik adalah syarat fundamental dalam pencarian kebenaran. Akademisi bebas berbicara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan prinsip utama akademisi adalah kejujuran dalam mencari kebenaran sehingga dapat berbicara ilmu apa adanya. Namun, meskipun penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan pengecualian bagi uraian yang dilakukan secara objektif dan ilmiah tetapi frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” bersifat multitafsir apa yang dimaksud dengan “kata-kata atau susunan kata-kata yang yang bersifat permusuhan atau penghinaan”? Jika sesuatu adalah objektif dan ilmiah bukankah termasuk kata-katanya yang 8 menjelaskan adalah objektif dan ilmiah? Multitafsir frasa tersebut menyebabkan justru Sivitas Akademika rentan terkena delik tersebut karena maksud kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bersifat tidak jelas; 2.8. Bahwa jika objek pengetahuan adalah termasuk agama itu sendiri, maka di dalam dunia akademis tentu akan melakukan pembicaraan, penelitian, pengajaran dan penafsiran terhadap agama di muka umum dengan berbagai macam metode dan mungkin saja ditemukan suatu kebaruan metode yang pada akhirnya dianggap menodai keyakinan umum masyarakat yang belum memahami kebaruan pandangan tersebut. Frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak jelas batasannya, sehingga mungkin saja jika seseorang menemukan suatu kebaruan metode tetapi karena kata- kata atau susunan kata-katanya adalah kebaruan dan berbeda dengan tafsir umum otoritas agama yang diakui bukankah menjadi dapat dimaknai menghina keyakinan umum yang ada? Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat setengah–setengah dalam melindungi Sivitas Akademika karena memisahkan makna objektif dan ilmiah dengan kata-kata dan susunan kata-kata. Hal ini berakibat kepada se-objektif dan ilmiah apapun penelitian yang dilakukan ketika otoritas agama yang dianggap berwenang untuk menetapkan kata-kata atau susunan kata-kata menyatakan bersifat penghinaan maka akan selalu mengancam para akademisi untuk tunduk kepada otoritas tersebut. Terlebih Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi memuat frasa yang pada pokoknya penyelenggaraan pendidikan tinggi harus “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dengan dikaitkan pada asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g beserta penjelasan UU Pendidikan tinggi, maka oleh pihak tertentu bisa saja makna “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” ditafsirkan dengan ancaman dan tanggung jawab pidana yang bukan dikecualikan dari maksud Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Sivitas Akademika tentu menjadi pihak yang rentan terkena Pasal a quo karena aktivitasnya yang 9 memang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dalam unsur yang ada pada pasal a quo; 2.9. Bahwa hal ini berakibat pada ketidakmungkinan bagi Sivitas Akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat di mana pandangan umum memandang kondisi akademik di Indonesia begitu tandus dan kering. Akademisi hanya disibukan dengan rutinitas dan administratif belaka tanpa penemuan yang berarti bagi dunia dan umat manusia. Padahal Indonesia adalah mutiara pengetahuan bagi dunia internasional yang justru penelitian tentang Indonesia lebih banyak diteliti oleh peneliti luar seperti dari Australia maupun Belanda. Orang Indonesia yang hendak meneliti tentang Indonesia justru melanjutkan studi ke negara lain untuk mendapatkan kualitas penelitian yang lebih baik. Ini adalah suatu kondisi yang memprihatinkan, hidup di tanah pengetahuan namun tertutup dari pintu pengetahuan; 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kondisi rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena sedikit salah kata dapat dilaporkan pidana akibat dari tidak jelasnya penafsiran pasal a quo merupakan suatu bentuk kerugian konstitusional bagi Pemohon; Sifat Kerugian Konstitusional 2.11. Bahwa dengan peluang adanya kesempatan untuk menjadi Sivitas Akademika, maka Pemohon berpotensi untuk menjadi bagian dari subjek yang diatur dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 3 huruf g, dan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi. Ketika Pemohon bersemangat untuk mencari kebenaran melalui kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, tetapi justru Pemohon menjadi khawatir jika makna “nilai agama” sebagaimana termuat dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi dan makna “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dikaitkan dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama; 2.12. Bahwa patut diketahui sebelumnya Pemohon banyak melakukan pengujian terhadap norma–norma yang berkaitan dengan agama semenjak tahun 2021. 10 Isu agama adalah isu yang sangat sensitif di Indonesia sehingga ketika Pemohon melakukan pengujian terhadap norma yang berkaitan dengan agama tentu melekat resiko tinggi kepada Pemohon. Pemohon mencintai ilmu pengetahuan tanpa membedakan rumpun–rumpun ilmu pengetahuan, sehingga sangat dimungkinkan apa yang Pemohon lakukan ternyata membawa tafsir terhadap agama yang dapat mempengaruhi masyarakat maupun Pemohon. Untuk meminimalisir resiko sesungguhnya Pemohon telah meminta perlindungan dari Komnas HAM (Bukti P-8). Namun, Pemohon belum mendapatkan respon berarti yang memberikan perlindungan kepada Pemohon. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan dengan aktivitas Pemohon menguji norma terkait agama, Pemohon pernah bekerja sebagai tenaga ahli di Pemerintahan, namun secara tiba-tiba kontrak Pemohon tidak diperpanjang ketika sudah habis (Bukti P-9) Setelah itu, Pemohon mencoba melamar pekerjaan di Bank Indonesia sebagai ahli fiqih (Bukti P-10), namun ternyata dinyatakan tidak sehat dengan catatan medis indeks massa tubuh >30 dan membran timpani perforasi. Setelah Pemohon periksa ke dokter spesialis THT ternyata telinga Pemohon dalam kondisi baik dan pendengaran normal (Bukti P-11). Hal ini menyebabkan asumsi-asumsi liar dalam pikiran Pemohon dan berandai-andai apakah ada hubungan antara jabatan sebagai ahli fiqih dengan aktivitas Pemohon yang sangat terkait dengan pandangan keagamaan? 2.13. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon telah melakukan laporan/pengaduan baik itu ke Komnas HAM (Bukti P-8) maupun DPR (Bukti P-12). Namun, sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan belum ada respon berarti yang memberikan perlindungan kepada Pemohon. Permasalahan Pemohon berkaitan dengan hak–hak Pemohon yang bersifat fundamental, karena tidak adanya respon yang segera Pemohon menjadi semakin khawatir apakah sebenarnya Pemohon diberikan sanksi excommunication atau indirect coercion dengan dibatasi akses untuk mendapatkan hak-hak Pemohon? Bagi Pemohon ini sangat serius karena Pemohon merasakan langsung dampaknya secara aktual; 2.14. Bahwa rasa khawatir ini bukan tanpa sebab karena sebelumnya negara melakukan tindakan serius terhadap pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti pembubaran ormas keagamaan. Hal 11 tersebut merupakan sejarah baru di Indonesia yang membawa corak relasi negara dan agama yang baru. Selain itu, pernah terjadi seorang profesor dicopot dari jabatannya setelah menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan “khilafah”. (Bukti P-13) Ditambah kasus yang terbaru, ternyata negara mulai memasuki ranah pendidikan dengan menetapkan pimpinan Al- Zaytun sebagai tersangka menggunakan UU Pencegahan Penodaan Agama (Bukti P-14). Kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kita merasa selama ini aman-aman saja, namun saat ini ternyata ada kondisi yang berbeda. Hal ini menunjukan negara benar-benar memasuki wilayah agama dalam banyak dimensi termasuk dengan instrumen pidana; 2.15. Bahwa kondisi tersebut menunjukan bahwa ketika kita berurusan dengan agama ada konsekuensi yang sangat serius bahkan jika hal tersebut dilakukan melalui lembaga pendidikan. Terlebih dengan pernyataan- pernyataan yang disampaikan bahwa perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi membuat Pemohon semakin khawatir. Makna “perbedaan” dengan “penyimpangan” sesungguhnya sangat tipis. Pemohon khawatir kata “diamputasi” ditafsirkan secara liar, dan ternyata kata-kata Pemohon disalahartikan sebagai “penyimpangan yang harus diamputasi”. Pemohon khawatir menjadi target operasi dengan diamputasi hak-haknya dan kemudian menjadi target kriminalisasi menggunakan UU Pencegahan Penodaan Agama akibat kerap menguji hal-hal yang terkait dengan agama; 2.16. Bahwa mungkin saja terdapat pihak yang tidak menyukai langkah Pemohon dan mencari–cari unsur penodaan agama yang dapat dikenakan kepada Pemohon melalui permainan kata-kata atau susunan kata-kata. Terlebih UU Pendidikan Tinggi sudah mengkotakkan dan mengeksklusifkan rumpun ilmu agama, sehingga pengkotakan tersebut dapat mengekslusifkan otoritas yang berwenang menafsir hukum agama yang mana padahal di dalam ilmu hukum objek ilmu hukum termasuk hukum agama itu sendiri. Bisa saja karena rumpun keilmuan Pemohon adalah ilmu hukum umum dianggap tidak mempunyai otoritas untuk membicarakan hukum agama. Padahal dalam kajian akademis tidak membedakan hal tersebut. Pemisahan rumpun yang eksklusif justru membuat khawatir Pemohon karena ketika hendak memulai perjalanan akademisnya harus dimulai dengan rasa takut adanya ancaman pidana. Hal ini karena tafsiran yang sangat luas dari pasal a quo yang 12 menyebabkan Pemohon berpotensi dikait-kaitkan dengan pasal a quo ketika menceritakan, menganjurkan, dan mengungkapkan tafsir tentang hukum agama yang berbeda dengan tafsir otoritas agama yang diakui umum. Pemohon khawatir setelah hak–hak Pemohon tidak dipenuhi, Pemohon berpotensi diancam dengan kriminalisasi berdasarkan delik penodaan agama. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan penalaran yang wajar pasal a quo berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal a quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.17. Bahwa frasa “nilai agama” sebagaimana termuat dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi dan frasa “menjunjung tinggi nilai–nilai agama” sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bersifat multitafsir apa yang dimaksud dengan nilai agama dan apakah nilai agama terwujud dalam kata-kata atau susunan kata-kata yang menentukan dalam unsur penodaan agama? Siapa yang menentukan nilai agama tersebut? Misalkan Pemohon menyampaikan suatu ilmu pengetahuan ternyata otoritas agama tertentu menyatakan ilmu pengetahuan yang disampaikan bertentangan dengan nilai agama yang dianut masyarakat sehingga menodai agama yang dianut masyarakat. Jika dikaitkan dengan “asas tanggung jawab” yang menyatakan pendidikan tinggi harus bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka mungkin saja oleh otoritas agama tersebut atas pengajaran Pemohon dinyatakan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama oleh negara karena menggunakan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan terhadap keyakinan umum masyarakat. Sejarah mencatat Galileo Galilei mendapatkan hukuman akibat keyakinannya bahwa bumi mengelilingi matahari sedangkan keyakinan umum masyarakat pada saat itu bumi adalah pusat alam semesta. Apakah kata-kata “bumi mengelilingi matahari” termasuk kata-kata atau susunan kata-kata yang menghina? Ternyata fakta objektif dan ilmiahnya memang bumi mengelilingi matahari. Selama Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi tidak 13 diberikan penafsiran yang jelas hal tersebut sangat mungkin terjadi kembali. Dengan melihat kepada sejarah-sejarah yang ada telah jelas causa verband antara pasal a quo dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Apakah kita harus mengulang sejarah yang sama dengan menodai ilmu pengetahuan? Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.18. Bahwa adanya Mahkamah Konstitusi mencegah tragedi Galileo Galilei terulang kembali, dan tidak perlu tragedi Sokrates meminum racun untuk membuktikan kebenaran keyakinannya terjadi kembali. Tidak terlepas dari itu di tanah nusantara juga pernah mengalami tragedi yang sama. Ketika berusaha ditutupi bagaimanapun juga perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Kecepatan penyebaran pengetahuan mempercepat reformasi bahkan bisa menjadi revolusi. Kita dapat belajar dari sejarah, jangan sampai pasal a quo mengorbankan ilmu pengetahuan. Realitas bergerak di luar kehendak kita. Mahkamah Konstitusi berperan penting menjaga pergerakan zaman, maka melalui penafsiran konstitusional terhadap pasal a quo kerugian konstitusional yang berdampak besar dapat dihindari. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, maka peradaban terjaga. Pemohon tentu berharap dengan putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan sebagai anggota Sivitas Akademika; 3. ALASAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa sebelum kepada substansi perkara, penting untuk disampaikan bahwa permohonan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan perkara-perkara sebelumnya yang menguji pasal a quo baik dari segi batu uji yang digunakan, alasan permohonan, dan petitum yang diminta. Permohonan Pemohon kali ini lebih meminta kepada pembatasan tafsir atas pasal a quo agar penerapannya tidak mencederai hak konstitusional warga negara yang bersifat fundamental. Maka dari itu, adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menyatakan permohonan ini ne bis in idem dan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini; 14 3.2. Bahwa jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009 pokok permohonan dalam perkara tersebut adalah pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya. Pada pokoknya perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 adalah ingin menghapuskan sama sekali norma pokok dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Hal yang berbeda dengan permohonan Pemohon yang tidak serta-merta hendak meminta untuk menghapuskan norma pokok dalam UU Pencegahan Penodaan Agama; 3.3. Bahwa jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XV/2017 pada intinya adalah permohonan untuk memberikan penafsiran konstitusionalitas bersyarat terhadap Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran beragama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan beragamanya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Konteks permasalahan Pemohon berbeda dengan perkara tersebut karena Pemohon bukan hendak mencari rumusan bagaimana melindungi ibadah minoritas, bukan mencari pengakuan atas manifestasi keagamaan, bukan hendak menentukan relasi hubungan antar agama, bukan membahas aliran–aliran agama, tetapi lebih melihat kepada manifestasi ilmu pengetahuan. Pokok permasalahan Pemohon lebih kepada bagaimana jika manifestasi ilmu pengetahuan ternyata bersinggungan dengan agama. Permohonan Pemohon cenderung dari perspektif Sivitas Akademika yang memiliki kemungkinan akan mempengaruhi cara pandang keagamaan jika ditinjau sebagai objek ilmu pengetahuan. Kontestasi dalam permohonan Pemohon bukan kontestasi kebebasan beragama, tetapi kontestasi antara ilmu pengetahuan dengan agama. Hal ini terkait dengan problema bagaimana mendudukan ilmu pengetahuan dan agama karena itu Pemohon juga menguji UU Pendidikan Tinggi. Secara spesifik dalam permohonan Pemohon adalah kontestasi bahasa antara bahasa ilmu pengetahuan dengan bahasa agama. Sehingga, 15 Pemohon hanya menguji frasa yang akan mempengaruhi tafsir kebahasaan atas suatu tindak pidana yang berkaitan dengan agama tanpa bermaksud menghilangkan sama sekali norma dalam UU Pencegahan Penodaan Agama; 3.4. Bahwa semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 sudah diketahui bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir, sehingga terdapat saran untuk merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama agar penerapannya jelas. Namun, DPR dan Pemerintah tidak pernah melakukan revisi terhadap UU tersebut, sehingga sampai dengan saat ini pasal tersebut masih bersifat “karet” yang seolah muncul pada saat event politik tertentu. Kita ketahui sendiri sampai dengan saat ini terjadi peristiwa-peristiwa baik di dalam maupun luar negeri yang sangat mempengaruhi secara fundamental cara pandang kenegaraan terkait dengan agama. Bahkan ternyata belakangan ini Pasal tersebut mulai memasuki dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada preseden sebelumnya. Ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian serius bagi bangsa ini. Dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dari pembentuk UU serta adanya urgensi untuk mempertahankan peradaban bangsa kita, maka perlu dilakukan kembali pembahasan secara serius dan mendalam melalui Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal a quo; Renaissance Dan Sejarah Yang Berulang 3.5. Bahwa terdapat kisah keagamaan di mana pada saat diciptakan manusia, manusia diajari Tuhan nama-nama benda. Di antara makhluk ciptaan lainnya hanya manusia yang mengetahui seluruh nama-nama benda yang berakibat kepada makhluk ciptaan lainnya tunduk kepada manusia dan makhluk ciptaan yang angkuh tidak mau tunduk kepada manusia; 3.6. Bahwa dalam ilmu antropologi terdapat pengetahuan bahwa sebelum mencapai peradaban manusia seperti sekarang terdapat bukti adanya fase berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini masih dapat dilihat dalam suku pedalaman yang tersisa saat ini. Di dalam ilmu biologi terdapat bukti bahwa salah satu mekanisme bertahan hidup organisme makhluk hidup ada sebuah prinsip yaitu reciprocal altruism. Perilaku altruistik ternyata berperan penting bagi organisme untuk mempertahankan hidup. Dalam kehidupan manusia 16 perilaku altruistik sangat terlihat jelas dan menjadi fondasi dasar kehidupan. Ilmu matematika kemudian melahirkan game theory yang mengkalkulasi perilaku manusia yang rasional dalam mengambil keputusan, termasuk rasionalitas atas keputusan yang bersifat altruistik untuk mencapai nilai benefit maksimal; 3.7. Bahwa dalam ilmu sejarah terdapat fase yang sangat menentukan bagi manusia yaitu revolusi neolitikum di mana manusia sudah mulai mengenal budaya agrikultur/pertanian. Revolusi neolitikum membutuhkan ledakan pengetahuan yang luar biasa karena membutuhkan perhitungan kalkulasi yang matang seperti perhitungan siklus, musim, dan lain sebagainya yang membutuhkan tingkat rasionalitas yang tinggi. Melalui pertanian terdapat kecukupan pangan bagi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengembangkan peradaban dan kebudayaan lebih pesat lagi; 3.8. Bahwa meskipun dengan pertanian terdapat kecukupan pangan, tetapi manusia tidak melupakan akar altruistik yang menjadi fondasi dasar kehidupannya. Dalam kisah keagamaan terdapat kisah dua orang anak yang diperintahkan untuk memberikan kurban dari hasil pertanian dan dari hasil penggembalaan hewan. Namun, karena anak yang satu memberikan kurban persembahan yang jelek maka tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan yang satunya memberikan persembahan yang baik maka diterima oleh Tuhan. Hal ini menunjukan perilaku altruistik (berkurban) mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam membangun suatu peradaban; 3.9. Bahwa kisah dan anjuran berkurban banyak ditemukan baik dalam ajaran agama samawi maupun agama non-samawi. Hal ini menunjukan adanya sifat universal bagi nilai kemanusiaan akan hal tersebut. Ledakan pengetahuan tidak meninggalkan sifat esensial yang harus dimiliki manusia untuk mempertahankan hidupnya; 3.10. Bahwa pasca modern sifat-sifat tersebut menjadi objek pengetahuan yang bersifat inklusif. Penggunaan ilmu pengetahuan yang bebas nilai mulai menyadari pentingnya arti pengorbanan. Namun, sebelum modern penggunaan ilmu pengetahuan justru diselimuti oleh pengetahuan agama yang dogmatis. Hal ini menyebabkan sebagian wilayah di muka bumi khususnya benua Eropa disebut mengalami zaman kegelapan. Perdebatan dogma agama sangat sengit ada zaman tersebut. Permasalahan penodaan 17 terhadap simbol agama bukan tidak pernah terjadi, pada abad ke-8 terjadi krisis ikonoklasme yang memperdebatkan pemujaan terhadap simbol–simbol keagamaan. Beberapa abad setelah itu terjadi skisma besar antara gereja timur dan barat. Kontroversi antara gereja dengan raja juga menjadi fakta sejarah yang terjadi seperti kontroversi investiture hingga kontroversi purgatory. Tradisi penghukuman terhadap orang yang dianggap menyimpang dilakukan dengan cara excommunication atau “pengucilan” dan inkuisisi. Martin Luther dan Galileo Galilei adalah salah satu tokoh terkenal yang terkena hukuman ini; 3.11. Bahwa di dunia Islam setelah Nabi Muhammad wafat terdapat perdebatan siapa yang berhak untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan. Terdapat peristiwa pembunuhan dua khalifah yang turut mempengaruhi jalannya sejarah Islam. Selain itu, terjadi pemisahan antara suni dan syiah. Di era-era kekhalifahan dinasti, Penghukuman terhadap orang yang dianggap menyimpang juga pernah dilakukan seperti terhadap Mansur Al-Hallaj dan Abu Yazid Al-Busthami. Kisah kontroversi serupa pernah terjadi di tanah Nusantara yaitu kisah Syeikh Siti Jenar. Di sisi lain, menariknya ketika dunia Eropa dalam masa kegelapan pada waktu yang sama dunia Islam mengalami masa keemasan dengan perkembangan budaya dan pengetahuan yang tinggi. Budaya tersebut ternyata juga mempengaruhi Eropa khususnya melalui Eropa Barat seperti lahirnya Gerakan Averoeisme; 3.12. Bahwa penaklukan konstatinopel di timur juga merupakan peristiwa sejarah besar yang sangat mempengaruhi sejarah dunia. Eropa Barat juga terdampak atas penaklukan konstatinopel khususnya mendorong bangsa Eropa memasuki era eksplorasi. Tetapi, sebelumnya tradisi skolastik juga mengalami perubahan dengan berkembangnya aristotelianisme yang mendorong tradisi pengetahuan dengan cara yang berbeda. Beberapa faktor ini akan mempengaruhi perubahan sejarah secara fundamental yaitu lahirnya renaissance di Eropa; 3.13. Bahwa lahirnya renaissance banyak faktor yang menentukan, salah satu faktornya adalah adanya ledakan pengetahuan akibat ditemukannya alat cetak Gutenberg. Distribusi pengetahuan mencapai tingkat yang jauh berbeda dengan masa sebelumnya. kesadaran manusia terhadap manusia semakin meningkat. Ilmu pengetahuan berkembang pesat hingga melahirkan 18 revolusi industri. Perdebatan pengetahuan menjadi terbelah menjadi pengetahuan empiris dan rasional yang bisa dilakukan tanpa dogma agama. Hingga, akhirnya lahir positivisme yang memberikan fondasi kuat bagi pengetahuan scientific. Hal ini juga berimplikasi kepada pencabangan rumpun ilmu-ilmu yang semakin ketat; 3.14. Bahwa di samping itu, pengetahuan abstrak rasional juga tetap berkembang. Ilmu matematika terus berkembang dalam dunia rasionalitasnya sendiri. Leibniz menginisiasi logika simbolis, kemudian hingga sekarang logika menjadi kajian yang sangat bercabang terutama setelah Frege, Russel, dan Boole hingga melahirkan inspirasi bagi era informasi yang ditandai dengan berkembangnya computer science; 3.15. Bahwa computer science yang menjadi fondasi bagi era informasi memberikan ledakan pengetahuan yang bersifat eksponensial yang belum pernah dialami oleh sejarah peradaban manusia sebelumnya. Logika klasik terus dikaji hingga logika modern berkembang sangat kompleks dalam memahami suatu informasi. Logika modern melahirkan artificial intelligence yang membuat signifikansi terhadap penyebaran pengetahuan. Dalam menghadapi perkembangan zaman, India mulai mensejajarkan dengan bangsa dunia dalam percaturan pengembangan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari peran orang India dalam pengembangan teknologi. Selain itu, India juga mulai mengembangkan bagaimana logika dalam keyakinan agama dapat sejalan dengan perkembangan pengetahuan itu sendiri; 3.16. Bahwa di sisi lain, Indonesia masih berkutat dalam perdebatan mengenai dampak positivisme yang mencabangkan rumpun ilmu pengetahuan. Indonesia masih berupaya memilah–milah cabang pengetahuan dan masih berdebat dalam memilah pengetahuan agama dan pengetahuan non agama. Kita masih mencari mana yang lebih penting dan mencari siapa yang merupakan otoritas untuk menyatakan benar dan salah seperti pada zaman pertengahan; 3.17. Bahwa terlepas dari itu semua, kita tidak dapat mengelak bahwa kita telah memasuki era informasi di mana terdapat ledakan pengetahuan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Baik revolusi neolitikum maupun revolusi industri umat manusia telah melewatinya. Zaman tidak bisa ditolak karena terus berjalan, hanya saja kita harus menentukan berada di mana kita. Pada 19 kondisi seperti ini sebaik–baiknya sikap adalah mengalah (altruistik) dan menurunkan keangkuhan kita untuk mendengarkan kebenaran; Pengetahuan, Kata-Kata, Dan Agama 3.18. Bahwa hubungan antara pengetahuan, kata-kata, dan agama adalah perkara yang sangat kompleks, sehingga dalam permohonan ini hanya gambaran singkat untuk mendapatkan konteks pengujian undang-undang saja tanpa bermaksud melakukan simplifikasi. Secara sederhana, kompleksitas ini dapat dilihat dalam penggunaan kata-kata seperti ketika mengucapkan salam maupun selamat hari raya seringkali menjadi perdebatan yang sangat panjang meskipun secara makna adalah sama tetapi menggunakan bahasa berbeda. Kata-kata/bahasa menjembatani antara realitas dan keyakinan. Tanpa pemahaman mendalam tentang bahasa kita akan sulit untuk memahami makna objektif dan ilmiah sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama; 3.19. Bahwa untuk memahami hubungan tersebut kita harus memahami dahulu apa itu pengetahuan. Secara sejarah hampir disepakati umum Yunani kuno melahirkan sistem pengetahuan yang tersistematis. Aristoteles berjasa dalam merumuskan struktur logika yang dikenal saat ini dengan istilah logika klasik. Salah satu prinsip mendasar adalah tidak mungkin sesuatu sebagai being dan non being secara bersamaan atau yang lebih dikenal dengan prinsip identitas. Prinsip identitas menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya dalam filsafat hingga era saat ini masih menjadi topik yang sangat hangat; 3.20. Bahwa dunia timur bukan berarti tidak mengembangkan pengetahuan logika. Logika di dunia timur mengalami perkembangan pesat dalam kerumitan epistemologinya sendiri. Perkembangan logika di dunia timur tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama itu sendiri, sehingga logika berkelindan dengan hal yang transendental; 3.21. Bahwa logika klasik terus dipelajari dan prinsip identitas terus dikembangkan. Salah satu cabang logika modern yang menarik minat para logikawan adalah paraconsistent logic. Paraconsistent logic berupaya untuk menerima kemungkinan adanya suatu proposisi yang kontradiktif secara bersamaan tanpa menghasilkan kesimpulan yang “explosive”. Sebuah proposisi yang mempunyai nilai tidak benar dan tidak salah disebut dengan “dialethia”. Dialethia sangat problematik dalam pemikiran logika yang secara ketat 20 mempertahankan prinsip identitas dan non kontradiksi. Logika klasik bertahan ketat pada prinsip tersebut, sehingga seandainya terdapat proposisi tersebut kesimpulan apapun dapat dilakukan (principle of explosion). Pengetahuan agama ternyata menyimpan banyak misteri untuk dijelajahi oleh logika. Dunia timur terbiasa dengan proposisi seperti “ada - tiada”, “kosong – isi” yang semua pengertiannya saling mengisi. Paraconsistent logic berupaya menguraikan hal – hal tersebut tanpa menghasilkan kesimpulan yang explosive. Oleh karena itu, paraconsistent logic berperan penting dalam perkembangan pengetahuan mengenai belief revision dan deontic logic. Logika – logika tersebut berguna dalam memahami pengetahuan agama yang kompleks dan tidak mudah dipahami. Bahwa dengan demikian, fakta sebenarnya adalah tidak ada dikotomi timur – barat atau agama - sains, semuanya sesungguhnya jalin berkelindan membentuk pemahaman kita sebagai manusia tanpa perlu berselisih paham; 3.22. Bahwa namun sering sekali kita terjebak dalam dikotomi yang memperselisihkan. Di sisi lain, kita tidak dapat pungkiri perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Saat ini orang Indonesia dapat dengan mudah pergi ke luar negeri untuk melihat indahnya ilmu pengetahuan atau dapat juga ilmu pengetahuan datang kepada orang Indonesia yang hatinya merindukan ilmu pengetahuan. Zaman sudah berubah, semakin mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teks keagamaan. Penyampaian tafsir keagamaan yang tidak disampaikan secara utuh dengan hanya berdasar kepada karisma/otoritas semata semakin dapat dengan mudah ditinggalkan. Ternyata pengetahuan yang inklusif mulai mempengaruhi cara pandang terhadap tradisi dan otoritas. Memang wajar jika otoritas sebelumnya yang dianggap paling otoritatif menjadi dipertanyakan. Mungkin saja ada kekhawatiran tersendiri bagi otoritas tersebut yang mulai semakin kehilangan legitimasinya. Sebelumnya, pengkotakan ilmu pengetahuan yang eksklusif memberikan ruang tertutup dalam paradigma masing–masing. Posisi ini memberikan keuntungan bagi kekuasaan, karena dapat menikmati celah pengetahuan yang tidak diketahui masyarakat. Ketika kekuasaan mengontrol hal tersebut, maka kekuasaan berhasil menguasai suara masyarakat. Namun, faktanya zaman berkata lain dan tidak bisa dihentikan; 21 3.23. Bahwa sesungguhnya dengan terbukanya teks keagamaan sendiri kita dapat pahami bahwa pengetahuan dan agama adalah dwitunggal. Dalam kisah keagamaan terdapat kisah Tuhan mengajari nama-nama benda seluruhnya. Nama sangat erat kaitannya dengan pengetahuan itu sendiri. Dalam pengertian lain, “nama” memiliki kesamaan pengertian dengan “kata”. “kata- kata” membentuk susunan nama-nama. Ketika saling dihubungkan menjadi rangkaian pengetahuan yang jika disusun dalam kaidah bahasa tertentu menjadi “susunan kata-kata”. Yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan mengajari nama–nama benda seluruhnya, sesungguhnya apa yang diajarkan? apakah bermakna satu benda memiliki satu nama atau satu benda memiliki berbagai nama? Konteks mengajari adalah pemberian pengetahuan, dengan demikian agama sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Konteks “nama” ini sangat penting untuk dipahami sebelum memahami sesuatu yang transendental. Namun, seringkali justru orang-orang langsung tertarik kepada perdebatan mengenai zat Tuhan padahal memahami nama benda saja belum selesai. Perdebatan terkadang sampai kepada saling menyesatkan pihak lain yang berbeda pendapat. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa kita sering melampaui diri kita sendiri. Seringkali kita menegasikan pengetahuan demi keyakinan yang dalam hati kita sendiri belum meyakininya. Penting untuk diketahui inilah yang disebut dengan sifat angkuh; 3.24. Bahwa untuk memudahkan Pemohon akan menggunakan analogi sederhana: asumsikan A, B, dan C berada di tepi pantai dan ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kata “ombak”. A melihat dan meyakini apa yang tampak dalam penglihatannya adalah ombak, begitupula B dan C juga melakukan hal yang sama. A, B, dan C kemudian harus menjelaskan kepada D yang belum pernah melihat ombak untuk menjelaskan tentang ombak. A menggambarkan gelombang untuk menjelaskan kepada D, begitupula B menggambarkan gelombang kepada D. D bertanya ombak yang mana yang benar karena terdapat gambar yang berbeda dengan ukuran yang berbeda, sehingga D bisa meyakini yang dimaksud dengan ombak. A dan B masing-masing meyakini bahwa yang dilihatnya benar adalah ombak. Kemudian C menjelaskan dengan menggambarkan garis lurus sempurna. A dan B menghardik C dan menyatakan apakah engkau melihat hal yang 22 seperti itu di pantai? kemudian C menerangkan bahwa apa yang digambarkannya bukan merupakan ombak. Namun, kemudian D mengerti bahwa bukan bukan ombak adalah ombak; 3.25. Bahwa dapat dibayangkan jika saat ini yang sering terjadi adalah A dan B menghardik C yang menggambarkan bukan ombak ketika disuruh menerangkan tentang ombak. Kita dapat dengan mudah menyatakan orang lain sesat ketika menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak lazim. Namun, padahal hal tersebut berguna untuk menerangkan tentang ombak itu sendiri. Dengan pemahaman bukan ombak untuk memahami ombak adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam ilmu logika negasi ganda adalah teorema yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tidaklah salah juga jika D datang ke tepi pantai dan dalam pikirannya menyadari bahwa bukan bukan ombak adalah ombak dan melihat ombak berkesimpulan bahwa benar hal tersebut adalah ombak, sehingga D menyadari apapun yang digambarkan benar bahwa itu adalah ombak. Namun, sampai batas mana kita menentukan ombak mana yang benar? 3.26. Bahwa terkadang kita meyakini suatu pengetahuan berdasarkan tradisi. Asumsikan E hadir dan mengetahui dari A bahwa ombak adalah apa yang dijelaskan A. E meyakini karena A adalah orang yang jujur. E adalah orang yang jujur kemudian memberitahukan kepada F bahwa ombak adalah apa yang disampaikan oleh A melalui E. Kemudian rantai pengetahuan ini terus terjadi sampai suatu ketika datang N yang memberikan gambar yang berbeda dengan yang digambarkan oleh A kemudian bertanya apakah itu ombak? Masyarakat meyakini itu bukan ombak karena tidak disampaikan hal tersebut. Masyarakat sendiri sesungguhnya tidak mengetahui ombak apa yang dimaksud. Asumsikan pada saat awal penyampaian ternyata C pada saat menggambarkan bukan ombak dihukumi dengan sesat sehingga E dan seterusnya tidak mengetahui maksud C. Andaikan E, F dan seterusnya dalam kesehariannya ternyata berada di tepi pantai, tetapi ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang dimaksud dengan ombak adalah apa yang ia hadapi sehari - hari. Namun, E dan seterusnya ternyata menamakannya dengan kata yang lain. Dia hanya melihat ketidaksesuaian bentuk dengan apa yang disampaikan oleh tradisi, sehingga yang dimaksud bukanlah ombak yang sesuai dengan yang diyakini; 23 3.27. Bahwa dari contoh tersebut apakah ada problema antara keyakinan dan pengetahuan? Perlu diketahui dari contoh di atas yang diperdebatkan bukanlah sesuatu yang bersifat tidak kasat mata (metafisika) melainkan sesuatu yang kasat mata yaitu ombak. Namun, untuk itu saja kita mengalami kerumitan pemahaman, maka adalah wajar ketika Tuhan berkata engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui yang padahal sebelumnya makhluk meyakini bahwa dirinya yang paling mulia. Selain itu, dalam kisah keagamaan terdapat kisah seorang utusan Tuhan yang ditegur Tuhan karena angkuh atas pengetahuan yang dimiliki. Ia-pun diperintahkan untuk menemui salah seorang hamba Tuhan yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Namun, ternyata orang tersebut melakukan perbuatan yang di luar batas nalar manusia umumnya. Kita dapat bayangkan jika pengetahuan dilepaskan dari kata-kata, maka jelas hamba Tuhan tersebut menodai agama, tetapi justru utusan Tuhan memahami kebesaran Tuhan setelahnya. Hal ini menunjukan luasnya ilmu Tuhan yang sangat tidak mudah untuk dipahami. Terkadang kita melakukan penalaran melalui yang lain untuk memahami apa yang sesungguhnya. Sesuatu yang jelas kasat mata seperti ombak saja kita sulit menjelaskan dengan kata-kata, bagaimana dengan luasnya ilmu Tuhan yang mencakup hal-hal yang tidak kasat mata? Seberapa mampu orang pandai untuk mendefinisikannya kecuali karena keangkuhan atas dirinya hingga ingin membatasi ilmu pengetahuan? 3.28. Bahwa dalam kajian filsafat, problema antara objek dengan kata-kata menjadi perdebatan yang panjang. Gottlob Frege memisahkan antara sign atau kata dengan sense dan referent. Referent adalah objek yang ditandai, sedangkan sense adalah “mode of presentation” atau dapat disederhanakan dengan istilah deskripsi atas objek. Kemudian Frege membedakan antara sense dan referent dengan associated conception. Secara sederhana associated conception dapat dikatakan sebagai kondisi mental seseorang terhadap objek tertentu. Misalkan kita melihat di langit malam ada cahaya yang bergerak. Associated conception adalah apa yang ada dalam pikiran pengamat bahwa itu adalah “bintang jatuh”, padahal secara objek sebenarnya bisa saja itu bukan bintang melainkan satelit atau komet atau benda langit lainnya. Associated conception menurut Frege adalah internal image sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Berbeda dengan 24 itu, sense menurut Frege merupakan sesuatu yang bersifat “common property”; 3.29. Bahwa hal penting lainnya dalam memahami kata adalah menentukan proper names yaitu bagaimana suatu nama dapat memberikan informasi pengetahuan tertentu. Proper names adalah ketika sebuah nama memiliki definite description atau kita sebut dengan deskripsi penunggal. John Stuart Mill memisahkan makna denotatif dan konotatif. Mill lebih cenderung menyatakan suatu nama yang bersifat proper adalah yang memiliki makna denotatif. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan mungkin saja suatu nama tidak memiliki objek/referent, tetapi memiliki nilai kebenaran karena deskripsinya; 3.30. Bahwa pandangan menarik lainnya adalah dari Saul Kripke yang menggunakan istilah rigid designator. Rigid designator adalah ketika nama menunjuk pada objek yang sama di semua dunia kemungkinan. Mungkin saja deskripsi atas suatu nama berbeda tetapi objeknya adalah sama, sesuatu yang benar dalam semua dunia kemungkinan adalah benar secara niscaya. “Hesperus is Phosporus” adalah “true in all possible worlds” karena secara faktual menunjuk objek yang sama (Planet Venus). Kripke memperkenalkan suatu kebenaran yang niscaya dan bersifat a posteriori. Konsep Kripke sangat kritikal dalam memahami nama. Misalkan kita mengetahui jika “Aristoteles adalah murid Plato dan guru Alexander the Great”. Selama ini kita mengetahui berdasarkan deskripsi, tetapi secara faktual kita tidak pernah bertemu dengan Aristoteles. Tetapi, karena kita meyakini berdasarkan deskripsi yang tersedia maka kita yakini pernyataan itu benar. Kripke mempertanyakan bagaimana jika secara faktual ternyata Aristoteles bukan merupakan murid Plato dan guru Alexander the Great. Bagaimana jika terdapat “counterfactual” yang menyatakan hal yang berbeda? Konsep counterfactual ini yang menjadi hal yang kritikal dalam teori tentang nama. Pemohon contohkan misalkan umum kita ketahui “Alexander Graham Bell adalah penemu telepon”. Bagaimana jika terdapat counterfactual yang membuktikan ternyata Alexander Graham Bell mengambil ide telepon dari Antonio Meucci kemudian mematenkannya lebih dahulu sehingga tereferensi bahwa Alexander Graham Bell yang menemukan telepon sampai dengan saat ini; 25 3.31. Bahwa problema ini bukan berarti tidak terjadi di agama. Umat beragama memiliki platform dunia yang sama, misalkan agama samawi yaitu Yahudi – Kristiani – Islam sesungguhnya berbagi kisah yang sama. Namun, terdapat referensi yang berbeda dalam memahami kisah yang sama. Mungkin saja dalam keyakinan tertentu terhadap sosok yang secara faktual menunjuk referent yang sama tetapi dimaknai secara berbeda. Memasuki ke wilayah ini akan menjadi perdebatan teologis yang sangat panjang. Yang menjadi pertanyaan serius bagaimana jika ilmu pengetahuan memberikan counterfactual yang mempengaruhi pandangan keyakinan agama? 3.32. Bahwa perdebatan tersebut adalah sangat pelik, namun Pemohon akan kembali pada hal sederhana yaitu proposisi “bukan bukan ombak adalah ombak”. Yang menjadi pertanyaan, apakah proposisi tersebut memiliki nilai pengetahuan? Apakah proposisi tersebut menunjuk suatu referent dalam kenyataan atau itu hanya deskripsi yang ada dalam pikiran? Apakah deskripsi tersebut objektif dan ilmiah atau hanya bersifat pribadi sebagai associated conception? Jika kita belum mengetahui hal tersebut, kita harus meletakan kata – kata secara hati – hati sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang. Hal ini dikarenakan saat ini sedikit salah saja langsung dilaporkan pidana. Misalkan A dalam associated conception-nya meyakini jika hendak makan maka berdoa terlebih dahulu. Ternyata, ketika A memakan makanan yang dilarang oleh agama melakukan doa terlebih dahulu karena A mengetahui bahwa A hendak makan. Kemudian, A langsung dilaporkan pidana karena dianggap menodakan agama. Apakah berdoa adalah urusan pribadi atau common property? Hidup di Indonesia saat ini memang sangat sulit karena salah kata sedikit saja berakibat kepada urusan hukum. Seseorang hendak memasak daging yang diharamkan dengan bumbu makanan tertentu ternyata harus berurusan dengan polisi. Padahal secara denotatif memang benar rangkaian kata yang digunakannya. Mengapa kemudian bumbu makanan menjadi simbol agama? Selain itu, seseorang pedagang UMKM barang dagangannya harus disita oleh Satpol PP karena menggunakan kata yang dianggap tidak elok, padahal tidak ada yang salah secara denotatif. Negara sudah masuk ke dalam wilayah kata- kata dan melakukan tindakan polisionil terhadap kata–kata, bahkan sekarang sampai melakukan tindakan terhadap dunia pendidikan. Ini sesungguhnya 26 adalah permasalahan yang sangat serius, jika kejadian-kejadian tersebut dianggap normal akan sangat berbahaya bagi prinsip konstitusionalisme; 3.33. Bahwa kita bayangkan jika Galileo Galilei hidup di Indonesia dan menemukan hasil penelitian bahwa “bumi mengelilingi matahari”, sedangkan keyakinan masyarakat meyakini “matahari mengelilingi bumi”. Kalimat tersebut hanya merubah subjek dan objek. Namun, jika Galileo merubah subjek dan objek tersebut akan menimbulkan permusuhan di masyarakat, sehingga UU Pencegahan Penodaan Agama menuntut Galileo untuk menggunakan kata- kata yang tidak menyebabkan permusuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Tidak dapat kita pungkiri bahwa teks agama juga membahas persoalan–persoalan fisika. Misalkan adanya pembahasan persoalan penciptaan alam semesta yang kemudian akan terkait dengan kosmologi yang juga menjadi objek kajian fisika. Kosmologi penciptaan kemudian menjadi doktrin agama. Kita ketahui doktrin kosmologi tertentu di suatu wilayah diyakini selama ribuan tahun hingga akhirnya terdapat ilmuan yang mematahkan dengan konsep kosmologi baru setelah masa renaissance. Perubahan dari geosentrisme menjadi heliosentrisme bukan perkara yang mudah. Bayangkan keberanian Copernicus dan Galileo untuk menggunakan kata–kata yang berbeda dari kata–kata yang diyakini umum meskipun harus menerima konsekuensi hukuman; 3.34. Bahwa Pemohon ibaratkan contoh serupa seperti misalkan di dalam ilmu fisika sifat cahaya masih menjadi misteri yang menarik karena dapat memiliki sifat sebagai gelombang maupun partikel. Di dalam teks keagamaan untuk menjelaskan hal yang transendental menggunakan perumpanaan “cahaya di atas cahaya”. Ilmuan fisika mungkin bisa saja mencocokan bahwa dua identitas cahaya tersebut adalah karena masih ragunya fisikawan untuk menetapkan apakah cahaya adalah gelombang atau partikel. Ketika misalkan dalam kondisi tertentu cahaya lebih menunjukan sifat partikel maka cahaya di atasnya dianggap gelombang, ketika dalam kondisi tertentu cahaya lebih menunjukan sifatnya sebagai gelombang maka cahaya di atasnya dianggap partikel. Namun, ternyata terdapat ilmuan yang menemukan sifat sejati dari cahaya sehingga ia menyatakan “tidak ada cahaya di atas cahaya”. Bisa saja ini menjadi permasalahan hukum karena masyarakat umum mengetahui dua pengertian cahaya yaitu cahaya sebagai metafisika dan cahaya sebagai 27 fisika. Ahli fisika tentu akan menjabarkan cahaya dalam pengertian fisika. Namun, karena ia harus menggunakan kata – kata yang menghindari permusuhan atau penghinaan akhirnya ia tidak pernah mempublikasikan penemuannya. Selain itu, kita dapat bayangkan saat ini fisika kuantum membahas secara fisika apa itu waktu. Bagaimana jika penemuan– penemuan fisika ternyata mempengaruhi pemahaman kita terkait dengan hari akhir dan pemahaman eskatologis kita? Ini akan menjadi tantangan bagi kita sebagai manusia yang beragama. Untuk menjawab itu, jika kita selama ini meyakini bahwa pengetahuan yang niscaya bersifat a priori, mungkin kita perlu membuka diri bahwa ada suatu pengetahuan niscaya yang a posteriori. Setidaknya kita dapat andaikan jika Tuhan menciptakan dunia demikian adanya, maka tidaklah salah melihat dunia demikian adanya; 3.35. Bahwa jika kita hendak membicarakan Tuhan atau hal yang transendental ada baiknya terlebih dahulu kita mempertanyakan apakah ombak ada dalam pikiran atau ombak ada dalam kenyataan? Bagaimana kita meyakini sesuatu ketika kita belum mengetahuinya? Pertanyaan sederhana tetapi sangat rumit untuk dijawab jika direnungi. Tentu sesuatu yang benar umumnya kita anggap niscaya. Umumnya keniscayaan dikaitkan dengan sesuatu yang a priori. Sesuatu bersifat tetap karena tidak terpengaruh oleh waktu. Garis lurus tetap lurus meskipun pada zaman manusia purba atau modern. Tanpa pengalaman pengetahuan tersebut adalah niscaya. Kita dapat memahami itu tetapi kisah keagamaan menunjuk pada peristiwa tertentu, apakah hal tersebut niscaya? Jika yang niscaya adalah nilai moral dalam peristiwa, maka bagaimana seseorang dapat memiliki keyakinan akan keberlakuan hal tersebut? Kembali kepada pengertian tentang ombak, bagaimana pengetahuan kita tentang ombak adalah niscaya? Terdapat pandangan filsafat yang menyatakan bahwa sesuatu yang posteriori atau melalui pengalaman adalah niscaya. Hal ini dicontohkan pernyataan “water is H2O” adalah niscaya, karena baik H2O ataupun water merujuk pada objek yang sama. Hesperus is Phosporus adalah niscaya karena ilmu pengetahuan bagaimanapun dalam semua dunia kemungkinan menyatakan nama tersebut adalah menunjuk objek yang sama yaitu planet Venus. Kita tidak dapat menyangkal tentang fakta tersebut. Keniscayaan yang posteriori yaitu sesuatu benar dalam semua dunia kemungkinan (in all possible worlds). Kita 28 meyakini sesuatu sebagai benar karena ia benar dalam semua dunia kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang menyatakan dirinya tidak benar. Bahwa hal ini bukan berarti sesuatu yang niscaya adalah melulu soal pengalaman. Pendapat tersebut hanya menunjukan ada suatu pernyataan yang melalui pengalaman tetapi bersifat niscaya. Hal ini bukan berarti metafisika tidak dapat niscaya; 3.36. Bahwa berbicara metafisika terkadang untuk memahami ada itu sendiri kita sulit memahaminya dalam kurung kesendirian. Terkadang ketika menggunakan operasi negasi kita dapat memahami ada dalam pengertian lainnya. Ketika kita hendak mengetahui apa itu ada, secara logika ketika kita menyatakan negasi dari tiada adalah ada, logika kita dapat memahami ada. Hal ini yang kita sebut dengan penalaran melalui yang lain. Seseorang hendak memahami ombak agar pemahamannya dapat dimengerti ia memulai dari negasi ombak itu sendiri. Secara keagamaan ini adalah pemahaman yang kompleks. Terkadang untuk memahami hal yang transendental justru dengan negasi transendental itu sendiri. Transendental itu sendiri yang tidak terjangkau oleh pikiran kita sehingga untuk menjangkaunya harus dinegasikan agar pikiran manusia dapat memahaminya. Namun, sering sekali pemahaman ini disalahartikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan; 3.37. Bahwa baik dalam pikiran maupun dalam pengalaman sesuatu niscaya jika di dalam semua dunia kemungkinan kita meyakini hal tersebut baik dinegasikan maupun tidak dinegasikan adalah benar. Dahulu kita beranggapan bahwa matahari mengelilingi bumi, namun ternyata ada dunia kemungkinan bahwa bumi mengelilingi matahari. Butuh ribuan tahun untuk meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari karena perlu dilakukan penyelidikan terhadap semua dunia kemungkinan. Baik dalam perhitungan matematis logis maupun bukti empirik pada akhirnya ketika faktanya demikian, maka adalah benar pengetahuan tersebut; 3.38. Bahwa adalah tugas ilmu pengetahuan untuk menyelidiki sesuatu apa adanya. Agama pada prinsipnya selalu terbuka pada ilmu pengetahuan karena memang Tuhan menghendaki hal tersebut. Rasa takut kita merubah keyakinan akibat adanya counterfactual yang berbeda dengan yang diyakini memang sangat sulit dihilangkan sehingga terkadang kita membuang jauh 29 ilmu pengetahuan. Terkadang kita terbingung apakah keyakinan kita ada dalam kata-kata atau ada dalam kenyataan. Tetapi penting diketahui, agama itu sendiri mengajarkan sikap mengalah dan kejujuran, bukankah hal itu juga yang ada pada ilmu pengetahuan? 3.39. Bahwa ilmu pengetahuan membuka semua dunia kemungkinan, dan dalam dunia kemungkinan intuisi yang luar biasa terhadap pengetahuan adalah mungkin. Mungkinkah apa yang kita yakini tanpa kita ketahui sebelumnya menjadi niscaya? Mungkin saja intuisi itu melampaui kata-kata, tetapi ilmu pengetahuan selalu ada bagi yang lain. Untuk itulah ilmu pengetahuan ada untuk menelusuri misteri tersebut melalui kata-kata agar terus berkesinambungan. Hal itu bisa kita lakukan ketika kita meyakini jika di dalam pengetahuan terdapat agama dan di dalam agama terdapat pengetahuan. Namun, bagaimana jika untuk memulai perjalanan kita diancam dengan pidana? Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tentu harus diperjelas apa makna objektif dan ilmiah. Kita harus memberikan pengertian bahwa Sivitas Akademika adalah makna dari objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan hal ini maka frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak diperlukan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Tanpa melakukan hal tersebut tidak mungkin terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dalam budaya akademik; Menjunjung Nilai-Nilai Agama 3.40. Bahwa telah menjadi perdebatan panjang dalam teori hak asasi manusia apakah hak asasi manusia bersifat universal atau partikular? Pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dipandang sebagai corak bahwa hak asasi manusia tidak bersifat bebas mutlak tetapi dapat dibatasi salah satunya adalah dengan nilai–nilai agama. Nilai–nilai agama menjadi salah satu tolak ukur partikularitas kebebasan manusia yang berbeda–beda di tiap wilayah yurisdiksinya masing-masing; 30 3.41. Bahwa selain dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, frasa “nilai–nilai agama” juga diakui dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Bahkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menggunakan frasa “menjunjung tinggi nilai – nilai agama”. Makna “nilai–nilai agama” ini dalam perjalannya banyak sekali perdebatannya karena luasnya pengertian yang diberikan. Terlebih nilai – nilai agama sering menjadi pembatasan dari hak asasi manusia itu sendiri. Sering sekali kita mendengar bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak bermakna kebebasan yang sebebas – bebasnya, tetapi juga tunduk kepada pembatasan nilai–nilai agama. Atas dasar hal tersebut, maka selain melindungi manusia-nya terdapat penafsiran bahwa agama juga sesuatu yang perlu dilindungi. Dalam konteks hak atas kebebasan beragama, dimaknai termasuk melindungi kepada agama yang diakui itu sendiri. Penafsiran ini menggunakan pemaknaan bahwa yang dibatasi adalah forum eksternum dari seseorang bukan forum internum-nya. Kita dapat bayangkan seperti seseorang mempunyai mulut tetapi tidak bisa berbicara, dan negara tidak melarang warga negaranya memiliki mulut. Multitafsirnya pasal – pasal tersebut menyebabkan seolah ada rasa takut bagi orang yang beragama terhadap ilmu pengetahuan. Seolah–olah rasa takut itu menghantui diri ketika mempelajari ilmu pengetahuan justru menyebabkan dirinya menjadi tidak berkeyakinan agama, akhirnya dilakukan-lah pengkotakan pengetahuan agama dengan pengetahuan non agama hingga sampai terdapat banyak pendapat yang menyatakan pengetahuan agama lebih mulia daripada pengetahuan non agama. Sehingga, ketika ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama maka ilmu pengetahuan harus tunduk kepada keyakinan agama. Bagaimana jika apa yang diyakini selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan? Kita belum bisa menerima hal itu hingga akhirnya dirumuskan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; 3.42. Bahwa di sisi lain, ternyata banyak sekali dalam teks-teks agama yang justru menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan derajatnya ditinggikan oleh Tuhan. Namun, mengapa ketika orang merasa beragama justru khawatir dengan ilmu pengetahuan? Apakah memang ilmu pengetahuan tidak menjunjung nilai-nilai agama, lalu untuk apa 31 teks agama justru menjunjung ilmu pengetahuan jika ternyata apa yang dijunjung tidak menjunjung dirinya sendiri? 3.43. Bahwa bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar narasi Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Narasi ini dilakukan dengan cara generalisir lihat saja yang menjadi pejabat adalah orang pintar semua tetapi ternyata korupsi. Narasi yang dibentuk seolah identitas “pintar” dan “jujur” adalah antonim. Jika memang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, maka seharusnya banyak peraih nobel dari Indonesia, banyak penemuan teknologi berarti bagi dunia, banyak karya sastra besar dari Indonesia, banyak karya yang menjadi rujukan dunia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, adanya basis filsafat yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dari Indonesia, dan bahkan seharusnya Indonesia menjadi rujukan dalam mempelajari karya besar agama. Faktanya justru setiap tahunnya banyak warga negara Indonesia lebih memilih untuk menjadi warga negara asing karena ilmu pengetahuannya tidak dihargai. Fakta ini sangat menyedihkan, namun ternyata narasi ilmu pengetahuan vis a vis agama terus digelorakan; 3.44. Bahwa di sisi lain, tidak dapat dipungkiri kekayaan alam dan budaya Indonesia menyimpan mutiara pengetahuan yang diakui oleh dunia. Banyak peneliti luar yang sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut, bahkan banyak referensi berbahasa asing yang membahas secara komprehensif dan objektif yang jika diperbandingkan dengan penelitian berbahasa Indonesia justru sangat jauh dari sisi materi muatan penelitiannya. Kita dapat bayangkan orang Indonesia saat ini berada di tanah penuh pengetahuan tetapi tidak menyadari apa itu pengetahuan hingga tidak bisa menjelaskan apa yang ada pada dirinya sendiri. Suatu kesedihan jika kita harus dituntun hanya untuk menyadari dirinya sendiri. Di sisi sistem pendidikan, ternyata dalam kaca mata luar kita hanya dapat menggambarkan sebuah potret sistem pendidikan yang belum merdeka. Akhirnya peneliti berbahasa Indonesia hanya mampu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah sebatas momen politik tertentu; 3.45. Bahwa hal ini diakibatkan seolah–olah Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadikan ilmu pengetahuan dan agama bersifat hirarkis (ilmu pengetahuan suboordinat agama). Dengan rumusan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara a 32 contrario berarti kita dapat menyimpulkan ada suatu ilmu pengetahuan yang tidak menjunjung nilai–nilai agama. Akibatnya kita tidak dapat menelusuri sesungguhnya apa itu ilmu pengetahuan karena secara a priori kita sudah ditakuti dengan tradisi dikotomis agama vis a vis pengetahuan. Terlebih lagi jika ternyata ada ancaman pidana di dalamnya. Asumsi a priori ini kemungkinan diandaikan dari contoh negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan nuklir hingga negara tersebut menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membuat bom nuklir. Dari fakta tersebut dianggap ada ilmu pengetahuan yang tidak menjunjung nilai agama karena terbukti ilmu pengetahuan dapat membunuh manusia banyak. Kita tentu harus membedakan “memajukan” atau “mengembangkan” ilmu pengetahuan dengan “menggunakan” ilmu pengetahuan. Ilmuwan mengembangkan pengetahuan nuklir tidak serta-merta harus dimaknai pasti menciptakan bom nuklir. Justru ketika ilmuwan disandera oleh kepentingan kekuasaan, dari sesuatu yang bersifat mengembangkan berubah menjadi menggunakan. Negara sesungguhnya tidak mengembangkan atau memajukan ilmu pengetahuan tetapi menggunakan ilmu pengetahuan yang disembunyikannya untuk tujuan politis; 3.46. Bahwa di sisi lain konstitusi kita ternyata justru menyerahkan urusan ilmu pengetahuan kepada Pemerintah, sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi. Di lain hal, bukan berarti perorangan tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan yang tidak benar. Tetapi, probabilitas hal tersebut menjadi kecil ketika ilmu pengetahuan dipantau secara ketat oleh komunitas ilmuan yang terangkai secara berkesinambungan dan terbuka. Kondisi ini memungkinkan adanya upaya langkah mitigasi yang dapat dilakukan ketika hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, probabilitas penyalahgunaan justru menjadi sangat tinggi ketika kekuasaan mengontrol urusan pengetahuan. Seolah-olah kekuasaan menentukan ilmu pengetahuan dan batas-batasnya melalui keimanan atau nilai agama, padahal yang memiliki keimanan adalah manusia. Kita ketahui sendiri hati nurani melekat kepada manusia bukan pemerintah, sehingga dapat kita pertanyakan apakah Pemerintah memiliki keimanan? Apakah ada dalam teks keagamaan yang secara eksplisit menyatakan iman suatu negara? Jika tidak ada lalu apa dasar negara untuk mengontrol keimanan? 33 3.47. Bahwa hal ini bukan berarti sama sekali negara tidak dapat mengurus urusan agama. Ketika warga negara sepakat untuk itu, maka negara dapat mengurus urusan agama dengan syarat ada mekanisme pengujian yang fair dan terbuka bagi warga negara serta negara tidak menggunakan instrumen pemaksaan dengan kekerasan. Karena jika telah menggunakan instrumen kekerasan ilmu pengetahuan justru tersandera oleh kekuasaan. Dalam kisah keagamaan umumnya kita melihat bahwa utusan Tuhan diturunkan ketika suatu masyarakat telah mencapai puncak peradaban tertentu. Ilmu pengetahuan telah berkembang maju yang nampak dilihat dari bangunan infrastruktur yang megah yang memerlukan perhitungan yang matang dalam mewujudkannya. Tetapi, ternyata agama diturunkan justru ketika pengetahuan tersandera oleh kekuasaan, dan utusan Tuhan ditugaskan untuk mengembalikan posisi ilmu pengetahuan kembali menjadi inklusif. Bukankah fakta tersebut juga tertuang dalam teks keagamaan? 3.48. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya makna “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” adalah “memajukan ilmu pengetahuan” itu sendiri. Keduanya adalah makna yang inheren karena adanya kesamaan nilai yang dijunjung tinggi yaitu kejujuran. Ilmu pengetahuan melihat agama sebagai sumber epistemologi, sebagai berlian yang jika dilihat dari sudut pandang manapun, dengan pikiran dan pengamatan membuat semua terpukau jika dilihat dengan kelapangan hati, kejujuran, dan rendah diri tanpa perlu mengakui diri suci. Orang yang tergabung di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dinamakan Sivitas Akademika. Sivitas Akademika bukan merupakan suatu kebenaran, tetapi pihak yang mengambil sikap untuk terbuka atas kebenaran; 3.49. Bahwa dapat dibayangkan jika kita beragama tanpa ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada ruang bagi ilmu pengetahuan, keyakinan itu akan membawa kepada sifat yang keras. Kita dapat contohkan tindakan terorisme pada umumnya dilakukan berdasarkan keyakinan yang sangat tinggi akan sesuatu, tetapi keyakinan tersebut tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya keyakinan tersebut mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya tidak menjunjung nilai-nilai agama itu sendiri. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang menuntut kepada pencarian yang terus-menerus. 34 Prinsip ini membawa kepada tidak adanya ruang untuk bertindak dengan kekerasan; 3.50. Bahwa dengan bukti bahwa agama menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena Tuhan mengangkat derajat yang tinggi bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, serta sifat keterbukaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai yang sama yaitu kejujuran. Dengan demikian, Pemohon meyakini bahwa “di dalam pengetahuan terdapat agama dan di dalam agama terdapat pengetahuan”. Dengan kita memajukan atau mengembangkan ilmu pengetahuan maka inheren dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan atau tidak perlu berfikir a priori mungkin untuk bertentangan; Pertentangan Konstitusional 3.51. Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan: “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,..”. Tetapi, ternyata faktanya setelah Indonesia merdeka kehidupan bangsa jauh dari kata cerdas. Faktanya, negara yang belakangan merdeka setelah Indonesia dalam waktu yang singkat memiliki kualitas pendidikan yang jauh di atas pendidikan di Indonesia, hingga banyak orang Indonesia yang harus belajar ke negara tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dalam kenyataan, ternyata tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa berubah menjadi mencerdaskan kehidupan penguasa; 3.52. Bahwa secara eksplisit sulit melihat pertentangan konstitusional frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 yang termanifestasi dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum UU Pendidikan Tinggi. Bahkan dapat dikatakan secara letterlijk menggunakan susunan kalimat yang serupa. Selain itu, kita juga sulit melihat pertentangan konstitusional Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan pembukaan UUD 1945, Pasal 29 35 UUD 1945 serta pembolehan pembatasan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika terdapat tafsir konstitusional bahwa makna frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi serta frasa “menjunjung tinggi nilai- nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Kita akan sangat sulit untuk mempertentangan teks yang secara letterlijk sama. Tetapi, seharusnya kita merenungkan mengapa orang Indonesia harus belajar ke negara tetangga dan ternyata tidak mau pulang karena tidak dihargai di negaranya sendiri. Akhirnya orang tersebut memilih untuk menjadi warga negara asing, sehingga Indonesia banyak kehilangan talenta yang sesungguhnya berarti bagi kehidupan bangsa. Bagaimana kita membantah fakta itu? 3.53. Bahwa faktanya ilmu pengetahuan di Indonesia bukan hanya tidak dihargai tetapi juga diancam dengan pidana, maka adalah wajar jika daripada terus- menerus diselimuti rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih baik pergi ke luar negeri. Berdasarkan dari fakta tersebut, maka makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 perlu ditafsirkan kembali dengan diperbandingkan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak atas kepastian hukum untuk mendapatkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi insan akademis; 3.54. Bahwa pada konteks pengujian ini Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan pasal konstitusi dengan pasal konstitusi untuk mendapatkan pengertian hak konstitusional secara utuh dalam konteks pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadi inti dari 36 pembahasan pengujian konstitusional ini tetapi bukan menjadi batu uji dalam permohonan ini. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 perlu ditafsirkan kembali, bunyi pasal tersebut adalah: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Konstruksi Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menyatakan justru memajukan/mengembangkan ilmu pengetahuan adalah domain Pemerintah. Akibatnya makna Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dimaknai sebagai kepanjangan tangan Pemerintah. Konstruksi penafsiran seperti ini berbahaya bagi ilmu pengetahuan karena meletakan Sivitas Akademika di bawah subordinasi Pemerintah. Kita ketahui sendiri Pemerintah erat kaitannya dengan politik, karena jabatan-jabatan penting dalam Pemerintahan ditentukan oleh siklus politik tertentu. Hal ini berimplikasi pada tafsir akan kebebasan akademik yang menyatakan bahwa Sivitas Akademik bebas dari politik praktis dalam kenyataannya tidak pernah berjalan; 3.55. Bahwa dikarenakan Pemerintah yang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan, namun karena ilmu pengetahuan itu sendiri wajib menjunjung nilai-nilai agama, maka Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di bawah nilai-nilai agama. Penafsiran Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadikan seolah- olah ilmu pengetahuan dan agama adalah dua entitas yang terpisah dan dapat saling bersaing. Seolah ada kemungkinan ketika memajukan/mengembangkan ilmu pengetahuan maka ada potensi bertentangan dengan nilai agama. Pemahaman ini yang berakibat pada terpisahnya cabang-cabang ilmu pengetahuan seolah-olah tiap rumpun ilmu pengetahuan mempunyai paradigma masing-masing yang tidak dapat dicampuradukan. Akibatnya adalah terjadi pemisahan yang ketat antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan non-agama. Ilmu matematika dianggap tidak ada kaitannya dengan agama, ilmu kedokteran dianggap tidak ada kaitannya dengan agama, ilmu fisika dianggap tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika seseorang menafsirkan agama dengan ilmu fisika, maka berpotensi dituduh sesat/penodaan agama bahkan ada ancaman pidana yang menunggu; 37 3.56. Bahwa hal ini adalah fakta umum yang terjadi dan itu semua berada di bawah kendali Pemerintah. Namun, di sisi lain, Pemerintah menyadari jika Pemerintah terlalu jauh mengatur nilai-nilai agama, maka resistensi masyarakat juga dapat menjadi tinggi. Oleh karena itu, dibentuk lembaga quasi pemerintah. Lembaga quasi pemerintah ini yang bertugas menafsirkan nilai–nilai agama. Lembaga ini dapat berbentuk otoritas agama yang merepresentasikan berbagai macam ilmu yang dianggap sebagai kulminasi dari ilmu pengetahuan. Andaikan tafsir nilai–nilai agama tetap di Pemerintah, maka prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban publik berlaku. Rakyat individual berhak mempertanyakan dan mengujikannya, tetapi ketika dikeluarkan oleh quasi pemerintah, tidak bisa dipertanyakan dan diuji oleh masyarakat. Argumentasi yang dibangun adalah otoritas agama berkata kami hanya mengeluarkan pendapat. Pendapat tersebut boleh untuk diikuti dan boleh untuk tidak diikuti, tetapi sebaik-baiknya adalah diikuti. Di sisi lain negara sering menyatakan negara tidak menafsirkan agama tetapi hanya mengikuti tafsir yang diberikan otoritas agama, jika ada perselisihan dikembalikan kepada otoritas agama tersebut. Tetapi, ternyata negara menggunakan instrumen pidana-nya untuk menghukum. Ini adalah kombinasi yang terjadi saat ini, di satu sisi tidak mungkin untuk menguji pendapat otoritas agama, tetapi sebenarnya negara menggunakannya untuk menghukumi warga negaranya. Ketika ada permasalahan, maka yang terjadi saling lempar tanggung jawab. Di lain hal, warga negara tidak menyadari karena memang tidak dibekali pengetahuan untuk itu. Tetapi, bagaimanapun juga perkembangan teknologi membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Nampaknya, kesadaran masyarakat hanya persoalan waktu saja; 3.57. Bahwa kekuasaan menerima manfaat besar dari konstruksi hukum tersebut, sehingga konstruksi Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi diadopsi secara letterlijk dari Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Jika Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dikaitkan dengan asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan asas tanggung jawab dikaitkan dengan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka kekuasaan telah 38 melakukan kontrol terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sosok yang mengerikan bagi kekuasaan ketika dilepas bebaskan; 3.58. Bahwa faktanya, pengaruh Pemerintah terhadap Sivitas Akademika sangat kuat. Hal ini menyebabkan Sivitas Akademika di Indonesia memang masih mengalami rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Seorang profesor ketika memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menafsirkan persoalan agama yang berbeda dengan keterangan Pemerintah justru setelahnya dicopot dari jabatannya. Padahal ketika memberikan keterangan sebagai ahli, sebelumnya memberikan sumpah untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya. Dengan kejadian tersebut, apakah seharusnya sumpah seorang ahli di pengadilan harus diganti menjadi: “akan memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan arahan Pemerintah”? Apakah Sivitas Akademika harus selalu menjadi bagian dari Pemerintah itu sendiri? Hati nurani yang dapat menjawab hal ini; 3.59. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jika memang kita benar–benar ingin menerapkan kebebasan akademik yang terbebas dari politik praktis, makna Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 seharusnya menjadi: “negara mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Penafsiran ini berbeda dengan bunyi letterlijk sebelumnya. Pada tafsir sebelumnya pemerintah diposisikan sebagai subjek langsung yang memajukan ilmu pengetahuan, dan dengan kata penghubung “dengan” dapat memiliki makna yang banyak yaitu dapat bermakna kata penghubung yang memiliki persamaan atau perselarasan, namun juga dapat dimaknai sebagai kata penghubung yang berarti menggunakan. Namun, frasa “menjunjung tinggi nilai–nilai agama” menjadikan tafsir kedudukan yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya karena penggunaan kata “menjunjung” bermakna mengsubordinasikan. Melalui penafsiran yang baru negara diposisikan bukan sebagai pelaku langsung, namun berperan penting untuk menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, justru hal yang terpenting adalah kekuasaan tidak menggunakan nilai agama untuk kepentingan kekuasaan. Justru negara yang sepatutnya menjunjung tinggi nilai–nilai agama. Ketika negara menjunjung tinggi nilai- 39 nilai agama, maka otomatis akan selalu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan sesungguhnya di dalam agama terdapat pengetahuan dan di dalam pengetahuan terdapat agama. Perlu diketahui pemahaman ini terdapat di dalam lubuk hati nurani rakyat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Dari pemahaman ini kita menyadari kesadaran budi, hilangnya sifat angkuh, dan meningkatnya sifat altruistik sehingga realitas menampakan dirinya sebagai pengetahuan. Berdasarkan pemikiran ini, negara tidak dapat menggunakan ancaman pidananya untuk mengkebiri ilmu pengetahuan. Mengkebiri ilmu pengetahuan sama saja dengan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama; 3.60. Bahwa dengan penafsiran Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang demikian, maka kita dapat menafsirkan apa makna sesungguhnya dari “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan makna tersebut, maka kita baru dapat melihat pertentangan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi, serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pertentangan tersebut pada akhirnya akan bermuara kepada penafsiran konstitusional terhadap pasal a quo apakah perlu kita memenjarakan Sivitas Akademika? Kita harus menyadari sistem pendidikan kita belum menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar-benar berarti bagi peradaban manusia, lalu mengapa kita begitu antusias memenjarakan orang yang berbeda dengan kita? Kita harus merenungkan apakah memang benar kita sudah menyepakati hal yang agung atau sesungguhnya kita harus kembali belajar terhadap hal-hal yang sederhana? 3.61. Bahwa penting bagi Mahkamah untuk meyakinkan masyarakat apakah ombak berada dalam pikiran atau ombak berada dalam kenyataan sebelum menyimpulkan menggunakan proposisi norma “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika yang kasat mata saja kita belum bisa sepakat, bagaimana kita sepakati yang tidak kasat mata? Lalu, bagaimana 40 mungkin negara menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang belum kita sepakati? Walaupun sederhana tetapi kata-kata atau susunan kata-kata adalah permasalahan yang sangat kompleks. Jangan-jangan kita sendiri masih belum mengetahui untuk menentukan apakah “hotdog” sesuatu yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Jika hal tersebut saja kita belum bisa menyepakati, terlalu tergesa-gesa kita untuk memenjarakan anggota Sivitas Akademika menggunakan sesuatu yang agung; 3.62. Bahwa akan tetapi, faktanya negara melalui perangkatnya pernah menyita usaha pedagang kecil hanya karena kata-kata, negara memenjarakan rakyatnya hanya karena salah mengucapkan kata-kata, seseorang harus kehilangan jabatannya hanya karena berbeda pendapat atas sebuah kata, pimpinan lembaga pendidikan ditetapkan sebagai tersangka menggunakan UU Pencegahan Penodaan Agama. Sudah cukup kekejaman yang diberikan. Jangan sampai merenggut ilmu pengetahuan. Karena di dalamnya tersimpan hati nurani yang menggerakkan orang. Sejarah mencatat ilmu pengetahuan adalah harta terakhir yang tidak mungkin diambil kekuasaan selain runtuhnya kekuasaan itu sendiri; 3.63. Bahwa Sivitas Akademika adalah forum eksternum yang dengan sendirinya adalah forum internum. Sehingga, membatasi Sivitas Akademika sama saja membatasi keyakinan agama dalam arti yang sesungguhnya karena di dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan baik yang tacit maupun yang explicit adalah bagian yang sama. Kata-katanya dalam pengingkaran adalah pengetahuannya. Karena itulah dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan terus berkembang tidak pernah terputus meskipun masyarakat, negara, politik, dan lain sebagainya berubah. Ilmu pengetahuan senantiasa mencatat untuk kepentingan generasi setelahnya yang tidak pernah terputus. Ketika kekuasaan hendak membatasi, sejarah menjelaskan bahwa kekuasaan peradaban tersebut hilang tersapu oleh ombak lautan. Penting bagi kita untuk menyadari ketika bahtera pengetahuan telah datang, bersepakatlah kepada apa yang dapat diketahui. Jangan sampai kita tenggelam; 3.64. Bahwa penting juga diketahui permasalahan agama di Indonesia sangat sensitif karena bisa membawa kepada eskalasi konflik horizontal. Dalam kondisi ekstrem terkadang lebih baik mengorbankan sedikit daripada mengorbankan banyak. Namun, tidakkah negara bisa berkata jujur jika 41 negara tidak berbicara kepastian hukum karena negara sendiri ragu akan keyakinannya? Dalam mengatasi hal tersebut negara justru melemparkan kepada otoritas non negara untuk menafsirkan untuk kemudian negara menggunakannya dengan instrumen kekerasan. Namun, Pemohon memandang penting eskalasi konflik harus dikendalikan. Agama yang bersifat sensitif sangat mungkin disalahgunakan untuk kepentingan politik dan memecah belah. Saat ini, isu agama seolah menjadi tradisi yang akan hadir dalam waktu tertentu menjelang pesta demokrasi. Seolah menjadi menu pembuka demokrasi kita. Tentu pihak yang menggunakan agama untuk kepentingan politik dan memecah belah tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak, karena itu Pemohon tidak meminta petitum untuk menghapuskan norma pasal a quo. Hanya saja, tidak-kah kita bisa menyisakan ruang bagi ilmu pengetahuan? Peradaban kita ditentukan oleh ilmu pengetahuan kita. Saat ini kita berada di tengah ledakan pengetahuan, dan konstitusi kita sedang diuji, oleh karena itu kita berada dalam titik yang menentukan. Jika kita sulit menentukan batas dari kata-kata bukankah lebih mudah bagi kita untuk menentukan batas “Sivitas Akademika” dan “bukan Sivitas Akademika”. Hal ini adalah sesuatu yang paling rasional untuk kita sepakati. Pada kondisi ini penting bagi para pihak untuk bersikap altruistik agar kebenaran itu sendiri berbicara dalam bahasanya yang halus; 3.65. Bahwa dalam kajian postmodern terdapat pandangan saat ini terjadi disensus akibat narasi–narasi kecil yang berkelindan di balik narasi besar. Di sisi lain, terdapat pandangan justru terjadi konsensus akibat keterbukaan publik sehingga ruang publik menjadi syarat mutlak akan konsensus. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu ruang publik yang sangat berarti di era saat ini. Melalui penafsiran konstitusi maka Mahkamah bisa membatasi penggunaan instrumen pidana terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan Magna Charta Universitatum yang telah diakui secara universal oleh dunia internasional. Mahkamah Konstitusi berperan penting agar isu agama dan ilmu pengetahuan tetap pada jalur hukum yang damai sehingga tidak “dilepasliarkan” ke dalam panggung politik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan dekriminalisasi terhadap profesi yang sarat akan ilmu pengetahuan dalam Putusan MK No. 42 4/PUU-V/2007, sehingga adalah beralasan hukum untuk juga diterapkan dekriminalisasi terhadap Sivitas Akademika; 3.66. Bahwa jika memang hal ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu juga mempunyai implikasi terhadap tafsir konstitusional Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pemohon meyakini dalam relung hati warga negara meskipun berlumur dosa memiliki keimanan. Warga negara dalam setiap detiknya menjalani kehidupan dan kematiannya yang sulit dilakukan tanpa adanya keimanan dalam bentuk keyakinan apapun. Namun, yang menjadi pertanyaan apa keimanan Pemerintah? Bagaimana Pemerintah mengukur bahwa warga negara telah mengalami peningkatan iman? Sedangkan, hal tersebut telah menjadi norma positif yang menjadi tugas Pemerintah. Pertanyaan lainnya, apakah negara memiliki keimanan sehingga dapat menggunakan ancaman pidana untuk menentukan keimanan warga negaranya? Pidana mensyaratkan kepastian hukum yang terukur, dengan demikian apakah dengan tidak adanya warga yang dipidana maka berarti kita dapat mengukur peningkatan keimanan bangsa? Rumusan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara a contrario seolah- olah ada suatu pendidikan yang tidak meningkatkan keimanan. Jika asumsinya demikian, maka implikasinya Pemerintah harus memastikan pendidikan di Indonesia bukan pendidikan yang seperti itu. Dari kondisi tersebut, maka Pemerintah harus memiliki keimanan yang pasti untuk memastikan pelaksanaan pasal tersebut. Implikasi ini akan sangat meluas dan sepengetahuan Pemohon dalam teks keagamaan sendiri bahkan utusan Tuhan-pun tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang lain selain atas kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin Pemerintah mengklaim dapat melakukan itu? 3.67. Bahwa fenomena yang menarik belakangan ini terjadi adalah ketika suatu negara agama yang konservatif membuka keran kebebasannya ternyata terjadi peningkatan jumlah ateisme di negara tersebut. Di sisi lain, di negara- negara sekuler yang justru melarang agama dalam pendidikan dan menjunjung tinggi kebebasan justru mengalami peningkatan penganut 43 agama tertentu. Di lain hal, ketika hal tersebut terjadi justru demonstrasi dengan membakar kitab suci tertentu terjadi, yang pada akhirnya Pemerintah negara sekuler mulai mempertimbangkan untuk membatasi ekspresi kebebasan yang membakar kitab suci untuk alasan keamanan. Negara yang menerapkan agama secara konservatif justru melahirkan gelombang imigran yang mencari kebebasan, tetapi justru negara penerima imigran kaget dengan heterogenitas hingga isu imigrasi menjadi isu yang sangat sentral di negara tersebut. Selain itu, justru ternyata di negara-negara sekuler Pemerintahnya memperjuangkan sistem ekonomi baru yang berbasiskan nilai-nilai agama. Banyak sekali fenomena yang bersifat anomali dewasa ini yang membalikan secara upside down teori-teori lama. Tentu kita perlu merenungkan secara mendalam fenomena yang terjadi dewasa ini agar mendapatkan jawaban yang utuh. Sekali lagi, setidaknya kita bisa memulai dari “di dalam agama terdapat pengetahuan dan di dalam pengetahuan terdapat agama”. Untuk memulai merenung tentu kita harus bebas dari ancaman pidana. Resolusi PBB 25 Juli 2023 3.68. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 PBB menghasilkan sebuah resolusi bersejarah yaitu menghasilkan keputusan: “Strongly deploring all acts of violence against persons on the basis of their religion or belief, as well as any such acts directed against their religious symbols, holy books, homes, businesses, properties, schools, cultural centres or places of worship, as well as all attacks on and in religious places, sites and shrines in violation of international law”; 3.69. Bahwa secara kesejarahan manusia ini bukan merupakan hal baru, namun dalam konteks hukum internasional hal ini merupakan suatu kebaharuan karena sebelumnya perlindungan lebih diberikan kepada kebebasan manusia, tetapi saat ini dua kondisi berupa: 1) Acts of violence terhadap simbol agama atas nama ilmu pengetahuan, dan 2) Acts of violence terhadap ilmu pengetahuan atas nama agama mulai menjadi suatu yang dikecam secara internasional. Sebelumnya ilmu pengetahuan dianggap representasi dari humanisme yang mengagungkan kebebasan. Secara kesejarahan memang humanisme adalah reaksi dari dogma agama yang represif hingga 44 melahirkan liberalisme dan sekularisme. Wajar jika ilmu pengetahuan begitu diagungkan sehingga dilindungi lebih dahulu. Perkembangan belakangan ini ternyata tindak kekerasan dilakukan atas nama kebebasan terhadap agama. Fakta yang terjadi di negara barat adalah dilakukan pembakaran kitab suci dengan mengatasnamakan kebebasan yang menimbulkan reaksi yang besar. Yang menjadi pertanyaan apakah sebenarnya tindakan tersebut berbasis ilmu pengetahuan atau sekedar berbasis kebencian? 3.70. Bahwa Pemohon menyadari adanya resolusi PBB tertanggal 25 Juli 2023, karena itu memang Pemohon tidak menghendaki menghapuskan norma pasal penodaan agama sama sekali dari UU Pencegahan Penodaan Agama karena jika Pemohon meminta menghapuskan norma tersebut maka permohonan Pemohon bertentangan dengan prinsip moral yang diakui dalam resolusi PBB 25 Juli 2023; 3.71. Bahwa namun, resolusi PBB tanggal 25 Juli 2023 tersebut perlu ditafsirkan dalam kerangka hukum positif masing-masing negara di dunia, oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi bersifat sangat penting baik secara nasional maupun internasional; 3.72. Bahwa argumentasi Pemohon sebelumnya mendudukan ilmu pengetahuan dan agama dalam posisi yang setara, maka melindungi agama dan melindungi ilmu pengetahuan memiliki nilai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kita perlu memahami konteks perlindungan bagaimana yang diberikan. Dalam konteks pengujian ini Pemohon tidak meminta penghapusan frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi, dan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi melainkan hanya meminta penafsiran inkonstitusional bersyarat terhadap frasa tersebut agar frasa tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu, Pemohon juga tidak hendak menghapuskan norma pidana Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama karena dalam konteks tertentu masih diperlukan. Pemohon hanya meminta penghapusan salah satu frasa dalam penjelasan yang akan memberikan konteks perlindungan bagi ilmu pengetahuan. Hal ini semata–mata agar makna resolusi PBB tanggal 25 Juli 2023 tidak sampai dimaknai menjadi legitimasi untuk melakukan acts of violence terhadap ilmu pengetahuan atas nama agama; 45 3.73. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memberikan konteks perlindungan terhadap Sivitas Akademika sebagai representasi ilmu pengetahuan. Namun, juga jangan sampai terjadi penyalahgunaan status Sivitas Akademika. Berdasarkan hal tersebut, kontekstualisasi penafsiran inkonstitusionalitas bersyarat yang diberikan terbatas pada kondisi “dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; 3.74. Bahwa hal ini menjadi penting karena jika tidak diberikan batasan konteks maka dunia akademik dapat menjadi alat politik. Dicontohkan, misalkan: A adalah seorang dosen. A melakukan pembakaran kitab suci di depan gedung DPR. Apakah serta-merta A karena sebagai dosen memiliki kebebasan apapun untuk melakukan hal tersebut? Jika karena statusnya sebagai dosen diberikan kebebasan untuk itu, maka dosen akan menjadi alat untuk melakukan pemecahbelahan. Hal ini tetap harus dibatasi; 3.75. Bahwa perlu dirumuskan kemudian oleh pembentuk UU apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah. Mahkamah Konstitusi tidak perlu merinci secara detail, namun cukup memberikan batasan tersebut karena selama ini tidak pernah ada batasan norma sama sekali, sehingga ternyata saat ini terjadi pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memasuki wilayah lembaga pendidikan. Menurut Pemohon situasi yang juga perlu diberikan perlindungan misalkan: andaikan B bukan dosen diundang oleh A yang merupakan dosen untuk memberikan orasi/pidato/ceramah ilmiah di lingkungan pendidikan. Undangan A bermakna memberikan “suaka” kepada B atas kebebasan mimbar akademik, sehingga B menjadi “sumber belajar” dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan A karena faktor: 1) ada undangan dari A dan 2) dilakukan dalam lingkungan akademik. Dengan kondisi tersebut, maka apapun kata – kata yang keluar dari A maupun B adalah dilindungi; 3.76. Bahwa bisa juga perlindungan diberikan dalam suatu forum umum/publik di luar lingkungan pendidikan misalkan lembaga x yang merupakan organisasi sipil mengundang dosen A untuk berbicara di lembaga x. Setidaknya harus ada salah satu unsur yang terpenuhi baik itu dalam lingkungan akademik ataupun adanya sivitas akademika. Selama ini concern utama penegak hukum justru melihat pada konteks kata – kata terlebih dahulu sebelum kepada konteks tempus dan locus karena penjelasan Pasal 4 UU 46 Pencegahan Penodaan Agama memang menjadikan fokus yang harus dibuktikan justru “kata–kata”-nya terlebih dahulu. Dengan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dihapus, maka penegak hukum harus melihat kepada konteks tempus dan locus terlebih dahulu, ketika tempus dan locus-nya ternyata adalah lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka gugur unsur pidana-nya. Ketika tempus dan locus-nya bukan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan baru penegak hukum dapat menyelidiki unsur penodaan agamanya termasuk melalui kata- kata. Hal ini bukan suatu yang sulit karena penegak hukum bisa melihat hal- hal yang sudah umum misalkan diskusi, seminar, workshop, pelatihan, wisuda, atau melalui forum di dalam persidangan. Hal ini termasuk diseminasi atas proses persidangan, diseminasi atas hasil diskusi, diseminasi atas hasil penelitian. Diseminasi adalah dalam maksud untuk adanya pengujian ilmiah bukan dalam rangka untuk menghasut, mencari pendukung/umat, atau menimbulkan permusuhan. Andai jika ternyata hasil diseminasi merubah cara pandang masyarakat, maka itu adalah pandangan baru bukan merupakan tindak pidana. Hal serupa pernah terjadi pada Martin Luther yang melakukan diseminasi untuk diskursus akademik ternyata menyebabkan cara pandang baru terhadap keagamaan. Namun, Martin Luther harus terkena sanksi excommunication pada saat itu. Ketika diseminasi berbeda dengan pandangan keyakinan umum masyarakat seharusnya bukan dihukum, tetapi diuji setiap tesis yang diberikan. Berbeda jika seorang dosen melakukan orasi/demonstrasi di depan gedung DPR dan mengeluarkan kata–kata yang menghina terhadap agama itu bukan merupakan bentuk proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah. Pemohon berfikir menggunakan parameter seperti ini lebih mudah daripada kita harus menggunakan parameter kata–kata; 3.77. Bahwa jika parameter yang digunakan adalah kata-kata, maka kasus yang terjadi saat ini kemudian dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi langkah awal penguasa untuk mengawasi kata-kata yang berkembang di lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada bagian sebelumnya Pemohon sudah membuktikan jika yang menjadi parameter adalah kata-kata akan sangat sulit mencapai kepastian hukum. Ketika sesuatu sudah objektif 47 dan ilmiah maka tidak perlu menghindari kata-kata karena itu adalah apa adanya. Andaikan terdapat falsifikasi atas kebenaran ilmiah tersebut maka hanya bisa diuji melalui mekanisme ilmu pengetahuan bukan proses pidana. Kita bayangkan polisi, jaksa, dan hakim akan menguji objektifitas dan keilmiahan suatu penemuan fisika padahal bukan wilayah kewenangannya. Polisi, jaksa, hakim hanya mengandalkan ahli. Sehingga, polisi, jaksa, dan hakim sesungguhnya tidak mengerti apa yang dituduhkan. Lalu, mengapa harus mengurus hal tersebut? Mengapa tidak dilemparkan saja ke dalam forum ilmu pengetahuan? 3.78. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi menjadi: “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah” serta menghapuskan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah beralasan menurut hukum. Bebaskan Sivitas Akademika. Vivat Academia, Semper Sint in Flore! 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 48 3. Menyatakan frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; 4. Menyatakan frasa “menjunjung tinggi nilai – nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; 5. Menyatakan frasa “menjunjung tinggi nilai–nilai agama” dalam Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; 6. Menyatakan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda 49 pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; 7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 5. Bukti P-5 Fotokopi Jurnal Konstitusi PSKN FH-UNPAD – Mahkamah Konstitusi Volume III Nomor 1 Juni 2011; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar berita: “Unpad Kembali Kebanjiran Prestasi”. Dari website: https://news.okezone.com/read/2011/11/03/373/524333/unpa d-kembali-kebanjiran-prestasi/ diakses pada 16 Juli 2023 Pukul 15:39 WIB. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat–Surat Penerimaan Pemohon Sebagai Dosen Non PNS di Universitas Bestari tertanggal 17 Juni 2023 dan 07 Juli 2023; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Korespondensi E-mail dan Surat Pemohon Dengan Komnas HAM; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 30/SK/PPK- PUSDATIN/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023; 50 10. Bukti P-10 : Fotokopi Korespondensi Surat-Surat Pemohon Dengan Bank Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Tes Audiogram atas nama Pemohon; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pengaduan Pemohon Kepada DPR; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Screeenshot/Tangkap Layar Berita: “Dicopot Jabatan Karena Jadi Saksi Ahli HTI, Profesor Suteki Melawan’; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Screentshot/Tangkap Layar Berita: “Panji Gumilang Resmi Tersangka Peninstaan Agama”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang 51 Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726, selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965) dan Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 52 V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 serta norma Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, yang menyatakan: Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 “Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila 53 pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”. Pasal 6 huruf b UU 12/2012 “Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”; Pasal 8 ayat (2) UU 12/2012 “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia”. Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012 “Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 “Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa”. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sejak tanggal 7 Juli 2023 ditetapkan sebagai dosen non PNS [vide Bukti P-7 dan Risalah Sidang Tanggal 23 Agustus 2023]; 4. Bahwa sebagai dosen, Pemohon memiliki kesempatan untuk merasakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka mencari kebenaran. Pemohon menyadari hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta dilaksanakan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagaimana hak konstitusional tersebut telah dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 54 5. Bahwa asas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan syarat fundamental dalam pencarian kebenaran. Oleh karenanya, menurut Pemohon, akademisi bebas berbicara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan prinsip utama akademisi adalah kejujuran dalam mencari kebenaran sehingga yang bersangkutan dapat berbicara ilmu apa adanya. Namun, dengan adanya Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 menyebabkan Pemohon berpotensi terhalangi kebebasannya sebagai akademisi dalam menyampaikan uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif dan ilmiah karena adanya frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”. Frasa tersebut menurut Pemohon bersifat multitafsir, apa yang dimaksud dengan “kata-kata atau susunan kata-kata yang yang bersifat permusuhan atau penghinaan”. Menurut Pemohon, jika sesuatu adalah objektif dan ilmiah bukankah termasuk kata-katanya yang menjelaskan adalah juga objektif. Dengan adanya multitafsir frasa tersebut menyebabkan sivitas akademika rentan terkena delik karena maksud kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan tersebut bersifat tidak jelas, karena sedikit-sedikit dapat dilaporkan pidana sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. 6. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan frasa dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 menyebabkan frasa “nilai agama” sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 dan frasa “menjunjung tinggi nilai–nilai agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 juga bersifat multitafsir karena tidak jelasnya maksud dari nilai agama, dan apakah nilai agama terwujud dalam kata- kata atau susunan kata-kata yang menentukan unsur adanya penodaan agama. Siapa yang menentukan nilai agama tersebut. Misalnya, Pemohon menyampaikan suatu ilmu pengetahuan ternyata otoritas agama tertentu menyatakan ilmu pengetahuan yang disampaikan bertentangan dengan nilai agama yang dianut masyarakat sehingga menodai agama yang dianut masyarakat. Jika hal tersebut dikaitkan dengan “asas tanggung jawab” yang menyatakan pendidikan tinggi harus bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka dapat saja otoritas agama tersebut atas pengajaran Pemohon dinyatakan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan 55 Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 oleh negara karena menggunakan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan terhadap keyakinan umum masyarakat. Akibatnya Pemohon takut dan khawatir dalam berekspresi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik mengenai kualifikasinya sebagai dosen dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena adanya multitafsir terhadap penjelasan dan norma pasal a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, jika permohonan dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas penjelasan dan norma pasal yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 56 1. Bahwa menurut Pemohon, permasalahan pokok yang dihadapinya selaku akademisi dalam memanifestasikan ilmu pengetahuan adalah adanya kemungkinan bersinggungan dengan agama atau memengaruhi cara pandang keagamaan sehingga terjadi kontestasi antara ilmu pengetahuan dengan agama karena adanya tafsir kebahasaan (kata-kata) yang berkaitan dengan agama yang kemungkinan dapat dipidana. Kemungkinan ini terjadi karena adanya frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”, dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Frasa ini menurut Pemohon menimbulkan multitafsir apabila tidak diperjelas apa makna objektif dan ilmiah. Sebab, sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna yang objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak diperlukan karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, hubungan antara pengetahuan, kata-kata, dan agama merupakan persoalan yang kompleks, sehingga dalam permohonan a quo hanya ada gambaran singkat untuk mendapatkan konteks pengujian undang-undang saja tanpa bermaksud melakukan simplifikasi. Secara sederhana, kompleksitas ini dapat dilihat dalam penggunaan kata-kata, seperti ketika mengucapkan salam maupun selamat hari raya seringkali menjadi perdebatan yang sangat panjang meskipun secara makna adalah sama tetapi menggunakan bahasa berbeda. Kata-kata/bahasa menjembatani antara realitas dan keyakinan. Tanpa pemahaman mendalam tentang bahasa akan sulit untuk memahami makna objektif dan ilmiah sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965; 3. Bahwa menurut Pemohon, secara eksplisit, sulit melihat pertentangan konstitusional frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012. Sebab, secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 57 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijadikan sebagai dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 12/2012. Selain itu juga sulit melihat pertentangan konstitusional Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 karena secara tekstual dan eksplisit sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945 serta pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun, terhadap frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965; 4. Bahwa menurut Pemohon, ilmu pengetahuan di Indonesia bukan hanya tidak dihargai tetapi juga diancam dengan pidana, sehinggga wajar jika akademisi terus menerus diselimuti rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 perlu ditafsirkan kembali. Penafsiran tersebut diperbandingkan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak atas kepastian hukum untuk mendapatkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga seorang insan akademis dalam menyampaikan kata- kata tidak dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi; 5. Bahwa menurut Pemohon, konstruksi Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 diadopsi secara letterlijk dari Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Jika Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, dikaitkan dengan asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g UU 12/2012, dan asas tanggung jawab dikaitkan dengan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, maka kekuasaan dalam negara dapat melakukan kontrol terhadap ilmu pengetahuan; 58 6. Bahwa menurut Pemohon, walaupun terhadap permohonan a quo, tidak digunakan batu uji Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 untuk menafsirkan makna “mencerdaskan kehidupan bangsa”, namun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dinilai apakah ada pertentangannya dengan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012, serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012. Oleh karena itu, agar tidak ada multitafsir, Pemohon juga tidak meminta untuk menghapus frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012, serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, melainkan Pemohon meminta adanya panafsiran inkonstitusional bersyarat terhadap frasa-frasa tersebut dalam Petitum a quo agar tidak dapat disalahgunakan dalam penerapan serta menghapus frasa dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 agar memberikan perlindungan bagi ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Bahwa menurut Pemohon, dengan dihapuskannya frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, menyebabkan penegak hukum dalam menangani perkara akan mencermati pada konteks tempus dan locus terlebih dahulu, bukan pada menafsirkan kata- kata. Dalam hal tempus dan locus adalah lembaga pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan maka menurut Pemohon menjadi gugur tindak pidananya. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; b. Frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban 59 pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; c. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; d. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; e. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 60 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945 serta pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo; [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang selengkapnya menyatakan: “Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan ketentuan Pasal 4 a quo dirumuskan penjelasan yang selengkapnya menyatakan: 61 “Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”. Bahwa sekalipun UU 1/PNPS/1965 ditetapkan jauh sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011), namun tetap relevan menggunakan UU 12/2011 untuk memahami fungsi penjelasan suatu undang-undang. Berdasarkan UU 12/2011 ditentukan bahwa penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudnya [vide Lampiran II angka 176 UU 12/2011]. Untuk memahami Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dilepaskan dari esensi norma pokoknya, in casu Pasal 156a yang merupakan perubahan dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Dalam Posita Permohonan, telah ternyata Pemohon tidak mengaitkan antara norma pokok tersebut yang merupakan ketentuan pidana dengan penjelasan. Pemohon lebih banyak mendalilkan kekhawatirannya sebagai seorang akademisi yang menyampaikan pendapat atau kata-kata yang berbeda dengan tafsir otoritas agama yang diakui umum. Oleh karenanya, menurut Pemohon dengan adanya frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 62 1/PNPS/1965 akan mudah menjerat seseorang dalam ranah pidana. Sebab, penegak hukum akan concern pada konteks “kata-kata” terlebih dahulu bukan pada konteks tempus dan locus tatkala “kata-kata” tersebut disampaikan, misalnya di lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan sehingga akan gugur pidananya, karena aparat penegak hukum hanya menggunakan parameter “kata-kata” sudah dapat menjadi alasan untuk menjerat secara pidana. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalam memaknai Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pokok yang menjadi ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dimaksud, yang telah menegaskan keterkaitan dengan ketentuan norma Pasal 156a KUHP. Oleh karena itu, adanya frasa “mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” adalah ditujukan sebagai bentuk pengecualian apabila perbuatan/tindakan tersebut dilakukan, misalnya di lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan yang merupakan forum untuk menguji suatu hipotesis yang kebenarannya masih perlu diuji secara ilmiah bukan dari perspektif ilmu hukum pada umumnya, in casu hukum pidana. Dengan demikian tidak relevan adanya asumsi atau anggapan dari Pemohon sebagai bentuk kekhawatiran bahwa frasa “kata-kata” dapat menjadi modus aparat penegak hukum sebagai norma yang bersifat elastis dan berpotensi untuk menjerat pidana bagi pelaku yang menggunakan forum tersebut. Di samping pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah juga berpendapat bahwa mempersoalkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tanpa menyertakan pengujian konstitusionalitas terhadap Batang Tubuh Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah suatu pengujian konstitusionalitas yang tidak utuh atau tidak komprehensif, sebab ketentuan norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang menjadi satu kesatuan dengan ketentuan norma Pasal 156a KUHP adalah ketentuan pidana yang terdiri dari unsur-unsur delik pidana. Sementara itu, frasa “mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah bagian dari uraian unsur-unsur delik pidana dimaksud. Dengan demikian, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 63 UU 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh Pemohon tidak secara utuh atau tidak komprehensif dalam menguji Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yaitu tidak menyertakan pengujian Batang Tubuh Pasal a quo menjadikan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengujian Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah tidak jelas atau kabur. [3.11.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan berkenaan dengan pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo; Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pemohon dalam permohonannya telah secara jelas menyatakan, “secara eksplisit sulit melihat pertentangan konstitusional frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 yang termanifestasi dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU 12/2012”. Namun, Pemohon menyatakan “wajar jika terdapat tafsir konstitusional karena makna frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf 64 b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965” karena adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan pemaknaan frasa “nilai agama” dan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam penjelasan dan norma yang dimohonkan pengujiannya. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konsiderans Menimbang, mengingat, ketentuan umum, bagian ayat, pasal, dan penjelasan. Dalam kaitan ini, Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2012 sebagai landasan pengaturan keseluruhan norma dalam UU a quo telah menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam konsideran menimbang atau frasa “nilai agama” dalam norma yang didalilkan Pemohon, merupakan frasa yang sesungguhnya bermuara pada Pancasila sebagai nilai ideologis bangsa Indonesia. Nilai tersebut mengkonseptualisasikan nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) yang merupakan sumber etika dan spiritualitas yang melandasi etik kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan “agama” dan “negara” dan bukan pula yang menggunakan satu agama tertentu untuk dijadikan dasar bernegara tetapi mensinergikan berbagai agama dan keyakinan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan maka negara harus dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Oleh karenanya, dengan adanya frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak individu sehingga mudah untuk dikriminalisasi karena adanya Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, sebagaimana yang Pemohon khawatirkan. Dalam kaitan ini, 65 tidak ada korelasi antara frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dengan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Oleh karena itu, jika Petitum Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dikabulkan menjadi “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”, justru hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat individu untuk berekspresi secara bertanggung jawab. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012 yang Pemohon persoalkan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pengaturan asas-asas pendidikan tinggi yang bersifat kumulatif yang meliputi; kebenaran ilmiah, penakaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan [vide Pasal 3 UU 12/2012]. Berkaitan dengan penjelasan “asas tanggung jawab” dinyatakan bahwa “Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan”. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2012 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”. Frasa tersebut memberikan pembatasan yang bersifat umum bagi sivitas akademika dalam rangka menjunjung tinggi, tidak hanya nilai-nilai agama, tetapi juga persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. Pembatasan demikian tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, karena merupakan hal yang diperlukan dalam negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam hal ini, jika dicermati berbagai undang-undang, tidak hanya UU 12/2012 yang menggunakan frasa dimaksud. Sebab, undang-undang lainnya, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika” [vide Pasal 20 huruf d UU 14/2005] dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009) menyatakan, “Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan 66 berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” [vide Pasal 5 UU 33/2009], di mana ketentuan tersebut juga menggunakan frasa yang serupa dengan yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”. Menurut Mahkamah, sebagai seorang akademisi, Pemohon telah mendapat hak atas kepastian hukum untuk mendapatkan kemerdekaan berpikir dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi sivitas akademika. Negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah terkait Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (obscuur). Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 telah ternyata tidak melanggar prinsip kepastian hukum untuk mendapatkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi sivitas akademika sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 67 [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) khusus terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai berikut: Pokok Permohonan 1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tentu harus diperjelas apa makna objektif dan ilmiah. Diperlukan adanya pengertian bahwa Sivitas Akademika adalah makna dari objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. 2. Berdasarkan hal ini maka frasa "yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan," dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak diperlukan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Tanpa melakukan hal tersebut tidak mungkin terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dalam budaya akademik. 3. Bahwa selain dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, frasa "nilai - nilai agama" juga diakui dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Bahkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menggunakan frasa "menjunjung tinggi nilai - nilai agama". Makna "nilai - nilai agama" ini dalam perjalannya banyak sekali perdebatannya karena luasnya pengertian yang diberikan. 4. Mahkamah Konstitusi tidak perlu merinci secara detail, namun cukup memberikan batasan tersebut karena selama ini tidak pernah ada batasan norma sama sekali, sehingga ternyata saat ini terjadi Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memasuki wilayah lembaga pendidikan. Dissenting Opinion 69 1. Bahwa pada dasarnya penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (UU PNPS) mengandung persoalan dari aspek kaidah perundang- undangan yang baik dan benar. 2. Bahwa kedudukan dan fungsi penjelasan suatu peraturan perundang- undangan sudah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Nomor 15 Tahun 2019 dan undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pokok yang dapat disertai dengan contoh. 3. Bahwa Penjelasan undang-undang sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Demikian pula Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 4. Bahwa Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan 5. Bahwa Rumusan penjelasan pasal demi pasal juga tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. 6. Mencermati penjelasan Pasal 4 UU PNPS telah mengarah pada pembentukan norma baru atau makna baru yang seharusnya diatur di dalam pasal namun kemudian dituangkan di dalam penjelasan. 7. Bahwa Penjelasan Pasal 4 berupaya memperluas makna dari ketentuan pasal sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan substansi pasal. 8. Bahwa pada rumusan penjelasan huruf a “tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina” Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk 70 menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. 9. Bahwa penjelasan a quo khususnya sepanjang frasa “tindak pidana yang dimaksudkan disini, dan frasa bukanlah tindak pidana menurut pasal ini telah menimbulkan ambiguitas mana yang termasuk kategori tindak pidana dan atau bukan tindak pidana. 10. Demikan pula pada penjelasan huruf b “Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya. Rumusan frasa tersebut sangat dimungkinkan untuk lahirnya pemahaman dan penafsiran baru dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 11. Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU PNPS pada dasarnya tidak sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 yang menyatakan bahwa Penjelasan tidak memuat norma baru atau menjelaskan sesuatu yang melebihi dari substansi pasal undang-undang. 12. Bahwa penjelasan Pasal UU PNPS seharusnya hanya memuat uraian yang singkat dan jelas namun tidak menjabarkan ketentuan yang dapat menimbulkan makna baru yang seakan menjadi pasal tersendiri sehingga potensial ditafsirkan lain dalam penerapannya. 13. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1/2023) telah menyatakan mencabut dan tidak belaku Pasal 4 UU PNPS sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf h dan pengaturan mengenai penodaan agama diganti dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan (Pasal 300), akan tetapi berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023 ketentuan tersebut masih akan diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Adapun UU No 1/2023 diundangan pada 2 Januari 2023. 14. Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU a quo masih tetap berlaku hingga berlakunya UU No 1/2023 tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2026. 15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih luas, maka Mahkamah dapat memberikan 71 penangguhan konstitusionalitas berlakunya ketentuan a quo, dengan tujuan agar ketentuan a quo selaras dengan undang-undang yang akan berlaku. 16. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta terjaminnya kepastian hukum yang adil serta untuk mencegah adanya penafsiran yang tidak selaras dengan UUD 1945, maka penjelasan Pasal 4 UU a quo harus dimaknai “penjelasan Pasal 4 uu a quo ditunda keberlakuannya sampai UU No 1/2023 secara resmi diberlakukan berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, 72 ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto