79/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 79/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H.A. Irwan Hamid S.sos. Tempat Tanggal Lahir : Pare-Pare, 22 Desember 1965 Pekerjaan : Swasta Alamat : Pelita Barat Kabupaten Pinrang Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2015, memberi kuasa kepada Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., dan Ahmad Irawan, S.H., Konsultan Hukum Tata Negara & Advokat dari Sidin Constitution R&C, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 162/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PUU-XIII/2015 pada tanggal 26 Juni 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Juli 2015 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tinngkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN memiliki kekuatah hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut; 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara; 7. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Bahwa hak konstitusionalPemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN adanya kemungkinan bahwa denngan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak-hak konstiusional, antara lain hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas perlakuan yang adil, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini; - Pasal 27 ayat (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; - Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua, Setiap warga nagera berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 10. Bahwa secara spesifik, hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah haknya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pinrang. Hal mana menurut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan MK Nomor 011- 017/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 serta putusan MK selanjutnya bahwa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) yang dijamin oleh konstiusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara; 11. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengikuti pemilihan Bupati sebanyak dua kali di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pemilihan umum tahun 2018, Pemohon ingin kembali maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018; 12. Bahwa sebelumnya pada pemilihan Tahun 2008 dan Tahun 2013, Pemohon pernah menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pinrang. Hanya saja, Pemohon melihat terdapat norma hukum yang mengatur tanpa ratio leges bahkan tanpa rasio konstiitusional dan bahkan sesungguhnya telah menjadi norma yang bersifat eksesif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Sehingga dengan keberadaan norma tersebut secara potensial akan merugikan hak konstitusional Pemohon; 13. Potensi kehilangan tersebut berupa kehilangan hak untuk dipilih dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sehingga Pemohon menganggap hal tersebut telah membatasi, melepaskan meniadakan dan menghapus hak Pemohon atas jaminan dan kepastian hukum yang adil kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang adil, termasuk hak untuk dipilih sebagaimana termuat dalam pasal yang dimohonkan cq Putusan MK Nomor 011-017/PUU- I/2003 dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara; 14. Berdasrkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 8/2015; C. POKOK PERKARA 15. Pada tanggal 18 Maret 2015 telah disahkan dan diundangkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU 8/2015” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 16. Pengesahan dan pengundangan UU 8/2015 tidak dapat dilepaskan dari konteks penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota “Perppu Nomor 1 Tahun 2014” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang” UU Nomor 1/2015” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) pada tanggal 2 Februari Tahun 2015; 17. Pemohon melihat keberadan UU 8/2015 telah merevisi banyak ketentuan norma dari sebelumnya yang diatur di dalam UU Nomor 1/2015. Walaupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN proses revisi Undnag-Undang ini belum menghasilkan Undang-Undang yang baik. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh waktu pembahasan yang singkat dan nuansanya terburu-buru sehingga pembentuk Undang-Undang tidak memperhatikan implikasi konstitusional yang ditimbulkan dari setiap norma maupun penjelasan yang disusunnya. Hal inilah mungkin yang disebut sebagai the sweep legislation, yaitu proses pembentukan undang- undang yang dibuat tergesa-gesa. Undang-Undang yang dibuat tergesa- gesa seperti ini banyak potensi destruktif yang dapat ditimbulkannya. Biasanya dalam pembahasan yang tergesa-gesa antara norma batang tubuh dan penjelasan saling bertentangan, tiba-tiba muncul banyak penjelasan yang banyak karena terjadinya kompromi politik, atau dibuatnya ketentuan dan/atau penjelasan tersebut hanya sebagai momment opname semangat dan emosi dari para pembentuknya yang akhirnya menghasilkan norma yang tidak memiliki ratio leges bahkan ratio constitutional dari pembentuknya; 18. Terkait dengan persyaratan warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, adanya berbagai persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undnag a quo merupakan tanda bahwa tidak semua warga negara Indonesia dapat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota serta wakilnya. Hanya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang dapat menjadi calon dan dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan yang demokratis; 19. Pengaturan persyaratan mengenai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur di dalam Pasal 7 UU 8/2015. Kaitannya dengan apa yang diajukan oleh Pemohon pada saat ini, yaitu Pasal 7 huruf r UU 8/2015, yang selengkapnya berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” sebelumnya juga telah ada di dalam UU 1/2015, yakni Pasal 7 huruf q. Hanya saja pada bagian penjelasan, norma ini dijelaskan secara berbeda. Dalam UU 1/2015 Penjelasan Pasal 7 huruf q berbunyi yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN masa jabatan. Dalam UU 8/2015, syarat tidak memiliki konflik kepentingan dalam penjeasan Pasal 7 huruf r berbunyi: yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahanan yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan; 20. Bahwa perbedaan mendasar dari kedua penjelasan pasal tersebut yakni pada disebutkan secara eksplisit subjek yang masuk dalam kategori memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan; 21. Terkait definisi dan batasan pengertian petahanan, KPU telah mendefinisikannya di dalam Pasal 1 ayat (19) PKKPU Nomor 9/2015 bahwa Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota; 22. Mengenai ipar sendiri, KPU melalui surat Nomor 280/KPU/VI/2015 perihal penjelasan Pasal 4 ayat (11) huruf d PKPU Nomor 9/2015 memberikan penjelasan kepada jajarannya bahwa seseorang dinyatakan memiliki hubungan ipar dengan petahana meliputi (bukti P-3): a. Seorang yang berstatus sebagai kakak atau adik kandung dari istri atau suami petahanan; b. Seorang yang berstatus sebagai istri atau suami dari kakak atau adik kandung petahana. 23. Penjelasan Pasal 7 huruf q UU 1/2015 selengkapnya “yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”; 24. Adapun Penjelasan asal 7 huruf r UU 8/2015 menjelaskan, yang dimaksud dengna “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1(satu) kali masa jabatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 25. Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dipahami oleh Pemohon sebagai berikut: Pertama, Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dapat dikategorisasi menjadi dua kategori besar, yaitu Pertama, subjek hukum terlarang akibat hubungan darah cq garis keturunan yaitu ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, anak petahana; Kedua, subjek hukum terlarang akibat dari sebuah hubungan hukum yaitu perkawinan (ikatan lahir batin) menurut UU 1/1974 tentang Perkawinan yaitu sesungguhnya suami, atau istri dari petahana. Justru hal ini tidak tertulis dalam penjelasan Undang-Undang tersebut. Kedua norma ini hanya berlaku pada hubungan darah, cq garis keturunan 1 (satu) tingkat. Jadi 2 (dua) tingkat dan seterusnya tidak menimbulkan implikasi hukum; (sebagai catatan “garis keturunan” sesungguhnya spesies dari genus bernama “hubungan darah” (vide Pasal 8 UU 1/1974); Ketiga norma ini sesungguhnya juga berlaku bagi suami atau istri petahana karena sesungguhnya adalah lahir dari ikata perkawinan menurut UU 1/1974. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi ikatan perkawinan itu hanya merujuk kepada suami atau istri; Keempat, bahwa munculnya ipar cq mertua cq mennatu sebagai subjek terlarang sesungguhnya tidak memiliki ratio leges apakah dia termasuk karena hubungan darah cq garis keturunan ataukah karena hubungan darah cq garis keturunan ataukah karena ikatan perkawinan. Karena ikatan perkawinan sesungguhnya hanya merujuk pada suami atau istri menurut UU No 1/1974 tentang Perkawinan; Kelima, munculnya frasa “ipar” bisa jadi hanya berangkat dari serpihan-serpihan fenomena politik dalam proses pilkada tertentu yang telah berlangsung yang sangat berbeda dengan pengalaman Pemohon yang justru “ipar” adalah seteru Pemohon dalam Pilkada sebelumnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 26. Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 telah mereduksi arti dan mempersempit ruang terjadinya konflik kepentingan seolah-olah ruang penyalahgunaan wewenang hanya lahir dari hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan. Padahal, hubungan ideologis dan hubungan hukum lainnya dalam ranah hukum ketatanegaraan/politk juga dapat terjadi. Misalnya tiba-tiba orang yang memiliki hubungan hukum karena menjadi anggota/pengurus parpol yang sama dengan petahana. Status hubungan seperti ini sesunggguhnya lebih potensial dan nyata- nyata dapat menimbulkan konflik kepentingan; 27. Kepentingan konstitusional langsung Pemohon ada pada frasa “ipar” dalam Penjelasan Pasal tersebut. Pemohon menganggap status ipar yang lahir dari sebuah proses perkawinan merupakan sebuah akibat hubungan hukum yang dilakukan oleh saudara Pemohon dengan petahana dalam ikatan lahir batin bernama perkawinan menurut UU 1/1974 tentang Perkawinan. Kelompok seperti ini sesungguhnya juga termasuk mertua dan menantu. Artinya, bahwa status ipar, mertua, dan menantu sesungguhnya adalah sepecies dari sebuah genus yang sama yaitu hubungan kekerabatan yang terjadi akibat hubungan hukum oleh seseorang yang memiliki hubungan darah/garis keturunan dengan yang bersangkutan; 28. Bahwa “ipar” dari aspek hukum perdata sebenarnya dikategorikan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak (vide Pasal 1909 Buku Keempat Hukum Acara Perdata) artinya, bahwa ipar sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh norma Pasal 7 uruf r dan bagian Penjelasan UU 8/2015. Pertentangan norma seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan secara eksesif telah merugikan hak konstitusional bagi Pemohon untuk dipilih dalam Pilkada. Jikalaupun status “ipar” mau dipaksakan, maka ipar itu sebuah hubungan kekerabatan yang lahir dari sebuah hubungan hukum yaitu perkawinan pihak lain yang meski masih berhubungan darah/garis keturunan. Padahal yang paling berpotensi melahirkan konflik kepentingan adalah hubungan politik yang lahir dari hubungan hukum tatanengara/ politik, misalnya tiba-tiba satu kepengurusan ormas atau parpol yang sama dengan petahana; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 29. Komisi Pemilihan Umum “KPU” selaku penyelenggara Pemilu di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota “KPU No. 9/2015” menjabarkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q juncto ayat (11) bahwa syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q meliputi: a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, yaitu suami atau istri dengan petahana; atau b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana; atau c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana. KPU pada peraturan mengenai proses pencalonan tidak menyebutkan hubungan darah/garis keturunan pada derajat keberapa. Karena secara yuridis ipar memang masuk dalam garis ke samping dalam derajat kedua dan sesungguhnya bukan hubungan darah, melainkan hubungan kekerabatan yang lahir dari sebuah hubungan hukum; 30. Ditinjau dari aspek hukum keperdataan, ternyata dengan menyandang status ipar seseorang secara hukum tidak mendapatkan hak keperdataan apapun, seperti hak waris. Maka menjadi pertanyaan mendasar bagi Pemohon kenapa dalam bidang hukum publik dengan menyandang status ipar dibatasi hak konstitusionalnya? Maka, melihat sifat pelanggaran terhdap ipar untuk mencalonkan diri, sesungguhnya negara telah menjatuhkan vonis hukuman politik tanpa proses pembelaan diri di pengadilan (vide Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003. Selain itu, pelanggaran ini juga merupakan rembesan dari sifat alergi publik pada akibat adanya kesalahan petahana; 31. Bahwa pelepasan hak konstitusional Pemohon selaku ipar petahana (bukti P-4) untuk maju dalam pemilihan umum merupakan pelimpahan risiko huungan hukum yang tidak proporsional. Karena seperti yang disebutkan oleh Pemohon sebelumnya, dengan status ipar petahana yang melekat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pada Pemohon, ternyata tidak mendapatkan hak keperdataan/hak waris dari petahana. Alasan lainnya, pelanggaran seperti ini telah menyalahi konsep pertanggungjawaban hukum. Semestinya jika petahana yang melakukan penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab tidak dilimpahkan kepada pihak lain, in casu Pemohon, sesuai prinsip kardinal konstitusi yang universal bahwa siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab; 32. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai ipar petahana merupakan sebuah kondisi eksternal yang Pemohon pun tidak dapat menentukan terjadinya sebuah kondisi yang terlarang. Maka Pemohon menganggap pertangungjawaban atas sebuah hukum politik semestinya ditempatkan dalam konteks: pertama, pelepasan hak karena adanya syarat-syarat faktual (conditioning fact); kedua, pertanggungjawaban dan/atau pelepasan hak merupakan sebuah akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat faktual. 33. Pemohon sendiri pada saat ini memiliki adik kandung yang merupakan istri dari Bupati Kabupaten Pinrang. Mencermati kebijakan hukum KPU, Pemohon masuk dalam kualifikasi subjek yang dimaksud sebagai ipar. Apabila norma ini masih hidup dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka Pemohon dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Bupati di Kabupaten Pinrang karena dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mustahil, kemudian Pemohon meminta adik kandung Pemohon memutuskan ikatan lahir batinnya dengan petahana dan mustahil Pemohon harus diwajibkan mengantisipasi sejak dahulu bahwa jangan sampai adik kandungnya nanti menikah dengan orang yang telah atau bercita-cita menjadi kepala daerah karena akan menghambat hak konstitusional Pemohon untuk dipilih menjadi kepala daerah; 34. Kondisi faktualnya, Pemohon selaku ipar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari petahana. Bahkan, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh petahana, mungkin ada yang menilai bahwa itu akan menjadi sebuah keuntungan politik bagi Pemohon. Sejujurnya Pemohon sendiri pun tidak memiliki konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah dengan petahana, jika yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a quo petahana diduga akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi atau Pemohon. Karena selama dua kali dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pinrang. Pemohon bersama dnegan petahana merupakan peserta pemilihan yang bertarung dalam pemilu. Bahkan dari dua kali pelaksanaan pemilu sebelumnya, Pemohon dan patahana bertarung secara head to head pada putaran kedua (bukti P-5); 35. Konsekuensi hukum dari adanya fakta seperti yang Pemohon sebutkan, semestinya Pemohon harus dikecualikan sebagai subjek ipar yang dimaksud di dalam Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf q juncto ayat (11) PKPU Nomor 9/2015; 36. Seandainya pun Pemohon dilarang dan dilepaskan haknya untuk menjadi calon Bupati di Kabupaten Pinrang, negara harus mampu menunjukkan kesalahan dan membuktikan terlebih dahulu perbuatan Pemohon yang menimbulkan akibat yang dilarang, seperti akan dan/atau telah memanfaatkan kedudukan petahana; 37. Mengingat sifat pelarangan mencalonkan diri ini mengandung nuansa hukuman politik, sebagaimana diyakini oleh Mahkamah, sebagai negara hukum setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hukum dan keyakinan Mahkamah seperti ini misalnya dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003; 38. Bahwa bagi negara, melepaskan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan dengan cara dan persyaratan yang berbeda. Pembatasan hak konstitusional harus didasarkan pada ketentuan Pasal 28J UUD 1945, yaitu semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sedangkan melepaskan kewajiban, ada pada gradasi yang berbeda. Hal mana dapat hanya berlandaskan misalnya pada hubungan profesi, harkat dan martabat atau jabatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 39. Dengan demikian, dengan berbagai alasan dan logika hukum yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Karena apabila Mahkamah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Karena Pemohon secara politik dan hukum dapat memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan Undang- Undang; 40. Pemohon meyakini kehadiran pasal-pasal yang melakukan pelarangan terhadap ipar petahana telah diberlakukan secara eksesif dan telah mengarah kepada ketidakadilan, sehingga Pemohon menganggap hal tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam: - Pasal 27 ayat (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua, Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dna kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua, Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Hak konstitusional untuk dipilih seusai Putusan MK Nomor 0111- 017/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 serta putusan MK selanjutnya bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). D. KESIMPULAN 41. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Mahkamah berwenang menguji ketentuan a quo; 2) Pemohon memenuhi legal standing permohonan; 3) Pasal 7 huruf r bagian Penjelasan UU. 8/2015 sepanjang kata “ipar termasuk mertua dan menantu” bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN E. PETITUM 42. Bahwa berdasarkan alasan-alasan huakum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 7 huruf r pada bagian Penjelasan sepanjang kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penggganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Menyatakan Pasal 7 huruf r pada bagian Penjelasan sepanjang kata “ipar”, “mertua, dan “menantu” di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penggganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama H.A. Irwan Hamid, S.Sos Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015 perihal Penjelasan Pasal 4 ayat (11) huruf d PKPU Nomor 9/2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti keikutsertaan Pemohon pada Pemilu Kabupaten Pinrang pada Tahun 2008 dan Tahun 2013; Selain itu, Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli bernama Masnur Marzuki, S.H., L.LM yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2015, namun ahli Pemohon tidak bertandatangan pada keterangannya. Keterangan tertulis ahli Pemohon selengkapnya sebagai berikut: - Tak dapat dipungkiri bahwa ada semangat yang luar biasa pembuat undang- undang demi mengantisipasi adanya konflik kepentingan antara calon kepala daerah dengan petahana dalam proses pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu tampak dalam proses pembahasan hingga pengesahan pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang “UU No. 8/2015“ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 ). - Dalam konstruksi yang demikian kemudian pembentuk undang-undang menetapkan adanya berbagai persyaratan yang diatur di dalam undang- undang a quo bahwa tidak semua warga negara Indonesia dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota serta wakilnya. Oleh sebab itu, persyaratan warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota kemudian dinormakan sedemikian rupa agar konflik kepentingan dapat diantisipasi secara maksimal demi tegaknya prinsip konstitusionalisme nilai-nilai luhur demokrasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Dalam bukunya Paradoxes of Democracy, S.N. Eisenstadt (S.N. Eisenstadt; 1999) mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dikelola oleh banyak orang ("government by the many--not by single rulers or by small oligarchies.") oleh karenanya membutuhkan keaktifan, partisipasi setara yang berkelanjutan semua pihak dalam proses politik. ("active, possibly continual participation of large sectors of the population in the political process."). Dari pengertian itu diyakini bahwa demokrasi sebagai gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yakni: (1) persamaan hak memilih dan dipilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan ekslusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan termasuk mendelegasikan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan yang berarti terikutkannya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan hukum. (Robert A. Dahl:1985) - Selain demokrasi, dalam negara hukum yang mengedepankan prinsip nomokrasi, dipahami pula pentingnya prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme sejatinya mengandung dua unsur utama yakni pertama, perlunya pembatasan kekuasaan dan kedua yakni terlindunginya kepentingan warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Pembatasan kekuasaan sejatinya bisa dilakukan dengan mengantisipasi munculnya konflik kepentingan pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa (petahana) baik di pusat dan daerah dengan entitas manapun yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam kehidupan bernegara berdasar ruh dan prinsip konstitusionalisme agar konflik kepentingan yang mengancam masa depan konstitusionalisme dapat diredusir secara elegan dan bertanggungjawab. - Berkiatan dengan pembatasan kekuasaan, James Madison (James Madison, The Federalist, No. 51.) mengatakan bahwa “If men were angels, no Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN government would be necessary. If angels were to govern man, neither external nor internal controls in government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men the great difficulty lies in this, you must first enable the government to control the governed and in the next place oblige it to control itself. A dependence on the people is no doubt the primary control on the government. But experience has taught mankind the necessity for auxiliary precautions.” Pokok pikiran tentang prinsip konstitusionalisme yang diutarakan James Madison pada dasarnya adalah pentingnya kontrol dan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai mesin utama yang menjamin negara demokratis konstitusional. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitutionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu: pertama, Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). Kedua, Kesepakatan tentang ‘the rule of law’ sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (the basis of government). Ketiga, Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures’). (Jimly Asshiddiqie: 2007). - Pembatasan kekuasaan yang menjadi ruh dasar konstitusionalisme, agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang atau sebagai koreksi atas kelemahan atau kesalahan yang terjadi sebelumnya, bisa pula dilakukan dengan penerapan diskriminasi positif (positive discrimination) termasuk juga mungkin dalam konteks pemilihan kepala daerah. Hal ini barangkali dilakukan agar kepala daerah terpilih (baik petahana atau calon di luar petahana) tidak menyalahgunakan status relasi nasab atau hubungan status perkawinannya untuk kepentingan pelanggengan dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam batas penalaran yang wajar, dimungkinkan, bila dikehendaki oleh pembuat undang-undang, untuk mendiskriminasi warga negara yang memiliki hubungan darah (nasab) langsung dengan petahana dan mendiskriminasi seorang warga negara yang memiliki hubungan perkawinan (suami atau istri) dengan petahana. Sebagaimana diketahui diskriminasi positif yang demikian pernah pula diterapkan dalam norma UU Pemilu sebelumnya yakni UU untuk Pemilu 2009 yang diatur adanya keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon legislatif. Hal ini merupakan diskriminasi positif dalam rangka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi kemudian pada tanggal 8 Desember 2008 telah membatalkan sistem nomor urut dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui putusan No. 22-24/PUU-VI/2008. - Penjelasan Pasal 7 Huruf q berbunyi UU No. 1/2015 menyatakan; Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan ini kemudian mengalami penyempitan makna dari pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa oleh UU No 8/2015 yang kemudian menggariskan syarat tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 huruf r di dalam UU a quo yang berbunyi : Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. - Secara nyata telihat adanya perbedaan mendasar prinsip “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” antara kedua penjelasan pasal dalam dua UU tersebut yakni bahwa UU Nomor 1/2015 hanya menyebutkan secara implisit subjek yang masuk dalam kategori memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan, sementara dalam UU No 8/2015 prinsip “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” telah disebutkan secara eksplisit subjek yang masuk dalam kategori memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan yakni ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. - Dalam hubungannya dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur UUD NRI 1945 terutama Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hubungannya dengan pembatasan hak pencalonan sebagaima diatur UU a quo dapat ditelaah melalui pendekatan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis sesungguhnya akan dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu: pertama, adanya penyempitan makna. Kedua, adanya perluasan makna dari pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. - Dalam penafsiran sistematis yang menimbulkan perluasan makna, tidak bisa begitu saja dipostulatkan bahwa karena seseorang yang saudara kandungnya memiliki hubungan perkawinan dengan petahana dan menyebabkan statusnya menjadi disebut sebagai “ipar” lantas status tersebut dianggap memiliki konflik kepentingan langsung dengan petahana. Padahal dengan status “ipar” tersebut seseorang di mata hukum tidak dapat dianggap memiliki hubungan hukum baik hukum privat (misalnya hak kewarisan) maupun hukum publik (semisal pertanggungjawaban pidana). Hubungan ipar bukanlah hubungan yang lahir dari perkawinan maupun hubungan darah melainkan hanyalah hubungan kekerabatan tidak langsung. Oleh karenanya status “ipar” tidak boleh ditempatkan begitu saja sebagai hubungan yang sudah dianggap pasti memiliki konflik kepentingan dengan petahana. - Menurut Chony dalam Ali Imron (2005:27) “Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah”. Selain itu Chony juga mengungkapkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau linege dan garis keturunan atau descent. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal. G.P. Murdock dalam Koentjoroningrat (2005:109) kemudian membedakan 3 kategori kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi-fungsi sosialnya, yaitu: 1) Kelompok kekerabatan berkorporasi, biasanya mempunyai ke-6 unsur tersebut. Istilah “berkorporasi” umumnya menyangkut unsur 6 tersebut yaitu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN adanya hak bersama atas sejumlah harta. 2) Kelompok kekerabatan kadangkala, yang sering kali tidak memiliki unsur 6 tersebut, terdiri dari banyak anggota, sehingga interaksi yang terus menerus dan intensif tidak mungkin lagi, tetapi hanya berkumpul kadang-kadang saja. 3) Kelompok kekerabatan menurut adat, biasanya tidak memiliki unsur pada yang ke 4,5 dan 6 bahkan 3. Kelompok-kelompok ini bentuknya sudah semakin besar, sehingga warganya seringkali sudah tidak saling mengenal. Rasa kepribadian sering kali juga ditentukan oleh tanda-tanda adat tersebut. - Artinya, hubungan kekerabatan memang dapat muncul akibat dari hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. Namun dalam terminologi yang lebih sempit menyamakan hubungan status “ipar” sebagai bentuk hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan menurut hukum adalah sesuatu yang bersifat contridictio in terminis. Seseorang yang saudara kandungnya menikah dengan orang lain tidak menyebabkan seseorang itu menurut hukum memiliki pertalian darah langsung (nasab) dengan yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku juga bila mana seseorang yang saudara kandungnya menikah dengan orang lain tidak menyebabkan seseorang itu menurut hukum memiliki ikatan tali perkawinan. Menurut UU No 1 Tahun 1974 status kekerabatan dari hubungan perkawinan lahir dari ikatan perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Maka menjadi terang bahwa ikatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak merujuk pada “ipar” atau hubungan “semendahan” melainkan hanya merujuk kepada adanya ikatan suami dan istri. - Haruslah dicatat bahwa dalam koridor konstitusionalisme, mendudukkan semangat pembatasan konflik kepentingan calon kepala daerah dengan petahana tidak boleh dilakukan secara serampangan berdasarkan pertimbangan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Padahal prinsip hukum telah menegaskan bahwa pelarangan oleh negara atas hak politik haruslah didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif seperti misalnya pencabutan hak politik terpidana korupsi. - Pengelompokan “ipar” sebagai hubungan kekerabatan yang dianggap masuk dalam konteks konflik kepentingan dengan petahana sehingga harus ada pelarangan untuk ikut mencalonkan diri (rights to candidate) dalam pemilihan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN kepala daerah adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri karena seharusnya setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. - Selain itu, patut pula diperhatikan bahwa pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf r di dalam UU a quo bukanlah pembatasan yang bersifat situasional, melainkan pembatasan yang bersifat permanen yang dalam hal mana tidak didasari oleh ratio logis dan ratio konstitusional. - Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diatur bahwasanya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. - Dalam batas penalaran konstitusional, hak warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka oleh sebab itu pembatasan penyimpangan, dan peniadaan serta penghapusan hak dimaksud secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara in casu Pemohon. - Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 juga telah menetapkan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Meskipun Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, haruslah dicatat bahwa pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. - Berdasarkan uraian di atas, meletakkan posisi “ipar” dalam konteks hubungan “ipar” sebagai akibat hubungan perkawinan petahana dengan saudara kandung (kakak atau adik) dari seseorang merupakan tindakan yang disertai alasan-alasan yang kabur, tidak masuk akal dan tidak proporsional. Oleh sebab itu, mempostulatkan hubungan “ipar” antara petahana dengan seorang calon kepala daerah sebagai bentuk konflik kepentingan politik merupakan tindakan inkonstitusional tanpa ratio legis dan tanpa ratio konstitusional yang memadai. Sehingga oleh karenanya setiap norma undang-undang yang memosisikan “ipar” seperti demikian, secara jelas dan tegas patut disimpulkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945. - Sebagaimana diterangkan sebelumnya, ketentuan“tidak memiliki konflik kepentingan” dengan petahana sepanjang dimaknai antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang diikuti oleh ratio legis yang memadai baik dalam penjelasan maupun dalam ketentuan teknis lainnya yang tidak bersifat eksesif, miskonsepsi serta misinterpretatif. Konstruksi penjelasan Pasal 7 huruf r UU No. 8/2015 pada prinsipnya mengatur dua klasifikasi pembatasan seseorang dapat mencalonkan diri dalam Pemilukada, yakni pertama, larangan karena adanya garis keturunan atau hubungan darah (nasab) dan kedua, hubungan perkawinan. Hanya saja norma yang terkandung dalam penjelasan Pasal 7 huruf r UU No. 8/2015 patut dianggap mengandung kekeliruan khususnya ketika menentukan batasan subjek mana yang masuk dalam kategori larangan mencalonkan karena punya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN hubungan darah (nasab) dengan petahana dan subjek mana yang masuk dalam kategori larangan mencalonkan karena punya hubungan perkawinan dengan petahana. - Pertama, demi menghindari konflik kepentingan, sah-sah saja apabila seseorang terlarang menurut hukum mencalonkan diri sebagai akibat adanya hubungan darah atau garis keturunan langsung dengan petahana. Yang harus diperhatikan adalah apa batasan dan subjek mana saja yang masuk dalam ketentuan memiliki hubungan darah atau garis keturunan langsung dengan petahana. Secara terminologis menurut hukum, garis keturunan satu tingkatan seseorang itu antara lain yaitu ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik dan anak atau dalam bahasa kompilasi hukum Islam disebut nasab. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya juga mengikuti prinsip nasab yang dimaksud. Disebut garis keturunan menurut hukum karena seseorang memiliki hubungan atas dasar garis keturunan sehingg memiliki hubungan hukum yang tak terputus bahkan misalnya setelah dia meninggal dunia khususnya terkait dengan hubungan hukum kewarisan. Allah SWT sendiri memfirmankan dalam Surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi; “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa.” - Kedua, subjek hukum terlarang akibat dari sebuah hubungan hukum yaitu perkawinan (ikatan lahir batin) menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menetapkan pengertian dasar hubungan hukum perkawinan yang sesungguhnya melahirkan status suami atau istri. Penjelasan Pasal 7 huruf r UU No. 8/2015 telah nyata mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan kluster status hukum dalam konteks hubungan darah dan hubungan perkawinan. Norma pasal 7 r dan penjelasannya, yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, telah nyata-nyata menggabungkan dan mencampuradukkan status “ipar” dalam konteks hubungan perkawinan dan atau hubungan darah hal mana telah berakibat lahirnya makna yang keliru serta sumir apakah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN status “ipar” termasuk dalam hubungan kekerabatan karena status hubungan darah/garis keturunan ataukah karena ikatan perkawinan. - Oleh sebab itu, menafsirkan dan menetapkan ketentuan “ipar” petahana sebagai seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat sehingga akan muncul konflik kepentingan adalah pengaturan yang tidak memiliki ratio legis karena status “ipar” petahana bukanlah hubungan hukum yang masuk klasifikasi garis keturunan maupun hubungan hukum yang lahir dalam perkawinan. Dalil argumentasi ini beralasan menurut hukum berkenaan dengan konstitusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 7 huruf r UU Nomor 8/2015 beserta penjelasannya oleh karenanya patut dan beralasan untuk dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). - Selanjutnya yang terlebih penting, dalam koridor konstitusionalisme, pembatasan hak politik pencalonan seseorang wajib menurut hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan itupun pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif. Penerapan prinsip konstitusionalisme tidak boleh dilakukan secara keliru yang justru pada akhirnya mengancam prinsip negara hukum itu sendiri. Berdasarkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme yang telah ditafsirkan melalui sekian banyak putusan MK dapatlah dipahami bahwa sistem pembatasan hak memilih dan dipilih adalah pembatasan yang memberikan penghargaan dan penilaian tertinggi prinsip negara hukum yang tidak boleh didistorsi oleh kesalahan tafsir lembaga politik pembentuk dan penyusun undang-undang. [2.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 7 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah juga pada tanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 8/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hendak maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Sebelumnya pada pemilihan Tahun 2008 dan Tahun 2013, Pemohon pernah menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pinrang. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, sepanjang kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” karena Pemohon adalah saudara kandung dari istri Bupati Pinrang. Menurut Pemohon, dengan larangan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah bagi “ipar”, “mertua”, dan “menantu” petahana yang diatur dalam ketentuan a quo, membuat Pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon menganggap hal tersebut telah membatasi, melepaskan meniadakan dan menghapus hak Pemohon atas jaminan dan kepastian hukum yang adil kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang adil, termasuk hak untuk dipilih. [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 karena menghalangi Pemohon sebagai ipar, dari petahana untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah, menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN konstitusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “ipar”, “mertua”, “menantu” dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang selengkapnya menyatakan “Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.” yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2015, dan juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Masnar Marzuki, S.H., L.LM., yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2015; Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara: [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.14] Menimbang bahwa terhadap penjelasan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, in casu kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian” maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id