PUU
Tahun 2026
78/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon: Bernita Matondang
Tanggal Putusan: 2026-04-29T15:09:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 78/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
Nama
: Bernita Matondang
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Kemang Swatama, Gg. Toni Nomor 82,
RT/RW. 005/005, Kelurahan Cilodong, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
22 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
23 Februari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
76/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Februari 2026 dengan Nomor
78/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
2
bertanggal 16 Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan
bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;
3
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik;
dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
4
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, Pemohon
merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide P-3) dan berstatus sebagai
mahasiswa ilmu hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (vide
P-4);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat
mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang
dialami
sehubungan
dengan
berlakunya
UU
yang
diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional,
yaitu:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh
UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
5
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “ Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
c. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Pasal
ini menjamin hak konstitusional warga negara untuk berorganisasi dan
berjuang bersama guna meningkatkan kualitas hidup bersama.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam
UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang menyatakan:
Pasal 72 huruf g menyatakan:
“menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.”
Pasal 234 ayat (3) huruf j menyatakan:
“penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;”
7. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon
secara spesifik, Pemohon terlebih dahulu perlu menjelaskan mengenai
perkembangan penilaian. Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang
berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus
sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka
serta pengurus Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang
secara akademik memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap
perkembangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
6
b. Bahwa sebagai mahasiswa ilmu hukum sekaligus pengurus forum studi
hukum,
Pemohon
secara
nyata
telah
menggunakan
hak
konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan
undang-undang melalui mekanisme yang tersedia pada lembaga
legislatif.
c. Bahwa partisipasi tersebut dilakukan dengan menyampaikan policy brief
akademik kepada
d. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya Komisi III DPR
RI pada tanggal 11 November 2025 mengenai percepatan pembahasan
beberapa rancangan undang-undang, yaitu:
1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset;
2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga;
3) Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
e. Bahwa setelah penyampaian policy brief tersebut, Pemohon berupaya
memperoleh informasi mengenai tindak lanjut aspirasi dengan
menghubungi Komisi III DPR RI melalui sambungan telepon, namun
Pemohon tidak memperoleh penjelasan mengenai status aspirasi
tersebut dan hanya memperoleh jawaban bahwa pihak yang dihubungi
“gatau” mengenai keberadaan maupun tindak lanjut dari masukan yang
telah disampaikan.
f. Bahwa karena tidak memperoleh kejelasan mengenai status aspirasi
tersebut, Pemohon kembali mengirimkan surat kepada Komisi III DPR
RI pada tanggal 28 November 2025 untuk menanyakan perkembangan
serta tindak lanjut dari policy brief yang telah disampaikan sebelumnya,
namun hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak memperoleh
jawaban ataupun penjelasan mengenai apakah aspirasi tersebut
dipertimbangkan dalam proses legislasi.
g. Bahwa selain melalui penyampaian policy brief dan komunikasi langsung
dengan DPR RI, Pemohon juga menyampaikan aspirasi melalui sistem
SIMAS PUU terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan, yang
dalam sistem tersebut tercatat dengan status “dalam proses moderasi”,
7
yang menunjukkan bahwa masukan telah diterima secara administratif
namun tidak memberikan kejelasan mengenai tindak lanjutnya dalam
proses legislasi.
h. Bahwa dengan demikian Pemohon bukanlah warga negara dalam posisi
abstrak,
melainkan
subjek
hukum
yang
secara
nyata
telah
menggunakan hak partisipasi dalam proses legislasi melalui berbagai
mekanisme yang tersedia.
i. Bahwa norma yang diuji dalam permohonan ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, yaitu:
Pasal 72 huruf g
“DPR mempunyai fungsi menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.”
Pasal 234 ayat (3) huruf j
“Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang penerimaan
pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.”
j. Bahwa Pasal 72 huruf g memuat kewajiban DPR untuk menindaklanjuti
aspirasi masyarakat, namun norma tersebut tidak memberikan
parameter normatif mengenai bentuk, tahapan, serta keterlacakan tindak
lanjut aspirasi tersebut. Bahwa di sisi lain Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya
mengatur penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat
tanpa memuat kewajiban mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut.
k. Bahwa akibatnya frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam
Pasal 72 huruf g tidak memiliki keterhubungan normatif dengan
mekanisme prosedural dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j, sehingga tindak
lanjut aspirasi masyarakat berpotensi berhenti pada tahap administratif.
l. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, aspirasi masyarakat yang telah
disampaikan oleh Pemohon melalui berbagai mekanisme dapat berhenti
pada tahap penerimaan administratif tanpa adanya kejelasan mengenai
tindak lanjutnya dalam proses legislasi.
m. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian
konstitusional berupa:
8
1) tidak adanya kepastian hukum mengenai bagaimana aspirasi
masyarakat diproses dalam mekanisme legislasi sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
2) tidak adanya akses informasi yang memadai mengenai status tindak
lanjut aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI
1945;
3) tidak efektifnya penggunaan hak Pemohon untuk memperjuangkan
kepentingan kolektif melalui partisipasi dalam proses legislasi
sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
n. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersumber langsung dari
konstruksi norma Pasal 72 huruf g yang memuat frasa “menindaklanjuti
aspirasi masyarakat” tanpa disertai parameter normatif mengenai
bentuk, tahapan, dan keterlacakan tindak lanjut tersebut, serta diperkuat
oleh Pasal 234 ayat (3) huruf j yang hanya mengatur penerimaan dan
penyaluran aspirasi masyarakat tanpa mewajibkan mekanisme tindak
lanjut yang transparan.
o. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g berpotensi dimaknai sebatas
kelanjutan administratif dari penerimaan aspirasi, sehingga aspirasi
masyarakat secara hukum dapat berhenti pada tahap penerimaan tanpa
adanya kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai statusnya
dalam proses legislasi.
p. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon. Bahwa kerugian konstitusional
tersebut bersifat aktual dan spesifik, karena Pemohon telah secara nyata
menggunakan hak partisipasinya melalui penyampaian policy brief,
komunikasi dengan DPR RI, serta penyampaian aspirasi melalui sistem
SIMAS PUU, namun tidak memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut
aspirasi tersebut.
q. Bahwa kerugian konstitusional tersebut berpotensi dipulihkan apabila
Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap
frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” sehingga dimaknai sebagai
9
kewajiban tindak lanjut yang transparan, terdokumentasi, dan dapat
ditelusuri statusnya oleh masyarakat dalam proses legislasi.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Bertentangan dengan Hak atas Partisipasi dalam Pelaksanaan
Kedaulatan Rakyat
1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut
menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem
ketatanegaraan. Dalam kerangka negara demokratis konstitusional,
pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai melalui
mekanisme representasi elektoral, melainkan juga melalui keterlibatan
publik dalam proses pembentukan hukum yang mengikat masyarakat.
2. Bahwa dalam sistem demokrasi modern, partisipasi publik dalam proses
legislasi merupakan bentuk demokrasi deliberatif, yaitu model
demokrasi yang menempatkan diskursus publik dan pertukaran
gagasan sebagai bagian penting dalam proses pembentukan kebijakan
publik. Teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen
Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum dalam negara
demokratis lahir dari proses diskursus yang melibatkan partisipasi publik
secara rasional dan terbuka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang merupakan bagian dari legitimasi
demokratis dari suatu produk hukum.
3. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, partisipasi publik
dalam pembentukan undang-undang telah diakui sebagai bagian dari
prinsip
meaningful
participation
sebagaimana
ditegaskan
oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan
bahwa partisipasi publik yang bermakna sekurang-kurangnya harus
memenuhi tiga unsur utama, yaitu:
a. right to be heard (hak masyarakat untuk didengar pendapatnya);
b. right
to
be
considered
(hak
agar
pendapat
tersebut
10
dipertimbangkan); dan
c. right to be explained (hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan
mengenai
bagaimana
pendapat
tersebut
diproses
dalam
pengambilan keputusan).
4. Bahwa standar right to be explained sebagaimana dimaksud dalam
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi
publik tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan aspirasi semata,
melainkan harus disertai dengan kejelasan mengenai bagaimana
aspirasi tersebut diproses, dipertimbangkan, atau ditindaklanjuti dalam
proses legislasi.
5. Bahwa norma yang diuji dalam permohonan ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019, khususnya:
a. Pasal 72 huruf g, yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi
untuk “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat”;
b. Pasal 234 ayat (3) huruf j, yang menyatakan bahwa tata tertib DPR
paling sedikit memuat ketentuan mengenai “penerimaan pengaduan
dan penyaluran aspirasi masyarakat”.
6. Bahwa secara tekstual Pasal 72 huruf g memang memuat fungsi DPR
untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun norma tersebut tidak
memberikan parameter normatif mengenai bentuk, tahapan, batasan,
maupun mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan oleh DPR
terhadap aspirasi masyarakat.
7. Bahwa di sisi lain Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya mengatur mengenai
penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa
mengatur kewajiban mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut secara
transparan atau keterlacakan statusnya dalam proses legislasi.
8. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak memiliki keterhubungan
normatif dengan mekanisme prosedural yang diatur dalam Pasal 234
11
ayat (3) huruf j. Dengan kata lain, undang-undang mengakui kewajiban
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tetapi tidak menyediakan desain
normatif mengenai bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan.
9. Bahwa ketiadaan keterhubungan normatif antara kedua ketentuan
tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat secara hukum dapat
berhenti pada tahap penerimaan administratif tanpa melanggar norma
undang-undang, karena undang-undang tidak mewajibkan adanya
mekanisme yang menghubungkan tahap penerimaan aspirasi dengan
tahap pertimbangan dalam proses legislasi.
10. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara
prinsip kedaulatan rakyat dan mekanisme pelaksanaannya dalam
proses legislasi. Secara konseptual, kondisi ini dapat dipahami sebagai
sovereignty gap, yaitu keadaan ketika prinsip kedaulatan rakyat diakui
secara konstitusional tetapi tidak didukung oleh desain normatif yang
memastikan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan
publik.
11. Bahwa dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, legitimasi
hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal pembentukan
undang-undang, tetapi juga oleh tingkat partisipasi publik dalam proses
tersebut. Ahli teori hukum tata negara Robert Alexy menjelaskan bahwa
legitimasi hukum dalam negara demokratis bersumber dari kombinasi
antara legitimasi prosedural dan legitimasi diskursif, yaitu keterlibatan
publik dalam proses deliberasi hukum.
12. Bahwa dengan tidak adanya kewajiban normatif untuk memberikan
penjelasan mengenai bagaimana aspirasi masyarakat diproses dalam
legislasi, partisipasi publik berpotensi tereduksi menjadi formalitas
administratif, yaitu sekadar penerimaan aspirasi tanpa adanya
kewajiban untuk mempertimbangkan atau menjelaskan tindak lanjutnya.
13. Bahwa dalam perspektif perbandingan konstitusional, kewajiban negara
untuk memfasilitasi partisipasi publik secara bermakna telah diakui
sebagai bagian dari demokrasi partisipatif. Sebagai contoh, Konstitusi
Afrika Selatan Pasal 59 (1) mewajibkan Majelis Nasional untuk
memfasilitasi partisipasi publik dalam proses legislasi.
12
14. Bahwa dalam perkara Doctors for Life International v Speaker of the
National Assembly (CCT 12/05), Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
menyatakan bahwa kegagalan lembaga legislatif untuk memfasilitasi
partisipasi publik secara memadai merupakan pelanggaran terhadap
prinsip demokrasi konstitusional dan dapat mengakibatkan pembatalan
undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi publik yang bermakna.
15. Bahwa standar tersebut menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi
konstitusional modern, partisipasi publik harus dirancang secara
normatif agar efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,
bukan sekadar simbolik.
16. Bahwa dalam konteks perkara a quo, ketiadaan kewajiban normatif
mengenai keterlacakan tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam Pasal
72 huruf g serta tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme tindak
lanjut tersebut dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j menyebabkan partisipasi
publik tidak memiliki jaminan efektivitas dalam proses legislasi.
17. Bahwa oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai kewajiban
konstitusional untuk menjamin adanya proses tindak lanjut aspirasi yang
transparan, terdokumentasi, dan dapat diketahui statusnya secara wajar
oleh masyarakat, serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak
dimaknai sebagai kewajiban untuk mengatur mekanisme tersebut
dalam tata tertib DPR, maka norma a quo bertentangan dengan prinsip
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
karena mereduksi partisipasi publik dalam pembentukan undang-
undang menjadi sekadar penerimaan administratif tanpa jaminan
pertanggungjawaban publik.
B. Bertentangan dengan Hak untuk Memperjuangkan Kepentingan
Kolektif dalam Proses Legislasi
1. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang
untuk memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun
masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan “memperjuangkan”
merupakan istilah aktif yang mengandung makna partisipasi yang
dinamis, deliberatif, dan berorientasi pada proses timbal balik. Hak
13
tersebut tidak berhenti pada tindakan menyampaikan pendapat,
melainkan mencakup keterlibatan dalam arena pembahasan kebijakan
publik sehingga gagasan yang disampaikan masuk dalam ruang
dialektika legislasi.
2. Bahwa
dalam
kerangka
demokrasi
partisipatif
(participatory
democracy), hak kolektif dianggap efektif apabila komunikasi antara
warga negara dan pembentuk undang-undang bersifat dua arah (two-
way engagement), bukan sekadar satu arah (one-way communication).
Partisipasi yang hanya menyediakan saluran penyampaian aspirasi
tanpa keterhubungan dengan forum pembahasan substantif tidak
memenuhi makna perjuangan kolektif sebagaimana dijamin konstitusi.
Dalam konteks ini, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat
direduksi menjadi hak untuk “mengirimkan masukan”, melainkan hak
untuk terlibat dalam proses pembentukan norma yang mengikat
masyarakat.
3. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 menyebut fungsi DPR untuk
“menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”, namun Pasal
234 ayat (3) huruf j hanya menyatakan bahwa tata tertib DPR memuat
ketentuan mengenai “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat”. Konstruksi ini menunjukkan adanya pemisahan antara
frasa “menindaklanjuti” dan pengaturan prosedural dalam tata tertib.
Frasa tindak lanjut hadir sebagai pernyataan fungsi, tetapi tidak
terintegrasi dalam desain prosedural yang mengatur bagaimana aspirasi
masuk ke dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang.
4. Bahwa Peraturan DPR tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 243,
Pasal 244, dan Pasal 245, mengatur mekanisme pemberian masukan
masyarakat dalam penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU,
pengawasan, serta tata cara penyampaian masukan secara lisan
maupun tertulis kepada pimpinan DPR atau alat kelengkapan. Norma
tersebut menguraikan jalur administratif dan distribusi masukan kepada
pimpinan atau komisi. Namun, pengaturan tersebut tetap berfokus pada
aspek penerimaan, penyampaian, dan penentuan forum, tanpa
penghubung normatif yang menjelaskan posisi masukan dalam tahapan
deliberasi atau bagaimana statusnya dapat diketahui secara terstruktur
14
dalam proses legislasi.
5. Dengan demikian, desain normatif antara UU MD3 dan Tata Tertib DPR
membentuk pola
yang
bersifat
prosedural-administratif,
bukan
deliberatif-substantif. Hak untuk memperjuangkan kepentingan kolektif
secara konstitusional mensyaratkan adanya keterhubungan antara
tindakan menyampaikan aspirasi dan proses pembahasan materi
muatan undang-undang. Ketika norma berhenti pada tahap penerimaan
dan distribusi internal tanpa desain yang menghubungkan aspirasi
dengan arena pembahasan, maka perjuangan kolektif rakyat terputus
secara struktural.
6. Bahwa kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk legislative
gatekeeping, yaitu situasi di mana akses masyarakat terhadap ruang
deliberasi legislasi sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal
lembaga tanpa standar keterhubungan yang dapat diketahui secara
wajar. Dalam konstruksi ini, aspirasi dapat berhenti pada tahap
moderasi atau disposisi administratif tanpa adanya kejelasan normatif
mengenai transformasinya menjadi bahan pembahasan. Situasi
tersebut bukan akibat teknis sistem, melainkan konsekuensi logis dari
norma yang memang tidak mengatur keterhubungan tersebut secara
eksplisit.
7. Bahwa secara kausal, rangkaian normatifnya adalah sebagai berikut:
Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya memuat penerimaan dan penyaluran.
Tata Tertib DPR Pasal 243–245 mengatur tata cara penyampaian dan
distribusi tidak terdapat rumusan yang mengintegrasikan tahap
penerimaan dengan tahap pembahasan materi RUU secara terstruktur;
akibatnya aspirasi masyarakat, termasuk yang diajukan secara kolektif
oleh Pemohon, dapat berhenti pada tahap administratif tanpa
pelanggaran terhadap norma yang ada. Dampak faktual berupa status
“Dalam Proses Moderasi” merupakan manifestasi dari konstruksi
tersebut, bukan penyimpangan dari norma.
8. Bahwa
dalam
keadaan
demikian,
hak
kolektif
untuk
“memperjuangkan” kepentingan dalam proses legislasi kehilangan
efektivitasnya karena perjuangan tersebut tidak dijamin masuk ke dalam
15
ruang
deliberasi.
Hak
konstitusional
berubah
menjadi
akses
administratif, bukan partisipasi substantif. Secara filosofis dan
konstitusional, perjuangan kolektif yang berhenti pada loket penerimaan
tanpa keterhubungan deliberatif tidak memenuhi makna Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI 1945.
9. Bahwa oleh karena itu, sepanjang Pasal 72 huruf g tidak dimaknai
sebagai frasa yang mengandung keterhubungan nyata antara aspirasi
dan forum pembahasan legislasi, serta sepanjang Pasal 234 ayat (3)
huruf j tidak dimaknai sebagai dasar pengaturan yang menjamin
keterlacakan posisi aspirasi dalam proses pembentukan undang-
undang,
maka
norma
a
quo
telah
mereduksi
hak
untuk
memperjuangkan kepentingan kolektif menjadi sekadar komunikasi satu
arah, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
1945.
C. Pelanggaran terhadap Hak atas Kepastian Hukum yang Adil dalam
Penggunaan Hak Partisipasi
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Kepastian hukum tersebut mensyaratkan adanya kejelasan norma
mengenai bagaimana suatu hak konstitusional diproses oleh institusi
negara, termasuk dalam penggunaan hak partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan undang-undang.
2. Bahwa dalam konteks pembentukan undang-undang, kepastian hukum
tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma substantif, tetapi juga
dengan kejelasan prosedural mengenai bagaimana aspirasi masyarakat
diproses dalam kegiatan legislasi. Tanpa adanya kejelasan mengenai
tahapan dan mekanisme tindak lanjut aspirasi masyarakat, penggunaan
hak partisipasi publik berpotensi kehilangan kepastian mengenai
bagaimana aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam proses legislasi.
3. Bahwa norma yang diuji dalam perkara a quo terdapat dalam Pasal 72
huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah
16
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang masing-
masing menyatakan:
Pasal 72 huruf g:
“menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.”
Pasal 234 ayat (3) huruf j:
“penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.”
4. Bahwa secara normatif Pasal 72 huruf g memuat fungsi DPR untuk
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa aspirasi
masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian semata, melainkan
seharusnya berlanjut pada tahap pengolahan dan pertimbangan dalam
kegiatan legislasi.
5. Namun demikian, Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya mengatur mengenai
penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa mengatur
mekanisme mengenai bagaimana tindak lanjut aspirasi tersebut
dilakukan, bagaimana aspirasi tersebut diproses dalam tahapan
pembahasan
legislasi,
maupun
bagaimana
masyarakat
dapat
mengetahui status tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan.
6. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak memiliki parameter normatif
mengenai:
a. kapan aspirasi dianggap telah ditindaklanjuti;
b. dalam bentuk apa tindak lanjut dilakukan;
c. apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam proses legislasi; dan
d. apakah masyarakat dapat mengetahui status pengolahan aspirasi
tersebut.
7. Bahwa
ketiadaan
parameter
normatif
tersebut
menyebabkan
ketidakpastian hukum mengenai bagaimana aspirasi masyarakat
diproses dalam mekanisme legislasi, karena undang-undang hanya
menjamin penerimaan aspirasi tanpa memberikan kepastian mengenai
bagaimana aspirasi tersebut ditindaklanjuti dalam kegiatan pembentukan
17
undang-undang.
8. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan norma
(normative disconnection) antara Pasal 72 huruf g yang memuat fungsi
menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan Pasal 234 ayat (3) huruf j yang
hanya
mengatur
penerimaan
serta
penyaluran
aspirasi
tanpa
membangun mekanisme tindak lanjut secara prosedural.
9. Bahwa dalam teori hukum tata negara, norma yang memberikan fungsi
kepada suatu lembaga tanpa menyediakan mekanisme pelaksanaan
yang jelas berpotensi menimbulkan diskresi administratif tanpa
parameter hukum yang dapat diuji akuntabilitasnya. Dalam keadaan
demikian, masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai bagaimana hak
partisipasi yang telah digunakan diproses oleh lembaga negara.
10. Bahwa akibat dari konstruksi norma tersebut, aspirasi masyarakat secara
hukum dapat berhenti pada tahap administratif penerimaan tanpa
melanggar norma undang-undang, karena undang-undang memang
tidak mewajibkan adanya mekanisme yang menghubungkan penerimaan
aspirasi dengan proses pembahasan legislasi.
11. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan penggunaan hak partisipasi
masyarakat dalam proses legislasi tidak memiliki kepastian mengenai
apakah aspirasi yang disampaikan akan diproses, dipertimbangkan, atau
berhenti pada tahap administratif semata.
12. Bahwa oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai kewajiban
untuk menjamin adanya proses tindak lanjut aspirasi yang jelas,
terstruktur, dan dapat diketahui statusnya secara wajar oleh masyarakat,
serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai mencakup
pengaturan mekanisme tersebut dalam tata tertib DPR, maka norma
a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan hak
partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
13. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3)
huruf j UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana
aspirasi masyarakat diproses dan ditindaklanjuti dalam mekanisme
18
pembentukan undang-undang.
D. Bertentangan terhadap Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh
Informasi atas Tindak Lanjut Aspirasi
1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Hak
konstitusional tersebut tidak hanya mencakup kebebasan warga negara
untuk menyampaikan informasi atau aspirasi kepada penyelenggara
negara, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh informasi
mengenai bagaimana aspirasi atau komunikasi tersebut diproses,
dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam mekanisme pengambilan
keputusan publik. Dalam negara demokrasi konstitusional, komunikasi
antara masyarakat dan lembaga legislatif tidak bersifat satu arah,
melainkan merupakan hubungan timbal balik yang mensyaratkan adanya
keterbukaan informasi mengenai proses dan status tindak lanjut aspirasi
yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Bahwa Pasal 72 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa
DPR mempunyai fungsi “menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat”. Namun frasa “menindaklanjuti
aspirasi masyarakat” dalam norma tersebut tidak disertai pengaturan
mengenai mekanisme keterbukaan informasi yang memungkinkan
masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi yang telah disampaikan
diproses dalam tahapan kegiatan DPR, termasuk apakah aspirasi
tersebut dipertimbangkan dalam proses legislasi.
3. Bahwa Pasal 234 ayat (3) huruf j UU a quo hanya mengatur bahwa tata
tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan mengenai penerimaan
pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa memuat
pengaturan mengenai kewajiban penyampaian informasi kepada
masyarakat mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut. Dengan demikian,
pengaturan dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengintegrasikan frasa
“menindaklanjuti aspirasi masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam
19
Pasal 72 huruf g ke dalam mekanisme prosedural yang dapat diketahui
oleh masyarakat.
4. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, undang-undang hanya
menjamin adanya mekanisme penerimaan dan penyaluran aspirasi
masyarakat, tetapi tidak menyediakan pengaturan mengenai bagaimana
masyarakat dapat mengetahui proses atau status tindak lanjut aspirasi
yang telah disampaikan kepada DPR. Kondisi ini berpotensi
menempatkan komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif
pada posisi yang tidak seimbang, karena masyarakat memiliki ruang
untuk menyampaikan aspirasi namun tidak memiliki jaminan normatif
untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana aspirasi tersebut
diproses dalam kegiatan legislasi.
5. Bahwa sistem SIMAS PUU yang dikembangkan Badan Keahlian DPR
RI secara resmi dinyatakan sebagai sarana partisipasi masyarakat
berbasis online system yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif
dalam penyusunan undang-undang. Dalam penjelasan resmi SIMAS
PUU disebutkan bahwa sistem tersebut berfungsi:
a. Menginformasikan kepada publik penyusunan naskah akademik dan
RUU;
b. Menerima masukan masyarakat;
c. Menyampaikan atau menginformasikan hasil pengolahan masukan
serta tindak lanjutnya secara transparan dan akuntabel.
Sumber: https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index
20
6. Bahwa secara faktual, masukan Pemohon yang disampaikan melalui
sistem SIMAS PUU tercatat dengan status “Dalam Proses Moderasi”,
namun status tersebut tidak disertai informasi mengenai tahapan
pengolahan aspirasi, tidak terdapat estimasi waktu penyelesaian, serta
tidak tersedia mekanisme pelacakan yang memungkinkan masyarakat
mengetahui
apakah
masukan
tersebut
telah
diteruskan
atau
dipertimbangkan dalam forum pembahasan legislasi.
7. Bahwa keadaan tersebut bukan semata-mata merupakan persoalan
teknis dalam pengelolaan sistem administrasi, melainkan merupakan
konsekuensi dari konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019,
khususnya Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j. Pasal 234
ayat (3) huruf j hanya memerintahkan pengaturan mengenai penerimaan
dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa mewajibkan adanya
mekanisme keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi
tersebut. Akibatnya, undang-undang tidak membangun parameter
normatif mengenai keterlacakan status aspirasi masyarakat setelah
diterima oleh DPR.
8. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan normatif mengenai keterbukaan
informasi atas tindak lanjut aspirasi masyarakat, hak untuk memperoleh
informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F pada akhirnya berhenti pada
tahap pemberitahuan penerimaan aspirasi semata, tanpa jaminan bagi
masyarakat untuk mengetahui bagaimana aspirasi tersebut diproses
dalam kegiatan legislasi.
9. Bahwa selain melalui SIMAS PUU, Pemohon juga menyampaikan policy
brief akademik kepada Komisi III DPR RI terkait pembahasan beberapa
rancangan undang-undang melalui surat elektronik resmi yang diterima
oleh Sekretariat Komisi III DPR RI. Berdasarkan komunikasi melalui
sambungan telepon pada tanggal 17 November 2025, pihak Sekretariat
Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa surat tersebut telah diterima,
namun belum dibahas dan tidak dapat memberikan informasi mengenai
waktu ataupun status pembahasannya.
21
10. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan pola yang serupa dengan
mekanisme penerimaan aspirasi melalui SIMAS PUU, yaitu bahwa
aspirasi masyarakat dapat diterima secara administratif tetapi tidak
disertai informasi mengenai status atau tindak lanjutnya dalam proses
legislasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan informasi yang
dialami Pemohon bukan semata-mata insiden administratif, melainkan
merupakan konsekuensi dari konstruksi norma Pasal 72 huruf g dan
Pasal 234 ayat (3) huruf j yang tidak mengatur mekanisme komunikasi
dua arah antara masyarakat dan lembaga legislatif mengenai tindak
lanjut aspirasi masyarakat.
11. Bahwa infografis resmi DPR RI mengenai Aspirasi dan Pengaduan
Masyarakat Tahun Sidang 2023–2024 menunjukkan:
a. 3.983 aspirasi diterima melalui surat tertulis;
b. 200 aspirasi melalui website;
c. aspirasi “diteruskan” kepada Alat Kelengkapan Dewan;
d. 2.893 surat berstatus tembusan;
e. 1.097 surat ditujukan kepada komisi/badan.
22
Sumber: https://berkas.dpr.go.id/pengaduanadmin/dokumen/dokumen-
20241021-101751-6386.pdf
Bahwa data tersebut hanya menampilkan jumlah penerimaan dan
distribusi aspirasi, tanpa informasi mengenai:
a. berapa aspirasi dibahas dalam legislasi;
b. berapa memengaruhi substansi undang-undang;
c. berapa ditolak atau dihentikan.
12. Bahwa dominasi data administratif mengenai jumlah aspirasi yang
diterima dan disalurkan tanpa disertai informasi mengenai hasil atau
tindak lanjutnya menunjukkan bahwa fungsi penyaluran aspirasi dalam
Pasal 234 ayat (3) huruf j secara normatif berpotensi menempatkan
aspirasi masyarakat sebatas sebagai data administratif kelembagaan,
bukan sebagai bagian dari proses komunikasi deliberatif dalam
pembentukan undang-undang.
13. Bahwa dalam praktik pelayanan publik modern, setiap komunikasi warga
negara kepada institusi negara pada umumnya disertai dengan
mekanisme
pelacakan
status
yang
memungkinkan
masyarakat
mengetahui perkembangan penanganan laporan atau pengaduannya.
Mekanisme tersebut merupakan bagian dari prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Bahwa dalam konteks penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR
melalui
sistem
SIMAS
PUU,
masyarakat
hanya
memperoleh
pemberitahuan bahwa aspirasi telah diterima, tanpa disertai akses
informasi mengenai hasil pengolahan aspirasi maupun tahapan
pembahasannya dalam kegiatan legislasi. Keadaan ini menunjukkan
bahwa frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam Pasal 72 huruf
g tidak diikuti dengan desain normatif mengenai keterbukaan informasi
tindak lanjut aspirasi masyarakat, karena Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya
mengatur penerimaan dan penyaluran aspirasi tanpa mengatur
kewajiban penyampaian informasi mengenai tindak lanjutnya.
15. Bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, komunikasi antara
masyarakat dan lembaga legislatif tidak hanya mencakup penyampaian
23
aspirasi, tetapi juga mencakup hak masyarakat untuk mengetahui
bagaimana aspirasi tersebut diproses dalam mekanisme pengambilan
keputusan publik. Tanpa adanya mekanisme informasi mengenai tindak
lanjut aspirasi, hubungan komunikasi antara masyarakat dan lembaga
legislatif berpotensi menjadi komunikasi satu arah.
16. Bahwa secara konseptual, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F sekurang-kurangnya
mencakup tiga unsur, yaitu:
a. akses untuk menyampaikan informasi atau aspirasi kepada
penyelenggara negara;
b. akses untuk mengetahui bagaimana informasi atau aspirasi tersebut
diproses oleh penyelenggara negara; dan
c. akses untuk memperoleh informasi mengenai hasil atau tindak lanjut
dari aspirasi yang disampaikan.
17. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 hanya menegaskan fungsi DPR untuk
menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai tindakan institusional,
namun Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengatur mekanisme yang
memungkinkan masyarakat mengetahui realisasi dari tindak lanjut
tersebut. Akibatnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada
DPR, tetapi tidak memiliki jaminan normatif untuk mengetahui bagaimana
aspirasi tersebut diproses dalam kegiatan legislasi.
18. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa undang-undang hanya
menjamin adanya mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat, tetapi
tidak menjamin adanya keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut
aspirasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi antara masyarakat dan
lembaga legislatif berpotensi berhenti pada tahap penerimaan
administratif.
19. Bahwa rangkaian keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan
sebab-akibat antara konstruksi norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234
ayat (3) huruf j UU MD3 dengan tidak adanya jaminan normatif mengenai
keterbukaan informasi atas tindak lanjut aspirasi masyarakat.
24
20. Bahwa sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam
Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai kewajiban untuk menyediakan
informasi mengenai status dan proses tindak lanjut aspirasi masyarakat,
serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai sebagai dasar
pengaturan mekanisme keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut
aspirasi tersebut, maka norma a quo menyebabkan hak warga negara
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai tindak lanjut
aspirasi tidak memiliki perlindungan normatif yang memadai, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945.
E. Hubungan Kausalitas antara Norma dan Kerugian Konstitusional
Pemohon
1. Bahwa Pasal 72 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 memberikan mandat
kepada DPR untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti
aspirasi
masyarakat.
Penggunaan
frasa
“menindaklanjuti” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang
secara normatif mengakui bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti
pada tahap penyampaian aspirasi, melainkan harus berlanjut pada
proses pengolahan dan pertimbangan aspirasi dalam kegiatan
kelembagaan DPR.
2. Bahwa secara sistematis, fungsi tersebut seharusnya memperoleh
bentuk operasional melalui Pasal 234 ayat (3) UU MD3 yang mengatur
materi muatan tata tertib DPR sebagai instrumen prosedural pelaksanaan
fungsi kelembagaan DPR. Namun Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya
mengatur penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat,
tanpa mengintegrasikan unsur “menindaklanjuti aspirasi masyarakat”
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 72 huruf g.
3. Bahwa ketiadaan unsur tindak lanjut dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j
menyebabkan fungsi “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” kehilangan
struktur normatifnya, karena norma yang bersifat fungsi tidak diikuti oleh
norma yang membangun mekanisme prosedural pelaksanaannya.
Akibatnya
tidak
terdapat
desain
hukum
yang
secara
jelas
25
menghubungkan:
a. penerimaan aspirasi masyarakat;
b. pengolahan aspirasi oleh lembaga legislatif;
c. keterhubungan aspirasi dengan proses pembahasan legislasi; dan
d. pemberitahuan status tindak lanjut aspirasi kepada masyarakat.
4. Bahwa kondisi tersebut bukan sekadar kekosongan teknis, melainkan
menunjukkan adanya ketidaksinkronan norma (normative disconnection)
antara norma fungsi dalam Pasal 72 huruf g dan norma prosedural dalam
Pasal 234 ayat (3) huruf j dalam undang-undang yang sama.
5. Bahwa dalam teori hukum tata negara, norma yang memberikan
kewenangan atau fungsi kepada suatu lembaga tanpa menyediakan
mekanisme pelaksanaan yang jelas berpotensi menimbulkan diskresi
administratif yang tidak memiliki parameter hukum yang dapat diuji
akuntabilitasnya.
6. Bahwa akibat konstruksi norma tersebut, frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak memiliki parameter hukum
yang jelas mengenai:
a. kapan aspirasi dianggap telah ditindaklanjuti;
b. dalam bentuk apa tindak lanjut tersebut dilakukan;
c. apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam proses legislasi; dan
d. apakah masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengolahan
aspirasi tersebut.
7. Bahwa karena Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya berhenti pada penerimaan
dan penyaluran aspirasi, maka secara normatif aspirasi masyarakat
dapat berhenti pada tahap administratif tanpa melanggar undang-
undang. Dengan demikian, ketiadaan tindak lanjut aspirasi tidak dapat
dinilai sebagai pelanggaran hukum karena undang-undang memang
tidak membangun mekanisme yang mengatur keterhubungan antara
penerimaan aspirasi dan proses pembahasan legislasi.
8. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa kerugian konstitusional
Pemohon bukan disebabkan oleh tindakan pejabat atau kegagalan
26
sistem administrasi, melainkan bersumber langsung dari konstruksi
norma undang-undang yang tidak membangun mekanisme prosedural
mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat.
9. Bahwa hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian
konstitusional Pemohon terletak pada konstruksi Pasal 72 huruf g yang
memuat frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” tetapi tidak
diintegrasikan secara prosedural dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j yang
hanya mengatur penerimaan dan penyaluran aspirasi. Akibatnya tata
tertib DPR tidak memiliki standar normatif yang memungkinkan
masyarakat
mengetahui
posisi,
perkembangan,
maupun
status
pengolahan aspirasi dalam proses legislasi.
10. Bahwa dalam kondisi demikian, aspirasi Pemohon yang disampaikan
melalui SIMAS PUU maupun melalui policy brief kepada DPR secara
hukum dapat berhenti pada tahap administratif tanpa dapat dinilai
sebagai pelanggaran, karena undang-undang memang tidak membentuk
ruang keterbukaan mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut.
11. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak berkaitan dengan diterima
atau tidaknya substansi aspirasi, melainkan pada hilangnya kepastian
mengenai apakah partisipasi yang telah disampaikan benar-benar
dipertimbangkan dalam proses legislasi, sehingga menunjukkan adanya
hubungan sebab-akibat langsung (causal verband) antara desain norma
a quo dan tertutupnya akses informasi mengenai tindak lanjut aspirasi
masyarakat.
12. Bahwa apabila Pasal 234 ayat (3) huruf j mengintegrasikan unsur
“menindaklanjuti aspirasi masyarakat” sebagaimana dimuat dalam Pasal
72 huruf g, maka tata tertib DPR secara normatif akan membangun
mekanisme tindak lanjut aspirasi yang memungkinkan statusnya
diketahui secara wajar oleh masyarakat.
13. Bahwa oleh karena undang-undang tidak membangun keterhubungan
tersebut, maka ketiadaan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi tidak
dapat dipandang sebagai kegagalan pelaksanaan semata, melainkan
merupakan konsekuensi hukum dari desain norma undang-undang itu
sendiri (legislative design defect).
27
14. Bahwa ketidaksinkronan antara Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3)
huruf j UU MD3 secara langsung menimbulkan pelanggaran hak
konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh:
a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena hak untuk memperjuangkan
kepentingan kolektif dalam proses legislasi tidak memperoleh
keberlanjutan setelah tahap penyampaian aspirasi;
b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak terdapat kepastian
prosedural mengenai bagaimana aspirasi masyarakat diproses dalam
kegiatan legislasi; dan
c. Pasal 28F UUD 1945, karena masyarakat tidak memperoleh informasi
mengenai bagaimana aspirasi yang disampaikan diproses dan
ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif.
15. Bahwa oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi
masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai proses yang
transparan, terukur, dan dapat diketahui statusnya oleh masyarakat,
serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai mencakup
pengaturan mekanisme tindak lanjut aspirasi dalam tata tertib DPR, maka
norma a quo berpotensi menyebabkan aspirasi masyarakat berhenti
pada tahap administratif tanpa keterhubungan dengan proses legislasi.
16. Bahwa secara konstitusional frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat”
sekurang-kurangnya harus dimaknai mencakup:
a. pencatatan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi;
b. pemberitahuan status penanganan aspirasi kepada masyarakat; dan
c. kejelasan apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan, ditunda, atau
tidak digunakan dalam pembentukan undang-undang.
17. Bahwa parameter minimal tersebut diperlukan agar partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang memiliki kepastian
prosedural dan memenuhi standar meaningful participation sebagaimana
telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
18. Bahwa secara sistematik, fungsi tersebut seharusnya memperoleh
bentuk operasional melalui Pasal 234 ayat (3) UU MD3 yang mengatur
28
materi muatan tata tertib DPR sebagai instrumen prosedural
pelaksanaan fungsi kelembagaan. Namun Pasal 234 ayat (3) huruf j
hanya menyebut penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat,
tanpa
mengintegrasikan
frasa
menindaklanjuti
sebagaimana diperintahkan Pasal 72 huruf g.
IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”
dalam Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
bahwa tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap
penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat
memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut
dalam proses legislasi;
3. Menyatakan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pengaturan mengenai penerimaan dan penyaluran aspirasi
masyarakat dalam tata tertib DPR harus menjamin adanya mekanisme yang
29
memungkinkan masyarakat mengetahui secara wajar status tindak lanjut
aspirasi yang telah disampaikan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atas nama:
Bernita Matondang;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Aktif Pemohon, atas nama:
Bernita Matondang;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi:
1. Screenshot/Print Out Email Pertama Pemohon ke Komisi
III DPR RI beserta lampiran Surat Masukan/Kontribusi
Ilmiah (tertanggal 11 November 2025);
2. Screenshot/Print Out Email Kedua (Follow Up) Pemohon
ke DPR RI (tertanggal [28 November 2025];
3. Print Out Surat Permohonan/Masukan Materi Percepatan
Muatan RUU Pemohon ke Komis III DPR RI;
4. Screenshot/Print Out Riwayat Panggilan Telepon dengan
Komisi III DPR RI;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Email Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam
SIMAS PUU DPR RI, atas nama Bernita Matondang terkait
Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, tertanggal
21 Januari 2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
30
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk
menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 72 huruf g dan
Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak
31
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/
PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
32
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut.
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014
yang menyatakan sebagai berikut.
Pasal 72 huruf g UU 17/2014
“DPR bertugas:
g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat; dan”
Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014
“Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang:
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;”
2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-3] berstatus sebagai mahasiswa Program Ilmu Hukum
Universitas Terbuka [vide Bukti P-4], serta pengurus Forum Studi Ilmu Hukum
Universitas Terbuka yang secara akademik memiliki perhatian dan keterlibatan
terhadap perkembangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk berkomunikasi dan
memeroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial;
serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945;
33
4. Bahwa dalam menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma
yang dimohonkan pengujian konstitusional, Pemohon mengemukakan alasan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon secara nyata telah menggunakan hak konstitusionalnya
untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang melalui
mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif, yaitu dengan menyampaikan
policy brief akademik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) khususnya Komisi III DPR RI pada tanggal 11 November 2025
tentang percepatan pembahasan beberapa rancangan undang-undang [vide
Bukti P-5], yaitu perihal: 1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset;
2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; dan
3) Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
b. Bahwa setelah penyampaian policy brief, Pemohon menindaklanjuti dengan
cara menghubungi Komisi III DPR RI melalui sambungan telepon, namun
Pemohon tidak memperoleh penjelasan mengenai status aspirasi tersebut
dan hanya memperoleh jawaban bahwa pihak yang dihubungi “gatau” ihwal
keberadaan atau tindak lanjut masukan yang telah disampaikan. Oleh karena
itu, Pemohon kembali mengirim surat kepada Komisi III DPR RI pada tanggal
28 November 2025 perihal perkembangan serta tindak lanjut dari policy brief
yang telah disampaikan sebelumnya dan tetap tidak memperoleh jawaban
ataupun penjelasan ihwal aspirasi tersebut apakah dipertimbangkan dalam
proses legislasi atau tidak;
c. Bahwa Pemohon juga menyampaikan aspirasi melalui sistem SIMAS PUU
terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan [vide Bukti P-6] dalam
sistem tersebut tercatat dengan status “dalam proses moderasi” yang berarti
masukan telah diterima secara administratif namun tidak terdapat kejelasan
tindak lanjutnya dalam proses legislasi;
d. Bahwa dari uraian pada poin b dan poin c tersebut di atas, Pemohon bukanlah
warga negara dalam posisi abstrak melainkan subjek hukum yang secara
nyata telah menggunakan hak untuk partisipasi dalam proses legislasi melalui
berbagai mekanisme yang tersedia;
e. Bahwa norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 kewajiban DPR menindaklanjuti
34
aspirasi masyarakat, namun norma tersebut tidak memberi parameter atau
ukuran normatif mengenai bentuk, tahapan, serta keterlacakan tindak lanjut
aspirasi masyarakat dimaksud. Sementara itu, Pasal 234 ayat (3) huruf j UU
17/2014 hanya mengatur penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat tanpa memuat kewajiban ihwal tindak lanjut aspirasi tersebut;
f. Bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan tanpa kejelasan perihal tindak
lanjut dalam proses legislasi mengakibatkan kerugian konstitusional, yaitu
berupa tidak adanya kepastian hukum bagaimana aspirasi masyarakat
diproses dalam mekanisme legislasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Tidak terdapat akses informasi memadai status tindak
lanjut aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI Tahun
1945. Selain itu, terabaikannya hak Pemohon memperjuangkan kepentingan
kolektif melalui partisipasi dalam proses legislasi sebagaimana dijamin Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
g. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon potensi dipulihkan
apabila Mahkamah menafsirkan frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat”
menjadi kewajiban tindak lanjut yang transparan, terdokumentasi, dan dapat
ditelusuri statusnya oleh masyarakat dalam proses legislasi.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas,
Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang
berstatus sebagai mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti
P-4] serta pengurus Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang secara
akademik memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap perkembangan proses
pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah menilai bahwa Pemohon
telah dapat menjelaskan ihwal kualifikasinya serta adanya hak konstitusional yang
dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf
j UU 17/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang disebabkan aspirasi dan
pengaduannya berhenti sampai pada tahap penerimaan administratif semata dan
tidak memungkinkan memperoleh penjelasan status penanganan atau tindak lanjut
aspirasi yang telah disampaikan dalam proses legislasi. Dalam hal ini, Pemohon
telah dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 72 huruf g
dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014. Oleh karena itu, apabila permohonan
35
Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional
tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari
terbukti atau tidaknya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 72 huruf g dan Pasal
234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan
dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 memuat fungsi
DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tidak memberikan
parameter normatif ihwal bentuk, tahapan, batasan, maupun mekanisme tindak
lanjut yang harus dilakukan DPR terhadap aspirasi masyarakat. Selanjutnya,
norma Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 hanya mengatur mengenai
penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa mengatur
kewajiban mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut secara transparan dan
keterlacakan status dalam proses legislasi. Dengan itu, frasa “menindaklanjuti
aspirasi masyarakat” dalam norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 tidak memiliki
keterhubungan normatif dengan mekanisme prosedural yang diatur dalam Pasal
234 ayat (3) huruf j UU 17/2014. Dengan kata lain, undang-undang mengakui
kewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tidak menyediakan
desain normatif mengenai bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan;
2. Bahwa menurut Pemohon, sepanjang Pasal 72 huruf g UU 17/2014 tidak
dimaknai sebagai frasa yang mengandung keterhubungan nyata antara aspirasi
dan forum pembahasan legislasi serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak
dimaknai sebagai dasar pengaturan yang menjamin keterlacakan posisi aspirasi
36
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, maka norma a quo
telah mereduksi hak untuk memperjuangkan kepentingan kolektif menjadi hanya
sekadar komunikasi satu arah dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf
j UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum bagaimana aspirasi masyarakat
diproses dan ditindaklanjuti dalam mekanisme pembentukan undang-undang;
4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam
norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 tidak dimaknai sebagai kewajiban untuk
menyediakan informasi ihwal status dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta
sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 tidak dimaknai sebagai dasar
pengaturan mekanisme keterbukaan informasi tindak lanjut aspirasi tersebut,
maka norma a quo menyebabkan hak warga negara untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi ihwal tindak lanjut aspirasi tidak memiliki perlindungan
normatif memadai sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun
1945;
5. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi
masyarakat tidak dapat dipandang sebagai kegagalan pelaksanaan semata
melainkan merupakan konsekuensi hukum dari desain norma undang-undang
itu sendiri (legislative design defect);
Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon
dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
1. Frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam norma
Pasal 72 huruf g UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap
penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat
memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut dalam
proses legislasi”;
2. Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “pengaturan mengenai penerimaan dan penyaluran
37
aspirasi masyarakat dalam tata tertib DPR harus menjamin adanya mekanisme
yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara wajar status tindak lanjut
aspirasi yang telah disampaikan”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 April 2026.
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati secara saksama
permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas
yang harus dijawab Mahkamah pada pokoknya, yaitu norma Pasal 72 huruf g UU
17/2014 yang mengatur fungsi DPR dalam menyerap, menghimpun, menampung,
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tidak mempunyai parameter normatif ihwal
bentuk, tahapan, batasan, maupun mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan
oleh DPR atas aspirasi masyarakat. Berkelindan dengan hal tersebut, norma Pasal
234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 perihal ketentuan minimal dalam tata tertib DPR
tentang penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat namun tidak
mengatur ihwal kewajiban tindak lanjut aspirasi secara transparan dan keterlacakan
statusnya dalam proses legislasi. Sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan tidak
adanya parameter normatif ihwal bentuk, tahapan, batasan, maupun mekanisme
tindak lanjut yang harus dilakukan oleh DPR serta tidak mengatur kewajiban tindak
lanjut aspirasi masyarakat secara transparan dan keterlacakannya dalam proses
legislasi meyebabkan norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU
17/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28F UUD NRI Tahun 1945.
[3.11]
Menimbang bahwa dalil yang mempersoalkan konstitusionalitas norma
Pasal 72 huruf g UU 17/2014 karena menurut Pemohon tidak terdapat parameter
normatif mengenai bentuk, tahapan, batasan, maupun mekanisme terhadap tindak
lanjut yang harus dilakukan oleh DPR terhadap aspirasi masyarakat yang dijamin
38
dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.11.1]
Bahwa norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 yang mengatur fungsi DPR
menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi konstitusional DPR sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan,
“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan”. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam melaksanakan fungsi
konstitusional dimaksud, DPR harus mampu mengejawantahkan prinsip demokrasi
dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dalam
perumusan dan pengawasan kebijakan negara. Berkenaan dengan hal tersebut,
terutama berkaitan dengan pembentukan undang-undang, dikaitkan dengan norma
Pasal 72 huruf g UU 17/2014, dalam menyerap, menghimpun, menampung, serta
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Mahkamah memandang perlu untuk mengutip
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November
2021, antara lain sebagai berikut:
[3.17.8] … yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan
undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga
merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip
kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi
masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27
ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi
warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun
masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang
dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan
keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan
memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang
tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).
Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-
undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang
kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik
terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses
legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii)
membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive
and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya
kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap
lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy
and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v)
meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen
39
dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi
warga
negara
(opportunities
for
citizens)
untuk
mengomunikasikan
kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih
akuntabel dan transparan (accountable and transparent).
Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan
perundang-undangan,
partisipasi
masyarakat
perlu
dilakukan
secara
bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan
keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang
lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama,
hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to
be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok
masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern)
terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang
telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang
lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam
tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan
bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan
presiden.
Selanjutnya, masih berkenaan dengan partisipasi masyarakat, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023 juga mempertegas kembali
perihal partisipasi masyarakat dimaksud, antara lain sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa keterlibatan masyarakat dalam bernegara menjadi penanda
kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Prinsip kedaulatan berada di tangan
rakyat sebagai bentuk demokrasinya negara Indonesia ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut
dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan
peraturan perundang-undangan. Adanya partisipasi masyarakat menjadi
syarat utama dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Konstitusi
Indonesia juga telah menjamin hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, di mana masyarakat diberi kesempatan
untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat dan negara.
[3.10.2] Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus
menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas
dimaksud adalah asas keterbukaan sebagaimana hal tersebut ditegaskan
dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), di mana
terhadap Penjelasan asas dimaksud telah diubah melalui Penjelasan Pasal 5
huruf g UU 13/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
40
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan,
termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang
mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan
informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan
dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar
jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].
[3.10.3] Bahwa jika dicermati secara historis pengaturan mengenai partisipasi
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, telah
ternyata sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
10/2004), namun dengan substansi yang masih sumir. Oleh karena itu,
kemudian diubah dan dilengkapi pengaturannya dengan Pasal 96 UU 12/2011
yang selengkapnya menyatakan:
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020, partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 telah diperluas
menjadi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan,
akses masyarakat terhadap naskah akademik dipermudah, ketersediaan
informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, kegiatan konsultasi publik yang kemudian akan jadi bahan
pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dari
pembentuk undang-undang mengenai hasil pembahasan masukan dari
masyarakat, serta ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan
diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden...;
[3.11.2]
Bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah
tersebut, secara yuridis, keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembentukan
undang-undang tidak hanya didasarkan pada kedua putusan Mahkamah dimaksud
tetapi juga telah diwadahi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
41
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) yang mengatur hak
masyarakat berpartisipasi, baik secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan undang-undang. Masukan
masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui: a) rapat dengar pendapat umum;
b) kunjungan kerja; c) seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d) kegiatan konsultasi
publik lainnya [vide Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022]. Dalam hal ini, forum partisipasi
yang disediakan tersebut dapat dipakai mewujudkan hak untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to
be considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban atas pendapat
yang diberikan (right to be explained) sebagaimana dimaktubkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan kerangka yuridis yang
tersedia, baik yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 maupun termuat dalam Pasal 96 UU 13/2022, dengan alasan perlu
parameter partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sehingga
frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam norma Pasal 72
huruf g UU 17/2014 harus dimaknai “tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh
berhenti pada tahap penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan
masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut
dalam proses legislasi” [vide Petitum Angka 2] dapat dinilai sebagai sesuatu yang
berlebihan. Sebab, pemaknaan norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 yang
dimohonkan
sebagaimana
dalam
Petitum
Angka
2
dimaksud
telah
diserap/diabsorbsi dalam hakikat partisipasi masyarakat yang termaktub dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun termuat dalam
norma Pasal 96 UU 13/2022. Secara hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020 dan norma Pasal 96 UU 13/2022 adalah dasar hukum dan saling
melengkapi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful
participation). Andaipun dalam praktik di DPR terdapat masalah, hal tersebut lebih
merupakan masalah implementasi atau penerapan norma, bukan persoalan
konstitusionalitas norma.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
berkenaan dengan frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”
dalam norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tindak
42
lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan administratif
semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai
status penanganan aspirasi tersebut dalam proses legislasi” adalah dalil yang tidak
berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014
karena tidak mengatur kewajiban mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat secara
transparan dan keterlacakan statusnya dalam proses legislasi sehingga dinilai oleh
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28F UUD NRI Tahun 1945.
Terhadap dalil Pemohon a quo, dalam batas penalaran yang wajar, oleh
karena tindak lanjut aspirasi dimaksud berkelindan dan inheren dengan partisipasi
masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Dalam hal ini, upaya
masyarakat menyampaikan aspirasi tidak berhenti pada penyampaian pendapat,
tetapi juga mencakup kejelasan status tindak lanjut (keterlacakan). Artinya,
keterlacakan (tracking) aspirasi masyarakat telah termaktub dalam hakikat
pengertian hak didengarkan (right to be heard); hak dipertimbangkan (right to be
considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban (right to be
explained) atas pendapat yang diberikan oleh masyarakat. Terlebih, aspirasi
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan
bagian dari salah satu asas yang harus dipenuhi dan menjadi dasar dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal [vide Pasal 5 huruf
g UU 12/2011]. Pada konteks ini, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
seharusnya DPR mengoptimalkan semua alat kelengkapan DPR, terutama fungsi
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dalam menyerap aspirasi masyarakat, misalnya
dengan meningkatkan sistem informasi berbasis web atau aplikasi yang membuka
kemungkinan pelaporan 24 jam, pemantauan status secara real-time, dan
terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat direspons lebih cepat dan akurat.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam konteks
partisipasi masyarakat, karena substansi Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014
berkelindan dengan hakikat norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014, menurut
Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 234 ayat (3)
43
huruf j UU 17/2014, sehingga dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak
beralasan menurut hukum.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 72 huruf g dan norma Pasal 234 ayat (3)
huruf j UU 17/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan
diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian,
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum
untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
44
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Kamis, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 15.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies
Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
45
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak 31 dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 32 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 72 huruf g UU 17/2014 “DPR bertugas: g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan” Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 “Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang: j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] berstatus sebagai mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-4], serta pengurus Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang secara akademik memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap perkembangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk berkomunikasi dan memeroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 33 4. Bahwa dalam menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusional, Pemohon mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon secara nyata telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang melalui mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif, yaitu dengan menyampaikan policy brief akademik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya Komisi III DPR RI pada tanggal 11 November 2025 tentang percepatan pembahasan beberapa rancangan undang-undang [vide Bukti P-5], yaitu perihal: 1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset; 2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; dan 3) Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. b. Bahwa setelah penyampaian policy brief, Pemohon menindaklanjuti dengan cara menghubungi Komisi III DPR RI melalui sambungan telepon, namun Pemohon tidak memperoleh penjelasan mengenai status aspirasi tersebut dan hanya memperoleh jawaban bahwa pihak yang dihubungi “gatau” ihwal keberadaan atau tindak lanjut masukan yang telah disampaikan. Oleh karena itu, Pemohon kembali mengirim surat kepada Komisi III DPR RI pada tanggal 28 November 2025 perihal perkembangan serta tindak lanjut dari policy brief yang telah disampaikan sebelumnya dan tetap tidak memperoleh jawaban ataupun penjelasan ihwal aspirasi tersebut apakah dipertimbangkan dalam proses legislasi atau tidak; c. Bahwa Pemohon juga menyampaikan aspirasi melalui sistem SIMAS PUU terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan [vide Bukti P-6] dalam sistem tersebut tercatat dengan status “dalam proses moderasi” yang berarti masukan telah diterima secara administratif namun tidak terdapat kejelasan tindak lanjutnya dalam proses legislasi; d. Bahwa dari uraian pada poin b dan poin c tersebut di atas, Pemohon bukanlah warga negara dalam posisi abstrak melainkan subjek hukum yang secara nyata telah menggunakan hak untuk partisipasi dalam proses legislasi melalui berbagai mekanisme yang tersedia; e. Bahwa norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 kewajiban DPR menindaklanjuti 34 aspirasi masyarakat, namun norma tersebut tidak memberi parameter atau ukuran normatif mengenai bentuk, tahapan, serta keterlacakan tindak lanjut aspirasi masyarakat dimaksud. Sementara itu, Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/20
