78/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 78/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gili Gede Nomor 23 RT/RW 001/223, Lingkungan Suradadi Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat; sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ernawati Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Perdamaian Nomor 84 RT/RW 003/002 Bara Baraya Timur, Makassar. sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 5 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 83/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 78/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 6 Mei 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 1 Mei 2025 dan diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 4 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..." Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: 3 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..." 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur hak konstitusional, sekaligus hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap 4 konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang- undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU- VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU- XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru, terhadap objek uji materiil. 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon. 5. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: "(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya." serta penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri. 6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P01 dan P02) sebagaimana di maksud dalam pasal 52 Ayat (1) huruf a MK yang hak-hak konstitutionalnya telah di rugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang mengatur: Pasal 11 UU Ayat (2) Nomor 2 Tahun 2002. “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 6 9. Bahwa, para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (him. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU- V/2007 (him. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: "Hak dan /atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 11. Bahwa, para Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan: "...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat perlengkapan negara. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. 12. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. Dilanjutkan dalam Pasal 2 UU a quo, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. JI Ketentuan a 8 quo sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Berlandaskan pada Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka Kapolri memiliki kekuasaan memimpin Polri guna tercapainya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam negara hukum, setiap kekuasaan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk kontrol terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi: "(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya." Sementara penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi: "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya." 13. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak-tidaknya memiliiki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak Konstitusional bagi para Pemohon, yaitu: 1. Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara kontrol hukum terhadap kekuasaan (termasuk mengontrol kekuasaan Kapolri). Menurut penjelasan Pasal 11 ayat 9 (2) UU a quo, berakhirnya masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan pemberhentian Kapolri dari jabatan, maka dapat dipastikan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 sesungguhnya menggunakan pembatasan masa jabatan sebagai salah satu cara untuk melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, dengan tidak terdapat kejelasan mengenai batas masa jabatan Kapolri, maka ketentuan a quo tidak dapat diterapkan atau menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. 2. Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralwat. Pada dasarnya, pengisian jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sekalipun dengan persetujuan DPR, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 jo. Putusan No. 22/PUU- XIII/2015. Berdasarkan hak prerogatif tersebut, maka semestinya Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang sama untuk memberhentikan Kapolri dalam hal kinerja Kapolri bersangkutan dinilai kurang baik, terlebih Kapolri merupakan salah satu jabatan sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Akan tetapi, bila mengacu pada alasan- alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan. 3. Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, setidak-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain: 1) Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Sebuah akibat hukum, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Penjelasan undang-undang yang mengandung norma hukum tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Jelaslah hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena tidak patuh terhadap prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron dan berkorespondensi. 14. Bahwa, persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh para Pemohon pada poin 11 dan/atau poin 12 di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Tidak jelasnya masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) jo. penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun. Pembatasan kekuasaan Kapolri sebagai salah satu kontrol hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam tubuh Polri. Sebagai pimpinan Kepolisian, kekuatan Polri jelas berada di bawah kendali Kapolri, sementara fungsi Polri ialah berisi kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan para Pemohon. Oleh karena hal tersebut fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta 11 pelaksanaan fungsi Polri tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Kapolri, maka para Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri. 15. Bahwa, dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Selanjutnya dalam Pasal 8 UU a quo menyatakan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Hak prerogatif tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan No. 22/PUU-XIII/2015, pada putusan a quo Mahkamah pada intinya berpendapat mengenai pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Kapolri merupakan jabatan strategis setingkat menteri (kabinet) yang bertugas membantu presiden untuk menjalankan pemerintahan, khususnya melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang sudah secara Expresis Verbis, maka seharusnya masa Jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden Republik Indonesia. 12 16. Bahwa, Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., diangkat oleh Presiden Joko Widodo (2019-2024) berdasarkan Keppres No.5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Kemudian, jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 dan pada tanggal yang sama Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029, Maka “Dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka Jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga harusnya telah berakhir. 17. Bahwa, sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto belum dan/atau tidak pernah mengangkat Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai Kapolri yang baru, sehingga Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak memiliki landasan hukum dan /atau Kekosongan Hukum (rechtsvacuum), meskipun secara de facto yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah sebagai seorang Kapolri yang sah. Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon secara spesifik dan aktual yaitu para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan atau keputusan- keputusan yang dilakukan oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sejak tanggal 20 Oktober 2024 - sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarkat serta tugas penegakan hukum secara hukum “harus dianggap tidak sah”. 18. Bahwa, persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 berikutnya yaitu mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Menurut para Pemohon, bila mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 jo. Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka semestinya Presiden dapat memberhentikan seorang Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan, meskipun dengan persetujuan DPR. 13 Meskipun persoalan tersebut menyangkut hak prerogatif Presiden, akan tetapi hal penggunaan hak progratif tersebut sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan para Pemohon, yaitu dalam hal seorang Kapolri dinilai tidak mampu memimpin pelaksanaan fungsi Polri sebagaimana mestinya, maka Preiden harus memihak pada kepentingan masayarakat dengan memilih calon Kapolri yang lebih berkompeten, sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, mengingat terlalu banyaknya Catatan Merah dalam kepemimpinan Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,maka Presiden Republik Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai permasalahan konstitusi yang sejatinya berdasarkan adagium hukum “Salus populi suprema est” keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Bahwa, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon. Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, para Pemohon berharap Presiden Republik Indonesia menggunakan hak prerogatifnya untuk segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum. Akan tetapi para Pemohon mengetahui bahwa paratisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 jo. Putusan Nomor22/PUU-XIIl/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga Pemohon I berpotensi mengalami kerugian hak secara Konstitusional jika Presiden tidak segera mengganti Kapolri dan melantik Kapolri yang baru, Sedangkan dengan Pemohon II yang sudah di rugikan dan di rampas Hak Konsititusinya secara aktual mengharapkan segera adanya pembaharuan dan fungsi Polri. 14 19. Bahwa, persoalan berikutnya mengenai penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum, namun penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata justru mengandung norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi bertentangan “inkonstitusional”. Akan tetapi, tidaklah mungkin para Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal a quo begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula para Pemohon tidaklah mungkin meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal a quo, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Menurut para Pemohon, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut semestinya dirumuskan dalam batang tubuh, tepatnya pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. 20. Bahwa, Pemohon II saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah mengalami kriminalisasi dan di rampas hak konstiusi nya pada saat kepemimpinan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang dimana Pemohon II pada saat memperjuangkan hak konstitusinya karena kakak kandung dari Pemohon II di hilangkan nyawanya oleh kepolisian dari Polda Sulsel. Pemohon II sudah melaporkan kepada Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., akan tetapi Pemohon II tidak di response dan malah di abaikan. (Vide P06-putusan_515_pid.sus_2023_ pn_mks_2) 21. Bahwa, Pemohon II karena tidak di response oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menjadi Korban Kriminalisasi anggota kepolisian dari Polda Sulsel yang melaporkan Pemohon II, adapun yang melaporkan Pemohon II berstatus anggota kepolisian dengan nomor LP Sebagai Berikut: - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1279/X/2022/SPKT POLDA SULSEL, 28 November 2022 Pelapor: Sangkala, S.H “ANGGOTA POLISI POLDA SULSEL” - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1290/XII/2022/SPKT POLDA SULSEL, 01 Desember 2022 Pelapor: Kaharudin “ANGGOTA POLISI POLDA SULSEL” - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1301/XII/2022/SPKT POLDA SULSEL, 04 Desember 2022 Pelapor: Andi mapurampa “POLISI POLDA SULSEL” 22. Bahwa, Pemohon II di tahan dan di penjara di rampas hak konstitusinya karena membuat Tagline “Percuma Lapor Polisi”., Adapun hal tersebut adalah bentuk 15 kritik dan protes yang dilayangkan Pemohon II karena tidak ada tanggapan dari Pimpinan Tertinggi Kepolisian Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Vide P07 - Kriminalisasi Ibu Ernawati) Bahwa, berdasarkan uraian pada poin 21 dan Poin 22, menggambarkan betapa buruknya kepemimpinan Kapolri yang di pimpin oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 23. Bahwa, Berdasarkan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri yang paling buruk selama sejarah terbentuknya Polri, pasca reformasi, Karena banyak kebijakan Kapolri Listyo yang tidak konsisten. Terlebih begitu kasus dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personelnya selama periode Sigit menjabat., “Tetapi personel yang melakukan pelanggaran pidana tidak diproses hukum secara jelas. Kemudian mereka juga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian (Vide P08 - Berita ISSES https://www.suara.com/news/2025/04/29/145706/peneliti- isess-sebut-jenderal-listyo-sigit-kapolri-paling-buruk-sepanjang-sejarah-polri- alasannya) 24. Bahwa, Menurut Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan salah satu problem maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kepolisian karena tidak berjalannya reformasi di kepolisian. Tidak berjalannya reformasi di kepolisian karena lemahnya kepemimpinan di pucuk Polri "Salah satu problem tidak berjalannya reformasi di kepolisian adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya leadership ini ditandai dengan ketidakkonsistenan penegakan aturan, baik UU maupun peraturan organisasi” (Vide P09 - Berita ISSES https://www.liputan6.com/news/read/5974730/isses-soroti-maraknya-kasus- pemerasan-polisi-prabowo-dinilai-perlu-evaluasi 25. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya. 26. Bahwa, Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, tidak mampu memimpin dan membawa kepolisian Republik Indonesia ke arah yang lebih baik, yang banyak 16 menerbitkan keputusan-keputusan, penetepan, perintah jabatan dan kebijakan yang membawa akibat hukum yang dikeluarkan oleh Kapolri yang telah berakhir masa jabatannya akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon II; 27. Bahwa, pada pimpinan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si,, citra Kepolisian dan kepercayaan masyarakat menurun drastis hingga masyarakat lebih mempercayai Petugas Pemadam Kebakaran daripada Kepolisian dan timbulnya Tagline: “PERCUMA LAPOR POLISI”. (Vide P10 - Berita Kriminalisasi #PercumalaporPolisi) 28. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 29. Bahwa, permohonan PARA PEMOHON mengenai uji materiil Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, sehubungan dengan persoalan norma dalam pasal dan penjelasan pasal a quo telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik aktual yaitu tidak ada kepastian hukum mengenai hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri, karena menurut para Pemohon, Kapolri yang saat ini dijabat oleh Listyo Sigit Prabowo adalah tidak sah secara hukum. 30. Bahwa, agar kerugian konstitusional para Pemohon tersebut segera berhenti, mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. III. ALASAN–ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 11 AYAT (2) DAN PENJELASAN PASAL 17 11 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (UU No. 2 Tahun 2002) A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM 1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berthak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil. 6. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan 18 perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang kedudukannya tidak sah. B. PASAL 11 AYAT (2) DAN PENJELASAN PASAL 11 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEJELASAN BATAS MASA JABATAN KAPOLRI. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002; 2. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004, terdapat suatu fakta hukum baru sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyatakan; "Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan.” Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan. 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang 19 bersangkutan;" [Vide: Putusan MK No. 005/PUU-111/2005, him. 37]. Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa, Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya" dan penjelasan pasal a quo sepanjang kalimat "Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Bahwa secara aktual faktanya penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut justru merumuskan norma baru, serta telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dari norma dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2002. 4. Bahwa, permohonan ini diajukan agar rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2001 disesuaikan dengan Putusan Mahkamah 20 Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, serta disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. BERTENTANGAN DENGAN BATU UJI. Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa,para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan di jamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata "Negara" dan "Hukum" yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan- peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 21 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan: 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. 6. Bahwa, Keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam penyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang- undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. Tentang kepastian hukum, Satjipto Raharjo menyatakan, "kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dipisahkan dari rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya para Pemohon. Tentang korelasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, menyatakan: "[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan parat4,ran perundang- undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif 22 paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan." "[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, "kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian." Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak- hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah." 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU- XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Aturan- aturan hukum tersebut berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang 23 ditetapkan lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. 8. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang- undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menimbulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan. 24 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. [Vide: Putusan No. 005/PUU-111/2005, him. 37]. Masih dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-IIl/2005, Mahkamah menyatakan: "Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasanya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keragu- raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;" [Vide: Putusan No. 005/PUU-111/2005, him. 38]. Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 25 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, dalam Putusan No. 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa: "[3.13] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanski hukum tertentu." [Vide: Putusan No. 3/PUU- XIII/2015, him. 88]. 9. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: Pasal 11 ayat (2): "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2): "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Berdasarkan rumusan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002. 10. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan 26 Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak-tidaknya memiliiki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, yaitu: 1. Pertama, Masa Jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah rechtsstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Menurut Sri Soemantri, pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi dalam suatu Negara pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya merupakan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hak yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu. Sedangkan pembatasan berkaitan dengan waktu adalah menyangkut berapa lama waktu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan tersebut. Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi diperlukan karena dalam setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Pusat- pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu, bagaimana pun kecilnya cenderung disalahgunakan. Semakin kuat kekuasaan semakin kuat pula kecenderungan penyalahgunaannya. Ternyata, pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan telah dikenal dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia, antara lain: a. Pasal 7 UUD 1945: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 27 hanya untuk satu kali masa jabatan." b. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan No. 112/PUU-XX/2022: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." c. Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: d. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;" Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, terdapat frasa "...masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir,..." adanya frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa UU a quo menggunakan pembatasan masa jabatan Kapolri sebagai salah satu mekanisme kontrol hukµm terhadap kekuasaan Kapolri. Mahkamah dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 (hlm. 127), menyatakan: "Frasa "berakhir masa jabatannya" selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;" Akan tetapi frasa "masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir" sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak jelas, multi tafsir dan menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Dengan tidak terdapatnya ketentuan yang jelas mengenai kapankah jabatan seorang Kapolri berakhir, maka seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun. Pun bila memperhatikan alasan sah lainnya antara lain karena permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan-alasan tersebut tetap membuka potensi seorang Kapolri menjabat hingga memasuki usia pensiun. Padahal, masa jabatan berarti waktu tertentu dalam jabatan tertentu yang harus jelas kapankah dimulainya dan kapankah berakhirnya. 28 Bila dihubungkan pada jabatan Kapolri saat ini yang dijabat oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., diketahui Kapolri bersangkutan lahir pada tanggal 5 Mei 1969 (berusia 56 tahun kurang 2 (dua) bulan), diangkat sebagai Kapolri dan menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, mengatur: "Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Berdasarkan ketentuan a quo, maka Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., masih dapat menjabat Kapolri selama 2 (dua) tahun lagi sebelum pensiun (Mei 2027). Artinya Listyo Sigit Prabowo dapat menjabat Kapolri selama 6 (enam) tahun. Masa jabatan tersebut bahkan melampauhi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode pemerintahan. Perihal masa jabatan Kapolri tentunya sangat ditentukan oleh kedudukan Kapolri berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian." Sementara berdasarkan Pasal 1 UU a quo menyatakan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Selanjutnya dalam Pasal 8 UU a quo menyatakan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presidennsesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. 29 Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Ketentuan a quo sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan: [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan- jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peran strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukan suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and abalnces sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan;" [vide Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, him. 73-74]. Berdasarkan 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 jo. Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka dapat diperoleh kesimpulan: 1) Kapolri merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. 2) Kapolri merupakan pembantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan, khususnya menyangkut fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3) Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. 30 Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Kapolri setara atau setingkat dengan menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden (vide Pasal 17 UUD 1945). Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan. Namun faktanya, batas masa jabatan Kapolri tersebut seolah-olah tidak berlaku pada Kapolri saat ini yang dijabat oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (2019- 2024) berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021. Padahal, dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga telah berakhir. Sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Presiden periode 2024-2029 sejak tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan Keppres yang mengangkat kembali Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam jabatan Kapolri yang baru sehingga Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak memiliki landasan hukum, meskipun secara de facto yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah- olah sebagai seorang “KAPOLRI YANG SAH”. Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon secara spesifik dan aktual yaitu para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Pofri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan- tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sejak tanggal 20 Oktober 2024 - sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, 31 pelayan masyarkat serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah. 2. Kedua, ada kekosongan hukum (Rechtvacuum) perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan: "(3.15] Menimbang bahwa secara teoretis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh kepada negara baik Raja, Presiden, atau kepala pemerinahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada Lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan. Pada dasarnya, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 jo. Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Hal persetujuan DPR dimaksudkan agar terselenggaranya fungsi pengawasan check and balances. Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD, agar penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara tertentu oleh Presiden untuk masa mendatang sebaiknya dimintakan konfirmasi kepada DPR. Hal ini dimaksudkan agar hak prerogatif tidak dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau menyingkirkan lawan politik bahkan membangun mitra kolusi dalam berbagai hal. Dengan demikian, hal penggunaan hak prerogatif oleh Presiden dalam ha! pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak prerogatif Presiden, sehingga semestinya Presiden dapat memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan bila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab Kapolri sebagaimana mestinya. Hak prerogatif Presiden dalam hal pemberhentian Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan para Pemohon yaitu, dengan hak prerogatif yang dimilikinya Presiden dapat menunjuk 32 Kapolri yang memiliki nilai integritas, kapabilitas, dan leadeship (sic!), serta akseptabilitas, sehingga fungsi Polri dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon. C. SEGUDANG PERMASALAHAN KEPEMIMPINAN KAPOLRI Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., KARENA PEMBERLAKUAN PASAL 11 AYAT (2) DAN PENJELASAN PASAL 11 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 11. Bahwa, Pemohon II Merasakan di Rampas dan dikebiri Konstitusinya pada saat Kapolri yang menjabat adalah Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., hingga di penjarakan dan di tahan kebebasannya karena akibat kriminalisasi secara nyata. (Vide P11 - Berita Kriminalisasi Ibu Ernawati Mencari Keadilan) 12. Bahwa, Menurut Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) “Rapor Merah Kapolri Listyo Sigit di 4 Tahun Kepemimpinannya, Banyak Polisi Terlibat Pidana”, satu contoh kasus yakni kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo, yang melibatkan puluhan personel yang melakukan obstruction of justice. Lalu, penjualan barang bukti narkoba oleh mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa 135 penonton meninggal, kasus pemerasan penonton konser DWP, polisi tembak polisi, polwan bakar suami. (Vide P12 - Rapot Merah Listyo Sigit) 13. Bahwa, selanjutnya penembakan siswa SMA, pembunuhan Darso di Yogyakarta, maupun Muara Kate, Kalteng, tambang ilegal, hingga konsorsium judol 303 yang tak pernah tuntas."Melindungi personel pelaku pidana yang terlibat kejahatan bahkan mempromosikannya, dugaan keterlibatan dalam politik yang memunculkan istilah Parcok alias Partai Coklat," (Vide P12 - Rapot Merah Listyo Sigit) 14. Bahwa, Munculnya tagar “NO VIRAL NO JUSTICE”, “percuma lapor polisi” menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di tangan Listyo Sigit selama 4 tahun ini berbalik arah, dan karena Tagar “percuma lapor polisi”., Membuat Pemohon II di laporkan dan di Penjara oleh Polisi, yang dimana seharusnya Polisi adalah Pelindung dan Pengayom Masyarakat, akan tetapi berbanding terbalik dan hal tersebut terjadi pada saat kepemimpinan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 33 15. Bahwa, Survey Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia pada 10 Februari 2025 sebesar 48,1 %/persen pada saat kepemimpinan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.., Hal ini menunjukan KETIDAKMAMPUAN Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.., memimpin Polri. (Vide P14 - Survey POLRI 2025) 16. Bahwa, Faktanya Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon Berbagai peristiwa hal besar yang mana dimaksud oleh para Pemohon tersebut yang sudah dirangkum: (Vide P13 – Rangkuman Catatan Merah Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.) No. Jenis Peristiwa Waktu Kejadian Sumber 01 Aksi pengeroyokan dua oknum polisi berpangkat AKP inisial YS dan KA yang berdinas di Polres Banyuasin berujung dilaporkan ke Polda Sumsel atas kasus pengeroyokan yang dilakukan bersama istrinya dan rekan sesama anggota polisi. 25 Februari 2025 Kronologi 2 Oknum Perwira Polisi Polres Baniuasin Diduga Aniaia Perempuan Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 WIB) Dilaporkan Aniaia Wanita di Tempat Hiburan Palembang, 2 Oknum Polisi Bantah (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 WIB) 02 Polisi tipu Polisi di Sumut, Menjanjikan lolos sekolah perwira dengan bayar Rp.850 Jt 25 Februari 2025 Polisi Tipu Polisi, Ianjikan Lolos Sekolah Perwira Dengan Baiar Rp. 850 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 WIB) 03 Oknum polisi berpangkat Bripka di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) ditangkap Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) saat pesta sabu 25 Februari 2025 Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek saat Asiik Niabu Bareng Wanita (diakses Pesta Sahu, Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek Propam Polda Sultra (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 WIB) 34 bersama seorang wanita. https://nasional.okezone.com/read/2025/06/02/337/3143985/18-jenderal- bintang-3-polri-tugas-di-luar-struktur-nomor-13-rekan-angkatan-listyo-sigit Bahwa, sejumlah peristiwa-peristiwa melibatkan anggota Kepolisian tersebut merupakan cerminan wajah institusi Polri saat ini yang pada kenyataannya sedang tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat serta tugas penegakan hukum. Berbagai isu mengenai peristiwa- peristiwa yang kian bertambah terus menerus dalam tubuh Polri semestinya menjadi suatu indikator keberhasilan Kapolri dalam memimpin fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta tugas penegakan hukum. Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, para Pemohon berkeinginan untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya dan segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum. Akan tetapi para Pemohon mengetahui bahwa paratisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan.penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 35 jo. Putusan Nomor22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak Konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri. 3. Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, setidak-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain: 1) Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Sebuah akibat hukum, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Oleh karena itu, tidaklah mungkin para Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal a quo begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula para Pemohon 36 tidaklah mungkin meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal a quo, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Sehingga pilihan yang paling konstitusional menurut para Pemohon ialah dengan meminta kepada Mahkamah agar pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dimaknai sesuai dengan petitum para Pemohon, serta menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat. D. PASAL 11 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERUGIKAN HAK – HAK KONSTITUIONAL PARA PEMOHON. 17. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah membuka peluang bagi orang yang “mengaku dan atau menyebut diri” sebagai Kapolri untuk tetap melaksanakan fungsi sebagai Kapolri meskipun jabatannya telah berakhir, karena adanya ketidak kejelasan dan ketidak kepastian masa jabatan Kapolri yang dapat ditafsirkan sesuai kebutuhan penafsir. 18. Bahwa, dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap masa jabatan Kapolri dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 19. Uraian yang sudah di uraikan pemohon tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 20. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 37 adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Berdasarkan rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin … dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang. 21. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap jabatan Kapolri yang sangat terhormat. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 a quo, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan seperti yang terjadi pada Pemohon II; 22. Bahwa, Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; 23. Bahwa, Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut telah merugikan para Pemohon secara aktual, karena: Pemohon I: A. Laporan Pemohon I pada 26 September 2024 tidak ada Tanggapan/ Response dari Kapolri. (Vide P15 – Pengaduan Syamsul Jahidin ke Kapolri). B. Bahwa, Pemohon di rugikan secara actual dan nyata karena pemohon tidak mendapatkan kepastian, dan serta informasi secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum/institusi kepolisian yang tepat nya Bid.Propam Polres Sekadau, Kalimantan Barat. 38 C. Bahwa, Pemohon a/n Syamsul Jahidin membuat laporan pengaduan Masyarakat dengan terkait dugaan menjadi backing Arisan Get oleh Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, yang faktanya bahwa Sdri. Anastasia Megawati (Istri Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047) yang sudah menjadi “TERSANGKA’ penipuan dan penggelapan yang dalam unsur pembuktiannya Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 yang alat buktinya sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian Bid Propam Polda Kalbar. D. Bahwa, Pemohon dalam membuat pengaduannya melampirkan alat bukti lengkap dan secara actual faktanya istri dari Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 yang sudah menjadi tersangka a/n Anastasia Megawati, berdasarkan informasi SP2HP dengan nomor :B/195/IV/HUK.12/2025/Bidpropam per tanggal 16 April 2025, pada pokoknya memberitahukan “mengingat terdapat juga laporan polisi yang sama dengan laporan polisi nomor: LP/3-A/III/K/2025/Provos Tanggal 21 Maret 2025 yang di limpahkan juga ke SiPropam Polres Sekadau”, maka laporan pemohon juga di limpahkan ke SiPropam Polres Sekadau. E. Bahwa, mengingat laporan pengaduan “Pemohon” atas Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, sudah di limpahkan ke SI Propam Polres Sekadau, Pemohon tidak pernah di hubungi, di konfirmasi dan di berikan kelanjutan atas pengaduan Pemohon oleh Bid Propam Polres Sekadau, Pemohon merasa terputusnya informasi dan komunikasi membuat pemohon berpendapat bahwa Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, seolah-olah dilindungi oleh atasannya yang berdampak ketidakpastian hukum terhadap pemohon yang sebagai pelapor/pengadu, karena hingga saat ini oknum-oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 masih berdinas dengan aktif tanpa ada tindakan konkret yang hal ini sangat melukai hati Pemohon selaku masyarakat, hingga menyebabkan dirampas dan dirugikannya konstitusi Pemohon I. F. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon atas Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, di lain hal dan di waktu yang sama juga Pemohon juga melaporkan juga Oknum Polisi a/n Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 Pengaduan terkait 39 “pelanggaran Prosedur Bripka Samsul Bahri anggota Polsek Nanga Taman Polres Sekadau atas dugaan melakukan Advokasi terduga pelaku penipuan dan penggelapan”, dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon, Nomor: Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025 Pertanggal 24 February 2025., dalam hal ini pengaduan/laporan pemohon ditindaklanjuti oleh “Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar” dengan pada pokoknya terdapat Pelanggaran kode Etik yang di lakukan oleh Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 dan Pemohon mendapatkan Informasi secara berkala dari Bid Propam Polda Kalbar, berbeda dan lain hal dengan SiPropam Polres Sekadau yang tidak ada sama sekali informasi dan menghubungi Pemohon, dan Pemohon juga ingin menghubungi SiPropam Polres Sekadau, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan, hal ini sangat melukai hati Pemohon sebagai Masyarakat dan secara tidak langsung merugikan dan di langgarnya secara aktual/nyata konstitusi Pemohon I. Pemohon II: A. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terpidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Karena Tagar “PERCUMA LAPOR POLISI”. B. Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah di Penjara dan di Vonis Hukuman selama 1,5 Tahun. C. Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena pemohon telah bersatus sebagai tersangka tindak pidana/Terpidana yang sedikit-banyaknya menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah. D. Pemohon telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan pada tanggal 23 Maret 2024 pada saat penangkapan/ditangkap oleh Kepolisian yang berjumlah 10 personel lebih, yang menggambarkan Pemohon II yang seolah-olah sebagai penjahat Negara. E. Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena adanya pembatasan yang tidak patut untuk untuk mendapatkan kepastian dan keadilan atas ketidakwajaran meninggal dunia Kakak Kandung Pemohon II yang meninggal 3 jam setelah dibawa atau di tangkap kepolisian. 40 24. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD NRI 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia. 25. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung “cacat” yang dapat ditafsirkan semau- maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang-undang tersebut. 26. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. E. Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 27. Bahwa, Selanjutnya para Pemohon menyampaikan dan/atau mengingatkan ke Mahkamah untuk menilai suatu rancangan undang-undang, berdasarkan rancangan undang-undang Kepolisian tahun 2024, menurut Pasal 11 ayat (2) RUU a quo disebutkan bahwa: "(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya." Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) RUU a quo menyebutkan bahwa: "Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara 41 lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (sumber: https: //berkas.dpr.go.id /akd /dokumen /baleg-RI-20 24072 2- 0803368005.pdf). Bahwa, ternyata rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) rancangan undang-undang Kepolisian. Sehingga, dapat dipastikan bila Mahkamah tidak menilai konstitusionalisme Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka kerugian konstitusional Para Pemohon berpotensi terulang kembali dengan disahkannya rancangan undang-undang Kepolisian yang baru tersebut. 28. Bahwa, persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon tersebut di atas, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. 29. Bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atas ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) adalah tafsir yang menyatakan bahwa masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan masa bakti kabinet, atau jika Kapolri berada di luar kabinet, maka dalam surat pengangkatannya Presiden haruslah mencantumkan secara tegas batas waktu seseorang yang diangkat menjadi Kapolri itu akan memangku jabatannya, selama-lamanya sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. 30. Bahwa, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 31. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak saksi dan korban. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 42 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan permohonan para Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan para Pemohon dengan amar: DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah, antara lain: a. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; b. Diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. Masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, d. permintaan sendiri; e. memasuki usia pensiun; f. berhalangan tetap; g. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. h. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 3. Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan 43 pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya." bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Ernawati; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010; 6. Bukti P-6 : Fotokopi putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kriminalisasi Ibu Ernawati; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita ISEES; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita ISEES; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Kriminalisasi #PercumalaporPolisi; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Kriminalisasi Ibu Ernawati Mencari Keadilan; 44 12. Bukti P-12 : Fotokopi Rapor Merah Listyo Sigit; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Rangkuman Catatan Merah Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Survey Polri 2025; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang, tanggal 22 Mei 2025, hlm. 25 sampai dengan hlm. 44]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2025, pukul 15.34 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui melalui surat elektronik (e-mail) dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 4 Juni 2025. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut pada bagian kewenangan Mahkamah sekalipun Mahkamah berwenang, para Pemohon telah mencampuradukan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah dengan alasan argumentasi yang seharusnya merupakan bagian dari alasan permohonan, yaitu pada angka 2 dan angka 3. 46 Bahwa selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon hanya terfokus pada uraian mengenai pengisian jabatan dan kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), in casu Listyo Sigit Prabowo, serta kasus konkret yang dialami Pemohon II tanpa disertai dengan uraian yang menjelaskan keterkaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, secara umum para Pemohon telah mencampuradukan uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan hal-hal yang seharusnya merupakan bagian dari alasan-alasan permohonan. Bahwa tidak hanya berkenaan dengan uraian kewenangan dan kedudukan hukum di atas, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon sekalipun menyebutkan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan permohonan (posita), tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, alasan-alasan permohonan para Pemohon lebih banyak menguraikan kutipan-kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, dalam alasan-alasan permohonan a quo, para Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon II serta penilaian para Pemohon terhadap kinerja Kapolri yang tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengapa norma yang diuji konstititusionalitasnya, in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan antara yang diuraikan pada bagian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam petitum. Artinya, posita permohonan para 47 Pemohon tidak jelas membangun argumentasi yang memiliki ketersambungan dengan petitum, sehingga posita demikian tidak dapat dikatakan sebagai posita yang jelas. [3.3.4] Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dengan tidak sesuai dan tidak jelasnya uraian alasan-alasan permohonan (posita) pertentangannya dengan dasar pengujian dan ketidaksinkronan dengan petitum para Pemohon, Mahkamah berpendapat fakta hukum demikian menyebabkan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 48 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 49 ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah