78/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 78/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Moch Imam Djauhari Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Alamat : Dusun Krajan, RT 003/RW 001, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2 78/PUU-XXII/2024 pada tanggal 11 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan bahwa bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut: ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu. ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 4 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka sudah semestinya apabila terdapat norma hukum yang tidak berkeadilan dan melanggar konstitusi, untuk diuji kepastiannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana berdasarkan fungsi-fungsi yang dimilikinya tersebut. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap UUD NRI 1945. Secara spesifik, Pemohon akan menguji Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pengujian Pasal a quo akan dilakukan terhadap : Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi : 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 9. Bahwa berdasarkan berbagai uraian diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 6 d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e. Lembaga negara. 3. Kualifikasi Pemohon sebagai Perseorangan • Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3504031810020001. • Bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa, sebagaimana persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5). 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 7 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: • Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” • Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” • Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” • Pasal 28D ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa, sebagaimana persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa 8 yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) (vide Bukti P-4). • Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu alasan diberhentikannya seorang Perangkat Desa. Pemohon merasa sangat sulit untuk menjadi Perangkat Desa dan ikut andil dalam membangun masyarakat di desanya, karena masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama. • Bahwa seharusnya pengelolaan Sumber Daya Aparatur Desa dibuat sekurang-kurangnya mengikuti pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana telah diterapkan di pemerintahan pusat, termasuk dalam hal pengaturan masa pemberhentian pemegang kekuasaan (perangkat desa). • Bahwa yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia dalam konteks Aparatur Desa adalah individu yang bekerja sebagai perangkat desa, yangmana adanya penilaian kinerja secara berkala, dan pengembangan kapasitas aparatur desa. Sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas pelayanan dan Pembangunan di desa. Sebagai contoh, dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN mendapatkan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri karena tidak berkinerja. • Bahwa kondisi dimana masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama, hingga 40 tahun atau sampai berusia 60 tahun membatasi regenerasi perangkat desa. Hal ini telah merugikan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam haknya untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain: 9 • Bahwa Pemohon telah memenuhi Persyaratan Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang berisi: a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernomor 3504031810020001. Lalu, apabila berkaca pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, syarat calon perangkat desa juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 yang berisi: Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; d. mengisi daftar riwayat hidup; e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. berkelakuan baik, jujur dan adil; i. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa. j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah; k. bebas dari NARKOBA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah; l. bersedia tidak merangkap jabatan/kedudukan; 10 m. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa dalam posisi yang lain harus memperoleh izin cuti dari Kepala Desa; n. BPD yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa harus memperoleh izin cuti dari Bupati; o. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. • Bahwa sebagai warga negara yang potensial untuk ikut serta membangun desa. Pemohon telah dirugikan sebab pengadaan perangkat desa menjadi lebih lama karena masa pemberhentian yang juga terlalu lama. • Bahwa Pemohon merupakan bagian dari Angkatan produktif merasa bahwa lamanya masa pemberhentian masa jabatan perangkat desa tersebut menyebabkan terpotongnya generasi produktif, sehingga menyebabkan produktifitas pelayanan desa tidak maksimal. • Kerugian sebagaimana dimaksud potensial berdampak buruk pada produktifitas pelayanan dan Pembangunan di desa, serta kesempatan Pemohon untuk turut serta bergabung sebagai perangkat desa. Sehingga merugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa terdapat kausalitas langsung antara lamanya masa pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam undang- undang atau Perppu yang dimohonkan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Sebagai warga negara yang potensial untuk ikut serta membangun desa, Pemohon memiliki tujuan untuk mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa setelah menyelesaikan pendidikannya. Lamanya pemberhentian mengenai masa jabatan perangkat desa menciptakan kerugian yang potensial sebab pengadaan perangkat desa menjadi lebih lama karena masa pemberhentian yang juga terlalu lama. 11 • Bahwa selain terkait dengan hal tersebut, di desa Pemohon, yakni Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, pendaftaran Perangkat Desa hanya dilakukan ketika ada Perangkat Desa yang berhalangan tetap/meninggal dunia, seperti pembukaan tes Sekretaris Desa Pada Februari 2023 kemarin karena Sekretaris Desa yang lama meninggal dunia. • Bahwa lamanya pemberhentian mengenai masa jabatan perangkat desa bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lamanya masa pemberhentian ini juga menghambat pelaksanaan hak Pemohon untuk memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka lamanya masa pemberhentian yang merugikan Pemohon akan teratasi. Perubahan pasal tentang pemberhentian mengenai masa jabatan perangkat desa akan memberikan kesempatan yang besar bagi Pemohon dan generasi produktif lainnya untuk ikut serta berpartisipasi sebagai perangkat desa dan memaksimalkan produktifitas pelayanan dan Pembangunan di desa. Hal ini akan memastikan bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. • Bahwa dengan adanya perubahan pasal mengenai masa jabatan perangkat desa, Pemohon tidak lagi akan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh masa pengadaaan perangkat desa yang terlalu lama. Hal ini akan melindungi hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, 12 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, pengaturan yang lebih jelas mengenai masa pemberhentian perangkat desa akan mencegah terjadinya kerugian konstitusional di masa mendatang. • Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon juga akan memberikan preseden positif dalam penataan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan melindungi hak konstitusional warga negara lainnya yang memiliki kepentingan serupa dengan Pemohon. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara yang mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pasal yang serupa di masa mendatang. 7. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan diatas, kerugian konstitusional Pemohon merupakan kerugian yang bersifat setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. III. POSITA 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini. 2. Bahwa UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat pada hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 3. Bahwa oleh karenanya, Pemohon merasa Pasal 53 ayat (2) huruf a melanggar hak konstitusional Pemohon karena melanggar rasa keadilan, moral, dan kepastian hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Oleh kerananya, Mahkamah perlu meninjau ulang Konstitusionalitas Pasal a quo. 13 A. Isu Pensiun dan Diberhentikan, Serta Relevansi Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa Dengan Pasal 27C ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. 4. Bahwa Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UU Desa terdiri dari : a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis 5. Bahwa Perangkat Desa sebagimana dimaksud dalam perkara in casu terdiri dari : • Sekretariat Desa: dipimpin oleh Sekretaris Desa (atau biasa dikenal sebagai Carik) dan dibantu oleh Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan • Pelaksana Teknis: Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan • Pelaksana Kewilayahan: Kepala Dusun atau Kasun 6. Bahwa bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi: (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Yang mana merupakan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 berbunyi: (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. 14 (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 7. Bahwa norma Pasal tersebut memuat pemberhentian masa jabatan perangkat desa berdasarkan usia. Apabila syarat menjabat tetap sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, maka masa jabatan perangkat desa tersebut adalah dari usia 20 tahun sampai 60 tahun adalah 40 tahun masa jabatan. 8. Bahwa sebenarnya tidak dijelaskan apakah 60 tahun tersebut usia pensiun atau diberhentikan karena masalah, juga apabila melihat penjelasan Pasal 53 UU Desa juga tertulis “Cukup Jelas”. Namun, perlu diuraikan pengertian Pensiun dan Diberhentikan : • Pensiun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Dalam konteks pekerjaan dan/ atau jabatan, Pensiun adalah selesainya masa tugas seorang pekerja dan/atau pejabat karena mencapai usia tertentu atau setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masa kerja yang cukup atau mencapai usia yang telah ditentukan. • Diberhentikan dalam Wikikamus berasal dari kata berhenti, dengan imbuhan di- dan –kan. Dalam konteks pekerjaan dan/ atau jabatan, diberhentikan merujuk pada situasi di mana seorang pekerja atau pejabat dihentikan dari jabatannya atau pekerjaannya oleh pihak yang berwenang, seperti atasan, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. • Perbedaan dan Persamaan: 1. Alasan: Alasan seseorang pensiun biasanya karena seorang pekerja mencapai usia tertentu (misalnya, 55, 60, atau 65 tahun) atau setelah memenuhi jumlah tahun kerja yang disyaratkan. Sedangkan alasan seseorang diberhentikan biasanya karena keputusan pihak lain, bukan atas keinginan individu yang bersangkutan. Alasan lain yang lebih khusus tentang diberhentikan bisa disebabkan oleh alasan yang sah menurut peraturan atau 15 kebijakan yang berlaku, seperti pelanggaran kode etik, inefisiensi kerja, atau perampingan organisasi. 2. Tunjangan: Pensiun biasanya menerima tunjangan pensiun, yang bisa berupa pembayaran bulanan atau sekali bayar. Sedangkan diberhentikan tidak selalu menerima tunjangan atau pesangon, tergantung pada kondisi pemberhentiannya. 9. Bahwa dengan pengertian dan ciri-ciri tersebut, Pemohon sepakat bahwa pemberhentian masa jabatan dalam konteks Perangkat Desa adalah diberhentikan, karena tidak adanya pesangon, Non-PNS, dan dengan alasan-alasan yang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 53 ayat (2) UU Desa dan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas hal tersebut memengaruhi hak konstitusional masyarakat Indonesia, termasuk Pemohon. Masyarakat tidak bisa memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam haknya untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. Bagi Pemohon, kerugian ini potensial berdampak buruk pada produktifitas pelayanan dan Pembangunan di desa, serta kesempatan Pemohon untuk turut serta bergabung sebagai perangkat desa. Sehingga merugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. 11. Bahwa secara filosofis, semua orang berhak untuk tidak dibatasi dalam mendapatkan pekerjaan guna penghidupan yang layak. Bahkan dalam hal ini pemerintah sudah semestinya membuka akses berbagai kemungkinan bagi warganya untuk dapat bekerja termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai Perangkat Desa. Namun secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas bagi warga negaranya, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 12. Bahwa Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, 16 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Apabila normal Pasal in casu tidak dirubah, tentu saja melanggar hak-hak konstitusional warga negara dengan penjelasan : • Hak Atas Pekerjaan: Jika seseorang menjabat sebagai perangkat desa selama 40 tahun (konteks usia 20 sampai 60 tahun), hal ini dapat menghalangi kesempatan orang lain untuk menduduki jabatan tersebut. Karena posisi perangkat desa terbatas, masa jabatan yang panjang akan membatasi akses warga lainnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa dan mendapatkan pekerjaan di posisi tersebut. Hal ini tentunya akan membuat ketimpangan ditengah warga negara mengingat peluang kerja minim berakibat tingkat pengangguran yang tinggi (data BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024, tingkat pengangguran per-Februari 2024 adalah sebesar 7,2 juta warga dengan total angkatan kerja 149,38 juta warga). • Penghidupan Yang Layak: Prinsip keadilan sosial mengharuskan adanya rotasi atau pembatasan masa jabatan agar lebih banyak warga yang memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghidupi keluarganya melalui jabatan perangkat desa. Ketika satu orang menjabat terlalu lama, keadilan ini terancam, dan hak orang lain untuk mendapatkan penghidupan yang layak bisa terabaikan. Serta Orang lain yang mungkin layak dan siap bekerja di posisi itu tidak memiliki akses karena posisinya telah lama dipegang oleh orang yang sama. 13. Bahwa Penghidupan Yang Layak sebagimana dimaksud dalam Poin 12 diatas adalah besaran gaji yang diterima perangkat desa. Sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Leraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) yang berbunyi : (2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: 17 a. besaran penghasilan tetap kepata Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Il/a; dan c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. 14. Bahwa selain pendapatan tetap, Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah yang apabila menggunakan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari : 1) Tunjangan: Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Kematian, Tunjangan Kinerja, Tunjangan purna Bhakti, danTunjangan Lain-lain yang sah. 2) Tambahan Tunjangan: Pengelolaan Tanah Bengkok 3) Penerimaan Lain Yang Sah: Honorarium Kegiatan, Biaya Perjalanan Dinas, dan Penerimaan Lain yang Sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 15. Bahwa mengingat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 yakni sebesar Rp 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), total Pendapatan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah dari perangkat desa dinilai sangat layak. 16. Bahwa dari beberapa poin tersebut diatas, sudah cukup menjelaskan bahwa Hak Konstitusional pemohon yang berkaitan dengan Pasal 27C ayat (2), 18 Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 telah dirampas. B. Isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 17. Bahwa selain dirampasnya Hak Konstitusional pemohon yang berkaitan dengan Pasal 27C ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945, lamanya masa pemberhentian tersebut juga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dengan setidaknya 3 pola, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagaimana Doktrin dari Lord Acton (1833-1902) "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely" yang dimaknai bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut menciptakan pola korup yang absolut pula. Perlu di ketahui bersama bahwa doktrin Lord Acton tersebut tidak hanya berlaku pada pemerintahan tertinggi, namun juga skala kecil seperti Desa. 18. Bahwa pola korup yang Pertama, yaitu Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan data temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Desa menduduki peringkat pertama dari 8 sektor dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia selama tahun 2022, yakni 155 kasus rasuah dengan 252 tersangka sepanjang 2022. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% total kasus yang ditangani selama 2022. (https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi- di-desa-pada-2022) 19. Bahwa tentu saja kasus korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh 1 orang saja, melainkan beberapa orang. Jikalau hanya kepala desa saja, sudah barang tentu tindak pidana korupsi tidak berjalan lancar mengingat semua tugas dan wewenang kepala desa diketahui dan dibantu oleh perangkat desa. Artinya, kemungkinan besar perangkat desa ikut andil dalam kasus- kasus rasuah di tingkat Desa. Secara rinci, ICW mengatakan bahwa dari jumlah 155 kasus tersebut, 133 kasus berhubungan dengan dana desa dengan kerugian negara mencapai hampir 382 T. Dengan rincian tersebut, tidak mungkin perangkat desa tidak mengetahuinya. 20. Pola korup yang Kedua, yaitu Kolusi. Menurut KBBI, Kolusi adalah kerja sama rahasia yang memiliki maksud tidak terpuji di baliknya, persengkongkolan tersebut terjadi di antara para pengusaha serta pejabat 19 pemerintah. Tindakan Kolusi yang biasa terjadi di ranah Desa adalah suap menyuap, pungli dan pemberian uang pelicin. 21. Bahwa Suap adalah pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya, demikian dikutip dalam buku Delik-Delik Korupsi (2020) karya Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Data dari ICW misalnya, ICW mencatat setidaknya 2,7 T total korupsi yang dihasilkan sektor Desa melalui Suap dan Pungli. (Bukti P-6) 22. Pola yang Ketiga, yaitu Nepotisme. Menurut KBBI, Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Adapun, secara yuridis, definisi nepotisme ditemukan di dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. 23. Bahwa Nepotisme tingkat Desa seringkali terjadi, bahkan sebagian dari kita sudah tidak heran jika Perangkat Desa adalah masih hubungan keluarga dengan Perangkat Desa lainnya, dan tentu saja tindakan Nepotisme dalam pemerintahan desa kemungkinan besar berujung pada Dinasti Politik. Dinasti Politik menurut Dr. Zainal Arifin Mochtar adalah bukan hanya sekedar proses pemilihannya, melainkan proses kandidasinya (dalam https://youtu.be/OkwXsfPCZXs?si=VwiJLSZX6RHH9Frn). Jadi, meskipun pemilihan Perangkat Desa tersebut melalui tes dan seleksi, bukankah hasilnya akan sama jika yang menyeleksi adalah bagian dari keluarganya sendiri? 24. Bahwa untuk membuktikan pendapat di atas, Pemohon merangkum masa jabatan Perangkat Desa di Desa Pemohon, yaitu Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: 20 Dengan keterangan temuan sebagai berikut: 1) Sebanyak 6 Perangkat Desa diberhentikan dan diganti karena meninggal dunia; 2) Sebanyak 4 Perangkat Desa berganti jabatan; 3) Setelah tahun 2010 – sekarang, hanya terdapat 5 Perangkat Desa baru; dan 4) Terdapat 2 Perangkat Desa yang masih memiliki hubungan keluarga 25. Bahwa perlu diketahui, berdasarkan catatan ICW, terdapat setidaknya lima titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan untuk dikorupsi. yaitu 1) Proses perencanaan (adanya elit capture); 2) Proses pelaksanaan (adanya potensi nepotisme dan tidak transparan); 3) Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (adanya potensi mark up, rekayasa dan tidak transparan); 4) Proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (adanya potensi laporan fiktif); 5) Proses monitoring dan evaluasi (hanya bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi). (Laporan Hasil Kajian KPK Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (2015)) 26. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut tentu saja melanggar asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi untuk bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai langkah pemerintah dalam menjalankan prinsip good governance. 21 27. Bahwa di desa Pemohon pula, terdapat ketidakproduktifan yang signifikan di antara perangkat desa dalam melayani masyarakat, di mana hanya satu orang yang benar-benar produktif. Akibatnya, setiap kali masyarakat ingin mengurus sesuatu di desa, mereka harus menunggu kehadiran perangkat desa yang produktif tersebut. Ketika individu ini tidak tersedia, pelayanan terhenti, menyebabkan penundaan yang tidak perlu dan ketidakpastian bagi warga desa dalam memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tidak sehat dan menghambat efektifitas pemerintahan desa. C. Berdasarkan Hal Tersebut Di atas, Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa Bertentangan Dengan UUD NRI 1945 28. Bahwa syarat pemberhentian Perangkat Desa hanya ada 4 sebagaimana Pasal in casu, yaitu: a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b) berhalangan tetap; c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 29. Bahwa maksud syarat pemberhentian selain huruf a adalah sebagai berikut: 1) Berhalangan Tetap: Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah meninggal dunia, sakit permanen yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. 2) Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa: Artinya bahwa Perangkat Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 50 UU Desa, Pasal 2 mengenai Persyaratan Umum dan Khusus Perangkat Desa dan Pasal 3 mengenai Persyaratan Administrasi dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah setempat. 3) Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa: artinya bahwa Perangkat Desa tersebut melanggar larangan-larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UU Desa, dan Peraturan Daerah setempat. 30. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, tidak ada solusi mengatasi adanya akibat dari individu atau Perangkat Desa yang tidak produktif tersebut selain pengaturan ulang mengenai masa pemberhentian jabatan 22 ketiga jenis Perangkat Desa tersebut, yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. 31. Bahwa bilamana hal sebaliknya yang terjadi maka sudah sepatutnya perangkat desa diganti dengan mempertimbangkan usia produktif. 32. Bahwa menurut pendapat Prof. Mr. J. de Louter, seorang ahli tata negara Belanda, dan F. Laceulle, bangunan hukum desa merupakan dasar bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Ini berarti bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia sangat bergantung pada kekuatan desa. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan ulang mengenai pembatasan terkait masa pemberhentian perangkat desa, dengan mempertimbangkan usia produktif. 33. Bahwa dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, kaidah fikih "Dar’ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih" mengajarkan bahwa mencegah kerusakan atau bahaya harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam konteks masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama, potensi dampak negatif seperti tindakan KKN, stagnasi kepemimpinan, resistensi terhadap perubahan lebih besar dibandingkan manfaat keberlanjutan pelayanan, Oleh karena itu, pengaturan ulang mengenai masa pemberhentian perangkat desa perlu diprioritaskan demi menghindari kemudharatan tersebut. 34. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan ulang masa pemberhentian jabatan yang sedemikian rupa tidak akan mengorbankan hak konstitusional orang lain, karena dengan pembatasan tersebut, masih memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik, di mana pergantian pejabat secara berkala diperlukan untuk menghindari stagnasi dan memastikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara dinamis. Utamanya, pemohon dan mahasiswa lain yang memiliki tujuan seperti Pemohon dapat merencanakan masa depannya dengan kepastian hukum. Kerugian ini spesifik karena langsung terkait dengan ketidakjelasan aturan masa jabatan perangkat desa, yang menjadi bidang minat Pemohon dalam pengembangan karirnya. Dalam jangka panjang, hal tersebut tidak pula menghambat Pemohon dalam mencapai cita-citanya dan memanfaatkan pendidikan yang telah ia tempuh, 23 sehingga hak konstitusionalnya untuk memajukan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dapat terpenuhi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti terlampir, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) berbunyi "a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Atau dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Pasal 2 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 24 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Data Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia Tahun 2022 (yang terakhir diperbarui Maret 2023) dari Badan Pusat Statistik (BPS). 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Data Pemetaan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai 21 sektor korupsi dan ekrugian negaranya sepanjang 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 35 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut 25 UU 6/2014, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 26 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014, yang menyatakan sebagai berikut: “(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-3]. 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dirinya memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa sebagaimana dimuat dalam persyaratan pengangkatan perangkat desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 maka terdapat kondisi di mana masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama hingga 40 tahun atau sampai 60 tahun membatasi regenerasi perangkat desa. Ihwal ini, Pemohon menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional dikarenakan sulit untuk menjadi perangkat desa sehingga membatasi diri ikut 27 andil dalam membangun masyarakat di desanya karena masa jabatan perangkat desa yang tidak diatur dengan jelas; 5. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memeroleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum yaitu dalam rangka ikut andil dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa sebagai warga negara yang potensial untuk ikut serta membangun desa, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya karena rekrutmen untuk jabatan perangkat desa menjadi lebih lama karena masa pemberhentian untuk jabatan perangkat desa juga terlalu lama. 7. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari angkatan produktif, sehingga merasa bahwa lamanya pemberhentian masa jabatan perangkat desa menyebabkan terpotongnya generasi produktif, menyebabkan produktifitas pelayanan desa tidak maksimal. kerugian sebagaimana dimaksud potensial berdampak buruk pada produktifitas pelayanan dan pembangunan di desa, serta kesempatan Pemohon untuk turut serta bergabung sebagai perangkat desa. 8. Bahwa masa jabatan perangkat desa bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lamanya pemberhentian masa jabatan ini juga menghambat pelaksanaan hak Pemohon untuk memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, lamanya masa jabatan perangkat desa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), setidaknya dengan tiga pola, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] tersebut di atas, Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Tulungagung [vide Bukti P-3]. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menjelaskan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014. Alasan kerugian dimaksud, karena norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 menghalangi 28 Pemohon untuk menjadi perangkat desa karena norma a quo dengan batasan maksimum usia 60 (enam puluh) tahun menyebabkan Pemohon menunggu terlalu lama untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa. Setelah mencermati secara komprehensif norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan syarat usia, Mahkamah menilai untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa, yang harus dijadikan patokan adalah batas usia minimum. Dalam hal ini, untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa, seorang warga negara harus berusia minimum 20 (dua puluh) tahun sampai berusia maksimum 42 (empat puluh dua) tahun. Batasan tersebut dinyatakan dalam norma Pasal 50 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024). Artinya, dengan merujuk kepada batas usia minimum tersebut, Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk menjadi perangkat desa. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak tergambar secara jelas dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014. Andaipun benar Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional, quod non, dengan menyatakan norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah justru akan berakibat pada kerugian hak konstitusional Pemohon karena tidak adanya atau hilangnya kepastian hukum batas usia maksimum untuk menjadi perangkat desa. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. 29 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. 30 Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait