78/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 78/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Buruh, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Presiden Alamat : Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, RT 01/RW 02 Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur 2. Nama : Ferri Nuzarli Warga Negara : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, RT 01/RW 02 Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2022, memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H.; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Agus Supriyadi, S.H., M.H.; Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.; Damar Panca Mulia; James Simanjuntak, S.H., M.H.; Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.; M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Sucipto, S.H., M.H.; Hasan, S.T., S.H.; Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn.; Hechrin Purba, S.H., M.H.; Galih Wawan Haryantho, S.Pd., S.H.; Muhammad Jamsari, S.H.; dan Sopiyudin Sidik, S.H., adalah Kuasa Hukum/Advokat, beralamat di Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, Nomor 11, RT 01/RW 02, 2 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama- sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 25 Juli 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Agustus 2022 dengan Nomor 78/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 13 September 2022, dan diterima Mahkamah pada 13 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 3 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) (selanjutnya disebut “UU P3”) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 4 5. Bahwa objectum litis permohonan Pemohon adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “…Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) sepanjang frasa “... wajib berkonsultasi dengan DPR…” UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa khusus ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 berbunyi sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU MK dinyatakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam praktiknya, putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu berupa ketiga jenis amar sebagaimana dimaksud. Sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal atau frasa dalam suatu pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Dalam perkara yang demikian, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyatakan sebuah bagian frasa atau pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the 5 sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum; 8. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil UU terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Pemohon telah menyebutkan dan menguraikan secara tegas dan jelas bahwa objectum litis permohonan a quo adalah pengujian materiil UU Pemilu in casu ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 Huruf f sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) terhadap UUD 1945, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon; 9. Bahwa selengkapnya pasal-pasal dalam UU Pemilu yang Pemohon uji materi beserta batu ujinya dapat dilihat sebagai berikut: NO. PASAL YANG DIUJI BUNYI PASAL LENGKAP BATU UJI 1 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 2 Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “…Penduduk pada setiap kabupaten/kota” Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: ………. f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 6 jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; ……………….. 3 Pasal 75 ayat (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 4 Pasal 145 ayat (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 5 Pasal 161 ayat (2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 11. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 7 1945”; 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PARTAI POLITIK 13. Bahwa dalam permohonan a quo Partai Buruh memiliki kedududukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, baik dari sisi kualifikasi subyek hukum maupun dari sisi kerugian konstitusional yang dialami atau potensial terjadi akibat keberadaan pasal dalam UU Pemilu yang dimintakan pengujian; 14. Bahwa terhadap subjek badan hukum pubik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006, hlm. 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan 8 yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 15. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006, hlm. 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 16. Bahwa Pemohon (Partai Buruh) adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [bukti P-3]; 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka Pemohon (Partai Buruh) tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang 9 berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 in casu pengujian materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945, karena Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemilu; 18. Bahwa dalam mengajukan permohonan a quo Pemohon (Partai Buruh) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) Partai Buruh”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [bukti P-4]; 19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai Buruh [vide bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan keluar organisasi Partai Buruh; 20. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [vide bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar; 21. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh, maka dalam permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan pengujian materiil a quo; 10 22. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam permohonan a quo Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil dalam perkara a quo. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 23. Bahwa pada pokoknya Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya; 24. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan dan keberlakuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu, karena Partai Buruh merupakan partai politik yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan telah telah mengikuti tahapan Pemilu 2024 in casu Tahap Pendaftaran. Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 669/PL.01.1.-SD/05/2022, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 31 Agustus 2022 [bukti P-7] dan Berita Acara Nomor 164/PL.01..1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 15 Agustus 2022 [bukti P-8] dinyatakan bahwa Pemohon in casu Partai Buruh termasuk sebagai salah satu dari 24 (dua puluh empat) partai politik yang diterima pendaftarannya. Atas dasar itu dapat dipastikan Pemohon akan bersentuhan dan terikat secara langsung dengan segala aturan yang diatur dalam UU Pemilu, tidak terkecuali ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “…Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) a quo; 11 Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945; 25. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon (Partai Buruh) merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoritis, badan hukum (rechtspersoon/legal person) tergolong subjek hukum (legal subject) sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan- hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai persona ficta atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain badan hukum dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang; b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Bahwa selanjutnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”; d. Bahwa oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum in casu Pemohon (Partai Buruh). Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Tersebut oleh Pemohon Dianggap Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian; 26. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 dengan alasan sebagai berikut: 12 a. Bahwa eksistensi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut: Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. jelas dan terang telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sepanjang berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; b. Bahwa merujuk Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) klasifikasi atau golongan/varian partai politik yaitu sebagai berikut: (1) Partai Peserta Pemilu tahun 2019 yang lolos Parliamentary Treshold dan memiliki wakil di DPR RI dan tentunya DPRD baik itu tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota [dalam permohonan ini selanjutnya disebut “Partai Parlemen”]; (2) Partai Peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Treshold baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinisi, Kabupaten, dan/atau Kota maupun yang tidak [dalam permohonan ini selanjutnya disebut “Partai Non-Parlemen”]; (3) Partai yang “sama sekali baru” dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Partai yang dalam bahasa Mahkamah ini “sama sekali baru” menurut Pemohon juga masih menimbulkan ketidakpastian, karena ada partai yang benar-benar baru dalam artian badan hukumnya baru, tetapi ada juga partai yang sebenarnya badan hukumnya sudah lama tetapi baru mendaftar sebagai peserta pemilu seperti Pemohon [dalam permohonan ini selanjutnya disebut “Partai Non-Peserta Pemilu 2019”]; 13 c. Bahwa atas dasar adanya klasifikasi a quo, Mahkamah Konstitusi juga membedakan perlakuan terhadap masing-masing partai dalam proses verifikasi untuk bisa menjadi peserta pemilu sebagai berikut: Tabel. 1 Ketentuan Verifikasi Parpol Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 No. Klasifikasi Parpol Ketentuan Verifikasi 1 Varian Pertama, Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019. Hanya Verifikasi Administratif 2 Varian Kedua, Parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold Pemilu 2019, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Verifikasi Administrasi dan Faktual 3 Varian Ketiga, Parpol baru dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Verifikasi Administrasi dan Faktual d. Bahwa dalam konteks pembagian varian partai a quo, maka Pemohon termasuk golongan yang ketiga yaitu “Parpol baru” dan belum pernah mengikuti pemilihan umum [Partai Non-Peserta Pemilu 2019]. Oleh karena itu, merujuk kepada ketentuan a quo bagi Pemohon berlaku ketentuan wajib mengikuti kembali verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 27. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” UU Pemilu, sebab frasa a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir atau multi- interpretasi. Frasa tersebut bisa hanya ditafsirkan bahwa penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). Padahal sebenarnya terdapat juga penduduk yang berdomisili di satu 14 Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan KTP-el atau KK karena alasan tertentu misalnya karena pekerjaan. Dalam konteks ini, Pemohon memiliki banyak anggota yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP-el atau KK, sehingga sangat dirugikan hak konstitusionalnya khususnya hak untuk berserikat dan berkumpul menjadi anggota suatu partai politik, karena bisa saja dianggap tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik akibat perbedaan domisili dengan alamat pada KTP-el atau KK. Sesuai AD/ART sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon wajib memperjuangkan hak anggotanya baik secara individual maupun secara kolektif; 28. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu, sebab pasal-pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir atau multi-interpretasi. Sejumlah pasal tersebut masih bisa ditafsirkan bahwa keputusan hasil konsultasi dengan DPR bersifat mengikat kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Apabila itu terjadi, maka jelas merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi Pemohon karena DPR sesungguhnya merupakan representasi dari partai politik yang juga bisa menjadi peserta pemilu. Hal itu jelas sulit untuk menciptakan Level Playing Field, sebab partai- partai politik yang memiliki representasi di DPR pasti akan melakukan intervensi untuk melahirkan aturan main pemilu yang menguntungkan partai politiknya. Selain itu ketiadaan kejelasan mengenai forum konsultasi dimaksud bisa menyebabkan konsultasi dimaksud diadakan dalam forum yang tidak resmi atau tidak formal. Hal ini tentu berpotensi menjadikan konsultasi dimaksud liar dan rawan disusupi kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu; 29. Bahwa Pemohon memang bukanlah subyek hukum yang disebut secara langsung dalam Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu, akan tetapi produk hukum yang nantinya dihasilkan oleh penyelenggara pemilu in casu KPU, Bawaslu, dan DKPP tentu akan mengikat Pemohon selaku calon peserta pemilu ataupun nantinya selaku peserta pemilu, sehingga Pemohon sangat berkepentingan memastikan agar produk hukum dari ketiga lembaga tersebut terbebas dari kepentingan politik pragmatis partai-partai politik yang memiliki wakil di DPR, sebab apabila itu 15 tidak terjadi, maka tentu Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya. Atas dasar itu salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memastikan bahwa hasil konsultasi dengan DPR tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu; Kerugian Konstitusional Tersebut Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi; 30. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 dengan alasan sebagai berikut: a. Pertama, dari sisi subyek sebagai peserta pemilu, pembedaan ketiga varian partai politik sebagaimana dimaksud dalam putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020, jelas melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “keadilan” sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Perlu ditegaskan sejatinya kedudukan hukum ketiga varian partai politik dalam kepesertaan pemilu serentak 2024 adalah sama, yaitu sama-sama sebagai calon peserta pemilu. Sebab, secara hukum tidak ada jaminan yang benar-benar pasti ketiga varian partai politik tersebut lolos menjadi peserta pemilu serentak 2024. Walaupun parpol varian pertama telah memiliki kursi atau wakil di parlemen tidak menjadikannya otomatis menjadi peserta pemilu. Apalagi dalam logika pemilu serentak, sesungguhnya hasil pemilu serentak tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepesertaan pemilu serentak berikutnya, karena sudah tidak bernilai secara hukum. Seluruh status hukum yang dimiliki atau melekat pada partai politik paserta pemilu serentak sebelumnya dengan sendirinya hilang pasca selesainya penyelenggaraan pemilu serentak itu sendiri. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu. Sebab, verifikasi 16 parpol sesungguhnya terkait syarat kepesertaan pemilu dan tidak terkait hasil pemilu. Oleh karena itu, membedakan ketiga varian didasarkan variabel hasil pemilu merupakan ketentuan yang tidak mencerminkan bahkan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c. Kedua, dari sisi tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi, pembedaan ketentuan verifikasi antara partai yang masuk kategori varian pertama yang hanya diwajibkan lulus verifikasi administrasi, sementara partai yang masuk kategori varian kedua dan ketiga diwajibkan lulus verifikasi administrasi dan faktual jelas melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “keadilan” sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d. Perlu ditegaskan pembedaan perlakuan (unequal treatment) terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi terhadap subyek hukum yang sama in casu sama-sama calon peserta pemilu serantak 2024 merupakan ketentuan yang tidak mencerrminkan bahkan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 31. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” UU Pemilu karena Pemohon merupakan calon peserta pemilu yang memiliki banyak anggota dari kalangan pekerja atau buruh. Faktanya para anggota Pemohon yang merupakan pekerja atau buruh tersebut berdomisili tidak sesuai dengan KTP- el atau KK yang dimiliki karena harus menyesuaikan dengan tempat kerja. Berdasarkan fakta tersebut, maka jelas kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual; 32. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu karena Partai Buruh merupakan partai politik yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan menjadi salah satu partai politik yang telah dinyatakan diterima pendaftarannya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 [vide bukti P-7 17 dan bukti P-8], produk hukum yang nantinya dihasilkan oleh penyelenggara pemilu in casu KPU, Bawaslu, dan DKPP tentu akan mengikat Pemohon selaku calon peserta pemilu ataupun nantinya selaku peserta pemilu, sehingga Pemohon sangat berkepentingan memastikan agar produk hukum dari ketiga lembaga tersebut terbebas dari kepentingan politik pragmatis partai-partai politik yang memiliki wakil di DPR, sebab apabila itu tidak terjadi, maka tentu Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya. Atas dasar itu salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memastikan bahwa hasil konsultasi dengan DPR tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, jelas kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam konteks ini sudah bersifat spesifik dan aktual; Adanya Hubungan Sebab-Akibat Antara Kerugian Dimaksud dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian; 33. Bahwa dengan adanya kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar sebagaimana dikemukakan di atas, secara mutatis mutandis juga menyebakan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu. Sebab apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan atau dimaknai sebagaimana petitum Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional Seperti Yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi; 34. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo sesuai dengan petitum yang dimohonkan Pemohon, maka jelas kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Apabila ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- 18 XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 dimaknai kembali menjadi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi oleh KPU” sesuai dengan petitum Pemohon, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan verifikasi partai politik dalam pemilu, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terjadi lagi; b. Apabila frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” sesuai dengan petitum Pemohon, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum yang adil dan akan memberikan jaminan bagi terwujudnya hak untuk berserikat dan berkumpul, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tidak terjadi lagi; c. Apabila ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu dimaknai “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat” sesuai dengan petitum Pemohon, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam perumusan aturan main pemilu, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terjadi lagi; d. Apabila ketentuan Pasal 145 ayat (4) UU Pemilu dimaknai “Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat” sesuai dengan petitum Pemohon, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam perumusan aturan main pemilu, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terjadi lagi; 19 e. Apabila ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu dimaknai “Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat” sesuai dengan petitum Pemohon, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam perumusan aturan main pemilu, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terjadi lagi. 35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas dan terang Pemohon mengalami kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian materiil a quo. C. POKOK PERMOHONAN PASAL-PASAL UU PEMILU YANG DIUJI DAN BATU UJI YANG DIGUNAKAN NO PASAL YANG DIUJI BUNYI PASAL LENGKAP BATU UJI 1 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 2 Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “…Penduduk pada setiap kabupaten/kota” Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: ………. f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 • Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 20 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; ……………….. 3 Pasal 75 ayat (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 4 Pasal 145 ayat (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 5 Pasal 161 ayat (2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. • Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 KHUSUS PENGUJIAN MATERIIL PASAL 173 AYAT (1) UU PEMILU SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 55/PUU-XVIII/2020 TERTANGGAL 4 MEI 2021 TELAH MEMENUHI KRITERIA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 60 AYAT (2) UU MK Jo. PASAL 78 AYAT (2) PMK NO. 2/2021: TIDAK “NEBIS IN IDEM” 36. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan lebih jauh dalil-dalil permohonan dalam pengujian meteriil a quo, Pemohon menyadari bahwa memang sebelumnya telah ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagai objectum litis-nya yaitu: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; dan (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XII/2021; dan (5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU- XX/2022; 37. Bahwa dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dijadikan Pemohon sebagai batu uji adalah ketentuan sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 21 • Pasal 28 ayat (1) UUD 1945; • Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; • Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; dan • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dalam perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 batu uji yang digunakan Pemohon adalah sebagai berikut: • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; • Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Dalam perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 batu uji yang digunakan Pemohon hanya satu pasal, yaitu ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Dalam perkara Nomor 48/PUU-XII/2021 batu uji yang digunakan Pemohon adalah sebagai berikut: • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; • Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; 38. Berdasarkan uraian di atas, maka pengujian materiil dalam perkara a quo tentunya berbeda sehingga tidak berlaku asas “nebis in idem” dengan alasan sebagai berikut: a. Batu uji yang digunakan dalam permohonan a quo berbeda dengan dua perkara sebelumnya in casu perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan No. 55/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan a quo, batu uji yang digunakan ada 3 (tiga) pasal yang sama sekali belum dijadikan batu uji dalam dua perkara tersebut, yaitu sebagai berikut: • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; • Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. b. Argumentasi dan dalil konstitusional yang dibangun dalam permohonan a quo juga jelas berbeda dengan perkara sebelumnya sebagaimana selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini; 22 Dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2/2021 sehingga dapat diperiksa dan diadilik kembali oleh Mahkamah Konstitusi; 39. Bahwa selain itu, secara doktriner dalam perspektif toetsingrecht (hak uji materiil) dan wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam batas tertentu sesungguhnya dapat dikatakan sebagai norma hukum positif baru. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai “negative legislator” sebagai berikut: “a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislator” [Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 268]; 40. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, hal tersebut disebabkan adanya kaitan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan fungsi legislasi (perundang-undangan). Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat memengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Masih tetap merujuk pendapat Hans Kelsen, H.M. Laica Marzuki menegaskan, tatkala Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “negative legislator”, maka parlemen yang memproduk undang- undang dinamakan positive legislator [H.M. Laica Marzuki, Membangun Undang-Undang Yang Ideal, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, (Juni 2007), hlm. 6]. Hal ini sejalan dengan pendapat Vicky C. Jackson dan Mark Tushnet dalam Comparative Constitutional Law yang mengatakan ketika Hakim Konstitusi (constitutional judges) melakukan review terhadap hasil proses legislasi, proses pengambilan keputusannya lebih dekat ke proses pengambilan keputusan lembaga legislatif (Saldi Isra, “Negative Legislator”, dalam https://www.saldiisra.web.id/index.php/21makalah/makalah1/302- negative-leg islator.html, tahun 2019); 41. Bahwa masih dalam kaitan itu, Saldi Isra mengatakan sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (negative legislator), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara (erga omnes). Oleh karenanya semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan 23 dalam memperlakukan hak dan kewenangannya [Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014, hlm. 8-9]; 42. Bahwa merujuk kepada sejumlah doktrin hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam batas penalaran yang wajar dapat dikatakan ketika Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan No. 55/PUU-XVIII/2020, maka pada saat itu pula telah lahir penafsiran yang menjadi norma hukum positif baru bagi ketentuan verifikasi partai politik yaitu sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian dalam pengujian a quo sesungguhnya bukan lagi norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menjadi obyek tetapi norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021; 43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat Pemohon tegaskan dan sekaligus simpulkan permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2021. URAIAN DALIL-DALIL DAN ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL DALAM POKOK PERMOHONAN C.1. PASAL 173 AYAT (1) UU PEMILU SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 55/PUU- XVIII/2020 TERTANGGAL 4 MEI 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945 I. Ketentuan Verifikasi Partai Politik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 173 24 ayat (1) UU Pemilu Sebagaimana Telah Dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Tertanggal 4 Mei 2021 Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Sebagaimana Diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 44. Bahwa di era demokrasi perwakilan (representative democracy), perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang paling hakiki adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu itu dilaksanakan oleh warga negara bisa dalam dua posisi, yaitu: pertama, posisi warga negara sebagai pemilih (hak pilih pasif), kedua, bisa juga dalam posisi warga negara sebagai pihak yang dipilih (hak pilih aktif). Dalam posisi kedua ini warga negara diposisikan sebagai peserta pemilu. Dalam pemilu legislatif khususnya pemilihan anggota DPR RI, warga negara yang berkumpul membentuk suatu partai politik inilah yang menjadi pesertanya; 45. Bahwa dalam konteks itu, maka negara tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional partai politik dalam penyelenggaran pemilu, karena hal itu akan berakibat pada terlanggarnya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Peran penting partai politik di dalam pemilu tidak bisa dipungkiri. Keikutsertaan partai politik dalam pemilu merupakan suatu keniscayaan bagi berlangsungnya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tanpa adanya partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu, tidak akan ada pula calon wakil-wakil yang diusung yang akan dipilih oleh konstituen. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar bisa dikatakan jika tidak ada calon-calon yang diusung oleh partai politik, maka pemilu tidak akan berjalan; 46. Bahwa jika dikaitkan dengan verifikasi partai politik, sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik yang melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik yaitu antara lain dengan diharuskannya verifikasi. Partai politik yang telah mengikuti pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. Hal ini 25 menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemilu; 47. Bahwa Pemohon memahami verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia sebagaimana Pemohon sampaikan di awal. Namun demikian perlu ditegaskan ketentuan verifikasi tentunya tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional partai politik; 48. Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pasca amendemen UUD 1945, terjadi pergesaran paradigmatik dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Sebelum amemdemen UUD 1945 ketentuan Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sementara setelah amendemen UUD 1945 ketentuan Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 49. Bahwa konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah terjadinya peralihan dari “demokrasi institusional” menjadi “demokrasi konstitusional”. Atas dasar itu pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa lagi diserahkan kepada subyektivitas institusi tertentu melainkan wajib dijalankan atas dasar konstitusi. Dengan demikian sebagai manifestasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka pelaksanaan pemilu yang salah satu tahapannya adalah pendaftaran dan verifikasi juga harus bisa mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi bukan justru melanggar prinsip-prinsip konstitusi; 50. Bahwa dalam konteks ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 yang diuji materiil a quo, terlihat jelas terdapat setidaknya dua prinsip konstitusi yang dilanggar, yaitu: pertama, pinsip keadilan pemilu dan kedua, prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut secara lebih komprehensif akan dijelaskan dalam uraian berikutnya. Pelanggaran prinsip- prinsip konstitusi sebagaimana dimaksud secara mutatis mutandis 26 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang telah mengamatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD). II. Ketentuan Verifikasi Partai Politik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu Sebagaimana Telah Dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Tertanggal 4 Mei 2021 Bertentangan Dengan Prinsip “Keadilan Dalam Pemilu”, Prinsip “Kepastian Hukum yang Adil”, dan Bertentangan Dengan “Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia” Sebagaimana Diamanatkan Pasal 22E ayat (1), Pasal 2D ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD 1945 51. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki (melekat) hak asasi manusia (HAM), yang dengan demikian negara bertanggung jawab untuk melindungi (to protect), memajukan (to promote), memenuhi (to fulfill), menghormatinya (to respect) sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 52. Bahwa secara konstitusional, ketentuan mengenai HAM tersebut jika ditinjau dari perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Dengan demikian, negara bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] termasuk hak-hak warga negara baik secara individual maupun secara kolektif yang tegabung dalam partai politik dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui keikutsertaan dalam pemilu; 53. Bahwa selain itu, satu hal yang penting dan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah mewujudkan kontestasi politik yang berkeadilan (Eletoral Justice) sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Secara konseptual Electoral Justice System (selanjutnya disebut sebagai “EJS”) merupakan sebuah konsep yang berbicara mengenai dua hal yaitu: pertama, kepastian bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (Konstitusi, undang- 27 undang, hukum internasional, dan lain sebagainya). Kedua, perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam pemilu, termasuk di dalamnya memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang merasa terlanggar haknya untuk dapat mengajukan keberatan (complaint) dan memprosesnya secara hukum [Jesus Orozco-Henriquez (Lead Author), Electoral Justice: The International IDEA Handbook, (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm. 1]; 54. Bahwa lebih lanjut indikator-indikator dari EJS antara lain [Jesus Orozco- Henriquez (Lead Author), Electoral Justice: The International IDEA Handbook, (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm. 10]: a. Terdapat sebuah kerangka aturan pemilu yang menjamin hak-hak yang terkait dengan pemilu; b. Terdapat mekanisme untuk mengajukan keberatan (complaint) dan mempertahankan hak-hak yang terkait dengan pemilu serta menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum (baik melalui lembaga peradilan in court system maupun tidak, sesuai dengan model yang dipilih oleh setiap negara); c. Terdapat lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang taat pada prinsip-prinsip demokrasi, profesionalitas, independensi, imparsialitas, netralitas, dan transparansi serta patuh terhadap kode etiknya masing-masing; d. Terdapat upaya untuk mengidentifikasi dan mencegah segala bentuk penyimpangan; e. Terdapat sarana dan mekanisme yang tepat untuk mengoreksi penyimpangan dan/atau menghukum pelakunya. 55. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas upaya mewujudkan keadilan pemilu (electoral justice) sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan. Dengan kata lain, menegasikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan akan berkonsekuensi pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu (electoral unjustice); 56. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili norma undang-undang yang berkaitan dengan verifikasi partai politik (selain dua putusan yang sudah 28 disebutkan di atas yaitu Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, terdapat dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012), Mahkamah setidak-tidaknya mendasarkan putusannya pada 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan prinsip keadilan; (2) kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (3) kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan semangat penyederhanaan parpol; dan (4) kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial; 57. Bahwa berdasarkan keempat indikator tersebut, menurut Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1) Pembedaan Varian Partai Politik yang Berkonsekuensi Pada Pembedaan Perlakuan Verifikasi Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan a. Bahwa perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 (empat) putusan Mahkamah yaitu: Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008; Putusan Nomor 52/PUU-X/2012; Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda”. Artinya perspektif yang digunakan Mahkamah selalu sama dan konsisten; b. Bahwa atas dasar itu, Pemohon meyakini sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu (electoral justice) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pemaknaan/penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan a quo telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Dalam hal ini memperlakukan ketentuan verifikasi secara berbeda antara partai non parlemen dan partai non-peserta pemilu 2019 in casu Pemohon dengan partai parlemen. Padahal ketiga varian partai politik dalam kepesertaan 29 pemilu serentak 2024 adalah sama, yaitu sama-sama sebagai calon peserta pemilu. Sebab, secara hukum tidak ada jaminan yang benar- benar pasti ketiga varian partai politik tersebut lolos menjadi peserta pemilu serentak 2024. Walaupun parpol varian pertama telah memiliki kursi atau wakil di parlemen tidak menjadikannya otomatis menjadi peserta pemilu. Apalagi dalam logika pemilu serentak, sesungguhnya hasil pemilu serentak tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepesertaan pemilu serentak berikutnya, karena sudah tidak bernilai secara hukum. Seluruh status hukum yang dimiliki atau melekat pada partai politik paserta pemilu serentak sebelumnya dengan sendirinya hilang pasca selesainya penyelenggaraan pemilu serentak itu sendiri. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu; c. Bahwa oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan pemilu (electoral justice), maka seharusnya antara Pemohon beserta partai politik non parlemen lainnya diperlakukan sama dengan partai politik parlemen dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila partai politik parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi; 2) Pembedaan Varian Partai Politik yang Berkonsekuensi Pada Pembedaan Perlakuan Verifikasi Bertentangan Dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan a. Bahwa prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan sesungguhnya masih memiliki hubungan kausalitas dengan prinsip keadilan sebagaimana disebutkan di atas. Jika prinsip keadilan dilanggar, maka secara otomatis akan melanggar prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Begitu pula sebaliknya jika prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dilanggar, maka secara otomatis akan melanggar prinsip keadilan; 30 b. Bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 telah membagi 3 (tiga) klasifikasi/varian partai politik yaitu sebagai berikut: 1) Partai peserta pemilu tahun 2019 yang lolos Parliamentary Treshold dan memiliki wakil di DPR RI dan tentunya DPRD baik itu tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota [Pemohon menyebutnya sebagai “Partai Parlemen”]; 2) Partai peserta pemilu tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Treshold baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinisi, Kabupaten, dan/atau Kota maupun yang tidak [Pemohon menyebutnya sebagai “Partai Non-Parlemen”]; 3) Partai yang “sama sekali baru” dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Partai yang dalam bahasa Mahkamah ini “sama sekali baru” menurut Pemohon juga masih menimbulkan ketidakpastian, karena ada partai yang benar-benar baru dalam artian badan hukumnya baru, tetapi ada juga partai yang sebenarnya badan hukumnya sudah lama tetapi baru mendaftar sebagai peserta pemilu [Pemohon menyebutnya sebagai “Partai Non-Peserta Pemilu 2019”]; c. Bahwa pembagian tiga klasifikasi/varian partai politik tersebut, telah berimplikasi pada adanya pembedaan terhadap status dan kedudukan partai politik. Padahal sekali lagi Pemohon tegaskan sesungguhnya ketiga varian partai politik dalam kepesertaan pemilu serentak 2024 adalah sama, yaitu sama-sama sebagai calon peserta pemilu. Sebab, secara hukum tidak ada jaminan yang benar-benar pasti ketiga varian partai politik tersebut lolos menjadi peserta pemilu serentak 2024. Walaupun parpol varian pertama telah memiliki kursi atau wakil di parlemen tidak menjadikannya otomatis menjadi peserta pemilu. Apalagi dalam logika pemilu serentak, sesungguhnya hasil pemilu serentak tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepesertaan pemilu serentak berikutnya, karena sudah tidak bernilai secara hukum. 31 Seluruh status hukum yang dimiliki atau melekat pada partai politik paserta pemilu serentak sebelumnya dengan sendirinya hilang pasca selesainya penyelenggaraan pemilu serentak itu sendiri. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu, adanya pembedaan tersebut, jelas telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan pemerintahan; 3) Pengaturan Mengenai Verifikasi Partai Politik Tidak Boleh Menegasikan Hak-hak Konstitusional Calon Peserta Pemilu dengan Alasan Penyederhanaan Partai Politik a. Bahwa terkait dengan persoalan ini, menarik untuk melihat kembali dissenting opinion yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai berikut: “…Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (constitutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu… (hlm. 140). “… pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik….” (hlm. 140). 32 b. Bahwa pendapat dua Hakim Konstitusi a quo jelas dan tegas bahwa pemenuhan hak konstitusional partai politik harus lebih didahulukan daripada tafsir desain penyederhanaan partai politik. Dalam konteks permohonan a quo, maka pemenuhan hak konstitusional partai non- peserta pemilu 2019 untuk mendapatkan jaminan atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan harus lebih diprioritaskan daripada tafsir desain penyederhanaan partai politik; c. Bahwa selama ini upaya penyederhanaan partai poltik memang dilakukan dengan setidaknya dua model yaitu: (1) “pembatasan di hulu” dengan memperketat proses verifikasi dalam menguji syarat kepesertaan pemilu; dan (2) “pembatasan di hilir” dengan memperbesar ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di parlemen (Parliamentary Trheshold). Menurut Pemohon, ke depan sebaiknya upaya penyederhaan partai politik lebih difokuskan pada pembatasan di hilir, agar bisa meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional partai politik; d. Bahwa pembatasan di hilir dengan menerapkan Parliamentary Trheshold dalam upaya menyederhanakan partai politik jauh lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan di hulu. Logika sederhananya, semakin banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu, maka suara partai politik akan semakin terfragmentasi/terpecah. Dengan semakin terpecahnya suara partai politik, apabila dihubungkan dengan penerapan Parliamentary Trheshold yang cukup tinggi, maka ini akan jauh lebih bisa mengurangi jumlah partai politik di parlemen, sehingga lebih efektif menyederhanakan partai politik; e. Bahwa asumsi yang menyatakan “semakin banyak peserta Pemilu akan menyebabkan semakin banyaknya partai di parlemen” adalah tidak benar. Sebab, fluktuasi jumlah partai politik di parlemen lebih disebabkan oleh faktor tinggi rendahnya Parliamentary Trheshold yang diadopsi. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini, menunjukkan suatu fakta bahwa pada pemilu 2019 dengan jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan 33 pemilu 2014, justru menghasilkan lebih sedikit partai politik di parlemen. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel. 2 Perbandingan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dan Jumlah Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPR RI Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 No. Indikator Perbandingan Pemilu 2014 Pemilu 2019 1 Parliamentary Threshold (PT) 3,5% (tiga koma lima persen) 4% (empat persen) 2 Jumlah Parpol Nasional Lulus Verifikasi Terdapat 12 Parpol yaitu sebagai berikut: 1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5. Partai Golongan Karya (Golkar) 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7. Partai Demokrat 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Terdapat 16 Parpol yaitu sebagai berikut: 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nasdem 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 7. Partai Berkarya 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 12. Partai Amanat Nasional (PAN) 13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 14. Partai Demokrat 15. Partai Bulan Bintang (PBB) 34 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 3 Jumlah Parpol Lokal Lulus Verifikasi Terdapat 3 Parpol yaitu sebagai berikut: 1. Partai Damai Aceh (PDA) 2. Partai Nasional Aceh (PNA) 3. Partai Aceh (PA) Terdapat 4 Parpol yaitu sebagai berikut: 1. Partai Aceh (PA) 2. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 3. Partai Daerah Aceh (PDA) 4. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 4 Jumlah Parpol yang memperoleh kursi di DPR (Parpol Parlemen) 10 Parpol 9 Parpol 4) Pengaturan Mengenai Verifikasi Partai Politik Tidak Boleh Menegasikan Hak-hak Konstitusional Calon Peserta Pemilu dengan Alasan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Bahwa sama halnya dengan upaya penyederhanaan partai politik, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial juga tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional partai politik. Dengan demikian sedapat mungkin upaya-upaya tersebut tidak boleh melanggar hak konstitusional partai politik untuk mendapatkan jaminan atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan; b. Bahwa upaya memperkuat sistem pemerintahan preisdensial memang selalu dikaitkan dengan penyederhanaan partai politik. Dalam diskursus akademik, hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah pendapat mainstream sebagaimana diungkapkan oleh Juan Linz. Linz mengungkapkan penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai bukan kombinasi yang cocok karena akhirnya akan berujung pada apa yang disebutnya “breakdown of democratic regime” [Juan Linz, “The Perils of Presidentialism.” Journal of Democracy, Winter, 1990, hlm. 51-69]. Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Scott Mainwaring yang berkesimpulan bahwa sistem 35 multipartai dan sistem pemerintahan presidensial adalah kombinasi yang sulit untuk sebuah pemerintahan yang demokratis [Scott Mainwaring (1992) dalam Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009, Padang: Pusako Andalas, hlm.117- 118]; c. Bahwa secara doktrinal, aspek dukungan lembaga legislatif-lah yang menjadi faktor utama paling penting dalam sistem presidensial. Sistem presidensial akan menjadi kuat, manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karenanya, berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan politik di legislatif. Hasil penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap mewakili temuan umum tentang adanya korelasi pengingkatan dukungan politik di legislatif terhadap penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones menyatakan “… all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature” [Mark P. Jones, Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies, (Michigan: University of Michigan, 1995), hlm. 164]. Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang Presiden; d. Bahwa dengan menggunakan logika berpikir Jones di atas, maka sebenarnya efektivitas sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksud, dipengaruhi oleh partai politik parlemen. Karena partai politik parlemen selaku legislatif yang menjadi mitra kerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Sementara partai politik non parlemen tentu tidak memiliki peran dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Sederhananya partai politik non parlemen hanya bermain “di luar gelanggang”, jadi tidak mungkin bisa memengaruhi apapun yang terjadi di dalam gelanggang. Dengan konstruksi berpikir demikian, maka pengadopsian Parliamentary Trheshold adalah instrumen paling tepat dalam rangka memperkuat 36 sistem pemerintahan presidensial. Dalam bahasa Pemohon disebut sebagai pembatasan di hilir, bukan pembatasan di hulu; e. Bahwa khusus untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, mekanisme pemilu yang saat ini diselenggarakan secara serentak (concurrent election) sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai instrumen yang efektif. Ketentuan mengenai pemilu serentak tersebut juga lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Merujuk pada putusan a quo, terdapat 4 (empat) alasan Mahkamah sehingga berkesimpulan pemilu harus dilaksanakan secara serentak yaitu: (1) pelaksanaan pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial; (2) pemilu serentak sesuai dengan original intent Pasal 22E UUD 1945; (3) dari sisi penafsiran sistematik, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilu berada dalam satu tarikan nafas; dan (4) penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien khususnya dari segi pembiayaan; f. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah a quo, alasan utama diadopsinya pemilu serentak adalah untuk mendorong penguatan sistem presidensial. Pemilu serentak menemukan korelasinya dalam penguatan sistem presidensial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemilu serentak menggabungkan pelaksanaan pemilu Presiden dan pemilu legislatif dalam satu waktu yang sama, sehingga dapat menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen, yaitu terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapat dukungan legislatif. Menurut Shugart, hal tersebut terjadi karena pemilu serentak menimbulkan coattail effect, di mana keterpilihan calon Presiden akan memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Preferensi pemilih yang demikian itu menurut Christopher B. Mann merupakan efek psikologis. Secara psikologis menurut Mann, pemilu serentak menyebabkan pemilih untuk memilih calon Presiden dan anggota legislatif dari partai yang sama [Christopher B. Mann, “The Effect of Concurrent Congressional and Presidential Election: District Level Relative Vote and Presidential Support in Congress,” Paper at the 37 annual meeting of Midwest Political Science Association, Chicago, April 2004, hlm. 1-2]; g. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, ketentuan mengenai verifikasi partai politik sebenarnya bukan variabel yang dapat memengaruhi secara langsung upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain, ketat atau tidak ketatnya ketentuan verifikasi partai politik tidak akan berpengaruh pada kuat atau lemahnya sistem pemerintahan presidensial; III. Pilihan Konstitusional Pemaknaan Terhadap Ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 58. Bahwa Pemohon menyadari verifikasi partai politik sebagai syarat menentukan kepesertaan dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya meniadakan sama sekali verifikasi terhadap partai politik bukanlah pilihan hukum yang tepat. Namun demikian, mekanisme verifikasi itu sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan serta dinamika sosial dengan tetap bertumpu pada norma-norma yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Misalnya dengan hanya menetapkan verifikasi administratif saja tanpa verifikasi faktual. Apalagi sesungguhnya dalam UU Pemilu sendiri tidak satupun pasal yang mewajibkan untuk dilakukannya verifikasi faktual, kecuali ketentuan yang sudah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020; 59. Bahwa peniadaan sama sekali verifikasi partai politik tidak mungkin bisa dilakukan dalam penyelenggaran pemilu, dengan alasan ketentuan verifikasi partai politik berkaitan erat dengan tahap pendaftaran. Bahkan tahapan pendaftaran dan verifikasi sesungguhnya merupakan satu rangkaian tahapan yang bersifat kumulatif yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi: Pasal 167 (1) – (2) – (3) – 38 (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi; a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. Penetapan Peserta Pemilu; e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. Masa Kampanye Pemilu; h. Masa tenang; i. Pemungutan dan penghitungan suara; j. Penetapan hasil pemilu; dan k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (5) – (6) – (7) – (8) – 60. Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dimulai dengan diajukannya pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dengan cara mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain, disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran yang lengkap. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 7/2017 yang selengkapnya berbunyi: Pasal 176 (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap. (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. 61. Bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu disebutkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi: 39 Pasal 173 (1) – (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki pengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. (3) – 62. Bahwa persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus dibuktikan melalui sejumlah dokumen yang wajib diserahkan oleh partai politik kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pemilu. Jenis- jenis dokumen persyaratan itu disebutkan dalam Pasal 177 UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi: Pasal 177 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; 40 d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 63. Bahwa persyaratan dan dokumen persyaratan yang diserahkan partai politik kepada KPU tiada lain adalah dimaksudkan untuk dilakukan penelitian administrasi dan keabsahan persyaratan atau yang disebut dengan proses verifikasi oleh KPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi: Pasal 178 (1) KPU melakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) - (3) - (4) - 64. Bahwa setelah KPU melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirlah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi: Pasal 179 (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. (2) – 41 (3) – (4) – 65. Bahwa berdasarkan konstruksi yuridis UU Pemilu di atas, tergambar jelas bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu, setiap partai politik diwajibkan untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebagai satu kesatuan rangkaian tahapan yang saling bertaut dan tidak terpisahkan (kumulatif). Apabila suatu partai politik mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu kepada KPU, maka secara otomatis KPU wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik bersangkutan guna menetapkan kepesertaan pemilu. Oleh karena itu, meniadakan sama sekali proses verifikasi adalah sesuatu yang mustahil untuk diterapkan, atau dalam bahasa Mahkamah disebut sebagai “impossibility of performance”; 66. Bahwa selain itu, berdasarkan konstruksi yuridis UU Pemilu di atas juga terlihat jelas bahwa tidak satupun pasal yang mengatur apalagi yang mewajibkan verifikasi faktual untuk menentukan kepesertaan pemilu. UU Pemilu secara tegas hanya mengamanatkan untuk dilakukannya “penelitian administratif” terhadap persyaratan kepesertaan pemilu. Dengan demikian pilihan untuk memodifikasi ketentuan verifikasi dengan hanya mewajibkan verifikasi administratif sangat dimungkinkan dalam konteks yuridis normatif; 67. Bahwa modifikasi ketentuan mengenai verifikasi partai politik a quo sebenarnya juga telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan: [3.11.2] Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut oleh karena argumentasi dan dasar pengujian dalam permohonan 53/PUU- XV/2017 berbeda dengan argumentasi dan dasar pengujian permohonan a quo, dan sekalipun dalam beberapa putusan Mahkamah, Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam 42 situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sabagaimana termuat dalam pargraf-paragraf selanjutnya di bawah ini (hlm. 58). Atas dasar ratio decidendi tersebut, Mahkamah pada akhirnya menentukan bahwa verifikasi tidak harus dilakukan secara kumulatif yaitu dengan memberlakukan verifikasi administrasi dan faktual dalam satu paket. Dengan pertimbangan aspek kekinian khususnya dengan adanya pandemi Covid-19 dan persoalan anggaran, Mahkamah pada akhirnya menentukan bagi parpol parlemen cukup dilakukan verifikasi administratif saja tanpa verifikasi faktual; 68. Bahwa ratio decidendi Mahkamah a quo dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Sebab, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi covid-19 seperti saat ini, menyelamatkan dan melindungi warga negara adalah prioritas utama bagi negara. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…. dst”; 69. Bahwa dengan demikian meniadakan verifikasi faktual juga merupakah salah satu pilihan konstitusional yang dapat diadopsi. Apalagi kondisi obyektif memperlihatkan beberapa persoalan terkait aspek normatif dan praksis verifikasi faktual diantaranya sebagai berikut: a. Verifikasi faktual dalam praktiknya hanya sekedar untuk memenuhi formalitas belaka sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: ▪ Secara normatif ketentuan mengenai verifikasi faktual sering mengalami perubahan. Selain karena memang tidak memiliki “cantolan rigid” dalam UU Pemilu, hal tersebut juga didasari berbagai 43 macam persoalan teknis yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Sebagaimana terjadi pada pemilu 2019, KPU mengubah metode verifikasinya, dari verifikasi door to door sampai menggunakan metode verifikasi mendatangkan anggota partai politik ke kantor. Sebagaimana diketahui sebelum adanya putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, metode verifikasi yang digunakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 PKPU No. 11/2017 ialah metode sensus. Jika jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang dan metode sampel acak sederhana digunakan jika jumlah anggota partai politik lebih dari 100 (seratus) orang. Pengambilan sampel acak sebesar 10% dari jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Sebagai konsekuensi putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, maka KPU menerbitkan peraturan baru berupa PKPU No. 6/2018 yang memberlakukan verifikasi keanggotaan partai politik berbeda dengan verifikasi keanggotaan parpol sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 33 PKPU No. 6/2018 yang mengatur jika partai politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus), maka besaran sampel diambil 10% atau jika partai politik menyerahkan jumlah anggota lebih dari 100 (seratus) maka besaran sampel yang diambil 5%. Di samping itu, pada PKPU No. 11/2017 verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan mencari anggota partai politik bertemu secara langsung, sedangkan dalam PKPU No. 6/2018 partai politik menghadirkan anggotanya yang disampel ke kantor partai politik yang berada di tingkat kabupaten/kota. ▪ Secara normatif dalam mementukan metode verifikasi faktual, KPU juga terlihat “gamang”. Hal tersebut terlihat ketika KPU menetapkan PKPU No. 6/2018 yang tidak sepenuhnya mengakomodir Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017. Di dalam putusan a quo Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan agar verifikasi faktual dilakukan sampai tingkat kecamatan. Akan tetapi, dalam PKPU No. 6/2018, KPU hanya mengatur verifikasi faktual sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: 44 “Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.” Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU (Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 118). Namun demikian dalam Pasal 29 PKPU No. 6/2018 verifikasi hanya diatur sampai level kabupaten/kota saja. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya verifikasi hanya untuk kepengurusan tingkat nasional (Pasal 30), provinsi (Pasal 31), dan kabupaten/kota (Pasal 32). Pemohon meyakini ketentuan demikian diputuskan oleh KPU dengan pertimbangan kendala teknis dan anggaran terkait pelaksanaan verifikasi faktual; ▪ Persoalan lainnya terkait verifikasi faktual sebagaimana diungkapkan Kahirul Fahmi sebagai berikut: pertama, tidak adanya aturan tentang pelaksanaan verifikasi faktual atas kepemilikan kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Kepengurusan partai politik 45 tingkat kecamatan hanya berdasarkan pembuktian di atas kertas semata. Jadi KPU tidak memeriksa keberadaan secara faktual karena dalam PKPU tidak diatur lebih lanjut. Kedua, tidak adanya kepastian hukum atas keanggotaan partai politik yang ganda. Seseorang anggota partai politik hanya membuktikan pada salah satu partai saja, tanpa memfaktualkan keanggotaan pada partai politik yang lain. Ketiga, dalam verifikasi keanggotaan, partai politik diberi kesempatan menghadirkan anggotanya kepada petugas verifikasi sampai batas akhir masa akhir verifikasi faktual [Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 67]. b. Secara praksis, hampir di setiap pelaksanaan verifkasi khususnya faktual menyisakan sejumlah persoalan. Pada pemilu 2014 misalnya salah satu isu yang sempat membuat heboh adalah adanya dugaan malpraktik dan pelanggaran yang dilakukan KPU karena meloloskan banyak sekali parpol yang sesungguhnya tidak lulus verifikasi faktual. Bahkan dugaan tersebut memunculkan suatu kesimpulan bahwa jika merujuk pada hasil verifikasi faktual yang sebenarnya, maka hanya ada satu parpol yang lulus verifikasi yaitu Partai Nasdem. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 25-26/DKPP-PKE-I/2012 mengonfimasi persoalan tersebut sampai akhirnya Majelis DKPP menerbitkan suatu putusan yang juga menggegerkan publik karena tidak hanya menyatakan KPU melanggar kode etik tetapi juga memerintahkan kepada KPU agar mengikutsertakan 18 partai politik yang terdiri atas 12 (dua belas) partai politik yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 (enam) partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU [bukti P-5]; c. Verifikasi faktual tidak bisa menjadi jaminan bagi suatu partai politik memiliki basis konstituen yang pasti/siginfikan. Sebagai salah satu contoh dalam pelaksanaan verifikasi faktual pemilu 2019, sebagaimana terjadi pada PKPI. Sebagaimana diketahui PKPI sempat menggugat Keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ke Bawaslu. Dalam keputusan tersebut Pemohon dinyatakan tidak 46 memenuhi persyaratan di 73 kabupaten/kota yang ada di empat provinsi, antara lain Jawa Timur (15 kabupaten/kota), Jawa Tengah (26 kabupaten/kota), Jawa Barat (15 kabupaten/kota), dan Papua (17 kabupaten/kota). Alasannya berdasarkan hasil verifikasi faktual, terdapat berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi PKPI di empat provinsi dimaksud antara lain domisili kantor, daftar kepengurusan, dan jumlah keanggotaan yang tak memenuhi syarat. Walaupun putusan Bawaslu menolak gugatan PKPI namun pada akhirnya PKPI dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga pada akhirnya PKPI ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. Sebagaimana keputusan KPU RI tersebut, PKPI sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat di Provinsi Papua, tetapi hasil pemilu 2019 menunjukkan sebaliknya, justru PKPI mendapatkan suara yang cukup signifikan di Provinsi Papua dibanding daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hasil verifikasi faktual tidak linier dengan constituency partai politik; d. Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan verifikasi faktual sangat besar, baik dari sisi penyelenggara in casu KPU maupun peserta in casu partai politik. Dari sisi KPU pelaksanaan verifikasi faktual tentu akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) yang sangat besar. Di tengah pemusatan APBN untuk penanggulangan pandemi covid- 19, hal ini tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Begitu pula dari sisi partai politik harus siap merogoh kocek yang dalam untuk bisa lolos verifikasi faktual. Sebagai contoh kewajiban partai politik dalam verifikasi faktual untuk menghadirkan setidaknya 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di 75% kabupaten/kota dari seluruh provinsi tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar; e. Dalam masa pandemi covid-19 seperti saat ini, verifikasi faktual bisa menjadi klaster penularan karena konsekuesinya akan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak/massif. Walaupun bisa saja misalnya didesain metode yang kompatibel dengan protokol kesehatan. Akan tetapi, melihat praktiknya selama ini, tidak bisa dihindari kegiatan verifikasi akan selalu bersentuhan dengan jumlah orang yang banyak. Apalagi misalnya dengan waktu pelaksanaan verifikasi faktual yang cukup singkat sebagaimana selalu terjadi baik pada pemilu 2014 maupun 2019, tentu 47 dalam penalaran yang wajar akan mengakibatkan berbagai kerumunan. Apabila hal itu terjadi, maka akan sangat kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang sampai dengan saat ini sedang fokus untuk tetap bisa menekan angka penularan dan persebaran covid-19; 70. Bahwa faktanya “pelonggaran verifikasi” tidak secara otomatis mendorong partai politik untuk ikut mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebagaimana disampaikan sebelumnya ketentuan verifikasi faktual untuk pemilu 2019 jauh lebih longgar daripada ketentuan verifikasi faktual pemilu 2014. Namun, jika dilihat dari data partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 justru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu 2014 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 3 Perbandingan Kepesertaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 No. Uraian Pemilu 2014 Pemilu 2019 1 Partai politik yang terdaftar di Kemenkumham 73 Parpol 73 Parpol 2 Partai politik yang mendaftar di KPU RI 34 Parpol 27 Parpol 3 Partai politik yang memenuhi syarat 10 Parpol 14 Parpol 4 Partai politik yang lolos melalui sengketa Bawaslu & PTUN 2 Parpol 2 Parpol 5 Partai politik peserta Pemilu 12 Parpol 16 Parpol 71. Bahwa namun demikian terlepas dari pilihan hukum yang diadopsi, maka prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, ketika Mahkamah menentukan parpol parlemen hanya diverifikasi secara administrasi, maka sudah seharusnya seluruh parpol calon peserta pemilu juga diperlakukan sama yaitu hanya diverifikasi secara administrasi; 72. Bahwa membatasi verifikasi hanya dengan verifikasi administrasi sebenarnya tidak serta merta mempermudah syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu. Sebab pemenuhan syarat dalam verifikasi administrasi sesungguhnya tidaklah mudah. Apalagi jika pelaksanaan verifikasi itu dilakukan dengan sebenar-benarnya secara ketat oleh penyelenggara 48 pemilu in casu KPU sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terbukti pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014, terdapat persoalan mengenai verifikasi partai politik yang sempat menggemparkan jagat publik. Sebagaimana terungkap dan menjadi pertimbangan Putusan DKPP RI Nomor 28, 29, 30, 31, 37, 40/DKPP-PKE- II/2013 tertanggal 21 Mei 2013 [bukti P-6] ditemukan fakta bahwa sebenarnya hanya ada satu partai politik yang memenuhi syarat atau lolos verifikasi administrasi dalam pelaksanaan verifikasi oleh KPU RI tahun 2012. Fakta ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa pemenuhan syarat dalam verifikasi administrasi tidaklah mudah; 73. Bahwa selengkapnya pertimbangan Putusan DKPP RI Nomor 28, 29, 30, 31, 37, 40/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa sesuai data per tanggal 22 Oktober 2012, hasil Verifikasi yang diumumkan KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 adalah tidak sesuai dengan data tersebut. Berdasarkan bukti yang diajukan Pengadu dan pemeriksaan atas data tersebut, dari 16 Partai yang diputuskan dan diumumkan KPU lolos persyaratan administrasi, ternyata hanya 1 (satu) partai yang memenuhi persyaratan administrasi, yakni, PARTAI NASDEM. Selanjutnya, 15 Partai lain, yakni: (1) PKPI, (2) PBB, (3) PKB, (4) PDIP, (5) GOLKAR, (6) PPN, (7) PKS, (8) PARTAI DEMOKRAT, (9) PARTAI GERINDRA, (10) PARTAI HANURA, (11) PPP, (12) PPRN, (13) PDP, (14) PAN, dan, (15) PKBIB; Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebenarnya apabila proses verifikasi administrasi dijalankan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka bukanlah perkara mudah bagi partai politik untuk memenuhinya sehingga bisa lolos verifikasi. Sesuai fakta sebagaimana diungkapkan di atas, bahkan partai politik parlemen sekalipun bisa saja gagal dalam proses verifikasi administrasi; 74. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tafsir konstitusional yang paling rasional dan sejalan dengan UUD 1945 terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, adalah dengan menentukan seluruh partai politik calon peserta pemilu serentak tanpa terkecuali hanya diwajibkan untuk dilakukan verifikasi secara administrasi; 49 IV. Adanya Keadaan Baru atau Kondisi Hukum Aktual yang Menyebabkan Perlunya Pemaknaan Kembali Terhadap Ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang Sebelumnya Telah Dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tertanggal 4 Mei 2021 75. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam UU Pemilu sendiri tidak satupun pasal yang mewajibkan untuk dilakukannya verifikasi faktual, kecuali ketentuan yang sudah dimaknai Mahkamah melalui Putusan No. 55/PUU- XVIII/2020. Dalam UU Pemilu ketentuan mengenai verifikasi hanya diatur di dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 173, Pasal 174, Pasal 178, dan Pasal 179. Di dalam keempat pasal tersebut tidak satupun yang menyebut verifikasi faktual, keempat pasal a quo hanya menggunakan istilah “verifikasi” tanpa ada tambahan kata “faktual”; 76. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 178 ayat (1) “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan adanya frasa “... penelitian administrasi dan penetapan keabsahan…” dalam pasal a quo, mengindikasikan bahwa justru yang dikenal dalam UU Pemilu sebagaimana tersurat dalam ketentuan pasal a quo adalah verifikasi administrasi; 77. Bahwa munculnya veirikasi faktual dalam penyelenggaraan pemilu sejatinya hanya merupakan suatu kelaziman yang merupakan kebijakan dari KPU yang biasanya dituangkan Peraturan KPU. Dalam konteks penyelenggaran pemilu 2024 ini misalnya verifikasi faktual tertera di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan tanggal 20 Juli 2022 (selanjutnya disebut “PKPU No. 4/2022”); 78. Bahwa definisi operasional “verifikasi administrasi” dan “verifikasi faktual” sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4/2022 tersebut adalah sebagai berikut: Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Sementara Verifikasi Faktual adalah penelitian dan 50 pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Jadi, dapat disimpulkan sekaligus menjadi pembeda dari kedua verifikasi tersebut adalah verifikasi administrasi stressing point-nya yaitu soal pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, sementara verifikasi faktual stressing point-nya yaitu soal pemeriksaan kebenaran dokumen; 79. Bahwa jika mengacu pada definisi operasional tersebut, apabila dikaitkan dengan kondisi aktual hukum pelaksanaan verifikasi administrasi pada pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai nanti akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2022, maka dapat dikemukakan verifikasi administrasi yang dilakukan tidak hanya mencakup pemeriksaan soal kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, melainkan mencakup pula pemeriksaan soal kebenaran dokumen persyaratan. Artinya, pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan telah tercakup pula di dalamnya verifikasi faktual. Atau dengan bahasa sederhana dapat dikatakan “verifikasi administrasi semi faktual”; 80. Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit, secara sederhana dapat Pemohon sampaikan gambaran pelaksanaan verifikasi administrasi pada Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan. Pada penyelenggaran pemilu tahun 2024 ini, aturan verifikasi administrasi yang dibuat oleh KPU terbilang sangat berat. Aturan yang berat itu bahkan sudah diberlakukan sebelum partai politik mengajukan pendaftaran kepada KPU; 81. Bahwa untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024, KPU mensyaratkan partai politik untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Politik atau yang disebut dengan Sipol KPU. Dokumen dimaksud secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu prorfil, dokumen keanggotaan, kepengurusan, dan dokumen kantor. Dalam tahapan Sipol (tahap pra-pendaftaran), seluruh dokumen persyaratan yang dikirimkan partai politik ternyata sudah langsung dilakukan verifikasi administrasi secara otomatis oleh perangkat Sipol, padahal tahapan verifikasi administrasi yang sesungguhnya sendiri belum dimulai; 82. Bahwa verifikasi administrasi yang sudah dilakukan terhadap dokumen 51 persyaratan partai politik di tahapan Sipol misalnya terlihat dari adanya mekanisme yang menentukan apabila dalam proses pengiriman dokumen keanggotaan yang di dalamnya antara lain memuat dokumen anggota yang berstatus sebagai pengurus, maka otomatis akan tertolak by system. Kondisi ini sebenarnya sudah masuk pada tahap verifikasi administrasi karena sudah masuk pada proses pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Sebagaimana disebutkan, ketika dokumen dianggap tidak sah misalnya soal kenaggotaan yang merangkap sebagai pengurus, maka akan tertolak by system; 83. Bahwa bahkan dalam Berita Acara Nomor 164/PL.01..1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 15 Agustus 2022 [vide bukti P-8] disebutkan sebagai berikut: Dalam penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; 2. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; 3. Menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan 4. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Kegiatan pada poin 2 yaitu “Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu” menunjukkan KPU telah melakukan verifikasi administrasi pada tahap Sipol pra-pendaftaran; 84. Bahwa atas dasar adanya mekanisme itu pula di tahap Sipol dan Pendaftaran, KPU menetapkan ada partai politik yang ditolak pendaftarannya sehingga tidak bisa mendapatkan formulir pendaftaran, ada juga partai politik yang diterima pendaftarannya. Berdasarkan rilis KPU RI dari 40 (empat puluh) partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024, hanya 24 (dua puluh empat) partai politik yang dinyatakan diterima pendaftarannya, sementara sisanya 16 (enam belas) partai politik dinyatakan ditolak pendaftarannya, sehingga tidak bisa mengikuti tahap berikutnya (vide bukti P-7 dan bukti P-8); 52 85. Bahwa selanjutnya setelah pendaftaran dinyatakan diterima, dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi yang menurut Pemohon pelaksanaannya semin faktual. Verifikasi administrasi a quo dilakukan secara manual oleh KPU Kabupaten/Kota yang titik berat pemeriksaannya dilakukan terhadap keanggotaan partai politik. Secara garis besar verifikasi administrasi dilakukan terhadap: (a) dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu; (b) dugaan keanggotaan ganda partai politik; dan (c) keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat; 86. Bahwa dalam proses verifikasi administrasi ini, fokus pemeriksaan keanggotaan partai poltiik dilakukan terhadap sejumlah hal diantaranya: ganda eksternal, ganda internal, ganda identik, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, status TN/POLRI, ASN, dan lain sebagainya. Pada praktiknya salah satu yang paling bermasalah dan sering ditemukan adalah “ganda eksternal” yaitu satu orang tercatat di lebih dari satu partai politik; 87. Bahwa dalam hal terjadi kondisi demikian, apabila ingin dilakukan “pembuktian terbalik” maka KPU akan meminta partai-partai politik yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan. Misalnya ada satu orang anggota tercatat keanggotaannya di dua partai politik. Apabila kedua partai politik tersebut dua-duanya membuat dan menyampaikan pernyataan yang sama, maka anggota atau orang yang ganda eksternal tersebut akan diminta hadir untuk dilakukan klarifikasi. Jika tidak datang, maka anggota atau orang tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Permintaan untuk menghadirkan anggota atau orang dimaksud jelas untuk mengetahui kebenaran dari status keanggotaannya, yang artinya sudah masuk ke ranah verifikasi faktual, sebab sudah masuk ke ranah pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen persyaratan; 88. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas adanya keadaan baru atau kondisi hukum aktual yang menyebabkan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang sebelumnya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan pemaknaan ulang dengan mempertimbangkan mekanisme verifikasi yang saat ini paling mutakhir berlaku; 53 89. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi di atas, maka menurut Pemohon, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally unconstitutional) “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi secara administrasi oleh KPU”. C.2. PASAL 177 HURUF F SEPANJANG FRASA “… PENDUDUK PADA SETIAP KABUPATEN/KOTA” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945 90. Bahwa ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu selengkapnya menyatakan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota”. Frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung multi- interpretasi; 91. Bahwa frasa tersebut bisa hanya ditafsirkan bahwa penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). Padahal sebenarnya terdapat juga penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan KTP-el atau KK karena alasan tertentu misalnya karena pekerjaan. Memang tidak dapat dihindarkan adanya kemungkinan seseorang khususnya pekerja atau buruh yang memiliki alamat domisili yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK; 92. Bahwa tafsir itu pula yang kemudian diadopsi oleh KPU RI dalam menyusun dan membuat aturan mengenai verifikasi. Terbukti sejak pemilu tahun 2019 melalui PKPU No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU RI menafsirkan penduduk yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 177 huruf f 54 UU Pemilu adalah penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK), sehingga bukti keanggotaan partai politik di kabupaten/kota hanya dilihat pada KTP-el atau KK dan menegasikan surat keterangan kependudukan lainnya seperti surat keterangan domisili; 93. Bahwa hal itu berlanjut pada PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru disahkan tanggal 20 Juli 2022 yang lalu. Di dalam PKPU tersebut juga masih mengatur bukti keanggotaan partai politik di kabupaten/kota hanya dilihat pada KTP-el atau KK dan menegasikan surat keterangan kependudukan lainnya seperti surat keterangan domisili. Beberapa ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 ayat (3) “Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.” Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 6 “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;” Pasal 8 ayat (1) huruf i “bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP- el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;” Dst. 94. Bahwa dengan tafsir yang demikian itu, terbukti frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu menimbulkan ketiakpastian hukum sehingga melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 95. Bahwa selain itu, frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam 55 ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu juga terbukti membuka ruang pelanggaran terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebagaimana dijelaskan di atas frasa tersebut bisa melahirkan pemaknaan bahwa penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). Padahal sebenarnya terdapat juga penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan KTP-el atau KK karena alasan tertentu misalnya karena pekerjaan. Bagi penduduk dalam kategori kedua ini, maka jelas sangat mungkin kehilangan haknya untuk berserikat dan berkumpul di dalam sebuah organisasi partai politik; 96. Bahwa domisili sendiri berasal dari kata domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Merujuk pada KBBI mendefinisikan alamat domisili adalah tempat kediaman yang sah atau resmi dari seseorang. Sementara berdomisili memiliki arti berkediaaman tetap. Dalam praktiknya alamat domisili memang bisa berbeda dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK, misalnya seorang bekerja di Jakarta dan memilih tinggal di sana dengan mengontrak rumah atau kos. Namun berdasarkan KTP-el atau KK yang dimiliki, ia masih tercatat sebagai penduduk yang beralamat di Bandung, maka dalam konteks itu alamat domisilinya adalah Jakarta, bukan Bandung. Sehingga meskipun bukan penduduk sebagaimana tercantum di KTP-el atau KK, ia masih tetap bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang sah di alamat domisilinya. Walaupun memang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan warga dengan alamat KTP-el atau KK yang berbeda dengan alamat domisi perlu mengurus sejumlah persyaratan tambahan untuk mendapatkan layanan pemerintahan in casu surat keterangan kependudukan seperti surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan/desa; 97. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Kependudukan”) selain KTP-el dan KK, terdapat dokumen kependudukan lainnya yaitu Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi: a. Surat Keterangan Pindah; 56 b. Surat Keterangan Pindah Datang; c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat Tinggal; f. Surat Keterangan Kelahiran; g. Surat Keterangan Lahir Mati; h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 98. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya bukti keanggotaan partai politik di kabupaten/kota tidak hanya didasarkan pada KTP-el atau KK tetapi juga Surat Keterangan Kependudukan yang dapat digunakan bagi anggota partai politik yang berdomisili berbeda dengan alamat KTP-el atau KK; 99. Bahwa Pemohon dapat memahami frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu menunjukkan bahwa basis dari keanggotaan partai politik adalah daerah in casu daerah kabupaten/kota. Hal ini bisa dipahami sebagai ukuran untuk melakukan assessment terhadap persebaran dukungan bahkan eksistensi partai-partai politik di daerah-daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian jika instrumen pembuktiannya adalah KTP-el atau KK, maka menurut Pemohon justru hasil assessment-nya akan menjadi invalid. Sebab, pada praktiknya banyak ditemukan penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el atau KK. Oleh karenanya, justru akan semakin tinggi validitasnya jika selain KTP-el atau KK, juga dimungkinkan pembuktiannya menggunakan Surat Keterangan Kependudukan lainnya. Apalagi di dalam UU Administrasi Kependudukan KTP-el atau KK bukanlah satu-satunya dokumen kependudukan, bahkan ada 14 jenis surat keterangan kependudukan sebagaimana disebutkan di atas; 100. Bahwa dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, “Setiap orang 57 berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Frase “setiap orang” di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ini bermakna bahwa siapa saja di Indonesia dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat oleh konstitusi atau UUD 1945. Dengan demikian pekerja atau buruh pun dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat oleh konstitusi atau UUD 1945; 101. Bahwa Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 87 Tahun 1948 juga menegaskan mengenai kebebasan pekerja untuk berorganisasi. Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 87 menegaskan, “Workers and employers, without distiction whatsoever, shall have the right to establish and subject only to the rules of the organisation of their own choosing without previous authorisation”. Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 diikuti oleh Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1956 tentang The Application of Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively. Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1956 menegaskan, “Workers’ and employers’ organisation shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other’s agents of members in their establishment, functioning or administration”. Dua konvensi ILO in meneguhkan hak pekerja untuk berserikat atau berorganisasi termasuk berserikat dan berorganisasi dalam suatu partai politik. Pentingnya pekerja berserikat diakomodasikan oleh ILO. Dengan berserikat pekerja diharapkan mampu memperjuangkan kepentingannya secara lebih maksimal dan terukur; 102. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; 58 C.3. PASAL 75 AYAT (4), PASAL 145 AYAT (4), DAN PASAL 161 AYAT (2) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 22E AYAT (5) UUD 1945 103. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu selengkapnya berbunyi: Pasal 75 ayat (4) “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.” Penjelasan: Yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini. Pasal 145 ayat (4) “Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”. Pasal 161 ayat (2) “Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”. 104. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu di atas masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih membuka ruang penafsiran bahwa keputusan hasil konsultasi dengan DPR tersebut bersifat mengikat kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Apabila itu terjadi, maka jelas merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi parta-partai politik peserta pemilu non-parlemen karena DPR sesungguhnya merupakan representasi dari partai politik yang juga bisa menjadi peserta pemilu. Hal itu jelas sulit untuk menciptakan Level Playing Field, sebab partai-partai politik yang memiliki representasi di DPR pasti akan melakukan intervensi untuk melahirkan aturan main pemilu yang menguntungkan partai politiknya. Oleh karena itu, frasa tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 105. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu apalagi jika ditafsirkan sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelas akan melanggar prinsip kemandirian KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang 59 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”; 106. Bahwa apabila flashback terkait dengan eksistensi penyelenggara pemilu, setelah constitutional reform (1999-2002), kelembagaan penyelenggara pemilu diperkuat kedudukannya di dalam konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dalam pemilu 2004, ketentuan ini belum menimbulkan interpretasi yang beragam. Faktanya frasa “suatu komisi pemilihan umum” baik dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum maupun UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih cenderung diartikan sebagai KPU. Namun dalam perkembangannya, terutama pasca dibentuknya UU No. 22 Tahun 2007, frasa tersebut mulai menimbulkan multi-interpretasi. Perdebatanpun mengemuka terkait makna dari klausul tersebut. Gelombang perdebatan akhirnya surut pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya mengatakan frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, MK menilai fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 107. Bahwa lebih lanjut MK mengatakan, pengertian di atas lebih memenuhi maksud ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilu tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini KPU dan unsur pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu; 108. Bahwa tafsir Mahkamah atas Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 di atas, memang 60 senada original intent dari pasal tersebut. Apabila dicermati secara seksama, pandangan yang berkembang dalam proses perubahan ketiga UUD 1945 memang tidak mengarahkan pasal tersebut kepada suatu redaksi yang definitif. Lukman Hakim Syaifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), dalam pembahasan perubahan UUD 1945 menyatakan ketidaksetujuannya untuk mendefinisikan secara eksplisit institusi penyelenggara pemilu dengan nama tertentu dalam UUD. Lukman mengatakan sebagai berikut: “Ayat (5) ini menurut saya memang mendasar adanya kalimat yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi, Tim Ahli hanya terbatas pada Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umumnya ini dengan huruf besar, seakan-akan sudah menunjuk institusi tertentu. Padahal Undang-Undang Dasar ini sebaiknya tidak langsung menunjuk institusi.” Dari pernyataan tersebut semakin jelas, bahwa yang dimaksud sebagai “komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak hanya merujuk kepada KPU, tetapi juga Bawaslu sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan pemilu; 109. Bahwa penjabaran atas tafsir Pasal 22E UUD 1945 di atas berlanjut pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011). UU ini merupakan dasar hukum penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2014. Dalam mendesain kelembagaan penyelenggara pemilu, para perumus UU No. 15 Tahun 2011 berpedoman pada Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010. Terbukti, misalnya dalam mendefinisikan penyelenggara pemilu, UU No. 15 Tahun 2011 mengadopsi tafsir yang dikemukakan MK. Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 menyatakan: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.” 110. Bahwa menariknya, UU No. 15 Tahun 2011 juga mengamanatkan pembentukan lembaga baru bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP). Ide pembentukan lembaga ini didasarkan pada pentingnya penegakan etika bagi penyelenggara pemilu. 61 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penyelenggara pemilu tidak hanya terikat pada rule of law, tetapi juga rule of ethics. Bangsa ini selain sedang menghadapi distorsi penegakan hukum, juga sedang mengalami goncangan nilai yang luar biasa. Oleh karena itu, penegakan etika tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum, apalagi di kalangan penyelenggara pemilu sebagai salah satu lembaga yang menentukan arah demokrasi bangsa; 111. Bahwa Ide pembentukan lembaga tersebut mendapatkan legitimasi dari MK dalam Putusannya No. 11/PUU-VIII/2010 yang mengatakan: “.... Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.” Melalui pernyataan tersebut, MK menilai bahwa lembaga penegak etika penyelenggara pemilu juga harus diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sifat kelembagaannya harus tetap dan mandiri, tidak bersifat ad hoc dan tidak dapat diposisikan di bawah lembaga yang akan diawasi etika dan perilakunya sebagaimana DK KPU pada pemilu-pemilu sebelumnya; 112. Bahwa atas dasar itu, Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai hukum positif yang saat ini berlaku menyatakan: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”; 113. Bahwa sebenarnya substansi ketentuan yang sama sudah pernah diputus MK melalui Putusan yang menguji ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang berbunyi: “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”; 62 114. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 dinyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 115. Bahwa adapun pertimbangan hukum Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan menjatuhkan amar seperti di atas selengkapnya sebagai berikut: [3.9.11] Bahwa, namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis [halaman. 79]. 63 116. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, Pemohon tidak mempersoalkan forum konsultasinya, artinya Pemohon juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan forum konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Selengkapnya sebagai berikut: [3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undangundang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara [halaman 78-79]; 117. Bahwa yang Pemohon persoalkan adalah terkait dengan hasil konsultasinya yang dimaknai mengikat bagi penyelenggara pemilu. Pada titik inilah Pemohon menyatakan jika hasil konsultasinya mengikat, maka akan menyebabkan tereduksinya kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana juga dinyatakan dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-XIV/2016 poin 3.9.11 di atas. Untuk menghindari itu, maka menurut Pemohon, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan yang tegas terhadap pasal-pasal tersebut yaitu dengan memberikan pemaknaan bahwa hasil keputusan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu; 64 118. Bahwa kondisi yang demikian seringkali menimbulkan permasalahan khususnya menjadi hambatan bagi penyelenggara pemilu. KPU RI misalnya tekesan tidak memiliki fleksibilitas dalam menyusun Peraturan KPU. Terbukti misalnya dalam menyusun jadwal tahapan, sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu bahwa jadwal tahapan harus diatur di dalam Peraturan KPU. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024, KPU telah menuangkan jadwal tahapan tersebut di dalam PKPU No. 3.2022 dan PKPU No. 4/2022. Namun demikian dalam melakukan penyesuaian terhadap jadwal tahapan tersebut KPU RI faktanya menggunakan instrumen sejumlah Surat Keputusan. Hal ini menunjukkan KPU RI mencoba menyiasati agar penyesuaian jadwal tahapan tidak dituangkan dalam Peraturan KPU, sebab apabila itu dilakukan KPU menyadari fleksibiltas itu akan tereduksi karena seringkali keputusan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dipaksa mengikat; 119. Bahwa walaupun di dalam pertimbangan putusan 92/PUU-XIV/2016 dinyatakan kedudukan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu itu sejajar, tetapi keputusan forum konsultasi itu seringkali dipaksakan untuk mengikat penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sekali lagi Pemohon meyakini bahwa rapat konsultasinya memang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak akan mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu. Akan tetapi, jika hasil rapat konsultasinya mengikat bagi penyelenggara pemilu, inilah yang akan mereduksi kemandiriannya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kemandirian penyelenggara pemilu sudah seharusnya hasil dari rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi penyelenggara pemilu; 120. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan alasan utama hasil konsultasi dengan DPR tidak boleh mengikat adalah untuk menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaiamana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Atas dasar itu terbukti bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) apabila tidak dimaknai “…. yang keputusannya tidak bersifat mengikat”. 65 D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi oleh KPU”; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sepanjang frasa “… Penduduk pada setiap kabupaten/kota” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”; 66 5. Menyatakan ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022; 67 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tertanggal 27 November 2012; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 28, 29, 30, 31, 37, 40/DKPP-PKE- II/2013, tertanggal 21 Mei 2013; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 669/PL.01.1.-SD/05/2022, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tertanggal 31 Agustus 2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 164/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 15 Agustus 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 68 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang 69 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, dan Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan: Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 (1) Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi 70 kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Pasal 177 huruf f UU 7/2017 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: a. …; b. …; c. …; d. …; e. …; f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Pasal 145 ayat (4) UU 7/2017 (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 (2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) … (3) … (4) … (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 71 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 3. Bahwa Pemohon adalah Partai Buruh (vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-4) sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 15 Agustus 2022 (vide bukti P-8), merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Partai Buruh merupakan partai politik yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah bersiap diri untuk mengajukan pendaftaran sebagai peserta pemilu tahun 2024, di mana nantinya Pemohon akan bersentuhan secara langsung dengan segala aturan dalam UU 7/2017, tidak terkecuali ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR” a quo; b. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, Mahkamah telah membagi 3 (tiga) klasifikasi atau golongan/varian partai politik yaitu: (1) Partai Peserta Pemilu tahun 2019 yang lolos Parliamentary Treshold dan memiliki wakil di DPR baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota [dalam permohonan Pemohon disebut sebagai “Partai Parlemen”]; (2) Partai Peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Treshold baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD 72 Provinisi, Kabupaten, dan/atau Kota maupun yang tidak [dalam permohonan Pemohon disebut sebagai “Partai Non-Parlemen”]; (3) Partai yang “sama sekali baru” dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Dalam hal ini, partai yang “sama sekali baru” menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian, karena ada partai yang benar-benar baru dalam artian badan hukumnya baru, tetapi ada juga partai yang sebenarnya badan hukumnya sudah lama tetapi baru mendaftar sebagai peserta pemilu seperti Pemohon [dalam permohonan Pemohon disebut sebagai “Partai Non-Peserta Pemilu 2019”]; c. Bahwa atas dasar adanya klasifikasi a quo, Mahkamah juga membedakan perlakuan terhadap masing-masing partai dalam proses verifikasi untuk dapat menjadi peserta pemilu. Oleh karena Pemohon termasuk golongan “Partai politik baru” dan belum pernah mengikuti pemilihan umum [Partai Non- Peserta Pemilu 2019] maka dengan merujuk pada ketentuan a quo, bagi Pemohon berlaku ketentuan wajib mengikuti kembali verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 177 huruf f sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” UU 7/2017, sebab frasa a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir atau multi-interpretasi. Frasa tersebut hanya dapat ditafsirkan bahwa penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). Padahal sebenarnya terdapat juga penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan KTP-el atau KK karena alasan tertentu, misalnya karena pekerjaan. Dalam konteks ini, Pemohon memiliki banyak anggota yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP-el atau KK, sehingga sangat dirugikan hak konstitusionalnya, khususnya hak untuk berserikat dan berkumpul menjadi anggota suatu partai politik, karena dapat saja dianggap tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik akibat perbedaan domisili dengan alamat pada KTP-el atau KK. Sesuai dengan AD/ART, Pemohon wajib memperjuangkan hak anggotanya baik secara 73 individual maupun secara kolektif; e. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 177 huruf f UU 7/2017 sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” karena Pemohon merupakan calon peserta pemilu yang memiliki banyak anggota dari kalangan pekerja atau buruh. Faktanya para anggota Pemohon yang merupakan pekerja atau buruh tersebut berdomisili tidak sesuai dengan KTP-el atau KK yang dimiliki karena harus menyesuaikan dengan tempat kerja. Berdasarkan fakta tersebut, maka jelas kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual; f. Bahwa dengan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar sebagaimana dikemukakan di atas maka secara mutatis mutandis juga menyebabkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f UU 7/2017 sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR”. Sebab apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan atau dimaknai sebagaimana petitum Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; g. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo sesuai dengan petitum yang dimohonkan Pemohon, maka jelas kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon adalah benar merupakan partai politik baru yang berdasarkan pada Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 wajib mengikuti verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 177 huruf f UU 7/2017 74 sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota”, dan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR”, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Seharusnya, pelaksanaan pemilu yang salah satu tahapannya adalah pendaftaran dan verifikasi dapat mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi bukan justru melanggar prinsip-prinsip konstitusi, yang dalam hal ini melanggar prinsip keadilan pemilu dan prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan; 75 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan verifikasi partai politik yang diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan prinsip “keadilan dalam pemilu” dan “tanggungjawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia” sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggaraan pemilu adalah mewujudkan kontestasi politik yang berkeadilan (electoral justice) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya Pemohon dan partai politik non parlemen lainnya diperlakukan sama dengan partai politik parlemen dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila partai politik parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi; 4. Bahwa menurut Pemohon, pilihan konstitusional pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sepanjang kata “verifikasi” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu adalah partai politik yang telah lulus verifikasi secara administrasi oleh KPU; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 177 huruf f UU 7/2017 sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena frasa tersebut hanya dapat ditafsirkan bahwa penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK). Padahal sebenarnya terdapat juga penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan KTP-el atau KK karena alasan tertentu, misalnya karena pekerjaan; 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, karena melanggar prinsip kemandirian KPU, Bawaslu, 76 dan DKPP sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sepanjang kata “verifikasi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “verifikasi secara administrasi”; b. Menyatakan ketentuan Pasal 177 huruf f UU 7/2017, sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; c. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017, yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas khusus 77 norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, telah pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. [3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.11] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.2] Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah beberapa kali telah pernah memutus pengujian norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Selain itu, pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Agustus 2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang amar putusan-putusan tersebut memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. 78 Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; Perkara Nomor 57/PUU- XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; serta Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adapun permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 adalah syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki wakil-wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti pemilu. Sementara, alasan kontitusional dalam permohonan 64/PUU-XX/2022 adalah pembedaan metode verifikasi faktual antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 merupakan bentuk diskriminasi. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah secara doktriner dalam perspektif toetsingrecht (hak uji materiil) dan wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan) [vide perbaikan permohonan Pemohon angka 38, hlm. 26], pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam batas tertentu sesungguhnya dapat dikatakan sebagai norma hukum positif baru. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian permohonan a quo, yaitu dalam permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (5), 79 Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUU- XX/2022, dan Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022, serta Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah ketentuan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sepanjang kata “verifikasi” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “verifikasi secara administrasi”, sehingga ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi secara administrasi oleh KPU”; 2. Apakah frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; 3. Apakah ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 80 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 dalam Paragraf [3.15], Paragraf [3.16], dan Paragraf [3.17], sebagai berikut: [3.15] … bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda; [3.16] … bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... [3.17] Bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh 81 karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.12.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 di atas dan telah diperkuat kembali melalui beberapa Putusan 82 Mahkamah Konstitusi yang terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, telah ternyata Mahkamah dalam pendiriannya sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon dan memperkuat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum Putusan a quo. Oleh karenanya, permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan sepanjang frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa berkaitan dengan keanggotaan partai politik hanya dapat dibuktikan dengan KTP-el atau KK [vide Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah], walaupun pada kenyataannya ada masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar wilayah KTP-el atau KK yang bersangkutan, sehingga menurut Pemohon telah terjadi hambatan hak konstitusional untuk berserikat atau berkumpul yang dijamin UUD 1945. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal Penduduk yang pengertiannya adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 83 Indonesia atau di luar negeri [vide Pasal 1 angka 32 UU 7/2017]. Penduduk yang mempunyai hak untuk terlibat dalam Partai Politik adalah penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin [vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik]. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya setiap anggota partai politik diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Elekronik (KTP-el). Hal demikian dikarenakan KTP-el merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. KTP-el ini untuk menunjukkan sebagai jati diri tunggal, sehingga dapat digunakan sebagai identitas diri selama berada di wilayah geografis Republik Indonesia. Kaitannya dengan keanggotaan partai politik adalah bahwa Pasal 177 huruf f UU 7/2017 telah menentukan salah satu dokumen persyaratan pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah kewajiban menyerahkan bukti keanggotaan partai minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; Bahwa terhadap argumentasi Pemohon agar Surat Keterangan Tempat Tinggal/domisili dapat digunakan sebagai bukti keanggotaan partai, Mahkamah berpendapat bahwa surat keterangan tempat tinggal tersebut hanyalah digunakan dalam keadaan sementara. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan tidak tertutup kemungkinan pemegang surat keterangan tempat tinggal juga memiliki KTP-el atau KK di kabupaten/kota lain. Apabila surat keterangan tempat tinggal diterima sebagai bukti keanggotaan partai, maka dalam batas penalaran yang wajar hal tersebut akan memberi peluang terjadinya keanggotaan ganda partai politik yang didasarkan pada surat keterangan tempat tinggal/domisili dan juga berdasarkan KTP-el atau KK dari yang bersangkutan sehingga dapat mengacaukan proses verifikasi faktual partai politik. Hal demikian justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 177 huruf f UU 7/2017 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakbebasan bagi Pemohon dalam mendaftarkan partai politik sebagai peserta pemilu yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 84 [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”. Terhadap dalil a quo penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa dalam kaitan dengan dalil a quo terlebih dahulu Mahkamah akan menilai norma Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 berkenaan dengan frasa “wajib berkonsultasi dengan DPR”, yang dikaitkan dengan kemandirian KPU di mana secara substansial telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 10 Juli 2017. Dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.9.9], Sub-paragraf [3.9.10], dan Sub-paragraf [3.9.11] putusan a quo, Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut: [3.9.9] Bahwa secara faktual, hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi yang putusannya bersifat mengikat. Sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat mandiri secara langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses pembentukan peraturan diharuskan berkonsultasi yang keputusannya bersifat mengikat, akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya. Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah yang paling rentan untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh pembedaan dalam proses pembentukan peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya, pembedaan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh pembedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU. Langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya. Sekalipun terdapat perlakuan berbeda, namun proses konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan sekaligus konfirmasi terhadap norma yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan, norma yang mengatur keberadaan konsultasi sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan 85 dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; [3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara; [3.9.11] Bahwa, namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang 86 bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis. [3.14.2] Bahwa terkait dengan norma Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR”, yang dikaitkan dengan kemandirian Bawaslu dan DKPP, secara substansial telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 3 April 2014, di mana Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Paragraf [3.17] sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; b. Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU- VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: “... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu 87 kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ...”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, dalam norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat kata “mengikat”, sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah frasa “tidak mengikat” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) yang dalam putusan a quo menjadi alasan berbeda (concurring opinion), yaitu tetap berpendirian untuk dilakukan verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual untuk semua partai calon peserta pemilu. 88 [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon yang dipandang tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB, 89 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi