78/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 78/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : PT. Pos Indonesia (Persero). Alamat : Jalan Banda Nomor 30 Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan dari dan oleh karena itu berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Harry Setya Putra. Alamat : Komplek Cendana Andalas, Blok E Nomor 1 RT 004 RW 002 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November 2019, memberi kuasa kepada Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H., Widat, S.H., M.H., dan Farid Ramdani, S.H., M.H., kesemuanya merupakan advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Asa Putuhena Law Firm, berkedudukan hukum di Jalan Tebet Utara Dalam Nomor 34, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor 78/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2020 dan juga pada tanggal 14 Oktober 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (Bukti P-5), selanjutnya disebut (“UU Mahkamah Konstitusi)”. 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (Bukti P-6), (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa mengacu kepada seluruh ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Dengan demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 51, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) (selanjutnya disebut sebagai “UU POS”) terhadap UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Bahwa para Pemohon telah mendasarkan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 8. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: 4 “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yakni: a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 9. Bahwa selain ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi diatur mengenai parameter kerugian konstitusional, dimana Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (Bukti P-7) dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, (Bukti P-8) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5 Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON I 10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK, Pemohon I merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Bahwa kualifikasi Pemohon I adalah sebagai badan hukum perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor: 117 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, Sarjana Hukum, Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 1995 Nomor 167/CN/PDT.P/1995/PN.JKT.PST., sebagai pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta notaris Nomor 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH. MKn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 12. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar PT. Pos, didirikan dengan tujuan untuk melakukan Usaha di bidang penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 13. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065). 14. Bahwa Pemohon I tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana tanggung jawab negara di bidang pelayanan pos secara penuh sebagai pos negara menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara pos negara atas berlakunya Pasal 1 angka (2) UU POS yang menyatakan: “Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.” 6 Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai badan usaha yang menyelenggarakan pos. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak eksklusifnya sebagai pos negara dan bahkan menjadi tidak ada bedanya dengan penyelenggara pos non- negara. Di sisi lain, Pemohon sebagai pos negara masih dibebani kewajiban menyelenggarakan pelayanan umum. 15. Longgarnya definisi mengenai penyelenggara pos dalam UU POS menunjukkan semangat pembuat undang-undang lebih condong kepada upaya meliberalisasi penyelenggaraan pos yang dengan sendirinya mengenyampingkan aspek historis dan ideologis dari pos itu sendiri. 16. Bahwa Pemohon I tidak dapat menjalankan fungsi secara penuh guna menjalankan Layanan Pos Universal dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU POS: ayat (2) “Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos.” ayat (3) “Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.” ayat (4) “Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal.” ayat (5) “Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.” 17. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertindak untuk menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal. Pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan Layanan Pos Universal kepada penyelenggara pos, hal mana penyelenggara pos yang dimaksud adalah seluruh penyelenggara pos termasuk badan usaha swasta yang menyelenggarakan layanan pos. Pada dasarnya pelaksanaan Layanan Pos Universal merupakan kewajiban negara dalam hal tanggung jawab pelayanan publik (Public 7 Service Obligation) dan sebagai bentuk kewajiban bagi negara Indonesia selaku anggota Union Postal Union. Oleh karenanya penyelenggaraan pos dan jasa pengiriman merupakan tanggung jawab negara. Aspek tanggung jawab negara dimaksud terbagi 2 yakni: a. Tanggung jawab negara untuk melaksanakan Layanan Pos Universal. Tanggung jawab ini dilakukan oleh operator yang ditunjuk (designated operator) atas beban anggaran negara. b. Sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, penyelenggaran Pos dan jasa pengiriman menjadi objek dari hak menguasai negara. 18. Pelaksanaan kedua tanggung jawab tersebut sebelum berlakunya UU POS dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemohon I selaku perpanjangan tangan negara dalam hal pelaksanaan kewajiban pelayanan negara di bidang pos. Namun setelah berlakunya UU POS kemudian meniadakan tanggung jawab negara dan pelaksanaan Layanan Pos Universal sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara pos dan negara hanya memiliki tugas untuk menjamin hal tersebut dapat terselenggara. 19. Bahwa dibukanya akses bebas penyelengara pos ini (liberalisme pos) menyebabkan Pemohon I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, disatu sisi Pemohon I memiliki kewajiban untuk melaksanakan Layanan Pos Universal secara langsung di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penyelenggara pos swasta tidak dibebani dengan kewajiban tersebut. Hal inilah yang menjadikan Pemohon I sebagai penyelenggara pos negara menjadi tidak bisa optimal dalam memberikan pelayanan pos sebagai bentuk pelayanan fasilitas umum sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. 20. Bahwa Pemohon I sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diterapkannya Pasal 51 UU POS yakni: “Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.” 8 Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon I menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut. dalam hal ini tidak jelas upaya penyehatan seperti apa yang dimaksud, dilakukan oleh siapa dan dengan mekanisme yang seperti apa. sehingga hal ini menjadikan hambatan bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos. 21. Bahwa hak konstitusional Pemohon I tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU POS. Oleh karenanya dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON II 22. Bahwa Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai warga negara perseorangan pengguna layanan pos yang hak-hak nya berpotensi untuk dilanggar akibat berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS. 23. Bahwa Pemohon II sebagai pengguna layanan pos telah dirampas hak nya sebagai pengguna layanan pos untuk dijamin kerahasiaan surat atau korespondensi dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS. a. Pasal 1 ayat (8) UU POS: “Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.” b. Pasal 29 ayat (2) UU POS: “Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 24. Persoalan yang paling mendasar dalam ketentuan tersebut di atas adalah penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya. Bahwa pada dasarnya surat merupakan salah satu media komunikasi yang mana hubungan surat menyurat termasuk dalam cakupan perlindungan hak 9 atas privasi. Dalam hal ini, surat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan kiriman lainnya karena “substansi” nya yang berisi informasi bersifat privat atau bagian dari privasi pengirim dengan penerimanya yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 yakni: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 25. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, dan akibat dari ketentuan tersebut juga bertentangan dengan beberapa undang-undang lain seperti yang akan kami paparkan dalam posita permohonan. 26. Bahwa dengan dipersamakannya surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni “kiriman” dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS maka secara otomatis adanya hak bagi Penyelenggara Pos untuk dapat membuka dan memeriksa isi dari suatu surat yang akan dikirim. 27. Bahwa Pemohon II selaku warga negara Indonesia pengguna layanan pos dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi untuk dirugikan dengan tidak adanya pengertian yang jelas terkait dengan kata “kiriman”. Dengan demikian berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS memberikan hak bagi Penyelenggara Pos untuk membuka isi surat yang dikirimkan oleh Pemohon II. Hal mana apabila surat dari Pemohon II dibuka maka akan secara jelas melanggar hak privasi bagi warga negara. 28. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam 10 perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang (Bukti P-12). 29. Bahwa dengan mengacu lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU POS Bertentangan dengan Alinea ke IV (keempat) Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional PEMOHON I Atas Kesejahteraan Umum serta Jaminan Penguasaan Negara terhadap Cabang-Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara dan/atau Menguasai Hajat Hidup Orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 30. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengandung pengertian cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara (bukan diserahkan kepada mekanisme pasar) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 31. Bahwa penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen sudah sangat jelas menyebut bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Mengenai kekuatan hukum Penjelasan UUD tersebut, Sri Edi Swasono mengatakan bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, Penjelasan untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi dan interpretasi otentik, tetap berlaku. Adapun Maria Farida Indrati S sebagaimana dimuat dalam Jurnal Berkala FH UGM, Mimbar Hukum, Nomor 49/II/2005, menegaskan bahwa 11 khusus untuk penjelasan pasal demi pasal, memang dengan perubahan pasal dalam UUD 1945 maka penjelasan pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal yang baru, namun bagi pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasalnya, misalnya penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 32. Bahwa mengenai batasan cabang-cabang produksi apa saja yang dapat dikuasai oleh negara, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 (Bukti P-9) sebagai berikut: “Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 33. Terhadap pendapat mahkamah tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang dinilai memenuhi salah satu dari kualifikasi sebagai berikut: a. Penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; b. Penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; c. Tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. 34. Bahwa selanjutnya mengenai hak menguasai negara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan melalui Putusan tersebut diatas. Mahkamah menafsirkan makna frasa “dikuasai negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yakni: “perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya 12 sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah.” 35. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberikan penegasan bahwa ide kompetisi tidak pernah ditolak oleh UUD 1945 asalkan tidak meniadakan hak menguasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 36. Bahwa salah satu usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah Pos. hal ini dikarenakan Pos menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini pun juga telah diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari Konsiderans huruf b UU POS yang menyebutkan: “bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”. Dengan demikian pembentuk undang-undang dalam hal ini mengamini bahwa Pos merupakan industri yang sangat strategis dan berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan serta pencapaian tujuan negara. Selain itu, pos juga dinilai memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung kegiatan ekonomi serta hubungan antar bangsa. 37. Bahwa sebetulnya semangat pembentukan UU POS dari sisi filosofis adalah koheren dengan UU POS yang sebelumnya, yaitu Undang- Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Bukti P-13) (selanjutnya disebut “UU NO. 6/1984”). hal ini dapat dilihat dalam konsiderans huruf a dan b yang menyatakan: a. bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan; 13 b. bahwa penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam mengisi Wawasan Nusantara; Namun demikian dalam faktanya Konsiderans huruf b UU POS kontradiktif dengan pasal-pasal yang ada dalam UU POS. 38. Kontradiksi sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU POS dimana Pasal tersebut memberikan pengertian tentang penyelenggara pos yang bertentangan dengan semangat penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Tak hanya dalam Pasal 1 angka (2), penjabaran mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara Pos diatur lebih lanjut dalam ketentuan norma Pasal 4 UU POS. Penyelenggara pos diartikan sebagai setiap badan usaha yang menyelenggarakan pos (Vide: Pasal 1 angka (2) UU POS). Artinya setiap entitas bisnis yang dalam kegiatan usahanya berkaitan dengan pemberian layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pos. Dengan tidak adanya batasan yang ketat dalam ketentuan ini, pembentuk undang- undang sudah menggeser paradigma penyelenggaraan pos yang awalnya dilakukan hanya oleh negara menjadi terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi badan usaha seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi (Vide: Pasal 4 ayat (1) UU POS). Dalam hal ini, UU POS mengatur bahwa kedudukan setiap penyelenggara pos tersebut adalah sejajar dan tiap-tiap entitas dapat menjalankan usahanya di bidang pos tanpa ada kewajiban untuk berkoordinasi atau melakukan interkoneksi dengan entitas lainnya kecuali dalam hal Layanan Pos Universal. 39. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, ide kompetisi adalah sah dan tidak dilarang oleh UUD 1945 sepanjang tidak meniadakan hak menguasai oleh negara sebagaimana telah Pemohon I uraikan sebelumnya. Akan tetapi dengan didefinisikannya penyelenggara pos 14 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, swasta mendapatkan hak yang sama untuk menyelenggarakan pos dari hulu hingga ke hilir. 40. Bahwa untuk diketahui pada dasarnya kegiatan penyelenggaraan pos terdiri dari 4 tahapan utama, yakni: a. Pengumpulan (Collecting) Pengeposan atau Pengumpulan adalah proses mengumpulkan surat-surat atau kiriman dari titik-titik pengumpulan atau tempat pengeposan. b. Pemrosesan (Processing) Pemrosesan kiriman adalah beberapa aktivitas yang dilakukan terhadap kiriman agar kiriman siap dikirim ke kantor tujuan atau diantar kepada penerima. c. Pengangkutan (Transporting) Transportasi adalah aktivitas pemindahan kiriman pos dari suatu kantor ke kantor lain. Transportasi ini menggunakan semua jenis moda yaitu darat, laut dan udara, sesuai dengan tingkat layanan, waktu tempuh (travel time) dan biaya. d. Pengantaran (Delivery) Pengantaran barang kiriman sampai ke penerima. Artinya, setiap penyelenggara pos baik itu BUMN maupun swasta menurut UU POS mempunyai hak yang sama untuk dapat melakukan kegiatan usahanya mulai dari pengumpulan (collecting), pemrosesan (processing), pengangkutan (transporting), hingga pengantaran (delivery). 41. Bahwa namun demikian faktanya hanya PEMOHON I yang memiliki sarana dan prasarana insfrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pos tersebut di seluruh daerah di wilayah Repubik Indonesia. Hal ini dikarenakan Pemohon I sebagai operator yang ditunjuk oleh Pemerintah (desingnated operator) diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan pos diseluruh wilayah Republik 15 Indonesia terlepas daerah tersebut akan memberikan untung maupun tidak memberikan keuntungan untuk Pemohon I. 42. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan BUMN yang telah diatur dalam UU BUMN yaitu selain untuk mencari keuntungan juga dibebani dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum. 43. Bahwa berbeda dengan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta, dimana faktanya sebagaimana diketahui oleh umum, sampai dengan saat ini Badan usaha MIlik Swasta tidak dibebankan kewajiban untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melakukan seluruh kegiatan penyelenggaraan pos, sehingga dapat dipastikan perusahaan swasta cenderung lebih memusatkan kegiatannya pada wilayah-wilayah tertentu yang menguntungkan secara ekonomi untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pos, sehingga kepentingan umum yang dilindungi dalam konstitusi menjadi hal kesekian yang akan dipertimbangkan swasta dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan swasta sedari awal adalah hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu dapat menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa antara Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta memiliki tujuan usaha yang berbeda. 44. Bahwa pada prakteknya di dunia, dikenal 2 (dua) jenis kegiatan pos yakni; (1) Penyelenggaraan Pos, dan (2) Penyelenggara Jasa Titipan (selanjutnya disebut sebagai “Perjastip”). dimana yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pos berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU POS adalah “keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos”. Sedangkan yang dimaksud dengan Perjastip berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. 16 Lebih lanjut untuk Perjastip tidak ada ketentuan yang mewajibkan Badan Usaha Milik Swasta yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pos wajib memilki sarana dan prasarana pelayanan pos diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Badan Usaha Milik Swasta bebas menentukan memilih wilayah-wilayah tertentu yang menguntungkan secara ekonomi untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pos. 45. Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya batasan yang ketat mengenai definisi penyelenggara pos dalam Pasal 1 angka (2) UU POS, Pemohon I kemudian menjadi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja guna memperoleh keuntungan yang maksimal diwilayah-wilayah yang justru berpotensi memberikan keuntungan untuk Pemohon I/ kehilangan daya saing dalam menyelenggarakan layanan pos. Apabila tujuannya adalah untuk membuka peluang kesempatan Badan Usaha Milik Swasta mendirikan kegiatan usaha dibidang pos, harusnya dibedakan antara Penyelenggara Pos dengan Non Penyelenggara Pos (dalam hal ini Perjastip). karena dalam hal suatu badan usaha disebut penyelenggara pos maka sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU POS menyatakan bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Artinya setiap Penyelenggara Pos wajib melayani kepentingan seluruh masyarakat umum tanpa membedakan apakah wilayah tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak terhadap perusahaan penyelenggara pos. 46. Pada konteks ini Pemohon I berpendapat bahwa idealnya UU POS membatasi tugas antara Penyelenggara Pos (negara) dan Penyelenggara Jasa Titipan. selain itu dengan dibatasinya peran antara Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Jasa Titipan menjadikan penyelenggara pos yang merupakan representasi negara juga memiliki kewenangan penuh dalam hal menyelenggarakan kegiatan Pos Dinas (Militer dan Lainnya) mengingat peran ini bertalian erat dengan pertahanan dan keamanan negara di satu sisi dan penyediaan akses layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. 17 47. Bahwa dengan diberlakukannya UU POS mengakibatkan penguasaan negara dalam sektor penyelenggaraan Pos secara jelas telah ditiadakan, padahal Pos itu sendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan salah satu cabang yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya negara hadir dan menggunakan hak penguasaannya di sektor pos. 48. Dengan demikian pembaruan hukum di sektor pos melalui pembentukan UU POS terbukti tidak mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang meletakkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai muara dari setiap kegiatan ekonomi. Alih-alih menyelamatkan kepentingan rakyat dan negara dalam penyelenggaraan pos, UU POS justru meniadakan hak menguasai negara dalam kegiatan ekonomi di sektor pos tersebut. 49. Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dengan ini Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU POS bertentangan dengan Alinea ke-IV (keempat) Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. B. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU POS Bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin Hak Berkomunikasi Pemohon I dan Tanggung Jawab Negara Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum yang Layak. 50. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 merupakan dasar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan serta memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. Dengan demikian, hak berkomunikasi dapat dipahami sebagai hak setiap orang untuk mengirim pesan atau berita serta melakukan hubungan dan/atau kontak dengan orang lain. 51. Bahwa selanjutnya, untuk memenuhi hak berkomunikasi tersebut, negara cq. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan 18 yang dimungkinkan baik secara legislasi maupun eksekusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 52. Bahwa untuk itu, segala fasilitas pelayanan publik yang menunjang pemenuhan hak berkomunikasi tersebut menjadi wajib disediakan oleh negara mengingat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang layak. “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 53. Secara lebih mendalam hak untuk berkomunikasi mengandung dua perspektif, yaitu fundamental dan inklusif. Dari perspektif fundamental, kesepakatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi telah menjadi pandangan bersama, sehingga tidak ada pertentangan atas hak tersebut. Dari perspektif inklusif, berkaitan dengan kebebasan untuk melaksanakan hak berkomunikasi dan kemudahan akses terhadap sumberdaya yang mendukung untuk melakukan komunikasi tersebut. Kebebasan membutuhkan sumberdaya, pengakuan penuh terhadap hak berkomunikasi membutuhkan keberadaan sumberdaya (sarana) komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi setiap orang. 54. Dari perspektif hukum internasional, dasar mula hak untuk berkomunikasi merupakan turunan dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Bukti P-14), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Dari Pasal 19 DUHAM tersebut, negara dilarang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak untuk berkomunikasi, namun selain itu juga menghendaki negara agar menempuh langkah yang dibutuhkan agar hak tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang. Termasuk di dalamnya langkah legislasi atau pengaturan dan tindakan positif secara praktek seperti membentuk media atau sarana komunikasi publik. 19 55. Bahwa sebagai bagian dari UPU, maka postal operator di Indonesia wajib mengemban amanat PSO yang dikenal dengan istilah Universal Postal Services atau Layanan Pos Universal (LPU). LPU tersebut merupakan kesepakatan negara anggota UPU yang dilaksanakan terakhir di Istanbul tahun 2016 dideklarasikan dan telah diratifikasi di tiap negara anggota. Berikut adalah definisi resmi PSO pos berdasarkan akta Universal Postal Convention (Bukti P-15): Article 3: Universal Postal Service 1. In order to support the concept of the single postal territory of the Union, member countries shall ensure that all users / customers enjoy the right to a universal postal service involving the permanent provision of quality basic postal services at all points in their territory, at affordable prices. 2. With this aim in view, member countries shall set forth, within the framework of their national postal legislation or by other customary means, the scope of the postal services offered and the requirement for quality and affordable prices, taking into account both the needs of the population and their national conditions. 3. Member countries shall ensure that the offers of postal services and quality standards will be achieved by the operators responsible for providing the universal postal service. Member countries shall ensure the universal postal service is provided on a viable basis, thus guaranteeing its sustainability.” Berdasarkan artikel 3 tersebut, jelas disebutkan bahwa pemerintah (negara) wajib menyediakan jasa pelayanan pos dasar (basic) bagi seluruh warga negara, dari sisi harga yang terjangkau serta mencakup seluruh wilayah masing-masing negara. 56. Penyelenggaraan Pos dan jasa pengiriman pada umumnya merupakan tanggung jawab negara. Aspek tanggung jawab negara dimaksud terbagi 2. Pertama, tanggung jawab negara untuk melaksanakan Layanan Pos Universal. Tanggung jawab ini dilakukan oleh operator yang ditunjuk (designated operator) atas beban anggaran negara. Kedua, sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, penyelenggaran pos dan jasa pengiriman menjadi objek dari hak menguasai negara. Sejalan dengan perkembangan konsep hak dikuasai negara dan paham negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan dalam hal tindakan 20 pengelolaan Pos melalui BUMN, namun juga melakukan mengadakan kebijakan (beleid); tindakan pengurusan (bestuursdaad), misalnya melalui instrumen perizinan, pengaturan (regelendaad) melalui peraturan perundang-undangan, dan pengawasan (toezichthoudensdaad) pada sektor Pos dan jasa pengiriman yang dijalankan oleh BUMN dan Perusahaan swasta non-BUMN. 57. Bahwa mengenai interkoneksi, UU POS hanya mewajibkan interkoneksi dalam hal penyelenggaraan layanan pos universal sedangkan dalam penyelenggaraan layanan pos komersil interkoneksi boleh dilakukan boleh tidak. Hal ini bertolak gagasan dasar interkoneksi itu sendiri yang sejatinya bertujuan untuk berbagi beban dan keuntungan antar penyelenggara pos demi kemudahan akses informasi dan komunikasi seluruh masyarakat. Di satu sisi, operator pos yang ditunjuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal dibebani kewajiban interkoneksi sedangkan dalam layanan yang bersifat komersil penyelenggara pos tidak dibebani kewajiban yang sama. Dengan kata lain, penyelenggara layanan pos komersil dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya tanpa melakukan interkoneksi dengan penyelenggara lainnya, dan tentu saja keuntungan dari kegiatan tersebut diperoleh sendirian. 58. Bahwa mengenai Layanan Pos Universal, negara cq. Pemerintah berhak menunjuk salah satu penyelenggara pos untuk menyelenggarakan layanan tersebut. UU POS mengamanatkan agar dalam waktu 5 (lima) tahun sejak UU POS dibentuk sudah harus dilakukan seleksi (open procurement) yang dapat diikuti oleh semua penyelenggara pos. Artinya, setiap penyelenggara pos memiliki kesempatan untuk menjadi operator pos yang ditunjuk (designated operator). Akan tetapi, hingga batas masa transisi berakhir (Tahun 2014) Peraturan Menteri Seleksi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal masih belum di tetapkan hingga saat ini. 59. Berdasarkan ketentuan peralihan yang memberikan hak kepada PEMOHON I untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal, maka hak tersebut seharusnya telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2014. 21 Namun, praktek menunjukan bahwa hingga pada masa yang telah ditentukan, tidak ada penyelenggara pos yang berminat dan mengajukan diri sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal. Hal ini mengakibatkan pemerintah terpaksa membuat kebijakan untuk memperpanjang hak pengelolaan Layanan Pos Universal kepada PT. Pos Indonesia. Melalui Surat Nomor 576/M. KOMINFO/PI.01.02/08/2014 tanggal 29 Agustus 2014, pemerintah menunjuk PT. Pos Indonesia untuk terus mengelola Layanan Pos Universal sekaligus sebagai designated operator dan pengelola perangko (Bukti P-16). 60. Surat dari pemerintah di atas, pada akhirnya mencerminkan permasalahan krusial pada tataran implementasi UU POS. Masalah- masalah tersebut diantaranya adalah pertama, UU POS ternyata belum memiliki pengaturan mengenai designated operator. Sejatinya, penunjukan designated operator merupakan kewajiban internasional Indonesia yang lahir akibat diratifikasinya Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia (Final Acts Universal Postal Union (UPU) as the Results of the 25th Doha Congress, Qatar 2012) dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2018 tentang Pengesahan Final Acts of Universal Postal Union (UPU) as the Results of the 26th Istanbul Congress, Turkey 2016 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke-26 Di Instanbul, Turki 2016). 61. Kedua, terkait dengan penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dibuka bagi seluruh penyelenggara pos melalui mekanisme seleksi ternyata tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelenggara pos yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi mendapatkan hak menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme kontribusi yang harus dibayarkan oleh seluruh penyelenggara pos untuk turut membiayai Layanan Pos Universal. Di sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan Asperindo, meskipun kontribusi pembiayaan Layanan Pos Universal telah dilakukan secara optimal, jumlah yang terkumpul hanya akan berkisar di angka Rp. 5 Miliar. Jumlah tersebut tidak dapat membiayai keseluruhan penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Berdasarkan data yang 22 diperoleh dari Pemohon I, dana pembiayaan Layanan Pos Universal yang dilakukan melalui mekanisme PSO (Public Service Obligation) yang dibayarkan melalui APBN, selalu menyisakan defisit yang menjadi beban keuangan Pemohon I sebagai penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah menyelenggarakan layanan pos universal. Lebih jelas, data biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal berupa PSO dari APBN dan beban keuangan Pemohon I adalah sebagai berikut: Ringkasan Pendapatan Biaya Penyelenggaraan KPC LPU 2014 – 2018 (dalam milyar rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan LPU 3 4 5 6 8 Pendapatan Non-LPU 61 65 82 102 126 Total Pendapatan KPC LPU 63 69 87 108 134 Beban Operasional KPC LPU 407 429 438 477 498 Beban KPC LPU yang belum ditanggung PM KOMINFO 260 231 238 302 321 Total Biaya Penyelenggaraan LPU 667 660 676 779 819 Bantuan Operasional KPC LPU 322 338 341 344 346 Selisih Biaya Penyelenggara KPC LPU 281 253 248 327 339 Ringkasan Pendapatan Biaya LPU di KPC non LPU 2014 – 2018 (dalam milyar rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan Surat Pos LPU Dalam Negeri 68 68 66 65 69 Pendapatan Paket Pos Dalam Negeri 24 29 35 42 52 Pendapatan Surat Pos LPU Luar Negeri 8 9 10 11 16 Pendapatan Paket Pos Luar Negeri 4 5 7 9 16 Total Pendapatan 103 111 118 127 154 Biaya Surat Pos LPU Dalam Negeri 171 171 167 165 175 23 Biaya Paket Pos Dalam Negeri 108 135 161 191 240 Biaya Surat Pos LPU Luar Negeri 19 21 23 26 39 Biaya Paket Pos Luar Negeri 13 17 23 31 56 Total Biaya 310 344 374 413 509 Selisih Tarif 208 233 256 286 355 62. Kondisi pembiayaan LPU di atas bukanlah sebuah kondisi yang baik. Bahwa pada tahun 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuat sebuah analisis terhadap reformasi regulasi di sektor perposan pada saat UU POS sedang dalam proses pembahasan. Dalam analisisnya, KPPU menyatakan bahwa pembiayaan PSO yang tidak optimal akan mengakibatkan perusahaan pengelola Layanan Pos Universal menjadi tidak sehat. Hal ini dikarenakan, dengan PSO yang tidak sesuai dengan realisasi, maka akan memaksa penyelenggara pos untuk melakukan subsidi silang. 63. Artinya, kekurangan pembiayaan Layanan Pos Universal dari PSO akan ditutupi dari pendapatan perusahaan yang berasal dari layanan pos komersial. Kondisi ini akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan bisnis. Dalam rekomendasinya, KPPU menyatakan bahwa dalam regulasi perposan nasional, harus terdapat amanat yang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyediakan PSO dengan sistem dan metode pembiayaan yang memadai. Selain itu, KPPU juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk turut meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggara pos yang mengelola Layanan Pos Universal guna menjamin tidak terjadinya penyimpangan atau persilangan (cross subsidy) antara produk jasa yang bersifat wajib dengan produk jasa yang bernilai tambah atau komersial. 64. Bahwa faktor infrastruktur menjadi masalah utama penyelenggara pos Indonesia. UU POS mensyaratkan bahwa penyelenggara pos yang dapat menyelenggarakan layanan pos universal harus memiliki infrastruktur pelayanan di seluruh wilayah NKRI. Hal ini tentu menjadi hambatan utama para penyelenggara pos selain Pemohon I. 24 65. Pembiayaan terhadap LPU tetap menggunakan sistem kompensasi (subsidi) APBN, namun dengan menambahkan item pembiayaannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, model subsidi saat ini yang hanya mendasarkan subsidi pada pembiayaan operasional kantor Pos yang rugi (pada wilayah tertentu), tidak dapat membiayai LPU secara berimbang, apalagi menutupinya. Padahal persoalan pembiayaan LPU sebenarnya juga terletak dari cost pemberian layanan, dengan memperhitungkan jarak layanan dan biaya pengangkutan kiriman Pos dari kantor Pos pengirim. Oleh karena itu, perlu penambahan item pembiayaan PSO untuk LPU Pos dari aspek tarif Layanan Pos Universal. Pembiayaan tambahan ini berupa subsidi tarif LPU dari biaya layanan sesungguhnya (real cost). 66. UU POS membuka kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk dapat menyelenggarakan LPU melalui mekanisme penugasan dari pemerintah, namun beban pelaksanaan LPU justru menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pos untuk memberikan kontribusi. Pada ketentuan berikutnya dikatakan bahwa subsidi LPU diberikan atas dasar penentuan wilayah, yang penentuannya dilakukan oleh menteri. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU POS: “Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya, penyelenggaraan LPU merupakan tanggung jawab pemerintah, walaupun secara operasional melalui penugasan kepada Penyelenggara Pos yang ditunjuk atau designated operator sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Pos Sedunia dalam Final Acts UPU, yang menegaskan bahwa: “Dalam rangka mendukung konsep wilayah pos tunggal Perhimpunan, negara-negara anggota wajib memastikan bahwa semua pengguna/pelanggan berhak atas layanan pos universal yang melibatkan penyelenggaraan tetap layanan dasar yang berkualitas pada semua titik di wilayahnya, dengan harga yang terjangkau.” 67. Tafsir dari “negara anggota” dalam klausul di atas tentu saja direpresentasikan oleh Pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Selain itu, LPU adalah hak yang dapat diklaim oleh pengguna/pelanggan yang pada prinsipnya adalah setiap orang. Sebagaimana telah 25 dikemukakan pada bab II kajian ini, hak atas LPU merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk berkomunikasi atau secara umum berkorespondensi, terutama dalam bentuk surat atau kiriman lainnya. Secara konstitusional hak tersebut dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 68. Kedudukan hak atas LPU sebagai HAM secara konstitutional, memperkuat bahwa tanggung jawab realisasi hak tersebut ada pada pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Perubahan Kedua): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” 69. Sebagai turunannya, tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan LPU sebagai bentuk pemenuhan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Pos Sedunia di atas, yaitu menyelenggarakannya: “pada semua titik di wilayahnya” dan “dengan harga yang terjangkau.” Sementara itu, dalam UU POS, walaupun dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bawa LPU berlaku “di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, namun pembiayaannya menggunakan konsep sharing antara Penyelenggara Pos dan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU POS sebagai berikut: ayat (4): “Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal” ayat (5): “Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.” 70. Ketentuan di atas menimbulkan pertentangan antar norma di satu sisi dan juga menimbulkan pertanyaan di sisi lain. Pertentangan antar norma yang dimaksud yaitu kaitan ayat (5) pasal di atas yang hanya mewajibkan 26 Pemerintah “mensubsidi” wilayah LPU tertentu, dengan ayat (1) pasal yang sama menegaskan wilayah LPU adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentu saja contradictio in terminis, karena ketika ditegaskan bahwa LPU adalah tanggung jawab Pemerintah, maka seluruh cakupan wilayah LPU adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak ada pembedaan antara wilayah LPU yang disubsidi dengan wilayah LPU yang tidak disubsidi. Untuk memastikan “keterjangkauan harga” atau affordability, maka sudah semestinya seluruh LPU mendapatkan subsidi. 71. Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dengan ini Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU POS bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. C. Pasal 51 UU POS Bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional Pemohon I Atas Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian serta dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional. 72. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi” 73. Bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia bercirikan semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang usaha yang sama untuk menggerakan roda perekonomian nasional dan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. 74. Bahwa Pemohon I, merupakan pelaku usaha yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang mana keberadaannya sangat penting karena menunjang pembangunan nasional dan diperlukan masyarakat luas karena mencakup hajat hidup orang banyak seperti pelayanan surat- menyurat, pengiriman barang, serta layanan pos lainnya. Pelayanan yang 27 baik sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat luas dapat membentuk citra positif bagi pemerintah sehubungan dengan posisi Pemohon I sebagai BUMN. Lebih lanjut sebagaimana telah didalilkan sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU BUMN tujuan pendirian suatu BUMN antara lain adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar dan menghasilkan keuntungan. 75. Bahwa namun demikian sejak perubahan UU POS pada tahun 2009 hingga saat ini Pemohon I tidak dapat memenuhi tujuan dari cita-cita mulia sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU BUMN tersebut, hal ini dikarenakan aturan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 51 UU POS memiliki permasalahan secara normatif, dimana penyajian pasal tersebut tidak jelas penafsirannya. Padahal sebagaimana diketahui oleh umum bahwa Ketentuan Pasal tersebut merupakan implikasi dari liberalisasi di sektor Pos yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh negara (direpresentasikan oleh BUMN, dalam hal ini Pemohon I) menjadi dapat juga dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta dan koperasi. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip ketentuan Pasal 51 UU POS: “Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.” 76. Bahwa merujuk pada ketentuan norma dalam pasal tersebut jelas hanya mengatur: a. subjek yang akan dikenakan kebijakan penyehatan, yaitu PT. Pos Indonesia (in casu: Pemohon I); b. tujuan dan jangka waktu penyehatan. Namun demikian norma Pasal tersebut tidak menegaskan bentuk penyehatan seperti apa yang akan dilakukan, dan juga tidak menegaskan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan penyehatan tersebut, khususnya dari pihak Pemerintah. 28 Bahwa atas dasar kerancuan norma Pasal tersebut, hal ini mengakibatkan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Bukti P-17) (selanjutnya disebut “PP No. 15 Tahun 2013”) juga menjadi tidak jelas, hal ini tercermin dalam Pasal 36 PP No. 15 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penyehatan PT. POS Indonesia selaku BUMN dalam terminologi penyehatan korporasi. 77. Bahwa lebih lanjut terminologi “penyehatan korporasi” dalam PP No. 15 Tahun 2013 hanya ditegaskan sebagai bentuk “peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos nasional”, namun “pelaksanaan penyehatan korporasi Penyelenggara Pos dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini menunjukan, PP No. 15 Tahun 2013 juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk dan instansi pelaksana penyehatan korporasi. Selain itu, “penyehatan korporasi” dalam PP No. 15 Tahun 2013 sama sekali tidak khusus ditujukan kepada penyelenggara Pos BUMN namun “penyelenggara Pos” saja (vide Pasal 36 ayat (3) PP No. 15 Tahun 2013). 78. Bahwa kemudian dampak negatif yang sangat besar dirasakan oleh Pemohon I akibat pengaturan yang tidak jelas dalam norma Pasal 51 UU POS telah mengakibatkan tidak adanya upaya atau langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan penyehatan terhadap Pemohon I sehingga menimbulkan banyak permasalahan bagi Pemohon I dimana, Pemohon I lambat untuk bertransformasi mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara Pemohon I dengan Penyelenggara Pos dinegara lain. 79. Bahwa lambatnya transformasi Pemohon I dikarenakan ada beban yang juga harus ditanggung oleh Pemohon I, antara lain yaitu terkait pensiunan yang diangkat sebelum masa perseroan, dimana Pemohon I masih harus menanggung beban past service liability. Bahwa sejak tahun 1995 semenjak terjadinya perubahan status perusahaan hingga tahun 2019 Pemohon I wajib mengalokasikan dana mencapai Rp 2,37.triliun Yang mana dana tersebut dialokasikan untuk 10.761 pensiunan dengan potensi penyesuaian status pensiunan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 29 Bahwa data tersebut berdasarkan verifikasi ulang oleh asktuaris dengan memasukan 1.193 (seribu seratus Sembilan puluh tiga) orang yang datanya belum masuk kedalam daftar Badan Kepegawaiann Negara, dimana sebelumnya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara data PNS berada di bawah angka 10.954 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat). (Bukti P-18) 80. Apabila mengambil contoh dari Perusahaan Kereta Api Indonesia yang juga merupakan BUMN juga melewati proses yang serupa dengan Pemohon I, dimana pada tanggal 1 Agustus 1990 mengalami perubahan status perusahaan yang semula Perusahaan Negara Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau PT. Kereta Api Indonesia, namun demikian Karyawan Perusahaan Negara Kereta Api mendapatkan surat pemberhentian atas status PNS-nya, kemudian status kepegawaiannya dikonversikan ketika Perusahaan Negara Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Sedangkan karyawan Pemohon I tidak mendapat surat pemberhentian sebagai PNS sehingga mengakibatkan mereka seharusnya di klasifikasi sebagai PNS. 81. Bahwa Walaupun pada akhirnya Pemerintah membuka diri untuk menyusun regulasi terkait penyesuaian status pensiunan Pos, khususnya pensiunan yang diangkat sebelum masa Perum Pos dan Giro, namun ketiadaan ketentuan spesifik mengenai penyehatan perusahaan dalam UU POS cukup menyulitkan penyusunan dasar yuridis regulasinya, berupa “peraturan pemerintah”. Sementara itu, ketentuan “restrukturisasi sektoral” tidak diatur dalam UU POS, namun muncul dalam PP No. 15 Tahun 2013, bersama dengan ketentuan mengenai “penyehatan korporasi.” Dalam konteks tersebut, Pasal 36 ayat (1) dan (2) PP No. 15 Tahun 2013 menegaskan : Ayat (1) “Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos nasional diselenggarakan melalui restrukturisasi sektoral dan penyehatan korporasi. 30 Ayat (2) “Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Strategis Pengembangan Pos Nasional yang berisi: a. visi, misi, kebijakan, strategi, dan program; b. peningkatan peran industri Pos, termasuk pengembangan prangko, filateli, dan Kode Pos dalam mendukung kepentingan geopolitik dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. pengembangan industri Pos nasional yang kompetitif, sehat, dinamis, modern, dan efisien; d. penguatan industri Pos nasional untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana Pos; dan e. dukungan terhadap sistem distribusi dan logistik nasional dan sistem pembayaran nasional.“ 82. Bahwa dengan demikian, secara teknis perancangan peraturan secara jelas terlihat bahwa ketentuan di atas terdapat beberapa permasalahan, hal ini dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak mengatur secara pasti siapa subjek pelaksana penyehatan dan siapa yang dijadikan sebagai objek dari penyehatan korporasi. 83. Bahwa restrukturisasi sektoral yang dikemukakan dalam bentuk rencana strategis (Renstra), dan merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya menteri yang membidangi urusan perposan. Namun demikian, belum tersusunnya restrukturisasi sektoral tersebut hingga kini, sangat mungkin disebabkan ketidakjelasan “siapa melakukan apa”, yang dalam teknik perancangan perundang-undangan menjadi aspek yang sangat penting. Bahwa permasalahan lainnya dari ketidakjelasan norma dalam Pasal 51 UU POS, sebagai anggota Universal Postal Union (selanjutnya disebut sebagai “UPU”), Pemohon I juga memiliki beban sebagai layanan pos universal untuk menerima atau mengirimkan Surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat berisi barang sampai dengan 2 kg); Sekogram sampai dengan 7 kg; Barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kg (M-Bag); dan Paket pos sampai dengan 20 kg ke seluruh daerah dan luar negeri. 31 84. Bahwa lagi-lagi apabila dibandingkan dengan PT. Kereta Api Indonesia yang juga merupakan BUMN, klasifikasi bantuan dana APBN sebagai belanja subsidi sehingga tidak ada beban bagi PT. Kereta Api Indonesia untuk melakukan penggantian dana tersebut apabila lebih dari realisasi, sedangkan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) menerima dalam bentuk bantuan operasional sehingga memiliki beban dalam pembiayaan pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) yang tidak diganti secara keseluruhan oleh Pemerintah. Dengan demikian Pemohon I memiliki dua bentuk beban yaitu, yang pertama Pemohon I harus mengalokasikan dana untuk menambal biaya operasional pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) dan yang kedua Pemohon I juga harus mengembalikan dana bantuan operasional kepada pemerintah apabila dana bantuan operasional lebih besar dibandingkan biaya operasional, yang dalam hal ini tidak pernah terjadi karena Pemohon I selalu mengalami kekurangan dalam pembiayaan pelaksaanaan Layanan Pos Universal (LPU) (Pada intinya, konsep Subsidi adalah penggantian keseluruhan biaya dari pelaksanaan kewajiban umum yang ditugaskan oleh Pemerintah, sedangkan Bantuan Operasional merupakan penggantian biaya terhadap biaya-biaya tertentu (berdasarkan realisasi pendapatan dan biaya) yang diakibatkan pelaksanaan kewajiban umum yang ditugaskan oleh Pemerintah apabila terdapat selisih kurang terhadap pembiayaan maka tidak dapat ditagihkan sedangkan apabila ada kelebihan harus dikembalikan.) 85. Bahwa apabila dibandingkan dengan penyelenggara pos yang juga merupakan anggota UPU diberbagai negara, sebagai contoh Perusahaan pertama yang dinilai berhasil bertransformasi yaitu Deutsche Post di Jerman. Pada tahun 2000, bermodalkan bantuan pemerintah Jerman, Deutsche Post mengakuisisi perusahaan logistik DHL. Perusahaan mengembangkan model bisnis DHL hingga akhirnya bertaraf internasional. Lain halnya dengan perusahaan pos di Jepang yang mengatasi disrupsi industri pos dengan mengubah model bisnis menjadi ‘bank tabungan’. Perusahaan memberi lisensi perbankan kepada 24.500 kantor cabang hingga akhirnya menjadi consumer banking terbesar di dunia. Alhasil, hampir semua warga menggunakan kantor pos untuk 32 menabung. Di Korea Selatan, Australia, dan Malaysia, perusahaan pos memperoleh bantuan yang besar dari pemerintahan masing-masing agar bisa bertransformasi dan tak tergerus perubahan zaman. 86. Bahwa seharusnya dengan beragamnya peran yang dijalankan oleh Pemohon I membuat Pemohon I begitu berarti bagi kemajuan bangsa ditinjau dari aspek komunikasi, Pada Masa Komunikasi Non-Digital, Pos Indonesia berperan sebagai media komunikasi Bangsa yang mendukung aktivitas komunikasi masyarakat secara aman dan terpercaya, ditinjau dari aspek jasa keuangan, pos memiliki peran penting untuk menyediakan akses dasar layanan keuangan terutama bagi masyarakat Indonesia yang berada di daerah rural dan tidak terjangkau oleh Lembaga keuangan formal, ditinjau dari aspek logistik dan integrasi moda transportasi, pos memiliki peran penting untuk menyediakan akses dasar pengiriman barang dan paket bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru Indonesia, Ditinjau dari Aspek ketahanan Negara, pos memiliki peran untuk menjaga kedaulatan wilayah terpencil dan perbatasan Indonesia. Hilangnya beberapa pulau di Indonesia merupakan konsekuensi atas peristiwa tersebut, Dengan berbagai peran yang dilakukan oleh Pemohon I demi kebutuhan Bangsa Indonesia, sudah selayaknya Pemohon I dapat ditempatkan pada kementerian yang tepat demi kepentingan Nasional sebesar - besarnya.” 87. Lebih lanjut tekait dengan Penyehatan BUMN sesungguhnya telah diatur dalam UU BUMN. Merujuk pada ketentuan BAB VIII Restrukturisasi dan Privatisasi Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Restrukturisasi Pasal 72 dan Pasal 73 UU BUMN yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 72 UU BUMN: (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk: a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; 33 c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan d. memudahkan pelaksanaan privatisasi. (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Pasal 73 UU BUMN: Restrukturisasi meliputi: a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi: 1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. Maka jelas bahwa Peraturan tentang upaya penyehatan BUMN telah diatur dan Pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan badan usaha, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyehatan badan usaha ini dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan professional sehingga badan usaha dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada negara. 88. Bahwa meskipun ketentuan mengenai penyehatan BUMN telah jelas diatur dalam UU BUMN (baik dari sisi siapa dan bagaimana upaya penyehatan itu dilakukan), akan tetapi UU POS tidak memberikan batasan yang jelas mengenai upaya penyehatan yang dimaksud UU Aquo. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan hal tersebut dalam peraturan pelaksana yang kemudian berdampak pula pada ketidakjelasan eksekusi kebijakan. 34 89. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon I ketentuan Pasal 51 UU POS bertentangan atau setidak-tidaknya mengabaikan tujuan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebab tidak ditafsirkan secara ketat dan berkesesuaian dengan norma UU BUMN yang merupakan landasan pengaturan perusahaan milik negara. D. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional Pemohon II Terhadap Hak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan dan Martabat Berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Kerahasiaan Korespondensi. 90. Bahwa jaminan kerahasiaan surat merupakan hak yang harus dijamin oleh Negara sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 91. Bahwa Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Declaration of Human Rights (DUHAM) yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (Bukti P- 19)("ICCPR") yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi. Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Privacy pada Article 12 DUHAM dan Article 17 ICCPR telah diterjemahkan Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD 1945. untuk lebih jelasnya berikut kami kutip isi putusan tersebut: Article 12 DUHAM: 35 “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”. Terjemahan dalam Putusan MK: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan- gangguan atau pelanggaran seperti ini”. Article 17 ICCPR: “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation; Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” Terjemahan dalam Putusan MK “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang- wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.” 92. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang secara resmi telah diterjemahkan oleh Mahkamah tersebut telah menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup hak privasi warga negara yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain salah satunya adalah terkait dengan surat menyurat atau korespondensi. Oleh karenanya negara dalam hal ini harus menjamin hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara atas hak privasi warga negara. 93. Bahwa namun demikian ketentuan Pasal 1 angka 8 UU POS telah melanggar Hak atas kerahasiaan surat menyurat karena mempersepsikan sama antara “surat” dengan “jenis kiriman lainnya” yakni paket, logistik, atau uang dalam satu kesatuan definisi yakni “Kiriman”. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip ketentuan Pasal 1 angka 8 UU POS sebagai berikut: 36 “Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.” 94. Bahwa dengan menyamakan surat menyurat dengan jenis kiriman lainnya dengan sendirinya UU POS telah memberikan hak bagi setiap penyelenggara pos untuk memeriksa dan membuka isi kiriman, termasuk dalam hal ini komunikasi tertulis dalam bentuk surat fisik ataupun surat elektronik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU POS, yang menyatakan sebagai berikut: “Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Padahal sebagaimana telah ditegaskan oleh MK surat menyurat termasuk dalam cakupan perlindungan hak atas privasi dikarenakan surat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan kiriman lainnya karena “substansinya” yang berisi informasi bersifat privat atau bagian dari privasi pengirim dan penerimanya yang merupakan Hak Asasi Manusia. 95. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU POS telah membuka ruang bagi pihak lain (in casu Penyelenggara Pos) untuk mengakses privasi seseorang yang seharusnya terlindungi dan bebas dari campur tangan siapapun. UU POS secara jelas dan terang telah merampas hak atas privasi warga negara karena memberikan hak bagi Penyelenggara Pos untuk dapat membuka dan memeriksa segala jenis kiriman termasuk membaca isi dan informasi yang tercantum dalam surat yang akan dikirimkan oleh pengguna layanan pos. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian warga negara pengguna layanan pos, sebab terdapat kemungkinan informasi atau isi surat yang dikirim akan tersebar luas kepada pihak lain. 96. Bahwa pengaturan sebagaimana diuraikan di atas secara jelas melanggar sifat kerahasiaan korespondensi selain dilindungi oleh konstitusi juga menjadi bagian penting dari hak privasi yang telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 17 DUHAM dan Pasal 12 ICCPR. 37 97. Bahwa ketentuan hak bagi Penyelenggara Pos tersebut tidak mengatur secara rinci kapan, siapa dan bilamana kiriman dapat dibuka dan diperiksa oleh Penyelenggara Pos. Sehingga klausula pasal tersebut juga memberikan hak secara langsung tanpa ada batasan, oleh karenanya dapat diartikan pula Penyelenggara Pos dapat membuka dan memeriksa kapan saja, oleh siapa saja sepanjang seseorang menjadi bagian dari penyelenggara pos dan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. 98. Bahwa sebetulnya ketentuan pasal tersebut secara langsung juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 UU POS yang mengatur tentang klausul kerahasiaan surat serta kewajiban menjaga kerahasiaan surat dalam UU POS Berikut kutipan ketentuan Pasal-pasal tersebut: Pasal 27 ayat (2) UU POS menegaskannya sebagai “hak” dalam rumusan: “Pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.” Selanjutnya, dalam rumusan berupa “kewajiban”, Pasal 30 UU POS menegaskan: “penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.” 99. Bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (2) serta Pasal 30 UU POS akhirnya tidak dapat menjadi jaminan bahwa kerahasiaan isi surat dapat terjaga, apabila faktanya penyelenggara Pos berhak memeriksa surat yang dipersamakan dengan jenis kiriman lainnya. Padahal beberapa undang-undang telah mengatur pemeriksaan terhadap surat secara rinci dalam hal apa, kapan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. 100. Bahwa sebagai salah satu alasan yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah, bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-20) (selanjutnya disebut sebagai "KUHAP") untuk keperluan pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat untuk keperluan penyidikan diatur dengan sangat hati-hati. Pengaturan pertama terkait dengan alasan dilakukannya tindakan tersebut dan syaratnya. Dalam hal ini Pasal 47 ayat (1) KUHAP menegaskan: 38 “Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.” Ketentuan di atas mencerminkan bahwa untuk keperluan penyidikan sekalipun surat yang dikirim melalui kantor Pos hanya dapat dibuka, diperiksa oleh penyidik dengan alasan dicurigai “mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa” dan dengan “izin khusus” dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila ternyata surat tersebut tidak berhubungan dengan perkara pidana yang diperiksa, Pasal 48 ayat (2) KUHAP mengatur: “….surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik.” 101. Sebagai jaminan bahwa penyidik tidak dibolehkan menyebarkan informasi pada surat yang dikembalikan tersebut, KUHAP menegaskan: “Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.” Ketentuan dalam KUHAP tersebut bukan hanya menjadi pedoman bagi penyidik Kepolisian Negara RI (POLRI), tetapi juga penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” 102. Oleh karenanya ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pos dan Pasal 29 ayat (2) UU Pos tidak memberikan kepastian dalam hal pengaturan tentang siapa yang berhak dan berwenang untuk melakukan pembukaan surat. Sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: 39 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penerapan secara historis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos ("UU POS No. 6/1984") 103. Ketentuan dalam KUHAP sejalan dengan jaminan kerahasiaan surat dalam UU yang mengatur tentang Pos sebelumnya yakni Undang- Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos ("UU POS No. 6/1984"). Dalam UU tersebut, surat diberikan pengertian khusus yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.” Kemudian terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat pada UU POS No. 6/1984 diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) UU POS No. 6/1984: “Rahasia surat yang dikirim melalui Pos dijamin oleh Negara” Pasal 5 ayat (1) UU POS No. 6/1984: “Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan undang-undang” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah secara jelas mengatur secara khusus terkait jaminan kerahasiaan surat yang dijamin langsung oleh negara. Dalam hal ini secara jelas mengatur kapan surat dapat dibuka, oleh siapa dan bagaimana prosedur pembukaan surat. 104. Ketentuan dalam UU POS No. 6/1984 tersebut juga secara tegas mengatur terkait dengan pemeriksaan, pembukaan dan penyitaan surat yang diatur secara khusus dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Hal mana sebagaimana diketahui bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 429, Pasal 430, dan Pasal 431 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal membuka, memeriksa surat, memberitahukan isinya kepada orang lain. 105. Bahwa di dalam UU POS yang berlaku saat ini sebenarnya mengatur ketentuan sanksi pidana terkait kerahasiaan, namun secara umum bagi kiriman. Ketentuan Pasal 46 UU POS menegaskan sebagai berikut: 40 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Namun demikian Ketentuan di atas mengatur hanya secara umum, karena di satu sisi juga mengatur sanksi bagi tindakan tidak menjaga kerahasiaan kiriman, di sisi lain ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan UU POS telah memberikan hak kepada penyelenggara Pos untuk membuka kiriman dalam hal ini termasuk surat. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam UU POS sendiri terjadi inkonsistensi dalam pengaturan terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat. Oleh karenanya patut kiranya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalil yang diajukan Pemohon II terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat. Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya. 106. Bahwa UU POS juga mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Pos Dinas Militer dan Penyelenggaraan Pos Dinas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU POS yang menyatakan yakni: 1. “Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri bersama- sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. 2. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan ketentuan tersebut hal ini berarti ketentuan mengenai kerahasiaan terkait dengan kiriman Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya juga tunduk sebagaimana ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU POS. 107. Bahwa dalam ketentuan PP No. 15/2013 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU POS, tidak mengatur secara tegas terkait jaminan kerahasiaan surat yang dikirimkan melalui Penyelenggara Pos untuk kiriman terhadap Pos Dinas Lainnya. Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bagi penyelenggara pos yang melaksanakan pengiriman surat Pos Dinas Lainnya hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kerahasiaan, hal ini disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 15/2013 menyatakan yakni: 41 “Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki jaringan layanan milik sendiri yang menjangkau sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara.” Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa atas jaminan kerahasiaan terhadap rahasia negara dalam hal ini tidak terdapat penegasan apakah pihak Penyelenggara Pos tidak diperbolehkan untuk membuka dan memeriksa isi kiriman yang akan dikirimkan. Ketentuan Pemeriksaan kiriman sebagaimana diatur di UU POS tidak dikecualikan dalam peraturan di atas sekalipun hal ini menyangkut dengan kerahasiaan Pos Dinas Lainnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, pengaturan UU POS terkait dengan hak bagi Penyelenggara Pos untuk membuka dan memeriksa segala jenis kiriman juga berlaku bagi kiriman Pos Dinas Lainnya. 108. Ketentuan mengenai pelaksanaan Pos Dinas Militer kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (Bukti P-21) (selanjutnya disebut “Permenkominfo 7/2017”) juga tidak mengatur secara tegas terkait jaminan kerahasiaan negara yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) yakni: “Penyelenggara Pos yang ditugaskan melaksanakan Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, dengan persyaratan: a. memiliki jaringan layanan milik sendiri di setiap kabupaten/kota seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 42 c. membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai Pos Dinas Militer senada dengan isi pengaturan terkait dengan Pos Dinas Lainnya sebagaimana diatur dalam PP No. 15/2013. Ketentuan tersebut hanya mengatur terkait dengan kewajiban bagi Penyelenggara Pos untuk menjaga rahasia negara akan tetapi tetap membuka peluang bagi Penyelenggara Pos untuk memiliki hak untuk membuka dan memeriksa isi kiriman. Hal ini senada dengan ketentuan dalam PP No. 15/2013. 109. Bahwa ketentuan UU POS untuk dapat membuka dan memeriksa kiriman termasuk dalam hal ini surat dalam bentuk fisik maupun elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UU POS berlaku bagi kiriman pos pada umumnya melalui Penyelenggara Pos, Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya. 110. Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas. PEMOHON II berpandangan bahwa Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. III. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini, sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan ini; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan 43 Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297); 5. Menyatakan kata “Kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai Surat; 6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia Nomor: 117 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, Sarjana Hukum, Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 1995 Nomor 44 167/CN/PDT.P/1995/PN.JKT.PST., sebagai pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia disingkat PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Harry Setya Putra (Pemohon II). 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065). 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266). 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2009). 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005: Pengujian Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tertanggal 17 Juli 2007). 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Tertanggal 19 Desember 2004). 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Komunikasi Nomor 1670 Tahun 2016 tentang Penugasan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Sebagai Penyelenggara Pos. 45 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297). 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara No. 3276). 14. Bukti P-14 : Fotokopi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Tertanggal 10 Desember 1945, Diumumkan oleh Majelis Umum PBB). 15. Bukti P-15 : Fotokopi Universal Postal Convention (Istanbul 6 October 2016). 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 576/M.KOMINFO/PI.01.02/08/2014 Tanggal 29 Agustus 2014. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Badan Kepegawain Nasional terkait jumlah Pensiunan PT Pos Indonesia (PERSERO). 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika No. 7 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 46 23. Bukti P-23 : Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket. Nomor Barcode : 17751186949, Pengirim: Harry Setya Putra tertanggal 22- 08-2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065, selanjutnya disebut UU 38/2009) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan a quo diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di mana masing-masing melakukan pengujian norma yang berbeda. Adapun uraian alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 UU 38/2009 sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka (2) UU 38/2009: Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. 2. Pasal 4 UU 38/2009: (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan d. koperasi. 3. Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU 38/2009: (2) Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos. (3) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. 49 (4) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal. (5) Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri. 4. Pasal 51 UU 38/2009: Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. [3.5.2] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat yang berbentuk perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor 117 tertanggal 20 Juni 1995 (vide bukti P-1) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-2), yang dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero). [3.5.3] Bahwa Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo. Anggapan kerugian dimaksud diakibatkan karena sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemohon I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, di mana hanya Pemohon I saja yang diwajibkan untuk memberikan layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemohon I juga menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut sehingga menjadikan hambatan bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos. [3.5.4] Bahwa sementara itu norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (8) UU 38/2009: Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos. 50 Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009: Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [3.5.5] Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3) dan merupakan pengguna layanan pos sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima kiriman dokumen dan paket (vide bukti P-23). [3.5.6] Bahwa Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 karena pasal-pasal a quo telah menyamakan antara surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni “kiriman”. Menurut Pemohon II, penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya telah melanggar hak privasi warga negara karena menjadikan pihak penyelenggara pos memiliki hak untuk membuka isi surat yang dikirimkan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5.1] sampai dengan Paragraf [3.5.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut: a. bahwa dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh Pemohon II (prinsipal) beserta kuasa hukumnya, majelis hakim telah memberikan nasihat perbaikan permohonan yang salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum Pemohon, khsusunya untuk Pemohon I, lebih dijelaskan secara cermat siapakah pihak yang dapat mewakili PT. Pos Indonesia (Persero) dalam persidangan dengan memperhatikan akta pendirian, angggaran dasar dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007). b. bahwa dalam persidangan pendahuluan kedua yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 dengan agenda memeriksa kelengkapan 51 dan kejelasan materi perbaikan permohonan dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon, majelis hakim menanyakan apakah benar bahwa saudara Noer Fajrieansyah (Pemohon I prinsipal) sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Kuasa hukum para Pemohon menjelaskan bahwa pada saat surat kuasa ditandatangani sampai dengan proses permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah, Sdr. Noer Fajrieansyah masih menjabat selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero). Namun sejak tanggal 24 September 2020, yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi di PT. Pos Indonesia (Persero) tetapi telah menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT. Permodalan Nasional Madani. Oleh karenanya, sejak saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan PT. Pos Indonesia. [3.6.2] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I yang dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan, sebagai sebuah entitas yang terikat pada hukum tentang perseroan terbatas, sebagaimana berlaku juga dalam praktik peradilan di Indonesia, pengajuan permohonan ke Mahkamah wajib mendasarkan pada ketentuan mengenai legal mandatory yang juga berlaku dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU 40/2007 dan/atau anggaran dasarnya yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum sebuah perseroan di Indonesia adalah direksi atau setiap direksi yang apabila dalam perseroan terdapat beberapa direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar atau rapat umum pemegang saham (vide Pasal 98 UU 40/2007). Bahwa lebih lanjut apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Sdr. Noer Fajrieansyah (Pemohon I pemberi kuasa/prinsipal) yang dalam permohonan a quo berkapasitas sebagai Direksi Hubungan Strategis dan Kelembagaan mewakili PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum perseroan, saat ini telah ternyata tidak lagi menjabat sebagai salah satu direksi PT. Pos Indonesia, sebab, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT. Permodalan Nasional Madani (PT PNM), sebagaimana penjelasan kuasa hukum Pemohon I pada persidangan dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon (vide risalah sidang tanggal 14 Oktober 2020). Oleh karena itu, terhadap Sdr. Noer Fajrieansyah tidak lagi mempunyai hubungan 52 hukum dengan PT. Pos Indonesia, sekaligus tidak lagi melekat haknya sebagai subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan hukum PT. Pos Indonesia. Bahwa benar Sdr. Noer Fajrieansyah pada saat menandatangani surat kuasa untuk mengajukan permohonan a quo masih menduduki jabatan sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (vide Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2019), namun pada saat sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, kuasa hukum Pemohon I menjelaskan bahwa benar Sdr. Noer Fajrieansyah sudah tidak menduduki jabatan tersebut sejak 24 September 2020 (vide risalah sidang tanggal 14 Oktober 2020). Namun oleh karena terhadap permohonan a quo telah dilakukan perbaikan dan telah dibacakan di persidangan maka terhadap permohonan yang telah dilakukan perbaikan dan telah dibacakan pada persidangan tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai permohonan yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat. (vide ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang). Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon I dalam hal ini PT. Pos Indonesia tidak dapat lagi kepentingan hukumnya diwakili oleh Sdr. Noer Fajrieansyah dengan mengatasnamakan salah satu direksi PT. Pos Indonesia. Terlebih identitas dan kapasitas Pemohon harus melekat pada permohonan sejak permohonan didaftarkan hingga diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu, apabila di tengah proses persidangan kemudian kapasitas Pemohon yang dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut terputus atau tidak lagi sesuai dengan kapasitasnya pada saat permohonan diajukan, maka dengan sendirinya tidak dapat lagi diidentifikasi adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebab, melalui Sdr. Noer Fajrieansyah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia dapat menjadi salah satu subjek hukum yang bisa merepresentasikan anggapan kerugian konstitusional PT. Pos Indonesia di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 53 [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II, berdasarkan uraian dalam Paragraf [3.5.4] sampai dengan Paragraf [3.5.6] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, yang menurut Pemohon II menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi Pemohon II. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon II yang juga merupakan pengguna jasa layanan pos. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sehingga meskipun Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang yang didalilkan oleh Pemohon II, sedangkan dalil Pemohon I harus dikesampingkan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, Pemohon II mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon II selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 telah melanggar hak atas kerahasiaan surat menyurat karena mempersepsikan sama antara “surat” dengan jenis kiriman lainnya, yaitu paket, logistik, atau uang dalam satu kesatuan definisi “kiriman”. 2. Bahwa menurut Pemohon II, dengan menyamakan surat menyurat dengan jenis kiriman lainnya maka dengan sendirinya UU 38/2009 telah memberikan hak bagi setiap penyelenggara pos untuk memeriksa dan membuka isi kiriman, termasuk dalam hal ini komunikasi tertulis dalam bentuk surat fisik ataupun 54 surat elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, sehingga tidak ada jaminan atas kerahasiaan isi surat yang dikirimkan. 3. Bahwa menurut Pemohon II, hak bagi penyelenggara pos untuk memeriksa dan membuka isi kiriman tersebut bersifat langsung dan tanpa ada batasan, sehingga dapat diartikan pula penyelenggara pos dapat membuka dan memeriksa kapan saja, oleh siapa saja sepanjang bagian dari penyelenggara pos dan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali, termasuk juga terhadap penyelenggaraan pos dinas dan militer. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon II memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai “surat”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon (Mahkamah tidak memisahkan bukti Pemohon I dan Pemohon II) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon II, Mahkamah selanjutnya hanya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon II. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.8] di atas, oleh karena setelah dicermati norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 saling berkaitan erat, untuk itu Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal-pasal tersebut secara simultan. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon II tersebut permasalahan yang penting dipertimbangkan pada esensinya adalah “Apakah hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman melanggar atau bertentangan dengan 55 hak privasi warga negara sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945”. Namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Mahkamah memahami maksud dan tujuan Pemohon II adalah agar hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 dikecualikan terhadap jenis kiriman yang berbentuk surat. Namun oleh karena ketentuan mengenai definisi kiriman diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 maka Pemohon II juga memasukkan pasal a quo baik dalam uraian posita maupun petitum yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam sistematika UU 38/2009, Pasal 1 angka 8 yang turut dipersoalkan oleh Pemohon II adalah merupakan bagian dari Bab Ketentuan Umum. Adapun ruang lingkup Ketentuan Umum mengatur tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan tersebut, atau juga hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Artinya uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian dan batasan yang diatur dalam pasal-pasal pada bagian ketentuan umum menjadi rujukan dari pasal-pasal berikutnya dan oleh karenanya berkaitan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan. [3.12.2] Bahwa secara faktual dalam UU 38/2009, pengertian kiriman yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 tidak hanya berlaku untuk Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon II. Mahkamah setidaknya menemukan keterkaitan Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 a quo dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 17 dan Penjelasannya, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 46, Penjelasan Pasal 2 huruf h, dan Penjelasan Pasal 25 ayat (2). Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon II yang mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 sebagaimana yang dimohonkan pada petitum permohonan dan jika dikabulkan oleh Mahkamah maka pengertian kiriman yang di dalamnya tidak lagi termasuk surat juga berlaku untuk pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas. Hal demikian tentu tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon II dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya adanya 56 ketidaksesuaian antara norma satu dengan lainnya yang terdapat dalam UU 38/2009, juga terhadap Pemohon II serta seluruh warga negara di seluruh wilayah Indonesia yang akan menggunakan jasa layanan pos. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa hak privasi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena merupakan nilai kunci yang menyokong martabat manusia dan nilai-nilai penting lainnya dalam lingkup hak atas kebebasan pribadi, seperti kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara. Oleh karenanya, hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional maupun nasional. Terkait dengan perlindungan atas hak privasi dalam instrumen hukum internasional misalnya, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dalam pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Paragraf [3.15.3] yang menyatakan sebagai berikut: “[3.15.3] Bahwa masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat disimak dari Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 17 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 UDHR: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguanganguan atau pelanggaran seperti ini”. Pasal 17 ICCPR: 1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”. 2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut” 57 Pasal 19 ICCPR: 1. “Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu”; 2. “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”; 3. “Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: (a) menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat;” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat betapa masyarakat internasional sadar betul akan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya hak atas diri pribadi, in casu hak atas privasi. Hal demikian merupakan bentuk reaksi logis atas pengalaman ketertindasan yang kemudian memberikan pembelajaran dan kepekaan bagi pembebasan umat manusia sehingga melahirkan gelombang demokratisasi yang berdampingan dengan kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hal yang perlu digarisbawahi kemudian adalah dalam ketentuan tersebut juga nampak kedewasaan masyarakat internasional yang melahirkan kesadaran dan tanggung jawab akan perlunya pembatasan terhadap pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia. Keberadaan pembatasan tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi esensi perlindungan pemenuhan, dan penghormatan atas hak asasi manusia namun justru dalam kerangka melindungi pelaksanaan hak asasi itu sendiri. Karena, apabila keamanan nasional atau ketertiban umum tidak dapat dicapai dalam suatu kehidupan bernegara, maka perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi justru malah akan mengalami kemunduran dan sulit untuk ditegakkan. [3.13.2] Bahwa di Indonesia sendiri, prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hubungan antar manusia tersebut juga menjadi salah satu yang menjiwai falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila pada hakikatnya mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari 58 kemanusiaan yang universal. Kemudian atas dasar tersebut, demi tegaknya persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa, kata kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila tersebut lalu dilekati sifat adil sekaligus beradab. Hal demikian menjadikan pedoman kepada segenap bangsa Indonesia bahwa dalam pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas nilai- nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak asasi warga negara tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan memerhatikan sikap empati, solidaritas, kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat yang gotong-royong untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal demikian kemudian menjadi pedoman dalam perumusan pasal-pasal tentang jaminan perlindungan hak warga negara dan sekaligus mendasari adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut yang diatur dalam Bab XA UUD 1945. [3.13.3] Bahwa hak privasi di Indonesia juga merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu, jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 39/1999 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Selain itu, diatur juga dalam Pasal 30 UU 39/1999 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Berdasarkan pengaturan, baik dalam UUD 1945 maupun UU 39/1999 tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk melindungi hak atas privasi warga negara termasuk juga melindungi dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan pribadinya yang terdiri dari seperangkat hak warga negara yang berkenaan dengan perlindungan terhadap urusan pribadi, keluarga, nama baik, dan termasuk juga dalam hal berkorespondensi in casu surat menyurat. Namun demikian, negara juga dapat membatasi pelaksanaan atas pemenuhan hak tersebut dengan mangacu 59 pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang juga memberikan pedoman bahwa pembatasan yang dilakukan harus memenuhi syarat, antara lain, (i) dituangkan dalam materi muatan undang-undang; (ii) dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain; (iii) memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; (iv) tidak diskriminatif; dan (v) tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. [3.13.4] Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya pengaturan mengenai jaminan atas hak privasi warga negara in casu kerahasiaan isi surat dalam UU 38/2009 yang dipersoalkan oleh Pemohon II, menurut Mahkamah, adalah harus dengan membaca UU 38/2009 secara utuh dan komprehensif. Secara umum pengaturan mengenai perlindungan atas jaminan kerahasiaan kiriman, termasuk surat, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 2 huruf h UU 38/2009 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah isi kiriman pos tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan Penyelenggara Pos menjaga kerahasiaan atas kiriman pos yang dijamin berdasarkan undang-undang”. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa pasal dalam UU 38/2009, antara lain, dalam Pasal 27 ayat (2) UU 38/2009 yang menentukan bahwa pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Hak yang diberikan kepada pengguna layanan pos tersebut berkorelasi dengan Pasal 30 UU 38/2009 yang menentukan bahwa penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Pengaturan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kiriman tersebut diperkuat lagi dengan penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggarannya, baik sanksi administratif untuk badan usaha penyelenggara pos (vide Pasal 40 UU 38/2009) maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman (vide Pasal 46 UU 38/2009). Frasa “setiap orang” dalam pasal a quo, berlaku untuk siapa saja, baik pihak dalam badan usaha penyelenggaraan pos maupun pihak-pihak lain yang terkait pada keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Oleh karena itu, menurut Mahkamah UU 38/2009 telah memberikan perlindungan atas hak privasi warga negara, in casu kerahasiaan isi surat secara proporsional sesuai dengan Konstitusi. 60 [3.13.5] Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari potensi kiriman yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Misalnya kiriman yang di dalamnya terdapat narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya atau barang yang melanggar kesusilaan yang diselipkan dalam kiriman berbentuk surat. Dalam rangka demikian, setiap penyelenggara pos harus diberikan kewenangan untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman dengan tujuan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalamnya, bukan bertujuan membaca isi dari surat yang dikirimkan. Terlebih lagi, pelaksanaan hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut harus dilakukan di hadapan pengguna layanan pos sehingga proses tersebut juga mendapatkan perhatian dan pegawasan langsung dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, menurut Mahkamah pengaturan yang demikian telah jelas dan tidak melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon II adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan Pemohon I tidak dipertimbangkan; [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 61 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 62 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha