78/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 78/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. Nadira Intermedia Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Jemy Penton, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rahadi P. Arsyad selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara Nomor 7, bertanggal 6 November 2019, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2019, memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si., Charlie Gustav, S.H., dan Agus Indra Firdaus, S.H., kesemuanya merupakan Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners, berkedudukan hukum di Komplek Buana Soetta Residence, Blok B Nomor 31, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; 2 Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait; Membaca kesimpulan para pihak. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada tanggal 26 November 2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (protector) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11). 2. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-4], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang- Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. 4 6. Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah PT Nadira Intermedia Nusantara, badan hukum privat yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 82 tertanggal 23 Maret 2010. Akta pendirian a quo telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU- 29670.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 10 Juni 2010 [Bukti P-5 dan Bukti P-6]. Akta a quo terakhir telah diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara yang dibuktikan dengan akta Nomor 07 tertanggal 06 November 2019. Akta perubahan a quo telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0101716.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Nadira Intermedia Nusantara [Bukti P-7 dan Bukti P-8]. 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Bukti P-9] juncto Pasal 12 ayat (1) akta pendirian PT Nadira Intermedia Nusantara dan berdasarkan akta perubahan terakhir PT Nadira Intermedia Nusantara, yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan 6 adalah Direktur Utama dan Direktur, in casu Direktur Utama dan Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara merupakan representasi dari Perseroan (Badan Hukum Privat) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan dapat menguji undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. 5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon sebagai subjek hukum (rechtspersoon) untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28F UUD 1945 melindungi hak Pemohon sebagai rechtspersoon untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 6. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 5 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu norma melarang untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Serta norma yang terdapat di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang mengatur tentang hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon untuk selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 7. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a,b,c, dan d juncto Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran [Bukti P-10], menjelaskan tentang subjek hukum yang dikenal dalam penyelenggaraan penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran, IPP diberikan kepada Lembaga Penyiaran sebagai badan hukum privat, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan [Bukti P-11], bentuk badan hukum privat Lembaga Penyiaran Berlangganan (“LPB”) adalah Perseroan Terbatas (PT). 7 9. Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran telah memenuhi ketentuan UU Penyiaran, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Rekomendasi Kelayakan (“RK”) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat dengan Nomor: 004/RK-JKT/KPI/03/2011, tertanggal 15 Maret 2011 yang diberikan kepada Pemohon (Bukti P-12) dan IPP yang diterbitkan oleh Menkominfo kepada Pemohon dengan Nomor: 1054 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Nadira Intermedia Nusantara, tertanggal 30 September 2013 (Bukti P-13 dan Bukti P-14). RK KPI berdasarkan UU Penyiaran merupakan syarat utama dalam memperoleh IPP yang dikeluarkan oleh Menkominfo. 10. Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit yang telah memiliki IPP berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran diharuskan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (TV-TV Swasta yang bersiaran secara free to air). Berikut norma hukum Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. “Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.” 11. Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Pemohon telah menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (“LPP”) dan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) yang bersiaran secara free to air (penerimaan tetap tidak berbayar). 12. Bahwa pada saat Pemohon sedang melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b 8 Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan: LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 September 2018. [Bukti P-15]. 13. Bahwa Pelapor dalam keterangannya kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2018 Jakarta menyatakan bahwa ”hasil karya cipta disiarkan oleh stasiun TV MNC Group diantaranya RCTI, GLOBAL TV, MNCTV, dan I NEWS, dan saya melihat semua channel tersebut di waktu yang sama PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA (NINMEDIA) menayangkan channel semua stasiun MNC Group ” [Bukti P-16]. 14. Bahwa atas laporan karyawan PT. MNC SKY VISION, Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya [Bukti P-17] dan saat ini Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdakwa serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juga didakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 UU Hak Cipta (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT) [Bukti P-18]. 15. Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai Badan Hukum Privat juga telah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (Nomor perkara 32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.) [Bukti P-19]. Pasal hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam gugatan salah satunya adalah Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta. 16. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena pada saat Pemohon menyediakan dan menyalurkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV-TV swasta free to air, oleh TV swasta yang bersiaran free to air telah dianggap melanggar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE, padahal apa yang Pemohon lakukan 9 sesungguhnya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan juga berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo kepada Pemohon. 17. Bahwa Pemohon pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran siaran free to air a quo juga telah berdasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran [Bukti P-20], Pemohon berdasarkan peraturan a quo diberikan hak untuk mendownlink siaran-siaran free to air dari berbagai sumber, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari sumber satelit. Sumber siaran yangdiperoleh dari satelit (downlink) kemudian disalurkan (uplink) oleh Pemohon ke satelit untuk disalurkan kepada masyarakat. 18. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE hanya memuat norma larangan dan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang berhak, sehingga Pemohon yang memiliki kewajiban dan berhak karena telah memenuhi semua syarat berdasarkan UU Penyiaran dan juga telah memiliki IPP dari Negara in casu Menkominfo telah nyata terlanggar hak konstitusionalnya oleh keberadaan Pasal-Pasal a quo. 19. Bahwa menurut Pemohon keberadaan norma hukum Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga merugikan hak konstitusional Pemohon. Ketentuan norma ini mengatur hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan “siaran ulang”. Norma ini tidak menerangkan dengan jelas makna siaran ulang, sehingga pada saat Pemohon menyalurkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV-TV swasta free to air, Pemohon dianggap melakukan penyiaran ulang. Padahal apa yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran merupakan sambung siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat [Bukti P-21], hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Relai siaran diperbolehkan kepada LPB yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. 10 20. Keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang telah menjadi dasar dakwaan dan gugatan perdata kepada Pemohon telah secara nyata atau setidaknya menurut penalaran wajar berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh pasal 28F UUD dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap LPB yang sudah memiliki IPP namun masih dianggap “tidak berhak”. Artinya, keberadaan pasal-pasal tersebut bersifat causal dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. 21. Keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta menurut penalaran wajar berpotensi melanggar hak konstitusional LPB-LPB yang telah memiliki IPP yang jumlahnya ratusan dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 22. Bahwa apabila permohonan pengujian ini dikabulkan oleh MK maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi dan Pemohon dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan norma Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan sesuai dengan IPP yang diberikan oleh Negara in casu Menkominfo untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta yang bersiaran free to air). 23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jika pasal-pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan ketentuan pada Pasal-Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka Pemohon akan mendapat legal remedy. 24. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 11 penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007; 25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini. III. POKOK PERMOHONAN (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI) PENDAHULUAN Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak ini telah diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Pasal 19 International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR). Negara menjamin kemerdekaan tersebut termasuk dalam bidang penyiaran. Sesuai dengan cita-cita proklamasi, maka kemerdekaan dalam penyiaran pada prinsipnya juga harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya terhadap hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan demokrasi. Besarnya peran ini mengiringi tumbuhnya berbagai lembaga penyiaran berikut dengan konten siarannya. 12 Perkembangan hal tersebut berimplikasi terhadap tata kelola lembaga penyiaran berikut dangan kontennya yang akan berkaitan dengan norma yang terdapat dalam undang-undang lain seperti UU ITE dan UU Hak Cipta. Dengan demikian, diperlukan penjelasan atau norma yang “terang” agar tegas dan jelas batas atas hal-hal yang harus tunduk pada ketentuan ITE, hak cipta dan/atau penyiaran. Hal ini penting mengingat terdapat potensi adanya hak-hak konstitusional ratusan LPB yang terlanggar, dengan adanya norma di UU ITE dan Hak Cipta yang “tidak terang” menjadikan LPB di berbagai daerah akan terhalangi pada saat akan melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 26 ayat huruf b UU Penyiaran untuk menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan TV-TV swasta free to air. Berkaitan dengan eksistensi LPB dan keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, kami mendalilkan beberapa hal antara lain: 1. LPB yang memiliki IPP dari negara merupakan Lembaga Penyiaran yang tunduk pada rezim hukum UU Penyiaran. 2. Larangan mengubah, melakukan transmisi, memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi menghalangi LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan UU Penyiaran. 3. Larangan terhadap pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta berpotensi menghalangi LPB yang telah memiliki IPP dari negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan UU Penyiaran. LPB YANG MEMILIKI IPP DARI NEGARA MERUPAKAN LEMBAGA PENYIARAN YANG TUNDUK PADA REZIM HUKUM UU PENYIARAN. 1. Bahwa LPB yang telah memiliki IPP dari negara berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran diharuskan dan/atau diwajibkan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta yang bersiaran secara free to air). 13 2. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo maka LPB yang telah memiliki IPP dari Negara secara mutatis mutandis terkena kewajiban dan berhak untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh TVRI dan TV-TV swasta free to air. 3. Bahwa LPB yang telah memiliki IPP dari negara diharuskan dan/atau diwajibkan untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air dari TVRI dan TV-TV swasta free to air. Pada saat LPB yang telah memiliki IPP dari Negara melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan UU Penyiaran akan terhalangi oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik”. LPB juga akan terhalangi oleh ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran memiliki Hak ekonomi meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. 4. Bahwa TVRI dan TV-TV swasta sebagai pemilik siaran free to air dapat melarang LPB yang telah memiliki IPP dari negara agar tidak menyediakan dan menyalurkan siaran miliknya tanpa izin dari TVRI dan TV-TV swasta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta. 5. Bahwa pada saat LPB yang telah memiliki IPP dari negara tetap menyalurkan siaran free to air maka LPB yang telah memiliki IPP akan berhadapan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, yang mana dua ketentuan ini mengandung ancaman pidana di Pasal lainnya. 6. Bahwa pada saat LPB yang memiliki IPP tidak menyalurkan siaran free to air dari TVRI dan TV-TV swasta free to air karena adanya kekhawatiran terkena pemidanaan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, sesungguhnya LPB yang memiliki IPP tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam IPP dan UU Penyiaran. LPB a quo dapat terkena sanksi administrasi dari Pemerintah in casu 14 Menkominfo karena tidak melaksanakan ketentuan IPP sebagaimana diatur di dalam UU Penyiaran. 7. Bahwa keberadaan tiga norma atau ketentuan yang terdapat di dalam UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Hak Cipta yang secara bersamaan mengatur LPB telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara. 8. Bahwa di dalam hukum berlaku asas yang berbunyi “lex spesialis derogate legi generalis”. Ketentuan peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan peraturan yang bersifat umum. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP maka menjadi penting bagi MK untuk menyatakan bahwa penyiaran dan segala hal terdapat di dalamnya tunduk pada ketentuan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Penyiaran, bukan Undang-Undang lain. Hal ini untuk menjaga marwah penyiaran Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada stakeholders penyiaran Indonesia. LARANGAN MENGUBAH, MELAKUKAN TRANSMISI, MEMINDAHKAN SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 32 AYAT (1) UU ITE BERPOTENSI MENGHALANGI LPB YANG TELAH MEMILIKI IPP DARI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KETENTUAN UU PENYIARAN. 9. Bahwa Negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah jelas dinyatakan sebagai negara hukum. Negara hukum Indonesia dalam pandangan Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, dalam karyanya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, bahwa dalam negara hukum Republik Indonesia, warga negara diperintah dan diperlakukan oleh Undang- Undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki atau diawasi oleh rakyat (Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982, hlm 72-73) [Bukti P-22]. Pandangan Prof. Mr. Muhammad Yamin ini jelas sekali, bahwa Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Undang-Undang sebagai aturan 15 hukum yang melindungi warganegara, karena Undang-Undang adalah jelmaan kehendak rakyat. 10. Bahwa dalam negara hukum Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, negara menjamin adanya hak perseorangan terhadap negara, di mana hak- hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, 1973, hlm 22) [Bukti P-23]. Berdasarkan pengertian ini maka dalam negara hukum sesungguhnya negara melindungi hak-hak perseorangan, hak warganegara, hak subyek hukum, dan hak asasi manusia yang diakui oleh Undang-Undang. 11. Bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warganegara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti P-24]. 12. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum di dalam Pasal 28D UUD 1945 telah jelas memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa ketentuan Pasal 28D UUD 1945 telah jelas memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil kepada perseorangan, warganegara, dan subjek hukum pada saat melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kepastian hukum (Rechtssicherheit) menurut pandangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH adalah adanya perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2003, hlm 160) [Bukti P-25] 13. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 juga telah jelas memberikan hak kepada setiap orang termasuk kepada Badan Hukum Privat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa berdasarkan norma Pasal 28F UUD 1945 a quo, LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dilindungi haknya secara konstitusional dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran untuk 16 menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh TVRI dan TV-TV swasta free to air. 14. Bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (“RUU”) ITE menerangkan, RUU ITE pada saat dibuat jangkauan pengaturannya adalah untuk mengatur: a. Tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik; b. Tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik (e-mail); c. Tentang tanda tangan elektronik; d. Tentang sistem elektronik; e. Tentang transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik; f. Tentang perlindungan HaKI yang berkaitan dengan domain di dunia internet; g. Tentang perbuatan yang dilarang seperti penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, tindak kekerasan, hacking atau cracking, penipuan lelang online, penipuan pemasaran berjenjang online, penipuan kartu kredit, pembajakan perangkat lunak, fraud, phising, cyber stalking, hate sites, dan criminal communication. [Bukti P-26]. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU ITE tidak terdapat jangkauan pengaturan untuk penyiaran. Dengan demikian sesungguhnya UU ITE pada saat dibuat bukan diperuntukan untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan untuk mengatur hal hal yang berkaitan dengan elektronik. 15. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945, dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional kepada badan hukum privat (subjek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV- TV swasta free to air), karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran free to air dapat terkena kewajiban untuk meminta persetujuan dari penyelenggara siaran free to air yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 17 (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta persetujuan kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV-TV swasta free to air. 16. Bahwa hal lain yang membuat norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945 adalah Pada saat LPB melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan berdasarkan IPP dari Menkominfo Republik Indonesia, LPB berpotensi dianggap melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE karena dimaknai telah melakukan perbuatan tanpa hak mengubah, melakukan transmisi, dan memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (siaran free to air) milik LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran juncto Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran, LPB diberikan hak untuk mendownlink siaran-siaran free to air a quo dari berbagai sumber, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari sumber satelit. Sumber siaran yang diperoleh dari satelit (downlink) kemudian disalurkan (uplink) ke satelit dan disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian sesungguhnya perbuatan LPB a quo adalah perbuatan hukum yang beralaskan hak yang sangat jelas menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. 17. Bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memberikan klarifikasi kepada PT Nadira Intermedia Nusantara tentang penerapan Undang-Undang ITE pada penyiaran dengan sistem satelit. Dalam suratnya yang bernomor 608/DJAI.1/HK.01.06/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018 menerangkan dan menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap LPB melalui satelit karena merupakan lembaga penyiaran yang telah diatur oleh UU Penyiaran [Bukti P-27]. 18. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan 18 hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu keharusan dan/atau kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV- TV swasta free to air). 19. Bahwa agar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV- TV swasta free to air), maka norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh MK dengan menyatakan bahwa norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. LARANGAN TERHADAP PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PENYIARAN ULANG SIARAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 25 AYAT (2) HURUF A UU HAK CIPTA BERPOTENSI MENGHALANGI LPB YANG TELAH MEMILIKI IPP DARI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KETENTUAN UU PENYIARAN. 20. Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945, dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi badan hukum privat (subyek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air), karena LPB pada saat 19 menyediakan dan menyalurkan siaran free to air dapat terkena kewajiban untuk meminta izin dari penyelenggara siaran free to air yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta izin kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV-TV swasta free to air. 21. Bahwa hal lain yang membuat norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 adalah pada saat LPB yang telah mendapatkan IPP dari negara melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air) maka LPB dapat dimaknai dianggap melakukan penyiaran ulang. Sesungguhnya apa yang dilakukan LPB bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran adalah sambung siar secara langsung dari sumber siaran, yang disalurkan kepada masyarakat, yang mana hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari negara in casu Menkominfo dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air). 22. Bahwa Agung Damar Sasongko SH, MH, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara dan diizinkan oleh negara untuk menyalurkan siaran TV TV swasta free to air, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum (Bukti P-28 dan Bukti P-29). 23. Bahwa Naskah Akademik RUU Hak Cipta menerangkan bahwa RUU Hak Cipta pada saat dibuat jangkauan pengaturannya adalah untuk mengatur: a. Penyempurnaan terminologi; b. Spesifikasi hak; c. Pembatasan pengertian hak mengumumkan dan 20 hak memperbanyak tentang tanda tangan elektronik; d. Pengaturan mengenai batasan tentang Hak Mengumumkan atas suatu Ciptaan dan Hak Mengumumkan atas suatu Karya Rekaman Suara; e. Hak mengumumkan karya rekaman suara; f. Hak Cipta sebagai benda bergerak; g. Badan Hukum sebagai Pencipta; h. Batasan hak mengumumkan; i. Ketentuan tentang "Fair Use" Program Komputer; j. Lisensi; k. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta; l. Lembaga Manajemen Kolektif; m. Hak Cipta dalam sistem elektronik; n. Dewan Hak Cipta. [Bukti P-30]. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta tidak terdapat jangkauan pengaturan untuk relai siaran yang dilakukan oleh Lambaga Penyiaran. Dengan demikian sesungguhnya UU Hak Cipta pada saat dibuat bukan diperuntukan untuk mengatur dunia penyiaran, mengingat penyiaran telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu UU Penyiaran. 24. Bahwa dalam proses perumusan RUU Hak Cipta antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah terungkap bahwa maksud dari Penyiaran Ulang sebagaimana terdapat di dalam UU Hak Cipta memiliki makna adanya kegiatan perekaman siaran TV kemudian siaran tersebut digandakan dan didistribusikan. Proses ini menggunakan perangkat komputer. Jadi penyiaran ulang yang normanya terdapat di UU Hak Cipta berdasarkan penafsiran historis sangat erat berkaitan dengan proses perekaman, penggandaan dan pendistribusian siaran TV, bukan berkaitan dengan relai siaran yang dilakukan oleh LPB yang telah memiliki IPP yang sedang melaksanakan kewajiban Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya notulensi pembahasan RUU Hak Cipta. [Bukti P-31]. 25. Bahwa agar norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari Negara in casu Menteri 21 Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang bersumber dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air), maka norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh MK dengan menyatakan bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara” IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. 3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- 22 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. 4. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai; “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. 5. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai; “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. 23 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 7. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akte Pendirian PT. NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA Nomor 82 bertanggal 23 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Iswandono Poerwodinoto, SH, SpN, MKn, Notaris di Jakarta Timur; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29670.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA bertanggal 10 Juni 2010; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara, tanggal 6 November 2019, Nomor 07; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0101716.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA 24 bertanggal 5 Desember 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekomendasi Kelayakan Nomor 004/RK- JKT/KPI/03/2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang ditandatangani oleh Dadang Rahmat Hidayat, SH, S.Sos, M.Si; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1054 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP); 15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/5051/IX/2018/PMJ/ Dit.Reskrimsus; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Pelapor), bertanggal 16 Oktober 2018; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka B/25325/XII/RES.2.5./2018/Datro, bertanggal 13 Desember 2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi surat pemanggilan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Mei 2019; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar 25 Teknik Penyiaran; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018; 22. Bukti P-22 : Fotokopi buku karya Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982; 23. Bukti P-23 : Fotokopi buku karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, 1973; 24. Bukti P-24 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006; 25. Bukti P-25 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2003; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Naskah Akademik RUU ITE diakses dari website resmi DPR RI (www.dpr.go.id); 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Nomor 608/DJAI.1/HK.01.06/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita RRI dengan judul Lembaga Penyiaran Berlangganan siarkan siaran tv tv swasta free to air bukan pelanggaran hukum; 29. Bukti P-29 : Video penjelasan Agung Damar Sasongko SH, MH, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Aliansi Layanan Media Indonesia (Alami) di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019.; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Naskah Akademik RUU Hak Cipta diakses dari website resmi DPR RI (www.dpr.go.id); 31. Bukti P-31 : Fotokopi sebagian notulensi pembahasan RUU Hak Cipta diakses dari website resmi DPR RI (www.dpr.go.id).; 26 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jemy Penton; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rahadi P. Arsyad; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-514/M.KOMINFO/PI. 03.02/03/2016 tentang Pencatatan dan Persetujuan Perubahan Data Perizinan Penyiaran tertanggal 31 Maret 2016; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita dengan judul: Lembaga Penyiaran Berlangganan siarkan siaran tv swasta free to air bukan pelanggaran hokum; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita dengan judul KPI: Rekomendasi “free to air” demi kepentingan daerah marjinal; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita dengan judul: Akademisi Apresiasi Rekomendasi Kebijakan Siaran Gratis dari KPI; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita dengan judul: Lembaga Penyiaran berizin dinilai bisa siarkan “free to air”; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PUSAT; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.HM.02.03-37 Perihal Klarifikasi Hak Cipta Lembaga Penyiaran bertanggal 03 Oktober 2018; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.HI.02.06-144 tertanggal 14 November 2018; 42. Bukti P-42 : Fotokopi artikel Berita dengan judul Pakar Hukum: Ninmedia Tak Bisa Dipidana Pakai UU ITE, diakses dari halaman web http://www. rmoljakarta.com/read/2020/04/02/62798/Pakar Hukum:-Ninmedia-Tak-Bisa-Dipidana-Pakai-UU-ITE-, pada tanggal 5 April 2020; 43. Bukti P-43 : Fotokopi artikel berita dengan judul Pakar Hukum Tegaskan Ninmedia Tak Bisa Dijerat UU ITE, diakses dari halaman web 27 http:// www.rmoljakarta.com/read/2020/04/12/63092/Pakar- Hukum-Tegaskan-Tak-Bisa-Dijerat-UU-ITE-, pada tanggal 15 April 2020; 44. Bukti P-44 : Fotokopi artikel berita dengan judul Vonis PN Jakbar Terhadap Ninmedia Keliru, diakses dari halaman web http://www. rmoljakarta.com/read/2020/04/04/62855/Vonis- PN-Jakbar-Terhadap-Ninmedia-Keliru-, pada tanggal 5 April 2020; 45. Bukti P-45 : Fotokopi artikel berita dengan judul KPID Se-Indonesia Kriminalisasi LPB dengan UU ITE, Tidak Sah, diakses dari halaman web http://m.rri.co.id/jakarta/post/berita/813944/ metropolitan/kpid_seindonesia_kriminalisasi_lbp_dengan_uu_ ite_tidak_sah.html, pada tanggal 5 April 2020; 46. Bukti P-46 : Fotokopi artikel berita dengan judul Pakar Hukum sebut UU ITE tak dapat diterapkan untuk konten penyiaran, diakses dari halaman web http://m.antaranews.com/berita/1400902/ pakar_hukum_sebut_uu_ite_tak_dapat_diterapkan_untuk_ko nten_penyiaran, pada tanggal 5 April 2020; Pemohon pun memberikan keterangan tambahan tertulis bertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Februari 2020, pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. PERKARA HUKUM DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT 1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pihak yang telah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Pejuangan, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530. 2. Bahwa norma hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia adalah Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3. Bahwa objek yang dipermasalahkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia adalah siaran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia di satelit yang didownlink dari satelit oleh Pemohon dan disalurkan kepada pemirsa TV. 28 4. Bahwa Pemohon dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan telah menjelaskan bahwa perbuatan a quo adalah sudah sesuai dengan hukum. Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat dengan Nomor: 004/RK-JKT/KPI/03/2011, tertanggal 15 Maret 2011. 5. Bahwa Pemohon dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan juga telah menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Nomor: 1054 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Nadira Intermedia Nusantara, tertanggal 30 September 2013. 6. Bahwa Pemohon dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan juga telah menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin (persetujuan) yang dikeluarkan oleh Menkominfo dengan Nomor B- 514/M.KOMINFO/PI/03.02/03/2016 tertanggal 31 Maret 2016. Berdasarkan persetujuan a quo, negara in casu Menkominfo telah menegaskan dan telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, bahwa Pemohon berhak untuk menyalurkan program siaran milik Lembaga Penyiaran Swasta yang bersiaran secara free to air termasuk program siaran TV TV swasta yang dipancarluaskan secara free to air (penerimaan tetap tidak berbayar). 7. Bahwa Pemohon dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan juga telah menerangkan bahwa siaran dari PT Rajawali Citra Televisi Indonesia yang disalurkan Pemohon adalah siaran yang didownlink dari satelit. Siaran yang dipancarluaskan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia adalah siaran yang dipancarluaskan di satelit tanpa izin penyelenggaraan penyiaran. 8. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terungkap fakta-fakta bahwa PT Rajawali Citra Televisi bersiaran di satelit tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan telah merugikan negara. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia pada saat bersiaran di satelit tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara. 29 9. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membenarkan bahwa PT Rajawali Citra Televisi Indonesia bersiaran di satelit tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran. a. Saksi Suroso karyawan PT. MNC SKY VISION yang juga sebagai pelapor dalam perkara pidana, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa siaran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia yang ada di Pemohon sumbernya dari satelit. Suroso juga menyatakan bahwa izin PT Rajawali Citra Televisi Indonesia adalah untuk siaran terestrial bukan untuk satelit. b. Saksi Rachmad Djunaedi dalam kesaksiannya menyatakan bahwa PT Rajawali Citra Televisi Indonesia izinnya adalah terestrial. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia tidak memiliki izin satelit. 10. Bahwa ahli-ahli yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan Niaga dalam perkara a quo menyatakan bahwa lembaga penyiaran yang bersiaran di sistem satelit diwajibkan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Siaran tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diancam pidana dan merugikan negara, serta tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. a. Dr. Sudjana SH ahli hukum kekayaan intelektual, ahli hukum hak cipta, dan ahli hukum media, dosen fakultas hukum Universitas Padjadjaran menerangkan ▪ Bahwa Lembaga Penyiaran mempunyai kewajiban pada saat menyiarkan siaran, memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. ▪ Bahwa karya siaran pada saat disiarkan tanpa izin dari negara tentu tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena di dalam Undang-Undang Penyiaran itu wajib, hukumnya memaksa, harus ada izin. Artinya kalau dia tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan perlindungan hukum. ▪ Bahwa pada saat Lembaga Penyiaran menyiarkan siaran tanpa izin, negara dirugikan. Negara tidak mendapatkan PNBP dari izin siaran. Menurut Undang-Undang Penyiaran siaran yang dilakukan tanpa izin ada ancaman pidananya. ▪ Bahwa pada saat Lembaga Penyiaran Berlangganan menyiarkan siaran Lembaga Penyiaran Swasta berdasarkan izin dari pemerintah, bukan pelanggaran hukum. 30 b. Dr. Adrian E Rompis SH MH, ahli hukum administrasi negara dan ahli hukum penyiaran, dosen fakultas hukum Universitas Padjadjaran menerangkan ▪ Bahwa pada saat Lembaga Penyiaran Swasta bersiaran menggunakan frekuensi sesuai dengan izin, sebetulnya itu tidak ada hak siar. ▪ Bahwa pada saat Lembaga Penyiaran Swasta bersiaran menggunakan frekuensi yang nyata-nyata frekuensi itu milik publik, dan disiarkan secara serentak dan bersamaan, maka Lembaga Penyiaran Swasta tidak dibenarkan mengadakan perjanjian perjanjian untuk mendapatkan uang dari pihak lain yang menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Swasta. ▪ Bahwa Lembaga Penyiaran wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan ada kewajiban bagi lembaga penyiaran yang mempunyai izin untuk membayar sejumlah uang ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ▪ Bahwa Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak punya izin kemudian tidak membayar ke kas negara ada pidananya. ▪ Bahwa Lembaga Penyiaran Swasta bersiaran secara free to air di satelit dan siarannya dapat ditangkap oleh masyarakat menggunakan decoder dan parabola secara luas berkewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. ▪ Bahwa suatu badan hukum yang sudah memiliki izin untuk bersiaran melalui terestrial, tidak bisa untuk mendapatkan izin bersiaran melalui satelit. ▪ Bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan diperbolehkan oleh Undang- Undang; bahwa penyiaran mengambil dan menyalurkan siaran free to air walaupun ada jeda. 11. Bahwa bukti bukti tertulis di dalam persidangan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara a quo mengungkapkan bahwa PT Rajawali Citra Televisi Indonesia bersiaran di sistem satelit tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Siaran tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diancam pidana dan merugikan negara, serta tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. 31 a. Bahwa Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan No: B- 886/DJPPI.4/PI.03.04/08/2019 tertanggal 20 Agustus 2019. Dalam suratnya menerangkan bahwa: ▪ RCTI adalah televisi yang bersiaran secara free to air melalui sistem terestrial dan Izin Penyelenggaraan Penyiarannya adalah untuk bersiaran secara free to air melalui sistem terestrial. ▪ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia belum pernah menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi untuk bersiaran secara free to air melalui media satelit, termasuk kepada RCTI. ▪ Surat ini menginformasikan bahwa RCTI tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk bersiaran secara free to air di sistem satelit/melalui media satelit. b. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah mengeluarkan surat dengan Nomor 344/K/KPI/31.1/08/2019 Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi tertanggal 19 Agustus 2019 dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI juga telah mengeluarkan surat dengan Nomor 189/KPID-DKI/VIII/2019 Perihal Permohonan Informasi salinan IPP LPS tertanggal 5 Agustus 2019. Surat surat a quo menerangkan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran RCTI adalah untuk bersiaran di sistem terestrial dengan menggunakan frekuensi radio UHF bukan untuk bersiaran di sistem satelit. 12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara gugatan a quo dengan Nomor: 32/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PUSAT yang mana dalam putusannya menyebutkan bahwa: DALAM PROVISI: Menolak tuntutan provisi yang diajukan penggugat DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi para tergugat mengenai gugatan salah pihak (error in persona) DALAM POKOK PERKARA ▪ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 32 ▪ Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 8.221.000 (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). II. PERKARA HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 13. Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan: LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 September 2018. 14. Bahwa Pelapor dalam keterangannya kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2018 Jakarta menyatakan bahwa ____”hasil karya cipta disiarkan oleh stasiun TV MNC Group diantaranya RCTI, GLOBAL TV, MNCTV, dan I NEWS, dan saya melihat semua channel tersebut di waktu yang sama PT NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA (NINMEDIA) menayangkan channel semua stasiun MNC Group_____” 15. Bahwa atas laporan Suroso karyawan PT MNC SKY VISION, Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan saat ini Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdakwa serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juga didakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 UU Hak Cipta (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT. BRT). 16. Bahwa proses sidang yang telah dilalui antara lain; pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa, pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembacaan pledoi oleh Kuasa Hukum/Penasihat Hukum terdakwa, Pembacaan Replik oleh Jaksa Penuntut Umum. 17. Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta fakta bahwa objek yang menjadi objek laporan dalam perkara pidana adalah siaran RCTI, MNCTV, GLOBAL TV, dan INEWS TV yang berada di satelit yang telah di-downlink Pemohon dan disalurkan kepada pemirsa TV. 18. Bahwa bukti bukti tertulis di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo mengungkapkan bahwa RCTI, MNCTV, GLOBAL TV, dan INEWS TV bersiaran di sistem satelit tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Siaran tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diancam pidana dan merugikan negara, serta tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. a. Bahwa Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan No: B- 886/DJPPI.4/PI.03.04/08/2019 tertanggal 20 Agustus 2019. Dalam suratnya menerangkan bahwa: ▪ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia belum pernah menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi untuk bersiaran secara free to air melalui media satelit, termasuk kepada RCTI, MNCTV, GLOBAL TV, dan INEWS TV. ▪ Surat ini menginformasikan bahwa RCTI, MNCTV, GLOBAL TV, dan INEWS TV tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk bersiaran secara free to air di sistem satelit/melalui media satelit. b. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah mengeluarkan surat dengan Nomor 344/K/KPI/31.1/08/2019 Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi tertanggal 19 Agustus 2019 dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI juga telah mengeluarkan surat dengan Nomor 189/KPID-DKI/VIII/2019 Perihal Permohonan Informasi salinan IPP LPS tertanggal 5 Agustus 2019. Surat-surat a quo menerangkan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran RCTI, MNCTV, GLOBAL TV, dan INEWS TV adalah untuk bersiaran di sistem terestrial dengan menggunakan frekuensi radio UHF bukan untuk bersiaran di sistem satelit. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan ahli atas nama Dr. Sudjana, S.H., M.Si., dan Mustofa Haffas, S.H., M.Kom., yang keterangan tertulisnya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2020 serta Saksi atas nama Akhmad Zaidar dan Hisam Setiawan, kesemuanya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Ahli Pemohon A. Dr. Sudjana, S.H., M.Si. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Negara dan diizinkan Menyalurkan 34 Siaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak dapat disebut sebagai Penyiaran Ulang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Pengertian “penyiaran” dalam Undang Undang tersebut berkaitan dengan fungsi regulasi, sehingga definisinya mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran, telah melangsungkan proses komunikasi massa, dan sebagainya. Hal ini berarti apabila suatu lembaga penyiaran sudah memiliki IPP, maka berhak menggunakan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh hukum publik. Undang Undang Penyiaran tidak secara tegas menjelaskan pengertian “siaran ulang”, tetapi dalam KBBI dijelaskan “siaran ulang adalah pengulangan kembali suatu siaran”. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: Pasal 25 (1). Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi. (2). Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran. (3). Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran. Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a mengatur penyiaran ulang namun apa yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan pada saat menyalurkan siaran bukanlah penyiaran ulang, hal tersebut adalah relay siaran yaitu sambung siaran secara langsung dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat atau meneruskan siaran, dan stasiun relay adalah sistem penyiaran antara pemancar ke pemancar (transmitter) yang secara kontinu wilayah lain yang lebih jauh. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 35 Penyiaran juncto Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran mengatakan bahwa “Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh IPP”. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan bahwa “Lembaga Penyiaran Berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta”. Pengertian “wajib” dan “harus” merupakan ketentuan hukum yang memaksa, sehingga apabila tidak dipenuhi berakibat penyelenggaraan penyiaran tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya ketentuan tersebut sebenarnya menguntungkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta karena berarti siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyalurkan programnya melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan minimal 10% dari kapasitas kanal saluran tanpa harus melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa apabila Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan “boleh” bahkan “wajib” menyalurkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta” maka secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyiaran termasuk relay siaran. Hal itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya secara adil, sehingga setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama (equality before the law) dalam menjalankan aktivitasnya dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan lembaga penyiaran yang melakukan relay siaran, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berkaitan, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a, dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Ketentuan tersebut berisi norma “larangan” yaitu tanpa hak. Hal ini berarti apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut tetapi memiliki hak yaitu IPP sebagaimana diatur dalam Undang Undang Penyiaran, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Lagi pula, apabila diperhatikan penjelasan umum UU ITE, bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi bukan mengatur tentang penyiaran, yaitu: “Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan Kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal”. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta “hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan ”penyiaran ulang siaran,” harus ditafsirkan dalam perspektif Undang Undang Penyiaran karena bunyi pasal tersebut merujuk kepada Lembaga Penyiaran meskipun berkaitan dengan hak cipta. Oleh karena itu Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak cipta seharusnya berbunyi: 37 Pasal 25 1. .......... 2. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran, kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelay siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan izin negara; b. ...................................; c. ...................................; dan/atau d. .................................... 3. .......................................................................................................... Lembaga penyiaran yang telah mendapatkan IPP menjadi terkendala dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE karena melalui izin yang diberikan oleh pemerintah (Menkominfo) dalam UU penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal ini menjadi dilema bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan IPP yang diberikan. Dalam kaitan ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam suratnya No.608/DJA/1/HK.01.06/12/2008 tertanggal 26 Desember 2018 menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan pada Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit karena merupakan lembaga penyiaran yang sudah diatur dalam Undang Undang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menayangkan siarannya pada hakekatnya menerapkan salah satu prinsip negara hukum yaitu mendukung pelaksanaan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dengan demikian, penyaluran siaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk memenuhi kepentingan umum atau masyarakat luas yang berhak atas informasi melalui segala jenis sarana yang tersedia termasuk satelit. Huybers mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat 38 sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan publik. Dengan demikian, makna kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat yang bercirikan pelindungan hak individu sebagai warganegara, sehingga, makna Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak cipta harus ditafsirkan “hak ekonomi lembaga penyiaran dengan memperhatikan kepentingan umum”. Penerbitan IPP oleh Menkominfo termasuk kepentingan umum agar aktivitas penyiaran berlangsung dengan tertib sehingga kepentingan masyarakat untuk mendapatkan “siaran yang legal” menjadi terpenuhi. Hal ini berarti, ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a harus merujuk pada UU Penyiaran karena UU Hak Cipta tidak diperuntukan untuk mengatur “ lembaga penyiaran.” Untuk mempertegas dan menjamin kepastian hukum maka berkaitan lembaga penyiaran harus diberlakukan Undang-Undang Penyiaran, maka dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip perundang-undangan “lex spesialis derogate lege generalis” (hukum atau Undang Undang yang khusus mengenyampingkan Hukum atau Undang Undang yang bersifat umum), sehingga berdasarkan prinsip perundang-undangan tersebut, maka berkaitan dengan Lembaga Penyiaran termasuk IPP ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Penyiaran (sebagai lex spesialis dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang- Undang ITE sebagai lex generalis). Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara dan diizinkan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak dapat disebut melakukan pelanggaran hukum Pada saat negara (pemerintah) menerbitkan IPP, berarti semua persyaratan untuk mendapatkan IPP telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan aktivitasnya secara legal. Dasar pembenaran pemberian kewenangan kepada lembaga penyiaran yang telah memenuhi persyaratan secara normatif adalah landasan filosofis, landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan filosofis, hak lembaga penyiaran terhadap tindakan yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku didasarkan pada sila ke-5 39 Pancasila “keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia”. Hukum harus memberikan keadilan bagi setiap warganegara dalam melakukan perbuatan secara legal, sehingga lembaga penyiaran memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitasnya yang diberikan oleh hukum. Landasan konsitusional hak lembaga penyiaran untuk melakukan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Makna “berhak” dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945, berarti setiap orang mendapat pengakuan dan pelindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kedua pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan persamaan dalam hukum merupakan penjabaran dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Landasan operasional berupa perundang-undang tentang lembaga penyiaran diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Hal ini berarti IPP yang dikeluarkan oleh negara bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga penyiaran dalam melakukan aktivitasnya, karena itu lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP pada hakekatnya melaksanakan tugas sesuai dengan dari landasan filosofis dan konstitusional dan operasional. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapatkan IPP berarti memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan penyiaran, sehingga aktivitas menyalurkan siaran “free to air” (penerimaan tetap tidak berbayar) menjadi legal dan tidak dapat disebut pelanggaran hukum karena tindakan penyiaran tersebut termasuk alasan pembenar bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lebih lanjut, 40 pada saat siaran tersebut berada di udara, termasuk ranah publik dalam arti kepemilikan siaran di udara tersebut bukan pada perseorangan atau rezim hukum privat, sehingga siaran tersebut tidak termasuk atau bukan obyek hak cipta yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran “Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional dan Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dari negara dan boleh menyiarkan siaran lembaga penyiaran swasta tidak dapat disebut melakukan pelanggaran hukum dalam perspektif Undang-Undang Penyiaran, karena aktivitas tersebut didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah (Menkominfo). Bahkan Lembaga penyiaran yang bersangkutan telah menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, Lembaga penyiaran yang telah mendapatkan IPP dari negara berarti diberikan kewenangan atau legalitas untuk melakukan aktivitas penyiaran demi mewujudkan tujuan sesuai dengan dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu (penyelenggaraan penyiaran). Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dengan mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Dari sisi hukum administrasi, IPP merupakan dasar pembenaran bagi lembaga penyiaran untuk melakukan aktivitasnya. 41 Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan kepada lembaga penyiaran. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Jadi, wewenang pemerintah yang diperoleh untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu: pertama, mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan kedua, untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. IPP termasuk kategori yang kedua, yaitu pengendalian oleh pemerintah (Menkominfo) dalam mengatur penyelengaraan penyiaran agar berjalan dengan tertib. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, dari sisi proses dan tahapan pemberian atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di butuhkan beberapa hal yang diberikan oleh KPI. Hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi Ditjen PPI untuk mengeluarkan keputusan mengenai perizinan tersebut, beberapa di antaranya yaitu masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, dan surat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. Timbul pertanyaan, apakah Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mempunyai IPP secara hukum boleh menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Swasta yang berada di “free to air”?. Siaran yang berada di “free to air” merupakan hak publik (public domain) tetapi penyelenggaraan dilakukan oleh negara (Menkominfo) melalui pemberian izin kepada Lembaga Penyiaran 42 Berlangganan. Dari sisi hukum Adminitrasi Negara, Izin yang diberikan oleh negara kepada badan privat merupakan dasar pembenaran untuk melakukan aktivitasnya dan termasuk ranah hukum publik, sedangkan makna “menyiarkan siaran lembaga swasta lain” termasuk ranah hukum privat. Dengan demikian, kedua hal tersebut berbeda dalam rezim hukumnya karena sifat hukum publik adalah “memaksa” dalam arti tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak sedangkan hukum privat pada dasarnya “mengatur” (sesuai dengan kesepakatan para pihak), sehingga hukum publik harus didahulukan karena mengandung makna untuk melaksanakan kepentingan umum. SIMPULAN 1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a mengatur penyiaran ulang namun apa yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan pada saat menyalurkan siaran bukanlah penyiaran ulang, hal tersebut adalah relay siaran yaitu sambung siaran secara langsung dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat. atau meneruskan siaran. Namun, demi kepastian hukum berkaitan dengan “lembaga penyiaran” harus diberlakukan Undang-Undang Penyiaran bukan Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang ITE sesuai maksud dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE yang tidak diperuntukan untuk mengatur “lembaga penyiaran” dan dipertegas dengan prinsip “lex spesialis derogat lege generalis” (Undang-Undang yang khusus yaitu Undang-Undang Penyiaran mengenyampingkan Undang-Undang yang umum yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE). Lebih lanjut, hak untuk melakukan relay siaran sesuai ketentuan yang berlaku merupakan Hak Asasi Manusia yang mendapat pelindungan karena Lembaga penyiaran yang menayangkan siarannya pada hakekatnya untuk mendukung pelaksanaan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan merupakan salah satu penerapan prinsip negara hukum. 2. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara dan diizinkan menyalurkan siaran lembaga penyiaran swasta tidak dapat disebut melakukan pelanggaran hukum dalam perspektif Undang-Undang Penyiaran, karena aktivitas tersebut didasarkan pada hukum publik yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah (Menkominfo) sebagai dasar pembenar atau legalitas. Hal itu sesuai dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 43 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya secara adil, sehingga setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama (equality before the law) dalam menjalankan aktivitasnya dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. 3. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mempunyai IPP secara hukum boleh menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Swasta, karena siaran yang berada di udara “free to air) termasuk “public domein” yang penyelenggaraannya dilakukan oleh negara dan dapat memberikan izin kepada badan privat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai UU Penyiaran. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan keadilan dalam hal ada keberatan dari Lembaga Penyiaran Swasta, maka tidak dapat diajukan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki IPP dari negara. Ahli Pemohon pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan pula dalam persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Pada dasarnya izin adalah dasar pembenaran untuk melakukan suatu hal. Apabila suatu badan diberikan izin itu artinya badan tersebut berhak melakukan sesuatu sesuai dengan izin yang diberikan. Terkait dengan IPP yang merupakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara sehingga hal tersebut termasuk dalam hukum publik. 2) Siaran adalah ciptaan yang diberikan oleh penciptanya. Apabila lembaga penyiaran akan menayangkan siaran tersebut maka lembaga penyiaran baik yang berlangganan maupun tidak berlangganan harus mengadakan hubungan hukum dengan penciptanya, setelah hubungan hukum tersebut itu terjadi maka lembaha penyiaran tersebut barulah memiliki hak siar. Karena itulah dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa setiap kegiatan penyiaran haruslah memiliki hak siarnya sehingga siaran tersebut memiliki validitasnya. Siaran itu sendiri termasuk kedalam hubungan hukum privat, karena hubungan hukum yang terjadi hanya antara lembaga penyiaran dengan pencipta, sehingga ketika sebuah siaran tidak dapat secara otomatis dapat disiarkan begitu saja oleh siapa saja dan hanya yang memiliki IPP saja yang dapat menyiarkannya. Sehingga dengan demikian harus dibedakan antara hak siar yang merupakan rezim hukum privat dengan IPP yang merupakan rezim hukum publik, sehingga 44 walaupun lembaga penyiaran memiliki hak siar namun tidak memiliki IPP maka lembaga penyiaran tersebut tidak dapat menyiarkan siaran yang dimaksud. 3) Menurut ahli, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan undang-undang yang merupakan lex specialis dari Undang-Undang Hak Cipta karena substansi atau objek yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah mengenai karya ciptaan dimana siaran merupakan salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Sehingga terhadap pengaturan siaran berlaku Undang-Undang Penyiaran dan bukanlah Undang- Undang Hak Cipta. 4) Pengklasifikasian undang-undang yang sifatnya generalis dan specialis, menurut ahli adalah berdasarkan objek yang diaturnya. 5) Adanya IPP yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran berlangganan merupakan dasar dibenarkannya LPB melakukan penyiaran siaran kepada publik terlebih lagi UU Penyiaran memberikan kewajiban kepada LPB harus menyiarkan siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Siaran yang disiarkan oleh LPB pada dasarnya justru membanti LPP dan LPS melakukan penyelenggaraan siaran yang merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. 6) IPP diberikan oleh negara melalui pemerintah apabila persyaratan-persyaratan telah terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa IPP merupakan dasar pembenaran bagi LPB melakukan siaran yang sifatnya publik. B. Mustofa Haffas, S.H., M.Kom. Perkembagan teknologi yang terjadi sejak diperkenalkannya komputer pribadi pada tahun 1975 oleh MITS (Micro Instrumentation Telemetry System) dan 1977 oleh Apple Computer Corp. telah mendorong munculnya “dunia baru” ketika dikembangkan suatu perangkat yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer. “Dunia baru” tersebut dikenal dengan sebutan “dunia maya”, “cyber space”, atau “internet”. Cicero menyebutkan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itu tidak hanya berlaku di dunia nyata melainkan di dunia maya juga, sehingga keberadaan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di dunia maya pun diperlukan. Statista menyebutkan bahwa terhitung sampai dengan bulan Maret 45 2019, pengguna Internet di dunia mencapai 3,4 milyar orang dan Indonesia menempati peringkat ke-5 dengan jumlah 143,26 juta pengguna. Pengguna Internet Terbesar di Dunia Pada Maret 2019 Sumber: Statista, Maret 2019 Jumlah pengguna Internet yang sedemikian besar mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kehidupan bermasyarakat di dunia maya. Di Indonesia, itu ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya akan disebut UU ITE. Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) ITE diterangkan bahwa jangkauan pengaturannya adalah untuk mengatur: a. Tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik; b. Tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik (e-mail); c. Tentang tanda tangan elektronik; d. Tentang sistem elektronik; 46 e. Tentang transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik; f. Tentang perlindungan HaKI yang berkaitan dengan domain di dunia internet; g. Tentang perbuatan yang dilarang seperti penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, tindak kekerasan, hacking atau cracking, penipuan lelang online, penipuan pemasaran berjenjang online, penipuan kartu kredit, pembajakan perangkat lunak, fraud, phising, cyber stalking, hate sites, dan criminal communication. Bidang penyiaran tidak termasuk pada jangkauan UUITE karena itu diatur secara spesifik di dalam undang-undang penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pengaturan yang terdapat di dalam UUITE, Pasal 32 ayat (1), yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” tidak dapat diberlakukan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan, dengan pertimbangan bahwa: 1. Aktifitas Lembaga Penyiaran Berlangganan “pada umumnya” tidak menggu- nakan medium Internet. 2. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tunduk pada peraturan perundang- undangan tentang penyiaran. Di dalam kasus ini, permohonan yang diajukan oleh pemohon dilatarbelakangi oleh kasus pidana, di mana termohon didakwa telah pelakukan perbuatan pidana yang diatur di dalam UUITE, Pasal 32 ayat (1), dalam Perkara Pidana No. 959/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jika penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum, memahami secara baik tentang jangkauan dari UUITE maka seharusnya kasus tersebut tidak ada, karena apa yang dilakukan oleh pemohon bukan merupakan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon agar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dan Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 47 Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TVTV swasta free to air), maka norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara". Tafsir tersebut Ahli anggap penting untuk menjaga agar tidak terjadi kasus serupa yang didakwakan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan lainnya. Berikut Ahli memaparkan fakta di lapangan. Ahli berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipandang sebagai salah satu provinsi maju di negara kita. Tepatnya adalah di kecamatan Ciawi. Kampung asal ahli dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah selatan ada gunung Galunggung, di sebelah barat ada gunung Talaga Bodas, di sebelah utara ada gunung Cakra Buana. Dengan kata lain, lokasi kampung ahli mirip seperti tapal kuda. Dengan kondisi alam seperti itu maka penduduk kampung ahli tidak/kurang dapat menangkap siaran televisi secara baik. Dengan antena setinggi 15 meter pun hasilnya kurang baik karena statsiun relay TV yang ada berada di belakang gunung-gunung tadi. Sekira tahun 1978, ahli yang waktu itu menjadi anggota dan pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) lokal Ciawi berinisiatif untuk membangun statsiun relay televisi untuk memungkinkan penduduk kampung kami dapat menerima siaran televisi secara baik. Kota-kota atau kampung-kampung seperti tempat asal ahli sangat banyak di negara kita. Jumlahnya boleh jadi adalah ribuan. Di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengem- bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Informasi yang dimaksud salah satunya adalah melalui media televisi. “Hak” yang diberikan terhadap masyarakat tentu harus diartikan sebagai “kewajiban” 48 bagi negara. Untuk mengujudkan itu maka, antra lain, dibuatlah Undang-Undang Penyiaran, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 (selanjutnya akan disebut UU Penyiaran) dan peraturan pelaksanaan lainnya. Di dalam Pasal 1 butir 9 UU Penyiaran disebutkan bahwa “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (2) UU Penyiaran disebutkan bahwa: (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta mengandung makna bahwa: a. Siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta adalah free to air. b. Kewajiban tersebut dibebankan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam rangka negara melaksanakan “kewajibannya” memberikan informasi kepada masyarakat. c. Lembaga Penyiaran Berlangganan membantu memperluas jangkauan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Penyaluran program siaran tersebut dikenal dengan istilah “relay”. Di dalam dunia penyiaraan, selain istilah “relay” dikenal pula istilah “siaran ulang” atau “siaran tunda”. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Istilah “relay” menunjuk pada suatu proses pemancaran siaran secara langsung, sementara istilah “siaran ulang” atau “siaran tuda” menunjuk pada suatu proses perekaman yang kemudian dipancarkan lagi pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, acara 49 Indonesian Lawyer Club (ILC) disiarkan secara langsung pada setiap hari Selasa dan siaran ulangnya pada setiap hari Minggu. Dalam kaitannya dengan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran yang diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, khususnya di dalam ayat (2) yang menyebutkan: (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran. Yang dimaksud dengan “penyiaran ulang siaran” tersebut adalah menyiarkan kembali suatu program siaran di waktu yang berbeda. Pemancaran siaran secara “relay” tidak termasuk pada kategori ini. Seperti ahli sebutkan di atas, penyiaran secara relay oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan justru membantu memperluas jangkauan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Dengan kata lain hak ekonomi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta terbantu dengan adanya kewajiban yang dibebankan oleh negara terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Pemikiran adanya pelanggaran atas hak ekonomi Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah pemikiran yang keliru. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon agar norma Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dan Negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TVTV swasta free to air), maka norma Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipa penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai 50 (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelay siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara" Ahli Pemohon pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan pula dalam persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU ITE bukanlah merupakan hal yang dimaksud dalam UU Penyiaran. Substansi yang diatur dalam UU ITE adalah berkaitan dengan segala hal yang dilakukan dalam dunia cyber space atau menggunakan internet atau intranet, misalkan dalam hal transaksi perbankan dimana sistem perbankan memiliki jaringannya sendiri yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik baik bagi nasabah maupun internal bank itu sendiri. Sehingga dengan demikian hal tersebut berbeda dengan substansi yang diatur dalam UU Penyiaran. 2) Siaran ulang merupakan kegiatan menyiarkan sebuah acara di waktu yang berbeda sedangkan siaran relay pada waktu yang sama. Untuk siaran relay memang lembaga penyiaran membutuhkan ijin hak siar dari pihak yang memiliki acara tersebut, contohnya adalah hak siar terhadap liga inggris yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tertentu. Siaran relay ini biasanya dilakukan bagi acara-acara yang ditayangkan melalui jaringan terestrial dan bukan melalui satelit, sehingga lembaga penyiaran tersebut dapat mengenkripsi siaran liga inggris tersebut sehingga tidak dapat disiarkan oleh lembaga penyiaran lain. Jadi, LBP tidak akan pernah menyiarkan suatu program siaran yang tidak dimiliki hak siarnya oleh LPP. 3) Menurut ahli, menyiarkan ulang suatu program acara siaran yang dilakukan oleh LBP terhadap acara yang terdapat pada LPP dan LPS tidak mengurangi nilai ekonomi bagi LPP maupun LPS yang memiliki hak siar atas program acara tersebut, bahkan hak ekonomi bagi LPP dan LPS justru menjadi bertambah karena program acara yang disiarkan oleh LPB ditayangkan dan ditonton oleh masyarakat secara luas hingga kepelosok sehingga menjadikan nilai jual program acara tersebut tinggi, dan yang dilakukan oleh LPB merupakan pelaksanaan kewajiban yang diberikan oleh UU Penyiaran. 51 Saksi Pemohon C. Akhmad Zaidar 1) Saksi merupakan Direktur PT. Broadband Communication yang merupakan salah satu Lembaga Penyiaran Berlangganan. 2) LBP tempat dimana saksi berkerja telah melaksanakan amanah UU Penyiaran yang mewajibkan LBP menyediakan 10% dari kanal siarannya merupakan siaran LPP dan LPS, namun ketika menjalankan kewajiban UU Penyiaran tersebut justru LBP saksi mendapatkan banyak sekali somasi dari LPS. 3) Saat ini LBP dan saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kepulauan Riau atas dasar telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 UU Penyiaran walaupun LBP tersebut telah memiliki IPP. Dua bulan lalu Pasal yang menjadi dasar penetapan LBP juga saksi sebagai tersangka diubah menjadi Pasal 43 UU Penyiaran dan Pasal 118 UU Hak Cipta, sehingga walaupun LBP telah memiliki IPP bahkan setiap tahun IPP tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebagai penerbit IPP juga LBP yang bersangkutan diawasi oleh KPID Kepulauan Riau. 4) Daftar program telah disampaikan oleh LBP tempat saksi bekerja kepada Kementerian terkait ketika mengajukan pendaftaran Izin Penyelenggaran Penyiaran. D. Hisam Setiawan 1) Saksi merupakan bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. 2) Keterangan saksi yang diberikan adalah terkait dengan persyaratan, prosedur dan permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran oleh LBP berdasarkan UU Penyiaran yang merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. 3) LBP terlebih dahulu mengajukan permohonan izin penyiaran dalam dua rangkap sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016. Dalam proses pemberian izin kepada LBP, dalam hal ini Pemohon dalam hal ini LBP yang bersangkutan akan dilakukan penilaian antara lain penilaian aspek 52 adninistratif yang merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penilaian terhadap aspek program siaran yang dilakukan penilaiannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Komisi Penyiaran Indonesia, penilaian terhadap aspek teknis terkait dengan rencana dasar teknis penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. 4) Setelah permohonan tersebut diterima, maka KPI akan menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan aspek administrasi dokumen LBP yang menjadi Pemohon. Setelah dokumen dinyatakan lengkap maka KPID melakukan evaluasi dengar pendapat dimana KPI akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan prospek program siaran yang dimohonkan oleh LBP. Salah satu contohnya, jika di Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten/Kota yang mendapatkan siaran LPS sementara 11 Kabupaten/Kota tidak mendapatkan siaran dari LPS, maka atas dasar tersebut KPID memberikan Rekomendasri Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) terhadap LBP yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Setelah mendapatkan RKPP maka dilanjutkan Forum Rapat Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Komisi Penyiaran Indonesia yang akan ditindaklanjuti dengan izin membayar pendapatan negara bukan pajak untuk melakukan uji coba siaran selama satu tahun. Dalam waktu satu tahun, LBP yang bersangkutan harus membangun infrastruktur serta menyelenggarakan penyiaran sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia. Setelah proses uji coba siaran maka akan dilakukan evaluasi dan akan dilakukan rapat pleno bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan aspek administratif, aspek program siaran dan aspek teknis. Apabila LBP yang bersangkutan dinyatakan lulus pada ketika aspek penilaian tersebut maka akan dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Pentiaran untuk melakukan kegiatan siaran baik melalui satelit atau kabel atau terestrial. Dalam proses tersebut seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, LBP yang bersangkutan akan dikenakan biaya sebagai pendapatan negara bukan pajak sesuai degnan zonasi layanan LBP tersebut. 53 5) Bahwa fakta dilapangan pada saat ini, LBP yang memiliki IPP di Kota Pekanbaru dan Dumai, didatangi dan diperiksa oleh Kementerian Hukum dan HAM dari PPNS terkait dengan UU Hak Cipta. Namun, hingga saat ini saksi belum mendapatkan informasi lengkap terkait peristiwa tersebut. 6) Daftar program telah disampaikan oleh LBP yang bersangkutan kepada Kementerian terkait ketika mengajukan pendaftaran Izin Penyelenggaran Penyiaran. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020, yang keterangan tertulis serta keterangan tambahan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewajiban konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 1. Terlebih dahulu DPR RI menerangkan bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak konsisten dalam menjelaskan kedudukannya sebagai perseorangan atau sebagai badan hukum provat. Hal ini berpengarud dalam penguraian kedudukan hukum dan kerugian Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga hal ini perlu diperjelas oleh Pemohon. Terhadap hal ini DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a) Dalam hal pengujian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berlaku terhadap Pemohon baik sebagai perseorangan maupun badan hukum privat, ketentuan pasa a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena ketentuan a quo UU ITE merupakan bagian dari ketentuan dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan ini dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk 54 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap semua orang tanpa kecuali atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik perorangan atau milik publik karena informasi elektronik maupun dokumen elektronik rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan orang lain maupun masyarakat. b) Dalam hal pengujian terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang berlaku hanya terhadap Pemohon sebagai badan hukum privat, ketentuan pasal a quo UU Hak Cipta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap lembaga penyiaran atas hasil produksinya yang tentunya menggunakan sumber daya dan usaha yang tidak sedikit. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas hasil kerja lembaga penyiaran. Selain itu, pasal-pasal a quo juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. 2. Bahwa ketentuan a quo UU ITE dan UU Hak Cipta tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, emngolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan hak seseorang tentu bersinggungan dengan hak yang melekat pada orang lain sehingga terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembatasan- pembatasan hak konstitusional setiap orang. Ketentuan pasal-pasal a quo merupakan upaya perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. 55 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena pada saat Pemohon menyediakan dan menyiarkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan siaran TV Swasta free to air, Pemohon dianggap telah melanggar pasal-pasal a quo, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran tidak ada relevansinya terhadap pengujian ketentuan pasal-pasal a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban lembagan penyiaran berlangganan (in casu Pemohon) untuk menyediakan kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran, bukan terkait dengan pemberian hak penyiaran ulang siaran dari lembaga penyiaran kepada Pemohon. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional melainkan yang diakibatkan karena Pemohon kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dan memahami ketentuan terkait. c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo mengakibatkan Pemohon dilaporkan kepada Penyidik Kepolirisn Polda Metro Jaya karena menayangkan channel semua stasiun MNC Group serta telah digugaat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia atas penayangan tersebut. Terhadap dalil Pemohon, DPRD RI menerangkan bahwa perkara konkrit yang dialami oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan pasal-pasal a quo. Kerugian Pemohon tersebut 56 bukan merupakan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktial karena merupakan konsekuensi terhadap adanya pembatasan hak untuk melindungi hak orang lain. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional sevara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yag menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kedudukannya sebagai perseorangan atau badan hukum privat sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya ketentuan psal-pasal a quo. Selain itu Pemohon yang mempertentangkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran dengan pasal-pasal a quo UU ITE dan UU Hak Cipta bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Kosntitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum )legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Berdasarkan pada hal-hal uang telah disampaikan tersebut, DPR RI memohon kepada Mahkamah agar benar-benar menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai degnan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana 57 diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. B. Pokok Permohonan 1. Pandangan Umum a. Bahwa tujuan pembentukan UU ITE antara lain untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. b. Bahwa salah satu tujuan pembentukan UU Hak Cipta antara lain melindungi hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta sehingga tercipta kepastian hukum. Dalam hal ini Lembaga Penyiaran merupakan subjek yang secara eksplisit diatur dan dilindungi dalam UU Hak Cipta. c. Bahwa definisi Lembaga Penyiaran berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran dan Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyairan publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlanggaranan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berperdoman pada peraturan perundang- undangan. 2. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa keberlakuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dengan argumentasi sebagai berikut: a. Pemohon mengujia ketentuan pasal-pasal a quo berdsarkan adanya peristiwa hukum konkrit yang dialami Pemohon, tanpa sebelumnya memahami bahwa ketentuan pasal-pasal a quo merupakan ketentuan dalam undang-undang untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta dalam hal ini setiap lembaga penyiaran lain dalam menyiarkan channel TV kepada publik. Pembatasan hak yang dimaksud adalah pembatasan untuk melindungi hak ekonomi yang ditimbulkan atas sebuah siaran channel TV yang di dalamnya melekat hak kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta dan pemegang hak 58 cipta (in casu Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta). Bahwa keberlakuan pasal a quo tidak mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan penyiaran ulang terhadap suatu siaran yang dimiliki lembaha penyiaran lain sepanjang Pemohon mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas siaran. b. Adapun ketentuan mengenai pembatasan hak dalam suatu undang- undang dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 mutatis mutandis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan 108/PUU-XIII/2016, yang menyatakan: “Bahwa pembatasan hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdsarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlidungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” (vide, Pertimbangan Hukum, halaman 81-81) c. Bahwa ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki relevansi untuk dijadikan batu uji dalam menguji konstitusionalitas ketentuan pasal-pasal a quo karena pasal tersebut bermakna bajwa pelaksanaan hak setiap orang dalam menyampaikan informasi dijamin selama tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain (in casuhak ekonomi milik pencipta dan pemegang hak cipta). d. Informasi yang disampaikan oleh setiap orang, terutama yang memiliki hak kekayaan intelektual yang di dalamnya mengandung nilai ekonomi, dilindungi oleh ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karenanya dalam melaksanakan hak tersebut harus seizin dari pemilik hak kekayaan intelektual. Pembatasan tersebut diatur atas dasar tidak ada hak seseorang yang bersifat absolut melainkan dibatas oleh hak orang lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang (in casu ketentuan pasal-pasal a quo UU ITE dan UU Hak Cipta). Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 59 e. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yang mengatur mengenai keharusan Lembaga Penyiaran Berlangganan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta tidak serta-merta memberikan hak kepada Pemohon untuk menyiarkan ulang siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran lain dengan tanpa izin atau secara tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. f. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang telah diberikan oleh Negara untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan kepaada Pemohon juga tidak dapat membenarkan Pemohon untuk menyiarkan ulang siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran lain secara tanpa hak. g. Selain itu dalam petitum permohonannya Pemohon memohohn ketentuan pasal-pasal a quo berlaku inkonstitusional bersyarat. Terhadap petitum permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon telah keliru memahami mengenai inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah yang pertimbangannya memuat pernyataan konstitusional bersyarat atauamarnya menyatakan inkonstitusional bersyarat terjadi manakala terdapat keadaan di mana dalam rumusan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian itu sendiri melekat kemungkinan konstitusional atau inkonstitusional karena dalam norma itu terbuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran yang salah satunya adalah penafsiran yang menurut Mahkamah inkonstitusional. Keadaan demikian tidak terdapat dalam permohonan a quo, khususnya dalam batas-batas argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas (vide Petimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018). h. Bahwa ketentuan pasal a quo UU Hak Cipta tidak memiliki materi muatan lebih dari satu penafsiran karena telah cukup jelas mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan membatasi hak orang lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. 60 i. Terhadap petitum ‘konstitusional bersyarat (iconditionally constitutional)’ yang diajukan oleh Pemohon, DPR RI berpendapat sesuai degnan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata- kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” DPR RI juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa: “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan kosntitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com) Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legilator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon. j. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo juga merupakan sebuah perlindungan hak milik pribadi sehingga tidak boleh diambilsecara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hal tersebut diatur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mengatur: Dengan demikian ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945, melainkan untuk mengatur perlindungan hak milik pribadi yang dimiliki oleh setiap orang (in casu lembaga penyiaran baik pemerintah maupun swasta) yang memiliki hak ekonomi. C. Risalah Pembahasan Pasal a quo UU Hak Cipta DPR RI melampirkan risalah pembahasan terkait dengan pasal-pasal a quo sebagai berikut: 61 Rapat Kerja Pansus Hak Cipta DPR RI Dirjen HAKI Kemenkumham RI Ini yang diusulkan oleh FPDIP sebetulnya meminta penjelasan kata-kata lembaga penyiaran berlangganan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa lembaga penyiaran itu memang terbagi dua, ada lembaga penyiaran yang sifatnya lembaga penyiaran tv swasta sebagai contoh, itu yang bisa diakses oleh setiap orang tanpa perlu orang berlanggnan seperti kita tahu ada trans tv, metro tv, RCTI itu semua orang bisa akses dengan membuat antena tetapi ketika kita akan masuk MNC TV itu tidak bisa diakses kecuali kita mempunyai langganan ke TV Kabel yang bersangkutan. Nah yang dimaksud disini adalah lembaha penyiaran berlangganan itu lembaga penyiaran yang TV Kabel itu, TV Kabel yang berbayar. Misalnya, Indovision. Itu adalah atau Infomedia dan lain-lain. Pasal ini menekankan pemilik TV Kabel itu, pengelola TV Kabel tidak bisa menyebarluaskan konten yang dimiliki lembaga penyiaran lainnya kecuali dia punya perjanjian dengan itu. Jadi kalau misalnya saya punya TV Kabel Indovision-lah contohnya, kemudian RCTI atau misalnya TV One itu tidak mau masuk, saya tidak boleh melakukan konsten disitu. Kecuali, TV One mengatakan silakan saya menjadi akses kesitu, kayak bola kemarin. YA begitu main bola di Indovision tidak tampil sehingga kita pasang antena dulu untuk menonton. Kami menghargai hak cipta yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran yang bukan kabel, bukan berlangganran, kalau tidak ada kerja sama tidak. Jadi kabel itukan diuntungkan tidak hanya dari iklan tetapi juga dari langganan. Sementara kalau yang lain itu betul-betul hanya mengandalkan iklan yang tidak kabel itu, kok enak betul dia menarik pungutan dari pelangganan- pelanggannya dengan menjual konten hak cipta milik orang lain. Nah pasal ini melarang. F-PDIP (Drs. M. Nurdin, M.M.) Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1), memberikan hak, melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran orang siaran, komunikasi siaran. Nah ini yang melanggar itu dihukum itu begitu. 62 Ketua Rapat: Mohon pak Dirjen dan ibu direktur untuk sama-sama mengoreksi Pasal 25 ayat (2). Sekali lagi, huruf a, huruf b dan/atau huruf c untuk penggunaan secara komersial baik, 4 tahun denda 1 milyar. Kemudian ayat (2) setiap orang, Pasal 25 ayat (2) huruf d saja. F-PDIP (Drs. M. Nurdin, M.M.) Pak pimpinan, Huruf d-nya dimasukin di ayat (1) saja. Jadi huruf a Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dab huruf d karena hukumannya kita samakan, ayat (2) tidak perlu lagi. Ketua Rapat: Jadi sekali lagi saya bacakan Pasal 118 “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung atau tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP. 1 Milyar. Begitu pak. Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Achmad Ramli): Konsekuensi berikutnya Pak Pimpinan, hukum ayat (3) inikan menjadi ayat (2) tetapi rujukannya menjadi berubah, menjadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 25 ayat (2) huruf b yang dilakukan dengan maksud pembajakan. Keterangan Tambahan DPR RI Terkait Jawaban Atas Pertanyaan Majelis Hakim A. Keterangan DPR RI Terkait Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta agar pasal a quo UU ITE dimaknai menjadi rumusan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara” 63 DPR RI memberikan pandangan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan angka 118 huruf c dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan) menyatakan sebagai berikut: “Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari: a. ... c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undaung-undang mengenai tindak pidana khusus” 2. Bahwa ketentuan pasal a quo UU ITE termasuk dalam Bab VII UU ITE mengenai Perbuatan yang dilarang dengan ketentuan pidana diatur dalam Bab XI khususnya Pasal 48 UU ITE yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo UU ITE; 3. Bahwa penafsiran yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tambahan rumusan yang tidak terdapat di dalam norma-norma sebelumnya karena tidak ada satu pun norma dalam UU ITE yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan; 4. Bahwa ketentuan angka 285 dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan”, oleh karena itu jika Pemohon meminta agar ketentuan larangan diberikan pengecualian maka justru dapat mengaburkan ketentuan larangan yang akan dituju oleh norma tersebut. 5. DPR RI menegaskan bahwa penafsiran yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan larangan sebagaimana diatur dalam pasa a quo UU ITE. 64 B. Keterangan DPR RI Terkait Pertanyaan Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Bahwa terhadap konvensi internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan RUU ITE dan RUU Hak Cipta, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU ITE yang disusun oleh Pemerintah telah mencantumkan beberapa instrumen internasional di bidang informasi dan transaksi elektronik, salah satunya adalah the Budapest Convention, yaitu konvensi dalam kejahatan siber (convention on cybercrime) yang digagas oleh Uni Eropa dan disepakati di kota Budapest pada tanggal 23 November 2001 (vide Naskah Akademik RUU ITE hal.27). 2. Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dalam mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengambangkan teknologi informasi. 3. Bahwa secara umum Pemerintah yang diwakili oleh Depkominfo telah menyampaikan bahwa cyber law merupakan rezim hukum baru dengan mengacu kepada instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Convention of Cyber Crime, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut: a. Depkominfo (Ahmad Ramly) dalam Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 1 Juni 2006 (vide Risalah RDP RUU ITE hal. 20) “Bapak-bapak yang kami hormati dan Ibu-ibu ini ada beberapa hal sebetulnya yang kami ingin jelaskan terkait dengan RUU, apakah RUU ini sudah bisa mengakomodasikan apa yang telah tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Bank Indonesia dan dari perbankan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa cyber law itu adalah rezim hukum baru, jadi kita tidak pernah mengenal hukum ini sebelumnya, oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan-pendekatan non-konvensional, sehingga secara internasional sekarang ada yang namanya Unsitral Model Law for Electronic Transaction, kemudian ada Convention of Cyber Crime yang semuanya merupakan bagian-bagian dari rezim hukum baru itu, dan Rencana Undang-Undang ITE yang kita buat adalah RUU yang mengacu kepada prinsip-prinsip internasional tadi. 65 b. Depkominfo (Prof. Ramli) dalam Rapat Kerja Pansus DPR RI pada tanggal 30 Juni 2007 (vide Risalah Rapat Kerja Pansus RUU ITE hal. 37): Jadi sebetulnya karena saya ini merupakan suatu rejim hukum baru, maka yang kita gunakan azasnya adalah azas-azas yang termasuk leg informatika itu sebetulnya ada dalam beberapa modelow yang saat ini ada, misalnya auntuk transaksi elektronik terdapat dalam incitra modelow and elektronik e-comers. Kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan komputer terdapat dalam convention on cyber crime yang digagas oleh masyarakat Eropa. Oleh karena itu disini kita akan mencoba menyatukan azas-azas itu. Karena kalau kita menggunakan azas-azas hukum konservasi, misalnya KUHP yang menangani maka terlalu banyak orang yang lolos nanti. Oleh karena itu di Undang-Undang ini kita coba seragamkan dengan azas baru. 4. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta yang disusun oleh Pemerintah telah menjelaskan adanya konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan perlunya upaya penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang hak cipta sesuai degnan prinsip dan ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut: Sistem Hak Cipta merupakan hak privat (private rights) dan hal ini diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights atau Persetujuan TRIPs yang menyatakan recognizing that intellectual property rights are privete rights. Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang Hak Cipta. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan Hak Cipta sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Hak Cipta, yaitu Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan the Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty, serta ratifikasi World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya- Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 (vide Naskah Akademik RUU Hak Cipta hal.16) 5. Materi muatan dalam RUU Hak Cipta mengakomodasi dan telah diselaraskan dengan ketentuan dalam The Berne Convention 66 sebagaimana telah diratifikasi dengan keputusan presiden nomor 18 tahun 1997 dan ketentuan WIPO copyright treaty (WCT) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 dan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) (vide Naskah Akademik RUU Hak Cipta hal. 27). 6. Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (perjanjian hak cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 (vide Naskah Akademik RUU Hak Cipta hal.28). 7. Dalam konteks Hak Cipta, klausul dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta lazim dikenal dengan “fair use”. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan “penggunaan yang adil” atau “penggunaan yang wajar”. Ketentuan ini merupakan lingkup pembatasan dan pengecualian yang dimungkinkan oleh article 13 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang menyatakan bahwa: Members shall confine/imitations or exceptions to exclusive rights to certain spesial cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. Demikian halnya dengan article 9 (2) Berne Convention onvention yang menegaskan: 67 Authorizes nation allegislation to permit the reproduction of protected works in certain cases” provided two condition are fulfilled: (a) the “reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work: and b) such reproduction “does not unreasonably the legitimate interest of the author”. Both conditions have to be fulfilled. Persoalannya dalam konteks Pasal 15 huruf e UU Hak Cipta, telah terjadi pengecualian terhadap pengecualian. Artinya kalau sebelumnya pembatasan tersebut merupakan “previlage” bagi masyarakat untuk dapat memperbanyak suatu ciptaan secara terbatas, maka dengan adanya pengecualian tersebut, previlage tersebut menjadi hilang sama sekali, kencatipun hanya dilakukan oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya (vide Naskah Akademik RUU Hak Cipta hal. 46/48) 8. Secara filosofis, UU Hak Cipta sebagai pengganti terhadap undang- undang yang lama, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya terpenuhinya hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta. Secara sosiologis, UU Hak Cipta menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Secara yuridis, perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Selain itu, terhadap perkembangan perundang-undangan terakhir, kiranya juga perlu diperbatikan dalam upaya pembaharuan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perundang- undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lain. Yang terbaru Pemerintah Indonesia telah menandatangani Advisual Performance Treaty (Beijing Treaty) Tahun 2012 dan Marrakesh Treaty To Facilitate Acces To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disable Tahun 2013 (vide Naskah Akademik RUU Hak Cipta hal.59). 9. Bahwa DPRI RI memberikan lampiran Naskah Akademiki RUU ITE dan RUU Hak Cipta sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari KETERANGAN TAMBAHAN ini. 68 C. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tambahan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Februari 2020 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan 69 Mahkamah tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon mendalilkan diwajibkan untuk menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) yang menyatakan sebagai berikut: Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. dimana dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut, Pemohon digugat oleh beberapa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) karena diduga melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 32 ayat (1) UU ITE hanya memuat norma larangan dan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang berhak, sehingga Pemohon yang memiliki kewajiban dan berhak karena telah memenuhi semua syarat berdasarkan UU Penyiaran dan juga telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara in casu Menkominfo telah nyata terhalangi pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, sehingga terlanggar hak konstitusionalnya oleh keberadaan ketentuan a quo. 3. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga merugikan hak konstitusional Pemohon. Ketentuan a quo mengatur hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan "siaran ulang". Ketentuan a quo tidak menerangkan dengan jelas makna siaran ulang, sehingga pada saat Pemohon menyalurkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak 70 berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV swasta free to air, Pemohon dianggap melakukan penyiaran ulang. Padahal apa yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran merupakan sambung siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat, hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Relai siaran diperbolehkan kepada LPB yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Persyaratan Kerugian Menurut UU Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 71 b. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. (vide Pasal 51A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011). Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang- Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Pemerintah bukanlah merupakan kerugian konstitusional karena kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian yang berasal dari berlakunya ketentuan a quo, melainkan semata-mata hanyalah kekhawatiran dari Pemohon saja dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil kerugian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon bermula dari adanya pelaporan pidana dari LPS atas kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Pemohon dimana dalam laporan pidana yang diajukan LPS menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta sebagai dasar gugatannya. Hal 72 tersebut menurut Pemerintah bukanlah merupakan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena: 1) Pemohon baru merasa dirugikan setelah digugat/dituntut oleh LPS (terpicu oleh gugatan/tuntutan LPS), dimana sebelumnya Pemohon tidak pernah mempermasalahkan ketentuan a quo sama sekali; dan 2) Dengan adanya gugatan/tuntutan LPS, Pemohon justru menganggap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan gugatan/tuntutan LPS dimaksud sebagai inkonstitusional. Terhadap hal ini Pemerintah berpendapat apakah wajar dalam suatu perkara gugatan/tuntutan, apabila penggugat menggunakan suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan sebagai dasar gugatan/tuntutannya, namun kemudian yang dipermasalahkan sebagai kerugian hak konstitusional tergugat (in casu Pemohon dalam perkara a quo) adalah ketentuan pasalnya? Digunakannya suatu ketentuan peraturan perundang-undang sebagai dasar gugatan/tuntutan oleh pihak lain untuk “menyerang” Pemohon, menurut Pemerintah, tidaklah berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian menjadi melanggar hak konstitusional Pemohon; b. Bahwa menurut Pemerintah, yang sesungguhnya merugikan Pemohon bukanlah berasal dari keberlakuan ketentuan a quo, melainkan tindakan dari pihak lain yang menggugat/menuntut Pemohon atas kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menjalankan usahanya (permasalahan implementasi norma) dan kemudian berusaha disangkutpautkan dengan berlakunya suatu norma, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dapat disebut sebagai kerugian konstitusional. c. Bahwa Pemohon masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga di mana seluruh persidangan tersebut belum diputus dan belum menghasilkan putusan yang in kracht, sehingga belum dapat dibuktikan apakah benar ketentuan a quo yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon; 73 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 30 juncto Pasal 31 juncto Pasal 51 UU MK juncto Pasal 51A UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Bahwa ketentuan a quo yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Pasal 32 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran 74 ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 2. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis terbentuknya UU ITE dan UU Hak Cipta khususnya terkait ketentuan a quo, sebagai berikut: a. Landasan Filosofis Pasal 32 ayat (1) UU ITE 1) Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE diadopsi dari The Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001. Konvensi ini merupakan konvensi yang dibentuk oleh Council of Europe pada tahun 2001 (The Budapest Convention). The Budapest Convention dibentuk berdasarkan pemahaman bahwa hukum pidana negara-negara harus mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat secara efektif menangani tindak pidana siber. The Budapest Convention adalah satu-satunya konvensi multilateral yang telah diterima secara internasional. Konvensi ini telah diaksesi atau di ratifikasi oleh 62 (enam puluh dua) negara-negara yang tersebar di semua benua. Ketentuan-ketentuan dalam The Budapest Convention juga telah diadopsi oleh beberapa organisasi regional dan negara-negara non- anggota, termasuk Indonesia. 2) Salah satu materi yang diatur dalam The Budapest Convention ialah ketentuan-ketentuan pidana materiil. UU ITE telah mengadopsi ketentuan-ketentuan pidana materiil yang diatur dalam The Budapest Convention. Ketentuan-ketentuan itu ialah illegal access (Pasal 30), illegal interception (Pasal 31), data interference (Pasal 32), system 75 interference (Pasal 33), misuse of device (Pasal 34), dan computer related forgery (Pasal 35). 3) Tujuan pengaturan Pasal 32 UU ITE mengenai data interference adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik sama seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap 'barang fisik'. Serangan atau kerusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dapat berpengaruh pada kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi atau dokumen elektronik. Pada dasarnya hanya pihak yang memiliki hak atau kewenangan yang dapat mengambil tindakan yang mempengaruhi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, Pasal 32 UU ITE mengklasifikasikan sebagai perbuatan pidana suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik. 4) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sama seperti barang fisik, memiliki nilai. Nilai tersebut dapat berupa nilai ekonomis yang dapat diperhitungkan atau diukur dengan uang bagi seseorang atau organisasi. Misalnya foto atau video yang memiliki hak cipta. Nilai dari informasi elektronik juga dapat berupa nilai pribadi, seperti diary, foto, atau video pribadi. Perubahan, penambahan, pengurangan, melakukan transmisi, atau penghilangan dokumen elektronik tersebut dapat berpengaruh pada nilai dari dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan hak atau kewenangan. 5) KUHP telah mengatur sebagai perbuatan pidana suatu perbuatan perusakan atau penghancuran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406. Selanjutnya, KUHP juga telah mengatur perbuatan pencurian dalam Pasal 362. Kedua ketentuan tersebut tidak cukup karena karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak selalu dapat dipersamakan dengan karakteristik barang fisik. 76 Penguasaan atau kepemilikan barang fisik sifatnya spesifik, artinya hanya dapat dimiliki atau dikontrol oleh satu orang. Akan tetapi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimiliki atau dikontrol oleh lebih dari satu orang. Ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan salah satu wujud implementasi Pasal 28G (1) UUD NRI 1945. Dalam Konstitusi diatur "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda yang di bawah kekuasaannya." 6) Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 UU ITE yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (data interference), merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. b. Dasar Hukum Lahirnya Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Hak Cipta 1) Bahwa pentingnya perlindungan hak penyiaran sebagai bagian perlindungan hak cipta telah diatur dalam Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997, khususnya dalam Article 11 bis yang menyatakan bahwa: “Broadcasting and Related Rights: 1. Broadcasting and other wireless communications, public communication of broadcast by wire or rebroadcast, public communication of broadcast by loudspeaker or analogous instruments; 2. Compulsory licenses; 3. Recording; ephemeral recordings (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images; (ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one; (iii) the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work. 77 2) Bahwa selanjutnya Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu Annex dari WTO terkait Kekayaan Intelektual yang paling komprehensif adalah The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property atau lebih dikenal dengan TRIPs Agreement merupakan Annex 1C dari WTO. TRIPs Agreement adalah perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Dengan meratifikasi TRIPs Agreement maka Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan sistem hukum Kekayaan Intelektual dengan standar-standar yang ditetapkan dalam TRIPs Agreement serta melaksanakan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Article 1 of 1 TRIPs Agreement menyatakan bahwa : “Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” “Anggota akan memberlakukan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, menerapkan dalam hukum mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan oleh Perjanjian ini, asalkan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri”. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPS tersebut, Indonesia sebagai Negara anggota WTO wajib menyesuaikan peraturan perundang- undangannya sesuai dengan standard dalam TRIPs Agreement agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam TRIPs Agreement, namun tetap disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Dalam rangka harmonisasi hukum Indonesia telah memiliki pengaturan Kekayaan Intelektual salah satunya di bidang Hak Cipta melalui UU Hak Cipta. 78 4) Dalam UU Hak Cipta, terdapat pengaturan mengenai lembaga penyiaran yaitu dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran;” Ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut diadopsi dari dalam TRIPs Agreement pada Article 14 of 3 yang menyatakan: (3) Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). Organisasi penyiaran harus memiliki hak untuk melarang tindakan berikut ketika dilakukan tanpa izin mereka: fiksasi, reproduksi fiksasi, dan siaran ulang dengan cara nirkabel dari siaran, serta komunikasi kepada publik dari siaran televisi yang sama. Jika Anggota tidak memberikan hak seperti itu kepada organisasi penyiaran, mereka harus memberikan pemilik hak cipta dalam masalah siaran dengan kemungkinan mencegah tindakan di atas, tunduk pada ketentuan Konvensi Berne (1971). (6) Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. Setiap Anggota dapat, sehubungan dengan hak-hak yang diberikan dalam paragraf 1, 2 dan 3, memberikan syarat, batasan, pengecualian dan reservasi sejauh diizinkan oleh Konvensi Roma. Namun, ketentuan Pasal 18 Konvensi Berne (1971) juga berlaku, mutatis mutandis, untuk hak-hak pemain dan produsen rekaman suara dalam rekaman suara. 5) Ketentuan terkait hak lembaga penyiaran, juga diatur dalam Rome Convention, 1961 International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organisations pada Article 13 yang menyatakan bahwa: 79 “Broadcasting organisations shall enjoy the right to authorize or prohibit: (a) the rebroadcasting of their broadcasts; (b) the fixation of their broadcasts; (c) the reproduction: (i) of fixations, made without their consent, of their broadcasts; (ii) of fixations, made in accordance with the provisions of Article 15, of their broadcasts, if the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions; (d) the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee; it shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may be exercised. Organisasi penyiaran akan menikmati hak untuk mengotorisasi atau melarang: (a) siaran ulang siaran mereka; (b) fiksasi siaran mereka; (c) reproduksi: (i) fiksasi, dibuat tanpa persetujuan mereka, dari siaran mereka; (ii) fiksasi, dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15, dari siaran mereka, jika reproduksi dibuat untuk tujuan yang berbeda dari yang disebut dalam ketentuan tersebut; (d) komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka jika komunikasi tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik terhadap pembayaran biaya masuk; itu akan menjadi masalah hukum domestik Negara di mana perlindungan hak ini diklaim untuk menentukan kondisi di mana ia dapat dilaksanakan. Rome Convention, 1961 merupakan salah satu lampiran dari TRIPs Agreement, maka Indonesia juga wajib menyesuaikan dengan standar perlindungan yang ditetapkan dalam Rome Convention, 1961. 6) Bahwa konsep pembatasan dan pengecualian Hak Cipta secara spesifik telah diatur dalam UU Hak Cipta, pembatasan dan pengecualian ini dimaksudkan adalah dimungkinkannya digunakan hak ekonomi Pencipta/Pemilik Hak Terkait tanpa memerlukan ijin dari Pencipta/pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait sepanjang tidak bersifat komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dalam terminologi hak cipta disebut sebagai Fair Use/Fair Dealing. 7) Bahwa salah satu bentuk pembatasan dan pengecualian tersebut adalah dimungkinkannya penyebarluasan konten karya siaran oleh lembaga penyiaran dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 80 Cipta apabila Hak Cipta dan/atau Hak Terkait digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana datur dalam Pasal 26 huruf c yang menyatakan: “penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran”. Kemudian dalam Pasal 43 huruf c, juga mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu: “pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap”. 8) Selain itu, Hak Cipta merupakan hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut: (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang oleh karenanya hak cipta juga merupakan hak yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan terkait Perlindungan Hak Cipta 1. Bahwa pentingnya perlindungan hak penyiaran sebagai bagian perlindungan hak cipta telah diatur dalam Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997, khususnya dalam Article 11 bis. 2. Bahwa lahirnya ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Hak Cipta adalah sebagai konsekwensi Indonesia meratifikasi World Trade Organization 81 (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu Annex dari WTO terkait Kekayaan Intelektual adalah The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property atau lebih dikenal dengan TRIPs Agreement (aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual). 3. Bahwa dalam TRIPS terdapat ketentuan yang mewajibkan Negara pihak/Indonesia untuk mengharmonisasikan undang-undang nasionalnya dengan standar dalam TRIPS sebagaimana diatur dalam Pasal Article 1 of 1 TRIPs Agreement, khusus terkait dengan hak lembaga penyiaran diatur dalam TRIPs Agreement pada Article 14 of 3; 4. Bahwa hak lembaga penyiaran juga telah diatur dalam Rome Convention, 1961 International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organisations pada Article 13, dimana perjanjian Rome Convention ini merupakan salah satu lampiran perjanjian internasional dalam TRIPS. 5. Bahwa pembatasan dan pengecualian terkait hak lembaga penyiaran juga sudah diatur dalam Pasal 26 huruf c dan Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta. 6. Hak cipta merupakan hak milik yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon diwajibkan untuk menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yang menyatakan sebagai berikut: Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan 82 c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. dimana dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut, Pemohon digugat oleh beberapa LPS karena diduga melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam penjelasan umum UU Penyiaran menguraikan beberapa pokok-pokok pikiran disusunnya UU Penyiaran antara lain: 1) penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; 2) penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; Pokok-pokok pikiran demikian merupakan pengakuan atas Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, namun juga memperhatikan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalan hak dan kebebasaannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai pengakuan dan penghomatan hak dan kebebasan orang lain. Sehingga dalam hal ini walau dalam Izin Penyelenggaaraan Penyiaran terdapat kewajiban dan hak pemegang izin namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa berkenaan dengan keharusan LPB untuk menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, hal tersebut berbeda dengan kewajiban untuk menyiarkan ulang (rebroadcasting) siaran free to air dari LPS dan LPP. Dalam hal ini pemanfaatan 10% dari kapasitas kanal saluran oleh LPB untuk menyalurkan program LPP dan LPS tidak dapat dilakukan 83 secara serta merta, namun wajib memenuhi ketentuan mengenai hak siar dan hak ekonomi lembaga penyiaran. c. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran mengharuskan LPB untuk menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) kanal saluran untuk menyalurkan program LPP dan LPS dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia atas informasi yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, namun pada saat melakukan kegiatan menyiarkan ulang (rebroadcasting) program LPP dan program LPS, setiap LPB tetap harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain sebagai berikut: 1) Ketentuan hak siar dimana setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Penyiaran; 2) kewajiban mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (selanjutnya disebut PP 52/2005); dan 3) adanya hak ekonomi yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran (LPB, LPP, LPS, dan LPK) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta. d. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak melakukan pelanggaran ketentuan a quo karena telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memiliki kewajiban untuk menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) kanal saluran untuk menyalurkan program LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, Pemohon seolah-olah berlindung pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimilikinya dan pada pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran tersebut, namun pada kenyataannya Pemohon dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran 84 tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang dijelaskan oleh Pemerintah pada huruf b di atas. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, melainkan disebabkan karena Pemohon dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 43 UU Penyiaran jo. Pasal 12 huruf a PP 52/2005 yang seharusnya juga dipenuhi oleh Pemohon. 2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE hanya memuat norma larangan dan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang berhak, sehingga Pemohon yang memiliki kewajiban dan berhak karena telah memenuhi semua syarat berdasarkan UU Penyiaran dan juga telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara in casu Menkominfo telah nyata terhalangi pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, sehingga terlanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945 oleh keberadaan ketentuan a quo. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasanan filosofis Bagian III angka 2 huruf a halaman 7 di atas ketentuan Pasal 32 UU ITE yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam kaitannya terhadap perlindungan atas data interference, merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; b. bahwa selain itu, sebagaimana dalam Penjelasan Umum perubahan UU ITE alinea pertama dan alinea kedua pada pokoknya menyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, adalah ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik hal mana yang merupakan cerminan Pasal 28F UUD 1945. Namun demikian hal tersebut dilakukan 85 dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini merupakan cerminan Pasal 28J UUD 1945. Sehingga dalam hal ini walaupun setiap Orang termasuk LPB yang telah mempunyai IPP (dalam kasus Pemohon) dapat melakukan transmisi suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, namun demikian haruslah memperhatikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan hak milik Orang lain (Pasal 28G UUD 1945 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945), dan apakah penggunaan hak milik orang lain telah sesuai dengan pembatasan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 28J UUD 1945). c. bahwa Dalil Pemohon hanya tertuju pada frasa “melakukan transmisi”, padahal dalam memaknai Pasal 32 ayat (1) UU ITE harus dipahami secara keseluruhan. Dalam hal ini ada frasa lain yang lebih esensial dalam ketentuan a quo UU ITE yaitu frasa “dengan sengaja dan tanpa hak”, sehingga harus dipahami bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE hanya mengatur larangan terhadap orang yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik saja; d. apabila Pemohon mempertanyakan siapa yang kemudian berhak melakukan kegiatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, maka secara a contrario adalah orang yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut; e. bahwa pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang dapat mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan dalam ketentuan a quo? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus melihat pada ketentuan yang mengatur: 86 1) apakah seseorang dimaksud diperbolehkan melakukan kegiatan mentransmisikan informasi elektronik?; dan 2) apakah konten informasi elektronik yang akan ditransmisikan juga memenuhi ketentuan konten yang boleh ditransmisikan? Pemerintah lebih lanjut menjelaskannya sebagai berikut: 1) terkait pertanyaan siapa yang berhak mentransmisikan informasi elektronik, Pemohon telah menjelaskan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Penyiaran dan peraturan turunannya dimana berdasarkan izin tersebut, Pemohon telah memiliki hak untuk melakukan kegiatan mentransmisikan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU Penyiaran. 2) Kemudian terkait pertanyaan apa saja konten/materi siaran yang diperbolehkan untuk ditransmisikan, untuk menjawabnya harus melihat pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 43 UU Penyiaran juncto Pasal 12 huruf a PP 52/2005 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila konten siaran dimaksud terdapat hak ekonomi orang lain maka konten siaran yang diperbolehkan untuk disiarkan adalah konten siaran yang telah memperoleh izin dari pemiliknya untuk disiarkan oleh pihak lain. 3) Dengan kata lain, terkait dengan implementasi Pasal 32 ayat (1) UU ITE, Pemohon tidak dapat hanya mendasarkan haknya pada IPP yang dimilikinya yang kemudian digunakan sebagai satu-satunya dasar bagi Pemohon untuk mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, karena dengan adanya IPP dimaksud, menurut hukum, Pemohon juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 43 UU Penyiaran jo. Pasal 12 huruf a PP 52/2005. Oleh karena itu, Pemohon dalam kedudukannya sebagai LPB memiliki hak untuk melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sepanjang 87 telah mendapatkan izin dari pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut (LPS lainnya). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan terkait yang diatur dalam UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta seluruhnya harus dipenuhi oleh Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur setiap orang harus memiliki hak terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain di mana hak tersebut dalam penyelenggaraan penyiaran diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Penyiaran (terkait kewajiban LPB mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 43 UU Penyiaran jo. Pasal 12 huruf a PP 52/2005 (terkait keharusan memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagai pemegang hak ekonomi atas siarannya). Berdasarkan hal tersebut menjadi jelas bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidaklah inkonstitusional. 3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga merugikan hak konstitusional Pemohon. Ketentuan a quo mengatur hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan "siaran ulang". Ketentuan a quo UU Hak Cipta tidak menerangkan dengan jelas makna siaran ulang, sehingga pada saat Pemohon menyalurkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV swasta free to air, Pemohon dianggap melakukan penyiaran ulang. Padahal apa yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran merupakan sambung siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat, hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Relai siaran diperbolehkan kepada LPB yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa penjelasan Pemerintah mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta telah Pemerintah sampaikan pada landasan filosofis UU Hak Cipta dan dalam penjelasan Pemerintah atas dalil Pemohon Nomor 1 dan Nomor 2 di atas. 88 b. Selanjutnya menanggapi pertanyaan Pemohon mengenai definisi “siaran ulang” dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, Pemerintah menjelaskannya sebagai berikut: 1) dalam hal suatu Lembaga Penyiaran menyiarkan secara simultan konten siaran milik Lembaga Penyiaran lainnya, maka hal tersebut merupakan kegiatan penyiaran ulang siaran, hal ini sejalan dengan definsi dari penyiaran ulang siaran (rebroadcasting) sebagaimana diatur dalam Article 3 huruf g International Convention For The Protection Of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization, done at Rome on October26, 1961 yang merupakan bagian Lampiran (Annex) dalam TRIPs Agreement, sebagai berikut: “Rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization.” 2) Berdasarkan ketentuan dimaksud, tindakan Pemohon termasuk dalam penyiaran ulang siaran (rebroadcasting). Dengan demikian, kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Pemohon harus juga memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Sehingga menjadi jelas bahwa frasa “penyiaran ulang siaran” dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta tidaklah inkonstitusional. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dalil- dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan ketentuan 89 Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menolak permohonan pengujian dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; dan 5. Menyatakan ketentuan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Keterangan tambahan yang merupakan tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. 1. Agar Pemerintah memperbaiki kesalahan penulisan kata “Bern” dalam frasa “Bern Convention” Keterangan Presiden dimana seharusnya ditulis “Berne Convention” Penjelasan/Tanggapan: Pemerintah dalam Keterangan Tambahan ini memperbaiki kesalahan penulisan “Bern” pada frasa “Bern Covention” dalam halaman 9 dan 19 Keterangan Presiden diubah menjadi “Berne” sehingga frasa tersebut menjadi “Berne Convention”. 90 2. Pemerintah perlu menjabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Izin penyelenggara Penyiaran (IPP), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) sebagai patokan bagi Mahkamah untuk memahami pengertian istilah-istilah dimaksud. Penjelasan/Tanggapan: a. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. (vide Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang selanjutnya disebut UU Penyiaran). b. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. (vide Pasal 14 ayat (1) UU Penyiaran jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik). c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi (vide Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta). d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (vide Pasal 21 ayat (1) UU Penyiaran juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas). e. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 91 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan). 3. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran memberikan “beban” kepada LPB untuk menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kanal siarannya untuk menyiarkan program dari LPP dan LPS, namun agar LPB dalam melaksanakan ketentuan dimaksud tidak melanggar ketentuan UU Hak Cipta, maka apa saja prosedur yang perlu dilakukan oleh LPB tersebut? Agar penjelasan Pemerintah juga menyertakan flowchart atas prosedur dimaksud. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya pada prinsipnya mengharuskan LPB untuk menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. b. Pengaturan keharusan “menyediakan untuk menyalurkan” dimaksud tidak serta merta menjadikan LPB dapat melakukan “penyiaran ulang siaran” terhadap siaran LPS dan LPP, karena untuk dapat menyiarkan ulang siaran, LPB harus memperhatikan hak siar dan hak ekonomi yang dimiliki LPP dan LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden halaman 17 s.d. 18, yaitu: 1) ketentuan hak siar yang mewajibkan setiap mata acara yang disiarkan memiliki hak siar yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 43 UU Penyiaran); 2) kewajiban LPB mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran (vide Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (PP No. 52 Tahun 2005)); dan 3) adanya hak ekonomi yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran (vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta). c. Bahwa yang dimaksud dengan “hak siar” adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang 92 diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Penyiaran) d. Bahwa yang dimaksud dengan “hak ekonomi” adalah hak yang dimiliki Lembaga Penyiaran untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran (vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta). e. Bahwa penyelenggaraan penyiaran berlangganan dilakukan berbasis izin, yang penyelenggaraannya hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang bidang usahanya terbatas pada penyiaran berlangganan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Penyiaran juncto dan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005. f. Pada prinsipnya perizinan penyiaran, termasuk perizinan LPB terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: 1) Izin Prinsip Penyelenggaran Penyiaran (IPP Prinsip) a) Regulasi di bidang penyiaran mengatur agar dapat diberikan IPP, Pemohon IPP (badan hukum) harus dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknik, dan program siaran (vide Pasal 4 PP No. 52 Tahun 2005). b) Pemenuhan terhadap aspek administrasi dan teknis merupakan kewenangan Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan pemenuhan terhadap aspek program siaran merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (vide Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) PP No. 52 Tahun 2005). c) Pemohon IPP (badan hukum) yang dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran, akan diberikan IPP Prinsip. Dengan IPP Prinsip ini, LPB memiliki kewajiban untuk: i. melakukan uji coba siaran yang tidak bersifat komersil; ii. mempersiapkan seluruh persyaratan penyelenggaraan penyiaran, antara lain menyiapkan infrastruktur dan program siaran. (vide Pasal 7 PP No. 52 Tahun 2005). 93 d) Bahwa salah satu persyaratan terpenuhinya program siaran, LPB harus memperoleh hak siar atas program siaran yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan dan/atau korespondensi dengan pemilik konten premium dan LPS. (vide Pasal 43 UU Penyiaran jo Pasal 12 dan Pasal 21 PP 52 Tahun 2005 jo Pasal 1 angka 9 PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012). 2) Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) a) Apabila LPB dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi, program, dan teknik penyiaran maka LPB akan dinyatakan lulus evaluasi uji coba penyiaran sehingga berhak memperoleh IPP (IPP tetap) dan berhak melakukan usaha secara komersil. (vide Pasal 5 dan Pasal 7 PP No. 52 Tahun 2005). b) Dalam menyelenggarakan penyiaran, LPB dapat melakukan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan terhadap jumlah program siaran yang ditayangkan, yang wajib dilaporkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kominfo untuk dicatatkan dalam database penyiaran. Pencatatan ini diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pemerintah terhadap IPP serta monitoring dan evaluasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan kewenangannya terhadap program siaran. (vide Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 17 PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2018). c) Dalam melakukan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan program siaran, LPB harus dapat menunjukan adanya bukti hak siar atas program siaran yaitu adanya kesepakatan dan/atau korespondensi dengan pemilik konten premium dan LPS (penambahan program siaran) serta bukti berakhirnya PKS atau tidak diberikan izin lagi dari LPS (pengurangan program siaran) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2018. d) Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan jumlah program siaran yang ditayangkan oleh LPB merupakan bagian dari perubahan data perizinan penyiaran, yang 94 terhadapnya Pemerintah menerbitkan surat pencatatan dan persetujuan perubahan data penyiaran. (vide Pasal 16 PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2018). 4. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, untuk dapat menyelenggarakan penyiaran berlangganan, LPB harus memperoleh IPP terlebih dahulu, selanjutnya untuk dapat menyiarkan ulang siaran LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPB harus memperhatikan hak siar dan hak ekonomi yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Penyiaran, Pasal 12 huruf a PP 52 Tahun 2005, dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada LPP dan LPS selaku pemilik hak ekonomi. 5. Oleh karena itu meskipun dalam izin LPB terdapat daftar program siaran yang disalurkan, LPB tidak serta merta dapat menayangkan program siaran dimaksud karena dalam implementasinya LPB harus memenuhi ketentuan hak siar atas program siaran. Kewajiban memenuhi ketentuan hak siar dimaksud juga tercantum dalam Diktum KEEMPAT setiap IPP LPB yaitu “Pemegang Izin dapat menyiarkan program siaran sebagaimana terlampir pada Lampiran B IPP setelah mendapatkan Hak Siar. Setiap penambahan dan/atau perubahan program siaran harus dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”. 6. Dengan demikian agar LPB dalam menyiarkan ulang siaran LPP dan/atau LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak melanggar hak cipta) maka pelaksanaannya harus memperhatikan hak siar dan hak ekonomi yang dimiliki LPP dan/atau LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Penyiaran, Pasal 12 huruf a PP 52 Tahun 2005, dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, di antaranya memuat kewajiban untuk mendapatkan izin dari LPS sebagai pemilik hak ekonomi. 7. Selengkapnya terkait proses pengajuan dan penerbitan IPP beserta perubahan data perizinan penyiaran dituangkan dalam flowchart perizinan penyiaran dan flowchart perubahan data perizinan penyiaran sebagai berikut: 95 a. Flowchart IPP PERMOHONAN IPP Administrasi Teknis Program Siaran RKPP FRB IPP BELUM BERLAKU PEMOHON Administrasi Teknis Program Siaran PERMOHONAN EUCS EUCS Belum L k IPP BERLAKU Tidak Bayar SPP IPP BERLAKU END Bayar SPP IPP BELUM BERLAKU Tidak Bayar END Bayar 96 b. Flowchart Perubahan Data Perizinan Penyiaran Keterangan Flowchart IPP ❖ Administrasi: Persyaratan administratif: 1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang akan diselenggarakan. 2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang. 3. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran. 4. studi kelayakan dan rencana kerja. 5. uraian tentang aspek permodalan. 6. uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon. 8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. ❖ Teknis: Persyaratan teknis 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan serta perhitungan biaya investasinya; 2. gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar; 3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya; 4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram pancar yang diinginkan khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial. ❖ Program Siaran: Persyaratan program siaran 1. uraian tentang format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi); 2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang akan disalurkan termasuk didalamnya hak siar apabila terdapat program siaran yang haknya dipegang/dimiliki oleh pihak lain; 3. pola acara siaran harian dan mingguan. ❖ RKPP (Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran) : KPI Daerah menerbitkan RKPP untuk permohonan yang dinyatakan layak dan kemudian meneruskan RKPP kepada KPI Pusat ❖ FRB (Forum Rapat Bersama): suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah ditingkat pusat yang berwenang memutuskan untukmenerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. ❖ EUCS (Evaluasi uji Coba Siaran): evaluasi terhadap penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh IPP. EUCS paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri. Masa uji coba siaran termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. Setelah melalui masa uji coba siaran dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri. ❖ SPP IPP Belum Berlaku Efektif: (Surat Penagihan Biaya Izin yang diterbitkan oleh Direktur Penyiaran) IPP Belum Berlaku Efektif: IPP yang berlaku selama 1 tahun untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. ❖ SPP IPP Berlaku Efektif: (Surat Penagihan Biaya Izin yang diterbitkan oleh Direktur Penyiaran) IPP Berlaku Efektif: IPP yang berlaku setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil EUCS. IPP BERLAKU EFEKTIF Perubahan Data IPP PENCATATAN/PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA Disetujui/Dicatat Tidak disetujui Keterangan: Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan : a. Nama 1) Perubahan nama badan hukum 2) Perubahan nama udara b. Domisili (badan hukum, alamat kantor, alamat studio alamat headend atau stasiun pengendali) c. Susunan pengurus d. Anggaran dasar e. Perubahan Lokasi Pemancar, Alokasi, dan Penggunaan Frekuensi Radio f. Perubahan Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan 1) Alasan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan program siaran; 2) Jumlah, materi, dan kategori program siaran sebelum dan setelah perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan program siaran; dan 97 II. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Pemerintah perlu menjelaskan mengenai siapa yang berhak menerbitkan hak siar? Dan bagaimana cara perolehannya? Agar Mahkamah dapat memahami proses dalam melakukan penyiaran ulang dan proses dalam mengambil konten untuk mengisi paling sedikit 10% kanal siaran dari LPB sebagaimana telah diminta oleh Yang Mulia Prof Saldi Isra. Penjelasan/Tanggapan: Berkenaan dengan pertanyaan Majelis Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum mengenai siapa yang berhak menerbitkan hak siar, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1. Pengaturan dan pengertian mengenai hak siar diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran dan penjelasannya: Pasal 43 ayat (2): “Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar” Penjelasan: ”Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.” berdasarkan pengertian “hak siar” dimaksud, “hak siar” merupakan hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan suatu program acara, yang diperolehnya dari pemilik hak cipta atau pencipta atas program acara dimaksud. Dalam implementasinya perolehan “hak siar” secara sah diwujudkan dengan adanya kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pemilik hak cipta atau pencipta (vide Pasal 1 angka 9 PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012), sehingga dengan adanya kesepakatan dimaksud maka hak siar merupakan bagian dari ranah privat antara lembaga penyiaran dan pemilik hak cipta atau penciptanya. 2. Terhadap hal dimaksud, Pemerintah c.q. Kementerian Kominfo tidak menerbitkan hak siar karena hal tersebut merupakan ranah business to bussines (B2B) antara lembaga penyiaran dengan pemilik hak cipta atau pencipta, dimana untuk memperoleh hak siar, lembaga penyiaran harus memiliki kesepakatan dengan pemilik hak cipta atau pencipta. 98 3. Memperhatikan ketentuan lembaga penyiaran yang memiliki hak siar dan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Penyiaran dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta, maka implementasi perolehan hak siar dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau korespondensi dengan pemilik konten premium dan free to air LPS. (vide Pasal 43 UU Penyiaran juncto Pasal 12 dan Pasal 21 PP 52 Tahun 2005 juncto Pasal 1 angka 9 PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012). 4. Kesepakatan PKS antara LPB dan pemilik konten dapat berisi antara lain nama program, sifat perjanjian (eksklusif atau noneksklusif), jangka waktu, dan syarat khusus antara lain hak redistribusi, dan pemutusan kontrak secara sepihak apabila lembaga penyiaran tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dan nilai kontrak. 5. Korespondensi antara LPB dengan LPS dan/atau LPP dapat berisi permohonan LPB kepada LPS dan/atau LPP untuk menyiarkan ulang siaran free to air LPS dan/atau LPP, dan/atau persetujuan LPS dan/atau LPP kepada LPB terkait penyiaran ulang siaran free to air LPS dan/atau LPP. III. Terhadap Pertanyaan dan/atau Masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H 1. Terkait dengan saran agar Pemerintah berhati-hati dalam kesimpulan Pemerintah yang yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan siaran ulang yang harus memperoleh izin, apakah kesimpulan dimaksud didapat melalui penelitian dan data yang akurat? Karena ini menyangkut nasib orang yang berpotensi adanya perampasan kemerdekaan dan perampasan barang dari Pemohon. Penjelasan/Tanggapan: Pemerintah dalam keterangan tambahan ini memperbaiki kesalahan redaksional dan merumuskan kembali rumusan dalil Pemerintah pada Huruf b angka 2) halaman 22 Keterangan Presiden sebagai berikut: Semula (Keterangan Presiden) Diperbaiki Menjadi (Keterangan Tambahan) Berdasarkan ketentuan dimaksud, tindakan Pemohon termasuk dalam penyiaran ulang siaran (rebroadcasting). Dengan demikian, kegiatan penyiaran Dengan demikian, kegiatan penyiaran ulang siaran yang dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran terhadap konten siaran milik pihak lain harus memperoleh izin dari pemilik 99 Semula (Keterangan Presiden) Diperbaiki Menjadi (Keterangan Tambahan) yang dilakukan oleh Pemohon harus juga memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. dan/atau pemegang hak ekonomi atas konten siaran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. 2. Terkait hak siar, transmisi, dan kegiatan menyiarkan apakah masuk pada ranah publik atau privat? Apabila termasuk dalam ranah privat, namun dalam keterangan Pemerintah dinyatakan dalam Budapest Convention harus atas izin dari “mereka”, siapakah yang dimaksud “mereka”? Terkait dengan hak cipta, siapa sebenarnya yang memberikan izin, apakah pemegang hak cipta atau negara masih dapat campur tangan untuk memberikan izin-izin berikutnya? Apakah dengan hanya memberikan izin kepada 1 (satu) penyelenggara berarti juga termasuk memberikan izin terkait hak ciptanya? dan apakah LPS dan LPP berada pada subordinat kelembagaan tertentu misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau sifat kelembagaannya independen? Penjelasan/Tanggapan: a. Sebagaimana Penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, perlu disampaikan kembali bahwa IPP LPB yang diterbitkan Pemerintah c.q. Menteri Kominfo yang memberikan hak kepada LPB untuk menyelenggarakan penyiaran berlangganan merupakan hal berbeda dengan “hak siar” dan “hak ekonomi” sebagai ranah privat yang timbul dari kesepakatan antara lembaga penyiaran (misalnya antara LPS dan LPB). b. Dalam hal ini adanya IPP merupakan “landasan awal” bagi LPB untuk menyelenggarakan penyiaran berlangganan, sedangkan untuk menyiarkan misalnya program siaran LPS, LPB masih memerlukan izin berdasarkan kesepakatan dengan LPS karena Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta memberikan hak kepada LPS untuk memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang siaran, sehingga dalam implementasinya LPB wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari LPS (pemilik hak ekonomi) sebelum melakukan penyiaran ulang program siaran LPS dimaksud. 100 c. Dengan demikian IPP yang diterbitkan Pemerintah c.q. Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran merupakan bagian dari ranah publik, sedangkan hak siar yang timbul berdasarkan kesepakatan antar Lembaga Penyiaran merupakan bagian dari ranah privat. IV. Terhadap Pertanyaan dan/atau Masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM. Pemerintah perlu menegaskan apa yang dimaksud dengan “rebroadcasting” hanya merujuk pada konvensi internasional saja? Apakah undang-undang kita tidak ada yang memberikan pengertian mengenai “rebroadcasting” tersebut, sehingga harus merujuk pada konvensi tersebut? Penjelasan/Tanggapan: 1. UU Penyiaran dan UU Hak Cipta tidak memberikan pengertian (definisi) penyiaran ulang siaran (rebroadcasting). Namun demikian sebagaimana Pemerintah telah jelaskan dalam Keterangan Presiden halaman 15 dan halaman 22, latar belakang penyusunan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Hak Cipta yang mengatur penyiaran ulang siaran (rebroadcasting) merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) yang telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (UU No. 7 Tahun 1994). Salah satu Lampiran (Annex) dari WTO adalah The Agreement on Trade- Related Aspect of Intellectual Property (TRIPs) yang mengatur aspek-aspek perlindungan hak kekayaan intelektual dan kewajiban negara anggota (Indonesia) untuk mengharmonisasikan undang-undang nasionalnya dengan standar dalam TRIPs. Salah satu Lampiran (Annex) dalam TRIPs yaitu Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961 (Rome Convention) pada pokoknya mengatur hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, yang didalamnya juga memberikan pengertian mengenai istilah “rebroadcasting”. 2. Dikarenakan pengertian penyiaran ulang siaran (rebroadcasting) yang merujuk pada Article 3 huruf g International Convention for The Protection of 101 Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization, Rome Convention 1961 yang merupakan bagian Lampiran (Annex) dari TRIPs, telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka pengertian penyiaran ulang siaran (rebroadcasting) dalam Rome Convention tersebut juga berlaku dalam memahami makna penyiaran ulang siaran dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta. V. Penjelasan Tambahan atas Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Permasalahan Pemohon adalah Permasalahan Implementasi Norma Bahwa selain hal tersebut kiranya dalam Keterangan Tambahan, perkenankanlah Pemerintah untuk memberikan penegasan kembali khususnya atas Pasal 32 ayat (1) UU ITE sehingga terlihat bahwa Permohonan Pengujian terhadap ketentuan tersebut merupakan permasalahan implementasi norma, sebagai berikut: 1. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan mengenai pentingnya keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam Keterangan Presiden halaman 7 s.d. halaman 9 dan halaman 18 s.d halaman 21, norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE merupakan hak atas perlindungan dari gangguan terhadap diri pribadi termasuk harta bendanya (hak atas sesuatu yang dimilikinya) sehingga secara konstitusional sejalan dengan Pasal 28G UUD 1945. Hal ini jelas bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28F UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memiliki, menyimpan, mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat menggunakan berbagai cara untuk membuat, menyimpan, mengolah informasi elektronik dalam berbagai bentuk, seperti video, foto, atau suara. 2. Oleh karena itu keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE sudah tepat karena merupakan suatu norma yang menunjukan pertalian Pasal 28F UUD 1945 dengan Pasal 28G UUD 1945 yang juga memperhatikan Pasal 28J UUD 1945, dimana setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki, disimpan, atau diolah oleh seseorang harus berdasarkan hak-nya yang sah yang menurut hukum harus dilindungi. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi 102 elektronik dan/atau dokumen elektronik harus berdasarkan hak yang sah menurut hukum. 3. Salah satu unsur penting dalam penerapan Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah unsur "tanpa hak." Suatu hak dapat lahir dari suatu peraturan perundang- undangan atau perikatan. Hak yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Oleh karena itu, tanpa hak maksudnya tidak memiliki izin, kewenangan, atau hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud. Tanpa hak juga memiliki makna melampaui kewenangan atau izin yang seseorang miliki. 4. Unsur 'hak' dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE merupakan unsur penting dalam melindungi hak konstitusional seorang warga negara Indonesia. Unsur hak merupakan batasan atau pisau analisa yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Apabila seseorang memiliki hak yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE maka ia tidak dipidana. Sebaliknya, apabila orang tersebut tidak memiliki hak, maka ia dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE. 5. Contoh penerapan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam praktik adalah sebagai berikut: a. Pertama, seorang calon mahasiswa secara tanpa hak memasuki server kampus untuk mengubah nilai ujiannya dari tidak lulus menjadi lulus sehingga ia dapat diterima di kampus tersebut. b. Kedua, seorang pelajar mencari kelemahan suatu website dan setelah ia mengetahui kelemahannya, ia masuk ke dalam server website itu untuk mengubah tampilan website tanpa izin dan sepengetahuan pemilik website. c. Ketiga, seorang karyawan suatu perusahaan dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari perusahaan tersebut menyalin (copy) data-data perusahaan dan menyimpannya di dalam satu compact disk (CD). CD 103 tersebut kemudian diserahkan kepada saingan dari perusahaan yang dimaksud. d. Keempat, seorang pekerja di suatu bank memiliki hak untuk mengakses database bank untuk melakukan input data nasabah dan melakukan verifikasi data nasabah. Akan tetapi, secara tanpa hak, pekerja bank itu masuk ke dalam database untuk menyalin data pribadi nasabah dengan cara mengunduhnya dan menyimpannya ke dalam komputer pribadinya. Lalu pelaku, tanpa izin dari pihak bank, menjual data nasabah-nasabah bank tersebut kepada orang lain. 6. Contoh-contoh penerapan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam praktik di atas dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa norma pasal tersebut selaras dengan Pasal 28F dan Pasal 28G UUD 1945. Korban (baik perorangan maupun badan hukum) dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Oleh karena itu Pasal 32 ayat (1) UU ITE dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dimaksud. 7. Berkenaan dengan Petitum dari Pemohon untuk menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (dengan cara menambahkan klausul) "kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara" dalam perumusan Pasal 32 ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa Pemohon menyadari bahwa norma pasal tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 sehingga tidak perlu dinegasikan namun ditambahkan pengecualian bagi kasus Pemohon di bidang penyiaran. Akan tetapi, rumusan tambahan yang diusulkan oleh Pemohon terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tersebut tidak tepat karena kasus konkret dalam peradilan niaga dan peradilan pidana yang dialami Pemohon bukanlah akibat kekosongan hukum sehingga diperlukan tindakan positive legislator dari Mahkamah Konstitusi, melainkan karena permasalahan implementasi norma yang 104 sesungguhnya lebih terkait pada UU Hak Cipta dan UU Penyiaran dibandingkan pada UU ITE. 8. Rumusan tambahan yang diusulkan Pemohon klausul "kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara" apabila diterima maka dapat menyempitkan makna "hak" yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila rumusan tambahan yang diusulkan Pemohon diterima, salah satu interpretasi yang dapat ditarik ialah LPB, sepanjang telah mendapatkan IPP, tidak perlu melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut peraturan perundang- undangan termasuk UU Hak Cipta. Padahal, yang menjadi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo sesungguhnya hanya terbatas pada melakukan penyiaran ulang program siaran LPP dan program siaran LPS, dalam hal ini siaran free to air, tanpa izin dari LPS. Implikasi rumusan tambahan yang diajukan pemohon menjadi kontraproduktif dengan maksud dan tujuan perumusan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan kata lain apabila petitum permohonan a quo tersebut diterima, LPB dimaksud dapat secara serta merta melakukan semua kegiatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain (termasuk milik LPP dan/atau LPS yang bersifat privat) atau milik publik. Lebih jauh, apabila rumusan tambahan tersebut diterima, pihak-pihak lain juga akan mengusulkan pengecualian-pengecualian yang spesifik di bidang-bidang lain selain penyiaran. Sehingga petitum Pemohon tersebut justru bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu menurut Pemerintah, norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang ada saat ini sudah tepat dan tidak memerlukan tambahan unsur sebagaimana diusulkan Pemohon. 9. Pasal 32 UU ITE diadopsi dari Budapest Convention. Pasal 32 UU ITE mengadopsi Article 4 Budapest Convention yang berisi pengaturan tentang data interference (gangguan terhadap data). Ketentuan Article 4 merupakan 105 bagian dari Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems. Dalam konvensi ini, ketentuan data interference (Article 4) diatur secara terpisah dengan ketentuan offences related to infringements of copyright and related rights (Article 10). Ketentuan Article 10 Budapest Convention tidak diatur dalam UU ITE karena UU Hak Cipta telah mengakomodir ketentuan Article 10 Budapest Convention. Article 10 Budapest Convention mengatur: (1) Each party shall adopt such legislative and other measures as may be necassary to establish as criminal offences as criminal offences under its domestic law the infringement of copy right, as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bern Convention for the Protection of Literary and Artictic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system. (2) Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights, as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system. (3) A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2 of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are available and that such reservation does not derogate from the Party’s international obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. 10. Konsep penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang diatur dalam Budapest Convention tidak perlu serta merta dipidana. Yang ditekankan Article 10 Budapest Convention adalah negara anggota memiliki mekanisme yang efektif dalam menindak pelanggaran hak cipta atau hak terkait. UU Hak Cipta memiliki rezim tersendiri (lex specialis) dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam UU Hak Cipta diatur bahwa selain terhadap pembajakan, pelanggaran hak cipta atau hak terkait harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana (Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian 106 sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Adapun berkenaan dengan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d adalah terhadap perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dan tanpa hak untuk penggunaan komersial (Pasal 118 UU Hak Cipta). Tindak pidana yang diatur dalam UU Hak Cipta adalah delik aduan (Pasal 120 UU Hak Cipta). Oleh karena itu telah nyata bahwa UU Hak Cipta telah mengatur secara jelas proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi yang timbul dari hak cipta, dengan demikian Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk penegakan hukum terhadap kegiatan penyiaran ulang (rebroadcasting) tanpa izin yang dalam hal ini merupakan ranah hukum (lex specialis) dari UU Hak Cipta. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan keterangan ahli atas nama Lily Rustandi, Ir. Msc., dan keterangan saksi atas nama Charles Michael Bura, yang diterima keterangan tertulisnya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2020 serta didengarkan dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Ahli Presiden A. Lily Rustandi Pengaturan mengenai Siaran Ulang, Penyiaran Ulang, dan Relai Siaran dalam Penyelenggaran Penyiaran melalui Televisi. 1. Definisi Siaran Ulang a. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) tidak diberikan definisi mengenai “siaran ulang”. Definsi yang diberikan adalah terhadap istilah “Siaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.” b. Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan: 107 Pasal 43 ayat (2) “Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.” c. Dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah diatur perlindungan terhadap hak ekonomi Lembaga Penyiaran terhadap siaran/karya siaran yang dimilikinya. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) (2).Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran. (3).Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran. 2. Definisi Penyiaran Ulang a. Dalam UU Penyiaran tidak diberikan definisi mengenai “penyiaran ulang”. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah “Penyiaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” b. Selain UU Penyiaran definisi “Penyiaran Ulang” juga tidak ditemukan dalam UU Hak Cipta. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah “Penyiaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 sebagai berikut: “Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”. 108 3. Definisi Relai Siaran a. Dalam UU Penyiaran dan UU Hak Cipta tidak diberikan definisi mengenai “relai siaran”. Istilah relai siaran diatur hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP LPS), adapun bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) istilah yang dikenal adalah “menyalurkan program siaran”. b. Dalam PP LPS diatur salah satunya bahwa relai siaran dilakukan melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 mengenai definisi Sistem Stasiun Jaringan sebagai berikut: “Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran” Selain melalui SSJ, relai siaran dapat dilakukan juga bagi lembaga penyiaran televisi tidak berjaringan/tidak dalam SSJ. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP 50 Tahun 2005. c. Dalam Pasal 17 PP 50 Tahun 2005 yang pada pokoknya mengatur: 1) LPS dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan “relai siaran untuk acara tetap” adalah “relai yang dilakukan secara berkala yang berlangsung dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan”. Antara lain: Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). “(1) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap. (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.” 109 2) Terkait Program siaran dalam pasal 4 ayat 3 Sub b ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan disebutkan sebagai berikut : “b. Program siaran: 1. uraian tentang format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi) 2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang akan disalurkan ......” Uraian teknis mengenai Penyiaran Ulang, Siaran Ulang, dan Relai Siaran: 1. Siaran Ulang adalah program siaran dari suatu Lembaga Penyiaran Swasta yang disiarkan ulang baik pada wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dalam kurun waktu yang berlainan dan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang sama. 2. Penyiaran ulang pada prinsipnya adalah sama dengan siaran ulang, yang membedakan adalah siaran ulang lebih kepada isi konten, sedangkan penyiaran ulang lebih kepada transmisi penyiarannya. 3. Relay Siaran adalah aktivitas dari LPS/LPB “A” yang mengambil/berkerjasama dengan LPS/LPB “B” untuk menyiarkan suatu program siaran yang dimiliki oleh LPS/LPB B untuk disiarkan kepada masyarakat/pelanggan. Saksi Presiden B. Charles Michael Bura 1) Saksi merupakan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2) Saksi akan menyampaikan informasi terkait dengan perizinan penyiaran. 3) Permohonan perizinan penyiaran yang diajukan oleh LBP antara lain dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen berupa program siaran. Dokumen-dokumen tersebut lah yang nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan KPI. 4) Khusus dokumen program siaran, mencakup jumlah siaran dari program siaran, nama program siaran dan isi program siaran. Setelah dokumen tersebut dimasukan maka akan dievaluasi oleh KPI juga KPID akan mengevaluasi dan kemudian dikeluarkanlah rekomendasi kelayakan. Rekomendasi inilah yang dibawa dalam Forum Rapat Bersama antara KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan ditindaklajut 110 dengan diputuskan apakah LPB yang mengajukan permohonan tersebut mendapatkan IPP sementara atau izin prinsip. 5) Di dalam IPP sendiri di dalamnya berisi dengan nama lembaga penyiaran, alamat kantor dan stasiun pengendali termasuk dengan headend kemudian terdapat pula daftar program siaran yang disampaikan bersama pengajuan permohonan pada tahap pertama. 6) Setelah mendapatkan IPP prinsip, maka LPB akan melakukan uji coba siaran selama satu tahun. Selama satu tahun ini LPB menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan penyiaran. Uji coba siaran yang dimaksud tersebut bersifat tidak komersial. Setelah masa uji coba berakhir maka LPB akan mengajukan permohonan evaluasi uji coba siaran. Pada tahap evaluasi uji coba terhadap siaran tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meminta bukti hak siar dari konten-konten yang akan disiarkan oleh LPB. Setelah itu maka akan diadakan rapat pleno bersama antara KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memutuskan apakah LPB yang bersangkutan memenuhi persyaratan aspek administrasi, aspek teknis dan aspek program siaran. Setelah LPB yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetap dengan masa berlaku 10 tahun. 7) Program siaran yang disiarkan oleh LPB sifatnya dinamis dan bergantung pada permintaan pasar serta perjanjian Business to Business (B2) antara penyedia konten. Pada saat ini dikarenakan adanya kebijakan simplifikasi penyiaran sehingga menyebabkan format izin yang sebelumnya mencapai paling sedikit 11 halaman dengan memuat daftar program siaran yang akan disiarkan menjadi satu lembar dan program siaran tercatat dalam database penyelenggara siaran dimana pencatatannya dilakukan secara self assessment oleh Penyelenggara Penyiaran. 8) Daftar program siaran disampaikan atau diusulkan oleh LPB ketika mengajukan izin penyiaran. Daftar tersebut diperlukan karena terkait dengan ketentuan 10 persen konten siaran dari LPS dan LPP sebagaimana termuat dalam UU Penyiaran. Daftar program siaran tersebut akan dilihat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah terpenuhi sejumlah 10 persen atau tidak. Kemudian dalam perkembangannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa LPB yang mengajukan permohonan IPP 111 tidak perlu lagi melampirkan daftar tersebut, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada lembaga penyiaran untuk melakukan perubahan program siaran dengan memperhatikan hak siar dari konten-konten yang akan disiarkan. 9) Bahwa cara untuk mengetahui pemenuhan ketentuan kewajiban atas 10 persen konten siaran dari LPP dan LPS yaitu dengan melakukan pengawasan dan mengevaluasi laporan kerja LPB setiap tahun. 10) Bahwa menurut saksi, di dalam lampiran IPP tidak ada lampiran terkait dengan hak siar atas suatu konten yang akan disiarkan termasuk konten free to air atau konten premium. Sepanjang LPB dapat membuktikan bahwa konten yang disampaikan memiliki hak siar maka akan kami catat dalam IPP. 11) Dalam peraturan terkait penyiaran tidak diatur terkait dengan perjanjian B2B. Tidak adanya pengaturan tersebut karena hak siar itu sendiri di dalam regulasinya sudah dijelaskan baik dalam UU Penyiaran beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa hak siar merupakan hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu dan diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta. 12) Jika terdapat permasalahan terkait dengan hak siar terhadap konten yang disiarkan maka LPB harus mengajukan perubahan melalui self assessment. 13) Dalam daftar program siaran sebagai lampiran IPP tidak dimunculkan tentang hak siar. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya meminta LPB yang bersangkutan menunjukan bukti atas hak siar konten yang bersangkutan. Jika LPB sudah menunjukan bukti atas hak siar konten dari LPP dan LPS yang tercantum dalam daftar maka Kemenkominfo akan terima dan dianggap sudah merepresentasikan hak siar yang dimaksud tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait atas nama PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Januari 2020 yang diperbaiki serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: 112 I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) RCTI SEBAGAI PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG. 1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 06/2005”), yang dimaksudkan dengan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan, dan mengacu kepada Pasal 14 ayat (3) PMK No. 06/2005, Pihak Terkait diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon. 2. RCTI sudah seharusnya dianggap sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: 2.1. RCTI adalah suatu Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara free to air (“FTA”) di seluruh Indonesia, dengan nama sebutan di udara “RCTI” sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2.2. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan uji materiilnya oleh Pemohon merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan hak ekonomis RCTI sebagai LPS yaitu: a. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) adalah ketentuan yang dengan tegas mengakui dan melindungi hak RCTI selaku pemilik Hak Terkait atas Hak Ekonomi yang bersifat eksklusif untuk seluruh konten karya siarannya, sehingga dengan demikian RCTI berhak untuk melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang atas konten karya siarannya. b. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 113 Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), adalah ketentuan hukum yang melindungi RCTI dari tindakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik RCTI. 2.3. Merupakan suatu fakta hukum bahwa Pemohon telah melanggar hak-hak RCTI sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, melalui tindakan Pemohon yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan ulang konten karya siaran RCTI dan tetap melakukannya meski RCTI dengan tegas telah melarangnya, serta melakukan perubahan terhadap format digital video dan audio atas sinyal transmisi RCTI ketika Pemohon menyiarkan ulang konten karya siaran RCTI. 2.4. Bahwa atas tindakan Pemohon yang telah melanggar hak-nya tersebut, RCTI telah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Pemohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melaporkan Direktur Utama Pemohon kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tegas bahwa RCTI merupakan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung. Selanjutnya, terhadap Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini RCTI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: II. PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA PEMOHON TIDAK SEDANG MENGUJI KETENTUAN SUATU UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 114 MELAINKAN ANTAR SUATU UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG- UNDANG LAINNYA DAN PENGUJIAN YANG DILAKUKAN MERUPAKAN PENGUJIAN IMPLEMENTASI NORMA. 1. Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) telah mengatur dengan tegas bahwa (kutipan), “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: … 3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. …” 2. Selanjutnya, Pasal 50A UU MK mengatur sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.” 3. Berdasarkan dua ketentuan di atas maka adalah telah jelas diatur bahwa: (i) yang dimaksud dengan permohonan pengujian undang-undang (constitutional review) adalah pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”); dan (ii) Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang tidak menggunakan undang-undang lain selain UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan hukum. 4. Faktanya, sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Permohonannya, Pemohon sebenarnya tidak sedang menguji Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dengan UUD 1945 melainkan sedang menguji atau mempertentangkan kedua pasal tersebut dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran. Hal ini dapat dilihat dengan tegas dan jelas dalam dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya sebagai berikut: - Pada halaman 2 dan halaman 3 Surat Permohonan di mana Pemohon mendalilkan, “Bahwa norma-norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah merugikan 115 Pemohon karena Pemohon terhalangi pada saat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan siaran dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV TV Swasta yang bersiaran secara free to air), yang mana kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan kewajiban tersebut juga diatur di dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) kepada Pemohon.” - Pada angka 16, halaman 8 Surat Permohonan, dimana Pemohon dengan tegas mendalilkan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, dengan mendalilkan sebagai berikut: “6. Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE menurut Pemohon telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon karena pada saat Pemohon menyediakan dan menyalurkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar) termasuk siaran TVRI dan TV TV swasta free to air, oleh TV swasta yang bersiaran free to air telah diangap melanggar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE, padahal apa yang Pemohon lakukan sesungguhnya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 dan juga berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo kepada Pemohon” - Pada angka 20, halaman 17 Surat Permohonan, dimana Pemohon dengan tegas mendalilkan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, dengan mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945, dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma pasal 25 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi badan hukum privat (subyek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air), karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan free to air dapat terkena kewajiban untuk meminta izin dari penyelenggara siaran free to air yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta izin kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV TV swasta free to air.” 116 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran in casu Pasal 26 ayat (2) huruf b terhadap ketentuan dalam Undang-Undang lainnya yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan bukanlah pengujian terhadap UUD 1945 sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) huruf (a) UU MK. 6. Selain itu, melalui dalil-dalil yang disampaikannya, dapat dilihat bahwa Pemohon sedang melakukan pengujian terhadap implementasi norma dan tafsir atas isi suatu Undang-Undang atau dengan kata lain pengujian terhadap norma konkret/persoalan penerapan atau pelaksanaan norma undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: - Pada angka 15, halaman 15 dan angka 18, halaman 16 Surat Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 dan juga bertentangan dengan norma Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional kepada badan hukum privat (subyek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta persetujuan kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV TV swasta free to air) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV TV swasta free to air” “Bahwa keberadaan norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu keharusan dan/atau kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air)” - Pada angka 20 dan 21, halaman 17 Surat Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 dan juga bertentangan dengan normal Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan norma pasal 25 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta 117 berpotensi melanggar dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi badan hukum privat (subjek hukum) LPB yang telah memiliki IPP dari Negara pada saat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air), karena LPB pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran free to air dapat terkena kewajiban untuk meminta izin dari penyelenggaraan siaran free to air yaitu LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran, bagi LPB yang telah memiliki IPP tidak ada lagi kewajiban berdasarkan UU Penyiaran untuk meminta izin kepada LPP (TVRI) dan LPS (TV TV swasta free to air) pada saat menyediakan dan menyalurkan siaran TVRI dan TV TV swasta free to air. Bahwa hal lain yang membuat normal Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta telah nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D UUD 1945 adalah pada saat LPB yang telah mendapatkan IPP dari negara melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air), maka LPB dapat dimaknai dianggap melakukan penyiaran ulang. Sesungguhnya apa yang dilakukan LPB bukanlah penyiaran ulang melainkan relai siaran. Relai siaran adalah sambung siar secara langsung dari sumber siaran, yang disalurkan kepada masyarakat, yang mana hal ini telah lazim dikenal dalam praktik penyiaran. Bahwa keberadaan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah mendapatkan IPP dari Negara in casu Menkominfo dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 yat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV swasta free to air)” 7. Bahwa pengujian terhadap implementasi norma dan tafsir atas isi suatu Undang-Undang atau dengan kata lain pengujian terhadap norma konkret yang dilakukan Pemohon dalam Permohonannya jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (3) huruf (a) juncto Pasal 50 A UU MK dan sudah menjadi sikap dari Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma abstrak dan tidak norma konkret, antara lain sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: No. Nomor Putusan Amar Unsur Norma Konkret 1. 008/PUU-IV/2006 Ditolak Pemberhentian antarwaktu sebagai anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik Pemohon sendiri (recall) bukanlah persoalan konstitusionalitas norma undang-undang melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma undang-undang. 118 2. 11/PUU-V/2007 Ditolak Apabila dalam praktik terdapat pemilik tanah pertanian tidak/belum melaporkan luasnya padahal dia mengetahui luasnya melebihi 20 hektar dan tidak/belum dikenakan sanksi pidana seperti orang tua Pemohon itu adalah masalah implementasi (penegakan hukum) undang-undang a quo, bukan masalah konstitusionalitas norma undang-undang, sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. 3. 14/PUU-VI/2008 Ditolak Delik penghinaan yang didalilkan pemohon merupakan argumentasi yang mempersoalkan penerapan norma, bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma. 4. 16/PUU-VI/2008 Ditolak Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang memungkinkan tafsiran secara luas dalam UU 4/2004 semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi undang-undang. Hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. 5. 50/PUU-VIII/2010 Ditolak Dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara proses pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. 12/PUU-VII/2009 Tidak Dapat Diterima Persoalan yang dihadapi Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan norma hukum, baik norma hukum yang terkandung dalam UU Kepabeanan maupun norma hukum terkait putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. 7. 56/PUU-IX/2011 Tidak Dapat Diterima Pokok permohonan bukan merupakan pertentangan norma suatu Undang Undang terhadap UUD 1945 melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu Undang-Undang yang melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu Undang- Undang 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Permohonan Pemohon adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 50A UU MK sehingga sudah sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. III. PASAL 25 AYAT (2) HURUF B UU HAK CIPTA DAN PASAL 32 AYAT (1) UU ITE YANG DIMOHONKAN PENGUJIANNYA OLEH PEMOHON MERUPAKAN PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMIS DAN 119 HAK PRIBADI BAGI SEMUA DAN SETIAP LEMBAGA PENYIARAN TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS BAGI RCTI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 28 H AYAT (4) DAN PASAL 28 G AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Bahwa Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sudah selayak dan sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pasal-pasal yang diuji materiilkan oleh Pemohon adalah pasal-pasal dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi semua dan setiap Lembaga Penyiaran, termasuk namun tidak terbatas pada RCTI, sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. 2. Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta mengatur (kutipan), “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran;…” 3. Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan dengan tegas bahwa Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi. 4. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta di atas merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur dengan tegas dan jelas bahwa (kutipan), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.” 5. Begitu juga dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa (kutipan), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam 28 G ayat (1), yang mengatur dengan tegas dan jelas bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 120 serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 6. Adapun harta benda yang berada di bawah kekuasaan Lembaga Penyiaran antara lain adalah Dokumen Elektronik dalam bentuk siaran televisi, yang mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta termasuk hak milik dari Lembaga Penyiaran, berdasarkan konsep hak ekonomi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU ITE termasuk dalam hak pribadi yang dilindungi. 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan uji materiilnya adalah ketentuan-ketentuan yang konstitusional dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dari Lembaga Penyiaran termasuk RCTI, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dari pelanggaran secara sewenang-wenang dan melawan hukum atas hak miliknya. 8. Oleh karenanya, sudah seharusnya Permohonan Pemohon yang mencoba untuk menyatakan kedua pasal tersebut inkonstitusional, harus ditolak dan justru harus dianggap sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur dengan tegas (kutipan), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” IV. KETENTUAN PASAL 26 AYAT (2) HURUF B UU PENYIARAN TIDAK MEMBERIKAN HAK KEPADA LPB UNTUK SECARA SEWENANG- WENANG APALAGI DENGAN TUJUAN KOMERSIAL, MENYIARKAN ULANG ATAUPUN ME-RELAI SIARAN LEMBAGA PENYIARAN LAINNYA, TERMASUK SIARAN RCTI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN SECARA FREE TO AIR. 1. Bahwa terhadap semua dan setiap dalil Pemohon yang secara menyesatkan mencoba menggiring opini Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran memberikan kewajiban sekaligus hak bagi Pemohon sebagai LPB untuk menyiarkan 121 siaran Lembaga Penyiaran lainnya, kami mohon agar dalil tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. 2. Faktanya, UU Penyiaran sendiri dengan tegas memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yaitu adanya kewajiban bagi setiap Lembaga penyiaran untuk mencantumkan hak siar dalam menayangkan acara siaran (vide Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran), yang mana kemudian dalam ayat (4)-nya, UU Penyiaran mengatur dengan tegas bahwa perlindungan atas hak siar dimaksud merujuk pada UU Hak Cipta. 3. Mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU Penyiaran, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa terkait dengan penyiaran ulang ataupun relai siaran milik suatu Lembaga Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran lainnya termasuk LPB, dengan mengingat adanya hak ekonomi Lembaga Penyiaran atas konten karya siarannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta termasuk dalam produk Hak Terkait dari Lembaga Penyiaran. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran termasuk LPB yang hendak menyiarkan ulang atau merelai siaran milik Lembaga Penyiaran lainnya, termaasuk siaran RCTI sebagai LPS, wajib melakukannya berdasarkan ketentuan Pengalihan Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 juncto Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur (kutipan), - Pasal 29 UU Hak Cipta, “Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk hak terkait.” - Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, “Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” 4. Perlu juga agar menjadi pencerahan bagi Pemohon kami sampaikan pendapat Ahli Hukum Hak Cipta yang turut juga dalam pembuatan UU 122 Hak Cipta dan UU Penyiaran yakni Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M., yang menjelaskan bahwa kewajiban dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (b) UU Penyiaran tersebut dilatar belakangi oleh adanya fungsi sosial dan pembatasan. LPB “dititipi” dengan kewajiban tersebut agar tidak terjadi eksploitasi dimana LPB hanya menyiarkan konten siaran komersil, hiburan, film musik dan tidak bisa menjadi saluran yang mengedukasi masyarakat. Sesuai filosofi UU Penyiaran yang mendasarkan pada pemikiran bahwa penyiaran adalah sarana untuk mengedukasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi dan beberapa fungsi – fungsi yang bersifat sosial dan nasionalistik, maka dengan adanya kewajiban tersebut, LPB diharapkan untuk turut menyiarkan siaran – siaran LPS yang memiliki konten edukasi dan penyebaran informasi yang bersifat sosial dan nasionalistik seperti Pengumuman akan atau telah terjadinya bencana alam, pemberlakuan Tax Amnesty, dan keluarga berencana. 5. Filosofi UU Penyiaran tersebut juga telah diakomodasi dalam UU Hak Cipta, dimana dalam Pasal 26 UU Hak Cipta, telah diatur bahwa siaran dari suatu Lembaga Penyiaran dapat disiarkan ulang tanpa izin dari Lembaga Penyiaran dimaksud sebagai si pemilik hak ekonomis, apabila penyiaran ulang tersebut adalah untuk kepentingan penyediaan informasi aktual, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan bukan komersil. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya semua dan setiap dalil Pemohon yang secara keliru menyatakan Pemohon sebagai LPB berhak untuk menyiarkan ulang siaran LPS dan LPP tanpa ijin dari LPS dan LPP ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang didasarkan pada dalil tersebut juga ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka RCTI selaku Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: 123 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Yang Berkepentingan Langsung, dalam perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan seluruh Permohonan Pengujian yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak untuk seluruhnya. 3. Menyatakan seluruh Permohonan Pengujian yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima. 4. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 124 5. Menyatakan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait RCTI juga mengajukan keterangan ahli atas nama Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., yang diterima keterangan tertulisnya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2020 serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. Landasan Filosofis dan Rasio Legis Undang-Undang ITE dan Undang- undang Hak Cipta. 1.1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (1) Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE menegaskan substansi normatif sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, meniru bahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”, (2) Norma teknis tersebut menjadi salah satu perwujudan dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang. Filosofinya jelas, bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans Menimbang Undang-undang ITE, pembangunan teknologi informasi perlu diatur agar dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga harus diarahkan untuk dapat mendukung perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu diatur sehingga dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahguaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama atau sosial budaya masyarakat Indonesia. 125 (3) Mengacu pada objeknya, yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, substansi pembatasan dan larangan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE tersebut pada dasarnya bersinggungan dengan dua dimensi hak, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral. Analog dengan ciptaan yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan hasil karya intelektual manusia yang dapat berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Esensi kedua hak hukum tersebut bersifat protektif, yakni melarang dan membatasi orang selain pemilik hak untuk menggunakan atau memanfaatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE tersebut secara tanpa ijin. a) Hak Ekonomi Melalui konsepsi hak ini, hukum melarang siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan berbagai bentuk tindakan pemanfaatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, seperti antara lain melakukan transmisi atau meniru secara tanpa izin. Secara normatif, norma larangan itu merupakan pembatasan, sekaligus perlindungan bagi informasi dan/atau dokumen elektronik milik seseorang untuk tidak diubah, ditambah, dikurangi, ditransmisikan, dirusak, dihilangkan, dipindahkan, atau disembunyikan, secara tanpa ijin pemiliknya, apalagi untuk kepentingan yang bersifat komersial. Konsepsi perlindungan Hak Ekonomi seperti itu mendasarkan pada pengakuan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik pada dasarnya merupakan property atau kekayaan yang bersifat tidak berwujud (intangible) sebagaimana dipahami dalam kerangka teori hukum perdata. Dalam perspektif ekonomi, hak kebendaan seperti itu merupakan asset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Berapapun nilainya, economic value asset tersebut dapat di kuantifikasi sekurang-kurangnya setara dengan kalkulasi nilai ekonomi atas waktu, tenaga, dan biaya yang dikontribusikan untuk “menciptakan” asset itu. Itu sebabnya 126 hukum memberinya hak dan mengukuhkannya sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud bagi pencipta atau pemiliknya. b) Hak Moral Seiring dengan proteksi Hak Ekonomi, menjadi keniscayaan pula kebutuhan untuk melindungi Hak Moral yang melekat pada informasi dan/atau dokumen elektronik itu. Terhadap informasi yang berupa audio visual atau dokumen foto digital, yang bermuatan Hak Cipta, misalnya, konsepsi hukum Hak Cipta mengakui dan melindungi hak moral, baik yang berdimensi paternity maupun integrity. Yang pertama mengatur dan melindungi paternitas, yakni pengakuan atas identitas atau nama “pencipta” yang harus tetap dicantumkan dalam ciptaan dan/atau dokumen informasi. Adapun yang kedua menyangkut integritas atau martabat pemilik informasi, ataupun keutuhan karya cipta informasi yang dihasilkan. Selain keutuhan materi informasi, aspek kerahasiaan (confidentiality) menjadi tujuan yang juga harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan oleh hukum. Dari segi integritas ini, hukum melarang orang lain secara tanpa izin mendistorsi, memutilasi dan memodifikasi informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Hak Cipta. (4) Selain mendasarkan pada landasan filosofi dan kepentingan nasional Indonesia, konsep pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sesungguhnya terinspirasi dari substansi Konvensi Budapest (The Budapest Convention on Cybercrime, atau Budapest Convention, 2001). Meskipun belum diratifikasi Indonesia, namun pokok-pokok substansi Konvensi Budapest telah diadopsi dalam Undang-undang ITE. a) Pokok-pokok ketentuan Konvensi Budapest yang diadopsi, antara lain akses ilegal (illegal acces), penyadapan ilegal (illegal interception), gangguan data (data inteferences), gangguan sistem (system interference), penyalahgunaan perangkat (misuse of device) dan pemalsuan yang berhubungan dengan komputer (computer related forgery), masing-masing diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ITE. 127 Salah satu ketentuan yang relevan untuk dirujuk adalah pengaturan mengenai data interference, yang pada Undang- undang ITE dijabarkan dalam Pasal 32 ayat (1) sebagai tindakan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Tindakan- tindakan seperti itu apabila dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dikategorikan sebagai perbuatan pidana. b) Convention on Cybercrime yang digagas oleh Uni Eropa dan telah diberlakukan per tanggal 23 November 2001 itu merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak cipta, penipuan di jaringan komputer, termasuk penyebaran konten pornografi anak dan pelanggaran terhadap keutuhan dan keamanan jaringan. Tujuan pengaturan, terutama untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman cybercrime, yaitu dengan mengadopsi kaidah-kaidah Konvensi Budapest ke dalam aturan hukum nasional dan mendorong terjalinnya kerjasama internasional (Europe, 2011). c) Konvensi Budapest yang telah diikuti oleh lebih dari 58 negara atau pihak ini, diperlukan untuk mencegah berbagai tindakan yang mengancam kerahasiaan informasi, integritas dan ketersediaan sistem komputer. Selain itu juga melindungi jaringan dan data komputer serta mencegah penyalahgunaan sistem tersebut dengan cara memfasilitasi pengaturan mengenai prosedur deteksi, penyidikan dan penuntutan, baik ditingkat domestik maupun internasional. Untuk itu, diperlukan payung pengaturan yang efektif dan memadai berikut skema kerjasama internasional yang handal. Arahnya, untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dari aspek Hak Asasi Manusia ini, Konvensi Budapest menegaskan kembali hak 128 setiap orang untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, memiliki kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, dan memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas privasi, serta perlindungan data pribadi. (Council of Europe, 2001). Kesemuanya itu tidak mengurangi atau menghapuskan Hak Cipta atau informasi dan Pemikiran tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d) Pada tahun 2009, Indonesia pernah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Budapest Convention on Cybercrime (Ardi, 2012), sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Akan tetapi rancangan itu tidak diselesaikan karena ada substansi pengaturan dalam Konvensi Budapest yang tidak sesuai dengan hukum nasional. Diantaranya, ketentuan mengenai pornografi, yang dalam Konvensi Budapest mencakup pengaturan mengenai bentuk dan jenis kejahatan pornografi anak. Sementara itu, Undang-undang ITE hanya menyatakan norma pelanggaran “kesusilaan” dan tidak menegaskan secara eksplisit tentang kejahatan pornografi anak. Di luar itu, terdapat ketidaksesuaian norma yang terkait dengan pemeliharaan data komputer, penyiaran dan pengungkapan secara parsial arus data. Karena sampai saat ini Indonesia bukan sebagai anggota Konvensi Budapest, maka satu-satunya permasalahan yang tidak terfasilitasi adalah ikatan kerjasama internasional. Ini berarti, tidak memungkinkan melakukan ekstradisi, investigasi terkait keterbukaan informasi, dan penggunaan alat bukti sesuai dengan prinsip yurisdiksi ekstra teritorial. e) Bagi Indonesia, Konvensi Budapest ini telah menjadi sumber inspirasi dalam regulasi nasional terkait dengan norma pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi, integritas dan ketersediaan data dari sistem dan data komputer. f) Dalam artikelnya mengenai Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional, Melda Kamil Ariadno (Indonesian 129 Journal of International Law, 2008), mengulas tentang penerimaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Menurut Teori Valuntaris, hukum internasional berlaku sebagai hukum nasional karena ada kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Dari konsep pemikiran ini berkembang Aliran Dualisme dan Aliran Monisme. Aliran pertama memandang bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Tampaknya, aliran ini yang dapat menjadi landasan pemikiran bagi Indonesia untuk mentransformasikan kaedah-kaedah Konvensi Budapest kedalam Undang-undang ITE. Meskipun Konvensi Budapest belum diratifikasi, dalam prakteknya Indonesia dapat saja memperhatikan dan mengakomodasi hukum internasional seperti itu. Apalagi bila dikaitkan dengan Aliran Monisme yang berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum, keduanya mengatur kehidupan manusia. Dalam pandangan Monisme dengan privat hukum internasional, tegas diakui kewibawaan hukum internasional itu. Prinsipnya, hukum nasional tidak dapat mengenyampingkan hukum internasional, bahkan pada dasarnya hukum nasional itu tunduk pada hukum internasional. g) Sebagaimana disitir di atas, beberapa kaidah dalam Konvensi Budapest yang relevan dan diakomodasi adalah: Article 2 - Illegal access Dalam Article 2 ini dinormakan bahwa melakukan akses ke seluruh atau sebagian sistem komputer tanpa hak dan dengan sengaja merupakan tindakan kriminal. Article 3 - Illegal interception Dalam Article 3 ini ditegaskan bahwa perbuatan penyadapan tanpa hak dan dengan sengaja, yang dilakukan secara teknis melalui transmisi-transmisi data komputer ke, dari, atau dalam suatu sistem komputer, termasuk emisi elektromagnetik dari 130 sistem komputer yang membawa data komputer tersebut merupakan tindak pelanggaran hukum. Article 4 - Data interference, Dalam Article 4 ini ditegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti penghancuran, penghapusan, perusakan, perubahan, atau penyembunyian data komputer tanpa hak dikategorikan sebagai tindak kriminal. Selanjutnya, dalam Article 5 - System interference, dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan terganggunya sistem komputer orang lain dengan melakukan input, transmisi, penghancuran, penghapusan, perusakan, perubahan, atau penyembunyian data merupakan tindakan kriminal. Lebih lanjut, Article 6 - Misuse of devices, menyatakan bahwa pencurian, penyediaan, penjualan, dan distribusi dari komputer yang diperoleh dari sebuah alat merupakan pelanggaran hukum atau tindak kriminal. Yang dimaksud alat disini adalah hardware maupun software yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan akses dari komputer ataupun jaringan komputer. Meskipun belum diratifikasi oleh Indonesia, sekurang-kurangnya kaidah-kaidah dalam Articles 2, 3, 4 dan 5 Konvensi Budapest ini telah di transplantasikan kedalam Undang-undang ITE, masing- masing dalam ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan Pasal 33. (5) Selanjutnya, apa dan bagaimana hubungan Undang-undang ITE di atas dengan tindakan Pemohon selaku LPB yang telah menyiarkan konten siaran free to air (FTA) dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta lainnya? Dalam kaitan ini izinkan saya terlebih dahulu membuat sebuah perumpamaan sederhana sebagai berikut: “Ketika pohon mangga milik tetangga bergelantungan buahnya dijalanan, betapapun hal itu tidak menjadikan kita merasa berhak untuk secara bebas memetik dan menikmatinya. Buah-buah mangga itu bukan milik kita, bukan pula milik umum. Untuk boleh memetik dan menikmatinya, kita perlu meminta izin pemiliknya. Ini bukan 131 sekedar soal etika, tetapi masalah norma dan tatanan hukum yang didukung sanksi yang wajib dipatuhi.” Merujuk pada realita permasalahan-permasalahannya, terdapat tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, dalam era digital saat ini, lembaga penyiaran memiliki dukungan maksimal dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan siaran, termasuk mentransmisikan konten siaran itu secara teknis hanya dapat terselenggara dengan dukungan teknologi informasi, baik computer hardware sebagai infrastruktur utama stasiun penyiaran maupun software yang memfasilitasi operasionalisasi kegiatan penyiaran. Dari segi teknis berarti, penyiaran dilakukan melalui jaringan dan sistem koneksi penyiaran berbasis komputer. Pada titik ini terlihat jelas keterkaitan antara Undang- undang ITE dengan kegiatan penyiaran. Artinya, beberapa norma penting dalam Undang-undang ITE relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menilai legalitas aktivitas penyiaran oleh lembaga penyiaran dengan business model apapun. Yang pasti, pada era digital saat ini, konten siaran pada umumnya merupakan informasi elektronik yang dikemas secara sedemikian rupa untuk memungkinkan (untuk) ditransmisikan secara elektronik. Dengan logika demikian, maka tindakan Pemohon yang telah mengakses dan mengambil konten siaran free to air secara tanpa izin atau tanpa hak, dan bahkan mentransmisikan untuk kegiatan penyiaran yang bersifat komersial, harus dianggap dan dikategorikan sebagai tindakan perampasan hak yang dilarang oleh Undang-undang ITE. Pelanggaran terhadap Undang-undang ITE seperti itu dianggap merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang ITE dengan norma sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (32) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Kedua, tindakan LPB menyiarkan ulang konten siaran FTA dari lembaga penyiaran lain betapapun merupakan kegiatan yang tunduk pada norma 132 pengaturan Undang-undang Penyiaran. Konsiderans menimbang Undang- undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial. Sementara itu, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan konsiderans itu, ketentuan Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sesuai ketentuan tersebut, frasa “berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku” mengandung makna keharusan lembaga penyiaran, termasuk LPB untuk mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan, yang meliputi tapi tidak terbatas pada Undang- undang ITE dan Undang-undang Hak Cipta. Diluar itu, harus pula berpedoman pada Undang-undang Pornografi (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), Undang-undang Rahasia Dagang (Undang-Undang No. 30 Tahun 2000) yang menyangkut proteksi terhadap confidentiality informasi, Undang-undang Perfilman (Undang-Undang No. 33 Tahun 2009) dan KUHPidana pada umumnya. Ketiga, apabila azas lex specialis derogat legi generali, dijadikan dasar dalam kajian hukum dan keterangan ahli ini, maka Undang-undang Penyiaran berlaku mengikat LPB dalam menjalankan kewajiban hukumnya menyiarkan materi siaran, termasuk yang diambil dari siaran free to air, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu keharusannya untuk berpedoman pada peraturan perundang- 133 undangan yang berlaku, utamanya Undang-undang ITE dan Undang- undang Hak Cipta. Lebih dari itu, Undang-undang Penyiaran juga mengatur isi siaran yang harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana dimksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Keempat pasal tersebut secara tematik mengharuskan penyiaran diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, serta diposisikan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial yang mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Yang pasti, Undang-undang Penyiaran juga diarahkan untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dibidang penyiaran. Esensi dari serangkaian pemikiran filosofis ini adalah tanggung jawab hukum lembaga penyiaran dalam turut serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, khususnya sebagai media informasi yang mempunyai fungsi ekonomi dengan dukungan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dari segi substansi, Undang-undang Penyiaran juga mengatur Hak Siar, yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya Undang-undang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang Penyiaran ditegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar, yang harus disebutkan secara jelas kepemilikannya dalam mata acara. Selain itu, isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib disensor dan memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Filter sensor ini selain mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan, sebagaimana dianut dalam Undang-undang Hak Cipta, juga harus mampu menggunting bagian-bagian yang bertentangan dengan kepentingan nasional di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat, termasuk menyediakan waktu untuk menyiarkan, misalnya acara-acara kenegaraan atau berita penting, azan maghrib, atau materi siaran non komersial yang berdimensi pendidikan, kontrol dan perekat sosial. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan mengikat sebagaimana diuraikan di atas, maka sesungguhnya LPB memiliki banyak kewajiban hukum yang 134 bersifat multi aspek yang harus dipatuhinya, yang kesemuanya itu mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2. Undang-undang Hak Cipta (1) Filosof Greek, Hippodamus (498 BC–408 BC), menuliskan narasi yang sangat filosofis terkait dengan apresiasi terhadap kreatifitas manusia. Dinyatakan bahwa: “If you reward the creators of useful things, you get more useful things” Pernyataan itu mengisyaratkan perlunya, bahkan menjadi keniscayaan, masyarakat menghormati, menghargai dan melindungi hasil karya intelektual seseorang. Logikanya sederhana, apabila kreatifitas dan hasil karya intelektual seseorang dilindungi secara memadai, maka ia dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta miliknya. Hal itu akan menjadi pendorong dan pemicu kreatifitas dan daya inovasi pencipta, yang pada gilirannya akan lebih kreatif dan lebih produktif menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan rasio legis seperti itu, Indonesia menyusun dan memberlakukan Undang-undang Hak Cipta untuk memberi landasan hak dan jaminan perlindungan terhadap ciptaan, termasuk potensi ekonomi yang melekat. Jaminan perlindungan, termasuk eksploitasi manfaat ekonomi ciptaan diwujudkan melalui instrumen hukum Hak Cipta, dengan terus menerus menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan jaman. (2) Kebutuhan untuk melindungi Hak Cipta hasil karya intelektualitas manusia itu sesungguhnya juga memiliki beberapa sandaran logika dan pembenaran teoritik. Diantaranya, teori reward, teori recovery, teori incentive dan teori risk. Dalam perspektif teori reward, pencipta memiliki hak alamiah untuk mendapatkan penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan ciptaan dan berhak mendapatkan imbalan berupa perlindungan hukum untuk menikmati manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya. 135 Teori recovery melogikakan hak pencipta untuk mendapatkan kembali modal yang berupa tenaga, waktu dan biaya yang telah dikontribusikan untuk menghasilkan ciptaan. Dalam teori incentive di dalilkan perlunya incentive untuk mendorong minat masyarakat (untuk) menciptakan karya cipta yang lebih banyak, lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya, teori risk menyatakan logika perlunya kegiatan penciptaan yang mengandung resiko kerugian itu bisa mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pandangan Robert C. Sherwood tersebut menjadi utuh apabila dilengkapi dengan teori Economic Growth Stimulus, yang menempatkan perlindungan HKI sebagai stimulus pembangunan ekonomi. HKI sebagai driving force pembangunan ekonomi negara. Logikanya, di negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang baik, efektif dan memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik pula. (3) Sejak diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Indonesa telah mengakui, melindungi dan menjamin perlindungan hak bagi lembaga penyiaran sebagai bagian dari perlindungan konsepsi Hak Cipta. Konsepsi Hukum yang dikenal dengan Hak Terkait (Related Rights) tersebut mencakup perlindungan terhadap Lembaga Penyiaran (Broadcasting Organization), pelaku pertunjukan (Performers) dan produsen karya rekaman suara (Producer of Phonogram). Selain merupakan perintah Persetujuan TRIPS, ketentuan pengaturan tersebut mengacu pada Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang sudah diratifikasi Indonesia dengan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997, khususnya ketentuan Article 11 bis. Komitmen perlindungan ini dikonfirmasi dan dikukuhkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (4) Penormaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-undang Hak Cipta 2014 pada dasarnya merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), berikut 136 The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property, (Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Article 1 Para 1 TRIPS Agreement mewajibkan Indonesia menyesuaikan dan mengharmonisasikan regulasi HKI nasional dengan standar pengaturan TRIPS Agreement, termasuk tapi tidak terbatas pada perlindungan terhadap hak Lembaga Penyiaran sebagimana diatur dalam Article 14 of Para 3 TRIPS Agreement. (5) Persetujuan TRIPS juga menetapkan semua perjanjian internasional di bidang HKI yang diadministrasikan oleh WIPO (The World Intelletual Property Organization) sebagai landasan minimal harmonisasi regulasi HKI di tingkat nasional. Diantaranya, termasuk Konvensi Roma (Rome Convention, 1961 atau International Convention For The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations). Pada Article 13, Rome Convention diatur mengenai hak Lembaga Penyiaran, termasuk jaminan perlindungan hukumnya. II. Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan mematuhi Peraturan Perundang-undangan. 2.1. Sebagaimana didalilkan, Pemohon adalah LPB yang telah memiliki IPP dari negara (yang diberikan melalui Komisi Penyiaran Indonesia) dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Penyiaran diharuskan dan/atau diwajibkan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran free to air dari LPP (TVRI) dan LPS (TV-TV Swasta). Dalam hal ini perlu dicatat bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut tidak dijelaskan bahwa program siaran dari LPP dan LPS tersebut adalah siaran free to air. Istilah free to air hanya dikenal dan digunakan dalam praktek penyiaran, dan bukan dalam undang-undang. 2.2. Kewajiban LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran, yang dalam prakteknya diambil dari siaran free to air dari TVRI dan TV-TV Swasta tersebut bukannya tanpa rambu aturan atau norma pembatasan. Rambu- rambu hukum itu ada dan jelas, yaitu: 137 (1) Rambu aturan Undang-Undang Penyiaran Pasal 1 angka 9 Undang-undang Penyiaran menegaskan kewajiban semua lembaga penyiaran melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu, aturan mengenai Hak Siar (Pasal 43) Sensor Isi Siaran (Pasal 47), dan Pedoman Pelaku Penyiaran (Pasal 48) yang disusun antara lain dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, moral dan norma-norma lain yang relevan. (2) Norma Pembatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE mengatur norma pembatasan atau larangan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik”. (3) Norma Pengaturan dan Pembatasan Undang-Undang Hak Cipta Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Lembaga Penyiaran memiliki Hak Ekonomi, yang meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang.” 2.3. Sesuai ketentuan di atas, maka TVRI dan TV-TV Swasta sebagai penyelenggara siaran Free to Air (FTA) memiliki landasan hak untuk melarang LPB untuk menyediakan dan menyalurkan konten siaran miliknya secara tanpa izin. Meskipun disiarkan secara FTA, konten siaran TVRI dan TV-TV Swasta itu memiliki Hak Siar dan Hak Cipta serta dilindungi Undang-undang ITE. Materi siaran seperti itu ada pemiliknya. Prinsip hukumnya jelas, bahwa menyalurkan siaran free to air lembaga penyiaran lain secara tanpa izin akan dianggap melanggar aturan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang- undang Hak Cipta. Selain itu, dianggap pula sebagai tindakan yang tidak 138 mematuhi Undang-Undang Penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9. Ketentuan normatif tersebut mengandung ancaman pidana yang tidak ringan bagi LPB, baik pidana denda maupun penjara. Sejalan dengan itu maka LPB harus mematuhi dan seharusnya meminta dan/atau memiliki izin, dari TVRI dan TV Swasta pemilik konten siaran agar tidak terhalangi tugasnya melaksanakan perintah Undang-undang Penyiaran. Singkatnya, perintah untuk menyiarkan 10% (sepuluh per seratus) siaran dari TVRI dan TV Swasta harus dilaksanakan dengan mematuhi Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan menaati Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a. Dengan rasionalitas seperti itu, maka setiap LPB wajib memiliki izin untuk menyiarkan konten siaran TVRI dan TV Swasta free to air, disamping harus telah memiliki IPP yang diperolehnya dari negara. Betapapun, konten siaran kedua kelompok lembaga penyiaran itu merupakan property bernilai ekonomi yang dilindungi Hak Cipta, termasuk hak moral yang melekat pada karya siaran itu. 2.4. Secara yuridis, ketentuan Undang-undang Penyiaran, Undang-undang ITE, dan Undang-undang Hak Cipta sepenuhnya mengikat LPB untuk mematuhinya. Ini jelas dan sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum. Mengenai IPP yang dimiliki LPB, sesungguhnya lebih merupakan izin administratif tersendiri, yakni instrumen yang memang dipersyaratkan untuk harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Artinya, bukan izin untuk kemudian boleh mengambil materi siaran free to air lembaga penyiaran lain. Dengan kata lain, IPP itu tidak dapat dijadikan dasar pembenaran bagi LPB untuk dapat secara serta merta menyiarkan konten TVRI dan TV Swasta free to air secara tanpa izin. Konten siaran free to air betapapun bukan komoditi for free. Itu adalah asset yang tidak bisa dirampas begitu saja, apalagi bila digunakan untuk kepentingan komersial, yakni untuk ditransmisikan ke TV-TV berlangganan yang menjadi jaringan penyelenggaranya. 2.5. Selanjutnya, meskipun didalilkan oleh Pemohon bahwa terhadap permasalahan ini berlaku asas “lex spesialis derogate legi generalis”, atau prinsip bahwa peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan 139 ketentuan peraturan yang bersifat umum, pada kenyataannya Undang- undang Penyiaran secara tegas dalam Pasal 1 angka 9 mewajibkan lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siaran, untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti, Undang- undang Penyiaran secara tersurat dan tersirat mewajibkan LPB mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk norma-norma larangan dan pembatasan terkait dengan hak dan kewajibannya. 2.6. Secara substantif, norma larangan untuk mengubah, melakukan transmisi, memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE, sesungguhnya merupakan norma perlindungan bagi hak eksklusif pemilik informasi. Ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi LPB melaksanakan kewajibannya melakukan kegiatan penyiaran sepanjang sesuai dengan peratutan perundang-undangan, seperti antara lain Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Hak Cipta. Dalam kaitan ini, digunakannya norma-norma larangan tersebut sebagai dasar bagi TV Swasta untuk menuntut atau menggugat LPB yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Siarnya, kiranya dapat dipahami. Langkah seperti itu merupakan bentuk pelaksanaan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, langkah penegakan hukum oleh TV Swasta terhadap LPB itu seharusnya tidak dapat diartikan sebagai tindakan yang berlebihan. Apalagi sampai menilai atau menafsirkan bahwa norma-norma larangan dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Hak Cipta tersebut bersifat inkonstitusional. Norma- norma tersebut sah, dan legitimate sesuai dengan rasio legis yang mendukungnya. III. Konstitusionalitas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta 3.1. Konstitusionalitas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE (1) Dalam Undang-undang ITE, khususnya pada BAB IV tentang Perbuatan yang Dilarang, ditegaskan norma larangan dalam Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut: 140 “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Pelanggaran terhadap norma larangan itu diancam dengan sanksi pidana yang ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000-,00 (dua miliar rupiah).” (2) Perlu ditegaskan bahwa untuk menilai konstitusionalitas pasal undang-undang, kiranya tidak tepat bila ketentuan itu hanya diukur dan ditafsir dari aspek teknis yuridis. Lebih dari itu, norma-norma itu harus dipahami dan di pertimbangkan dari aspek landasan filosofis, fundamen moral dan rasionalitas sosial. a) Norma ketentuan Pasal 32 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas beserta norma-norma lain dalam Undang-Undang ITE secara utuh dan keseluruhan memiliki landasan filosofi, landasan moral dan rasionalitas sosial sebagimana dinyatakan dalam butir-butir pemikiran Konsiderans Menimbang Undang-Undang ITE tersebut, yang dapat diringkas sebagai berikut: (a) Indonesia perlu mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. (b) Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi kepentingan nasional. (c) Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mendukung kegiatan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 141 (d) Pengembangan Teknologi Informasi perlu didukung melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara aman, dan dapat mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, Konsiderans Menimbang pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan adanya kebutuhan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Landasan filosofis, moral dan rasionalitas sosial seperti itu yang melatarbelakangi dan mendasari perlunya disusun Undang-undang ITE, berikut kebutuhan untuk melakukan perubahannya. b) Pokok-pokok pemikiran tersebut di atas didukung dengan landasan yuridis konstitusional dalam Konsiderans Mengingat, yang antara lain merujuk pada: Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga ketentuan yang relevan untuk dikutip adalah: (a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (b) Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (c) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 142 dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (3) Dengan mengkaji ketiga dasar atau landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka substansi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE dapat dinyatakan sebagai norma hukum yang konstitusional. Sebab, materi muatan substansinya: a) Merupakan perwujudan atas pengakuan hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b) Merupakan ketentuan yang sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Landasan yuridis ini harus dipahami dalam konteks hak yang sah beserta cara-cara memperoleh informasi yang legal pula. c) Merupakan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi diri pribadi orang, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Esensinya, secara utuh bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (4) Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: a) Tidak ada pertentangan atau ketidak sesuaian antara Pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. b) Secara yuridis normatif, dan mengacu pada landasan filosofis, fundamen moral dan rasionalitas sosial, Pasal 32 ayat (1) Undang- undang ITE tidak inkonstitusional dan bahkan sebaliknya menjadi jabaran operasional prinsip-prinsip ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 143 3.2. Konstitusionalitas Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (1) Secara konseptual, aturan mengenai kegiatan penyiaran dan perlindungan hak penyiaran memiliki titik singgung dan bahkan merupakan bagian dari perlindungan Hak Cipta. Konsep yang beririsan itu merujuk pada Hak Terkait (Related Right) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menegaskan: “(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. penyiaran ulang siaran; b. komunikasi siaran; c. fiksasi siaran; dan/atau d. penggandaan fiksasi siaran” Ditegaskan pula bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan hak ekonomi itu diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000-,00 (satu miliar rupiah).” (2) Secara yuridis normatif, konsep pengaturan Pasal 25 ayat (2) Undang- undang Hak Cipta itu didasarkan pada Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997. Dalam Article 11 bis Konvensi Bern dinyatakan bahwa: “Broadcasting and Related Rights: 1. Broadcasting and other wireless communications, public communication of broadcast by wire or rebroadcast, public communication of broadcast by loudspeaker or analogous instruments; 2. Compulsory licenses; 3. Recording; ephemeral recordings (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorising; i. the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images; i. any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this 144 communication is made by an organization other than the original one; ii. the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work. (3) Sesuai ketentuan Bern Convention tersebut, Pencipta karya ilmu pengetahuan, dan karya seni memiliki hak eksklusif untuk menikmati sendiri hak monopoli atau memberi izin pihak lain untuk menyiarkan atau mengkomunikasikan ke publik dengan kabel maupun non kabel atau menyiarkan ulang karya ciptanya itu, baik yang berupa suara ataupun gambar. (4) Sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia wajib menyesuaikan atau mengharmonisasikan sistem hukum dan standar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS Agreement). TRIPS Agreement juga mewajibkan anggotanya melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intektual secara efektif dan memadai. Article 1 para 1 TRIPS Agreement menyatakan bahwa: “Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” Ini berarti, Indonesia terikat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPS ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, berupa jaminan perlindungan yang dapat lebih luas daripada yang dipersyaratkan, sepanjang perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan TRIPS. Untuk itu, Indonesia bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPS dalam sistem hukum nasional berikut praktek implementasinya. 145 (5) Dalam rangka harmonisasi hukum itu, Indonesia mengatur mengenai hak Lembaga Penyiaran dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang- undang Hak Cipta sebagai berikut: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. dst. Norma dasar Ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut diadopsi dari kaidah dalam Article 14 Para 3 TRIPS Agreement yang menyatakan: (3)Broadcasting organization shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of televisions broadcast of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). Secara substantif, ketentuan tersebut menetapkan norma berlapis. Pertama, organisasi penyiaran memiliki hak untuk melarang pihak lain melakukan berbagai tindakan berikut ini secara tanpa izin: melakukan fiksasi, reproduksi fiksasi, dan siaran ulang dengan instrumen nirkabel, serta mengkomunikasikan ke publik siaran televisi yang menjadi haknya. Kedua, apabila negara anggota tidak memberikan hak protektif seperti itu kepada organisasi penyiaran, maka sebagai gantinya, negara harus memberikan kepada pemilik hak cipta karya siaran itu, alternatif pengaturan untuk mencegah tindakan pelanggaran hak-hak itu, berdasarkan Konvensi Bern (1971). Dengan arahan seperti itu maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengatur perlindungan bagi organisasi penyiaran atau Lembaga Penyiaran maupun konten karya siaran. Lebih dari itu, Article 14 Para 6 Berne Convention juga menyatakan: “Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2, and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne 146 Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of the performers and producers of phonograms in phonograms.” Artinya, setiap anggota, sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam paragraf 1, 2 dan 3 dapat menetapkan persyaratan, pembatasan, dan reservasi sepanjang hal itu diizinkan oleh Konvensi Roma. Namun demikian, Ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern (1971) juga berlaku, mutatis mutandis, untuk hak-hak performers dan produser rekaman suara. Berdasarkan ketentuan itu, Indonesia dapat mengatur pembatasan dan pengecualian sesuai dengan Konvensi Roma. (6) Harus diakui, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Roma atau International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization atau Rome Convention, 1961. Namun, sebagai anggota WTO, Indonesia harus patuh dan menyesuaikan regulasinya selaras dengan Konvensi Roma tersebut. Secara khusus, Article 13 Konvensi Roma menyatakan bahwa; “Broadcasting organizations shall enjoy the right to authorize or prohibit: (a) The rebroadcasting of their broadcasts; (b) The fixation of their broadcasts; (c) The reproduction: (i) of fixations, made without their consent, of their broadcasts; (ii) of fixations, made in accordance with the provisions of Article 15, of their broadcasts, if the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions; (d) The communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee; it shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may be exercised. Bersadasarkan prinsip-prinsip pengaturan dalam Konvensi Roma tersebut, maka Lembaga Penyiaran di Indonesia harus pula diakui memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain melakukan: (a) Siaran ulang program atau konten siaran mereka; (b) Fiksasi siaran mereka; (c) Reproduksi, yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: 147 (i) Fiksasi, karya siaran yang dibuat tanpa persetujuan lembaga penyiaran yang berhak. (ii) Fiksasi, karya siaran yang dibuat sesuai dengan Ketentuan Pasal 15, (Konvensi Bern) yaitu dalam hal reproduksi itu dibuat untuk tujuan yang berbeda dengan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut. (d) Komunikasi kepada publik siaran televisi sepanjang komunikasi itu dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik dengan membayar biaya masuk. Khusus mengenai hal ini menjadi kompetensi hukum nasional/domestik untuk mengatur dan menentukan persyaratan serta kondisi pelaksanaannya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam kerangka keanggotaan Indonesia di WTO, Rome Convention, 1961 merupakan salah satu konvensi yang ditetapkan sebagai standar minimal rujukan TRIPS Agreement. Oleh karena itu, peraturan hukum Hak Cipta Indonesia juga wajib menyesuaikan dengan norma-norma serta standar perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Roma itu. (7) Mengenai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, Undang-undang Hak Cipta juga mengakomodasi norma pembatasan dan pengecualian (Limitation and Exception). Pembatasan dan pengecualian yang lazim disebut sebagai fair use atau fair dealing ini dimaksudkan untuk memungkinkan digunakannya hak ekonomi pencipta/pemilik Hak Terkait tanpa harus dengan (meminta) izin. Secara yuridis, hal itu dianggap bukan sebagai pelanggaran hukum sepanjang tidak untuk kepentingan yang bersifat komersial dan/atau tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Terkait. a) Norma pengecualian yang terkait dengan konten karya siaran diantaranya mengenai penyiaran oleh Lembaga Penyiaran untuk kepentingan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf d Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: “Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa 148 izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran” b) Norma pengecualian lainnya diatur dalam Pasal 43 huruf c Undang- undang Hak Cipta sebagai berikut; “Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap” Harus diakui, kedua ketentuan di atas memastikan bahwa Undang- undang Hak Cipta bukan merupakan instrumen hukum yang kaku. Undang-undang tersebut tegas mengatur dan menjamin perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang Hak Terkait, tetapi dengan tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak-hak pencipta sebagai individu dengan masyarakat yang juga memiliki hak dan kepentingan untuk menikmati karya cipta dalam format non-komersial. (8) Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, dan dengan memperhatikan pembatasan dan pengecualian terkait hak Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf d dan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Hak Cipta 2014, Lembaga Penyiaran memiliki hak milik yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a. Undang-undang Hak Cipta 2014 secara yuridis normatif dan secara filosofis sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Lebih dari itu, merupakan pula penjabaran Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-undang Hak Cipta 2014 tidak inkonstitusional. IV. Kesimpulan 4.1. Dalam negara hukum Republik Indonesia, hak-hak warga negara diatur oleh Undang-undang dan sekaligus dilindungi kepentingannya oleh undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan undang-undang sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak 149 warganegara secara seimbang dengan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban senantiasa dijaga oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan dalam kehidupan. Diantaranya, hak perseorangan (individual), termasuk hak milik kebendaan, diakui secara penuh dengan tetap mempertimbangkan keserasian dan keselarasannya dengan kepentingan komunal. Kesemuanya itu dikelola dan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 4.2. Selaras dengan rasionalitas hukum di atas, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Hak Cipta secara substantif bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan, dan kepastian hukum bagi lembaga penyiaran publik dan swasta di Indonesia, untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiaran secara sehat dan berkelanjutan serta terlindungi dari ancaman tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan ekonominya. Tujuan hukum seperti itu secara yuridis normatif tidak bertentangan dan secara filosofis sejalan dengan konsepsi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 4.3. Secara konseptual, norma-norma ketentuan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan bentuk pengakuan atas hak, perlindungan atas hak serta jaminan kepastian hukum dan keadilan, termasuk kesetaraan dihadapan hukum. Hak-hak hukum seperti itu tidak mencederai hak-hak hukum pihak lain, termasuk hak asasi manusia, karena ada norma yang melandasi dan yang wajib dipatuhi. 4.4. Dengan memaknai tujuan hukum seperti diuraikan di atas, maka tidak ada alasan atau argumen yang dapat mendukung atau membenarkan adanya kontradiksi antara kedua ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta dimaksud terhadap konstitusi UUD 1945. a) Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang- 150 Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara substantif tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 sehingga karenanya tidak inkonstitusional. b) Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, termasuk bagi Pemohon selaku LPB untuk mematuhinya. Ahli pun dalam persidangan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Permintaan ijin untuk menyiarkan sebuah konten yang diajukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan kepada Lembaga Penyiaran Swasta dapat saja ditolak karena hal tersebut merupakan hak privat yang bersifat pribadi. Lembaga Penyiaran Swasta dapat menolah permohonan ijin untuk menyiarkan konten acaranya apabila tidak terpenuhinya hak ekonomi dari disiarkannya konten tersebut oleh LBP. Bahkan jika LPS tersebut ingin memonopoli konten acara tersebut dan tidak memberikan ijin kepada lembaga penyiaran manapun untuk menyiarkannya hal tersebut dibolehkan sebagaimana Undang-Undang Anti Monopoli yang mengecualikan HAKI sebagai objek monopoli; 2) Terkait dengan alasan atau gagasan filosofis adanya 10% siaran LPP dan LPS yang harus dipenuhi oleh LBP karena belum terjangkaunya beberapa wilayah dari siaran-siaran LPP dan LPS, menurut ahli. Hal tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab negara dan bukan tanggung jawab LBP sehingga ketika negara belum bisa memfasilitasi rakyatnya agar wilayahnya dapat mengakses siaran LPP dan LPS maka hal tersebut merupakan peluang bisnis bagi LPB, LPB ini yang kemudian memberikan fasilitas agar masyarakat diwilayah tersebut dapat mengakses siaran dari LPP dan LPS. Permasalahan yang kemudian muncul adalah materi konten siaran yang disiarkan oleh LPB diambil dari konten siaran LPS (televisi lain) dan bukan merupakan siaran hasil produksi LPB itu sendiri. 151 3) Free to air berbeda dengan siaran melalui jaringan kabel. Siaran free to air merupakan siaran yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat dalam hal ini tidak ada keuntungan ekonomi yang didapatkan dari lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran tersebut, sedangkan siaran melalui jaringan kabel dapat dinikmati oleh pihak atau anggota yang berlangganan dengan membayar sejumlah iuran sehingga dengan demikian LPB yang melakukan siaran melalui jaringan kabel mendapatkan keuntungan ekonomi dari siaran-siaran tersebut dan disinilah apabila LPB tidak memiliki ijin menyiarkan konten siaran kemudian menyiarkannya maka LPS yang memiliki siaran tersebut terganggu kepentingannya baik secara ekonomi maupun kepentingan moral; 4) Kegiatan Pemohon dalam hal ini merupakan LBP mentransmisikan siaran LPP dan LPS ke zona yang tidak terjangkau oleh transmisi LPP dan LPS menurut ahli merupakan peluang bisnis yang diambil oleh Pemohon dan dalam hal ini LBP tunduk pada Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran. Sehingga dalam hal ini LBP pun harus tunduk pada Pasal 26 ayat (2) UU Penyiaran. 5) Menurut ahli, IPP tidak dapat digunakan untuk menyiarkan siaran free to air dan hal ini kemudian yang dipertentangkan oleh Pemohon dengan Pasal 26 ayat (2) UU Penyiaran yang mewajibkan LBP menyiarkan ulang atau mentransmisikan 10% sekurang-kurangnya dalam chanel mereka. Menurut ahli, ketika norma tersebut dibentuk, 10% tersebut ide dasarkan adalah LPB wajib untuk menyiarkan adzan maghrib, menyiarkan pengumuman- pengumuman pemerintah seperti mitigasi tsunami atau pengumuman- pengumuman resmi pemerintah yang penting untuk diketahui oleh masyarakat termasuk iklan-iklan layanan publik, disinilah dapat dipastikan 10% merupakan konten yang free, sehingga dengan demikian 10% tersebut harus diisi bukan dengan konten-konten yang memiliki hak cipta. Jika memang LBP tersebut ingin menyiarkan ulang, me-relay siaran-siaran yang memiliki hak cipta maka terlebih dahulu LBP harus meminta ijin kepada pemilik hak cipta (Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik) hal tersebut dikarenakan untuk membuat konten siaran tersebut dibuat dengan biaya ekonomi yang tidak murah. 152 6) Terhadap lembaga penyiaran dalam konteks hak cipta sebuah siaran, maka menurut ahli harus tunduk pada UU Penyiaran dan termasuk didalamnya UU Hak Cipta. 7) Bagi LPS dan LPP tidak diberikan kewajiban untuk menyediakan program acara yang free atau tidak memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam konsep hukum hak cipta terdapat konsep fair use atau fair dealing, penggunaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja tanpa ijin dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta dan ini fair use atau fair dealing semacam eksepsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan monopoli pencipta dengan kepentingan publik, batasan pelaksanaan konsep tersebut adalah tidak boleh mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta. Misalkan, program acara berita, terhadap program acara tersebut dapat secara bebas disiarkan ulang oleh media lain atau lembaga penyiaran lain selama 1x24 jam, sementara program atau konten siaran seperti film, siaran bola tidak dapat disiarkan secara bebas oleh lembaga penyiaran yang tidak memiliki hak siarnya. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait atas nama Indonesia Cable TV Association (ICTA) memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Februari 2020 serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: APA ITU ICTA 1. ICTA didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2014. Berdasarkan Akte Pendirian nomor 54 tanggal 10 Oktober 2016 dari Notaris H. Teddy Anwar, SH. S.PN dengan nama Perkumpulan Televisi Kabel Indonesia atau Indonesia Cable TV Association disingkat ICTA. ICTA mendapatkan Pengesahan akte perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.0076317.AH.01.07b Tahun 2016. Tujuan didirikannya perkumpulan ini adalah: “terwujudnya pengusaha TV Kabel Indonesia yang mandiri, menjunjung tinggi peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta disiplin dan beretika dalam mewujudkan masyarakat penyiaran yang terdidik, bermartabat dan bertanggung jawab atas 153 percapaian tujuang Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar ICTA. 2. Usaha ICTA untuk mencapai tujuan perkumpulan berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasar ICTA pada point (3) disebutkan bahwa ICTA memberikan pelayanan kepada para pengusaha TV Kabel anggota ICTA berupa; a. Perlindungan; menjaga kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha. b. Pemberdayaan; memberikan informasi, pelatihan dan penelitian tentang perkembangan industri Televisi Kabel. c. Pembelaan; memberikan saran, bimbingan dan/atau advokasi dalam masalah hubungan ketenaga kerjaan dan sengketa usaha dalam arti yang seluas-luasnya. KEANGGOTAAN ICTA 3. Anggota ICTA sebanyak 198 Perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) TV Kabel telah melaksanakan peraturan perundang- undangan antara lain: a. Memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Kominfo RI berdasarkan perintah Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1): a. sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan peyiaran.” b. Melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan. c. Telah melaksanakan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. d. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit 154 g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M. KOMINFO/8/2005. Peraturan ini mewajibkan seluruh LPB untuk memiliki izin Hak Labuh (landing right) atas setiap satelit yang dijadikan sebagai sumber siaran. KETERANGAN ICTA 1. Anggota ICTA beraktivitas diwilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang mayoritas berada di daerah blank spot (daerah diluar jangkauan pancaran gelombang elektromagnetik/tidak terjangkau TV terestrial) dari siaran Lembaga Penyiaran Swasta (free to air). Wilayah-wilayah kabupaten yang menjadi tempat usaha anggota ICTA beraktivitas adalah mayoritas daerah-daerah yang tidak mendapatkan siaran TVRI (Lembaga Penyiaran Publik) dan siaran TV Swasta (Lembaga Penyiaran Swasta) karena keterbatasan infrastruktur penyiaran yang dimiliki oleh TVRI dan TV Swasta lainnya. Dengan demikian anggota-anggota ICTA telah “Membantu Negara dalam pendistribusian informasi kepada Rakyat Indonesia melalui Sistem Penyiaran Indonesia”. Khususnya hak atas informasi bagi penduduk di wilayah pedalaman, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan dengan negara lain. Hak ini diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kegiatan usaha Anggota ICTA ini selain sebagai upaya turut membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara merata juga diarahkan untuk mencapai arah penyiaran sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5 sub huruf d, f, dan j: (d) menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; (f) menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; (j) memajukan kebudayaan nasional. 3. Proses Pengajuan dan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga harus melalui tahapan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai perwakilan masyarakat di bidang penyiaran dalam bentuk Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) baik 155 di tingkat Pusat dan Daerah, sampai pada saat mendapatkan IPP dari Negara. 4. Tatkala anggota ICTA melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) sub huruf (b) yaitu diperintahkan untuk “menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta” selalu dihadapkan pada norma hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 25 ayat (2) huruf a tentang penyiaran ulang. Padahal dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diperoleh dari Negara dan kewajiban dalam menyelenggarakan penyiaran bukan dimaksud dengan “Penyiaran Ulang”. 5. Selain melaksanakan ketentuan dan adanya keharusan dalam Pasal 26 ayat (2) sub huruf (b) Undang-Undang 32 tahun 2002 tersebut diatas, Anggota ICTA juga telah melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu: a. Pasal 40 ayat (1) “Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga penyiaran luar negeri.” 6. Bahwa dalam menjalankan usaha, anggota ICTA memperoleh pendapatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berasal dari Iuran Berlanggan. Iuran berlangganan ini diperuntukkan untuk membayar jasa distribusi jaringan yang menggunakan material kabel yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu iuran berlangganan diperuntukan untuk membayar jasa siaran yang bersumber dari konten tv provider. Iuran berlangganan diterima bukan untuk membayar siaran-siaran free to air yang bersumber dari LPP TVRI dan TV Swasta dari LPS. Siaran-siaran free to air dari LPP dan LPS yang disalurkan anggota ICTA adalah untuk membantu penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terpencil, terluar, dan terdepan (3T) demi tercapainya tujuan penyiaran seluas-luasnya. 7. Namun dalam kenyataan, aktivitas penyiaran menyalurkan siaran free to air TV Swasta dari LPS ini lalu dihadapkan pada norma hukum Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 156 Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka penyelenggaraan penyiaran khususnya di Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan terhalangi. Oleh karena itu kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar norma hukum pada Undang-Undang ITE ini tidak dikaitkan dengan Penyiaran, sebab nafas pembuatan Undang-Undang ITE sebagaimana dijelaskan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ITE tidak menyentuh bidang penyiaran. Oleh karena itu kami mohon penerapan Pasal 32 ayat (1) UU ITE ini dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). 8. Bahwa LPS Televisi berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sumber pembiayaannya berasal dari Siaran Iklan dan komersial (Private Sector), namun kenapa mereka melewati batasan kewenangan dengan menggunakan norma hukum diluar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, untuk “memaksa” LPB yang juga sebagai Private Sector mendapatkan izin dari mereka yang juga sebagai private sector, padahal hal ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 9. Bahwa norma pada pasal 32 ayat (1) UU ITE dan norma Pasal 25 ayat 2 huruf a di UU Hak Cipta yang menjadi pokok permohonan juga merugikan hak konstitusional pihak terkait anggota anggota ICTA sebagaimana diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 28D UUD 1945. 10. Kepada Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, apakah hak konstitusi kami sebagai Lembaga Penyiaran yang telah mendapatkan Izin dari Negara dan membayar kewajiban kepada Negara dalam bentuk Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta telah melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, harus lagi menjadi “KORBAN” dari norma hukum yang tidak seharusnya kami hadapi ? 11. Pokok-pokok pidato Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2019, mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045. Point ke 3 dari arahan 5 tahun kedepan yang akan dikerjakan menyebutkan bahwa; investasi untuk lapangan kerja harus 157 di prioritaskan dan prosedure yang panjang harus dipotong. Amanah ini sangat relevan dengan aktivitas usaha yang sedang dijalani anggota ICTA. Mereka telah berinvestasi disektor penyiaran meski dengan cara harus menjual sawah dan kebun warisan orang tua, namun mereka telah berjasa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk masyarakat di sekitarnya wilayah layanannya. Data yang dimiliki ICTA daei seluruh anggota telah menyerap sekitar 3.000 orang karyawan. Atas uraian tersebut di atas semoga Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk keseluruhannya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon atas petitum point 2 s,d. 6 Permohonan pemohon hal 20 (perbaikan permohonan) 3. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait ICTA juga mengajukan keterangan ahli atas nama Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., yang diterima keterangan tertulisnya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2020 melalui email dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: A. Izin Penyelenggaraan Penyiaran merupakan domain hukum publik. Secara normatif, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 19, telah memberikan rumusan izin sebagai berikut: “Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintahan sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Berdasarkan rumusan di atas, maka: 1. Izin diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa izin berada pada wilayah hukum publik karena izin merupakan implementasi wewenang pejabat. Persetujuan yang dimaksud dalam definisi di atas adalah memberikan hak kepada Subjek Hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tersebut 158 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu apabila pengertian ini diterapkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta yang menggunakan frasa “izin” menjadi rancu. Pasal 25 ayat (2) a UU Hak Cipta berbunyi: Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : a. Penyiaran ulang siaran; b. ………………………dst Lembaga Penyiaran merupakan subjek hukum yang diberi izin untuk melakukan suatu kegiatan penyiaran bukan badan/pejabat yang diberi kewenangan memberikan izin. Lembaga Penyiaran adalah badan hukum privat (PT) yang melakukan kegiatan penyiaran. Mencermati materi rumusan Pasal 25 ayat (2) diatas, hubungan hukum yang akan terjadi antara lembaga penyiaran dengan pihak lain merupakan hubungan hukum perdata yang akan melahirkan suatu perjanjian, yang keabsahannya didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Izin akan terbit melalui prosedur permohonan. Tanpa permohonan tidak akan terbit izin. Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Mengingat banyak macam izin, persyaratan izin tidak akan sama satu sama lain, akan bergantung pada dampak yang harus dilindungi akibat kegiatan/perbuatan yang diberikan izin tersebut, sesuai dengan tujuan izin masing masing. 3. Izin dituangkan dalam bentuk Keputusan Pejabat Adminsitrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) mendefinisikan Keputusan TUN sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian KTUN secara lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang 159 berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, invidual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan TUN diatas diperluas oleh Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Kembali kepada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), maka dapat disimpulkan bahwa: Izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) merupakan salah satu isi KTUN yang memberikan legalitas kepada penerima izin (lembaga penyiaran) untuk melakukan kegiatan menyelenggarakan penyiaran, yaitu kegiatan pemancarluasan sistem melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. B. Lembaga Penyiaran yang telah memilki IPP wajib melaksanakan izinnya Dalam izin, melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SK izin adalah wajib dilaksanakan, bukan hak. Bahkan dalam izin tertentu, apabila izin tidak digunakan ada konsekuensinya yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau dengan kata lain izin dapat dicabut kembali. Sebagai contoh dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Berdasarkan Pasal 34 ayat (5) huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, IPP dicabut apabila pemegang izin tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, izin merupakan landasan/dasar hukum yang menjadi legalitas bagi pemegang izin untuk melakukan perbuatan/kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam (SK) izin. Lazimnya pemegang izin diberi hak dan kewajiban (baik yang bersifat perintah maupun larangan). Salah satu kewajiban yang diperintahkan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan, tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) juncto Pasal 12 Peraturan 160 Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merupakan landasan IPP, yang berbunyi: (1) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus : a. …………. b. Menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari kpasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Sebagaimana norma yang bersifat perintah, apabila LPB tidak melaksanakan kewajiban dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b maka terhadap LPB sebagai pemegang IPP dikategorikan sebagi melakukan pelanggaran dan diancam dengan sanksi adminsitrasi yang diatur dalam Pasal 44 PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu berupa sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan siaran. Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan atau tidak mematuhi yang ditentukan dalam izin baik berupa tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan izin, maka terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi. Sanksi apa yang akan dijatuhkan tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya izin. Pelanggaran terhadap norma Hukum Administrasi Negara dalam hal ini izin dapat berupa sanksi administrasi ataupun pidana. UU Penyiaran mengatur jenis jenis sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administrasi, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan IPP dan pencabutan IPP (Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran) yang kemudian penjabaran lebih lanjut di atur dalam PP 52 tahun 2005. Sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 antara lain sebagai berikut: 1. LPB yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji siaran, dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis. Apabila LPB telah dikenakan sanksi adminsitrasi teguran tertulis 2 kali maka sanksi adaministrasi yang dijatuhkan adalah pencabutan izin (IPP) (Pasal 42 PP 52/2005). 2. LPB yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan IPP dalam jangka paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya IPP, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Apabila LPB telah dikenakan sanksi teguran tertulis 2 161 kali, akan dikenakan sanksi tidak diberikan perpanjangan IPP (Pasal 43 PP 52/2005). 3. LPB yang: a. ……………………………….; b. ……………………………… ; c. tidak menyalurkan paling sedikit 10 % dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS, dan/atau; d. tidak menyediakan saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 saluran siaran produksi dalam negeri dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis. Apabila LPB telah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 kali, maka LPB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan siaran untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Disamping sanksi administrasi terdapat pula sanksi pidana terhadap pelanggaran norma izin yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yaitu menyelenggarakan kegiatan sebelum lembaga penyiaran memperoleh izin (Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran) dan memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran). C. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang telah memilki IPP berdasarkan UU Penyiaran dapat dihalangi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang dianggap merintangi dilaksanakannya IPP oleh pemegang izin sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam pengujian Undang-Undang dalam perkara ini atau dengan kata lain adanya ketentuan kedua pasal tersebut seolah-olah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran yang mana Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta memuat norma larangan, sementara Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran memuat norma perintah/kewajiban, yang oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon tidak dapat melaksanakan hak-haknya berdasar konstitusi. 162 Mencermati ketiga pasal yang disebut diatas secara eksplisit rumusan ketiga pasal tersebut tidaklah sama, termasuk pengertian “penyiaran” dalam UU Hak Cipta berbeda dengan UU Penyiaran. Persoalannya adalah, apakah kegiatan penyiaran yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta termasuk dalam pengertian kegiatan yang wajib dilakukan oleh LPB sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 26 ayat 2 UU Penyiaran. Menurut pandangan Saya, hal ini menyangkut tafsir dari ketiga pasal diatas sehingga perlu penjelasan ahli penyiaran untuk menjelaskan substansi dari arti dan maksud pasal-pasal tersebut. Saya percaya tidak ada maksud dari pembentuk UU untuk membenturkan suatu UU dengan UU yang lain yang ada adalah persinggungan antara suatu UU dengan UU yang lain. Banyak peraturan perundang-undangan yang terkait pula dengan perundang-undangan yang lain, demikian pula banyak UU, yang didalamnya mengandung dimensi publik juga mempunyai dimensi privat, seperti UU Perpajakan, UU BUMN, UU Pokok Agraria, dan sebagainya, dan juga termasuk ketiga UU yang menjadi objek pemeriksaan pada sidang Mahkamah Konstitusi sekarang. Mencermati isi Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang lahir dari hak cipta, menurut pandangan Saya merupakan hak pribadi yang termasuk dalam ranah hukum privat. Sementara IPP berada dalam ranah hukum publik. Apabila ada kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya izin (keputusan) maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan persoalan ini pada ranah hukum publik dalam hal ini Gugatan PTUN. Oleh karena itu, pengertian penyiaran siaran ulang sebagai hak ekonomi suatu lembaga penyiaran tidak boleh ditafsirkan atau diartikan sama dengan pengertian kegiatan penyiaran sebagai obyek IPP. Sebagaimana dimaksud dalam UU Penyiaran. Tidak boleh ada peraturan yang menghalangi pemegang izin untuk melakukan kegiatannya sepanjang kegiatan pemegang izin sesuai dengan izin yang diberikan, karena tindakan pemegang izin merupakan tindakan yang legal yang dilindungi oleh hukum. Ini adalah suatu impelemtasi dari prinsip kepastian hukum. 163 Apabila kemudian muncul pertentangan antar hukum privat dengan hukum publik, in case, izin (IPP) yang diatur dalam UU Penyiaran, dalam doktrin hukum tidak dapat menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis sekalipun peraturan perundang-undangannya sederajat yaitu UU, karena berbeda rezim dalam hal ini IPP termasuk rezim hukum publik sementara hak ekonomi yang lahir dari hak cipta masuk dalam rezim hukum perdata. Dalam konteks ini relevan apabila mendasarkan pada pandangan Prof. Mr. Paul Scholten Guru Besar hukum perdata pada universitas Amsterdam yang menyakan bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang umum, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya (dikutip dari Santoso Brotodihardjo, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, halaman 12). Dalam kasus ini maka ketentuan tentang IPP yang diatur dalam UU Penyiaran harus dinyatakan berlaku, harus dinyatakan sah sebagai legalitas bagi pemegang izin untuk melakukan kegiatannya. Selain itu, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Menurut ahli, ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Cipta yang menyatakan harus ada ijin LPS adalah kurang tepat dan seharusnya jika memang harus ada ijin antara LBP dan LPS atau LPP untuk menyiarkan konten siarannya maka istilah yang dapat digunakan adalah kesepakatan, sebab izin sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan pejabat pemerintahan sehingga dengan demikian izin berada di lembaga pemerintah. 2) Izin merupakan legalitas bagi pemegangnya dan diberikan perlindungan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan izinnya serta berlaku sepanjang persyaratan izin tersebut tidak berubah. Peraturan perundang-undangan pun memberikan pengaturan apabila ternyata izin yang dikeluarkan dan dimiliki tersebut merugikan pihak-pihak tertentu maka dapat melakukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena izin merupakan keputusan tata usaha negara. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait atas nama Asosiasi Gabungan Operator Televisi Kabel (GO TV Kabel) memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Februari 164 2020, serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang Asosiasi GO TV Kabel Indonesia − Asosiasi Gabungan Operator Televisi Kabel Indonesia, atau disingkat GO-TV Kabel Indonesia adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh operator dan perusahaan TV Kabel berbadan hukum Indonesia yang telah mendapatkan Pengesahan akte perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013971.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, visi, misi, serta kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dalam memajukan infrastruktur dan suprastruktur Televisi Kabel Indonesia. GO-TV Kabel Indonesia juga terlahir dengan dilandasi semangat untuk memperjuangkan kepastuan usaha bagi anggotanya, menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan baik secara teknis, manajemen maupun pendampingan hukum, agar tercipta kompetisi usaha yang kondusif, produktif, dan berdaya saing. Membangun relasi yang konstruktif jaringan, penegak hukum dan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menumbungkembangkan komitmen anggotanya untuk memiliki kesadaran hukum dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keanggotaan − Anggota Asosiasi GOTV Kabel Indonesia merupakan Badan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Melalui Kabel yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui tahapan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik di tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan sudah pasti setiap tahunnya anggota-anggota kami memenuhi kewajibannya kepada negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukun Pajak (PNBP). − Sebaran anggota Asosiasi GOTV Kabel Indonesia secara geografis, selain di daerah-daerah maju, namun juga banyak tersebar di daerah kurang maju seperti pedalaman, pegunungan dan perbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk membantu negara 165 menyebarluaskan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang belum terpapar informasi melalui bidang penyiaran dan turut membantu Pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi yang dihadapi − Namun, saat ini para anggota kami di daerah-daerah yang sedang menjalankan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tepatnya Pasal 26 ayat 2 Poin b yang menyebutkan “Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus menediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta” selalu saja mendapatkan tekanan dan intimidasi dari group-group televisi besar di Indonesia baik melalui peringatan somasi, laporan kepolisian dan bahkan sudah ada yang telah emnajdi tersangka oleh pihak kepolisian di daerah. Walaupun dalam aturan penyiaran kami telah memenuhi kewajiban kami sebagai usaha mikro kecil menegah yang taat terhadap aturan. Tapi mengapa anggota kami diperlakukan layaknya seperti seorang kriminal oleh group-group televisi besar diantaranya MNC Group, Emtek Greoup dan Viva Group yang telah melakukan somasi dan laporan kepada pihak kepolisian dengan dalil hukum Undang-Undang Hak Cipta. − Dan yang menjadi perhatian kami saat ini adalah tatkala anggota-anggota kami saat ini dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat menghilangkan hak- hak konstitusional kami dalam menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran, pihak regulator baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai perwakilan Negara Republik Indonesia yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Lembaga Negara Independen yang salah satu tugas dan fungsinya mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan menjadi perwakilan masyarakat di bidang Penyiaran terkesan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap persoalan yang kami hadapi ini. − Padahal dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan wadah pengambil keputusan tertinggi dan juga melibatkan seluruh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) se-Indonesia pada 2 April 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah menetapkan 166 beberapa keputusan yang tertuang dalam Berita Acara Rakornas KPI 2019 yaitu “Posisi sikap KPI bahwa program free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)”. Jelas disebutkan dalam Dokumen Berita Acara tersebut bahwa siaran FTA gratis untuk disiarkan pada Lembaga Penyairan Berlangganan. Namun tetap saja, apa yang telah menjadi ketetapan dan keputusan bersama pada Lembaga Negara Independen ini tidak dapat ditegakkan dan diikuti oleh group-group besar media televisi di Indonesia. − Ditambah lagi telah adanya Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04/K/KPI/HK.03.02/03/2018 dan Nomor B/11/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua KPI dan Bapak Kapolri tentang Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Teknis, dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran. Dalam isi Nota Kesepahaman ini dalam bagian kedua Pasal 4 tentang bantuan hukum disebutkan Para Pihak akan melakukan koordinasi apabila mendapatkan dan menerima laporan tentang dugaan tindak pidana di bidang penyiaran. Nota kesepahaman ini pada intinya mengatur bagaimana tahapan dan prosedur bagi pihak kepolisian dan KPI apabila menemukan indikasi tindak pidana di bidang penyiaran untuk saling berkordinasi. Namun pada kenyataannya, dari setiap kali pihak kepolisian mendapatkan laporan kepada kami di daerah, tidak sedikitpun pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan kordinasi kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan dengan semena-menanya pihak kepolisian langsung menetapkan anggota kami menjadi tersangka. − Dan dalam bidang Penegakan hukum terutama Pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki kesamaan pandangan terhadap dugaan tindak pidana terkait dengan penyiaran ini. Di mana badan reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan Nomor B/190/VI/2018/Tipidter tanggal 28 Juni 2018 terhadap dugaan tindak pidana dalam Pasal 43 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 118 Jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun kami masih menemukan kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Kepri tetap melanjutkan proses-nya, walaupun dalam dugaan tindak pidana menyebutkan aturan yang sama seperti di dalam 167 dokumen SP3 Bareskrim Mabes Polri. Tentunya saja, apa yang telah terjadi ini membuat kerugian konstitusional kepada anggota kami di daerah. Kepada Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia, tentunya kami juga inngin mendapatkan keadilan hukum dalam kondisi seperti ini. − Hal ini paling kami sesalkan dan ini merupakan bentuk kekecewaan kami yang terberat dalam hidup ini adalah dimana salah satu anggota kami yang melaksanakan usaha penyelenggaraan penyiaran melalui Televisi Kabel di Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. Wava Ungaran Visi Utama. TV Kabel di Ungaran Jawa Tengah, atas dugaan tindak pidana yang bersumber dari laporan oleh MNC Group. Anggota kami itu diperlakukan layaknya seorang kriminal berat oleh penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Lokasi usahanya di datangi oleh kepolisian, diberikan hukum yaitu pihak kepolisian. Lokasi usahanya di datangi oleh kepolisian, diberikan garis polisi, dan diberitakan oleh media baik televisi dan media online karena disangkakan telah melakukan tindak pidana karena menyiarkan program siaran dari RCTI, Global TV dan MNC TV. Padahal anggota kami tersebut sedang menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. − Bahwa PT. Wava Ungaran Visi Utama adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Kabel yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Negara dan selalu taat membayar kewajiban kepada Negara melalui PNBP, namun kenapa anggota kami tersebut diperlakukan seperti itu, tidak adakah keadilan buat kami-kami yang berusaha secara legal sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran namun dihadapkan dengan Undang- Undang Hak cipta sehingga anggota kami tersebut mengalami kerugian material dan immaterial. Sampai saat ini anggota kami tersebut merasa sangat mersa shock, taruma dan sangat takut sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian atas laporan dari MNC Group ini. Anggota kami ini dengan paksa direnggut hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang sedang berusaha secara legal di bidang penyiaran, namun melalui Undang- Undang Hak Cipta diperlakukan seperti pihak yang telah berbuat kriminal. Di mana letak keadilan buat kami-kami ini sebagai Usaha Mikro Kecil Menegah Televisi Kabel dan apakah tidak ada kepastian hukum di negara kita tercinta ini. Kejadian ini sangat kami sayangkan sekali, bahkan sampai hal-hal yang kami tidak harapkan akhirnya terjadi. Dimana, salah satu Direktur PT. Wava Ungaran 168 Televisi Kabel meninggalkan kami dan menghadap Allah SWT pada proses penyidikan berlangsung oleh Pihak Kepolisian, karena kelelahan baru pulang balik dari Semarang ke Jakarta dalam rangka memberikan keterangan. Apakah ini yang diharapkan oleh founding fathe kita dalam menjamin hak-hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia? Bahkan, atas kerugian yang telah anggota kami ini hadapi, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat bahwa status kasus yang menimpa anggota kami di Jawa Tengah ini sampai sekarang juga tidak jelas, apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan? − Atas dasar inilah kami dari Asosiasi GOTV Kabel ini mendaftarkan diri untuk menjadi pihak yang terkait dari Pemohon, karena secara pemenuhan hak-hak konstitusi anggota kami di daerah tidak diperoleh dari Negara, dan telah banyak yang menajadi Korban atas ketidakpastian buat anggota kami dalam berusaha di bidang penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Maka dari itu, kami sangat bermohon kepada Mahkamah Kosntitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk keseluruhannya, atas dasar pertimbangan dan kondisi yang telah anggota kami hadapi selama ini. Dan kami tidak ingin, kerugian yang anggota kami alami yang telah menjadi korban dengan kondisi yang tidak jelas ini, tidak juga dihadapi oleh anggota-anggota kami yang lainnya yang sedang menjalankan perindah Undang-Undang Penyiaran namun dijadikan kriminal dengan Undang-Undang diluar penyiaran. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, 8 (delapan) Pihak Terkait atas nama PT. Pesona Visual Mandiri, PT. Andalas Mitra Media, PT. Kalimantan Multimedia, PT. Lampung Mitra Media, PT. Bintan Multimedia, PT. Sriwijaya Mitra Media, PT. Mitra Banten Multimedia, dan PT. Panam Mitra Media memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Februari 2020, serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa kami sebagai Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui kabel dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui Kabel maka kami secara hukum sudah sah menyelenggarakan penyiaran sesuai peraturan 169 perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur aturan yang harus dilaksanakan untuk menyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio antara lain: a) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) c) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) d) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Kami sebagai LPB melalui kabel telah mematuhi dalam menyelenggarakan penyiaran yang mana dalam Pasal 26 ayat 2 bagian huruf b menyatakan bahwa: “menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta“ Sebagaimana diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 12 huruf “c” yaitu: “Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus paling sedikit 10% (sepuluhperseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta “ 3. Terkait Pelaksanaan Pasal 26 ayat 2 bagian huruf b “kami selaku LPB mendapatkan intimidasi dari Konglomerasi media yang mempunyai usaha LPS dan juga LPB serta media lainnya dengan berbentuk surat somasi-somasi dengan melarang menyiarkan LPS milik konglomerasi dan jika kami tetap melakukan penyiaran LPS tersebut maka kami dilaporkan ke-Kepolisian dengan pelanggaran hukum dengan memakai UU Hak Cipta, UU Penyiaran serta UU ITE. 4. Pelanggaran UU Hak Cipta pada Pasal 25 yang dituduhkan kepada kami diantaranya melakukan penyiaran ulang dari LPS, menurut kami tidaklah benar dikarenakan kami tidak menyiarkan secara ulang melainkan apa yang kami siarkan adalah merupakan relay atau sama dengan aslinya tidak menambahkan atau mengurangi program tayangannya karena semata-mata untuk kepentingan penyebaran informasi kepada masyarakat di Pulau Bangka 170 Belitung yang saat ini masih kurang mendapatkan penyebaran melalui media televisi. 5. UU ITE menurut kami tidaklah tepat jika dikaitkan dengan Penyiaran dikarenakan UU ITE dibuat untuk mencegah penyebara nradikalisme, berita Hoax, SARA dan lainnya pada saluran media social atau sejenisnya, bukan pada ranah penyiaran, dikarenanakan Penyiaran mempunyai bagian sendiri dalam aturan perundang-undangan penyiaran. 6. UUD 45 pada Pasal 28F dengan jelas mengatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “ . Dengan jelas apa yang tersirat dalam pasal tersebut sangatlah bertentangan jika kami sebagai pelaku usaha penyiaran yang melakukan kegiatan berdasarkan perintah UU Penyiaran, tapi disalahkan karena suatu pelanggaran yang menurut kami tidak sama sekali. Demikian uraian kami sebagai Pihak Terkait untuk itu kami memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk keseluruhannya. 2. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait RCTI, ICTA, GO TV Kabel, dan 8 Perusahaan TV Kabel, yang masing-masing 171 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2020 dan 8 Juli 2020, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya masing-masing; [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut 172 UU 28/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 173 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD 1945 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: (a) Penyiaran ulang siaran; 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Nadira Intermedia Nusantara Nomor 82 tanggal 23 Maret 2010 Notaris Iswando Poerwodinoto, S.H., Sp.N., M.Kn. (vide Bukti P-5) yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara Nomor 7 tanggal 6 November 2019 Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN., dengan mencantumkan susunan Direksi adalah Jemmy Penton selaku Direktur Utama serta Rahardi P Arsyad selaku Direktur (vide bukti P-7). 3. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui satelit yang telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari Komisi 174 Penyiaran Indonesia Pusat dengan Nomor 004/RK-JKT/KPI/03/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (vide bukti P-12) dan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Nomor 1054 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Nadira Intermedia Nusantara tertanggal 30 September 2013 (vide bukti P-13 dan bukti P-14) . 4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena alasan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit yang telah memiliki IPP berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) diharuskan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV Swasta yang bersiaran secara free to air). Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pemohon telah menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang bersiaran secara free to air (penerimaan tetap tidak berbayar). b) Bahwa akibat Pemohon melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV swasta yang bersiaran secara free to air, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 September 2018 (vide bukti P-15) atas laporan karyawan PT MNC SKY VISION, Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide bukti P-17), dan saat ini Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdakwa serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU 11/2008 juga didakwa melanggar ketentuan pidana 175 yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 UU 28/2014 (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT) (vide bukti P-18). Berdasarkan uraian perihal kedudukan hukum Pemohon di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, dan hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang telah merugikan Pemohon, sehingga tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 serta Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 serta Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut uraian Pemohon, LPB yang telah memiliki IPP berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 wajib menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS yang bersiaran secara free to air, namun akibat berlakunya Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 menyebabkan LPB yang telah memiliki IPP tidak dapat melaksanakan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 karena khawatir akan dipidana akibat melanggar ketentuan norma a quo. Tetapi jika LPB yang telah 176 memiliki IPP tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 maka LPB tersebut dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah. Sehingga menurut Pemohon ketiga norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi LPB yang telah memiliki IPP karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan agar memberi kepastian hukum maka segala bentuk kegiatan penyiaran tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyiaran yaitu UU 32/2002 dan bukan undang-undang lain; 2. Bahwa menurut uraian Pemohon, berlakunya Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 menghalangi bahkan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 karena LPB yang telah mendapatkan IPP justru tidak dapat melaksanakan kewajiban menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP dan LPS karena ketika LPB akan melaksanakan kewajiban tersebut justru dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap norma a quo; 3. Bahwa menurut uraian Pemohon, berlakunya Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mencari, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 karena ketika LPB yang telah memiliki IPP akan melaksanakan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 justru dikenakan kewajiban untuk meminta izin dari penyelenggara siaran free to air (dalam hal ini LPP dan LPS) di mana hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan: a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 177 Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. b. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, tambahan keterangan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 13 Februari 2020, dan mengajukan dua orang ahli atas nama Mustofa Haffas, S.H., M.Kom., dan Dr. Sudjana, S.H., M.Si., serta dua orang saksi atas nama Akhmad Zaidar dan Hisam Setiawan yang semuanya telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 2 Maret 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 dan Mahkamah telah membaca keterangan tambahan DPR yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 178 [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 dan Mahkamah telah membaca keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 24 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden atas nama Lily Rustandi, Ir., M.Sc., dan saksi Presiden atas nama Charles Michael Bura dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 Januari 2020 dan disampaikan serta diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait RCTI atas nama Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Indonesian Cable TV Association (ICTA) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Februari 2020 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait ICTA atas nama Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asosiasi Gabungan Operator Televisi Kabel Indonesia (GO TV Kabel Indonesia) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Februari 2020 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait 8 Televisi Kabel Indonesia (PT. Visual Pesona Mandiri, PT. Andalas Mitra Media, PT. Kalimantan Multimedia, PT. Lampung Mitra Media, 179 PT. Bintan Multimedia, PT. Sriwijaya Mitra Media, PT. Mitra Banten Multimedia, dan PT. Panam Mitra Media) yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, masalah dan sekaligus pertanyaan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 inkonstitusional bilamana tidak dimaknai “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara”; dan norma dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 inkonstitusional bilamana tidak dimaknai: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. penyiaran ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara” menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melanggar hak atas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.16] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah pokok tersebut, berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 9 UU 32/2002, “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Khusus LPB, Pasal 25 ayat (1) UU 32/2002 pada intinya 180 menyatakan LPB hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dulu wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Selain itu, dalam menyelenggarakan siaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, lembaga penyiaran berlangganan diharuskan menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Bahwa keharusan menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS merupakan keharusan menyediakan ruang siar. Keharusan dimaksud tidak mencakup makna bahwa program dari LPP dan LPS dapat disiarkan oleh LPB sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keharusan menyediakan ruang siar dalam kanal saluran yang dimiliki LPB merupakan suatu hal yang terpisah dengan hak untuk menyiarkan siaran lembaga penyiaran lainnya. Bahwa sebagai dua hal yang terpisah, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diperoleh tidak serta merta juga memberi hak kepada LPB untuk menyiarkan program dari LPP dan LPS lainnya tanpa terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ihwal ini, izin penyiaran merupakan hak yang diberikan kepada lembaga penyiaran, baik LPP, LPS, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun LPB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU 32/2002, untuk menyelenggarakan siaran, hak tersebut tidak termasuk atau tidak mencakup hak untuk menyiarkan program siaran milik pihak lain tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa relasi antara norma terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada LPB dengan norma yang mengatur kewajiban LPB menyiarkan siaran milik lembaga penyiaran lainnya juga dapat dijelaskan dari aspek subjek yang memikul hak dan kewajiban dalam pelaksanaan norma hukum dimaksud. Secara teoritik dipahami bahwa norma-norma yang menetapkan kewajiban dan hak antar perorangan dikenal sebagai hukum privat, sedangkan norma yang menetapkan hak dan kewajiban negara di satu pihak dengan perorangan atau badan hukum privat di pihak lain disebut sebagai hukum publik. Secara doktriner dipahami, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat. 181 Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur/melindungi kepentingan- kepentingan negara sebagai penguasa. Dalam pengertian tersebut, hukum publik mengatur kepentingan umum atau publik, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat. Sekalipun demikian, sangat mungkin dan bisa saja hukum publik maupun hukum privat berkelindan mengatur suatu kepentingan umum. Bahwa dengan konstruksi pemahaman yang demikian, pengaturan terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada LPB merupakan hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau badan hukum privat. Pada ranah ini, penerima izin penyelenggaraan penyiaran memikul hak dan kewajiban dalam hubungan dengan negara. Pemberian izin dimaksud memiliki konsekuensi, salah satunya, keharusan bagi penerima izin untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Artinya, penyediaan sepuluh per seratus kapasitas kanal saluran merupakan kewajiban yang muncul dalam relasi hukum antara penerima izin dengan negara sebagai pemberi izin yang berada dalam lapangan hukum publik. Bahwa adapun siaran milik LPP atau LPS yang mesti disalurkan oleh LPB dalam kanal saluran yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memunculkan hubungan hukum antara LPB dengan LPP atau LPS sebagai pemilik hak siar. Hubungan tersebut berupa hubungan hukum antar orang-perorangan atau antar badan hukum privat, sehingga hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat. Sebagai ranah hukum privat, hubungan hukum dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang atau badan hukum privat yang berbeda. Bagi LPB, menyalurkan program dari LPP atau LPS dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat yang sama, LPB memikul kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dari pihak pemilik hak siar ketika hendak menyalurkan program siaran dari LPP atau LPS. Sehubungan dengan itu, LPP atau LPS berhak untuk memberikan izin atas hak siar yang dimilikinya. Tanpa izin, LPB dapat dikualifikasi telah melanggar kewajiban hukumnya dalam hubungan dengan pemegang hak siar. 182 Kedua, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014 diatur salah satu jenis hak terkait Hak Cipta, yaitu hak ekonomi lembaga penyiaran. Kemudian, berdasarkan norma dalam Pasal 25 ayat (2) UU 28/2014, hak ekonomi lembaga meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan, yaitu: (i) penyiaran ulang siaran, (ii) komunikasi siaran, (iii) fiksasi siaran; dan/atau (iv) penggandaan fiksasi siaran. Esensi pengaturan hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produk lembaga penyiaran, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi. Oleh karenanya, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran. Bahwa terkait hal tersebut, siaran yang diproduksi dan/atau dimiliki oleh sebuah lembaga penyiaran tidak boleh disiarkan oleh pihak lain jika tidak atau belum mendapatkan izin dari pemegang hak siaran a quo. Pihak-pihak lain yang hendak melakukan siaran ulang baik dalam bentuk melakukan proses komputerisasi dengan menggandakan siaran maupun dalam bentuk meneruskan siaran (rebroadcasting) haruslah atas seizin pemilik hak siar. Konsep jaminan hak yang diatur dalam UU 28/2014 harus dipahami dalam kerangka bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai bagian dari hak yang terkait dengan hak cipta. Hal mana, perlindungan dimaksud diwujudkan dalam bentuk bahwa siaran yang dimiliki haknya oleh sebuah lembaga penyiaran tidak serta merta dapat disiarkan lembaga lainnya tanpa seizin lembaga penyiaran pemegang hak siar. Ketiga, bahwa dalam Bab VII Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU 11/2008 mengatur perihal “Perbuatan Yang Dilarang”. Khusus norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 mengatur perihal larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak. Bahwa berdasarkan rumusan dan substansi yang diatur, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma a quo tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang 183 atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya. Hal mana, terhadap informasi atau dokumen dimaksud tidak boleh ditransmisikan oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa seizin pemilik informasi atau dokumen elektronik dimaksud. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai LPB, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. Dalam hal ini, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Menurut Pemohon, larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, mestinya dipahami bahwa suatu rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikut dengan semangat yang terdapat di balik norma dimaksud. Artinya, rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hal ini, siaran ulang sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 tidak hanya dipahami sebatas kegiatan menggandakan dan menyiarkan kembali suatu siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan merelai siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi atau dimiliki lembaga penyiaran lain. Tindakan merelai siaran sebagai bagian dari penyiaran ulang (rebroadcasting) merupakan definisi yang digunakan secara internasional, in 184 casu Pasal 3 huruf g International Convention For The Protection Of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization, merupakan Lampiran TRIPs Agreement, yang menyatakan bahwa rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization”. Bahwa lebih jauh, tujuan dibentuknya undang-undang a quo untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksudkan Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014. Apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian justru akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak yang terkait hak cipta yang dimiliki lembaga penyiaran. Sebab hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki IPP secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya. Dalam konteks itu, meskipun setiap orang berhak, antara lain, menyampaikan informasi yang dalam konteks norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 adalah mentransmisikan, orang tersebut harus memahami bahwa informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas adalah hak milik atau hak cipta orang lain, maka orang tersebut wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu. Dalam hal ini, adanya hak untuk mentransmisikan merupakan parameter objektif dalam menentukan sejauh mana orang lain dapat melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan dasar IPP yang diberikan oleh Negara kepada LPB kemudian serta merta dapat menyiarkan hak siar/hak cipta dari LPP atau LPS dengan dasar untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS dapat dilakukan tanpa memerlukan izin lembaga penyiaran tersebut. Ihwal ini, UU 32/2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam UU 32/2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 43 UU 32/2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara 185 tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 32/2002). Bahkan ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, UU 32/2002 sudah memberikan solusi, sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 UU 32/2002 yang menyatakan, “Antar-lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini”. Frasa “bekerja sama” dalam Pasal 41 UU 32/2002 bermakna adanya perjanjian untuk bekerja sama antara LPP dan LPS dengan LPB. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, UU 32/2002 telah memberi rambu yang jelas mengenai hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya kewajiban bagi LPB dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS. Di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 28/2014). Oleh karena itu, sifat hak eksklusif terhadap pemegang hak cipta tersebut memberikan kebebasan di dalam melaksanakan haknya tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan/menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta yang bersangkutan. Dengan kata lain, siapapun tanpa kecuali dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta dimaksud. Dengan alasan tersebut semakin jelas bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang penyiaran ulang siaran sepanjang materinya mengandung hak cipta orang lain, harus seizin pemegang “hak cipta” yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a penyiaran 186 ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya perihal dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakpastian hukum dalam makna ketidakharmonisan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dalam kaitannya dengan keharusan LPB untuk menyediakan sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, harus dipahami bahwa setiap norma undang-undang haruslah ditempatkan secara proporsional dan sesuai dengan maksud masing-masing norma yang bersangkutan. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keharusan LPB memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 adalah berkenaan dengan penyediaan kapasitas kanal dan bukanlah keharusan untuk merelai program siaran dari lembaga penyiaran lainnya. Keharusan menyediakan kapasitas kanal merupakan kewajiban menyediakan ruang siaran sebagai LPB, sedangkan pengisian program siaran berkenaan dengan isi saluran. Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh per seratus untuk menyalurkan program LPP dan LPS, maka pada saat itu LPB dimaksud telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat LPB tersebut hendak mengisi saluran dimaksud dengan program siaran milik LPP atau LPS, maka LPB terikat pada ketentuan jaminan hak siaran yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana dimuat dalam UU 28/2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk pada larangan dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Dalam kaitannya dengan UU 32/2002 dan UU 28/2014, mentransmisikan siaran milik orang lain dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak. Jika dilakukan dengan seizin yang berhak, dalam arti dilakukan selain pemilik hak siar, perbuatan dimaksud tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Dalam 187 konteks ini, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 hanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan tanpa hak, sehingga norma ini sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik LPP dan LPS oleh LPB tidak diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU 28/2014. Bahwa lebih lanjut apabila dicermati permohonan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008, termaktub rumusan yang berisikan unsur-unsur delik pidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa terkait rumusan norma yang berisi unsur-unsur delik menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sama sekali tidak dapat dikualifikasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru sebaliknya, norma a quo menjadi norma dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran yang berada dalam ranah hukum privat dari tindakan atau upaya mentransmisikannya secara tanpa hak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, hukum privat mengatur kepentingan khusus termasuk mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedua, bahwa terkait dalil pemohon ihwal Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terlanggarnya hak Pemohon untuk menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Sebagai hukum dasar, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Meskipun demikian, jaminan hak atas informasi tersebut tidak dimaksudkan setiap orang juga bebas menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang merupakan milik pihak lain. Dalam arti, hak untuk menyampaikan informasi tetap tunduk pada 188 pembatasan sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak seseorang untuk memiliki, menguasai informasi tertentu yang merupakan hak ciptanya. Secara konstitusional, pembatasan yang demikian juga merupakan bentuk perlindungan yang dijamin UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwa dengan menggunakan pertimbangan di atas, keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma a quo justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, norma UU a quo hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 sebab hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dapat dilakukan oleh LPB setelah mendapat izin dari pemilik hak siar. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 189 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta 190 dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah