78/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 78/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Aries Rinaldi Pekerjaan : Pengemudi/Driver Grab Angkutan Aplikasi Online Alamat : Kali Pasir Dalam Nomor 163 RT/RW 007/001, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 2. Nama : Rudi Prastowo Pekerjaan : Pengemudi/Driver Grab Angkutan Aplikasi Online Alamat : Jalan Alfa VI Nomor 133 RT/RW 006/007, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang 3. Nama : Dimas Sotya Nugraha Pekerjaan : Pengemudi/Driver Uber Angkutan Aplikasi Online Alamat : Kampung Kedaung, RT/RW 002/001, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-TPALC/MK- P/VIII/2016 bertanggal 18 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., Rahmat Aminudin, S.H., Afriady Putra, S.Sos., S.H., Suhardi, S.H., Andi Windo Wahidin, S.H., M.H., Muannas, S.H., Zuvi Nofi Darina, S.H.,para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional “TIMAH PANAS” Advocates & Legal Consultant, beralamat di Rawa Kepa Utama Nomor 22 C, Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkanAkta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-XIV/2016 pada tanggal 19 September 2016, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 6 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 48/2009, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar”. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo . II. KEDUDUKAN HUKUM ( Legal Standing ) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permhonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- undang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PUU- V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konsitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. 3. Bahwa para Pemohon adalah Sopir/Pengendara Jasa Angkutan yang berbasis Aplikasi Online secara pribadi (non badan hukum) yang tergabung Grab dan Uber. 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1),Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berasaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri itu yang di harapkan para Pemohon. 6. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warganegara yang baikuntuk mendapatkan hidup yang layak denganpenghasilan dan pekerjaan. 7. Bahwa para Pemohon menjadikan Tranportasi Online sebagai wadah lapangan kerja dimana masuk kedalam keanggotaan yang menyediakan falisitas online dengan ketentuan yang sangat tentram dan nyaman konsumen online dengan harga yang memadai dan membantu konsumen dalam transportasi belakangan ini. 8. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga Negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 9. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak- hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pekerjaandimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.. dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang- Undang ini dimana: a. adanya hak pemohon untuk mendapat pekerjaan yang layak dan ke pastian hukum yang di atur pada Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28D ayat (2): b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaPasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan terhadap ke hidupan yaitu pekerjaan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konsitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan terjadi lagi. 11. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun2004, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”), apabila para Pemohon pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. Alasan-alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”) A. PARA PEMOHON BERHAK MENDAPAT PEKERJAAN YANG LAYAK, Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana Pasal 27 ayat (2) 1. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa jika di tela’ah secara harafiah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan oleh sebab itu kepentingan para Pemohon ada di dalamnya. 3. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warganegara yang baikuntuk mendapatkan hidup yang layak denganpenghasilan dan pekerjaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 4. Bahwa Para Pemohon menjadikan Tranportasi Online sebagai wadah lapangan kerja dimana masuk kedalam keanggotaan yang menyediakan falisitas online dengan ketentuan yang sangat ketentraman dan kenyamanan konsumen online dengan harga yang memadai dan sangat membantu konsumen dalam kebutuhan transportasi belakangan ini. 5. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berazaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri itu yang di harapkan Para Pemohon. 6. Bahwa dengan adanya Transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimana sebagai warganegara yang baikuntuk mendapatkan hidup yang layak denganpenghasilan dan pekerjaan. 7. Bahwa PEMOHON sebagai Pekerja Sopir/Pengendara Jasa Angkutan yang berbasis Aplikasi Online secara pribadii lainnya yang sangat membantu negara dalam mengurangi pengagguran saat ini. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang tak terhindarkan di masyarakat, baik Para Pemohon maupun pengguna/konsumen yang masing-masing terbantu dan merasa nyaman dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia. 8. Bahwa berkerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui bekerja manusia menjadi manusia yang utuh berazaskan Pancasila, melalui bekerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri dan hal ini yang di harapkan Para Pemohon. 9. Bahwa Pasal 139 ayat (4)Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, : Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 “Penyedia Jasa Angkutan Umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”., belum mengakomodir Perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan akan merugikan para pemohon dimana transportasi online merupakan jasa perorangan yang menggunakan fasilitasi online untuk mendapatkan sebuah perkerjaan. 10. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”) yang belum terakomudir pada Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004,akhirnya, apabila para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”) dikabulkan perorangan menjadi Penyedia Jasa Angkutan Umum, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. PARA PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM. 1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 3. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum; 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan; ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. 5. Norma Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 139 ayat (4): “Penyedia Jasa Angkutan Umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Norma UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Norma UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.” Norma UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3). 7. Bahwa para Pemohon adalah Pengendara sekaligus Penyedia Jasa Angkutan Aplikasi Online secara pribadi (non badan hukum) berupa Grab Car dan Uber, Tanda Pengenal sebagai Driver kendaraan online (bukti P- 4). 8. Bahwa karena belum ada Regulasi yang mengatur maka Pemohon dianggap Ilegal, sehingga terjadi Demo besar-besaran pada bulan Maret 2016 oleh salah satu taksi konvensional di Sarinah Jakarta Pusat. 9. Bahwa karena tidak ingin kejadian seperti dalam poin 8 diatas salah satu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat Pemerintah untuk mendapat Regulasi, selang 3 minggu kemudian muncul lah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 selanjutnya disebut PM 32/2016 dalam acara mediasi kuasa para Pemohon menyampaikan bahwa perorangan seharusnya masuk dalam PM 32/2016, Namun diabaikan. 10. Bahwa salah satu acuan PM 32/2016 adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana belum mengakomodir perseorangan warga negara sebagai Penyedia Jasa Angkutan tanpa Trayek seperti para Pemohon, bahwa Pasal 139 (4) UU No. 22 Tahun 2009 LAJ tidak lagi relevan dengan kondisi jaman sekarang dan juga berpotensi merugikan terhadap para Pemohon dan Sopir-sopir Perseorangan Aplikasi Angkutan Online Roda 4. 11. Bahwa para Pemohon sebagai Pengendara/Driver Angkutan Aplikasi Online sebagai warga negara yang baik mempunyai Surat Ijin Mengemudi (bukti P- 5). 12. Bahwa para Pemohon adalah sebagai Pemilik dan Pengendara Jasa Angkutan Online dapat berdasarkan (STNK bukti P-6 A, P-6B dan P-7C ) dan Surat dari Leasing (bukti P-7A, P-7B dan P-7C ), membuktikan bahwa Para Pemohon pemilik kendaraan tersebut walau dalam masa angsuran. 13. Bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi yang tak terhindarkan di masyarakat, baik para Pemohon maupun pengguna/konsumen yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 masing-masing terbantu dan merasa terbantu dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia. 14. Bahwa rekan sejawat para Pemohon di buli dan diperlakukan tidak etis sebagai cerminan manusia yang berasaskan Pancasila dan tindakan tersebut tidak ada dasar hukumnya (keliling bawa ban mobil) di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta (bukti P-11) 15. Bahwa menurut para pakar hukum diantaranya : a. Menurut Satjipto Raharjo hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum hanya bisa dijalankan oleh campur tangan manusia. Hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsive, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial. b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam dalam menciptakan hukum yang responsif, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan fair (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan commited untuk tercapainya keadilan yang substansial. 16. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 17. Bahwa Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan pene- gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyang- kut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 18. Bahwa berdasarkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum hal itu tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia [videPasal 27 ayat (2) UUD 1945]. 19. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, [vide:Pasal 28D ayat (2) UUD 1945] 20. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”), Akhirnya, apabila Para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusionaldengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 C. PASAL 139 AYAT (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 2. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin … dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusimembatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang. 3. Ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal aquo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap para Pemohon Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 4. Bahwa Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; 5. Bahwa Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 I. Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja mencari nafkah sebagai Pengemudi/Driver Angkutan Kendaraan Online, melakukan berbagai aktifitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi. II. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengandung “cacat ” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang- Undang tersebut; III. Apabila para Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan (“UU Nomor 22 Tahun 2009”) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut para Pemohon terdapat kerugianhak konstitusional Dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia; 6. Bahwa untuk melindungi hak asasi para Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum, maka para Pemohon dalam menguji Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi para Pemohon apabila norma hukum diterapkan. 7. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengandung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. D. PASAL 139 AYAT (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 MENJADI INKONSTITUSIONAL JIKA TIDAK MEMILIKI PENAFSIRAN YANG PASTI, KARENA SUDAH KETINGGALAN JAMAN ,KALAU INI DIJALAKAN AKAN BERBENTURAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (2) 1. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal a quo, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 2. Bahwa untuk diajukan oleh para Pemohon, agar para Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja; 3. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum); 4. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (wetsvacuum) tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas, Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konsitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak ditafsirkan penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain serta Perorangan Warga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petitum Dalam Pokok Perkara: Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujianPasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak ditafsirkan penyedia jasa angkutan umum adalah “Perorangan Warga Negara walaupun tanpa badan hukum” . 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan seperti dibawah ini: “Penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukumlainserta perorangan warga negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10B, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Bukt P-2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3 Bukt P-3 Kartu Tanpa Penduduk Para Pemohon 4 Bukt P-4 Identitas (ID) Para Pemohon 5 Bukt P-5 Surat Izin Mengemudi (SIM) A 6 Bukt P-6 A Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pemohon I (Aries Rinaldi) 7 Bukt P-6 B Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pemohon II (Rudi Prastowo) 8 Bukt P-6 C Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pemohon III ( Dimas Sotya Nugraha) 9 Bukt P-7 A Surat Leasing Pemohon I (Aries Rinaldi) 10 Bukt P-7 B Surat Leasing Pemohon II (Rudi Prastowo) 11 Bukt P-7 C Surat Leasing Pemohon III (Dimas Sotya Nugraha) 12 Bukt P-8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 13 Bukt P-9 A PemberitaanMedia Online, Link Berita tentang Uji KIR dan SIM pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2019 di wilayah sekitar Monas 14 Bukt P-9 B Pemberitaan Media Online, Link Berita tentang Uji KIR dan SIM pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2019 di wilayah sekitar Monas 15 Bukt P-9 C Pemberitaan Media Online, Link Berita tentang Uji KIR dan SIM pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2019 di wilayah sekitar Monas 16 Bukt P-10 A dan Bukt P-10 B Foto Uji KIR di Monas [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohonadalah warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai pengemudi angkutan aplikasi online; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. Menurut para Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai pengemudi angkutan online yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai pengemudi angkutan online menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dirugikan karena akan kesulitan apabila usaha angkutan online harus disamakan dengan BUMN, BUMD ataupun badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quosehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para Pemohon mendalilkan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan sebagai berikut: “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 (3),Pasal 27 ayat (2),Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara] 1. Bahwa adanya transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut para Pemohon adanya jasa angkutan yang berbasis aplikasi online secarapribadi sangat membantu negara dalam mengurangi pengagguran saat ini dan sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga baik para Pemohon maupun pengguna/konsumen sangat terbantu dan merasa nyaman dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia. 2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 139 ayat (4)UU LLAJ belum mengakomodir perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan yang berpotensi akan merugikan para Pemohon dimana menurut para Pemohon transportasi online merupakan jasa perseorangan yang menggunakan fasilitas online untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sehingga pasal a quo telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10B; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan mengenai penyediaan jasa angkutan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945? [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon sebagai pengemudi jasa angkutan online faktanya memang berada dalam naungan sebuah perusahaan angkutan online yang juga telah berbadan hukum, meskipun perusahaan tersebut bukan perusahaan angkutan umum namun hanya perusahaan IT Provider. Undang-Undang a quo secara jelas mengatur pengertian badan hukum untuk penyedia jasa angkutan umum dimana yang dimaksud “badan hukum” dalam penjelasan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. [3.12] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual jasa aplikasi online bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum. Adanya fenomena baru yang saat ini terjadi di seluruh dunia khususnya terkait dengan penggunaan angkutan jalan yang menggunakan aplikasi online adalah suatu keniscayaan. Penggunaan aplikasi berbasis online yang berada dalam kendali setiap pengguna telepon seluler, yang pada awalnya dianggap mustahil untuk diwujudkan, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, hal tersebut kini telah menjadi kenyataan. Masyarakat selaku pengguna jasa angkutan umum mendapatkan keuntungan dengan adanya aplikasi tersebut. Begitupun dengan penyedia jasa aplikasi online dan pengemudinya yang langsung direkrut dari masyarakat juga merasakan keuntungan yang sama. Undang-Undang a quo sebenarnya sudah dapat mengakomodir adanya fenomena angkutan online ini. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang a quo yaitu sebagai upaya mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, negara memiliki kewajiban untuk membangun dan memajukan sistem transportasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks demikian, negara dalam hal ini Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan penyedia jasa angkutan umum online ini secara adil, transparan, dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) guna mengatasi permasalahan angkutan umum online tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 dengan melengkapi secara operasional dan teknis ke dalam peraturan pelaksanaan. [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal a quo yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan online. Selain itu, norma Undang-Undang a quo juga tidak ada pertentangan dengan gagasan negara hukum. Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan online yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma tetapi merupakan persoalan implementasi norma yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id