78/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 78/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gusti Iskandar, S.A., S.E. Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Kuripan Gang IIIA Nomor 20A, Kuripan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2015, memberi kuasa kepada Yanda Zaihini Ishak, Ph.D. dan Heriyanto, S.H., M.H. yang semuanya adalah advokat pada Kantor Yanda dan Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Merpati II H3 Nomor 25, Bintaro Jaya Sektor I, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan Pemohon dan Presiden; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-XIII/2015 pada tanggal 24 Juni 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Nomor2 Thn 2011, LN No 8, TLN Nomor 5189) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU Nomor 9 Tahun 2004, LN Nomor 35, TLN Nomor 4380) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009, maka salah satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 4. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjadi obyek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukanya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Nomor 29/PUU-VIII-2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni: The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon); 3. Bahwa Pemohon adalah Calon Gubernur Kalimantan Selatan 2015-2020 yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar); 4. Bahwa Partai Golkar merupakan Partai yang memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat mengajukan pasangan calon sendiri karena telah melampau syarat minimal kursi yakni 11 kursi (20% dari 55 Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan); 5. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata dikarenakan Pemohon ditolak pendaftarannya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 026/BA/VII/2015 (Bukti P-4 Berita Acara Penolakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendaftaran pemohon sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 6. Bahwa ditolaknya pendaftaran pemohon sebagai Calon Gubernur dikarenakan berlarut-larutnya konflik Partai Golkar yang disebabkan adanya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang membuka peluang Putusan Mahkamah Partai yang bersifat Final dan Mengikat terkait kepengurusan diuji ke pengadilan dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang tidak tegas memberikan makna Konstitusi bahwa badan peradilan termasuk juga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat terkait sengketa politik kepengurusan; 7. Bahwa penyelesaian yang berlarut-larut di pengadilan sampai hari ini belum juga mendapatkan titik temu penyelesaian serta penyelesaian dipengadilan bertele-tele, tidak efektif, dan tidak memberikan kepastian hukum dengan segera; 8. Bahwa Pemohon mengalami ketidakpastian hukum disebabkan pertentangan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa norma yang bertentangan tersebut sebagai berikut: Pasal 32 ayat (5) berbunyi: Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal 33 ayat (1) berbunyi: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. 9. Bahwa makna final dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5) sudah jelas menyatakan penyelesaian sengketa internal partai politik terkait kepengurusan atau sengketa politik terkait kepengurusan terakhir dan mengikat satu-satunya cara diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa makna terakhir dan mengikat seharusnya tidak ada upaya hukum lainnya setelah Putusan dibacakan. Namun Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan ketidakpastian hukum dengan membuka peluang sengketa terkait kepengurusan untuk bisa diuji kembali ke Pengadilan Negeri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 10. Bahwa apabila Putusan Final dan Mengikat bisa diuji kembali ke pengadilan maka rusaklah prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 11. Bahwa ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 12. Bahwa menurut Pemohon, sengketa dualisme kepengurusan sudah selesai di tingkat Mahkamah Partai ketika Mahkamah Partai membuat Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Bahwa Pemohon berpedoman pada Putusan Mahkamah Partai dalam menilai sudah selesainya sengketa internal kepengurusan Partai Politik, yakni adanya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 (Bukti P-5 Putusan Mahkamah Partai Golkar). Bahwa menurut pemohon, Putusan Mahkamah Partai tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Bahwa dengan penilaian pemohon bahwa sengketa kepengurusan Partai Golkar sudah selesai maka Pemohon mendaftarkan diri dengan kendaraan Partai Politik yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Putusan Mahkamah Partai; 13. Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Nomor2 Thn 2011 harus dikembalikan ke makna konstitusional sebagaimana dirumuskan para pembuat Undang- Undang yakni perselisihan internal terkait Kepengurusan bersifat Final dan Mengikat, sedangkan yang lain tidak. (Bukti P-6 Risalah Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI dengan Pemerintah berkaitan pembentukan UU Nomor2 Thn 2011); 14. Bahwa berdasarkan risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pembentuk Undang-Undang telah menyepakati bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 sengketa internal kepengurusan diselesaikan melalui suatu Mahkamah Partai yang memiliki Putusan bersifat Final dan Mengikat; 15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atributif diberi kewenangan untuk mengesahkan perubahan kepengurusan Partai Politik; akan tetapi apabila ada perselisihan kepengurusan partai politik yang bersangkutan (apakah dari hasil musyawarah nasional, atau kongres, atau muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut apabila perselisihan kepengurusan sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tegas menyatakan perselisihan berkenaan kepengurusan selesai ketika Mahkamah Partai Politik membuat Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menjalankan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU a quo; 16. Bahwa Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus diberi makna konstitusi bahwa badan peradilan yang dimaksud juga termasuk Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang memiliki Putusan bersifat Final dan Mengikat; 17. Bahwa apabila badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak diberikan makna termasuk juga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya, maka Pasal 2 angka 5 telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam sebuah negara hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 18. Bahwa dengan pemaknaan konstitusi bahwa Mahkamah Partai atau sebutan lainnya merupakan badan peradilan dengan Putusan bersifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Final dan Mengikat, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal mengekseksusi atau menindaklanjuti Putusan Badan Peradilan Mahkamah Partai Politik tersebut; 19. Bahwa pemaknaan konstitusi tersebut sesuai dengan maksud dari para pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menginginkan pemerintah tinggal mengeksekusi saja Putusan Mahkamah Partai yang bersifat Final dan Mengikat tersebut; 20. Bahwa dengan diakuinya Mahkamah Partai sebagai badan peradilan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka telah memberikan penyelesaian perselisihan internal kepengurusan yang efektif, cepat, tidak bertele-tele, murah dan sederhana sesuai prinsip- prinsip badan peradilan; 21. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pertama: adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kedua: dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Ketiga: kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Keempat: kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Kelima: kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. 22. Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang- Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”. 23. Bahwa apabila mengacu lima syarat sebagaimana disebutkan di atas serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut, Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum). 24. Bahwa terhadap syarat-syarat konstitusional di atas, pemohon kembali menegaskan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut: 1) Pemohon mengalami kerugian konstitusional langsung dan spesifik dikarenakan ditolaknya pendaftaran pemohon sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan yang diusung Partai Golkar oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 026/BA/VII/2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 2) Kerugian konstitusional yang dialami pemohon disebabkan berlarut- larutnya konflik Partai Golkar dikarenakan tidak diakuinya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan 03/PI-GOLKAR/II/2015; 3) Berlarut-larutnya konflik Partai Golkar, dikarenakan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelesaian sengketa kepengurusan Partai Politik dan tidak diakuinya Mahkamah Partai Politik sebagai badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berakibat pada ditolaknya pencalonan pemohon oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional yang dialami pemohon tidak akan terjadi lagi. 25. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini; 26. Bahwa dalam hal permohonan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar bisa mengabulkan legal standing pemohon demi terciptanya sistem kepartaian yang sehat dan terciptanya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta asas persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. C. POSITA Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Thn 2011, LN Nomor 8, TLN Nomor 5189) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU Nomor 9 Tahun 2004, LN Nomor 35, TLN Nomor 4380) dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan bertentangan Pasal dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 2. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam sebuah negara hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”; 3. Bahwa alasan Pemohon menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat Final dan Mengikat berkenaan Perselisihan Kepengurusan. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh badan peradilan yang dinamakan Mahkamah Partai Politik. Pasal 32 ayat (2) menyatakan: “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Pasal 32 ayat (1) menyatakan: Bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; Bahwa ruang lingkup apa saja yang dimaksud perselisihan internal partai politik dijelaskan di dalam pasal penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan: Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Bahwa Mahkamah Partai Politik wajib menyelesaikan perselisihan internal partai politik paling lambat 60 (enam puluh) hari. Kewajiban Mahkamah Partai Politik tersebut tertuang di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan, “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”; Bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sangat tegas dan jelas menyatakan Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat bagi para pihak dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal 32 ayat (5) yang menegaskan hal tersebut menyatakan, “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”; Jadi sudah sangat jelas apabila kita membaca konstruksi hukum pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan satu-satunya badan peradilan yang menyelesaikan perselisihan internal partai politik dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat terhadap perselisihan berkenaan dengan kepengurusan; Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan ketidakpastian hukum; Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.” Bagaimana bisa penyelesaian perselisihan tidak tercapai apabila di Pasal 32 ayat (4) jelas-jelas dan tegas bahwa Mahkamah Partai Politik diharuskan menyelesaikan Perselisihan dan Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat Final dan Mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5). Frasa “Penyelesaihan Perselisihan Tidak Tercapai” di dalam Pasal 33 ayat (1) bertentangan dengan frasa “Penyelesaian perselisihan harus diselesaikan” sebagaimana Pasal 32 ayat (4); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Dalam pemahaman, logika, dan rasa kita berbahasa Indonesia, frasa “Tidak Tercapai” memiliki makna tidak mencapai penyelesaian. Sedangkan frasa “harus diselesaikan” memiliki makna harus mencapai penyelesaian. Dari pemahaman, logika dan rasa kita berbahasa Indonesia saja, jelas ada kejanggalan di antara 2 frasa ini; Frasa “Tidak Tercapai” di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam suatu mekanisme penyelesaian perselisihan, frasa ‘tidak tercapai” biasanya digunakan untuk menunjuk adanya mekanisme musyawarah demi mencapai mufakat. Hal ini bisa kita buktikan di beberapa klausula ketentuan perundang-undangan antara lain: 1) Pasal 14 ayat (2) UU Nomor31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan “Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan”. 2) Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) “tidak tercapai”, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 3) Pasal 258 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan “Dalam hal “tidak tercapai” kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Dari frasa “tidak tercapai” bisa dianggap menunjukkan adanya mekanisme musywarah mufakat di dalam pemeriksaan Mahkamah Partai Politik. Selain itu apabila musyawarah tidak tercapai mufakat atau tidak tercapai kesepakatan, maka Mahkamah Partai Politik tetap harus menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menjadi pertanyaan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 cara apa Mahkamah Partai Politik menyelesaikannya? Mahkamah Partai Politik menyelesaikannya dengan cara membuat Putusan. Mahkamah Partai Politik bukan hanya mengislahkan para pihak melainkan menjadi hakim yang memeriksa dan memutus. Maka menjadi aneh dalam ketatanegaraan apabila ada Mahkamah Partai yang membuat Putusan untuk tidak memutus; Dalam perselisihan internal partai politik tidak mungkin para pihak akan bersepakat untuk mengalah. Di dalam konsep mediasi, para pihak sangat mungkin mencapai kesepakatan apabila salah satu pihak bersedia menurunkan ego atau kepentingannya di dalam perundingan. Perselisihan internal partai politik tidak sepenuhnya murni perdata, melainkan ada ego dan kekuasaan di dalamnya, maka tidak heran mekanisme musyawarah mufakat menjadi tidak efektif dalam penyelesaian di Mahkamah Partai Politik. Bahwa dikarenakan berdasarkan mandat Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Mahkamah Partai Politik harus secara aktif menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik, maka Mahkamah Partai Politik diharuskan membuat Putusan guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Konsep Mediasi Arbitrase (Med- Art) yang menjadi konsep dalam penyelesaian di Mahkamah partai Politik sehingga Mahkamah Partai Politik di dalam menyelesaikan perselisihan internal pasti membuat Putusan. Pasal 32 ayat (2) menyatakan: Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Pasal 32 ayat (4) menyatakan: Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Bahwa dari konstruksi hukum sebagaimana dimaksud di atas juga untuk membantah anggapan bahwa Mahkamah Partai Politik tidak membuat Putusan. Mahkamah Partai Politik dipastikan membuat Putusan dikarenakan Mahkamah Partai Politik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 diharuskan menyelesaikan perselisihan yang diajukan pada dirinya; Bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas menyatakan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; Dari Pasal 32 ayat (5) tersebut secara tegas menyatakan hanya putusan berkenaan dengan kepengurusan yang bersifat Final dan Mengikat sehingga Pasal 33 ayat (1) harus dimaknai Putusan Mahkamah Partai Politik SELAIN berkenaan dengan kepengurusan bersifat tidak final dan tidak mengikat yang dapat diajukan ke pengadilan negeri. Putusan yang tidak final dan tidak mengikat yang dapat diajukan ke pengadilan negeri antara lain: 1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; 2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; 3) penyalahgunaan kewenangan; 4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa konstruksi hukum di atas menentukan ada 2 jenis perselisihan hukum internal yakni: a. sengketa Politik b. sengketa Perdata Sengketa Politik Perkara Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perselisihan berkenaan kepengurusan yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5). Perselisihan mengenai kepengurusan apabila didefinisikan adalah suatu keadaan dimana kepengurusan yang satu mendapatkan penolakan dari kepengurusan yang lain dan masing-masing mendasarkan pada dasar hukum tertinggi yakni Keputusan Musyawarah Nasional atau Kongres masing-masing. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan perselisihan kepengurusan muncul karena disebabkan hasil forum tertinggi pengambilan Keputusan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Penyelesaian perselisihan berkenaan kepengurusan pun diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dengan sifat Putusan Final dan Mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perselisihan kepengurusan bisa dikatakan lebih pada eyel-eyelan pendapat antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain bahwa hasil forum tertinggi masing-masing merupakan keputusan yang sah; Sengketa Politik ini merupakan perselisihan yang menyebabkan Partai tidak dapat berfungsi secara optimal dan tidak terwujudnya stabilitas partai, ketertiban, kedamaian, dan soliditas partai seperti adanya perpecahan kepengurusan (dualisme kepengurusan). Berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat berkenaan perselisihan kepengurusan; Sengketa politik biasanya bukan terkait pelanggaran Konstitusi AD/ART Partai Politik dikarenakan Para Pihak mendasarkan dan berpedoman pada Konstitusi AD/ART yang dihasilkan Munas masing- masing. Sengketa Politik terjadi dikarenakan kondisi, pengakuan atau pendapat salah satu pihak mendapatkan penolakan dari pihak lainnya. Hal ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut: Ilustrasi: Partai A dengan kepengurusan B dan C mengadakan Munas di Bandung dan menghasilkan Konstitusi AD/ART BC. Partai A dengan Kepengurusan D dan E mengadakan Munas di Palembang dan menghasilkan Konstitusi AD/ART DE. Jadi tidak bisa konstitusi AD/ART BC digunakan untuk menilai Munas Kepengurusan D dan E begitupula dengan Konstitusi AD/ART DE tidak bisa menilai Munas Kepengurusan B dan C; Makanya Pengadilan tidak bisa menilai Munas Kepengurusan B dan C dengan Konstitusi AD/ART DE dan begitupula sebaliknya. Yang jelas dengan keberadaan 2 Munas ini maka Konstitusi AD/ART Munas sebelumnya tidak berlaku dan Pengadilan sering terjebak pada menilai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Munas dan Kepengurusan dengan Konstitusi AD/ART yang berbeda, dan Pengadilan juga tidak bisa menilai 2 Munas dan 2 kepengurusan yang baru dengan Konstitusi AD/ART dari Munas yang sudah dicabut dengan terlaksananya 2 Munas yang baru tersebut. Dan ketika menilai inilah Pengadilan masuk ke dalam Pusaran Politik; Sudah tepat ketika Pembentuk Undang-Undang merumuskan keberadaan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Sehingga penilaian mana Konstitusi AD/ART dan Munas yang sah harus dikembalikan pada orang-orang yang ahli dan mengetahui seluk beluk mengenai Partai itu sendiri yakni Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya. Sengketa Perdata Sengketa Perdata menyangkut perselisihan keperdataan antara orang per orang atau orang dengan pengurus partai. Sengketa perdata inilah yang biasanya di dalamnya terdapat pelanggaran konstitusi AD/ART. Sengketa Perdata sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut: 1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; perselisihan keperdataan ini bisa terjadi karena Pelanggaran yang dibuat antara anggota dengan sesama anggota atau anggota dengan pengurus. 2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; perselisihan keperdataan ini bisa terjadi dalam pemecatan yang dilakukan pengurus terhadap anggota atau pengurus lainnya 3) penyalahgunaan kewenangan; perselisihan keperdataan ini bisa terjadi karena ada pengurus yang menyalahgunakan wewenang dan berakibat kerugian bagi anggota, pengurus, dan Partai. 4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau perselisihan keperdataan ini bisa terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sanksi keperdataan yang bisa diberikan berupa pengembalian keuangan partai yang diselewengkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik perselisihan keperdataan ini bisa terjadi akibat adanya keputusan Partai Politik yang merugikan perseorangan, kader, anggota, dan pengurus partai. Contoh keberatan yang bisa diajukan terkait Keputusan Partai Politik adalah apabila ada calon baik legsilatif atau kepala daerah dari Partai yang keputusan persetujuannya hanya ditandatangani oleh Ketua Umum sedangkan calon yang lain keputusan persetujuannya ditandatangani oleh sekjen. Sangat masuk logika hukum (rasio legisnya) apabila ada pihak yang masih merasa tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai Politik terkait perselisihan keperdataan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dikarenakan dalam perselisihan perdata terhadap perbuatan melawan hukum terhadap Konstitusi AD/ART. Jadi hanya sengketa keperdataan saja yang bisa diajukan gugatan ke pengadilan negeri sedangkan perselisihan berkenaan kepengurusan cukup diselesaikan di Mahkamah Partai dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat; Bahwa mengutip Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 62, berpendapat bahwa “Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata meliputi semua sengketa tentang hak miliki atau atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat (1) RO), kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (TLN, 81)”. Dari pendapat Prof.Sudikno tersebut jelas ada pengecualian dari kekuasaan pengadilan negeri, yakni sepanjang diatur khusus di dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jelas dan tegas mengamanatkan kepada Mahkamah Partai Politik untuk memeriksa dan memutus perselisihan Internal Partai Politik. Putusan Mahkamah Partai Politik berkenaan dengan Kepengurusan bersifat Final dan Mengikat merupakan pengecualian dari kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili; Bahwa konstruksi hukum di atas harus dipahami oleh masing-masing hakim pengadilan yang menangani perselisihan berkenaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 kepengurusan Partai Politik. Bahwa hakim di pengadilan harus kembali ke makna Pasal 32 dan Pasal 33 yang sudah secara konstitusional dirumuskan pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa disebabkan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan hakim, sehingga menimbulkan penilaian yang berbeda terhadap Kompetensi Absolut pengadilan dalam memeriksan dan memutus perselisihan kepengurusan yang diajukan. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA BARAT DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN Bahwa akibat Pasal 33 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan hakim dalam memutus persoalan pada kasus yang sama. Pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr menerima gugatan perselisihan berkenaan kepengurusan Partai Golkar. (Bukti P-7 Putusan Sela PN Jakarta Utara) Di lain pihak di dalam Putusan dengan Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima gugatan perselisihan berkenaan kepengurusan Partai Golkar. (Bukti P-8 Putusan PN Jakarta Pusat). Bahwa pertimbangan dan amar Putusan dengan Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan perselisihan bekernaan kepengurusan Partai Golkar sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan para tergugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dan dengan demikian maka Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut: 1) Menyatakan mengabulkan eksepsi/keberatan Para Tergugat; 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara ini; dan 3) Menghukum Para Penggugat untuk membaywar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 731.000 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).” Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr menerima gugatan perselisihan berkenaan kepengurusan Partai Golkar juga bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 8/Pdt.Sus- Parpol/2015/PN.JKT.BRT yang menyatakan perselisihan kepengurusan Partai Golkar merupakan sepenuhnya kewenangan Mahkamah Partai Golkar (Bukti P-9 Putusan PN Jakarta Barat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 8/Pdt.Sus- Parpol/2015/PN.JKT.BRT memberikan pertimbangan dan amar yang menyatakan perselisihan berkenaan kepengurusan merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan juga mengacu pada Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO- 13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta pembelaan diri pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya, dalam Pasal 25 telah mengatur pembentukan Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golkar, dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 1) Menerima eksepsi tergugat I tentang Kompetensi Absolut 2) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 3) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.216.000, 00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan Pengadilan sebelum memeriksa perkara perdata, menilai terlebih dahulu terkait kompetensi pengadilan apakah perkara yang digugat masuk ke dalam kompetensi pengadilan atau tidak (Kompetensi Absolut). Pasal 134 HIR menyatakan: Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. 4. Bahwa apabila kita teliti makna konstitusi yang diinginkan para pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai gagasan Mahkamah Partai Politik, kita dapat meneliti risalah rapat DPR RI mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bahwa di dalam risalah rapat tersebut sudah jelas para pembentuk Undang-Undang menginginkan agar perselisihan terkait kepengurusan diselesaikan oleh suatu Badan Peradilan yang dinamakan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Untuk menguatkan hal tersebut Pemohon coba menyegarkan kembali ingatan ketika para pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 membahas mengenai badan peradilan Mahkamah Partai Politik, sebagai berikut: Kesimpulan Risalah Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 10 Desember 2010, halaman 27. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Ketua Rapat Chairuman Harahap, S.H., M.H.: Jadi inikan makin jelas bagi kita sebenarnya, kepentingan pemerintah, kepentingan untuk bisa dieksekusi itu hanya dalam masalah perselisihan tentang kepengurusan partai. Kalau yang lain kan tidak ada sebenarnya, jadi mungkin akan kita rumuskan secara spesifik. Ketua Rapat/H.Chairuman Harahap, S.H., M.H.: Bagaimana pemerintah, saya kira kalau begitu ‘dalam hal perselisihan kepengurusan partai’, jadi dengan begitu hanya itulah yang final dan mengikat itu, yang lain tidak. (Untuk perdebatan selengkapnya dapat dilihat pada Bukti P-6 Risalah Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI dengan Pemerintah berkaitan pembentukan UU Nomor 2 Thn 2011) 5. Bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung atas nama Yang Mulia Bagir Manan yang menyatakan “bahwa “oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard); (Bukti P-10 SEMA Nomor4 Thn 2003) Bahwa lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan “Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri”. Tentu saja semangat dari SEMA tersebut agar Pengadilan Negeri menghindari untuk mengadili perkara politik dan agar Pengadilan Negeri tidak terbawa ke dalam Pusaran Konflik Politik. Bahwa melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tersebut Mahkamah Agung ingin menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan Perkara Partai Politik. Pendapat Mahkamah Agung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 dalam SEMA tersebut yang seharusnya juga menjadi acuan berkaitan munculnya kewenangan Pengadilan Negeri di Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa apabila kita telisik tafsir historis pembentukan Undang-Undang dan pencermatan norma, penyelesaian perkara partai politik menurut UU Nomor31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hanya melalui mekanisme musyarawah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai Musyawarah untuk mencapai Mufakat maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan “Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan”. Jadi Mahkamah Agung sudah menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang sebelum adanya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, namun suatu kemunuduran terjadi ketika Pengadilan Negeri justru Berwenang memeriksa dan mengadili ketika sudah ada badan Peradilan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang memiliki Putusan bersifat Final dan Mengikat untuk Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan. 6. Bahwa Partai Politik merupakan Komunitas Politik tersendiri yang punya konstitusi tersendiri. Partai politik merupakan komunitas politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela (vrijiwillige) atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika seseorang masuk menjadi Anggota Partai Politik maka orang tersebut secara sukarela tunduk pada Konstiitusi Partai Politik berupa AD/ART yang ditetapkan di dalam forum tertinggi yakni Musyawarah Nasional atau Kongres atau sebutan lainnya. Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik pun sifatnya sukarela, ketika ada Anggota atau Pengurus yang tidak setuju maka bisa memilih keluar dari Partai Politik tersebut. Hak warga negara untuk menjadi anggota atau pengurus Partai Politik merupakan Hak Berserikat yang sudah dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Wujud dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di Partai Politik diwujudkan dengan memiliki hak politik untuk ikut serta dalam menentukan jalannya roda Partai Politik melalui forum tertinggi Musyawarah Nasional atau Kongres atau sebutan lainnya. Dari kesepakatan seluruh Anggota dan Pengurus Partai dihasilkanlah AD/ART Partai Politik. Kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitusi negara-negara demokratis di dunia, maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain, sebagai sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, sebagai pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, sebagai tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, sebagai sarana pendidikan politik, dan lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik, maka konflik internal partai politik harus dipandang sebagai kondisi khusus dengan penyelesaian melalui infrastruktur Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Keberadaan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya harus terus diberdayakan (empowering) dalam menyelesaikan perselisihan internal agar Partai Politik tidak terganggu dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik; Bahwa keinginan untuk memberdayakan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sehat telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada Mahkamah Partai atau sebutan lainnya untuk menjatuhkan Putusan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 bersifat Final dan Mengikat dalam menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini adalah konsekuensi logis dalam organisasi partai politik. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai Politik tersebut. Pasal 32 ayat (1) tersebut merupakan wujud dari pengakuan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus yang berserikat ke dalam badan hukum Partai Politik tersebut. Ketika persekutuan anggota atau pengurus yang berserikat tersebut mengalami konflik maka internal mereka harus bisa menyelesaikan konflik politik mereka sendiri, dan hak berserikat termasuk hak untuk menyelesaikan konflik politiknya tersendiri di dalam perserikatan atau persekutuan tersebut sudah dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahwa ketika negara melalui institusi pengadilan mencampuri penyelesaian internal Partai Politik sama saja telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh Karena itu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya merupakan wujud penyelesaian internal partai politik yang berasal dari hak berserikat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan diatur di dalam AD/ART. Sebagai komunitas tersendiri, Partai Politik harus didorong bukan hanya bisa menciptakan Konflik namun menyelesaikan konfliknya tersendiri. Terlalu capek dan lelah apabila dalam bernegara cuma berfokus pada konflik internal yang diciptakan Partai Politik itu sendiri. Sejarah membuktikan Partai Politik menjadi pihak yang dirugikan ketika proses penyelesaian konflik politik dicampuri kekuasaan negara termasuk institusi Peradilan. Proses di Pengadilan yang bertele-tele, tidak memahami konflik politik, dan terlibat dalam pusaran konflik politik yang terjadi sering kali mengorbankan Partai Politik dalam ikut hajatan politik seperti Pemilu. Bukan hanya partai politik tersebut sendiri yang dirugikan melainkan koalisi partai lainnya yang bergabung dengan partai politik yang berkonflik itupun juga akan dirugikan. Salah satu fakta yang terjadi saat ini adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Partai Politik lainnya yang bergabung dengan Golkar dan PPP yang mengalami konflik pencalonan dalam pilkada pun ikut tertolak. Selain itu Calon-Calon yang diusung oleh Partai Politik yang berkonflik pun menjadi korban seperti yang dialami langsung oleh Pemohon. Hari ini mungkin Golkar dan PPP yang berkonflik bukan tidak mungkin Partai Demokrat, Partai Gerindra, atau Partai Politik lainnya di masa mendatang pun mengalamai perpecahan. Tokoh Partai seperti Soesilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto akan tersingkir dari Partainya sendiri yang disebabkan Putusan Pengadilan. Hadirnya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya merupakan solusi dari konflik Partai Politik yang selama ini terjadi. Partai Politik sebagai pilar demokrasi suatu negara harus didorong menyelesaikan konflik berdasarkan pranata demokrasi Mahkamah Partai atau sebutan lainnya yang diatur menurut AD/ART. Penyelesaian konflik Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya menjadi jalan keluar yang efektif dan cepat dalam menyelesaikan konflik internal partai politik. Bagi pemerintah pun akan lebih cepat memperoleh kepastian hukum dalam mencatatatkan administrasi kepengurusan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya. Penyelesaian internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai atau sebutan lainnya dalam rangka membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola dan sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung dasar sistem demokrasi. Maksud dan tujuan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan lahirnya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana tercantum di dalam penjelasan umum. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan: “Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat”. Penyelesaian internal konflik politik melalui Mahkamah Partai atau sebutan lainnya merupakan ajang untuk mendidik anggota atau pengurus bergabung agar dapat menyelesaikan konflik yang dibuatnya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya Partai Politik bukan hanya untuk mengikuti pemilihan umum melainkan mendidik warga negara yang bergabung baik sebagai anggota atau pengurus untuk menyelesaikan konflik politiknya sendiri melalui institusi Mahkamah Partai atau sebutan lainnya berdasarkan konstitusi AD/ART partai politik itu sendiri. 7. Bahwa diperlukan ketegasan untuk menyatakan Mahkamah Partai Politik sebagai Badan Peradilan di Luar Lingkungan Peradilan. Alasan-Alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: Perkembangan ketatanegaraan kita membuat keberadaan lembaga peradilan berkembang luas dan beraneka ragam. Ada lembaga peradilan yang dibentuk di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada juga lembaga peradilan yang tumbuh di bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, membuat keberadaan lembaga peradilan di luar pengadilan tumbuh subur. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Badan Peradilan di luar lingkungan Peradilan memiliki karakteristik seperti pengadilan yakni memeriksa dan memutus dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Badan Peradilan ini tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dan memiliki kompleksitas termasuk Perkara-Perkara Politik. Bahwa terdapat kebutuhan terkait perkara-perkara politik agar diselesaikan melalui lembaga penyelesaian di luar pengadilan. Salah satunya adalah pekara politik mengenai hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2012 menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa apabila dilihat dari sudut pandang politik, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlepas dari traumatik politik yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kasus yang menyeret Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar serta kasus penghinaan dan perusakan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemlihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku menjadi trauma politik tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi jatuh seketika dan mental dari sekretariat Jenderal pun ikut kena imbasnya. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu Penyelematan Mahkamah Konstitusi (Perpu Nomor1 Thn 2013). Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, maka dibuatlah aturan di dalam Perpu Nomor1 Thn 2014 untuk dikembalikan ke Mahkamah Agung. Di dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, DPR RI menerima sikap dari Mahkamah Agung yang tidak bersedia menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan: 1) Ketakutan atas traumatik politik yang dialami Mahkamah Konstitusi akan terjadi di Mahkamah Agung 2) Hakim menjadi tidak mandiri dan kredibel dikarenakan tertarik ke dalam pusaran kepentingan politik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 3) Sarana dan Prasarana pengadilan bisa dirusak akibat konflik politik 4) Keselamatan dan jiwa para hakim dipertaruhkan Bahwa pembentuk Undang-Undang akhirnya merumuskan adanya badan peradilan yang secara khusus yang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagamaina diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa terkait perkara politik, pembentuk Undang-Undang sebelumnya juga sudah menyerahkan kewenangan pengadilan tata usaha negara ke Bawaslu untuk menangani sengketa terkait Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung pun merasa tertolong dengan langkah pembuat Undang-Undang tersebut, karena selama ini pengadilan tata usaha negara selalu dalam posisi tertekan ketika memutus sengketa tata usaha negara berkaitan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dibuktikan dengan dibuktikan dengan mayoritas Sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selalu dikabulkan pengadilan tata usaha negara tanpa pertimbangan yang matang. Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan Perkara- Perkara Politik hampir sama dengan kedudukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses penyelenggaraan pemilu. Ada 2 jenis sengketa proses yang ditangani Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni: a) Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat Final dan Mengikat terhapa sengketa antar peserta pemilihan b) Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak bersifat Final dan Mengikat dan dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Bahwa sengketa antar peserta pemilihan yang diselesaikan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat dipersamakan dengan sengketa politik terkait perselisihan kepengurusan yang diselesaikan Mahkamah Partai Politik yang bersifat Final dan Mengikat. Sengketa antar peserta pemilihan yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota melibatkan dua kekuatan politik dari para pihak yang bersengketa. Bawaslu Provinsi atau Panwwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dengan keputusan final dan mengikat untuk menghindari konflik politik yang lebih meluas dan para pihak segera mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian. Tabel Perbandingan antara Sengketa di Mahkamah Partai Politik dengan Sengketa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota Mahkamah Partai Politik Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota Dasar Hukum UU Nomor2 Thn 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang Putusan Final dan Mengikat Final dan Mengikat terhadap Perselisihan berkenaan dengan Kepengurusan Final dan Mengikat terhadap sengketa antar peserta pemilihan Majelis Pemeriksa Ahli-Ahli yang memahami Partai Politik bersangkutan yang terdiri dari tokoh Partai Politik Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang berisi kumpulan ahli-ahli pemilu. Mekanisme 1) Musyawarah Mufakat 2) Pengambilan Putusan 1) Musyawarah Mufakat 2) Pengambilan Putusan Jangka Waktu penyelesaian 60 hari 12 hari sejak diterima laporan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah tepat ketika memberikan kewenangan terkait perselisihan internal partai politik kepada Mahkamah Partai Politik dikarenakan sangat kental dengan nuansa kepentingan politik. Bahwa perkara politik sangat berkaitan erat dengan konflik politik dan konflik politik berkaitan erat dengan konflik fisik dan konflik kekuasaan. Sehingga untuk perkara politik seperti perselisihan internal partai politik dibentuk badan peradilan khusus yang dinamakan Mahkamah Partai Politik. Mahkamah Partai Politik memiliki ciri-ciri pengadilan memeriksa dan memutus dengan Putusan Final dan Mengikat. Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat Final dan Mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Keberadaan Mahkamah Partai Politik setidaknya telah membantu lembaga peradilan konvensional dalam mengurangi beban-beban fungsional. Selain itu keberadaan Mahkamah Partai Politik juga menghindarkan pengadilan dari konflik politik dari perkara politik yang ditangani. Dampak yang akan muncul dari pengadilan yang menangani konflik politik antara lain: 1) Timbulnya penyakit di kalangan hakim seperti korupsi, dll 2) Hakim menjadi tidak mandiri dan kredibel dikarenakan tertarik ke dalam pusaran kepentingan politik. 3) Sarana dan Prasarana pengadilan bisa dirusak akibat konflik politik 4) Keselamatan dan jiwa para hakim dipertaruhkan Mahkamah Partai Politik merupakan lembaga penyelenggaraan yang berfungsi memeriksa dan memutus perkara internal Partai Politik yang Putusannya sifatnnya Final dan Mengikat terhadap kepengurusan. Keberadaan lembaga ini menggantikan fungsi peradilan umum. Peradilan umum sudah terlalu banyak beban sehingga persoalan-persoalan politik dapat dideferensiasikan dan dikonstruksikan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa tidak selamanya proses hukum harus diselesaikan melalui pengadilan formal (in-court settlement), tetapi dapat diselesaikan oleh badan peradilan seperti Mahkamah Partai Politik (Out Court Settlement). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Namun harus juga dipahami perbedaan perkara internal Partai Politik yang bersifat politik murni berkaitan perselisihan kepengurusan yang cukup diselesaikan di Mahkamah Partai Politik dan perkara internal yang bersifat keperdataan. Bahwa Lahirnya Mahkamah Politik sebagai Badan Peradilan yang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik untuk mengatasi kendala penyelesaian di pengadilan yang tidak efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Keberadaan Pasal 32 beserta penjelasannya dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2008 tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai Politik. Ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelesaian tersebut dikarenakan para pengurus yang bersengketa tidak mau menurunkan ego masing-masing. Masing-Masing berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dan tidak jarang dalam mempertahankan kekuasaanya tersebut menggunakan kekerasan. Proses musyawarah yang sia-sia, menjadikan setiap perkara dualisme kepengurusan bedasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 berujung ke pengadilan. Sebut saja sengketa Partai Kebangkitan Bangsa antara Kubu Muhaimin Iskandar dengan Kubu Gusdur yang diwakili Yenny Wahid tidak segera mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian di pengadilan. Selain itu PKB sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya ada juga perkara dualisme kepengurusan Partai Kedaulatan dan PPRN. Penyelesaian dualisme kepengurusan di pengadilan memakan waktu dan bertele-tele. Perlu ada mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar menjadi saksi ketika menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, betapa tidak efektif dan efisiannya penyelesaian sengketa kepengurusan melalui pengadilan, sehingga kewenangan menyelesaikan sengketa internal terkait kepengurusan Partai Politik diberikan kepada Mahkamah Partai Politik. Demi menciptakan kepastian hukum, Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan DPR RI mengatur bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat Final dan Megikat terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Partai Politik sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon sudah ungkapkan di atas serta untuk semakin menegaskan badan peradilan Mahkamah Partai Politik dengan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat berkaitan perselisihan kepenguran maka dapat dimintakan penegasan ke Mahkamah Konstitusi berupa Putusan Konstitusional bersyarat. 8. Bahwa tidak adanya penegasan bahwa Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sebagai badan peradilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 angka 5 UU Nomor 9 Tahun 2004 menyebabkan penilaian yang berbeda dari pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan dalam memeriksa dan menilai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Partai. Bahwa karena berbeda-bedanya pengadilan tata usaha negara dalam menilai kompetensi Absolut menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian sengketa kepengurusan yang tidak memberi kepastian hukum yang pada akhirnya merugikan pemohon. Bahwa ketidaktegasan Pasal 2 angka 5 tersebut dalam memaknai Badan Peradilan juga termasuk Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya menyebabkan terlanggarnya prinsip kepastian hukum dalam negara hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa ketidaktegasan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memaknai Mahkamah Partai atau sebutan lainnya bisa terjadi mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 lahir dikemudian hari setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Bahwa Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah tidak sesuai perkembangan zaman apabila tidak dimaknai badan peradilan termasuk juga Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Bahwa perlu adanya penegasan makna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 secara konstitusional yang menyatakan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya merupakan badan peradilan. Bahwa bahwa akibat ketidaktegasan menyatakan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sebagai badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan kepengurusan dengan Putusan bersifat Final dan Mengikat, maka terjadi perbedaan pula pengadilan tata usaha negara menilai kewenangan absolut. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT Tahun 2015 (Bukti P-11) yang menerima dan mengabulkan gugatan atas Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tangal 23 Maret 2015 bertentangan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara lainnnya sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/K/TUN/2011 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/K/TUN/2011, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Politik Peduli Rakyat Nasional (PPRN). (Bukti P-12) 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak dapat menerima gugatan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009. (Bukti P-13) Bahwa 2 (dua) Putusan atas Partai PPRN dan Partai Kedaulatan di atas yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang terjadi ketika Yang Mulia Patrialis Akbar menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Menjadi pertanyaan besar mengapa tafsir pengadilan menjadi berbeda antara kasus Golkar dengan kasus Partai Kedaulatan dan PPRN. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Bahwa selain atas 2 (dua) Putusan di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan 162/B/2015/PT.TUN.JKT yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2015, menyatakan Tidak Berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti P-14). Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut menganulir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 62/G/2015/PTUN.JKT Tahun 2015 yang menerima dan mengabulkan gugatan atas Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tangal 23 Maret 2015. Bahwa antara hakim tinggi tata usaha negara pada PT.TUN Jakarta berbeda penilaian mengenai kewenangan Komptensi Absolut dengan hakim pengadilan tata usaha negara jakarta. Bahwa menurut pemohon bisa saja Mahkamah Agung punya penilaian berbeda pula dengan pengadilan di tingkat di bawahnya dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan. Bahwa atas penilaian kewenangan pengadilan tata usaha negara yang berbeda antara perselisihan kepengurusan Partai Golkar dengan kepengurusan Partai PPRN dan Kepengurusan Partai kedaulatan maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni kepastian hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa menurut permohon berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atributif diberi kewenangan untuk mengesahkan perubahan kepengurusan Partai Politik; akan tetapi apabila ada perselisihan kepengurusan partai politik yang bersangkutan (apakah dari hasil musyawarah nasional, atau kongres, atau muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut apabila Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 perselisihan kepengurusan sudah terselesaikan. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tegas menyatakan perselisihan berkenaan kepengurusan selesai ketika Mahkamah Partai Politik membuat Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menjalankan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 24, dimana pengesahan kepengurusan Partai berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat. Prosedur yang demikian sudah dijalankan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sampai dengan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan. Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Yang dimaksud dengan “forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik” adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam mengesahkan perubahan kepengurusan suatu Partai Politik dengan didasarkan pada hasil badan peradilan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) merupakan tindakan Deklaratif semata yakni pencatatan semata untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dengan demikian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.AH.11.01 Tahun 2015 yang melakukan pencatatan administrasi semata atas dasar Putusan Mahkamah Partai masuk ke dalam ruang lingkup Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini. D. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. 3) Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. 4) Menyatakan frasa “badan peradilan” sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya serta badan-badan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan dengan Putusan bersifat Final dan Mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5) Menyatakan frasa “badan peradilan” sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya serta badan-badan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan dengan Putusan bersifat Final dan Mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Media Online yang menerangkan pemohon merupakan Calon Gubernur Kalimantan Selatan; 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 yang menolak pendaftaran pemohon sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Karyono Ibnu Ahmad sebagai Calon Wakil Gubernur; 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Partai Golkar; 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi Komisi II DPR RI dengan Pemerintah berkaitan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011; 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr; 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST; 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT; 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003; 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT Tahun 2015; 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/K/TUN/2011; 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT; 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan Prof. Dr. Saldi Isra serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Arif Wibowo yang kesemuanya telah memberikan keterangan baik lisan dan/atau tertulis pada persidangan hari Rabu, 9 September 2015, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Bambang Eka Cahya Widodo Masalah dualisme kepengurusan akibat konflik internal partai politik bukan merupakan masalah baru. Sejarah mencatat pada masa Orde Baru dualisme kepengurusan dalam parpol pernah menimbulkan kerusuhan sosial yang dahsyat yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa itu sendiri adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 oleh pendukung Megawati Sukarnoputri. Penyerbuan itu sendiri dilakukan oleh pendukung Soerjadi (ketua umum versi Kongres PDI di Medan). Peristiwa itu sendiri meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah ibu kota khususnya kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat dan sekitarnya. Catatan ini sekedar mengingatkan bahwa konflik internal parpol bukanlah barang baru dan tidak pernah diselesaikan secara bermartabat. Pelajaran berharga dari catatan sejarah itu adalah ketika parpol berkonflik secara internal maka legitimasi fihak-fihak yang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan di dalam parpol tersebut diletakkan pada lembaga-lembaga diluar parpol apakah melalui pengakuan pemerintah atau melalui lembaga pengadilan. Pasca Reformasi gejala perpecahan ini melanda PKB, PPRN, Partai Kedaulatan, dan akhirnya Golkar dan PPP; Para ilmuwan politik sepakat mendefinisikan partai politik sebagai kumpulan orang-orang yang memperjuangkan kepentingan melalui usaha bersama mereka berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka sepakati melalui perebutan kekuasaan yang bersifat sah (melalui pemilihan umum). Partai politik memiliki fungsi yang luas baik berkaitan dengan pemilu, sebagai organisasi politik, maupun didalam pemerintahan. Fungsi Parpol dalam pemilu meliputi: To simplify the choice for voters (menyederhanakan pilihan bagi para pemilih), Civic education (pendidikan kewarganegaraan), Generating a symbol of identification and loyalty (menghasilkan simbol identifikasi dan loyalitas), Mobilizing people to participat (memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi). Sebagai organisasi parpol memiliki fungsi: Recruitmen political leaders and promoting government officer (rekrutmen pemimpin politik dan mempromosikan pejabat-pejabat pemerintahan),Training for political elite (pelatihan bagi elite politik), Interest articulation (mengartikulasikan kepentingan), Political interest agregation (agregasi kepentingan politik). Disisi yang lain parpol memiliki fungsi dalam pemerintahan yakni sebagai : Creating mayority in government (menciptakan mayoritas di dalam pemerintahan), Organizing government (mengorganisasikan pemerintahan), Implementation policy (mengimplementasikan kebijakan), Organizing disagree and oposition (mengorganisir ketidaksepakatan dan oposisi), To ensure government responsibility(untuk memastikan tanggungjawab pemerintah), Control toward Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 government administration (mengendalikan pemerintahan), to strengthen government stability(memperkuat stabilitas pemerintahan); Dualisme kepengurusan partai politik mengakibatkan partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Problem terbesar yang ditimbulkan dualisme kepengurusan parpol ini adalah ketidakpastian hukum siapa yang berhak menjalankan fungsi-fungsi administrasi terkait dengan rekrutmen pemimpin politik dan mempromosikan pada jabatan-jabatan politik tertentu. Ketidakpastian hukum ini merepotkan dan menimbulkan sengketa yang berpotensi konflik dan kekerasan politik dalam pemilihan umum. Dualisme kepengurusan ini juga berdampak pada penyelenggara pemilu, KPU “terpaksa” mengakomodasi dualisme kepengurusan dengan membuat aturan yang merepotkan bagi bakal calon yang ingin menggunakan dukungan parpol yang mengalami dualisme kepengurusan itu. Disisi yang lain aturan akomodatif KPU yang mengharuskan adanya dukungan dari keduabelah fihak yang bertikai berpotensi besar menimbulkan hilangnya hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri (right to be candidate), sebagai akibat tidak mendapat dukungan salah satu fihak yang bertikai. Lebih buruk lagi dualisme yang diakomodir oleh Penyelenggara pemilu ini menimbulkan masalah serius terkait dengan politik transaksional terutama berhubungan biaya pencalonan yang ditetapkan oleh fihak-fihak yang sesungguhnya punya kewajiban untuk mencalonkan (right to propose candidate). Praktek buruk candidacy buying seolah dilegitimasi dengan kekacauan yang timbul sebagai akibat terjadinya dualisme kepengurusan; Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat dualisme kepengurusan parpol tidak hanya mengancam hak konstitusional bakal calon kepala daerah, tapi juga sesungguhnya menimbulkan ketidakpastian terpenuhinya hak konstitusional partai untuk mengusung bakal calon kepala daerah dalam pemilukada. Mengingat banyaknya kerugian konstitusional yang mungkin ditimbulkan akibat dualisme kepengurusan, maka sangat penting bagi parpol memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, menyeluruh, independen dan netral serta memiliki time line yang jelas. Mahkamah partai sebagaimana diatur pada pasal 32 ayat (5), UU Nomor2 tahun 2011 yang berbunyi: Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 kepengurusan. Menurut hemat saya, konstruksi Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 telah memenuhi kriteria penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, menyeluruh, independen dan memiliki time line yang jelas; Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan adalah frasa yang penting yang menunjukkan bahwa sengketa seperti ini memerlukan penyelesaian yang cepat agar tidak berlarut dan merugikan pemenuhan hak- hak konstitusional warga negara maupun partai politik ini. Penyelesaian secara internal melalui mahkamah partai juga sangat terkait dengan kemandirian partai politik dalam menyelesaikan masalah-masalah internal mereka. Menurut catatan saya, tidak ada sengketa yang berkenaan dengan kepengurusan yang diselesaikan oleh pengadilan yang tidak menghasilkan perpecahan partai politik. Karakteristik perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan pada dasarnya adalah sengketa internal. Pelembagaan Partai Politik Pelembagaan adalah proses di mana organisasi dan prosedur mendapat nilai dan stabilitas (Huntington,1968:12). Sebuah sistem partai dikatakan melembaga apabila aktor-aktor mengembangkan harapan dan perilaku yang didasarkan pada premis bahwa kontur dan aturan persaingan dalam partai politik dan perilaku-perilaku yang mendasar akan bertahan sampai massa yang akan datang. Menurut Mainwaring (1999:22-39) dan Mainwaring dan Scully (1995) ada empat dimensi pelembagaan sistem kepartaian. Pertama, dimensi stabilitas dalam pola persaingan, sistem yang lebih terlembaga memiliki stabilitas yang tinggi dalam pola-pola persaingan yang terbentuk. Kedua, dimensi akar sosial partai politik. Dalam sistem yang sudah melembaga partai memiliki akar yang kuat dalam masyarakat dan masyarakat mengidentifikasikan diri dengan partai. Ketiga, dimensi legitimasi, dalam sistem kepartaian yang terlembaga dengan baik, aktor menyesuaikan legitimasi dengan partai politik. keempat, dimensi independensi, dalam sistem kepartaian yang terlembaga organisasi partai tidak tunduk pada kepentingan dari segelintir pemimpin yang ambisius. Ketika partai tidak menjadi instrumen pribadi seorang pemimpin maka kelembagaan partai akan tinggi, sebaliknya jika partai sekedar menjadi kendaraan personalistik maka pelembagaan partai akan dikategorikan rendah. Organisasi partai yang solid mencerminkan dan memperkuat penetrasi partai dalam masyarakat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Pelembagaan yang lemah menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar mengenai hasil pemilu dan dapat melemahkan rejim demokratis. Pelembagaan yang lemah juga bertentangan dengan akuntabilitas pemilu. Di kebanyakan negara demokratis, parpol adalah mekanisme utama akuntabilitas pemilu. Agar akuntabilitas pemilihan dapat bekerja dengan baik, para pemilih harus mampu mengidentifikasi apa saja partai-partai utama dan apa yang mereka perjuangkan. Dalam konteks di mana partai sering muncul dan menghilang, atau persaingan mereka secara pragmatis dan menyebar dan di mana personalitas sering membayangi kekuasaan partai prospek akuntabilitas pemilu sangat kecil. Partai politik harusnya memperkuat sistem organisasi yang ditaati semua warga partai, bukan sebaliknya menyuburkan feodalisasi, politik patron-client yang menyebabkan organisasi partai disubordinasi satu atau beberapa orang saja. Ketidakmampuan menyandarkan diri pada aturan organisasi dan menafsirkan sendiri-sendiri ad/art akibat konteks kepentingan politik pragmatis yang berbeda, seolah membawa partai memasuki lorong gelap dan tak kunjung menemukan jalan keluar. Padahal, partai politik seperti Golkar surplus para politisi senior yang banyak makan asam garam manajemen konflik. Dengan demikian, persoalannya bukan pada “jam terbang”, melainkan pada ego pribadi dan faksi. Sejarah menunjukkan jika mekanisme penyelesaian konflik lewat pengadilan, salah satu pihak biasanya membuat tandingan atau keluar dan mendirikan partai baru; Pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture); Menurut Randall dan Svasand proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Proses pelembagaan parpol dapat dinilai melalui empat indikator, yaitu: 1. Derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural; 2. Derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasi persilangan aspek eksternal dengan struktural; dan 4. Derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. (Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam Party Politics, Vol 8 Januari No 1 Tahun 2002). Derajat Kesisteman Derajat kesisteman partai politik diukur melalui kapasitas partai dalam pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Sebagai konstitusi partai, AD/ART partai politik perlu dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai pedoman, kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Pelembagaan partai politik dari segi kesisteman dimaknai sebagai kemampuan partai politik melaksanakan fungsinya menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu; Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pimpinan yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi- faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART); Keberadaan mahkamah partai yang saat ini menjadi persoalan dalam sidang ini dapat digunakan menjadi indikator penting bagi derajat kesisteman yang dimiliki partai politik. Apakah mahkamah berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal partai atau tidak. Apakah mahkamah partai diatur secara komprehensif atau tidak dalam ad/art partai tersebut. Dengan kata lain, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 keberadaan mahkamah partai dapat meningkatkan derajat kesisteman partai politik, jika dapat menjalankan fungsinya secara benar dalam menegakkan aturan AD/ART dan menyelesaikan konflik dalam partai. Keberadaan mahkamah partai yang memiliki kewenangan memutus secara final dan mengikat sengketa partai yang berkaitan dengan kepengurusan merupakan bagian penting dari proses pelembagaan partai politik; Setiap partai pada dasarnya adalah wadah mengatur dan menyelesaikan konflik, peran eksternal partai politik, dapat disimpulkan, partai politik juga merupakan peserta konflik dalam pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. Bahkan, dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung dan mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi suatu aternatif kebijakan publik. Dengan melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ini, partai politik juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Mahkamah partai adalah salah satu bagian dari kesadaran partai bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam parpol. Karena konflik adalah sebuah keniscayaan maka resolusi konflik juga harus dipersiapkan dengan baik dengan menyediakan wadah untuk menampung konflik internal partai. Identitas Nilai Identitas nilai berkait dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai juga terkait dengan basis sosial pendukungnya. Secara teoritik, masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu. Derajat identitas nilai terkait erat dengan party identification warga masyarakat. Derajat identitas nilai suatu partai politik ditentukan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok tertentu (popular bases) yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok tertentu seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Derajat otonomi Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah) maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai; Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi bila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran; Keberadaan mahkamah partai merupakan bagian penting dari otonomi partai politik. Mahkamah partai yang independen dan memiliki kewenangan memutus perselisihan yang final dan mengikat seluruh anggota dan pengurus partai politik dapat memperkuat otonomi partai dalam kaitannya dengan fihak- fihak diluar partai politik. Apabila partai tidak dapat menyelesaikan perselisihannya secara mandiri dan menggunakan kekuasaan lembaga lain seperti pengadilan maka akan berpotensi menurunkan derajat otonomi partai karena berpotensi meningkatkan ketergantungan pada fihak luar untuk menyelesaikan masalah internal. Sengketa mengenai kepengurusan adalah soal internal partai yang sudah sewajarnya diselesaikan oleh mahkamah partai yang memiliki kewenangan memutus sengketa secara final dan mengikat untuk menjaga tingkat otonomi partai politik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Pengetahuan publik Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada citra partai dalam persepsi masyarakat. Setiap tindakan partai membentuk persepsi masyarakat tentang partai politik tersebut.Tantangan terbesar partai politik adalah membangun citra positif didalam persepsi masyarakat, sehingga masyarakat secara sukarela mengidentifikasikan diri dengan citra partai tersebut. Pelembagaan dari segi pengetahuan publik dikatakan baik apabila masyarakat dapat mengetahui dan memberikan penilaian dan apresiasi terhadap tindakan partai politik itu seperti yang diharapkan partai. Citra positif partai dalam persepsi masyarakat ini akan membantu masyarakat menentukan pilihan dalam pemilu. Kemampuan partai dalam menyelesaikan konflik mereka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap partai politik. Citra positif partai yang mampu menyelesaikan konflik internal akan membangun persepsi yang positif tentang keberadaan partai politik. Karena itu setiap upaya untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat sesungguhnya menjadi bagian penting untuk meningkatkan citra positif partai politik dimata masyarakat. Kegagalan menyelesaikan konflik yang berlarut berpotensi mengakibatkan partai ditinggal pendukungnya. Pertanyaan retoriknya adalah bagaimana partai akan menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa ini jika persoalannya sendiri tidak mampu diselesaikan oleh partai itu sendiri ? 2. Prof. Dr. Saldi Isra Dalam dua tahun terakhir, dinamika politik Indonesia tergolong cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembelahan kekuatan politik pendukung masing-masing capres saat pemilu 2014 yang lalu. Panasnya tensi politik juga merasuk ke dalam tubuh masing-masing partai politik. Gejolak politik nasional berimbas kepada munculnya gelombang panas perpolitikan di masing-masing internal partai politik tertentu; Pada gilirannya, konflik internal partai politik pun menjadi realita yang sulit dihindarkan. Konflik tersebut bahkan berujung pada munculnya dualisme forum pengambilan putusan tertinggi partai politik yang disertai dualisme kepengurusan pusat partai politik. Ihwal ini, terbelahnya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dalam dua kubu berbeda merupakan contoh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 nyata. Sampai saat ini konflik keduanya masih bergulir di pengadilan merujuk bentangan empirik yang tersaji. Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat banding, baik pengadilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara berbeda pandangan dalam menyelesaikan perselisihan dua partai politik ini. Sehingga konflik internal keduanya pun sampai saat ini belum sampai ke titik ujung penyelesaian; Salah satu soal yang dinilai sebagai pemicu adalah ketidakjelasan atau ambiguitas ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik selanjutnya disebut Undang-Undang Partai Politik khususnya norma yang terkait kewenangan menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 undang-undang ini; Pemohon perkara ini mendalilkan rumusan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (5) terdistorsi oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Dalam arti, norma Pasal 32 ayat (5) kehilangan makna akibat rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik secara total. Kondisi demikian dinilai Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusionalnya; Ihwal permohonan Pemohon keterangan ini berupaya menyampaikan beberapa pandangan terkait eksistensi Mahkamah Partai Politik dilanjutkan dengan putusan sebagai produk yang dihasilkan. Dengan membedah ihwal tersebut, norma yang didalilkan dan dinilai Pemohon sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dibahas secara lebih komprehensif; Sebelum lebih jauh mengulas eksistensi Mahkamah Partai Politik, hal yang tidak kalah penting untuk diulas terlebih dahulu adalah badan hukum partai politik termasuk fungsinya dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya partai politik merupakan badan hukum bentukan sekaligus milik masyarakat, posisinya bukan sebagai lembaga negara; Partai politik hanyalah suatu organisasi kelompok kepentingan di luar struktur format kekuasaan negara atau infrastruktur kekuasaan negara yang berkontribusi dalam proses pengisian jabatan lembaga-lembaga negara. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, Giovanni Sartori mengemukakan, “a party is any political group that present at election and is capable of placing through elections candidat for public office.” Pada konteks itu, partai politik pada dasarnya berada dalam posisi sebagai penghubung atau jangkar antara kepentingan rakyat dengan mekanisme pencapaian tujuan dan kepentingan negara secara keseluruhan melalui pengisian jabatan di suprastruktur negara; Sebagai badan hukum publik milik masyarakat atau warga negara, partai politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan. Dalam hal ini, partai politik memiliki otonomi tersendiri sebagai badan hukum yang berdiri di atas landasan sebuah kekuasaan tertinggi di internalnya. Dimana kekuasaan tertinggi tersebut, berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilakukan atau dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan [Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik]; Pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik yang dapat diintervensi oleh otoritas negara. Cara pandangan ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Keterlibatan negara dalam urusan partai politik hanya berada pada empat ranah utama, yaitu: 1. Melegalisasi keberadaan partai politik melalui penerimaan pendaftaran pembentukan partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah bersifat adminsitratif. [Pasal 3 UU Partai Politik]; 2. Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 diputuskan melalui forum pengambilan keputusan partai tertinggi partai politik, dalam konteks ini peran pemerintah juga bersifat administratif. [Pasal 5 Undang-Undang Partai Politik]; 3. Penetapan susunan kepengurusan partai politik yang telah diputus melalui mekanisme internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Partai Politik. Untuk ini pemerintah juga sebatas memiliki peran formal administratif. [Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik]; 4. Peradilan negara terlibat dalam menyelesaikan konflik partai politik, khususnya untuk kasus pelanggaran hak anggota, pemecatan penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban kekuasaan, dan keberatan atas keputusan partai politik. Sedangkan untuk konflik kepengurusan, negara tidak ikut campur dalam penyelesaiannya melainkan diserahkan kepada internal partai politik melalui intitusi Mahkamah Partai Politik. [Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik]. Pembatasan peran negara termasuk pemerintah dalam urusan partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik dengan kekuasaan tertinggi internal yang dimilikinya. Hal itu ditujukan agar partai politik dapat menjalankan segala fungsi yang ada tanpa harus takut akan adanya campur tangan negara. Pada saat yang sama, design begitu juga ditujukan untuk mendorong kreatifitas partai politik dan men-design kebijakan partai politik yang berpihak pada upaya mewujudkan kehidupan negara yang lebih baik bagi rakyatnya. Pembatasan ruang keterlibatan negara sekaligus adanya pengakuan akan kedaulatan partai politik, juga diiringi dengan pemberian hak penuh partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal. Di mana penyelesaian sengketa internal dilakukan melalui institusi Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh masing-masing partai politik. Hanya saja pemberian otoritas penyelesaian masalah internal kepada Mahkamah Partai Politik melalui Undang-Undang Partai Politik, ternyata masih mengandung masalah serius. Sebab secara substantif, dalam undang-undang tersebut terdapat norma, dalam hal ini Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yang pada prinsipnya justru mengaburkan otoritas penuh penyelesaian sengketa internal partai politik yang diberikan kepada Mahkamah Partai Politik, terutama terkait dengan sengketa kepengurusan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Partai Politik justru memberikan otoritas pada mekanisme internal partai politik setengah hati, sebab Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik menyerahkan langkah penyelesaian sengketa internal kepada Mahkamah Partai Politik dengan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait dengan sengketa kepengurusan. Sementara Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, justru menarik kembali otoritas tersebut dengan menyatakan jika penyelesaian perselisihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Otoritas penuh partai politik menyelesaikan sengketa kepengurusan dengan putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final, justru dipangkas oleh rumusan norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik; Setelah mempelajari lebih jauh rumusan norma Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, secara umum hendak disampaikan rumusan norma tersebut tidak konsisten. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat kondisi contradictio in terminis, baik antarnorma maupun antarnorma dengan eksistensi partai politik yang dilekatkan atau yang diberi atribut kekuasaan tertinggi di tangan anggota. Mengapa demikian? Pertama. Dalam konteks konsistensinya dengan konsep kedaulatan partai politik, dengan menyerahkan proses penyelesaian perselisihan secara internal kepada Mahkamah Partai Politik, apa yang dirumusakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tentu saja sudah tepat. Artinya pasal ini telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa internal terkait kepengurusan pada institusi pengadil internal, yaitu Mahkamah Partai Politik dimana untuk penyelesaian sengketa kepengurusan putusannya bersifat final dan mengikat dengan sifat putusan yang dikeluarkan, maka penyelesaian perselisihan internal terkait kepengurusan tentu semata-mata menjadi kewenangan internal partai politik. Dalam arti, tidak disediakan lagi ruang keterlibatan badan peradilan untuk masuk ke dalamnya. Sampai di sini sesungguhnya terlihat konsistensi dan ketersambungan antara Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dengan spirit pengakuan akan kedaulatan partai politik masih dapat dijaga; Hanya saja Pasal 33 ayat (1) justru membuyarkan konsistensi yang dibangun melalui Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik. Dengan rumusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Pasal 33 ayat (1), kekuasaan tertinggi partai politik untuk menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik justru dinegasikan. Sebab negara melalui badan peradilan justru ditarik masuk dalam rangka penyelesaian perselisihan internal, terutama terkait dengan sengketa kepengurusan yang telah diputus dengan putusan yang bersifat final dan mengikat oleh Mahkamah Partai Politik. Dalam konteks ini, Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dapat dinilai menafikan kedaulatan partai politik yang diakui dalam Undang-Undang Partai Politik itu sendiri; Kedua. Dalam konteks konsistensi antarpasal, rumusan Pasal 33 ayat (1) jelas tidak konsisten dengan rumusan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Pasal 32 menegaskan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Partai Politik untuk putusan yang berkenaan dengan kepengurusan. Sementara Pasal 33 ayat (1) dengan rumusan yang merujuk pada Pasal 32 secara utuh justru meniadakan arti sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Partai Politik; Inkonsistensi ini, baik terhadap prinsip kedaulatan partai politik atau pun terhadap sesama norma dalam Undang-Undang Partai Politik inilah yang potensi berujung pada munculnya ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, tentu kehadiran tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan ini diperlukan demi menjaga agar keberadaan partai politik dengan atribut kedaulatan anggotanya dapat dijaga. Pada saat yang sama langkah tersebut juga akan memberikan manfaat menghindari timbulnya kerugian konstitusional warga negara yang membutuhkan partai politik dalam menunaikan hak sipil dan hak politik yang dimilikinya; Selanjutnya juga hendak diberikan pandangan terkait dengan eksistensi Mahkamah Partai Politik terkait dengan putusan penyelesaian perselisihan yang akan dikeluarkannya. Melihat bentangan empirik yang ada, ternyata partai politik masih gagap dengan eksistensi Mahkamah Partai Politik, disamping masih baru karena baru saja diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, komposisi desain dan tata kerja Mahkamah Partai Politik ternyata belum disiapkan secara matang oleh masing-masing partai politik. Pada gilirannya ketika muncul perselisihan yang memerlukan kehadiran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 Mahkamah Partai Politik, yang terjadi justru kebingungan dalam menghasilkan, memfungsikannya secara optimal; Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, keberadaan Mahkamah Partai Politik tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan partai politik yang diakui undang-undang. Tidak saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, melainkan juga diakui dalam Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Semua undang-undang tersebut sama-sama mengatur kedaulatan dan kekuasaan tertinggi partai politik berada di tangan anggota-anggotanya; Salah satu prinsip yang melekat pada konsep kedaulatan partai politik adalah otonomi atau kemandirian untuk mengambil keputusan internal. Keputusan internal partai politik harus diterima apa adanya oleh pihak luar partai politik tanpa boleh diintervensi, termasuk oleh negara atau pemerintah. Salah satu urusan yang masuk kategori itu adalah ihwal kepengurusan. Bagaimana pun, pengisian kepengurusan partai politik menjadi hak eksklusif masing-masing partai politik. Pihak luar tak dapat mengintervensi siapa yang akan menjadi pengurus partai politik sepanjang pengisiannya dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; Bilamana terjadi perselisihan terkait dengan pengurusan melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan negeri, dalam hal ini tiga Undang-Undang Partai Politik terdahulu masih menempatkan peran negara pada posisi sentral dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Hadirnya badan peradilan negara masih dinilai sebagai mekanisme yang lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik ketika itu; Namun dalam perkembangannya, paradigma tersebut mulai bergeser dan diganti pada momen perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, peran musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik dilengkapi dengan mengadopsi gagasan Mahkamah Partai Politik. Selain melengkapi dan memperkuat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 mekanisme internal, langkah tersebut secara tidak langsung juga bertujuan untuk mengurangi peran pengadilan dalam menyelesaikan masalah internal partai politik; Oleh karena itu, penyelesaian sengketa internal partai politik yang awalnya menjadi yurisdiksi penuh badan peradilan, kemudian dikurangi khususnya untuk hal-hal yang dinilai sebagai bagian dari otonomi partai politik yang menentukannya, termasuk masalah kepengurusan. Yurisdiksi penuh pengadilan hanya untuk atau pada ranah perselisihan yang berada di ranah yang sifat keperdataan atau administratif yang merugikan hak perseorangan anggota partai politik; Pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang Partai Politik yang berangkat dari paradigma pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan partai politik merupakan keputusan yang tepat dan sudah pada tempatnya. Bagaimana pun, partai politik harus diperkuat dengan cara melengkapinya dengan institusi Mahkamah Partai Politik sebagai atribut dalam menyelesaikan sengketa internal. Dengan peran yang diletakkan padanya, sesungguhnya tidak ada pilihan lain selain secara konsisten terus memperkuat dan meneguhkan keberadaan Mahkamah Partai Politik; Salah satu bentuk penguatan keberadaan Mahkamah Partai Politik menegaskan kewenangannya untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan perselisihan internal, terutama untuk hal- hal yang masuk kategori dalam lingkup keputusan yang diambil atas dasar pelaksanaan kekuasaan tertinggi partai politik. Pada saat yang sama, penguatan Mahkamah Partai Politik juga harus dilakukan dengan menghilangkan atau menyatakan tidak berlakunya norma baik yang secara eksplisit maupun implisit menegasikan kewenangan Mahkamah Partai Politik menerbitkan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait perselisihan kepengurusan yang notabene urusan internal partai politik. Dalam kerangka inilah sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (1) sebagaimana dimohonkan agar norma tersebut tidak lagi menimbulkan kontradiksi dengan semangat kedaulatan partai terutama apa yang diatur dalam Pasal 32; Penegasan terhadap sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Partai Politik juga berkonsekuensi terhadap hadirnya batas demarkasi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 jelas terkait dengan kompetensi absolut badan peradilan negara baik pengadilan umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima dan memeriksa perkara-perkara terkait dengan partai politik yang masuk ke pengadilan. Terhadap perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik, memeriksa dan memutus dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, badan peradilan mestinya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Sikap demikian sesungguhnya juga merupakan wujud penghormatan terhadap badan peradilan negara terhadap kedaulatan partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Pada titik ini, sesungguhnya berbagai perbedaan pandangan hakim pengadilan umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang terjadi dalam penyelesaian partai Golkar dan PPP selayaknya sudah harus selesai dan diakhiri; Seiring dengan upaya penguatan Mahkamah Partai Politik agar institusi penyelesaian sengketa internal ini nantinya tidak terjebak terhadap kesewenang-wenangan dan juga untuk menjaga fairness process ajudikasi yang dilakukan, maka langkah penguatan Mahkamah Partai Politik juga harus diiringi dengan upaya berikut. 1. Mahkamah partai politik pada masing-masing partai politik harus didesain secara permanen, bukan ad hoc. Dengan gagasan atau ide ini, pengisian keanggotaan majelis Mahkamah Partai Politik dilakukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik. Pengisian keanggotaan Mahkamah Partai Politik melalui forum tertinggi merupakan bentuk konkret bahwa mandat Mahkamah Partai Politik berasal dari kedaulatan partai politik, bukan dari pengurus. Selain itu pengisian melalui forum tertinggi juga dapat menghindarkan partai politik dari kemungkinan hanya diisi oleh kelompok tertentu saja. Dengan jalan ini, majelis yang akan dipilih tentunya orang-orang yang dinilai capable dan dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berada dalam satu partai politik. 2. Susunan atau komposisi Mahkamah Partai Politik seyogianya juga melibatkan pihak eksternal yang independen atau non partisan. Dalam konteks ini, komposisi eksternal sebaiknya lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berasal dari internal partai politik. Jika anggota majelis partai politik misalnya lima orang, maka jauh lebih baik akan ada tiga orang di antaranya berasal dari luar partai politik. Komposisi seperti ini diyakini akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 mampu menjaga objektifitas dan fairness dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, apalagi sengketa kepengurusan syarat dengan tarik menarik kepentingan antarkelompok dalam partai politk. Apa yang diterangkan pada bagian di atas memang merupakan sebuah ide yang dicita-citakan atau ius constituendum dan tentunya Mahkamah Konstitusi melalui pemeriksaan perkara konstitusi ini tidak begitu saja dapat mengintroduksi menjadi norma dalam undang-undang partai politik. Hanya saja pesan yang hendak disampaikan dalam perkembangan partai politik yang sudah demikian kompleks, sudah saatnya mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik diperkuat. Sebagai penafsir dan sekaligus pengawal konstitusi, tentunya menjadikan kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan partai politk yang sehat yang ditopang mekanisme penyelesaian sengketa yang baik dan dapat dipercaya melalui panduan yang diharapkan dapat dimuat atau dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian undang-undang ini. Pada ranah yang lebih konkret, meluruskan kerancuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Partai Politik dengan menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat menjadi langkah awal yang bisa ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi; Selanjutnya putusan ini diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan oleh pembentuk undang-undang dalam memperbaiki rancangan Undang-Undang Partai Politik yang lebih baik pada masa yang akan datang, khususnya terkait dengan institusi Mahkamah Partai Politik dengan yuridiksi atau kompetensi dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan internal yang putusannya bersifat final dan mengikat, baik ke dalam maupun ke luar partai politik. Mengikat keluar hendaknya akan berkonsekuensi pada dua hal, yaitu munculnya kewajiban pemerintah mengambil tindakan administratif sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Politik. Yang kedua, tidak berwenangnya badan peradilan negara memeriksa atau mengadili perselisihan yang telah diputus Mahkamah Partai Politik dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Keterangan Saksi Arif Wibowo Saksi adalah anggota Panja perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Mahkamah Partai adalah hal yang cukup panjang diperdebatkan pada saat itu dan memang berangkat dari kesejarahan partai di Indonesia terutama adalah menyangkut konflik-konflik internal yang berlangsung dalam tubuh partai politik; Pada masa orde baru, konflik-konflik tersebut bisa diselesaikan secara paksa karena memang konstruksi rezim pada masa itu adalah bercorak korporatisme negara atau birokratik otoriter. Dengan demikian, negara melalui pemerintah secara efektif dimaksudkan mengendalikan ke seluruh partai politik yang ada agar tidak mengganggu stabilitas. Akibatnya adalah secara eksesif partai-partai menjadi tidak mandiri. Pada masa orde baru, partai-partai bisa dibilang sesungguhnya bukan sebagai partai politik yang diidealkan; Berangkat dari situasi itulah kemudian, semua yang terlibat membahas selalu mendasarkan pada gagasan politik yang besar, yang prinsipil, yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, kita semua membicarakan negara ini akan dibangun sebagai negara yang demokratik. Karena negara demokratik, maka partai politiknya harus mandiri agar partai politik sebagai institusi yang akan menghantarkan para kadernya menjadi pemimpin negara bisa menjalankan roda negara ini secara demokratik pula. Syarat partai politik yang demokratik adalah partai politik yang berdaulat. Partai politik yang berdaulat adalah partai politik yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa intervensi negara, baik itu pemerintah maupun badan peradilan. Atas dasar itulah, maka kemudian kita mendiskusikan dimulai sesungguhnya kalau pada masa Orde Baru, mencontohkannya dari peristiwa yang dialami oleh kebetulan partai Saksi yaitu Partai Demokrasi Indonesia, dan pada masa reformasi adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa ada partai-partai yang lain, tetapi yang fenomenal adalah Partai Kebangkitan Bangsa pada saat itu yang kita diskusikan, kita bahas di dalam penyusunan undang-undang ini; Kemudian kita sampai pada satu kesepakatan bahwa untuk menjaga kedaulatan partai politik itu karena memang partai politik dibentuk oleh warga negara yang sadar secara sukarela bergabung dalam partai politik, maka kedaulatan yang diberikannya di antaranya adalah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri? Maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 kemudian, ada yang mengusulkan, misalnya serahkan saja kepada dewan pimpinan pusat partai. Ada yang mengusulkan kemudian diserahkan kepada satu institusi semacam peradilan yang dibentuk oleh partai yang gambarannya pada saat itu adalah adanya tokoh-tokoh partai, orang-orang bijak, orang-orang lama di partai tersebut yang mengerti historisitas partai, yang berdarah-darah, yang membangun partai itu dengan seluruh jiwa dan raganya, yang dianggap memiliki kearifan, dan lain sebagainya, sebagai syarat orang yang bisa menyelesaikan konflik internal di partai. Secara khusus adalah konflik yang paling eksesif, yakni konflik kepengurusan di dalam satu partai politik; Saksi sebenarnya adalah orang yang menolak seluruh problem di partai politik itu diselesaikan oleh lembaga peradilan. Tetapi sejauh ingatan Saksi, yang bisa kita sepakati adalah hanya menyangkut konflik kepengurusan karena dampaknya yang eksesif, yang luas, dan bisa menimbulkan masalah-masalah baru karena ini menyangkut partai politik, dan begitu didorong ke ranah publik, melibatkan lembaga peradilan, maka kemudian di tengah kebebasan kita saat ini, bisa saja itu mejadi bagian dari politisasi yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di internal partai politik. Karena itulah, maka kita merumuskan Pasal 32. Khusus untuk kepengurusan partai politik harus diselesaikan oleh satu Mahkamah atau sebutan yang lain, semacam lembaga peradilan internal yang putusannya bersifat final and binding (final dan mengikat). Kedua, semangatnya adalah Mahkamah partai tersebut mengambil keputusan untuk memutuskan. Jadi, tidak bisa Mahkamah partai itu kemudian tidak mengambil keputusan apa pun, tidak menerbitkan putusan. Karena dengan demikian, maka menjadi tidak ada gunanya. Dibentuknya Mahkamah partai untuk memutuskan perkara yang terkait konflik di internal kepengurusan. Bayangan konflik internal itu bukan pribadi, antarpribadi, satu orang, dua orang, tiga orang, tetapi terjadi pembelahan di dalam satu partai politik yang terstruktur dan tentu saja masif. inilah yang harus diselesaikan; Jadi, ada pertanyaan pada saat itu. Kalau kemudian partai-partai ini karena memang harus demokratis dan berdaulat, kemudian internalnya tidak bisa menyelesaikan sendiri, ada risiko yang harus ditanggung oleh partai itu. Misalnya saja karena ada urusannya dengan pemerintah, dalam hal ini adalah keputusan pemerintah yang bersifat administratif, yaitu SK misalnya, pengesahan dan sebagainya itu, maka ditanggung sendiri oleh partai politik. Kalau konfliknya tidak selesai, misalnya Mahkamah Partainya tidak pernah memutuskan apa pun, sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 pada saatnya dia tidak akan bisa ikut pemilu. Jadi, dengan demikian, pemerintah tidak akan pernah disalahkan, sebab memang pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi. Itulah sebabnya dalam rapat-rapat, dalam diskusi-diskusi pada masa itu, posisi pemerintah adalah keputusan terhadap satu partai politik yang sedang mengalami konflik dan kemudian melalui mekanisme Mahkamah Partai telah memutuskan, maka kewajiban Pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan yang sifatnya deklaratif dan bukan konsitutif; Kalau mau dipersoalkan, Mahkamah Partai-nya yang dipersoalkan oleh internal partai politik tersebut. Artinya, kalau warga partai politik, anggota partai politik, merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Partai Politik, ke depan melalui mekanisme kongres, Munas, dan sebagainya, perlu diganti anggota-anggota Mahkamah Partai tersebut. Mungkin dinilai tidak adil yang katanya orang-orang bijak ternyata putusannya tidak adil, tapi kembali lagi itu adalah urusan internal partai politik; Pasal 32 adalah semata-mata persemangatan kepada upaya kita bersama untuk membangun partai politik yang berdaulat, yang bebas intervensi dari negara apakah itu Pemerintah maupun badan peradilan. Dan karena itu partai politik-lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah- masalahnya secara internal terutama adalah konflik kepengurusan yang bersifat masif. Dengan demikian, maka setiap konflik yang terjadi harus bisa diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dan institusinya adalah melalui apa yang disebut dengan Mahkamah Partai Politik. Bagaimana hubungannya dengan konflik-konflik yang terjadi akibat keputusan pimpinan partai politik terhadap orang per orang anggota partai politik. Itulah waktu itu seingat saya adalah komprominya yang menyangkut urusan individu, maka diberikan satu ruang kembali untuk bisa dilakukan upaya hukum ke badan peradilan, dalam ini adalah Pengadilan Negeri, dikecualikan tentang kepengurusan partai politik; Jadi maksudnya bahwa konflik kepengurusan partai politik menjadi tanggung jawab partai politik. Kalau tidak selesai, tidak bisa ikut pemilu. Jika ingin ikut pemilu, bubar saja, bikin partai baru supaya menjauhkan diri dari konflik. Jadi penyelesaiannya adalah internal partai politik. [2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Rabu, 9 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu; Sehubungan dengan Permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dihormati serta dilaksanakan guna memperkuat semangat kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. 2. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan dikelola secara baik guna mewujudkan sistem politik yang demokratis, sehingga dapat mendukung sistem presidensil yang efektif. Penataan dan pengelolaan partai politik diarahkan pada dua hal yang utama, yaitu pertama membentuk sikap dan perilaku partai politik yang sistematik, sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekruitmen anggota yang transparan dan akuntabel serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta sistem rekruitmen yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik yang handal. 3. Pemerintah menyadari bahwa penentuan materi muatan sebuah undang- undang merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat open legal policy. Namun terkait dengan pengujian Undang- Undang Partai Politik, pada prinsipnya Pemerintah sependapat bahwa Undang- Undang Partai Politik harus dapat menjadi instrumen hukum yang mempu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 yang ditandai dengan kemampuan partai politik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada dirinya secara otonom khususnya permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kepengurusan. 4. Untuk mewujudkan partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel serta otonom perlu memperkuat kewenangan Mahkamah Partai yang dibentuk oleh masing-masing partai politik berdasarkan undang-undang. Sehingga apabila terjadi sengketa kepengurusan internal partai, dapat diselesaikan secara mandiri oleh partai politik yang bersangkutan melalui Mahkamah Partai yang telah diatur di dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Partai harus bersifat final dan mengikat atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan upaya hukum oleh lembaga peradilan atau lembaga yudisial. Mekanisme yang demikian perlu dibangun untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi dan kinerja partai politik yang bersangkutan. Selain itu, penyelesaian perselisihan kepengurusan partai melalui Mahkamah Partai juga dimaksudkan agar penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien, serta mendorong partai politik lebih bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan internal partai. 5. Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 4, Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menjamin adanya kepastian hukum. 6. Terkait dengan posita dan petitum yang dimohonkan Pemohon, yakni agar sengketa kepengurusan internal partai dikecualikan dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, maka Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena mekanisme penyelesaian perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik merupakan alternatif terakhir manakala permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diputuskan oleh Mahkamah Partai. Adapun terkait dengan perselisihan kepengurusan yang terjadi dalam Partai Golkar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tertanggal 23 Maret 2015, maka Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM itu ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar sebagai putusan yang bulat, dalam artian tidak bersifat dissenting opinion karena diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh empat Majelis Mahkamah Partai Golkar. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM berpendapat bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar merupakan putusan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik. Oleh sebab putusan Mahkamah Partai Golkar itu bersifat final dan mengikat, maka Pemerintah berpendapat seharusnya tidak ada lagi proses judicial di pengadilan negeri atau badan judicial lainnya. 7. Terkait dengan posita dan petitum yang dimohon Pemohon yakni agar ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa frasa “badan peradilan” harus dimaknai termasuk “Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya” serta badan-badan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah berpendapat bahwa pemaknaan yang dimohon oleh Pemohon tersebut pada dasarnya sudah tertampung dalam Undang-Undang Partai Politik yaitu dengan keberadaan Mahkamah Partai Golkar sebagai refleksi prinsip kekuasaan kehakiman yang dibentuk oleh pembentuk undang- undang memenuhi kebutuhan demokrasi konstitusional. 8. Dengan demikian, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut seyogianya tidak ditafsirkan secara berbeda-beda karena keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklaratoir sebagai bagian dari kompetensi absolute yang tidak terpisahkan. Dalam arti bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklaratoir tersebut merupakan keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada dengan maksud tidak menciptakan keadaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 hukum baru. Sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman, keputusan Mahkamah Partai Golkar tidak tunduk pada peradilan Tata Usaha Negara. Tegasnya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menafsirkan putusan Mahkamah Partai Politik termasuk pengadilan lainnya. Berdasarkan keterangan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan dan Dr. Muhammad Ilham Hermawan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, 17 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Maruarar Siahaan Bertolak dari kenyataan universal bahwa penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan yang terbuka, formal, dan tingkat pemeriksaan yang boleh jadi sampai empat tingkat, kurang ideal bagi penyelesaian sengketa di kalangan bisnis atau kalangan yang lain juga, menuntut kecepatan kepastian hukum dan bercorak mempertahankan keberlanjutan kegiatan, telah muncul kemudian gagasan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) di luar pengadilan. Sering dikatakan bahwa beberapa keunggulan arbitrase antara lain sebagai bentuk alternative dispute resolution tersebut, yaitu bisa dihindari publisitas dan agak privat, tidak banyak formalitas, relatif singkat. Karena boleh dipilih satu tingkat saja, dan kemudian sifatnya final dan binding. Sedangkan khusus untuk arbitrase international, umumnya ini menjadi suatu hal yang kita temukan bahwa pemodal internasional kurang percaya kepada sistem maupun independensi dan imparsialitas hakim nasional, terutama negara berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sesungguhnya bertolak dari kenyataan beban berat yang harus dipikul badan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 peradilan tentang jumlah perkara yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian dan kurangnya waktu bagi para hakim menyusun putusan yang bermutu secara yuridis dan memenuhi tuntutan keadilan para penuntut keadilan. Perubahan penyelesaian sengketa partai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, di samping mencoba memberikan kedewasaan dan kemandirian bagi partai politik dalam mengurus urusannya, juga dalam kerangka penyelesaian yang lebih cepat dan lebih profesional karena ditangani orang- orang dari partai politik sendiri. Di samping tentunya mengurangi beban volume perkara di badan peradilan yang bermuara di Mahkamah Agung. Lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan, juga merupakan upaya menghindari penyelesaian yang bertele-tele dengan mengharapkan putusan perdamaian yang langsung berkuatan hukum tetap. Sebagai pokok permasalahan di dalam uji materi yang diajukan Pemohon ini, yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan frasa badan peradilan dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masing-masing menyangkut prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Apakah dalam kenyataan dan dalam argumen atau dengan argumen yang diajukan, benar bahwa pasal-pasal a quo inkonstitusional bersyarat dan perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Pertama, sepanjang Pasal 33 ayat (1) tidak dimaknai, dikecualikan bagi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai politik. Kedua, sepanjang Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dimaknai mencakup mahkamah partai politik atau sebutan lain, serta badan-badan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 putusan yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menurut Pemohon, alasan adanya ketidakpastian yang dialami dikatakan karena hal sebagai berikut. Pertama. Norma Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi, “Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,” dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.” Kedua. Makna final dan mengikat, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (5) adalah bahwa penyelesaian sengketa internal partai politik terkait kepengurusan berakhir atau terakhir dan mengikat sebagai satu-satunya cara diselesaikan oleh mahkamah partai politik dan tidak ada upaya hukum lain. Pasal 33 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum dengan membuka peluang sengketa terkait kepengurusan bisa diuji kembali di pengadilan negeri. Ketiga. Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan TUN yang menafsirkan secara berbeda tentang finalitas putusan mahkamah partai menyangkut sengketa internal kepengurusan partai telah dirujuk sebagai alasan bahwa perumusan Pasal 33 ayat (1) a quo tentang frasa dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dicapai menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi kenyataan dengan putusan-putusan yang saling bertentangan tersebut ketika beberapa pengadilan negeri menyatakan berwenang dalam mengadili sengketa kepengurusan partai atau perselisihan partai politik, sedang pengadilan negeri lain atau pengadilan lain menyatakan tidak berwenang. Ahli akan melihat hubungan antara rumusan norma yang buruk dan masalah inkonstitusionalitas. Memang tidak dapat disangkal bahwa perubahan satu undang-undang yang muncul secara sporadis dan parsial ketika dilakukan berdasarkan dinamika yang timbul dalam perjalanan waktu, seringkali melupakan hal-hal tertentu yang kemudian ternyata sangat penting. Hal demikian sering terjadi, terutama ketika perubahan yang dilakukan tidak secara konseptual dengan satu naskah akademik yang memberikan argumen filosofis, sosiologis, dan yuridis secara mencukupi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Menggeser penyelesaian sengketa dari pengadilan negeri menjadi bentuk penyelesaian alternatif atau menyerahkan kewenangan ke lembaga lain, seringkali membutuhkan perubahan bukan hanya secara institusional, tetapi kerap menyangkut filosofi yang lebih mendasar dengan beberapa ikutannya di dalam hukum acara. Demikian juga penyelesaian sengketa internal partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Penafsiran yang beragam, sebenarnya tidak harus karena rumusan normanya yang ambigus, tetapi banyak juga karena ketidakpatuhan kepada undang-undang, yang atas nama interpretasi, hal yang jelas ditafsir lagi dengan alasan independensi. Padahal, penafsiran tidaklah tanpa metode. Ketika dengan pemahaman umum sudah jelas, tidaklah relevan melakukan penafsiran yang hakikatnya mencari pembenaran. Di masa-masa awal lembaga arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, maka ketika pihak yang telah diarbitrase tidak puas, mereka mencari saluran di pengadilan negeri. Ketika penyelesaian perselisihan dari Pasal 32 tidak tercapai, terdapat tafsiran bahwa forum pengadilan negeri menjadi terbuka bagi pihak jika penyelesaian perselisihan menyangkut kepengurusan, sebagaimana dimaksud Pasal 32 yang notabene bersifat final dan mengikat tidak tercapai. Apakah ada kemungkinan mahkamah partai politik yang menyelesaikan perselisihan sebagai pengganti lembaga pengadilan negeri tidak mencapai penyelesaian yang dimaksudkan? Jikalau mahkamah partai adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai substitusi pengadilan negeri, maka menjadi tugas mahkamah partai untuk memutus perselisihan yang menyangkut kepengurusan partai. Hakim mahkamah partai politik sama dengan hakim pengadilan negeri pada umumnya, akan selalu memutuskan sengketa yang dimohonkan untuk diselesaikannya. Secara universal, bunyi putusan sebagai bentuk akhir penyelesaian dimintakan dari hakim adalah putusan yang: 1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima; 2. Menyatakan permohonan atau gugatan ditolak; dan 3. Gugatan dikabulkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 Dalam hal putusan hakim hanya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka putusan seperti itu tidak menyentuh pokok perselisihan melainkan hanya menyangkut persoalan formalitas dan prosedur yang ditempuh. Dalam hal demikianlah, kemungkinan bahwa tidak tercapai penyelesaian perselisihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang membuka pintu bagi forum pengadilan sebagai penyelesaian perselisihan. Lepas dari kenyataan bahwa dalam realitas, hal demikian tidak terjadi, maka secara normatif kemungkinan tersebut dibuka. Jikalau kemudian tafsiran bahwa suatu bentuk putusan hakim mahkamah partai melahirkan tafsir, apakah penyelesaian sengketa khususnya kepengurusan partai tercapai atau tidak, sudah barang tentu hal demikian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan dengan melihatnya dari segi formula atau ukuran bahwa tugas hakim adalah mengambil sikap dalam suatu putusan untuk menyelesaikan substansi perselisihan yang diajukan kepadanya, kecuali dengan alasan formalitas yang menjadikan sikap mahkamah partai memutus gugatan tidak dapat diterima, maka diktum mengabulkan atau menolak gugatan merupakan indikator atau rumus bahwa penyelesaian perselisihan sudah tercapai. Dalam hal demikian, suatu putusan telah tercapai dan putusan demikian segera final dan mengikat atau berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai demikian akan memiliki tiga kekuatan, yaitu: a. kekuatan mengikat dalam arti res judicata yang disebut, yaitu pengadilan terikat untuk tidak melakukan peninjauan kembali terhadap apa yang sudah diputuskan dan terhadap setiap masalah lain yang dapat disimpulkan dari argumen yang terkandung dalam putusan. b. Kekuatan eksekutorial, yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum dengan kekuatan yang disebut dalam huruf A di atas memperoleh dasar untuk dilaksanakan, sebagaimana disebut dalam amar putusan. c. Kekuatan bukti, yaitu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap demikian dapat diajukan sebagai bukti yang sempurna tentang hal yang dipertimbangkan di dalamnya. Sesungguhnya argumen yang secara panjang-lebar dikemukakan Pemohon, menurut pendapat Ahli, tidak terlalu menunjukkan dengan tegas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 persoalan inkonstitusionalitas dalam norma-norma yang diajukan untuk diuji, meskipun harus diakui bahwa kadar kejelasan rumusan masih dapat diperbaiki. Sesungguhnya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mengecualikan putusan mahkamah partai tentang sengketa internal kepengurusan partai politik yang tidak dapat dibawa ke pengadilan negeri dan keraguan itu muncul karena adanya frasa dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, yang sesungguhnya telah diuraikan. Oleh karenanya, walaupun rumusan normanya tetap masih dapat diperbaiki dengan menerapkan conditionality yang harus ditentukan MK, tidak menutup kemungkinan bahwa interpretasi hakim yang tidak konsisten masih akan kemungkinan terjadi. Majelis Hakim MK tentu akan mempertimbangkan urgensi di antara uji konstitusionalitas norma yang dipandang relevan dengan konsep conditionally constitutional atau melihatnya sebagai persoalan penerapan atau implementasi undang-undang semata. Akan tetapi, kadang-kadang dengan implementasi dalam praktik yang memiliki kesenjangan sebagai tampak dari perbedaan-perbedaan putusan antara pengadilan negeri yang berbeda, atau pengadilan dengan TUN, atau pengadilan dengan Mahkamah Agung, sesungguhnya memang itu merupakan suatu indikator telah terjadi juga ketidakpastian hukum. 2. Muhammad Ilham Hermawan Sebelum Ahli menuangkan pemikiran terhadap permasalahan ini, Ahli mencoba mempelajari dan menelusuri permohonan Pemohon. Setidaknya, Ahli menyimpulkan terdapat 2 (dua) pokok yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu: 1. Menurut Pemohon Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Tidak adanya penegasan mahkamah partai sebagai badan peradilan menyebabkan terlanggarnya prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum. Terhadap permohonan tersebut, dalam keterangan ini Ahli tidak memulai dengan bentangan permasalahan empiris yang ada kemudian menganalisa norma, namun Ahli mencoba membangun pemahaman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 lebih sederhana yakni dengan menelusuri tafsir konstitusi. Mencoba merekonstruksi pemikiran-pemikiran yang ada dengan basis pemikiran atau teori-teori yang berkembang di dalam penafsiran konstitusi. Pilihan tersebut Ahli yakini karena penafsiran konstitusi merupakan aktivitas yang hadir dalam setiap pengujian konstitusional. Penafsiran konstitusi ada (being) dalam setiap pengujian konstitusional. Pengujian undang-undang terhadap konstitusi adalah pekerjaan yang pasti akan diarahkan kepada keberlakuan suatu undang-undang, di sisi lain diarahkan kepada konstitusi itu sendiri. Maka dalam upaya menghasilan suatu konklusi, kita pasti dihadapi pada dua media penafsiran, yaitu undang-undang dan konstitusi. Tampak di sini penafsiran konstitusi memegang peran yang penting. Selain itu juga, tampak bahwa pemaknaan undang-undang harus berdasarkan konstitusi, bukan sebaliknya. Menyatakan bahwa untuk memberikan kesimpulan inkonstitusional atau konstitusional, tergantung pada determinasi ketentuan konstitusi. Pernyataan ini menjadi sangat penting karena jangan sampai penafsiran konstitusi yang hadir adalah sebaliknya atau hanya melihat terjadi konflik antara suatu norma. Dalam arti yang lebih khusus, jangan sampai permasalahan dalam permohonan ini adalah permasalahan konflik antara norma yang ada di dalam Undang-Undang Partai Politik karena dalam kenyataannya, hadir suatu logika hukum yang menyatakan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik merupakan norma yang tidak konsisten. Logika itu menyimpulkan bahwa Pasal 32 merumuskan penyelesaian sengketa internal kepada mahkamah partai dengan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait dengan sengketa kepengurusan. Sementara Pasal 33 ayat (1) justru memberikan otoritas kepada pengadilan negeri apabila penyelesaian sengketa sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 tidak terpenuhi. Maka logika itu menyimpulkan, pilihannya adalah membatalkan Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Esensi logika tersebut tidaklah salah, akan tetapi salah arah jika tidak bersandar pada pengujian konstitusional itu sendiri. Atas dasar itulah Ahli berpatokan pada esensi pengujian konstitusional dan menempuh jalan ke arah tafsir konstitusi. Dengan jalan tersebut Ahli Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 berhadap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran bagi MK dalam memutuskan permasalahan ini. Sebelum Ahli masuk ke dalam analisa tafsir konstitusional, yakni terhadap inti permasalahan ini, hal yang tidak kalah penting untuk diulas terlebih dahulu bagaimana pemahaman atas teori penafsiran konstitusi yang digunakan di sini. Sebagaimana kita ketahui dalam literatur, yakni dalam teori konstitusi hadir berbagai pemikiran. Teori penafsiran konstitusi menulis … bagaimana kita melihat keberagaman teori tersebut. Atas keberadaan teori-teori tersebut, saya berkeyakinan tidak boleh bersandar kepada metodologisme yang dogmatik dalam penafsiran konstitusi, yang berarti hanya bertumpu pada keyakinan satu teori. Semua teori harus senantiasa sebisa mungkin dilibatkan secara proporsional. Atas keyakinan tersebut, maka akan saya gunakan untuk menggunakan menganalisa permasalahan yang ada. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) memang memiliki perumusan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum. Kepastian hukum ini merupakan hak yang diberikan secara konstitusional. Ketidakpastian hukum itu menurut Pemohon diakibatkan karena terjadinya pertentangan Pasal 33 ayat (1) Parpol dengan Pasal 32 ayat (5). Sudikno Mertokusumo memang menyatakan kepastian hukum sebagai suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, yang tidak terjadi benturan norma atau menimbulkan konflik suatu norma. Maka jika memang apa yang didalikan Pemohon itu benar adanya, yakni terjadi konflik atas suatu norma, dapat dipastikan kepastian hukum itu tercederai. Tapi, apakah benar Pasal 33 Undang-Undang Parpol mengakibatkan ketidakpastian hokum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjawab hal tersebut sebagaimana telah Ahli nyatakan diawal, Ahli mengkaji berdasarkan teori penafsiran konstitusi. Pertama, secara textualism yakni memahami teks konstitusi berdasarkan kata-kata yang dibaca, Pasal 33 ayat (1) bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) mengacu pada Pasal 32, maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) harus didahului dengan memahami makna yang terdapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 Pasal 32. Rumusan Pasal 32 terdiri dari 5 ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Dari makna pasal tersebut, maka salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat. Atas dasar itu, maka keberadaan Pasal 33 ayat (1) menjadi sangat penting, mengingat terdapat putusan yang sifatnya tidak final dan mengikat, maka perlu adanya suatu jawaban bagaimana apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Jawabannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), yakni apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Maka jika dibaca secara textual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Tampak di sini tidak terdapat pertentangan antara suatu norma. Walaupun tidak terdapat pertentangan terhadap norma terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara textual. Pasal 32 ayat (4) menyatakan perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lama 60 hari. Terdapat frasa harus diselesaikan yang berarti mahkamah partai dipastikan akan menghasilkan keputusan. Di sisi lain, Pasal 32 terdapat frasa tidak tercapai, jika frasa tidak tercapai diartikan mahkamah partai tidak menghasilkan keputusan, maka secara gramatikal tentu bertentangan dengan frasa harus diselesaikan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Tapi secara umum, kita mengetahui bahwa eksistensi setiap mahkamah mempunyai kewajiban untuk menghasilkan keputusan terhadap suatu permasalahan, termasuk MK sendiri. Jadi, tidak ada suatu proses persidangan tidak menghasilkan keputusan. Maka secara analogi, frasa tidak tercapai dapat dipastikan bukan tidak menghasilkan keputusan, akan tetapi secara ekstensif (perluasan) memiliki makna salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut. Dalam argumen tersebut tampak secara textual tidak terdapat pertentangan norma antara Pasal 33 ayat (1) dengan Pasal 32. Ahli lebih menilai pemilihan diksi atau bahasa hukum dalam merumuskan suatu norma atau penyusunan kalimat suatu norma hukum ke depan seyogianya lebih diperhatikan. Kedua, makna original intent. Menafsirkan konstitusi berdasarkan niat dari pelaku penyusun konstitusi. Untuk mendapatkan makna original intent, harus melihat dalam pembentukan Undang-Undang Partai Politik dalam risalah rapat tim perumusan sinkronisasi komisi sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon dinyatakan penyelesaian perselisihan pengurus harus dirumuskan secara spesifik, yaitu final dan mengikat. Dari makna original intent tersebut, dapat disimpulkan bahwa intent yang ada dalam merancang Undang-Undang Partai Politik, yakni putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Atas dasar itu, Pasal 33 ayat (1) Partai Politik harus dimaknai perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Ketiga, menggunakan structure. Memahami dengan menjelaskan teori- teori yang ada. Partai politik memang satu-satunya bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Peran pentingnya tampak sebagai prantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara. Tampak bahwa terdapat tiga entitas dalam demokrasi, yaitu partai politik, warga masyarakat, institusi-institusi negara. Kesemuanya harus berjalan sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara baik, diberikan suatu predikat yang disebut dengan kemandirian, kemandirian ini dapat dimaknai adanya pengakuan atas kedaulatan partai politik. Atas dasar itu, suatu konsep yang baik, yaitu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 berkenaan dengan penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara internal. Dengan pemahaman tersebut disimpulkan bahwa secara teori suatu konsep yang baik, yakni berkenaan dengan penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal. Keempat, menggunakan teori prudentialism yaitu menitikberatkan pada memperhatikan kerugian, manfaat pengambilan keputusan konstitusional. Jika Pasal 33 ayat (1) Parpol dipahami bahwa tidak terdapat pengecualian terhadap perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, maka dengan memperhatikan kerugian dan manfaat pengambilan keputusan, akan tampak banyak kerugian yang timbul. Pada kenyataannya, perkara kepengurusan yang diajukan melalui pengadilan negeri menimbulkan dualisme partai, dualisme kepengurusan partai politik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum siapa yang memiliki hak menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Oleh karena itu, jika kita tafsirkan secara prudentialism, pilihannya tidak lain adalah Putusan Mahkamah Partai Politik perkara kepengurusan bersifat final dan mengikat. Berdasarkan analisa teori penafsiran tersebut jika kita bangun dialog dengan teori-teori yang digunakan, maka akan hadir suatu kesepahaman umum, yakni baik secara tekstual, optional intens, struktur, maupun secara prudentialism, makna Pasal 33 ayat (1) secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Letak permasalahannya adalah pada penerapan atau pelaksanaan norma tersebut sehingga seharusnya pengadilan negeri tidak dapat menerima Putusan Mahkamah Partai yang pokok persoalannya adalah kepengurusan partai politik. Keputusan Pengadilan Negeri menerima perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri ini menjadi potensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbuatan inilah yang menjadi kesalahan berpikir yang semakin menunjukkan wajah buram peradilan negeri ini. Bahkan wajah buram ini semakin tampak dengan adanya perbedaan penafsiran antara pengadilan negeri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 Begitu pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila terjadi suatu sengketa kepengurusan, maka pengesahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM harus berdasarkan Putusan Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai terhadap perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti Menteri Hukum dan HAM hanya bersifat deklaratif semata, maka sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkan hukum baru. Atas dasar itu, walau sebenarnya makna Pasal 33 ayat (1) partai politik telah jelas sebagaimana Ahli paparkan di atas, Mahkamah Konstitusi sebaiknya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang masih mampu menjaga marwah Pasal 24 ayat (1), yakni menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang harus mampu menghadirkan kembali keadilan negeri ini. Maka perlu adanya penekanan kembali makna tafsir Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol guna menyelesaikan polemik yang ada. Pilihan putusan konstitusionalnya Ahli serahkan kepada Mahkamah. Mengenai permohonan perlunya ada ketegasan pernyataan Mahkamah Partai sebagai badan peradilan, Ahli berpendapat kiranya hal ini perlu dipikirkan lebih mendalam. Adanya pengakuan Mahkamah Partai sebagai badan peradilan perlu memperhatikan Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, yakni lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan konstitusional tersebut telah memberikan batasan secara limitatif terhadap ruang lingkup badan peradilan. Pencantuman nama badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung menyebabkan tidak membenarkan keberadaan peradilan lain selain empat lingkup tersebut. Begitu pula terhadap Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Berdasarkan makna original intent yang dimaksud dengan badan-badan peradilan lain adalah Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan notaris [dikutip dari Naskah Komprehensif VI Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 Indonesia Tahun 1945 Bagian Penutup]. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali apakah Mahkamah Partai merupakan lingkup daripada badan-badan peradilan. [2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan mahkamah pada hari Jumat, 18 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUUIII/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Pengujian Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai pengujian Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 a. bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. b. bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. c. bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat diwujudkan dengan pembentukan partai politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. d. bahwa definisi partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. e. bahwa sebagai sebuah organisasi, dalam organisasi partai politik dapat saja terjadi perselisihan-perselisihan. Perselisihan partai politik menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, antara lain: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; 4) penyalahgunaan kewenangan; 5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 6) keberatan terhadap keputusan partai politik. f. bahwa untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, UU Partai Politik telah mengatur tata cara penyelesaian perselisihan partai politik dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik. g. ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD dan ART partai politik paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 h. ketentuan Pasal 33 UU Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri yang putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyelesaikan perkara perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. i. bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika perselisihan kepengurusan hanya dapat diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain saja, maka dalam hal mahkamah partai politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan kepengurusan, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan sama sekali karena tidak ada upaya hukum lain selain penyelesaian melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. j. penyelesaian perselisihan kepengurusan melalui pengadilan negeri tidak berarti negara melalui institusi pengadilan mencampuri penyelesaian internal partai politik karena perselisihan kepengurusan diselesaikan lebih dahulu secara internal melalui mahkamah partai politik. Dalam hal mahkamah partai politik tidak dapat menyelesaikan perselisihan kepengurusan tersebut, perselisihan kepengurusan akan diselesaikan oleh pengadilan negeri. k. berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengujian Pasal 2 angka 5 UU PTUN terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. c. bahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain merupakan organ internal yang dibentuk oleh partai politik untuk menyelesaikan perselisihan partai politik. Putusan mahkamah partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. d. bahwa mahkamah partai politik bukan merupakan badan peradilan karena mahkamah partai politik tidak dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. e. pemaknaan frasa “badan peradilan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang mencakup mahkamah partai politik atau sebutan lain justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 angka 5 UU PTUN tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan tetap sama dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) serta Pasal 2 angka 5 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, selanjutnya disebut UU PTUN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo, sebagai berikut: 1. Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28H ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. yang menurut Pemohon, hak-hak konstitusional tersebut dilanggar akibat berlakunya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.” dan Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang menyatakan, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: ... 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”; 2. Pemohon mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan periode 2015-2020 yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat mengajukan pasangan calon sendiri karena telah melampaui syarat minimal 11 kursi (20% dari 55 Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan). Namun selanjutnya, Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang nyata sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas dikarenakan Pemohon ditolak pendaftarannya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 026/BA/VII/2015 (vide bukti P-4) dikarenakan berlarut- larutnya konflik Partai Golkar yang disebabkan adanya Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang membuka peluang Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 dan mengikat terkait kepengurusan diuji ke pengadilan serta Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang tidak tegas memberikan makna konstitusional bahwa badan peradilan adalah termasuk juga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat terkait sengketa politik kepengurusan; 3. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol menyatakan, “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Seharusnya, makna final dan mengikat adalah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan Mahkamah Partai Politik tersebut dibacakan. Namun, Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 33 ayat (1) UU Parpol karena masih membuka peluang penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri sehingga membuat Pemohon mengalami ketidakpastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Apabila putusan final dan mengikat masih dapat diuji kembali ke pengadilan, menurut Pemohon, hal itu juga merusak prinsip kepastian hukum dalam negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]; 4. Sengketa dualisme kepengurusan seharusnya sudah selesai di tingkat Mahkamah Partai Politik yakni dengan adanya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 (vide bukti P-5) yang menurut Pemohon telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) UU Parpol yang menjadikan Pemohon memungkinkan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah melalui Partai Golkar yang kepengurusannya diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik dimaksud; 5. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 2 angka 5 UU PTUN harus diberi makna konstitusional bahwa badan peradilan adalah termasuk pula Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat karena dengan adanya pemaknaan tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal mengekseksusi atau menindaklanjuti Putusan Badan Peradilan Mahkamah Partai Politik tersebut. Selain itu, dengan diakuinya Mahkamah Partai sebagai badan peradilan maka telah memberikan penyelesaian perselisihan internal kepengurusan yang efektif, cepat, tidak bertele-tele, murah, dan sederhana sesuai prinsip-prinsip badan peradilan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 6. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo (yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah dalam putusan ini), telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon telah berhasil menjelaskan secara spesifik dan aktual mengalami kerugian hak konstitusionalnya yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 33 ayat (1) UU Parpol dan Pasal 2 angka 5 UU PTUN, di mana kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo adalah berkenaan dengan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol dan frasa “badan peradilan” dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menginginkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi untuk periode tahun 2015-2020 yang berasal dari Partai Golkar; 2. Pada saat Permohonan ini diajukan, Partai Golkar sedang terdapat sengketa dualisme kepengurusan, namun Mahkamah Partai Golkar sudah memutus melalui Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PIGolkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015, kepengurusan DPP yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali sebagai Pengurus DPP Partai Golkar yang sah. Dan putusan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 Partai Golkar ini telah disahkan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.Ah.11.01 Tahun 2015; 3. Pemohon dimungkinkan mengalami kerugian konstitusional jika Dewan Pengurus Partai yang disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tidak dapat memberikan persetujuan pencalonan kepada Pemohon; 4. Menurut Pemohon frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Dalam suatu mekanisme penyelesaian perselisihan, frasa “tidak tercapai” biasanya digunakan untuk menunjuk adanya mekanisme musyawarah demi mencapai mufakat di dalam pemeriksaan Mahkamah Partai Politik. Selain itu apabila musyawarah tidak tercapai mufakat atau tidak tercapai kesepakatan, maka Mahkamah Partai Politik tetap harus menyelesaikan perselisihan tersebut; 5. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Parpol harus dimaknai Putusan Mahkamah Partai Politik selain berkenaan dengan kepengurusan bersifat tidak final dan tidak mengikat dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Putusan yang tidak final dan tidak mengikat yang dapat diajukan ke pengadilan negeri antara lain: a) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; b) pemecatan tanpa alasan yang jelas; c) penyalahgunaan kewenangan; d) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; e) keberatan terhadap keputusan Partai Politik; 6. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol ini menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di kalangan hakim pengadilan negeri dalam memutus persoalan pada kasus yang sama. Pada PN Jakarta Utara berdasarkan putusan sela-nya menyatakan bahwa PN Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo, berbeda dengan Putusan PN Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena merupakan wewenang Mahkamah Partai Politik itu sendiri; 7. Begitu juga dengan Peradilan TUN, berdasarkan Putusan Nomor 62/G/2015/ PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.Ah.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015. Putusan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/K/TUN/2011 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 untuk Partai Peduli Rakyat Nasional dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT Partai Kedaulatan yang menyatakan bahwa Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili perkara a quo. [3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa UU Parpol mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik hanyalah suatu organisasi kelompok kepentingan di luar struktur format kekuasaan negara atau infrastruktur kekuasaan negara yang berkontribusi dalam proses pengisian jabatan lembaga-lembaga negara dan juga sebagian lembaga-lembaga pemerintahan. Sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, Giovanni Sartori mengemukakan, “A party is any political group that present at election and is capable of placing through elections candidat for public office.” Pada konteks itu, partai politik pada dasarnya berada dalam posisi sebagai penghubung atau jangkar antara kepentingan rakyat dengan mekanisme pencapaian tujuan dan kepentingan negara secara keseluruhan melalui pengisian jabatan di suprastruktur negara; [3.7.2] Bahwa sebagai badan hukum publik milik masyarakat atau warga negara, partai politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan. Dalam hal ini, partai politik memiliki otonomi tersendiri sebagai badan hukum di mana kekuasaan tertinggi tersebut berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan [vide Pasal 15 ayat (1) UU Parpol]; [3.7.3] Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik yang dapat diintervensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 oleh otoritas negara. Cara pandang ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Keterlibatan negara dalam urusan partai politik hanya berada pada empat ranah utama, yaitu: 1. Melegalisasi keberadaan partai politik melalui penerimaan pendaftaran pembentukan partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah bersifat administratif; 2. Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan melalui forum pengambilan keputusan partai politik, dalam konteks ini peran pemerintah juga bersifat administratif (vide Pasal 5 UU Parpol); 3. Penetapan susunan kepengurusan partai politik yang telah diputus melalui mekanisme internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Untuk ini pemerintah juga sebatas memiliki peran formal administratif (vide Pasal 23 UU Parpol); 4. Peradilan negara terlibat dalam menyelesaikan konflik partai politik, khususnya untuk kasus pelanggaran hak anggota, pemecatan penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban kekuasaan, dan keberatan atas keputusan partai politik untuk konflik kepengurusan, negara tidak ikut campur dalam penyelesaiannya melainkan diserahkan kepada internal partai politik melalui institusi Mahkamah Partai Politik (vide Pasal 32 UU Parpol), namun apabila mahkamah partai tidak berhasil menyelesaikan konflik kepengurusan, maka tetap disediakan lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa tersebut; [3.7.4] Bahwa pembatasan peran negara termasuk pemerintah dalam urusan partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik dengan kekuasaan tertinggi internal yang dimilikinya. Hal ini ditujukan agar partai politik dapat menjalankan segala fungsi yang ada tanpa harus takut akan adanya campur tangan negara. Pada saat yang sama, desain begitu juga ditujukan untuk mendorong kreativitas partai politik dan mendesain kebijakan partai politik yang berpihak pada upaya mewujudkan kehidupan negara yang lebih baik bagi rakyatnya. Pembatasan ruang keterlibatan negara sekaligus adanya pengakuan akan kedaulatan partai politik, juga diiringi dengan pemberian hak penuh partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal di mana penyelesaian sengketa internal dilakukan melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 institusi Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh masing-masing partai politik. Hanya saja pemberian otoritas penyelesaian masalah internal kepada Mahkamah Partai Politik melalui Undang-Undang Partai Politik ternyata masih mengandung masalah serius khususnya terhadap eksistensi Mahkamah Partai Politik terkait dengan putusan penyelesaian perselisihan yang akan dikeluarkannya. Melihat bentangan empirik yang ada, ternyata partai politik masih gagap dengan eksistensi Mahkamah Partai Politik melalui UU Parpol, desain komposisi dan tata kerja Mahkamah Partai Politik ternyata dalam praktik belum disiapkan secara matang oleh masing-masing partai politik. Pada gilirannya ketika muncul perselisihan yang memerlukan kehadiran Mahkamah Partai Politik, yang terjadi justru kebingungan dalam menghasilkan dan memfungsikannya secara optimal. Keberadaan Mahkamah Partai Politik tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan partai politik yang diakui Undang-Undang. Tidak saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, melainkan juga diakui dalam Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Semua undang-undang tersebut sama-sama mengatur kedaulatan dan kekuasaan tertinggi partai politik berada di tangan anggota-anggotanya; [3.7.5] Bahwa salah satu prinsip yang melekat pada konsep kedaulatan partai politik adalah otonomi atau kemandirian untuk mengambil keputusan internal. Keputusan internal partai politik harus diterima apa adanya oleh pihak luar partai politik tanpa boleh diintervensi, termasuk oleh negara atau pemerintah. Salah satu urusan yang masuk kategori itu adalah ihwal kepengurusan. Bagaimana pun, pengisian kepengurusan partai politik menjadi hak eksklusif masing-masing partai politik. Pihak luar tidak dapat mengintervensi siapa yang akan menjadi pengurus partai politik sepanjang pengisiannya dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Bilamana terjadi perselisihan terkait dengan pengurusan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan negeri, dalam hal ini tiga Undang-Undang Partai Politik terdahulu masih menempatkan peran negara pada posisi sentral dalam penyelesaian perselisihan internal partai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 politik. Hadirnya badan peradilan negara masih dinilai sebagai mekanisme yang lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik apabila mahkamah partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal partai politik; [3.7.6] Bahwa salah satu cara untuk mengatasi efektivitas keberadaan Mahkamah Partai Politik adalah dari perspektif pengisian keanggotaan majelis Mahkamah Partai Politik dilakukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik. Pengisian keanggotaan Mahkamah Partai Politik melalui forum tertinggi merupakan bentuk konkrit bahwa mandat Mahkamah Partai Politik berasal dari kedaulatan partai politik, bukan dari pengurus. Selain itu pengisian melalui forum tertinggi juga dapat menghindarkan partai politik dari kemungkinan hanya diisi oleh kelompok tertentu saja. Dengan jalan ini, anggota mahkamah partai yang akan dipilih tentunya orang-orang yang dinilai capable dan dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berada dalam satu partai politik. Susunan atau komposisi Mahkamah Partai Politik seyogianya juga melibatkan pihak eksternal yang independen atau non-partisan. Dalam konteks ini, komposisi eksternal sebaiknya lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berasal dari internal partai politik. Komposisi seperti ini diyakini akan mampu menjaga objektivitas dan fairness dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, apalagi sengketa kepengurusan sarat dengan tarik-menarik kepentingan antarkelompok dalam partai politik; [3.7.7] Bahwa seyogianya partai politik tidak boleh gagal dalam menghadirkan dan mendayagunakan mahkamah partai. Peranan partai politik yang paling penting adalah to simplified the choice for voters, civic education, generating a symbol of identification and loyalty, and mobilizing people to participate. Kemudian, organisasi Parpol selaku organisasi memiliki fungsi to recruite political leaders and promoting government officer. Ini yang paling sering terganggu kalau partai politik berkonflik. Kemudian, training for political elite, interest articulation, and political interest aggregation. Sementara fungsi Parpol dalam pemerintahan antara lain adalah creating majority in government, organizing government, implementation policy, organizing disagree and opposition to ensure government responsibility, control toward government administration, and to strengthen government stability. Dualisme kepengurusan partai politik mengakibatkan partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Problem terbesar yang ditimbulkan dualisme Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 kepengurusan partai politik adalah ketidakpastian hukum siapa yang berhak menjalankan fungsi-fungsi administrasi terkait dengan rekrutmen pemimpin politik dan mempromosikannya pada jabatan-jabatan politik tertentu. Ketidakpastian hukum ini merepotkan dan menimbulkan sengketa yang berpotensi konflik dan berakhir dengan kekerasan politik dalam pemilihan umum. Dualisme kepengurusan juga berdampak pada penyelenggaraan Pemilu; [3.7.8] Bahwa partai politik seharusnya memperkuat sistem organisasi yang ditaati semua warga partai bukan sebaliknya menyuburkan feodalisasi, politik patron-klien yang menyebabkan organisasi partai di subkoordinasi satu atau beberapa orang saja. Ketidakmampuan menyandarkan diri kepada aturan organisasi dan menafsirkan sendiri-sendiri AD/ART akibat konteks kepentingan politik yang pragmatis seolah-olah membawa partai memasuki lorong gelap yang tak kunjung menemukan jalan keluar, padahal partai politik surplus para politisi senior yang sebetulnya tidak kekurangan pengalaman menyelesaikan persoalan konflik tetapi memang persoalannya bukan pengalaman, persoalannya adalah ego pribadi dan faksi; [3.7.9] Bahwa kelembagaan partai politik juga didefinisikan sebagai proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang berpola, maupun dalam sikap atau budaya. Keberadaan mahkamah partai politik saat ini dapat digunakan menjadi indikator penting bagi derajat kesisteman yang dimiliki oleh partai politik. Apakah mahkamah partai politik berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal partai atau tidak? Apakah mahkamah partai politik diatur secara komprehensif atau tidak dalam AD/ART partai tersebut? Dengan kata lain, keberadaan mahkamah partai politik dapat meningkatkan derajat kesisteman partai politik jika dapat menjalankan fungsinya secara benar, dan menegakkan aturan AD/ART, dan menyelesaikan konflik dalam partai. Keberadaan mahkamah partai politik yang memiliki kewenangan memutus secara final dan mengikat sengketa partai yang berkaitan dengan kepengurusan merupakan bagian penting dari proses pelembagaan partai politik. Oleh karena itu, setiap upaya menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat sesungguhnya juga menjadi bagian penting dari peningkatan citra positif partai di mata masyarakat. Kegagalan menyelesaikan konflik yang berlarut berpotensi mengakibatkan partai ditinggal pendukungnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana partai akan menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa ini jika persoalannya sendiri tidak mampu diselesaikan? Oleh karena itu, tidak bisa mahkamah partai politik itu kemudian tidak mengambil keputusan apa pun atau tidak menerbitkan putusan. Jika terjadi hal demikian, maka menjadi tidak ada gunanya dibentuk mahkamah partai politik untuk memutuskan perkara yang terkait konflik di internal kepengurusan; [3.7.10] Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menyelesaikan sengketa partai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hal demikian merupakan upaya untuk memberikan kedewasaan dan kemandirian bagi partai politik dalam mengurus urusannya yang semestinya internal partai politik dapat melakukan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih tepat karena ditangani selain dari orang-orang partai politik sendiri yang mengetahui, mendalami, dan menghayati peristiwa dalam lingkungan partai politik tersebut, juga oleh tokoh-tokoh masyarakat/ahli hukum yang tergabung dalam mahkamah partai politik. Keberadaan mahkamah partai politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang duduk dalam mahkamah partai politik sehingga akan dapat menentukan putusannya secara adil dan objektif. Seharusnya orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik adalah orang-orang yang tidak memihak kepada kelompok manapun sehingga putusannya akan lebih objektif dan putusan mahkamah partai politik berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa efektif dilaksanakan. Apabila putusan mahkamah partai politik dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa maka perselisihan tersebut segera berakhir dan mahkamah partai politik menjadi berwibawa. Dipahami dengan sepenuhnya bahwa sengketa atau perselisihan di internal partai politik sangat didominasi oleh kepentingan politik sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat berjiwa besar menerima putusan mahkamah partai politik yang dianggap tidak benar sehingga akhirnya berujung lagi ke badan peradilan. Perlu dipertimbangkan oleh mahkamah partai politik seyogianya komposisi orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik haruslah lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari luar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 anggota partai politik tersebut yang dipilih berdasarkan makanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai; [3.7.11] Bahwa secara tekstual, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol mengacu pada Pasal 32 UU Parpol. Maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU Parpol harus didahului dengan memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Parpol. Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat; [3.7.12] Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menjadi sangat penting, mengingat terdapat putusan yang sifatnya tidak final dan mengikat, maka perlu adanya suatu jawaban bagaimana apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Jawabannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, yakni apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 UU Parpol tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Maka jika dibaca secara tekstual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan antara suatu norma. Walaupun tidak terdapat pertentangan terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual; [3.7.13] Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Parpol secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945; [3.7.14] Bahwa terkait dengan frasa “badan peradilan” dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila terjadi suatu sengketa kepengurusan, maka pengesahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM harus berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik. Hal ini berarti Menteri Hukum dan HAM hanya bersifat deklaratif semata, sehingga sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum baru. Apabila ternyata Menkumham sebagai pejabat negara yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk mencatat dan mendaftarkan kepengurusan partai politik tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik bahkan bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Partai Politik, maka secara administratif putusan Menkumham tersebut dapat diajukan pengujian dan diminta pembatalan ke PTUN. Peradilan TUN tetap terbuka untuk menilai apakah putusan pejabat negara sudah benar atau tidak benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto PANITERA PENGGANTI, ttd. Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id