PUU
Tahun 2026
77/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Tri Prasetio Putra Mumpuni
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:22:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 77/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Tri Prasetio Putra Mumpuni
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Perum Puri Anggrek Blok G3 Nomor 58, Desa
Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara
online bertanggal 21 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor
77/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 23 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan
diterima Mahkamah secara online pada tanggal 11 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi."
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertara dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang Pemilihan Umum."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut
"UU MK" menyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b)…”
4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3
Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "UU Kekuasaan
Kehakiman" menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk: a) menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945; b)…”
3
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut
"UU P3" menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi, antara lain sebagai
lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga
demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir
tertinggi atas ketentl!an konstitusi (the sole and the highest interpreter of the
constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the
protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses
pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
konstitusi apalagi sampai melanggar hak 3 konstitusional warga negara
Indonesia, dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan:
(1) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
amar
putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, danlatau bagian
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat,
pasal, danlatau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
amar
putusannya
menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat."
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
"Objek Permohonan PUU adalah undangundang dan Perppu."
Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan
undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal
24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,
4
Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi
serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai keabsahan suatu
undang-undang, baik dari sisi materiel maupun dari segi formalitas proses
pembentukannya. Adapun kewenangan untuk melakukan pengujian materil
tersebut ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyebutkan:
“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian
materil, permeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah 4
Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin
mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-
undang terhadap UUD NRI 1945.
10. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan
pengujian konstitusionalitas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
11. Bahwa objek pengujian a quo dalam perkara ini, yaitu Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., berada dalam
lingkup kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal
10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK, serta Pasal 9 ayat (1) UU
P3.
12. Bahwa Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemohon dalam perkara ini hendak
menguraikan dasar-dasar pengujian materil terhadap Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
5
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka makin memperjelas
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara a quo.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup don
sesuai dengan perkembangan masyarakat don prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur do/am undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara."
2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, maka Pemohon akan menjelaskan
kualifikasi dan kerugian konstitusionalnya masing-masing.
A. KUALIFIKASI
3. Kualifikasi Pemohon sebagai Perorangan.
1) Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 3215250905040006 [vide bukti P-1].
2) Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas llmu Sosial Dan llmu
Politik Program Studi llmu Pemerintahan yang berkonsentrasi pada
bidang studi Tata Negara, Pemerintahan, dan Politik dengan Nomor
Pokok Mahasiswa (NPM) 2210631180111 [vide bukti P-2].
3) Bahwa pemohon menjadi pemantik diskusi publik bertajuk "Meniti Jalan
Terjal Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa llmu
Pemerintahan Unsika Karawang. Dalam forum tersebut, Pemohon
menyampaikan kritik terhadap potensi perluasan kekuasaan Kepolisian
dalam kehidupan sipil akibat revisi Masa Jabatan Kapolri [vide bukti P-3].
Kehadiran Pemohon sebagai pemantik menunjukkan peran aktifnya
dalam upaya pendidikan konstitusional dan penguatan kesadaran publik
mengenai bahaya supremasi militer tanpa kontrol sipil.
6
4) Bahwa pemohon pada tanggal 20 Maret 2025, tepat saat sidang
pengesahan RUU TNI berlangsung di DPR RI, Pemohon mengalami
represi aparat keamanan (Kepolisian) dalam unjuk rasa damai di depan
Gedung DPR RI. Akibat insiden tersebut, Pemohon mengalami sesak
napas dan trauma, dan harus dilarikan ke RS Bakti Mulya menggunakan
ambulans untuk mendapatkan perawatan medis darurat [vide bukti P-4].
Kejadian ini menjadi bentuk nyata penyempitan ruang aman sipil dan
kekerasan terhadap warga negara yang mengekspresikan pendapatnya
secara damai.
5) Bahwa pemohon pada tanggal 25 Maret 2025, dalam momentum lanjutan
penolakan terhadap UU TNI di tingkat daerah, Pemohon mengalami
represi oleh pihak Kepolisian antara lain, penembakan gas air mata,
pemukulan, penangkapan massa aksi, pengepungan titik aman (Masjid
al jihad karawang), sabotase ambulance medis [vide bukti P-5]. Bukti ini
menegaskan peran Pemohon dalam memobilisasi advokasi sipil
terhadap norma yang diuji.
6) Bahwa pemohon sejak tanggal 20 Maret hingga pertengahan April 2025,
Pemohon menerima serangkaian intimidasi melalui telepon dan pesan
dari nomor-nomor tidak dikenal, yang berisi ancaman fisik maupun psikis
[vide bukti P-6]. lntimidasi tersebut mengganggu aktivitas dan keamanan
pribadi Pemohon serta menimbulkan ketakutan berkelanjutan. Tekanan
ini adalah bentuk nyata kerugian konstitusional sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
7) Bahwa pemohon mendapat tindakan represif terhadap Pemohon pada
saat aksi demonstrasi juga tercatat dalam pemberitaan media lokal Radar
Karawang, yang secara jelas menyebut nama Pemohon sebagai korban
kekerasan dalam aksi di DPR-RI [vide bukti P-7]. Bukti ini memperkuat
bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat aktual,
langsung, dan terdokumentasikan secara objektif oleh pihak ketiga
independen.
8) Bahwa pemohon dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998, Pemohon secara resmi menandatangani Surat
Pemberitahuan Aksi yang ditujukan kepada Polres Karawang c.q. Kasat
lntelkam pada 22 Maret 2025 untuk pelaksanaan aksi damai pada 25
7
Maret 2025 [vide bukti P-8]. Surat tersebut membuktikan bahwa kegiatan
Pemohon berada dalam koridor hukum, sehingga segala bentuk
kekerasan terhadapnya tidak hanya mencederai hak konstitusional, tetapi
juga melanggar hak hukum positif.
9) Bahwa Pemohon juga turut membuat video seruan aksi damai 25 Maret
2025. bersama Komite Rakyat Sipil Karawang, yang kemudian diunggah
secara resmike akun media sosial organisasi tersebut sebagai bagian
dari kampanye terbuka menolak revisi UU POLRI & TNI [vide bukti P-9].
Video tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bertindak secara terbuka
dan bertanggung jawab, bukan dalam konteks anarkis, melainkan
konstitusional.
10) Bahwa seluruh tindakan represif yang dialami Pemohon saat aksi 20
Maret 2025 juga terdokumentasikan dalam sebuah video rekaman
lapangan, yang menunjukkan secara jelas saat Pemohon ditarik,
dibentak, dan dipukul oleh aparat kpolisian saat menyampaikan pendapat
secara damai di depan Gedung DPR RI [vide bukti P-10]. Dokumentasi
visual ini menjadi alat bukti paling kuat dan nyata bahwa kerugian yang
dialami Pemohon bersifat aktual, langsung, dan sebagai akibat dari
berlakunya norma yang menguatkan kekuasaan militer tanpa kendali
konstitusional.
11) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki rekam jejak
yang konsisten dalam mengakui legal standing mahasiswa sebagai
pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini terbukti dalam
sejumlah putusan penting yang diajukan oleh mahasiswa dan dikabulkan
oleh MK, antara lain:
1. Putusan Nomor 90/PUU-XXl/2023, yang mengubah persyaratan
pencalonan presiden/wakil presiden terkait batas usia minimal 40
tahun, dikabulkan setelah diajukan oleh pemohon mahasiswa.
2. Putusan Nomor 12/PUU-XXll/2024, yang menyatakan bahwa Pilkada
2024 tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal pada November 2024,
juga diajukan dan dikabulkan berdasarkan permohonan dari
mahasiswa.
3. Putusan
Nomor
62/PUU-XXll/2024,
yang
membahas
soal
penghapusan
ambang
batas
pencalonan
presiden,
kembali
8
menunjukkan
bahwa
Mahkamah
mengakui
kepentingan
konstitusional
mahasiswa
dalam
menjaga
integritas
proses
demokrasi. Preseden ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak
semata-mata mempertimbangkan status pekerjaan atau institusional
pemohon, melainkan fokus pada kerugian konstitusional yang nyata,
spesifik, dan relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat {1) UU
MK.
Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara memiliki hak dan
kepentingan yang sah dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi,
akuntabilitas, dan supremasi konstitusi. Dengan demikian, pengajuan
permohonan pengujian undang-undang oleh mahasiswa merupakan
tindakan yang sah secara hukum, dan legal standing mereka telah
mendapatkan pengakuan eksplisit dalam sejumlah putusan Mahkamah
Konstitusi sebelumnya
B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
Parameter Kerugian Konstitusional Menurut Yurisprudensi Mahkamah
Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005
dan
Putusan
Nomor
11/PUU-V/2007,
Mahkamah
telah
menegaskan bahwa agar seseorang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara pengujian undang-undang, maka harus terpenuhi
lima syarat kumulatif sebagai berikut:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual,
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang didalilkan dan berlakunya norma yang diuji;
e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi.
9
2. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo menguji konstitusionalitas Pasal 11
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang tidak mengatur secara eksplisit batas masa
jabatan Kapolri.
3. Bahwa ketiadaan pengaturan masa jabatan tersebut bukan sekadar
persoalan
administratif,
melainkan
persoalan
konstitusional
yang
menyangkut desain pembatasan kekuasaan (limitation of power), sirkulasi
elite keamanan, akuntabilitas jabatan publik, serta jaminan perlindungan
hak asasi warga negara.
Hak Konstitusional Pernohon yang Dilanggar
A. Pelanggaran terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat
(Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
4. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 rnenyatakan:
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan rnenurut
Undang-Undang Dasar."
5. Ketentuan tersebut rnenegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan
negara harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat
yang diwujudkan melalui mekanisrne konstitusional, termasuk melalui
pengaturan yang jelas rnengenai pembatasan, pengawasan, dan
periodisasi jabatan publik.
6. Dalam negara hukurn demokratis, jabatan publik yang rnerniliki
kewenangan koersif (coercive power) terhadap warga negara harus diatur
secara jelas dalarn peraturan perundang-undangan, terrnasuk rnengenai
rnekanisrne pengangkatan, pemberhentian, serta batasan rnasa jabatan,
guna rnencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu
dalam jangka waktu yang tidak terukur.
7. Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
rnerupakan jabatan publik strategis yang mernegang kendali terhadap
institusi kepolisian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam kedudukan tersebut, Kapolri memiliki kewenangan yang luas dalam
penyelenggaraan fungsi kepolisian negara, antara lain meliputi:
a. pelaksanaan fungsi penegakan hukurn;
10
b. penggunaan kekuatan kepolisian dalam rangka pemeliharaan
keamanan dan ketertiban rnasyarakat;
c. pengendalian dan pengamanan massa dalarn situasi keramaian
maupun kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
d. pelaksanaan tindakan penahanan serta penyidikan terhadap warga
negara yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Luasnya kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Kapolri
merupakan jabatan publik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
pelaksanaan kekuasaan negara terhadap warga negara, khususnya dalam
bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.
9. Namun demikian, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur
mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa
memberikan pengaturan yang tegas mengenai masa jabatan Kapolri.
10. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai masa jabatan tersebut
menimbulkan ketidakpastian mengenai periodisasi kepemimpinan dalam
institusi kepolisian nasional serta membuka kemungkinan jabatan tersebut
dijalankan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan secara normatif oleh
undang-undang.
11. Kondisi
tersebut
berpotensi
menimbulkan
beberapa
implikasi
konstitusional, antara lain:
a. tidak adanya periodisasi jabatan yang jelas sebagai bagian dari
mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam sistem demokrasi;
b. tidak adanya kerangka evaluasi kelembagaan yang terstruktur
terhadap kepemimpinan institusi kepolisian;
c. terbukanya kemungkinan konsentrasi kewenangan institusional pada
satu figur dalam jangka waktu yang panjang.
12. Dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pengaturan mengenai masa jabatan pejabat
publik merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa
kekuasaan negara dijalankan secara terbatas, akuntabel, dan tidak
terpusat pada individu tertentu secara berkelanjutan.
11
13. Oleh karena itu, tidak diaturnya masa jabatan Kapolri secara tegas dalam
Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
1945.
B. Pelanggaran Terhadap Prinsip Negara Hukum
14. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum."
15. Prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut
menegaskan
bahwa
penyelenggaraan
kekuasaan
negara
harus
didasarkan pada hukum yang memberikan kepastian, pembatasan
terhadap penggunaan kekuasaan, serta mekanisme akuntabilitas yang
dapat diuji secara objektif.
16. Dalam doktrin negara hukum modern, pengaturan mengenai jabatan publik
yang memiliki kewenangan strategis dan berpengaruh terhadap hak-hak
warga negara harus disusun secara jelas dalam norma peraturan
perundang-undangan, termasuk mengenai mekanisme pengangkatan,
pemberhentian, serta batasan masa jabatan guna menjamin adanya
kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan.
17. Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
merupakan jabatan publik strategis dalam sistem ketatanegaraan yang
memimpin institusi kepolisian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
18. Pasal 11 undang-undang tersebut hanya mengatur mekanisme
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak memberikan
pengaturan yang tegas mengenai masa jabatan Kapolri.
19. Ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan tersebut mengakibatkan
tidak adanya ketentuan normatif yang secara jelas menentukan:
a. batas masa jabatan Kapolri;
b. periodisasi kepemimpinan yang tetap;
c. kerangka evaluasi kepemimpinan institusional secara periodik;
d. batasan terhadap kemungkinan perpanjangan jabatan secara
berulang.
12
20. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum
mengenai durasi kepemimpinan Kapolri dalam sistem kelembagaan
kepolisian, karena masa jabatan tersebut pada praktiknya sangat
dipengaruhi oleh faktor usia pensiun serta keputusan politik dalam proses
pemberhentian atau penggantian jabatan.
21. Dalam perspektif negara hukum, kepastian mengenai batasan masa
jabatan pejabat publik merupakan salah satu instrumen penting untuk
memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara terbatas dan
dapat dipertanggungjawabkan.
22. Oleh karena itu, tidak diaturnya masa jabatan Kapolri secara tegas dalam
Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi menimbulkan kekosongan pengaturan
normatif (constitutional omission) yang membuka ruang diskresi
kekuasaan yang luas dalam penentuan durasi jabatan tersebut.
23. Kekosongan norma tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip
negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum yang memadai mengenai
pembatasan masa jabatan pejabat publik yang memiliki kewenangan
strategis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
C. Pelanggaran terhadap Hak atas Kepastian Hukum
24. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil."
25. Ketentuan
tersebut
menegaskan
bahwa
setiap
penyelenggaraan
kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang
jelas, pasti, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan jaminan kepastian
hukum bagi setiap warga negara.
26. Dalam konteks pengaturan jabatan publik, prinsip kepastian hukum juga
mencakup
kejelasan
mengenai
desain
kelembagaan,
termasuk
pengaturan mengenai masa jabatan, mekanisme evaluasi kepemimpinan,
serta tata cara pergantian jabatan dalam suatu institusi negara.
27. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengaturan jabatan publik
sekurang-kurangnya mencakup kepastian mengenai:
a. batas atau durasi masa jabatan pejabat publik;
b. mekanisme evaluasi kepemimpinan secara periodik;
13
c. prosedur pergantian jabatan yang jelas dan terukur;
d. periodisasi kepemimpinan dalam suatu institusi negara.
28. Namun demikian, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur
mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Kapolri), tanpa memberikan pengaturan yang tegas
mengenai masa jabatan Kapolri.
29. Tidak adanya pengaturan mengenai masa jabatan tersebut menimbulkan
ketidakpastian mengenai periodisasi kepemimpinan dalam institusi
kepolisian nasional, karena tidak terdapat ketentuan normatif yang secara
jelas menentukan batas waktu jabatan tersebut.
30. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:
a. tidak adanya kepastian mengenai periodisasi kepemimpinan dalam
institusi kepolisian;
b. tidak adanya kerangka rotasi kepemimpinan yang jelas dalam sistem
kelembagaan;
c. terbukanya kemungkinan kepemimpinan institusional berada pada
satu figur dalam jangka waktu yang relatif panjang.
31. Ketidakjelasan
pengaturan
tersebut
pada
akhirnya
menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam desain kelembagaan kepolisian negara, yang
merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.
32. Dalam perspektif hak konstitusional warga negara, kepastian mengenai
desain kelembagaan negara, termasuk batasan masa jabatan pejabat
publik yang memiliki kewenangan strategis, merupakan bagian dari
jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
33. Oleh karena itu, tidak diaturnya masa jabatan Kapolri secara tegas dalam
Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
yang tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
D. Pelanggaran Terhadap Hak Atas Rasa Aman
(Pasal 28G ayat (1) UUD 1945)
34. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
14
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi."
35. Ketentuan tersebut menjamin bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh rasa aman dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya,
termasuk dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam
kehidupan demokrasi.
36. Pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam kegiatan penyampaian
pendapat di muka umum pernah mengalami tindakan represif aparat
kepolisian dalam kegiatan demonstrasi yang diselenggarakan secara
damai.
37. Dalam struktur kelembagaan kepolisian negara, seluruh kebijakan
operasional dan garis komando institusional berada di bawah
kepemimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang saat ini dijabat oleh Listyo
Sigit Prabowo.
38. Dalam konteks pengaturan jabatan tersebut, Pasal 11 UU Kepolisian tidak
memberikan ketentuan yang tegas mengenai masa jabatan Kapolri.
39. Ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan tersebut berpotensi
menyebabkan konfigurasi kepemimpinan dalam institusi kepolisian
berlangsung dalam jangka waktu yang panjang tanpa adanya periodisasi
yang jelas.
40. Kondisi
tersebut
berpotensi
menimbulkan
beberapa
implikasi
kelembagaan, antara lain:
a. kebijakan keamanan dapat berlangsung dalam garis komando
kepemimpinan yang sama dalam jangka waktu yang panjang;
b. tidak terdapat kerangka evaluasi kepemimpinan yang terstruktur
berdasarkan periodisasi jabatan;
c. pola pendekatan kebijakan keamanan berpotensi berlangsung secara
berulang tanpa adanya mekanisme pergantian kepemimpinan yang
terjadwal.
15
41. Dalam pengalaman yang dialami Pemohon, tindakan represif aparat
kepolisian dalam kegiatan demonstrasi telah menimbulkan kerugian yang
dirasakan secara langsung, antara lain:
a. Iuka fisik;
b. trauma psikologis;
c. intimidasi melalui media digital;
d. tekanan sosial dalam lingkungan pergaulan;
e. gangguan terhadap aktivitas akademik Pemohon sebagai mahasiswa.
42. Kerugian tersebut bersifat aktual dan nyata bagi Pemohon sebagai warga
negara yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi
dalam kehidupan demokrasi.
43. Oleh karena itu, menurut Pemohon, tidak diaturnya masa jabatan Kapolri
secara tegas dalam Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi memengaruhi
desain kelembagaan kepolisian yang pada akhirnya berkaitan dengan
perlindungan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945.
E. Pelanggaran terhadap Hak Kebebasan Berpendapat
(Pasal 28E ayat (3) UUD 1945)
44. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat."
45. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan
pendapat merupakan hak konstitusional yang menjadi salah satu pilar
utama dalam penyelenggaraan negara demokratis.
46. Hak tersebut memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan
kritik, aspirasi, maupun pandangan terhadap kebijakan atau desain
kelembagaan negara sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan
demokrasi.
47. Pemohon sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil secara
aktif menyampaikan pandangan dan kritik terhadap desain pengaturan
masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
dalam kerangka diskursus publik mengenai tata kelola kelembagaan
negara.
16
48. Dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat tersebut, Pemohon
mengalami tindakan represif aparat kepolisian yang berdampak pada
terganggunya
pelaksanaan
hak
konstitusional
Pemohon
untuk
menyampaikan pendapat secara bebas dan aman.
49. Dalam konteks pengaturan kelembagaan kepolisian negara, Pasal 11
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai
masa jabatan Kapolri.
50. Ketiadaan pengaturan mengenai periodisasi jabatan tersebut berpotensi
menyebabkan konfigurasi kepemimpinan dalam institusi kepolisian
berlangsung dalam jangka waktu yang panjang tanpa adanya mekanisme
evaluasi kepemimpinan yang terstruktur.
51. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada dinamika hubungan antara
aparat keamanan dan ruang kebebasan sipil apabila tidak disertai dengan
mekanisme pembatasan jabatan yang jelas dalam norma undang-undang.
52. Oleh karena itu, menurut Pemohon, tidak diaturnya masa jabatan Kapolri
secara tegas dalam Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi berkaitan dengan
perlindungan hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT (CAUSAL VERBAND)
1. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak berdiri sendiri,
melainkan menurut Pemohon berkaitan dengan struktur pengaturan dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang tidak memberikan pengaturan yang tegas
mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri).
2. Menurut Pemohon, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan
tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan normatif yang berimplikasi
pada tidak adanya periodisasi yang jelas dalam kepemimpinan institusi
kepolisian.
3. Hubungan sebab-akibat antara norma tersebut dengan kerugian yang
dialami Pemohon dapat dijelaskan secara rasional sebagai berikut:
a. norma undang-undang tidak memberikan pembatasan yang jelas
mengenai masa jabatan Kapolri;
17
b. ketiadaan pembatasan tersebut berpotensi menyebabkan konsentrasi
kewenangan kepolisian pada satu figur dalam jangka waktu yang
panjang;
c. konfigurasi kebijakan keamanan publik dapat berlangsung dalam garis
komando kepemimpinan yang sama tanpa periodisasi yang jelas;
d. dalam praktik penyelenggaraan kebijakan keamanan tersebut,
Pemohon sebagai warga negara yang menyampaikan kritik dan
aspirasi publik mengalami tindakan represif aparat kepolisian;
e. tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang menurut Pemohon
bersifat langsung dan aktual.
4. Dengan demikian, menurut Pemohon terdapat hubungan kausal yang
rasional antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon.
KERUGIAN STRUKTURAL TERHADAP MASA DEPAN DAN MOBILITAS
VERTIKAL
5. Pemohon merupakan mahasiswa program studi llmu Pemerintahan yang
memiliki minat dan orientasi karier di bidang pelayanan publik dan tata
kelola pemerintahan.
6. Dalam sistem demokrasi yang sehat, jabatan publik strategis pada
prinsipnya memiliki mekanisme sirkulasi kepemimpinan yang jelas untuk
mencegah stagnasi elite serta menjamin regenerasi kepemimpinan dalam
institusi negara.
7. Menurut Pemohon, apabila jabatan Kapolri tidak memiliki batas masa
jabatan yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beberapa
implikasi struktural, antara lain:
a. proses regenerasi kepemimpinan dalam institusi kepolisian dapat
terhambat;
b. struktur promosi dan sirkulasi jabatan dalam organisasi kepolisian
menjadi kurang terbuka;
c. ruang partisipasi warga negara dalam mengakses jabatan publik
secara meritokratis berpotensi menjadi semakin terbatas.
8. Kondisi tersebut menurut Pemohon berkaitan dengan jaminan hak warga
negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
18
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KERUGIAN REPUTASIONAL SERTA DAMPAK SOSIAL-EKONOMI
9. Sehubungan dengan keterlibatan Pemohon dalam kegiatan advokasi dan
diskursus publik mengenai reformasi pengaturan masa jabatan Kapolri,
Pemohon menyatakan telah mengalami sejumlah tekanan sosial, antara
lain:
a. munculnya stigma sosial dalam lingkungan pergaulan;
b. pembatalan undangan untuk menjadi narasumber dalam beberapa
kegiatan diskusi publik;
c. tekanan sosial yang turut dirasakan oleh keluarga Pemohon.
10. Menurut Pemohon, kondisi tersebut berdampak pada reputasi sosial serta
berpotensi memengaruhi mobilitas sosial dan prospek karier awal
Pemohon sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan advokasi
kebijakan publik.
PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG TERDAMPAK OLEH NORMA
11. Pemohon menyadari bahwa Pasal 11 UU Kepolisian tidak secara eksplisit
menyebut Pemohon sebagai subjek yang diatur dalam norma tersebut.
12. Namun demikian, menurut doktrin hukum tata negara serta praktik
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kerugian
konstitusional tidak selalu harus timbul dari hubungan langsung sebagai
subjek norma.
13. Kerugian konstitusional juga dapat timbul sebagai akibat dari dampak
sistemik suatu norma terhadap struktur penyelenggaraan kekuasaan
negara yang pada akhirnya memengaruhi hak konstitusional warga
negara.
14. Dalam konteks ini, jabatan Kapolri memiliki kewenangan strategis dalam
menentukan arah kebijakan keamanan publik. Apabila masa jabatan
tersebut tidak dibatasi secara jelas dalam undang-undang, maka warga
negara yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan keamanan
berpotensi berada dalam posisi yang lebih rentan.
15. Oleh karena itu, menurut Pemohon terdapat kepentingan konstitusional
yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian norma tersebut.
19
KEMUNGKINAN
PEMULIHAN
MELALUI
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
16. Pemohon menyadari bahwa kewenangan untuk membentuk norma
undang-undang pada prinsipnya berada pada pembentuk undang-undang,
yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Namun dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap suatu norma melalui putusan yang bersifat
inkonstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional)
maupun
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).
18. Melalui bentuk putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai
perkara telah memberikan tafsir konstitusional terhadap norma undang-
undang dengan menambahkan syarat atau pemaknaan tertentu agar
norma tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
19. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, Pemohon memohon agar
Mahkamah
Konstitusi
menyatakan
Pasal
11
UU
Kepolisian
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa jabatan Kapolri
harus memiliki pembatasan masa jabatan yang tegas dan periodik.
20. Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional
tersebut, maka menurut Pemohon beberapa kondisi konstitusional dapat
dipulihkan, antara lain:
a. struktur pembatasan kekuasaan dalam institusi kepolisian menjadi
lebih jelas;
b. periodisasi kepemimpinan dalam jabatan Kapolri menjadi lebih
terjamin;
c. kepastian hukum dalam desain kelembagaan kepolisian dapat
terpenuhi;
d. potensi konsentrasi kekuasaan dalam jabatan tersebut dapat
dikurangi;
e. perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk hak
atas kepastian hukum dan rasa aman, dapat lebih terjamin.
20
21. Dengan
demikian,
menurut
Pemohon
seluruh
unsur
kerugian
konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam praktik putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia telah terpenuhi.
III. POSITA
LANDASAN
FILOSOFIS
DAN
KONSTITUSIONAL
PEMBATASAN
KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI
NEGARA HUKUM SEBAGAI NEGARA DENGAN KEKUASAAN YANG
TERBATAS
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan:
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan
negara harus didasarkan pada hukum, tunduk pada konstitusi, serta dibatasi
oleh mekanisme pengawasan konstitusional.
3. Dalam doktrin hukum tata negara modern, negara hukum tidak hanya
menuntut adanya supremasi hukum, tetapi juga mengharuskan adanya
pembatasan kekuasaan negara agar tidak berkembang menjadi kekuasaan
yang absolut.
4. Para ahli hukum tata negara seperti AV. Dicey, Friedrich Julius Stahl, dan
Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa inti dari konstitusionalisme adalah
limitation of power, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan agar tidak
terkonsentrasi secara permanen pada satu aktor atau institusi.
5. Konstitusi dalam negara demokrasi tidak hanya berfungsi mendistribusikan
kekuasaan, tetapi juga mengendalikan dan membatasi penggunaan
kekuasaan tersebut melalui berbagai mekanisme konstitusional.
6. Pembatasan kekuasaan dalam negara hukum umumnya dilakukan melalui
dua mekanisme utama, yaitu:
a. Pembatasan struktural, melalui pemisahan dan pembagian kekuasaan
(separation of powers dan checks and balances);
b. Pembatasan temporal, melalui pembatasan masa jabatan (term limits)
bagi pejabat publik yang memegang kekuasaan negara.
21
7. Pembatasan temporal merupakan mekanisme penting untuk mencegah
terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu figur secara berkepanjangan,
yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.
8. Dalam sistem demokrasi modern, hampir seluruh jabatan publik strategis
yang memiliki kewenangan besar selalu dibatasi masa jabatannya, antara
lain:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Kepala daerah;
c. Hakim konstitusi;
d. Pimpinan lembaga negara independen.
9. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya sirkulasi
kekuasaan (circulation of power) dan regenerasi kepemimpinan, yang
merupakan prasyarat utama dalam sistem demokrasi konstitusional.
10. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan, kekuasaan negara berpotensi
berkembang menjadi kekuasaan personal yang tidak terkontrol, yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum.
11. Dalam konteks ini, jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri) merupakan jabatan publik yang memiliki karakteristik kekuasaan
yang sangat besar.
12. Kapolri memimpin institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
memiliki kewenangan fundamental dalam sistem hukum negara, antara lain:
a. kewenangan penegakan hukum;
b. kewenangan penyelidikan dan penyidikan;
c. kewenangan penggunaan kekuatan negara (use of force);
d. kewenangan pengamanan ketertiban umum.
13. Dengan kewenangan tersebut, institusi kepolisian merupakan salah satu
instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi coercive power atau
kekuasaan pemaksaan hukum.
14. Oleh karena itu, pengaturan mengenai struktur kepemimpinan kepolisian,
termasuk masa jabatan Kapolri, memiliki dimensi konstitusional yang sangat
penting.
15. Pengaturan masa jabatan bukan sekadar persoalan administratif atau
organisasi internal kepolisian, melainkan berkaitan langsung dengan prinsip
pembatasan kekuasaan negara dalam negara hukum demokratis.
22
16. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagian besar jabatan publik
strategis telah diatur secara jelas mengenai masa jabatannya.
17. Namun demikian, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara eksplisit batas
masa jabatan Kapolri.
18. Norma
tersebut
hanya
mengatur
mekanisme
pengangkatan
dan
pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR, tanpa
menetapkan periodisasi masa jabatan yang tegas.
19. Ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan tersebut menimbulkan
ketidakjelasan periodisasi kepemimpinan dalam institusi kepolisian.
20. Dalam praktik ketatanegaraan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
situasi di mana seorang Kapolri dapat menjabat dalam jangka waktu yang
sangat panjang sepanjang tidak diberhentikan oleh Presiden.
21. Situasi demikian berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dalam satu
figur kepemimpinan kepolisian, yang tidak sejalan dengan prinsip
pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.
22. Selain itu, ketiadaan batas masa jabatan juga berpotensi menimbulkan
stagnasi dalam sirkulasi kepemimpinan institusi kepolisian, yang dapat
berdampak pada terhambatnya regenerasi kepemimpinan.
23. Dalam perspektif tata kelola negara yang demokratis, jabatan publik yang
memiliki
kewenangan
strategis
seharusnya
memiliki
periodisasi
kepemimpinan yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi.
24. Kepastian mengenai periodisasi jabatan juga penting untuk menjamin
akuntabilitas kekuasaan, karena setiap periode jabatan memberikan ruang
evaluasi terhadap kinerja pejabat publik.
25. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri dalam
undang-undang menimbulkan persoalan konstitusional terkait dengan prinsip
pembatasan kekuasaan dalam negara hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
26. Dengan demikian, pengaturan masa jabatan Kapolri merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari upaya memastikan bahwa kekuasaan negara
dijalankan secara terbatas, terkontrol, dan selaras dengan prinsip
konstitusionalisme demokratis.
23
ANALISIS NORMATIF PASAL 11 UU 2/2002 DAN KEKOSONGAN
PENGATURAN MASA JABATAN
STRUKTUR NORMATIF PASAL 11 UU KEPOLISIAN
1. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia mengatur mengenai mekanisme pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
2. Norma tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa Kapolri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
3. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya mekanisme checks and balances
antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam proses pengisian
jabatan Kapolri.
4. Selain mengatur prinsip dasar pengangkatan dan pemberhentian, Pasal 11
UU Kepolisian juga memuat beberapa ketentuan prosedural yang cukup rinci,
antara lain:
a. kewajiban Presiden untuk mengajukan calon Kapolri kepada DPR;
b. batas waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap calon Kapolri yang diajukan;
c. prosedur pengangkatan Kapolri setelah memperoleh persetujuan DPR;
d. mekanisme pemberhentian Kapolri;
e. ketentuan mengenai pemberhentian sementara Kapolri dalam keadaan
tertentu yang bersifat mendesak.
5. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 11 UU Kepolisian telah
mengatur aspek prosedural pengisian jabatan Kapolri secara relatif lengkap.
6. Namun demikian, meskipun mengatur secara rinci mengenai prosedur
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, norma tersebut sama sekali tidak
mengatur mengenai masa jabatan Kapolri.
7. Secara khusus, Pasal 11 UU Kepolisian tidak memberikan pengaturan
mengenai beberapa aspek fundamental dari suatu jabatan publik, yaitu:
a. berapa lama masa jabatan Kapolri berlangsung;
b. apakah masa jabatan tersebut bersifat periodik atau tidak;
c. apakah masa jabatan Kapolri dapat diperpanjang atau diperbarui;
d. apakah terdapat batas maksimal jumlah periode jabatan;
e. apakah terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap jabatan Kapolri.
24
8. Ketiadaan pengaturan mengenai aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa
norma Pasal 11 UU Kepolisian hanya mengatur bagaimana seseorang
diangkat menjadi Kapolri, tetapi tidak mengatur berapa lama kewenangan
tersebut dapat dijalankan.
9. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi seperti ini
dikenal sebagai kekosongan pengaturan normatif (normative silence).
10. Kekosongan norma tersebut terjadi ketika suatu peraturan mengatur suatu
institusi atau jabatan publik, tetapi tidak mengatur aspek esensial dari institusi
atau jabatan tersebut.
11. Dalam konteks jabatan publik, salah satu aspek yang paling mendasar adalah
durasi kewenangan atau masa jabatan.
12. Masa jabatan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum tata negara
untuk menjamin:
a. adanya kepastian hukum mengenai lamanya seseorang memegang
jabatan;
b. adanya mekanisme sirkulasi kekuasaan;
c. adanya kesempatan regenerasi kepemimpinan;
d. adanya ruang evaluasi terhadap kinerja pejabat publik.
13. Ketika masa jabatan suatu jabatan publik tidak diatur secara jelas dalam
undang-undang, maka pelaksanaan jabatan tersebut cenderung bergantung
pada praktik administratif atau diskresi politik.
14. Dalam konteks jabatan Kapolri, ketiadaan pengaturan mengenai masa
jabatan menyebabkan durasi kepemimpinan Kapolri secara faktual
bergantung pada dua faktor, yaitu:
a. usia pensiun anggota kepolisian;
b. keputusan politik Presiden untuk memberhentikan atau mempertahankan
Kapolri.
15. Dengan kata lain, masa jabatan Kapolri tidak memiliki batas periodik yang
ditentukan secara normatif oleh undang-undang.
16. Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar jabatan publik strategis lainnya
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah memiliki batas masa
jabatan yang jelas.
25
17. Ketergantungan pada faktor usia pensiun atau diskresi Presiden semata
tanpa adanya batas masa jabatan yang ditentukan secara normatif
berpotensi menimbulkan beberapa persoalan konstitusional.
18. Pertama, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian mengenai periodisasi
kepemimpinan institusi kepolisian.
19. Kedua, kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya konsentrasi
kekuasaan dalam satu figur kepemimpinan kepolisian dalam jangka waktu
yang panjang.
20. Ketiga, kondisi tersebut berpotensi menghambat sirkulasi kepemimpinan
dalam institusi kepolisian.
21. Keempat, kondisi tersebut dapat melemahkan prinsip pembatasan
kekuasaan (limitation of power) yang merupakan salah satu pilar utama
negara hukum.
22. Dalam negara hukum demokratis, jabatan publik yang memiliki kewenangan
strategis, terlebih yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan negara
(coercive power), seharusnya memiliki masa jabatan yang jelas, terukur, dan
terbatas.
23. lnstitusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki
kewenangan penggunaan kekuatan negara berada dalam posisi yang sangat
strategis dalam sistem ketatanegaraan.
24. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan dalam institusi kepolisian, termasuk
pengaturan masa jabatan Kapolri, seharusnya diatur secara jelas dalam
undang-undang untuk menjamin adanya pembatasan kekuasaan yang
efektif.
25. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri
dalam Pasal 11 UU Kepolisian menunjukkan adanya kekosongan norma
yang berkaitan dengan aspek fundamental dari jabatan Kapolri.
26. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
serta membuka ruang konsentrasi kekuasaan yang tidak sejalan dengan
prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945.
PEMBATASAN MASA JABATAN SEBAGAi PRINSIP UNIVERSAL DALAM
DESAIN KONSTITUSIONAL
26
PRAKTIK KONSTITUSIONAL INDONESIA MENGENAI PEMBATASAN MASA
JABATAN
1. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pembatasan masa jabatan
merupakan prinsip yang secara konsisten diterapkan terhadap berbagai
jabatan publik strategis.
2. Prinsip tersebut merupakan bagian dari desain konstitusional untuk
memastikan adanya sirkulasi kekuasaan, akuntabilitas pejabat publik, serta
pencegahan konsentrasi kekuasaan dalam satu figur atau kelompok tertentu.
3. Konstitusi dan berbagai undang-undang di Indonesia menunjukkan bahwa
pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme yang lazim digunakan
dalam mengatur jabatan publik yang memiliki kewenangan besar.
4. Salah satu contoh paling jelas adalah pembatasan masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang
menyatakan:
"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan."
5. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bahkan jabatan tertinggi dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tetap tunduk pada pembatasan
masa jabatan sebagai mekanisme kontrol konstitusional.
6. Selain Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan juga
diterapkan terhadap Hakim Konstitusi.
7. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim
konstitusi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
8. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara
independensi lembaga peradilan konstitusional dan mekanisme regenerasi
kepemimpinan lembaga.
9. Pembatasan
masa
jabatan
juga
berlaku
bagi
pimpinan
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
10. Berdasarkan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2019 tentang Kornisi
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi, pirnpinan KPK rnernegang jabatan
selarna lirna tahun dan dapat dipilih kernbali satu kali rnasa jabatan.
27
11. Pengaturan tersebut bertujuan untuk rnernastikan bahwa lernbaga yang
rnerniliki kewenangan besar dalarn penegakan hukurn tetap berada dalarn
sistern akuntabilitas dan periodisasi kepernirnpinan.
12. Hal yang sarna juga berlaku bagi anggota Kornisi Yudisial.
13. Berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2004 tentang Kornisi Yudisial
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2011,
anggota Kornisi Yudisial rnernegang jabatan selarna Hrna tahun dan dapat
dipilih kernbali satu kali rnasa jabatan.
14. Dengan dernikian, berbagai lernbaga negara yang rnerniliki kewenangan
penting dalarn sistern ketatanegaraan Indonesia secara konsisten diatur
dengan rnasa jabatan yang jelas dan terbatas.
15. Pernbatasan tersebut rnenunjukkan bahwa pernbentuk undang-undang
secara sadar rnengakui pentingnya periodisasi kepernirnpinan sebagai
instrurnen kontrol dernokratis.
16. Periodisasi jabatan rnernberikan ruang bagi:
a. evaluasi terhadap kinerja pejabat publik;
b. regenerasi kepernirnpinan;
c. sirkulasi elite dalarn sistern pernerintahan;
d. pencegahan konsentrasi kekuasaan dalarn satu figur.
17. Dengan adanya periodisasi yang jelas, jabatan publik tidak berkernbang
rnenjadi kekuasaan yang bersifat perrnanen atau terlalu lama berada pada
satu figur tertentu.
18. Narnun dernikian, dalarn konteks jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Kapolri), pernbatasan rnasa jabatan secara eksplisit tidak diatur
dalarn Pasal 11 UU Kepolisian.
19. Kondisi
tersebut
rnenirnbulkan
ketidakkonsistenan
dalam
desain
pernbatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
20. Ketika hampir seluruh jabatan publik strategis memiliki masa jabatan yang
jelas dan terbatas, ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri berpotensi
menimbulkan ketimpangan dalam mekanisme kontrol terhadap kekuasaan
negara.
21. Padahal, institusi kepolisian merupakan lembaga yang memiliki kewenangan
sangat besar dalam sistem penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
28
22. Oleh karena itu, secara prinsipil, jabatan Kapolri seharusnya juga tunduk
pada mekanisme periodisasi jabatan yang jelas dan terukur sebagaimana
jabatan publik strategis lainnya.
23. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri
menunjukkan adanya inkonsistensi dalam desain pembatasan kekuasaan
dalam sistem hukum nasional.
PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL
24. Selain dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembatasan masa
jabatan bagi pimpinan institusi keamanan juga diterapkan dalam berbagai
negara demokrasi di dunia.
25. Praktik tersebut menunjukkan adanya konsensus internasional bahwa
jabatan yang memimpin institusi keamanan negara harus memiliki batas
masa jabatan yang jelas.
26. Di Amerika Serikat, Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) memiliki
masa jabatan tetap selama sepuluh tahun.
27. Masa jabatan tersebut diatur dalam Title 28 United States Code Section 532.
28. Penetapan
masa
jabatan
tersebut
dimaksudkan
untuk
menjaga
keseimbangan antara independensi lembaga penegak hukum dan
pencegahan konsolidasi kekuasaan dalam jangka waktu terlalu panjang.
29. Kebijakan tersebut juga lahir dari pengalaman historis panjangnya masa
jabatan J. Edgar Hoover, yang memimpin FBI selama hampir 48 tahun.
30. Masa jabatan yang sangat panjang tersebut menimbulkan kekhawatiran
mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dan konsentrasi kekuasaan
dalam institusi penegak hukum.
31. Oleh karena itu, setelah masa kepemimpinan Hoover berakhir, Amerika
Serikat menetapkan batas masa jabatan tetap bagi Direktur FBI sebagai
mekanisme control institusional.
32. Di Jerman, kepemimpinan lembaga kepolisian federal berada dalam sistem
birokrasi negara yang tunduk pada pengawasan parlemen dan periodisasi
jabatan administratif yang ketat.
33. Mekanisme tersebut memastikan bahwa pimpinan lembaga keamanan tidak
memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang terlalu panjang tanpa
evaluasi.
29
34. Sementara itu, di Filipina, Kepala Philippine National Police (PNP) juga
tunduk pada batas usia dan sistem rotasi kepemimpinan yang diatur dalam
sistem hukum nasional.
35. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya sirkulasi
kepemimpinan dalam institusi kepolisian.
36. Praktik di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pengaturan
mengenai masa jabatan pimpinan institusi keamanan merupakan praktik
yang lazim dalam sistem demokrasi modern.
37. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan
dalam institusi keamanan negara tetap berada dalam kerangka akuntabilitas
demokratis dan pembatasan kekuasaan.
38. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri
dalam sistem hukum Indonesia berpotensi menempatkan Indonesia dalam
posisi yang tidak sejalan dengan praktik konstitusional yang berkembang
dalam negara demokrasi modern.
39. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi
konstitusional, Indonesia seharusnya memastikan bahwa jabatan pimpinan
institusi keamanan negara juga tunduk pada pembatasan masa jabatan yang
jelas dan terukur.
HUBUNGAN ANTARA KETIADAAN MASA JABATAN DAN RISIKO
KONSENTRASI KEKUASAAN
TEORI
INSTITUTIONAL
ENTRENCHMENT
DALAM
TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
1. Dalam literatur governance dan hukum tata negara modern, jabatan publik
yang tidak memiliki batas waktu yang jelas berpotensi menimbulkan
fenomena yang dikenal sebagai institutional entrenchment.
2. Institutional entrenchment adalah kondisi di mana seorang pejabat publik
yang memegang jabatan dalam jangka waktu panjang secara bertahap
membangun pengaruh struktural, jaringan loyalitas internal, serta kontrol
administratif yang semakin sulit untuk dikoreksi oleh mekanisme institusional.
3. Fenomena tersebut tidak selalu berkaitan dengan niat atau karakter personal
pejabat yang bersangkutan, melainkan merupakan konsekuensi struktural
dari lamanya penguasaan terhadap suatu institusi.
30
4. Dalam kondisi tersebut, seorang pemegang jabatan dapat secara tidak
langsung membentuk:
a. jaringan loyalitas internal dalam struktur birokrasi;
b. pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan kelembagaan;
c. kontrol terhadap distribusi jabatan dan promosi internal;
d. pola kepemimpinan yang semakin terkonsolidasi.
5. Ketika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka
institusi negara dapat mengalami konsolidasi kekuasaan internal yang
berpusat pada figur tertentu.
6. Dalam konteks institusi keamanan negara, risiko institutional entrenchment
menjadi lebih signifikan karena lembaga keamanan memiliki struktur
komando yang bersifat hierarkis dan terpusat.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki
karakteristik komando tunggal dengan struktur hierarki yang kuat.
8. Dalam sistem organisasi seperti itu, pimpinan tertinggi memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap:
a. arah kebijakan institusi;
b. struktur komando internal;
c. distribusi jabatan dan promosi personel;
d. budaya organisasi.
9. Apabila jabatan pimpinan tertinggi dalam struktur seperti itu tidak memiliki
batas masa jabatan yang jelas, maka potensi terjadinya konsolidasi
kekuasaan internal akan semakin besar.
10. Dalam konteks jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri), ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan berpotensi
memperkuat konsolidasi pengaruh internal dalam institusi kepolisian.
11. Konsolidasi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penyalahgunaan
kekuasaan yang eksplisit, tetapi dapat muncul dalam bentuk dominasi
struktural dalam proses pengambilan keputusan institusi.
12. Oleh karena itu, dalam teori tata kelola pemerintahan modern, pembatasan
masa jabatan dipandang sebagai salah satu mekanisme penting untuk
mencegah terjadinya institutional entrenchment.
31
13. Pembatasan masa jabatan memungkinkan terjadinya rotasi kepemimpinan
yang sehat, yang pada gilirannya dapat menjaga dinamika organisasi dan
mencegah konsentrasi kekuasaan dalam jangka waktu terlalu panjang.
14. Dengan demikian, ketiadaan batas masa jabatan bagi Kapolri tidak hanya
menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan
risiko struktural terhadap tata kelola institusi kepolisian.
KETIADAAN MASA JABATAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KEPASTIAN
HUKUM
KEPASTIAN
HUKUM
KELEMBAGAAN
(INSTITUTIONAL
LEGAL
CERTAINTY)
15. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil."
16. Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
negara hukum.
17. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum
semata, tetapi juga menyangkut kejelasan struktur kelembagaan negara dan
mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara.
18. Dalam perspektif hukum tata negara modern, kepastian hukum juga
mencakup apa yang dikenal sebagai kepastian hukum kelembagaan
(institutional legal certainty).
19. Kepastian hukum kelembagaan berarti bahwa struktur, kewenangan, serta
masa jabatan pejabat negara harus diatur secara jelas, terukur, dan dapat
diprediksi dalam sistem hukum.
20. Pengaturan yang jelas mengenai masa jabatan pejabat publik merupakan
salah satu instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum kelembagaan
tersebut.
21. Tanpa adanya pengaturan masa jabatan yang tegas, suatu jabatan publik
berpotensi berada dalam kondisi ketidakpastian periodisasi kekuasaan.
22. Dalam konteks jabatan Kapolri, Pasal 11 UU Kepolisian tidak memberikan
kepastian mengenai:
a. lamanya masa jabatan Kapolri;
b. siklus pergantian kepemimpinan;
c. mekanisme evaluasi periodik terhadap jabatan tersebut.
32
23. Akibatnya, sistem kepemimpinan institusi kepolisian tidak memiliki parameter
normatif yang jelas mengenai kapan suatu periode kepemimpinan berakhir.
24. Tanpa adanya batas masa jabatan yang tegas, beberapa konsekuensi
sistemik dapat muncul, antara lain:
a. tidak adanya kepastian mengenai siklus pergantian kepemimpinan;
b. tidak adanya horizon waktu yang jelas untuk melakukan evaluasi
kepemimpinan;
c. tidak adanya parameter objektif mengenai mekanisme peralihan jabatan.
25. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian sistemik dalam desain
kelembagaan institusi kepolisian.
26. Ketidakpastian tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas
tata kelola institusi kepolisian sebagai bagian dari struktur negara.
27. Dalam negara hukum demokratis, desain kelembagaan negara harus diatur
secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar penyelenggaraan
kekuasaan negara tetap berada dalam kerangka hukum.
28. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri dalam
Pasal 11 UU Kepolisian berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
KAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN RUANG SIPIL
PERLINDUNGAN
HAK
ATAS
RASA
AMAN
DAN
KEBEBASAN
BERPENDAPAT
1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara
yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan fungsi keamanan
publik dan penegakan hukum.
2. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian memiliki kewenangan yang
sangat luas, antara lain:
a. pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk demonstrasi dan aksi unjuk
rasa;
b. penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana;
c. pengendalian massa dalam situasi konflik sosial;
d. penegakan ketertiban umum.
3. Kewenangan tersebut menempatkan institusi kepolisian dalam posisi yang
sangat strategis dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia,
khususnya hak atas rasa aman dan kebebasan berpendapat.
33
4. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa:
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat."
5. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas
perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman
ketakutan.
6. Dalam praktik penyelenggaraan negara, kebijakan keamanan publik yang
dijalankan
oleh
institusi
kepolisian
sangat
dipengaruhi
oleh
arah
kepemimpinan institusional pada tingkat tertinggi, yaitu Kapolri.
7. Kepemimpinan institusional tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek
kebijakan keamanan publik, antara lain:
a. pendekatan dalam pengelolaan aksi demonstrasi;
b. kebijakan penegakan hukum terhadap aktivitas masyarakat sipil;
c. pola pengendalian massa dalam situasi konflik sosial;
d. orientasi kebijakan keamanan dalam merespons kritik publik.
8. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan institusi kepolisian memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap ruang kebebasan sipil dalam negara demokrasi.
9. Dalam sistem demokrasi konstitusional, salah satu mekanisme untuk
memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam koridor akuntabilitas
adalah melalui periodisasi jabatan publik.
10. Periodisasi jabatan memungkinkan adanya siklus evaluasi terhadap
kepemimpinan institusi negara.
11. Melalui mekanisme tersebut, kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip demokrasi dapat diperbaiki melalui pergantian kepemimpinan
institusional.
12. Namun demikian, ketika suatu jabatan publik strategis tidak memiliki batas
masa jabatan yang jelas, maka kebijakan yang lahir dalam suatu konfigurasi
kepemimpinan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
13. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan stagnasi dalam arah kebijakan
institusi.
14. Dalam konteks institusi keamanan negara seperti kepolisian, stagnasi
kebijakan dapat berdampak langsung terhadap ruang kebebasan sipil
masyarakat.
34
15. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan pimpinan institusi keamanan
bukan semata-mata persoalan organisasi internal, melainkan juga berkaitan
dengan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokrasi.
16. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri berpotensi
berdampak terhadap perlindungan hak atas:
a. rasa aman;
b. kebebasan berpendapat;
c. ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis.
Penegasan terhadap Argumentasi Open Legal Policy
A. Batasan Diskresi Pembentuk Undang-Undang
17. Bahwa dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
seringkali pembentuk undang-undang berargumentasi bahwa suatu
pengaturan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal
policy).
18. Open legal policy merupakan ruang diskresi yang dimiliki oleh pembentuk
undang-undang untuk menentukan desain kebijakan hukum dalam batas-
batas tertentu.
19. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak bersifat absolut.
20. Diskresi pembentuk undang-undang
tetap
harus
tunduk
pada
batasan-batasan konstitusional.
21. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa suatu
kebijakan hukum tidak dapat dibenarkan sebagai open legal policy apabila:
a. melanggar hak konstitusional warga negara;
b. bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi;
c. menciptakan ketidakpastian hukum yang serius;
d. membuka ruang konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali.
22. Prinsip pernbatasan kekuasaan negara merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam negara hukum demokratis.
23. Prinsip tersebut tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan melalui diskresi
kebijakan pembentuk undang-undang.
24. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri tidak
dapat semata-mata dibenarkan sebagai bentuk open legal policy pembentuk
undang-undang.
35
25. Justru sebaliknya, kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan
persoalan konstitusional karena berkaitan langsung dengan desain
pernbatasan kekuasaan dalarn negara hukurn.
26. Berdasarkan seluruh uraian argumentasi konstitusional di atas, dapat
disimpulkan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara eksplisit
mengenai masa jabatan Kapolri.
27. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norrna rnengenai
periodisasi kepernirnpinan institusi kepolisian.
28. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan
konstitusional, antara lain:
a. ketidakpastian hukum dalam desain kelembagaan negara;
b. potensi konsentrasi kekuasaan dalam satu figur kepemimpinan;
c. terhambatnya sirkulasi kepemimpinan dalam institusi kepolisian;
d. potensi dampak terhadap perlindungan ruang sipil dalam negara
demokrasi.
29. Kondisi tersebut bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental yang
dijamin dalam UUD 1945, yaitu:
a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat;
b. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum;
c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang
adil.
30. Oleh karena itu, norma Pasal 11 UU Kepolisian yang tidak mengatur masa
jabatan Kapolri secara tegas menimbulkan kekosongan konstitusional dalam
desain pembatasan kekuasaan negara.
31. Kekosongan
tersebut
berpotensi
mengganggu
prinsip
pembatasan
kekuasaan dalam negara hukum demokratis.
32. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan bahwa Pasal 11
UU Kepolisian inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa
jabatan Kapolri harus memiliki pembatasan masa jabatan yang tegas dan
periodik.
B. ACUAN PENGUJIAN
ACUAN PENGUJIAN ADALAH PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
36
1. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal
11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Adapun rumusan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
Pasal 11
(1)
Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)
Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden
kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
(3)
Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul
Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam
jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh
Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)
Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara
Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya
dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(6)
Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik
Indonesia
yang
masih
aktif
dengan
memperhatikan
jenjang
kepangkatan dan karier.
(7)
Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.
(8)
Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kapolri.
Bahwa Pasal 11 UU 2/2002 Tidak Mengatur Masa Jabatan Kapolri Secara
Eksplisit dan Periodik
37
4. Bahwa dari rumusan Pasal 11 tersebut secara jelas terlihat bahwa norma a
quo hanya mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri,
namun tidak mengatur mengenai aspek fundamental dari suatu jabatan
publik, yaitu masa jabatan.
5. Secara khusus, Pasal 11 UU 2/2002 sama sekali tidak mengatur mengenai:
a. berapa lama masa jabatan Kapolri;
b. apakah masa jabatan tersebut bersifat tetap (fixed term);
c. apakah masa jabatan tersebut dapat diperpanjang;
d. apakah terdapat batas maksimal periode jabatan;
e. apakah terdapat mekanisme evaluasi periodik berbasis waktu.
f. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan tersebut
menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam
pengaturan jabatan Kapolri.
6. Padahal, dalam teori hukum tata negara, masa jabatan merupakan unsur
esensial dari suatu jabatan publik strategis karena berkaitan langsung
dengan mekanisme pembatasan kekuasaan negara.
7. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan secara eksplisit dalam undang-
undang, jabatan Kapolri secara faktual menjadi bergantung pada faktor-faktor
non-normatif, antara lain:
a. usia pensiun berdasarkan peraturan internal kepolisian;
b. diskresi Presiden untuk memberhentikan atau mempertahankan Kapolri;
c. dinamika dan konstelasi politik.
d. Desain pengaturan demikian menciptakan ketidakpastian normatif
mengenai durasi kekuasaan jabatan Kapolri.
9. Lebih jauh, ketiadaan batas masa jabatan yang tegas membuka
kemungkinan
terjadinya
konsentrasi
kekuasaan
dalam
satu
figur
kepemimpinan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan secara normatif.
10. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional karena
bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum
demokratis.
Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
(Prinsip Negara Hukum)
12. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
38
13. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara
harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh berkembang menjadi kekuasaan
yang bersifat absolut.
14. Dalam teori konstitusional modern, pembatasan kekuasaan (limitation of
power) merupakan salah satu elemen fundamental dari negara hukum.
15. Pembatasan kekuasaan tidak hanya dilakukan melalui pemisahan kekuasaan
antar lembaga negara (separation of powers), tetapi juga melalui pembatasan
waktu dalam memegang jabatan publik (temporal limitation).
16. Pembatasan masa jabatan berfungsi untuk:
a. menjaga akuntabilitas pejabat publik;
b. menjamin sirkulasi kepemimpinan;
c. mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu figur;
d. mendorong regenerasi kepemimpinan dalam institusi negara.
17. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan secara eksplisit, jabatan publik
berpotensi berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat terlalu lama berada
pada satu figur.
18. Dalam konteks jabatan Kapolri, ketiadaan pengaturan masa jabatan
berpotensi:
a. mengurangi akuntabilitas periodik terhadap kepemimpinan kepolisian;
b. melemahkan sirkulasi elite dalam institusi kepolisian;
c. membuka ruang terjadinya institutional entrenchment.
19. Oleh karena itu, Pasal 11 UU 2/2002 sepanjang tidak mengatur masa jabatan
Kapolri secara tegas bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
(Prinsip Kedaulatan Rakyat)
20. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar."
21. Dalam sistem demokrasi konstitusional, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan
melalui mekanisme sirkulasi kekuasaan yang teratur dan periodik.
22. Pembatasan masa jabatan merupakan instrumen utama untuk memastikan
bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi secara permanen pada satu
individu atau kelompok tertentu.
39
23. Periodisasi jabatan memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan yang
sehat dan mekanisme koreksi demokratis terhadap kebijakan publik.
24. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan yang jelas, kontrol demokratis
terhadap suatu jabatan publik strategis menjadi lemah.
25. Dalam konteks jabatan Kapolri, ketiadaan pengaturan masa jabatan
berpotensi menjadikan kepemimpinan institusi kepolisian bergantung pada
diskresi politik semata, bukan pada desain konstitusional yang terukur.
26. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang
menuntut adanya sirkulasi kekuasaan dalam institusi negara.
Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
(Prinsip Kepastian Hukum)
27. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil."
28. Prinsip kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan norma pidana atau
perdata, tetapi juga mencakup kepastian dalam desain kelembagaan negara.
29. Kepastian hukum dalam jabatan publik mencakup kepastian mengenai durasi
kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik.
30. Tanpa adanya pengaturan masa jabatan yang jelas:
a. tidak terdapat kepastian mengenai siklus kepemimpinan institusi;
b. tidak terdapat horizon waktu yang jelas untuk melakukan evaluasi
kepemimpinan;
c. tidak terdapat batas normatif mengenai berakhirnya kekuasaan jabatan
tersebut.
31. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sistemik dalam struktur
kelembagaan negara.
32. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11
UU 2/2002 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
33. Berdasarkan seluruh uraian argumentasi konstitusional di atas, dapat
disimpulkan bahwa Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia tidak mengatur masa jabatan Kapolri secara
tegas dan periodik.
40
34. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma yang
berdampak pada desain pembatasan kekuasaan dalam negara hukum
demokratis.
35. Norma a quo oleh karena itu bertentangan dengan:
a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip kedaulatan rakyat;
b. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum;
c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.
36. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan bahwa Pasal 11 UU
212002 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa masa
jabatan Kapolri harus dibatasi secara tegas, periodik, dan terukur dalam
undang-undang.
C. ALASAN FILOSOFIS
Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional
1. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara
kekuasaan (machtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan:
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Prinsip
negara
hukum
mengandung
konsekuensi
bahwa
seluruh
pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang:
a. jelas (clear');
b. tegas (definite);
c. dapat diprediksi (predictable);
d. serta dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
3. Dalam konsepsi klasik A.V. Dicey mengenai rule of law, pembatasan
kekuasaan merupakan elemen fundamental untuk mencegah kesewenang-
wenangan dalam penyelenggaraan negara.
4. Kekuasaan yang tidak dibatasi secara normatif berpotensi berkembang
menjadi kekuasaan yang bersifat personalistik dan arbitrer, sehingga
bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum.
5. Dalam konteks jabatan publik strategis, pembatasan kekuasaan tidak hanya
dilakukan melalui pemisahan lembaga negara, tetapi juga melalui
pembatasan waktu dalam memegang jabatan publik.
6. Masa jabatan merupakan instrumen konstitusional yang berfungsi untuk:
41
a. membatasi durasi penggunaan kekuasaan negara;
b. menjamin sirkulasi kepemimpinan;
c. mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu figur;
d. memastikan adanya mekanisme evaluasi periodik terhadap pejabat
publik.
7. Namun demikian, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur mekanisme
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tanpa mengatur mengenai masa
jabatan.
8. Secara khusus, norma tersebut tidak mengatur:
a. jangka waktu masa jabatan Kapolri;
b. apakah masa jabatan tersebut bersifat tetap (fixed term);
c. apakah terdapat periode jabatan tertentu;
d. apakah terdapat batas maksimal periode jabatan.
9. Ketiadaan
pengaturan
tersebut
menimbulkan
kekosongan
normatif
(normative vacuum) dalam desain kelembagaan jabatan Kapolri.
10. Padahal, dalam teori hukum tata negara, masa jabatan merupakan unsur
esensial dalam pembatasan kekuasaan negara.
11. Tanpa adanya pembatasan waktu yang jelas, kekuasaan dapat berlangsung
dalam jangka waktu yang sangat lama dan bergantung pada kehendak politik
semata.
12. Selain itu, ketiadaan batas masa jabatan juga menyebabkan tidak adanya
mekanisme evaluasi periodik yang berbasis waktu terhadap kepemimpinan
institusi kepolisian.
13. Lon L. Fuller dalam karyanya The Morality of Law (1964) menyatakan bahwa
hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas hukum, antara
lain kejelasan norma, konsistensi, dan kemampuan norma untuk memberikan
pedoman perilaku yang dapat diprediksi.
14. Norma yang tidak menentukan batas waktu jabatan dalam posisi strategis
seperti Kapolri tidak memenuhi standar moralitas hukum tersebut karena
tidak memberikan kejelasan mengenai durasi kewenangan.
15. Dengan demikian, Pasal 11 UU 2/2002 sepanjang tidak mengatur masa
jabatan Kapolri secara tegas bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip
pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.
42
Kepolisian dalam Kerangka Demokrasi dan Supremasi Sipil
16. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:
"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
17. Sebagai alat negara yang memiliki kewenangan koersif (coercive power),
Kepolisian memegang monopoli penggunaan kekuatan yang sah (legitimate
use of force) dalam masyarakat.
18. Oleh karena itu, jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Kapolri) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.
19. Dalam teori hubungan sipil-militer modern, Samuel P. Huntington dalam The
Soldier and the State (1957) menegaskan bahwa kontrol sipil terhadap
institusi bersenjata merupakan fondasi utama demokrasi modern.
20. Salah satu instrumen penting untuk menjaga kontrol sipil tersebut adalah
pembatasan masa jabatan pimpinan institusi keamanan negara.
21. Pembatasan masa jabatan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:
a. mencegah konsolidasi kekuasaan personal;
b. menjaga netralitas institusi;
c. memastikan adanya sirkulasi elite dalam kepemimpinan institusi.
22. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, posisi Kapolri berpotensi berubah
menjadi jabatan yang secara de facto bergantung pada relasi politik dengan
Presiden, bukan pada desain institusional yang objektif.
23. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beberapa risiko kelembagaan,
antara lain:
a. melemahkan profesionalisme institusi kepolisian;
b. membuka ruang politisasi aparat penegak hukum;
c. mengganggu netralitas
ALASAN YURIDIS
1. Pelanggaran terhadap Prinsip Kepastian Hukum
(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)
24. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil."
43
25. Prinsip kepastian hukum mencakup kepastian mengenai:
a.durasi kewenangan pejabat publik;
b.siklus kepemimpinan institusi negara;
c.batas temporal penggunaan kekuasaan.
26. Pasal 11 UU 2/2002 tidak memberikan kepastian mengenai kapan masa
jabatan Kapolri berakhir, selain bergantung pada usia pensiun atau
pemberhentian oleh Presiden.
27. Norma demikian:
a.tidak memberikan batas waktu eksplisit;
b.tidak menyediakan mekanisme evaluasi periodik;
c.membuka ruang diskresi eksekutif yang terlalu luas.
28. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005, Mahkamah
menegaskan bahwa norma hukum yang tidak memberikan kepastian hukum
dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
2. Pelanggaran terhadap Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum
(Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
29. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan …”
30. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagian besar jabatan publik
strategis memiliki masa jabatan yang jelas dan terukur, antara lain:
a. Presiden: 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali;
b. Hakim Konstitusi: 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali;
c. Pimpinan KPK: 4 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali;
31. Namun jabatan Kapolri tidak memiliki batas masa jabatan berbasis periode
waktu tertentu.
32. Ketidakseimbangan tersebut menciptakan anomali dalam desain jabatan
publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
33. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan dalam
pemerintahan (equality before the law).
PELANGGARAN
TERHADAP
PRINSIP
PEMBATASAN
KEKUASAAN
(LIMITED GOVERNMENT)
34. Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law menyatakan bahwa norma hukum
harus memiliki karakter:
44
a. umum (general);
b. abstrak (abstract);
c. objektif (objective);
d. dapat diuji Uusticiable) sic!.
35. Norma yang tidak mengatur secara lengkap aspek fundamental suatu jabatan
publik dapat dikategorikan sebagai norma yang tidak lengkap (incomplete
norm).
36. Ketiadaan pembatasan masa jabatan dalam Pasal 11 UU 2/2002
menyebabkan norma tersebut:
a. tidak mengatur seluruh aspek kewenangan jabatan;
b. tidak menyediakan parameter normatif yang jelas untuk pengujian
konstitusional.
37. Norma yang tidak membatasi masa jabatan pejabat yang memegang
kewenangan koersif negara berpotensi bertentangan dengan prinsip limited
government dalam demokrasi konstitusional.
ALASAN SOSIOLOGIS
KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
38. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai peristiwa yang memicu
perdebatan publik mengenai akuntabilitas institusi kepolisian.
39. Perdebatan tersebut antara lain berkaitan dengan:
a. penanganan perkara yang dinilai tidak transparan;
b. penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan;
c. dugaan konflik kepentingan dalam penegakan hukum.
40. Dalam konteks tersebut, pembatasan masa jabatan Kapolri menjadi penting
untuk menjaga:
a. regenerasi kepemimpinan;
b. penyegaran institusional;
c. pemulihan kepercayaan publik.
41. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan yang jelas, persepsi publik dapat
berkembang bahwa jabatan Kapolri terlalu bergantung pada kehendak politik
eksekutif.
HAMBATAN REGENERASI DAN MERITOKRASI INTERNAL
42. Dalam manajemen organisasi modern, regenerasi kepemimpinan merupakan
syarat penting bagi profesionalisme institusi.
45
43. Ketiadaan batas masa jabatan berpotensi:
a. menghambat promosi perwira tinggi lainnya;
b. menciptakan stagnasi kepemimpinan;
c. menurunkan dinamika organisasi.
44. Regenerasi kepemimpinan bukan sekadar pergantian figur, tetapi merupakan
mekanisme
struktural
untuk
menjaga
kesehatan
organisasi
dan
profesionalisme institusi.
ALASAN TEORITIK
TEORI SIRKULASI ELITE (VILFREDO PARETO)
45. Vilfredo Pareto menekankan pentingnya circulation of elites dalam menjaga
stabilitas sistem politik.
46. Kekuasaan yang terlalu lama berada pada figur tertentu berpotensi
menciptakan oligarki kekuasaan.
47. Pembatasan
masa
jabatan
merupakan
mekanisme
penting
untuk
memastikan sirkulasi elite dalam sistem politik demokratis.
RISIKO INSTITUTIONAL ENTRENCHMENT
48. Dalam teori demokrasi konstitusional modern, para pemikir seperti Bruce
Ackerman dan Mark Tushnet menekankan pentingnya desain institusional
yang mencegah konsolidasi kekuasaan jangka panjang.
49. Tanpa pembatasan masa jabatan pimpinan institusi keamanan negara,
terdapat risiko:
a. institutional entrenchment;
b. personalisasi jabatan;
c. pelemahan mekanisme checks and balances.
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS
50. Prinsip good governance mensyaratkan adanya:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. partisipasi;
d. efektivitas.
51. Pasal 11 UU 2/2002 tidak menyediakan mekanisme evaluasi berbasis
waktu terhadap jabatan Kapolri.
52. Ketiadaan batas masa jabatan berarti tidak terdapat siklus evaluasi
periodik yang terstruktur secara konstitusional.
46
53. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
D. PERBANDINGAN
PERBANDINGAN
MASA
JABATAN
KEPALA
KEPOLISIAN/PEJABAT
KEAMANAN STRATEGIS DI BERBAGAI NEGARA DAN LEMBAGA
(dengan objek pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang tidak mengatur masa jabatan
Kapolri secara tegas)
1. PERBANDINGAN INTERNASIONAL MASA JABATAN KEPALA KEPOLISIAN
Perbandingan ini bertujuan menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi
modern, jabatan pimpinan institusi keamanan (baik militer maupun kepolisian)
selalu dibatasi secara eksplisit, baik melalui:
1. batas usia pensiun,
2. fixed term (masa jabatan tertentu),
3. mekanisme persetujuan legislatif,
4. atau kombinasi evaluasi objektif.
47
2. PERBANDINGAN INTERNASIONAL
(1) FIXED TERM SEBAGAI STANDAR DEMOKRASI MODERN
Negara demokrasi seperti Amerika Serikat menerapkan fixed term 10
tahun untuk Direktur FBI guna:
a. mencegah politisasi;
b. menjamin independensi institusi;
c. memastikan sirkulasi kepemimpinan.
Masa jabatan yang pasti (fixed term) merupakan desain institusional untuk
menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pembatasan kekuasaan.
Sebaliknya, Pasal 11 UU 2/2002 tidak menetapkan fixed term bagi Kapolri.
(2) Tidak Ada Demokrasi Modern yang Memberikan Diskresi Tanpa Batas
Dalam praktik komparatif:
a. Perpanjangan jabatan selalu berbasis evaluasi kinerja objektif.
b. Perpanjangan melibatkan mekanisme legislatif.
c. Perpanjangan dibatasi secara jelas dan ketat.
Tidak ditemukan praktik di negara demokrasi mapan yang membiarkan
jabatan pimpinan kepolisian bergantung sepenuhnya pada usia pensiun
dan diskresi eksekutif tanpa desain masa jabatan normatif.
(3) Prinsip Rotasi dan Regenerasi sebagai Good Governance
Teori manajemen sektor publik modern menekankan:
a. regenerasi kepemimpinan,
b. rotasi jabatan strategis,
c. meritokrasi.
Ketiadaan batas masa jabatan berpotensi:
a. menghambat promosi internal;
b. menimbulkan stagnasi struktural;
c. mempersempit sirkulasi elite.
3. PERBANDINGAN DENGAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA
Secara nasional, hampir seluruh jabatan strategis memiliki batas masa jabatan
tegas:
48
Perbandingan ini menunjukkan adanya anomali normatif dalam desain jabatan
Kapolri. Jika Presiden dan pimpinan lembaga independen memiliki batas masa
jabatan eksplisit, maka jabatan Kapolri sebagai pemegang monopoli kekuatan
koersif negara justru tidak memiliki pembatasan periode yang tegas.
4. IMPLIKASI KONSTITUSIONAL DARI PERBANDINGAN
Berdasarkan perbandingan internasional dan nasional:
1. Pembatasan masa jabatan merupakan standar demokrasi konstitusional.
2. Fixed term atau batas usia yang rigid adalah instrumen pembatasan
kekuasaan.
3. Pengawasan legislatif menjadi elemen wajib dalam perpanjangan jabatan.
Pasal 11 UU 2/2002 menyimpang dari praktik tata kelola kekuasaan keamanan
yang sehat karena:
1. tidak menetapkan fixed term;
2. tidak menetapkan periode evaluasi;
3. hanya mengatur mekanisme pengangkatan awal.
Berdasarkan analisis komparatif di atas:
4. Negara demokrasi modern membatasi masa jabatan pimpinan keamanan
secara eksplisit.
5. Indonesia sendiri membatasi masa jabatan pejabat publik strategis lainnya.
6. Jabatan Kapolri justru tidak memiliki batas periode normatif yang tegas.
Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 11 UU 2/2002 tidak selaras dengan praktik
demokrasi konstitusional modern dan berpotensi:
1. membuka ruang konsolidasi kekuasaan jangka panjang;
49
2. melemahkan sirkulasi elite;
3. mereduksi akuntabilitas periodik.
CONTOH KASUS DAN DINAMIKA PELANGGARAN KEPOLISIAN DALAM
MASA JABATAN KAPOLRI (dalam periode kepemimpinan Listyo Sigit
Prabowo)
1. Konteks Umum: Krisis Akuntabilitas dan Reformasi Struktural
Sejak dilantik pada Januari 2021, Kapolri mengusung agenda Presisi
(Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Namun dalam
praktiknya, periode ini justru diwarnai oleh serangkaian krisis besar yang
menguji integritas dan desain kelembagaan Polri. Data yang dirilis Divisi
Propam Polri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ribuan laporan
pelanggaran disiplin dan kode etik diterima setiap tahun. Ratusan anggota
dijatuhi sanksi, dan puluhan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).
Secara sosiologis, angka ini menunjukkan bahwa problem pengawasan
bukanlah insidental, melainkan memiliki karakter struktural.
Dalam konteks pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fakta tersebut relevan karena
norma tersebut tidak mengatur masa jabatan Kapolri secara tegas, sehingga
tidak terdapat mekanisme evaluasi kepemimpinan berbasis periode waktu
tertentu.
2. Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (2022)
Peristiwa pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan
salah satu krisis terbesar dalam sejarah Polri pasca-reformasi. Kasus ini
melibatkan perwira tinggi aktif, yakni Ferdy Samba, yang saat itu menjabat
sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Ferdy Samba.
Dalam proses persidangan terungkap:
-
adanya rekayasa konstruksi peristiwa;
-
upaya penghilangan barang bukti;
-
obstruction of justice;
-
serta keterlibatan sejumlah perwira lainnya.
Kasus ini mengguncang legitimasi publik terhadap institusi kepolisian. Survei
nasional
pada
periode
tersebut
menunjukkan
penurunan
tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara signifikan.
50
Secara konstitusional, peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis integritas
dapat terjadi pada level elite tertinggi. Oleh karena itu, desain pembatasan
masa jabatan dan evaluasi kepemimpinan berbasis waktu menjadi instrumen
penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan personalistik dalam struktur
keamanan negara.
3. Kasus Narkotika yang Melibatkan Perwira Tinggi
Perkara terhadap Teddy Minahasa menjadi preseden serius dalam sejarah
Polri. la didakwa dan divonis dalam perkara narkotika yang berkaitan dengan
pengelolaan barang bukti sabu.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik mengenai:
a. integritas pengawasan internal;
b. mekanisme kontrol terhadap pejabat tinggi;
c. efektivitas sistem propam dan pengendalian internal.
Dalam teori tata kelola kelembagaan (institutional governance), semakin
besar kewenangan koersif suatu lembaga, semakin ketat pula pembatasan
dan pengawasannya. Ketiadaan batas masa jabatan yang tegas dalam Pasal
11 UU 2/2002 memperlemah desain akuntabilitas struktural tersebut.
4. Tragedi Stadion Kanjuruhan (Malang, 2022)
Peristiwa di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menimbulkan ratusan
korban jiwa dan menjadi sorotan internasional. Aparat kepolisian
menggunakan gas air mata di dalam stadion tertutup, yang menurut berbagai
analisis keselamatan publik, berkontribusi terhadap kepanikan massal.
Kasus ini memunculkan isu mengenai:
a. standar penggunaan kekuatan (use of force);
b. kepatuhan terhadap protokol pengendalian massa;
c. dan tanggung jawab komando dalam pengamanan kegiatan publik.
Dalam perspektif konstitusional, penggunaan kekuatan negara yang
berdampak pada hak hidup warga negara (Pasal 28A UUD 1945)
memerlukan sistem akuntabilitas kepemimpinan yang kuat dan periodik.
5. Kasus-Kasus di Daerah: Tuai dan Dinamika Konflik Sosial
Di Kota Tuai pernah terjadi bentrokan sosial yang melibatkan aparat
kepolisian dan warga dalam konteks konflik lokal. Laporan masyarakat sipil
dan pemberitaan nasional menyoroti dugaan penggunaan kekuatan
berlebihan dan penanganan konflik yang represif.
51
Peristiwa semacam ini bukan fenomena tunggal. Dalam beberapa tahun
terakhir, laporan mengenai:
1. penembakan oleh aparat di daerah,
2. kekerasan saat pengamanan demonstrasi,
3. penangkapan massal dalam konflik agraria
4. hingga dugaan pemerasan dan pungutan liar di tingkat Polres/Polsek,
muncul dari berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara.
Walaupun tidak seluruh laporan berujung pada putusan pengadilan,
konsistensi pola aduan menunjukkan adanya persoalan sistemik.
Secara struktur organisasi, seluruh jajaran kepolisian daerah berada dalam
garis komando nasional. Dengan demikian, tanggung jawab kebijakan dan
kultur institusional pada akhirnya bermuara pada kepemimpinan pusat.
6. lsu Netralitas Aparat dalam Proses Politik
Menjelang Pemilu 2024, muncul diskursus publik mengenai netralitas aparat
kepolisian dalam dinamika politik. Kepolisian memiliki peran sentral dalam:
1. pengamanan tahapan pemilu,
2. penanganan tindak pidana pemilu,
3. serta stabilitas keamanan politik nasional.
Dalam konteks demikian, desain masa jabatan yang tidak berbasis periode
tetap (fixed term) dapat menimbulkan persepsi ketergantungan struktural
terhadap kekuasaan eksekutif.
Demokrasi konstitusional mensyaratkan agar lembaga pemegang monopoli
kekuatan fisik negara tidak berada dalam konfigurasi kekuasaan yang terlalu
lama terpusat pada figur tertentu tanpa batas waktu yang jelas.
7. Data Komnas HAM dan Aduan Publik
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara konsisten mencatat kepolisian
sebagai salah satu institusi yang paling banyak dilaporkan dalam dugaan
pelanggaran HAM, termasuk:
1. kekerasan,
2. penyiksaan,
3. penangkapan sewenang-wenang.
Data tersebut menunjukkan bahwa problem akuntabilitas memiliki dimensi
berulang dan tidak bersifat kasuistik semata.
52
8. Relevansi Langsung terhadap Pengujian Pasal 11 UU 2/2002
Semua peristiwa di atas menunjukkan satu hal fundamental:
Kepolisian adalah institusi dengan kewenangan koersif luar biasa besar dan
berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara.
Namun Pasal 11 UU 2/2002:
1. tidak mengatur masa jabatan Kapolri secara eksplisit;
2. tidak menetapkan batas periode kepemimpinan;
3. tidak menciptakan kewajiban evaluasi berkala berbasis waktu.
Dalam teori constitutional design, pembatasan waktu adalah instrumen
pencegah konsentrasi kekuasaan (anti-entrenchment mechanism). Tanpa
pembatasan tersebut, desain kelembagaan menjadi bergantung pada
dinamika politik semata, bukan pada prinsip negara hukum.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi filosofis, yuridis, sosiologis,
teoritik, serta perbandingan hukum yang telah Pemohon kemukakan dalam
permohonan ini, dan demi tegaknya prinsip negara hukum, demokrasi
konstitusional, pembatasan kekuasaan (limited government), supremasi sipil,
serta perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas batas
masa jabatan Kapolri;
3. Menyatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah konstitusional
sepanjang dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka
53
waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap (fixed term),
serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden) untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian
pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan, dengan menetapkan
batasan yang tegas, akuntabel, transparan, dan menjamin mekanisme
pengawasan legislatif sebagai bagian dari prinsip checks and balances;
5. Menyatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang tidak
melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka masa jabatan
Kapolri berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang
1 (satu) tahun masa jabatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Serita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Identitas Pemohon (Kartu Tanda Penduduk);
2. Bukti P-2
: Fotokopi Identitas Pemohon (Kartu Tanda Mahasiswa);
3. Bukti P-3
: Fotokopi Flayer Diskusi Publik “Meniti Jalan Terjal Demokrasi”
tanggal 27 Mei 2025;
4. Bukti P-4
: Foto Pemohon berada dalam ambulans;
5. Bukti P-5
: Tangkapan Layar Siaran Kompas TV Jabar – Wawancara
Pemohon sebagai Koordinator Lapangan Aksi Tolak RUU
TNI, 25 Maret 2025;
6. Bukti P-6
: Tangkapan Layar Intimidasi Kepada Pemohon Melalui
Whatsapp Dari Nomor Tidak Dikenal;
54
7. Bukti P-7
: Tangkapan Layar Berita Radar Karawang, ”Demo di Jakarta,
Dua Mahasiswa Karang Terluka” tanggal 24 Maret 2025;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi tanggal 25 Maret 2025
kepada Kapolres Karawang;
9. Bukti P-9
: Video Penyampaian Pendapat dalam aksi penolakan UU TNI,
tanggal
25
Maret
2025
(https://drive.google.com/file/
d/1WGMtooZYTZ6cN7psMr0lZRIQ8ZWFjf1k/view?usp=shari
ng);
10. Bukti P-10
: Video Tindakan Represif dalam aksi demonstrasi penolakan
RUU TNI di depan Kompleks Gedung DPR RI, tanggal 20
Maret
2025
(https://drive.google.com/file/d/1OQw9Jcu
NL_h0KJvrHCJoMswet2HyNd1S/view?usp=sharing).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
55
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Anwar
Usman dan Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena terdapat konflik
kepentingan yang akan menyebabkan independensi serta imparsialitas dalam
menangani perkara sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan
permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026
memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan untuk Hakim
Konstitusi Adies Kadir tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan
kekhawatiran Pemohon perihal adanya konflik kepentingan. Sementara itu, untuk
Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah tidak menjabat sebagai Hakim Konstitusi
ketika permohonan a quo diputus pada tanggal 7 April 2026.
[3.4]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan
hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.4.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon
pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK
dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk
memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan
permohonan Pemohon, yaitu norma pasal yang dimohonkan pengujian,
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan
(posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan
56
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 2 Maret 2026, hlm. 12 sampai dengan hlm. 22].
[3.4.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2026, pukul 20.41 WIB,
Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui
email dan telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda
menerima perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 1 April
2026. Berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan
harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau
format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3)
PMK 7/2025 menyatakan,
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).”
[3.4.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan
permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan,
pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu
secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ketiga
bagian tersebut, Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitasnya. Selain
itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam
PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah
dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah
disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025,
penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai
pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan
isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.
[3.4.4] Bahwa norma dalam UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian oleh
Pemohon adalah Pasal 11 UU 2/2002 yang menurut Pemohon tidak mengatur
mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sehingga
menyebabkan ketidakpastian periodesasi kepemimpinan dalam Polri serta
57
berpotensi menjadi kekuasaan personal yang tidak terkontrol, yang bertentangan
dengan prinsip negara hukum.
Lebih lanjut, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan,
Pemohon menguraikan mengenai ketiadaan aturan berkenaan dengan masa
jabatan Kapolri dalam norma Pasal 11 UU 2/2002 dan urgensi pengaturan masa
jabatan Kapolri dalam kepemimpinan institusi Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Selain itu, Pemohon juga menguraikan teori yang mendukung diadakan
pembatasan masa jabatan Kapolri serta perbandingan dengan jabatan keamanan
strategis di beberapa negara. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada
alasan-alasan permohonan, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas
norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian
argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian yang
dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan
uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945
merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian
undang-undang. Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya
menguraikan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tanpa uraian pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah
untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon pada
pokoknya memohon sebagai berikut:
1. ...;
2. Menyatakan bahwa Pasal 11 UU 2/2002 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas
batas masa jabatan Kapolri;
3. Menyatakan bahwa Pasal 11 UU 2/2002 adalah konstitusional
sepanjang sepanjang dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi
dalam jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode
tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan
mekanisme persetujuan DPR;
58
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan
Presiden) untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pengaturan
mengenai masa jabatan Kapolri dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak putusan ini diucapkan, dengan menetapkan
Batasan
yang
tegas,
akuntabel,
transparan,
dan
menjamin
mekanisme pengawasan legislatif sebagai bagian dari prinsip check
and balances.
5. Menyatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang tidak
melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka masa
jabatan Kapolri berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun masa jabatan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat;
6. ...
Berkenaan dengan petitum permohonan dimaksud, setelah Mahkamah
mencermati secara saksama, telah ternyata rumusan petitum angka (2) justru tidak
bersesuaian dengan alasan-alasan permohonan Pemohon yang menguraikan
mengenai adanya permasalahan dengan ketiadaan pengaturan mengenai masa
jabatan Kapolri yang menyebabkan ketidakpastian periodesasi kepemimpinan
dalam Polri yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang sebagaimana
telah diuraikan oleh Pemohon. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami
keinginan Pemohon yang menghendaki adanya periodesasi dalam jabatan Kapolri
dalam norma yang dimohonkan pengujian. Namun, dengan rumusan petitum yang
demikian apabila petitum angka 2 dikabulkan justru membuat keseluruhan norma
menjadi tidak berlaku dan menjadikan pengaturan syarat pengangkatan Kapolri
menjadi tidak ada. Lebih lanjut, jika dicermati petitum angka 2 dan petitum angka 3
merupakan petitum yang saling bertentangan, di mana Pemohon di satu sisi
memohon agar norma Pasal 11 UU 2/2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
secara tegas mengatur masa jabatan Kapolri, namun pada sisi yang lain Pemohon
memohon agar norma Pasal 11 UU 2/2002 dinyatakan konstitusional secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam
jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap, serta hanya
dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan DPR. Oleh
karena itu, Mahkamah tidak mungkin dapat mengabulkan kedua petitum dimaksud
sekaligus. Di samping itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami petitum mana
yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon di antara kedua petitum dimaksud.
Dalam hal ini, Pemohon seharusnya merumuskan petitum angka 2 dan petitum
angka 3 secara alternatif dengan memberikan kata ’atau’ di antara kedua petitum
59
dimaksud, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Terlebih,
jika dicermati lebih lanjut Pemohon dalam merumuskan petitum angka 4 dan petitum
angka 5 dalam permohonan a quo juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim
sebagaimana rumusan petitum dalam permohonan pengujian undang-undang.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,
oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas dan rumusan petitum yang saling
bertentangan serta tidak lazim sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan
lebih lanjut.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
60
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 14.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
61
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dian Chusnul Chatimah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 55 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 11 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena terdapat konflik kepentingan yang akan menyebabkan independensi serta imparsialitas dalam menangani perkara sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan untuk Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran Pemohon perihal adanya konflik kepentingan. Sementara itu, untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah tidak menjabat sebagai Hakim Konstitusi ketika permohonan a quo diputus pada tanggal 7 April 2026. [3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu norma pasal yang dimohonkan pengujian, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan 56 sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Maret 2026, hlm. 12 sampai dengan hlm. 22]. [3.4.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2026, pukul 20.41 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui email dan telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 1 April 2026. Berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.4.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitasnya. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.4.4] Bahwa norma dalam UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 11 UU 2/2002 yang menurut Pemohon tidak mengatur mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sehingga menyebabkan ketidakpastian periodesasi kepemimpinan dalam Polri serta 57 berpotensi menjadi kekuasaan personal yang tidak terkontrol, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon menguraikan mengenai ketiadaan aturan berkenaan dengan masa jabatan Kapolri dalam norma Pasal 11 UU 2/2002 dan urgensi pengaturan masa jabatan Kapolri dalam kepemimpinan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pemohon juga menguraikan teori yang mendukung diadakan pembatasan masa jabatan Kapolri serta perbandingan dengan jabatan keamanan strategis di beberapa negara. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan-alasan permohonan, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tanpa uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: 1. ...; 2. Menyatakan bahwa Pasal 11 UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri; 3. Menyatakan bahwa Pasal 11 UU 2/2002 adalah konstitusional sepanjang sepanjang dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan DPR; 58 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR
