77/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 77/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat, I, Palembang sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Iwan Kurniawan, S.Sy Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat, I, Palembang sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Mei 2025 dengan Nomor 77/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: “MKRI”) diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenang-annya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam: a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (selanjutnya disingkat: “UU”) No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: “UU MK”)]; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”); mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 3 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (conditionally constitutional) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (unconditionally constitutional). 5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, 4 dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitusional Rights), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara. 7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu. 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiel terhadap: (1). Frase: ”Pengadilan bertugas dan berwenang..” pada Pasal 47 dan (2). Frase: “Eksepsi..” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No. 51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (3). Frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..” pada Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang” memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia 5 karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disam- paikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” Sedangkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” 9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiel terhadap ketiga frase tersebut, oleh karena ketiga frase tersebut telah merugikan hak atau kepentingan konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan/atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa, Permohonan Pengujian yang diajukan Pemohon a quo dalam dimensi substansial mutatis mutandis dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10/PUU-XXIII/2025 yang telah diputusan oleh MKRI dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut: “[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.” Vide Bukti P-08. 11. Ipso jure, permohonan uji materi yang diajukan para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 57 A UU Nomor 8 Tahun 2011 6 Tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MKRI jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7 4. Bahwa, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengemban profesi Advokat. Oleh karena itu, para Pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang vide Bukti P-03 dan Bukti P-04. 5. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. 6. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU Nomor 18 Tahun 2003. 7. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003, sebagai Advokat, Pemohon berhak: 7.1. Memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003; 7.2. Dalam menjalankan wewenang profesinya, Para Pemohon mengemban tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etik Advokat Indonesia. 7.3. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Para Pemohon berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU No.18 Tahun 2003, vide Bukti – 09. 8. Sebagai warga negara yang mengemban profesi Advokat, para Pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu: 8.1. Hak atas kepastian hukum yang adil (rechtzekerheids) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8.2. Hak atas kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 9. Hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (rechtzekerheids) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan oleh karena berlakunya frase:”Pengadilan bertugas dan berwenang..” pada Pasal 47 dan (2). Frase: “Eksepsi..” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 8 Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Para Pemohon 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Para Pemohon 51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (3). Frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..” pada Pasal 50 Undang-Undang Para Pemohon 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang Para Pemohon 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Para Pemohon 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil. 10. Sementara hak konstitusional Para Pemohon atas Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; telah dirugikan oleh karena berlakunya frase: “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karena berlakunya frase “Eksepsi” pada Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah menjadi kendala terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena berlakunya frase “Eksepsi” tersebut telah membuat tahapan pemeriksaan perkara sertipikat hak atas tanah menjadi 8 (delapan) tahap. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Vide Bukti P-10. 9 11. Hak atas kepastian hukum yang adil sangat diperlukan Pemohon untuk menghindari timbulnya risiko hukum (liable) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan Legal Opinion (Pendapat Hukum), maupun litigasi atau upaya hukum. Oleh karena dalam perkembangan terakhir baik praktik hukum di Amerika Serikat, maupun di Indonesia, Advokat dapat dituntut oleh klien atau pihak lain yang merasa dirugikan baik secara pidana maupun perdata oleh karena telah membuat Legal Opinion atau tindakan hukum yang yang dianggap salah atau keliru. 12. Hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan telah terjadi secara aktual sebagai berikut: 12.1. Pada awal bulan Juli Tahun 2022 para Pemohon dihubungi kemudian diminta analisis hukum serta pendapat hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapi, yaitu tanah miliknya yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang dalam Program Redistribusi Agraria (Landreform) untuk Kota Palembang Tahun 2010. 12.2. Setelah memeriksa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Wahana Bara Sentosa, serta 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indrlaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tersebut; serta membaca berbagai aturan hukum terkait, antara lain:  Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.  Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.  Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 10  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;  16 (enam belas) Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana termaktub dalam Tabel 1; Tabel 1: Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Memutus dan Menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Merupakan Wewenang Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. No. Yurisprudensi dan Majelis Hakim 1. Putusan No. 508 K/TUN/2014 jo 121/B/2014/PT. TUN. Sby jo 157/G/2013/PTUN.Sby. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH. 2. Putusan No. 544 K/TUN/2015 jo 74 /B/2015/PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH. 3. Putusan No. 377 K/ TUN/2018 jo 195/B/2017/PT.TUN. JKT jo 78/G/2016/PTUN.Ptk. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyu- nadi, SH., MH.; Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. 4. Putusan No. 594 K/TUN/2018 jo 82/B/2018/PT.TUN.JKT jo 138/G/2017 /PTUN.JKT .: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.; Dr. Yosran, SH., M.Hum 5. Putusan No. 188 K/TUN/2015 jo 176/B/2014/PT.TUN.JKT jo 185/G/2013/PTUN. JKT Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Yulius, SH., MH.Anggota IIs Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 6. Putusan No. 446 K/TUN/2019 jo 61/B/2019/PT.TUN.JKT jo 146/G/2018/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.; H. Is Sudaryono, SH., MH. 7. Putusan No. 350 K/TUN/2023 jo 47/B/2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022/PTUN. BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 8. Putusan No. 455 K/TUN/2023 jo 69/B/2023/PT.TUN.MKS jo 108/G/2022/PTUN. Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan 11 Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 9. Putusan No. 447 K/TUN/2023 jo 39/B/2023/PT.TUN.SBY jo 76/G/2022/PTUN. SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 10. Putusan No. 446 K/TUN/2023 jo 46/G/2023/PT.TUN.SBY jo 79/G/2022/PTUN.SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 11. Putusan No. 445 K/TUN/2023 jo 73/B/2023/PT.TUN.Jkt jo 171/G/2022/PTUN.Jkt. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH. 12. Putusan No. 402 K/TUN/2022 jo 28/B/2022/PT.TUN.JKT jo 33/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Anggota: Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.; H. Is Sudaryono, SH., MH. 13. Putusan No. 629 K/TUN/2022 jo 145/B/2022/PT. TUN. MDN jo 48/G/2021/PTUN.BL. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 14. Putusan No. 609 K/TUN/2022 jo 134/B/2022/PT.TUN.JKT jo 120/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 15. Putusan No. 620 K/TUN/2022 jo 92/B/2022/PT.TUN.Mks jo 47/G/2022/PTUN.Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota:Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 16. Putusan No. 612 K/TUN/2022 jo 107/B/2022/PT.TUN.MKS jo 79/G/2021/PTUN.Mks Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Vide P-11, P-12, P-13, P-14, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P- 21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26.  Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN vide Surat No. SK.05.02/71-800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2010 di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Penerbitan 32 (tiga puluh dua) Setipikat Hak Milik oleh Kantah Kota Palembang adalah cacat administrasi oleh karena telah diterbitkan 12 atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Ogan Ilir yang bukan merupakan wewenang Kantah Kota Palembang . 12.3. Sesuai rangkaian norma hukum yang telah diperiksa tersebut; Pemohon memberi penjelasan atau Pendapat Hukum lisan kepada PT. Wahana Bara Sentosa, yang intinya menjelasan bahwa sengketa terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang sebagai produk Pendafataran Hak Atas Tanah vide Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut: “KTUN”) sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 12.4. Tindak lanjut atas Pendapat Hukum tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 PT.Wahana Bara Sentosa memberi kuasa kepada Para Pemohon untuk mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut dengan tuntutan menuntut agar 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dinyatakan atau atau tidak sah. 12.5. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim PTUN memutus bahwa Perkara 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan wewenang absolut PTUN sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Intervenien tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak; P-27: Putusan No.236/G/2022/PTUN.PLG. 12.6. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menguatkan Putusan PTUN Palembang yang telah memutuskan bahwa sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut merupakan wewenang absolut PTUN Palembang vide Putusan No. 38/B/2023/ PT.TUN.PLG; vide Bukti P-28: 12.7. Namun, sekoyong-konyong Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi yang memutus bahwa wewenang memeriksa, mengadili, dan 13 memutus perkara sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata vide Putusan Kasasi Nomor 417K/TUN/2023 dengan demikian, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang Nomor 38/B/2023/PT.TUN.PLG yang menguatkan Putusan PTUN No.236/G/2022/PTUN.PLG. 12.8. Kemudian, sebagai Kuasa Hukum PT. Wahana Bara Sentosa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Nomor 417 K/TUN/2023 quodnon. Sekali lagi, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (ongevoldoende gemotiveerd) Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali melalui Putusan PK Nomor 83PK/TUN/2024 memutus menolak Permohonan PK yang diajukan Para Pemohon seraya menguatkan Putusan Kasasi Nomor 417K/TUN/2023. 12.9. Akibatnya, Para Pemohon dianggap sebagai Advokat yang tidak profesional oleh klien; klien hilang kepercayaan kepada Para Pemohon; dan klien mengakhiri hubungan hukum dengan Para Pemohon. 13. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) tidak terjadi, atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi tafsir konstitusional terhadap frase:”Pengadilan bertugas dan berwenang..” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..” pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; dengan pemaknaan sebagai berikut: 14 Tabel 2: Tafsir Konstitusional Bersyarat terhadap Frase “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Norma yang Diuji Bunyi Frase Eksisting Tafsir Konstitusional Bersyarat Frase: “Penga- dilan bertugas dan berwe- nang” pada Pasal 47 Un- dang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Nega-ra Republik In- donesia Tahun 1986 Nomor 77. “Pengadilan ber- tugas dan berwe-nang” Menyatakan frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.” 15 Frase “Penga- dilan Negeri bertugas dan berwenang” pa- da Pasal 50 Undang- Undang Nomor 2 Ta-hun 1986 Ten-tang Peradilan Umum, Lemba- ran Negara Re- publik Indo- nesia Tahun 1986 Nomor 20. “Pengadilan Ne- geri bertugas dan berwenang” Menyatakan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “…kecuali perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.” 14. Sesuai Putusan Nomor 5/PUU-V/2007; Mahkamah Konstitusi memang mengemban wewenang memberi tafsir konstitusional sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai negative legislator, yang menyatakan bahwa ... "Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinnya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undanq-undanq untuk merumuskannya." 15. Kerugian hak konstitusional para Pemohon atas Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terjadi oleh karena sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua) 16 Sertipikat Hak Milik *SHM) Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang yang ditangani Para Pemohon tersebut tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan Para Pemohon tidak lagi ditunjuk menjadi Kuasa Hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa oleh karena telah dianggap gagal dalam memberi pendapat hukum dan upaya hukum hukum yang tepat. 16. Oleh karena sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung; maka sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah tersebut dapat diperiksa sampai 8 (delapan) tahap, yaitu: Pada PTUN 4 (empat) tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK).; dan pada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) juga empat tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK), vice versa. 17. Panjangnya rantai pemeriksaan suatu sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut membuktikan bahwa Kekuasaan Kehakiman telah gagal mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 18. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut tidak terjadi, atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi tafsir konstitusional bersyarat terhadap frase: “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan menyatakan frase “Eksepsi” pada pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata 17 Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.” 19. Dengan demikian kerugian hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (rechtzekerheids) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak atas kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; memiliki hubungan kausalitas (causaliteit verband) dengan berlakunya frase yang dimohonkan pengujian a quo. Ipso jure, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian a quo. III. Pokok Permohonan. A. Alasan Pengujian Frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik In-donesia Tahun 1986 Nomor 77 dan frase “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 mengatur wewenang absolut PTUN: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Paralalel dengan itu, norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juga mengatur wewenang absolut Pengadilan Negeri: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. 2. Kedua norma tersebut mengatur ihwal atau materi muatan yang sama, yaitu wewenang pengadilan; sehingga kedua norma tersebut saling terkait (related) dan beririsan. 3. Terhadap norma undang-undang yang mengatur materi muatan yang sama atau yang saling terkait; Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 18 menghendaki agar norma undang-undang mengimplementasikan asas kesesuaian materi muatan; 4. Selanjutnya, Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki materi muatan perundang-undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Penjelasan Pasal 6 huruf i mengatur: “Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.” 5. Asas kesesuaian antara materi muatan; ketertiban dan kepastian hukum dalam perumusan norma dapat dilakukan dengan mekanisme harmonisasi. Harmonisasi norma undang-undang adalah proses penyelarasan atau pengaturan kembali norma undang-undang yang ada guna mencapai keserasian, keselarasan, dan kepastian hukum. Tujuan harmonisasi adalah (1). untuk menghilangkan kesenjangan atau ketidaksesuaian antar undang-undang; (2). Untuk menjamin kepastian dan kejelasan; (3). Untuk mengurangi kompleksitas norma; (4). Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan norma. 6. Sedangkan asas kepastian hukum yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) adalah bukan sekadar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar tiap tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Karenanya, kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat ketidaksinkronan, apalagi pertentangan, di dalam sistem hukum Indonesia vide Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024. 7. Salah satu cara meraih kepastian hukum dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang- undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran vide Bukti Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024 angka 59, Bukti P-27 8. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah No.105/PUU- XXII/2024, Kordela menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan 19 gabungan dari pelbagai prinsip dalam hukum, yang mana salah satunya adalah kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan. Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogianya memiliki makna yang sama. Berikut beberapa kutipan langsung dari pendapat Kordela: “Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment. … Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which ‘must be formulated correctly, precisely and clearly’. … The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) may even take on constitutional dimension whereas ‘definiteness’ here is qualified as ‘maximal’ and in accordance with the rule which states that ‘substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal’. … Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms.” Terjemahan: “Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip- prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip-prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip umum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu. ... 20 Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang ‘harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas’. ... Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana ‘kejelasan’ di sini dikualifikasikan sebagai ‘maksimal’ dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa ‘unsur- unsur substantif dari suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’. ... Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyaratkan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna- makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional, vide Bukti P-27. 9. Senyatanya frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; tidak harmonis dengan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberi batasan yang jelas terhadap wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Sehingganya keberlakuan kedua frase tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Alih-alih memberi kepastian hukum yang adil, keberlakuan kedua frase tersebut justru melahirkan ambiguitas atau multi tafsir dalam menentukan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa sertipikat hak atas tanah. 21 11. Adanya ketidakpastian hukum atau multitafsir terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah, terefleksi jelas dengan munculnya disparitas putusan sebagai berikut: Tabel 3: Disparitas Tafsir terhadap Wewenang Absolut antara PTUN dengan Pengadilan Negeri untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Tafsir Tafsir No.236/G/2022/PTUN. PLG. Wewenang Absolut PTUN No. 38/B/2023/PT.TUN. PLG Wewenang Absolut PTUN No. 508 K/ TUN/2014 Wewenang Absolut PTUN No. 544 K/TUN/2015 Wewenang Absolut PTUN No. 377 K/ TUN/2018 Wewenang Absolut PTUN No. 594 K/TUN/2018 Wewenang Absolut PTUN No. 188 K/TUN/2015 Wewenang Absolut PTUN No. 446 K/TUN/2019 Wewenang Absolut PTUN No. 350 K/TUN/2023 Wewenang Absolut PTUN No. 455 K/TUN/2023 Wewenang Absolut PTUN No. 447 K/TUN/2023 Wewenang Absolut PTUN No. 402 K/TUN/2022 Wewenang Absolut PTUN No. 629 K/TUN/2022 Wewenang Absolut PTUN No. 609 K/TUN/2022 Wewenang Absolut PTUN No. 620 K/TUN/2022 Wewenang Absolut PTUN No. 612 K/TUN/2022 Wewenang Absolut PTUN N0 417 K/TUN /2023 Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Penga- dilan Negeri) 22 No. 83PK/TUN/2024 Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Penga- dilan Negeri) 12. Munculnya multi tafsir atau tafsir yang berbeda-beda dalam menentukan wewenang absolut lembaga pengadilan untuk mengadili sengketa sertipikat hak atas tanah antara PTUN dengan Pengadilan Umum sebetulnya telah menjadi persoalan laten di jajaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah berupaya memberi kisi-kisi sebagai faktor penentu mana sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah yang menjadi wewenang absolut PTUN, dan mana yang menjadi wewenan absolut Pengadilan Umum, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 sebagai Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014; dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Norma butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara butir mengatur: “Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya: a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keab- sahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN. b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keab-sahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat meny- elesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.” 23 13. Oleh karena ternyata SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak menjadi solusi efektif dan determinan untuk memastikan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah, maka Mahkamah Agung kembali mencoba mencari solusi dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020. Pada Rumusan Pleno Kamar Perdata angka 2 huruf a muncul rumusan norma sebagai berikut: “Hakim perdata tidak berwenang membetalkan sertifikat. Namun hanya berwenang menyatakan sertifikat mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alasa hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN).” 14. Namun alih-alih memberi kepastian hukum, pengaturan oleh Mahkamah Agung melalui (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 justru makin membuat tidak jelas dan tidak jelas dan tegas batasan normatif untuk memastikan atau menentukan wewenang absolut antara PTUN dengan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkatra sertipikat hak atas tanah. 15. Bahkan, pengaturan melalui kedua SEMA tersebut lebih gampang untuk diplintir untuk didayagunakan menjadi alasan pembenar demi memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, terkait putusan menentukan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Suatu ketika dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut PTUN, di kesempatan yang lain, dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut Pengadilan Negeri. 16. Dengan demikian, pengaturan melalui kedua SEMA tersebut tetap tidak memberi batasan normatif yang jelas dan tegas terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Akibatnya, sampai saat ini terus muncul disparitas putusan tentang wewenang absolut PTUN atau 24 Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. 17. Beranjak dari tidak ada batasan normatif yang jelas dan tegas terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah tersebut, maka Umar Dani mencoba menganalisisnya melalui tulisan ilmiah sebagaimana termaktub dalam bukunya: Sengketa Pertanahan “Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung” ditulis oleh Umar Dani, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada; vide P-30. Meskipun demikian, tulisan ilmiah tidaklah kompatibel untuk memastikan batasan normatif wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. 18. Untuk memahami dan memastikan pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut mengadili sengketa sertipikat hak atas tanah dalam rangka memberi tafsir konstitusional terhadap frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Sebetulnya dapat diperoleh melalui penelusuran original intent UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN (selanjutnya disebut: “UU PTUN”), sebagai berikut: a. Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” b. Pasal 1 butir 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau 25 pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” c. Pasal 1 butir 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur: “Keputusan Tata Usa-ha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” d. Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 mengatur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk obyek sengketa di PTUN yaitu: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atas dasar hasil peme- riksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 14. Dengan demikian, sesuai original intent UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN sudah sangat jelas bahwa PTUN mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 26 perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali. 15. Sedangkan terhadap frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Haruslah dimaknai sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengadilan yang mengemban wewenang umum dan residual. Salah satu cara memaknai wewenang umum dan residual yang diemban Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan asas lex specialis derogat lege generalle; dalam arti Pengadilan Negeri mengemban wewenang yang tidak termasuk wewenang absolut bidang pengadilan khusus, yaitu: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer, Pengadilan Tindak Pindana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Kepailitan, Pengadilan Hubungan Industrial dan lainnya. 16. Oleh karena Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; telah tegas mengatur “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Dan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (disebut: “KTUN”), maka memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang absolut PTUN. 17. Tentang Pemaknaan frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasinya dengan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Menurut Rezim Hukum Pertanahan. 27 17.1. Untuk menjawab pertanyaan dan memberi kepastian pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut memeriksa, mengadili, memutus, perkara sertipikat hak atas tanah; dapat beranjak dari 4 parameter, yaitu: (1). Sertipikat Hak Atas Tanah vide Pasal 19 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 merupakan bukti hak atas tanah. Sebagai bukti hak atas tanah, vide Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 sertipikat memuat (a). pengukuran, perpetaan, dan pembukuan; (b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan-hak-hak tersebut; (c). pemberian surat-surat tanah bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (2). Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) vide Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004. (3). PTUN merupakan badan pengadilan yang mengemban tugas men-cari kebenaran material melalui proses pemeriksaan dan pembuktian ex tunt yang memeriksa sengketa tata usaha negara mencakup pemeriksaan terhadap wewenang, kesahihan penerapan aturan hukum materiel, dan pemenuhan terhadap prosedur penerbitan suatu KTUN. 17.2. Terkait dengan wewenang PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; Umar Dani, menjelaskan bahwa dimensi pemeriksaan substansial oleh PTUN mencakup: tujuan keputusan sebagai legalilitas materiel/substansial tindakan kepemerintahan, sehingga pemeriksaan oleh PTUN menyangkut dan bertumpu pada aspek substansial “apa” dan “untuk apa”; “Apa” menyangkut ukuran kecacatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat terkait penggunaan wewenang sedangkan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang vide Bukti Surat P-30. Lengkapnya penjelasan Umar Dani, dalam bukunya: Sengketa Pertanahan, 2025, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlmn 76, sebagai berikut: “Substansi berkaitan erat pada pencapaian tujuan keputusan/ tindakan. Tujuan merupakan landasan bagi legalitas material/ 28 substansial dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda dikenal sebagai “specialiteit beginsel”. Secara substansial “specialiteit beginsel” mengandung makna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas “zuiverheid van oogmerk” (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan “detournrment de pouvoir”. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.” 17.3. Sedangkan Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata hanya mencari kebenaran formil. Oleh karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, maka dalam mengadili dan memutus perkara perdata hakim hanya memutus berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara. Ipso jure, demi mewujudkan kepastian hukum yang adil yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 semestinya ditegaskan bahwa PTUN yang mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. 18. Namun demikian, oleh karena Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membedakan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah dalam 2 (dua) kategori, yaitu (1). Sertipikat Bukti Hak Atas Tanah sebagai Bukti Pendaftaran Hak Tanah pertama kali, dan (2). Sertipikat sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah. Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah sebagai bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah pertama kali merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena diterbitkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat Tata Usah Negara berdasarkan kewenangannya. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertikat 28a katas tanah pertama kali, harus menggunakan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 untuk membela haknya. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986: “(1). Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang 29 disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.” Dengan demikian, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Bukti Pendaftaran Hak Pertama kali merupakan wewenang absolut PTUN. 19. Akan tetapi untuk sengketa terhadap pencatatan peralihan hak atas tanah sebagai tindak lanjut adanya transaksi keperdataan berupa jual beli, hibah, penjaminan, dan seterusnya; dapat menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata. Oleh karena pencatatan terhadap peralihan hak atas tanah oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional hanya merupakan tindakan administratif, sedangkan perbuatan hukum konstitutif mewujud pada transaksi terhadap hak atas tanahnya. B. Alasan Pengujian terhadap Frase: “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 terhadap Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang mengatur: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”. 2. Salah satu orientasi pilar tegaknya hukum dan keadilan yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah terwujudnya “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Cita hukum untuk mewujudkan “Kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan”, dan “ untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”; tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh karena berlakunya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 30 Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disebut: “UU PTUN”) yang berbunyi: “Pasal 77 (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” 4. Secara substansial, Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang UU PTUN sebetulnya mengatur jenis-jenis Eksepsi, yaitu Eksepsi tentang kompetensi absolut, Eksepsi kompetensi relatif, dan Eksepsi lain-lain; dan waktu (tempus) bagi Majelis Hakim PTUN untuk memutuskan Eksepsi tersebut. Namun anehnya, untuk Eksepsi kompetensi absolut tidak diatur kapan waktu diputus, tapi justru mengatur waktu memutus Eksepsi kompetensi relatif yaitu harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan Eksepsi lain-lain harus diputus bersama dengan pokok sengketa. Tabel 4: Tempus dan Wewenang Memutus Eksepsi Perkara TUN Jenis Eksepsi Tempus Memutus Wewenang Memutus Kompetensi Absolut Tidak ditentukan PTUN, PT.TUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK Kompetensi Relatif Diputus sebelum memeriksa pokok perkara PTUN, PTUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK Eksepsi Lain- lain Diputus bersama-sama pokok perkara. PTUN, PTUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK Kasasi, dan PK 5. Dengan demikian, senyatanya Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN tidak mengatur secara tegas dan limitatif waktu dan tahap pemeriksaan untuk memutus Eksepsi perkara Tata Usaha Negara (TUN). Akibatnya, putusan terhadap Eksepsi sebagai sanggahan terhadap aspek formil suatu gugatan TUN sering kali menjadi penyebab panjangnya mata rantai tahapan pemeriksaan suatu perkara TUN; sehingga menjadi penghalang terwujudnya “Kekuasaan kehakiman yang 31 menegakkan hukum dan keadilan”, dan “untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.” 6. Akibatnya putusan terhadap Eksepsi sering kali menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan terhadap pokok perkara; apalagi kalau Eksepsi diputus oleh Mahkamah Agung baik pada tahap pemeriksaan kasasi, dan/atau tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK); in casu Perkara TUN yang ditangani Pemohon Nomor 236/G/2022/PTUN. PLG jo Nomor 38/B/ 2023/PT.TUN. PLG. jo Nomor 417K/ TUN/ 2024 jo Putusan Nomor 83PK/ TUN/ 2024. Tabel 5: Amar Putusan Majelis Hakim Terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Perkara TUN No.236/G/2022/PTUN.PLG Jenis Eksepsi Tahap Pemeriksaan Amar Putusan Kompetensi Absolut Majelis Hakim PTUN Palembang dalam Pemerik-saan Pertama Wewenang absolut PTUN Majelis Hakim PT. TUN Palembang dalam Pemeriksaan Banding Wewenang absolut PTUN Mahkamah Agung dalam Kasasi Wewenang absolut Pera- dilan Umum cq Pengadilan Negeri Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (PK) Wewenang absolut Pera- dilan Umum cq Pengadilan Negeri 7. Akibat Eksepsi kompetensi absolut menjadi wewenang sehingga dapat diputus oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi, apalagi pada tahap Peninjauan Kembali (PK); maka pemeriksaan suatu perkara TUN in casu Perkara 32 (tiga puluh dua) SHM Hak Atas Tanah Nomor 236/G/2022/ PTUN.PLG jo Nomor 38/B/2023/PT.TUN. PLG. jo Nomor 417K/ TUN/ 2024 jo Putusan Nomor 83PK/TUN/ 2024; minimal harus melalui 8 (delapan) tahap, yaitu: 7.1. Proses pemeriksaan pada jajaran PTUN sebanyak 4 (empat) tahap: Pemeriksaan pertama oleh PTUN, pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung; 32 7.2. Proses pemeriksaan pada jajaran peradilan umum sebagai perkara perdata juga minimal 4 (empat) tahap, yaitu: Pemeriksaan pertama oleh Pengadilan Negeri, pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi, pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, dan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. 7.3. Tahapan tersebut belum termasuk proses eksekusi yang seringkali rumit, berliku; akibatnya cukup banyak putusan yang akhirnya tidak dapat dieksekusi (non exdcutable). 8. Panjangnya mata rantai pemeriksaan suatu perkata TUN in casu Perkara 32 (tiga puluh dua) SHM Hak Atas Tanah Nomor 236/G/2022/PTUN.PLG; membawa implikasi yuridis bahwa Mahkamah Agung berikut jajaran di bawahnya vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah gagal mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 9. Kegagalan Mahkamah Agung tersebut dapat diatasi atau minimal dapat dimitigasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberi tafsir konstitusional terhadap Frase: Eksepsi pada Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yaitu: Tabel 6: Tafsir Konstitusional Bersyarat terhadap Frase “Eksepsi” pada Pasal 77 No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN Jenis Eksepsi Wewenang Memutus Kompetensi Absolut, Kompetensi Relatif, Eksepsi lain-lain Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara. 10. Alasan Pembatasan Wewenang Memutus Eksepsi Perkara TUN hanya oleh PTUN dan/atau PT.TUN. 10.1. Pertama adanya kewajiban Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10.2. Kedua, adanya kewajiban kekuasaan kehakiman mewujudkan “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” vide Pasal 33 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 10.3. Ketiga, adanya putusan yang menandaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai urgensi dan esensilia upaya hukum vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU- XVIII/2020 dan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan No.17/PUU-XVIII/2020 memeriksa, mengadili, dan memu-tus konstitusionalitas upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diatur Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sedangkan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas upaya hukum Kasasi yang diatur Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang- Undang Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 10.4. Keempat, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan; rezim hukum acara di Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan atau pengaturan khusus terhadap upaya hukum, yaitu: a. Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah membatasi upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda; perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pasal 45A ayat (1): “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.” 34 Pasal 45A ayat (2): “Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. putusan tentang praperadilan; b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda; c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.” Vide Bukti P- 31. Dengan adanya pembatasan terhadap upaya hukum tersebut, maka putusan praperadilan, putusan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan; hanya menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. b. Adanya Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 156 Draf Final Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; yang telah membatasi wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Pidana hanya sebagai wewenang Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi, vide Bukti Surat P-32; Secara lengkap Pasal 156 tersebut sebagai berikut: Tabel 7: Memutus Eksepsi Perkara Pidana Hanya Sebatas Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pasal 156 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Draf Final Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 156 (1). Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili Pasal 156 (1). Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 35 perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dak-waan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, ha-kim mempertimbangkan kebera-tan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. (2). Jika hakim menyatakan kebe-ratan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. (3). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputu-san tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui penga-dilan negeri yang bersangkutan. (4). Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan pu-tusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5). a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukum-nya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesem-patan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan terse-but untuk selanjutnya mengambil keputusan. (2). Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. (3) Dalam hal penuntut umum berke-beratan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawa-nan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (4). Dalam hal perlawanan yang diaju-kan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima olah pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya mem-batalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5). a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan ban- ding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima 36 perkara dan membenarkan perla-wanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menun-juk pengadilan negeri yang berwe-nang. b. Pengadilan tinggi menyam-paikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kajaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6). Apabila pengadilan yang ber-wenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum penga-dilan negeri yang berwenang di tempat itu. perkara dan membenarkan perla-wanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk penga-dilan negeri yang berwenang. b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kajaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6). Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. c. Adanya Pembatasan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) vide Putusan Nomor 23/ PUU-XIX/2021. d. Adanya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengatur adanya pembatasan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan pada tingkat kasasi, dengan cara membuat pengecualian putusan yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi sebagaimana termaktub dalam frase: “…kecuali undang-undang menentukan lain.” 10.5. Rezim hukum acara Indonesia telah melakukan pembatasan atau pengeculian terhadap upaya hukum banding dalam Perkara Hubungan Industrial (PHI). 37 10.6. Rezim Hukum Acara Indonesia memang telah memberlakukan kon- struksi Peradilan Dipercepat (Expedited Trial). Berkembangnya gagasan “Peradilan Dipercepat” merupakan upaya mengatasi 2 (dua) isu pokok dalam proses peradilan yaitu untuk: (1). Menghindari proses peradilan yang bertele-tele, yang mengingkari mewujudnya keadilan, sebagaimana adagium: “Delayed justice is denied justice”. (2). Mempercepat terwujudnya kepastian hukum (legal certainty) suatu perkara dengan mempercepat berakhirnya proses pemeriksaan sebagai perwujudan adagium: “Litis finiri oportet”. 11. Pembatasan wewenang memutus Eksepsi Perkara TUN hanya oleh PTUN dan/atau PT.TUN justru merupakan penegasan atau koreksi terhadap pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi yang mengemban fungsi sebagai judex juris. 12. Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: “(2). Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;” 13. Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, mengatur: “(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.” 14. Beranjak dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; maka demi hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi hanya mengemban fungsi sebagai judex juris sehingga tidak berwenang menilai hasil pembuktian sebagai penghargaan terhadap barang bukti. 38 Pengadilan yang berwenang menilai hasil pembuktikan sebagai penghargaan terhadap barang bukti in casu Eksepsi hanyalah judex factie, yaitu PTUN dan/atau PT.TUN. 15. Oleh karena itu, seyogiyanya MKRI berkenan memberi tafsir konstitusional bersyarat terhadap Frase: “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.” IV. Petitum Berdasarkan uraian dan penalaran konstitusionalitas-legal di atas, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.” 39 3. Menyatakan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang--Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara besyarat sepanjang tidak dimaknai: “ … kecuali perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali”. 4. Menyatakan frase “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Inondesia Tahun 1986 Nomor 77, yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara besyarat sepanjang tidak dimaknai: “Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara’. 5. Memerintahkan Putusan dimuat dalam Berita Negara. Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2025, kecuali Bukti P-31 dan Bukti P-32, sebagai berikut: 40 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat a.n Pemohon I, (Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL.); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat a.n Pemohon II, (Iwan Kurniawan, S.Sy.); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan No. 236/G/2022/PTUN.PLG tanggal 4 Januari 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan No. 417 K/TUN/2023 tanggal 2 Oktober 2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 83 PK/TUN/2024 tanggal 19 Desember 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 10/PUU-XXIII/2025 tanggal 29 April 2025; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 508 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 544 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 377 K/TUN/2018 tanggal 24 Juli 2018; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 594 K/TUN/2018 tanggal 13 November 2018; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 188 K/TUN/2015 tanggal 8 Juni 2015; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Nomor 446 K/TUN/2019 tanggal 24 Oktober 2019; 41 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Nomor 350 K/TUN/2023 tanggal 4 Oktober 2023; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Nomor 455 K/TUN/2023 tanggal 4 Oktober 2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Nomor 447 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Nomor 446 K/TUN /2023 tanggal 23 Oktober 2023; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 445 K/TUN /2023 tanggal 23 Oktober 2023; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Nomor 402 K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Nomor 629 K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Nomor 609 K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Nomor 620 K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Nomor 612 K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 105/PUU-XXII/2024 tanggal 19 Maret 2025; 28. Bukti P-28 : Fotokopi SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Buku Sengketa Pertanahan “Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung” ditulis oleh Umar Dani, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 76; 42 31. Bukti P-31 : Fotokopi Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, pengujian materiil Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 43 Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 44 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/1986 serta frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 50 UU 2/1986, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 47 UU 5/1986 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 77 UU 5/1986 (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 45 (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Pasal 50 UU 2/1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak untuk memberikan jasa hukum, mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan secara aktual hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam Pasal 77 UU 5/1986 serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam Pasal 50 UU 2/1986 yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan lembaga yang memutus perkara sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pada bulan Juli 2022, para Pemohon diminta untuk memberikan analisis hukum dan pendapat hukum oleh PT Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir; b. Bahwa terhadap pemeriksaan bukti kepemilikan 32 (tiga puluh dua) sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN, Surat Nomor SK.05.02/71- 800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 adalah cacat administrasi; c. Bahwa terhadap sengketa tersebut para Pemohon mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputus dengan Putusan Nomor 236/G/2022/PTUN.PLG yang menyatakan merupakan wewenang absolut pengadilan tata usaha negara sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Intervenien tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut 46 hukum sehingga ditolak. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.PLG menyatakan sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut merupakan wewenang absolut pengadilan tata usaha negara; d. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 417K/TUN/2023, Mahkamah Agung menyatakan menganulir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang Nomor 38/B/2023/PT.TUN.PLG yang menyatakan sertifikat hak atas tanah merupakan wewenang peradilan umum. Kemudian diperkuat dengan Putusan PK Nomor 83PK/TUN/2024; 5. Bahwa sengketa tersebut terpaksa diulang kembali dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung namun para Pemohon tidak lagi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum PT Wahana Bara Santosa karena dianggap gagal memberi pendapat hukum dan upaya hukum; Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan berlakunya frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I dan Pemohon II selaku advokat dianggap keliru memberikan analisis hukum dan pendapat hukum mengenai sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah akibat berlakunya ketentuan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang menurut Pemohon I dan Pemohon II tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut di atas tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut 47 Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 47 UU 5/1986 dan Pasal 50 UU 2/1986 mengatur materi muatan yang sama sehingga kedua norma tersebut saling terkait dan beririsan namun tidak mengimplementasikan asas harmonisasi antara materi muatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafsir terhadap wewenang absolut pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai sertifikat hak atas tanah; 2. Bahwa menurut para Pemohon, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang antara lain mengatur mengenai sengketa sertifikat hak atas tanah, dianggap tetap tidak memberi batasan normatif yang jelas dan tegas terhadap wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, 48 mengadili, dan memutus perkara sertifikat hak atas tanah; 3. Bahwa menurut para Pemohon, sesuai dengan original intent UU 5/1986 pengadilan tata usaha negara memiliki wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali. Sementara itu, sengketa terhadap pencatatan peralihan hak atas tanah sebagai tindak lanjut adanya transaksi keperdataan berupa jual beli, hibah, penjaminan, dapat menjadi wewenang absolut pengadilan negeri; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 77 UU 5/1986 yang tidak mengatur secara tegas limitatif waktu dan tahap pemeriksaan yang berakibat panjangnya mata rantai tahapan pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara sehingga menjadi penghalang untuk terwujudnya kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sehingga, perlu dilakukan pembatasan wewenang memutus eksepsi perkara tata usaha negara, yaitu hanya oleh pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara sesuai dengan penegasan atau koreksi terhadap pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 UU 5/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali”. 2. Frasa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “…kecuali perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali”. 3. Frasa [sic!] “eksepsi” pada Pasal 77 UU 5/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya pengadilan tata 49 usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32. Dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2025, Mahkamah telah mengesahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30. Sementara itu, Mahkamah tidak mengesahkan Bukti P-31 dan Bukti P-32 karena bukti dimaksud dikirim via pos oleh para Pemohon namun belum diterima oleh Mahkamah hingga persidangan perbaikan permohonan selesai (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986, Mahkamah telah pernah menerima permohonan dengan isu konstitusionalitas norma yang sama, yaitu dalam Permohonan Nomor 10/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalam Permohonan Nomor 10/PUU-XXIII/2025, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 dengan alasan norma Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 mengakibatkan ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik atau penerapan hukum, khususnya dalam sengketa pertanahan dan hal ini merugikan para Pemohon sebagaimana Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma frasa “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 UU 5/1986 dan kata “eksepsi” Pasal 77 UU 5/1986 serta frasa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU 2/1986 dengan alasan terdapat dualisme wewenang absolut pengadilan tata usaha negara dan pengadilan negeri dalam hal sengketa sertifikat hak atas tanah sehingga tidak dapat 50 mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun terdapat persamaan dasar pengujian perkara a quo dengan Perkara Nomor 10/PUU-XXIII/2025 namun telah ternyata terdapat perbedaan alasan pengujian konstitusionalitas permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Terlebih dalam permohonan sebelumnya yakni Perkara Nomor 10/PUU-XXIII/2025 Mahkamah belum menilai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 tersebut. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan, telah ternyata yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan a quo. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan 51 agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan adanya pembedaan lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hal ini mengakibatkan adanya pembagian ruang lingkup/kewenangan (kompetensi) mengadili antar badan-badan peradilan dimaksud, baik kompetensi bersifat absolut maupun kompetensi relatif. Sementara itu, meskipun berkenaan dengan ruang lingkup/kewenangan (kompetensi) tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 namun ihwal susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara badan-badan peradilan tersebut, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lebih lanjut, berkenaan dengan pengaturan kewenangan (kompetensi) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) membedakan sebagai berikut. (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara; (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, negara Indonesia menganut sistem lebih dari satu lingkungan badan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan (kompetensi) berbeda, di mana penjelasan lebih khusus mengenai masing-masing kewenangan (kompetensi) badan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang dari masing-masing badan peradilan, misalnya UU 2/1986 mengatur badan peradilan umum dan UU 5/1986 yang mengatur badan peradilan tata usaha negara. Perihal keberadaan lebih dari satu lingkungan badan peradilan 52 yang masing-masing memiliki kewenangan (kompetensi) berbeda dimaksud, hal demikian memungkinkan untuk timbulnya irisan atau titik singgung atau pertembungan kewenangan antara badan peradilan yang satu dengan badan peradilan lain. [3.12.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” pada norma Pasal 47 UU 5/1986 dan frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” pada norma Pasal 50 UU 2/1986 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap wewenang absolut pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai sertifikat hak atas tanah. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah mengutip secara utuh bunyi Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Dengan demikian, secara expressis verbis, baik ketentuan Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009 maupun Pasal 47 UU 5/1986 sama-sama menyatakan wewenang absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan norma Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara menguji keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dianggap merugikan tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Pengujian keabsahan KTUN yang disengketakan dilakukan melalui gugatan untuk mengoreksi atau meluruskan tindakan yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara adalah KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sementara itu, apabila dilihat dari fungsi mengadili (judicial functie) maka wewenang absolut dari pengadilan negeri adalah untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Berkenaan dengan perkara 53 perdata, secara teoretis dapat dibedakan, yaitu perkara perdata yang mengandung unsur perselisihan (contentius) atau perkara perdata yang sesungguhnya atau murni, di mana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat; dan perkara perdata yang tidak mengandung unsur perselisihan yang dialami pemohon (voluntair) atau disebut dengan perkara perdata yang tidak sesungguhnya atau semu karena di dalamnya hanya terdapat satu pihak saja, seperti misalnya dalam perkara permohonan pengangkatan anak atau penetapan ganti nama. Berkenaan dengan pertanahan, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan setelah dilakukan pendaftaran tanah. Proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pertanahan setempat. Sertifkat hak atas tanah tersebut dapat berasal dari penetapan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara antara lain berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai dan hak pengelolaan. Lazimnya, penetapan pemberian hak atas tanah tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, sertifikat hak atas tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sertifikat dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya terhadap sertifikat hak atas tanah yang memiliki cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Gugatan dimaksud berisi tuntutan agar sertifikat hak atas tanah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau tuntutan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 9/2004. Perihal gugatan dimaksud dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara tersebut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya KTUN [vide Pasal 55 UU 5/1986]. Dengan demikian, jika seseorang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, seperti penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN atau kantor pertanahan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terkait dengan kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitannya. Artinya, apabila pengajuan gugatan melewati tenggang waktu dimaksud maka pengadilan tata usaha negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu. 54 Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan perkara pertanahan, apabila yang dipermasalahkan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai keabsahan penerbitan hak sertifikat hak atas tanah maka menjadi kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kepemilikan tersebut. Terkait hal ini, Mahkamah mencermati pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341/K/SIP/1974 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut. Artinya, aspek keperdataan dalam hal ihwal sengketa pertanahan adalah terkait dengan status keabsahan suatu hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan suatu hak atas tanah, dan termasuk pula perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan sengketa pertanahan termasuk materi atau substansi gugatan atas penerbitan sertifikat yang telah dinyatakan lewat waktu oleh pengadilan tata usaha negara. Lebih jauh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 menegaskan sikap Mahkamah Agung dalam sengketa kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kaidah hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah KTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, penetapan suatu hak atas tanah dapat diberikan apabila tidak ada sengketa atas hak tanah, termasuk mengenai sengketa kepemilikan. Apabila terdapat kepentingan seseorang yang dilanggar berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, maka orang tersebut harus menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, apabila sertifikat hak atas tanah dinyatakan batal atau tidak sah oleh peradilan tata usaha negara hal demikian tidak serta merta dapat memberikan dampak atas kepemilikan tanah yang bersangkutan. Sebab, untuk menentukan siapa nanti yang menjadi pemilik sah atas tanah tersebut bukanlah wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum. Bahkan, dalam hukum keluarga, pengadilan agama pun berwenang untuk mengadili perkara tertentu bagi yang memeluk agama Islam yang berkaitan dengan hak atas tanah termasuk hak atas tanah yang bersertifikat [vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama]. 55 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dicermati petitum permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 UU 5/1986 dimaknai “pengadilan tata usaha negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali” dan frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU 2/1986 dimaknai “…kecuali perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali” maka petitum demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab selain bertujuan mengakomodir kasus konkret yang dialami para Pemohon yang merupakan implementasi norma, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal-pasal a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” pada norma Pasal 47 UU 5/1986 dan frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU 2/1986 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap wewenang absolut pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai sertifikat hak atas tanah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986 menyebabkan panjangnya tahap pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan eksepsi adalah pengecualian. Dalam konteks ini, eksepsi diartikan sebagai tangkisan atau keberatan yang tidak menyinggung isi gugatan, tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Kemudian secara substansi, UU 5/1986 telah menentukan eksepsi terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu eksepsi kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili, eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili, dan eksepsi lain yang tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan, 56 misalnya terkait dengan surat kuasa, error in persona, nebis in idem, atau obscuur libel. Di samping itu, berkenaan dengan waktu pengajuan, eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan hingga sebelum putusan akhir dijatuhkan, namun UU 5/1986 tidak mengatur secara tegas dan limitatif kapan eksepsi kompetensi absolut tersebut harus diajukan dan diputus, sehingga hakim pengadilan tata usaha negara selalu memutus eksepsi tentang kompetensi absolut bersamaan dengan putusan akhir untuk pokok permohonan. Bahkan, tanpa ada eksepsi pun, hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan yang bersangkutan. Sementara itu, eksepsi kewenangan relatif, pengajuannya terbatas hingga sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan dapat diputus sebelum pokok perkara diperiksa. Adapun, eksepsi lain yang tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai panjangnya mata rantai tahapan pemeriksaan perkara tata usaha negara sehingga menjadi penghalang terwujudnya kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Terkait ihwal dimaksud, berdasarkan Pasal 131 UU 5/1986 terhadap putusan akhir pengadilan tata usaha negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh penggugat atau tergugat bahkan oleh pihak ketiga yang menjadi pihak intervensi kepada Mahkamah Agung selaku judex juris. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Namun, pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut dilakukan terbatas pada penilaian mengenai ada tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum, ada tidaknya persoalan kewenangan atau pelampauan kewenangan, serta ada tidaknya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan. Pada pemeriksaan dimaksud, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tata usaha negara dapat berlangsung hingga tingkat kasasi bahkan hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan asas peradilan 57 sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009, implementasinya adalah dengan mempercepat proses peradilan di masing-masing tingkatan, bukan dengan membatasi pengajuan eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon agar kata “eksepsi” dimaknai “hanya pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara”, menurut Mahkamah petitum a quo adalah petitum yang membatasi upaya hukum dalam suatu sengketa peradilan tata usaha negara. Sebab, selain membatasi wewenang pengadilan banding juga wewenang Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Selain itu, menghilangkan penilaian eksepsi oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diinginkan para Pemohon sama artinya dengan menghilangkan akses untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986 menyebabkan panjangnya tahap pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986 serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 58 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 59 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah