77/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 77/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Rega Felix Advokat/Dosen Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 10 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 11 Juli 2024 dengan Nomor 77/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Agustus 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 3 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang berbunyi: Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020: “Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: … j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;” terhadap UUD 1945: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 4 c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa landasan filosofis negara Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Landasan filosofis ini kemudian terpancar ke dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya adalah segala kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebagai tenaga pendidik juga memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, 5 kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa sekat-sekat berdasarkan kelompok/golongan adalah hak konstitusional Pemohon. Pemohon adalah rakyat sama seperti rakyat – rakyat lainnya. Semua rakyat memiliki hak yang sama atas kekayaan alam, oleh karena itu, rakyat harus memahami hak – hak konstitusionalnya agar kekayaan alam tidak “diakal-akali” dengan kata prioritas dan ternyata rakyat tetap miskin. Kondisi rakyat sedang susah secara merata, jangan biarkan orang yang tidak peka ingin menguasai kekayaan alam yang sesungguhnya milik seluruh rakyat; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (Bukti P-4) sekaligus advokat (Bukti P-5). Kakek Pemohon merupakan pahlawan veteran yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan juga guru yang turut serta dalam proses mendirikan sekolah berbasis ormas keagamaan. Selain itu, Pemohon juga memiliki keluarga seorang guru sekolah negeri yang aktif, selain itu terdapat juga dosen yang pernah mengajar di perguruan tinggi milik organisasi keagamaan. Sehingga, menghormati para pahlawan, para guru, dan ormas keagamaan adalah seperti menghormati keluarga sendiri. Pemohon sendiri adalah tenaga pendidik dosen yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, namun Pemohon sendiri belum pernah mendaftar menjadi kader ormas kecuali organisasi profesi. Bagi Pemohon apapun statusnya, seluruh rakyat harus dihormati secara sama dan tidak ada yang lebih unggul atau prioritas; 2.6. Bahwa Pemohon mengakui diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, karena itu sumpah para pendahulu yang terikat dalam sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 juga mengikat Pemohon sebagai satu tarikan nafas yang terus Pemohon pertahankan. Atas dasar hal tersebut, bangsa Indonesia disatukan oleh satu sumpah yang tidak membagi Indonesia menjadi kelompok/golongan. Meskipun membentuk kelompok/golongan adalah hak asasi, tetapi ketika membicarakan distribusi kekayaan alam Indonesia tidak diperkenankan untuk 6 menentukan skala prioritas berdasarkan kelompok/golongan. Bagi Pemohon hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah “paten” dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Keyakinan tersebut kemudian bertautan dengan sumpah Pemohon sebagai advokat di mana Pemohon wajib melakukan pembelaan yang menurut hemat Pemohon merupakan bagian dari tanggung jawab profesi Pemohon sebagai advokat; 2.7. Bahwa dorongan tersebut semakin kuat karena lebenswelt Pemohon yang dekat dengan perjuangan pendidik. Perjuangan tenaga pendidik sangat tidak mudah karena honor yang diberikan sangat kecil (Bukti P- 8). Seorang pendidik sangat menginginkan mendapatkan kehidupan yang layak sehingga dapat melakukan pengajaran dan penelitian dengan tenang. Kemudian, negara menjamin seluruh pendidikan bagi anak-anaknya secara gratis. Tetapi, nyatanya negara selalu beralasan keterbatasan fiskal. Fakta ini adalah kenyataan, jika kita lihat lebih luas sesungguhnya nasib tenaga pendidik sungguh miris dan Pemohon juga tidak dapat menyalahkan penyelenggara pendidikan karena memang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mudah dan hal tersebut terjadi secara merata bukan hanya terjadi pada Pemohon saja. Mengingat honor yang sangat kecil, ketika Pemohon hendak mencari tambahan dengan bekerja di Bank Indonesia justru ditolak karena alasan fisik gemuk. Ibaratnya negara sungguh kejam menghalangi rakyat untuk bekerja karena alasan tidak masuk akal, tetapi membiarkan tenaga pendidik untuk hidup dalam ketidakpastian. Pemohon merasakan tindakan penguasa yang tidak dapat mengargai manusia secara nyata; 2.8. Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Pemohon tersadar sebagai advokat bergerak untuk mewakili perasaan umum para pendidik tanpa pandang bulu baik itu anggota ormas keagamaan, honorer, atau apapun. Seluruh rakyat sudah memberikan amanat kepada negara untuk mengelola kekayaan alam ini agar dibagi secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga negara menjadi memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai sistem pendidikannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) mengamanatkan agar pemberian IUPK secara prioritas diberikan 7 kepada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) agar apa yang dikelola menjadi kekayaan negara dan implikasi logisnya negara bisa membiayai pendidikan secara baik. Namun, tiba-tiba pada tahun 2020, UU 4/2009 dirubah melalui UU 3/2020 dan menyisipkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memperluas kewenangan Pemerintah Pusat untuk menawarkan WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/D. Akibatnya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP 25/2024) (Bukti P-6) secara khusus Pasal 83A yang memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan. Pemohon bukan hendak mempermasalahkan ormas keagamaan tertentu karena bagaimanapun juga Pemohon menghormati hal tersebut. Namun, yang Pemohon permasalahkan adalah mengapa ada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan untuk memberikan penawaran secara prioritas kepada selain BUMN/D?; 2.9. Bahwa hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon karena Pemohon adalah subjek yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader ormas keagamaan atau ormas apapun itu. Pemberian kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain BUMN/D hanya akan mencederai hati rakyat karena akan ada kategorisasi prioritas/non-prioritas. Seharusnya politik hukum UU 3/2020 sama dengan UU 4/2009, sehingga tanpa adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pengelolaan pertambangan sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tetap dapat berjalan dengan adil; Sifat Kerugian Konstitusional 2.10. Bahwa narasi yang berkembang adalah pemberian prioritas kepada ormas keagamaan atau ormas apapun itu adalah bentuk dari kebijakan afirmatif (affirmative action) akibat ketimpangan nyata selama ini yang hanya memberikan pengelolaan tambang kepada “konglomerat”. Bagi Pemohon kebijakan afirmatif dengan cara memberikan penawaran prioritas kepada selain BUMN/D justru menciptakan diskriminasi baru 8 karena akan menciptakan struktur sosial yang terkategorisasi sehingga antara rakyat satu dengan yang lainnya menjadi tidak setara. Jika Pemerintah sekali diberikan kewenangan untuk memberikan kebijakan afirmatif dalam pengelolaan tambang pada akhirnya akan menjadi preseden Pemerintah untuk dapat menciptakan kategorisasi tanpa parameter yang jelas (looping). Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut: 2.11. Bahwa akibat dari hal tersebut, pada akhirnya setiap ormas dapat memperebutkan kekayaan alam Indonesia sedangkan jumlah WIUPK itu sendiri terbatas. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin banyak, pada akhirnya harus mengurangi porsi negara. Untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia pada akhirnya rakyat harus mengkategorisasikan diri dalam bentuk – bentuk tertentu atau jika tidak akan kehabisan “jatah”. Akhirnya rakyat seperti Pemohon yang bukan merupakan bagian dari ormas yang pada akhirnya dirugikan; 2.12. Bahwa kebijakan ini lebih mengerikan lagi karena Pemerintah melalui Pasal 83A PP 25/2024 melakukan “uji coba” pertama kepada ormas keagamaan. Dalam waktu dekat pengkotakan SDA Indonesia yang 9 ditentukan berdasarkan ormas keagamaan akan terjadi. Ormas keagamaan tertentu akan segera mendapatkan kelimpahan harta untuk dirinya. Dengan kondisi tersebut, sangat mungkin terjadi ketimpangan sosial antara tenaga pendidik yang merupakan anggota ormas keagamaan dengan tenaga pendidik yang bukan anggota ormas keagamaan. Bahkan sangat mungkin terjadi ketimpangan antara satu ormas keagamaan dengan ormas keagamaan lainnya. Belum lagi ketimpangan dengan ormas keagamaan yang dibubarkan Pemerintah. Jika jurang ketimpangan semakin tinggi, potensi konflik sosial sangat mungkin terjadi bahkan sampai kepada sektarianisme. Ketika hal tersebut terjadi Pemohon sebagai tenaga pendidik yang tidak beormas keagamaan pada akhirnya yang paling dirugikan. Pemerintah terlalu berani bermain “api” di wilayah yang sangat sensitif yaitu “tambang” dan “agama”. Berdasarkan penalaran yang wajar kondisi tersebut sangat dimungkinkan jika norma pasal dalam UU 3/2020 masih bersifat ambigu dan memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Pemerintah Pusat (Presiden) untuk menentukan makna “prioritas”. Berdasarkan hal tersebut, maka norma pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.13. Bahwa objek permasalahan yang Pemohon ujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas. Norma pasal tersebut adalah “sisipan” yang muncul pada perubahan UU 4/2009 yang memperluas subjek yang dapat ditawarkan secara prioritas. Hal ini dikarenakan jika maknanya adalah tautologis dengan makna penawaran secara prioritas kepada BUMN/D, maka hal tersebut sudah diatur dalam UU 4/2009 tanpa perlu dilakukan penambahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Adanya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menyebabkan intensi makna “secara prioritas” menjadi lebih ekstensif dari UU 4/2009. Hal ini dibuktikan dari lahirnya Pasal 83A PP 25/2024 10 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 telah dengan tegas bahwa peraturan pemerintah (PP) adalah aturan pelaksana dari undang- undang (UU), maka jelas bahwa Pasal 83A PP 25/2024 bagian dari intensi Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020; 2.14. Bahwa perlu diketahui, Pemohon bukan hendak menguji PP 25/2024. PP 25/2024 juga memang bermasalah karena dapat menciptakan diskriminasi terhadap rakyat karena akan mungkin terdapat tingkat kesejahteraan yang berbeda antara ormas keagamaan satu dengan yang lainnya. Namun, yang Pemohon khawatirkan lebih lanjut adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat digunakan presiden untuk melakukan “looping” dengan membuat berbagai macam kategori tanpa parameter yang jelas. Dengan kondisi WIUPK yang terbatas sangat dimungkinkan terdapat perebutan kekayaan alam untuk mendapatkan kategori prioritas, bahkan sangat mungkin terjadi konflik akibat dari hal tersebut. Pada akhirnya Pemohon terbingung karena jatahnya hanya akan menjadi bahan perebutan orang; 2.15. Bahwa hubungan sebab–akibat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Dan mungkin Presiden melakukan “manuver” lainnya menjadi: 11 2.16. Bahwa membuktikan sebab-akibat dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 terhadap kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepertinya mudah karena Pemohon dapat membuktikan dengan menunjukan KTP atas nama Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia (Bukti P-3). Jika maksud kewarganegaraan Indonesia mempunyai arti yang sama dengan definisi “rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon terbukti memiliki legal standing karena Pemohon berhak dimakmurkan oleh negara tanpa kecuali. Berbeda jika Donald Duck hendak mengajukan pengujian norma di Indonesia, kita harus pertanyakan apakah benar dia rakyat Indonesia atau bukan. Bagi Pemohon sebagai rakyat biasa yang sulit adalah membuktikan bahwa kita dapat mengembalikan asap dari benda yang telah terbakar; 2.17. Bahwa menurut Pemohon, PP 25/2024 dihasilkan dari logika berpikir yang cacat (logical fallacies). Cacat berpikir Pemerintah ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kekacauan akibat ex falso quodlibet. Cacat berpikir tersebut disebabkan cacat berpikir dari pembentuk UU yang memberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan tambang kepada Pemerintah melalui UU untuk berpikir 12 dengan logika yang cacat. Mahkamah Konstitusi perlu menghentikan cacat berpikir tersebut sebelum permasalahan menjadi panjang; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.18. Bahwa Pemohon teringat perkataan Mahfud MD yaitu: "Dia bercerita KPK sudah undang para ahli tambang, ahli korupsi, ahli ekonomi, dari berbagai negara, lalu kesimpulannya, 'Pak kalau di tempat Anda korupsi di bidang pertambangan saja, pertambangan kita kan banyak ada emas, nikel, batubara, dan sebagainya, itu kalau itu ditutup saja, negara ini sudah kaya raya, rakyatnya makmur," (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/06474021/mahfud-bila- korupsi-tambang-diberantas-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-sebulan) Dalam narasi berita tersebut dikatakan bila korupsi tambang diberantas tiap orang dapat Rp 20 juta per bulan. Hal ini benar-benar membawakan harapan bagi masyarakat terutama bagi tenaga pendidik yang selama ini berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih siapapun kandidatnya dalam kampanye-kampanye selalu dinarasikan akan mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat. Pemohon berharap setidaknya kekayaan alam tersebut dapat menjadikan negara mampu untuk menggratiskan sekolah, sehingga tenaga pendidik seperti Pemohon bisa fokus melakukan pekerjaannya tanpa perlu pusing mencari kerja sambilan karena memikirkan biaya sekolah anak yang terus naik. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 13 2.19. Bahwa namun ternyata asa tersebut hilang karena ternyata akibat adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 memungkinkan Pemerintah memberikan prioritas kepada pihak tertentu terlebih dahulu bahkan dengan alasan mengungki-ungkit jasa masa lalu. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 14 2.20. Bahwa akibat norma Pasal tersebut dan dengan WIUPK yang terbatas sedangkan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan makna prioritas, bahkan presiden terpilih menginginkan dapat diberikan kepada ormas non-keagamaan. Hal ini menjadikan harapan Pemohon menjadi dalam daftar “waiting list” tertentu. Hal ini dapat diilustrasikan mungkin saja terjadi: 2.21. Bahwa uji coba yang dilakukan Pemerintah saja sudah mengerikan yaitu berbasis ormas keagamaan. Bagi Pemohon hal tersebut menyimpan mudharat yang sangat besar karena tambang bersifat eksploitatif dan dapat menciptakan kesenjangan yang tinggi. Dengan dibalut isu agama akan menjadi sektarianisme yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Pemohon berharap seharusnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat kembali dimaknai sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran perebutan kekayaan alam dengan pengkotak-kotakan rakyat berdasarkan kelompok/golongan karena semua telah terserap kepada BUMN/D yang kemudian negara dapat mendistribusikan hasilnya secara adil kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diilustrasikan: 15 2.22. Bahwa memanfaatkan kata “prioritas” kepada selain BUMN/D menyimpan mudharat yang sangat besar. Mahkamah Konstitusi harus memandang hal ini sebagai permasalahan konstitusional yang sangat serius. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dan sebagai the sole interpreter of the constitution memiliki kewenangan untuk memberikan batasan tafsir konstitusional terhadap frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Pemohon sangat berharap tidak ada ruang untuk memperluas ekstensi tafsir prioritas kepada selain BUMN/D, sehingga setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama meskipun tidak bergabung dalam ormas keagamaan atau ormas apalah-apalah. Dengan demikian, Pemohon sebagai tenaga pendidik yang tidak tergabung dengan ormas keagamaan mendapatkan kedudukan yang sama dengan tenaga pendidik yang tergabung dengan ormas keagamaan dalam menerima manfaat atas kekayaan sumber daya alam Indonesia; 2.23. Bahwa selain itu, Pemohon berharap semua pihak menahan diri dan dapat bersikap legowo terhadap apapun itu putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon berharap ormas keagamaan kembali kepada khittah-nya dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada umat, Pemohon juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan 16 khittah-nya sebagai the guardian of constitution bukan sebagai the guardian of the ruler, dan penguasa Pemerintah segera tersadar bahaya atas kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang. Pemohon juga berharap permohonan ini menjadi catatan sejarah kecil perjalanan bangsa ini. Semoga saja dapat menginisiasi rakyat untuk merenungkan kondisi bangsa saat ini yang dapat menemani bacaannya meskipun dalam kondisi sulit; 3. ALASAN PERMOHONAN “nila setitik rusak susu sebelangga” Dalam Provisi 3.1. Bahwa Pemohon memohonkan permohonan putusan sela (provisi) disebabkan kepada hal-hal pokok: 1) Mencegah pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi menyebabkan permasalahan konstitusional yang serius; 2) Memperkuat batu uji dalam pengujian Pasal 83A PP 25/2024 terhadap UU; 3) Menegaskan tafsir konstitusional terhadap makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020; Urgensi putusan sela disebabkan oleh situasi yang berkembang saat ini yang jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela untuk menunda pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, maka terdapat kemungkinan besar terjadi tindakan atau keputusan hukum yang bersifat "blunder" dalam situasi genting saat ini. Pemohon adalah salah satu rakyat Indonesia yang dirugikan, namun Mahkamah Konstitusi perlu melihat secara lebih luas terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersifat jangka panjang. Ibaratnya Mahkamah Konstitusi adalah pilot yang menjaga agar pesawat tidak mendarat secara “hard landing” dan Pemohon hanya salah satu penumpang kelas ekonomi (bukan prioritas) yang mencoba memberanikan diri mengetuk pintu kabin pilot untuk memberitahukan ada permasalahan di belakang. Bisa saja mayoritas penumpang lain diam saja karena "ndablek", sehingga jangan dilihat kuantitasnya. Oleh karena itu, melalui putusan sela (provisi), Pemohon mohonkan agar mendapatkan 17 parameter konstitusi yang terukur sebagai hikmat kebijaksanaan dengan alasan hukum secara lengkap berikut 3.2. Bahwa konsep pengujian norma sesungguhnya adalah satu tarikan nafas. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU 12/2011, peraturan pemerintah adalah aturan pelaksana dari UU. Oleh karena itu, PP 25/2024 tidak dapat dilepaskan dari norma pasal UU yang menjadi dasar pembentukannya, sehingga pengujian Pasal 83A PP 25/2024 sudah pasti ditentukan dari penafsiran Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjadi dasar pembentukannya. Jika dilakukan pemisahan secara ajeg oleh dua lembaga yang berbeda mungkin saja Mahkamah Agung memutuskan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks pengujian norma terdapat mekanisme penundaan pengujian oleh Mahkamah Agung jika pasal UU yang menjadi batu uji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut-lah yang akan Pemohon gunakan karena Pemohon juga mencadangkan hak Pemohon untuk menguji Pasal 83A PP 25/2024 ke Mahkamah Agung dengan sebelumnya meminta tafsir konstitusional yang jelas untuk menjadikan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sebagai batu uji. Hal ini semata untuk menjamin tidak adanya kontradiksi antar dua putusan lembaga kekuasaan kehakiman; 3.3. Bahwa di sisi lain, implementasi norma dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 juncto Pasal 83A PP 25/2024 akan terlaksana kepada perbuatan hukum konkrit yaitu pemberian IUPK kepada ormas keagamaan. Lahirnya PP 25/2024 membuat kegaduhan yang sangat meluas di masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah seolah tidak menghiraukan segala kritikan dari masyarakat dan tetap "kejar tayang" untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 juncto PP 25/2024 secepat mungkin. Jika terus dilaksanakan, berdasarkan penalaran yang wajar dapat menciptakan huru-hara yang justru dapat menciptakan permasalahan konstitusional yang serius; 3.4. Bahwa oleh karena itu, dalam memahami suatu persoalan konstitusional kita harus benar - benar memandang segala sesuatunya secara holistik mulai dari norma konstitusi, kemudian bagaimana hubungannya dengan implementasinya dalam UU, hingga aturan turunannya, serta seluruh 18 tindakan hukum konkrit yang mungkin terjadi dalam satu kesatuan pengertian tanpa perlu dipecah-pecah. Perlu diketahui permasalahan konstitusi dapat saja terjadi ketika UU-nya tidak jelas yang berakibat kepada turunan norma yang dihasilkan menimbulkan kekacauan hingga terjadi permasalahan konstitusional yang serius atas dasar keputusan konkrit tertentu. Untuk memahami kita juga harus memandang bahwa konstitusi itu hidup, sehingga kita harus dapat melihat pada konteks tertentu untuk mendapatkan kalibrasi tafsir konstitusi yang tepat. Bagi Pemohon melakukan kalibrasi tafsir konstitusi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pada konteks saat ini juga perlu memperhatikan isu yang berkembang, seperti: 1) kasus korupsi tambang yang merugikan negara dengan nilai fantastis sampai ratusan triliun sedang terjadi (Bukti P-9); 2) Indonesia baru saja melewati fase kritis akibat politisasi agama (Bukti P-10); 3) Negara mengalami keterbatasan fiskal untuk memperbaiki sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara (Bukti P-11); 4) Terjadi ketimpangan penguasaan sumber daya alam selama ini dan cenderung terjadi akibat korupsi yang berkelindan dengan kekuasaan (Bukti P-12); 5) Rakyat dipertontonkan dengan kasus penyalahgunaan dana sosial dan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tokoh agama melalui lembaga pendidikan dan laporan PPATK menunjukan transaksi mencurigakan terbanyak dilakukan oleh tokoh agama (Bukti P-7); 6) Ketika negara sedang mengalami keterbatasan fiskal sedangkan sesungguhnya ada potensi kekayaan alam yang besar yang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, ternyata makna prioritas tersebut digeser kepada ormas keagamaan yang notabene-nya adalah swasta. Kekayaan alam tersebut seharusnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sudah sangat akut atau mungkin dapat juga menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan bukan justru dengan menambah beban rakyat dengan program tabungan paksa (tapera); 19 3.5. Bahwa di tengah himpitan kepada rakyat yang semakin sulit ternyata asa untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan seluruh rakyat pupus akibat cara berpikir "ndablek" dan presiden justru kejar tayang di "detik-detik" terakhir masa jabatannya. Bahkan, Pemerintah sampai sempat "menjanjikan" IUPK terbit dalam waktu 15 hari. Seolah-olah seperti “aji mumpung”, mumpung masih berkuasa, nanti kalau sudah ganti presiden takut “mood”-nya berubah. Bahwa andaikan kondisi sebagaimana dimaksud 1) - 6) benar terjadi dan ternyata negara gagal mensejahterakan rakyat pada akhirnya dapat dikatakan kebijakan memberikan IUPK secara prioritas kepada ormas adalah bentuk kerugian negara. Hal ini didasari kepada pemikiran: pada 28 Oktober 1928 kita telah bersumpah untuk bersatu dalam bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa kemudian merumuskan Pancasila yang salah satunya adalah “persatuan Indonesia” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila tersebut kemudian dituangkan dalam DOKUMEN HUKUM yaitu Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila tersebut kemudian terpancar dalam NORMA HUKUM yang mengikat salah satunya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tidak pernah ada penafsiran bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus diberikan melalui ormas. Putusan MK No. 001-021-022/PUU- I/2003 sudah sangat jelas menyatakan bahwa yang dimaksud PENGELOLAAN (beheersdaad) dari konsep menguasai negara adalah melalui kepemilikan BUMN. Hadirnya negara adalah sebagai kontra dari asas domainverklaring yang terjadi selama penjajahan di mana negara hanya membagi – bagi lahan kepada pihak yang dikehendakinya. Dalam konteks pertambangan telah dengan sangat tegas dalam Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya adalah filosofi pengelolaan pertambangan adalah hadirnya negara melalui BUMN. Oleh karena itu, penawaran prioritas diberikan kepada BUMN, sedangkan swasta dapat mengelola, namun bukan dengan cara prioritas. Apa yang Pemohon sampaikan merupakan produk NORMA HUKUM yang mengikat termasuk kepada presiden TANPA KECUALI. Di tengah ketidakhadiran negara, dan dengan kondisi faktual banyak guru terlilit pinjol, bahkan sampai mengorbankan nyawa guru sekolah negeri. Pemerintah ditanya tanggung jawabnya terhadap pendidikan selalu beralasan keterbatasan fiskal. 20 Ketika ada potensi yang bisa menutupi keterbatasan fiskal tersebut untuk memenuhi kewajibannya justru digeser untuk ormas yang notabene-nya adalah swasta. Permasalahan semakin buruk karena justru alasan pembenaran yang digunakan dengan cara mengungkit-ungkit jasa masa lalu dan menganggap negara tidak sanggup. Gunakan logika sederhana saja: jika kekayaan alam diambil kembali, kapan negara menjadi sanggup? Bagi Pemohon ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara karena kita telah bersumpah untuk bersatu pada 28 Oktober 1928. Jika logika yang digunakan seperti logika penguasa, untuk apa kita mendirikan Republik Indonesia. Mari kita renungkan sebuah imajinasi siapa sesungguhnya yang menyebabkan kacau republik ini; 3.6. Bahwa jika ternyata terbukti terjadi kerugian negara, maka dapat menjadi skandal besar yang akan merubah sejarah Indonesia dan wajah ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini akan menjadi sebuah reformasi besar. Kondisi tersebut sesungguhnya dapat ditarik kepada pelaksanaan Pasal 7A-7B UUD 1945. Namun, karena peristiwa penentunya terjadi di detik- detik terakhir maka gulungan bola salju justru terjadi pada pemerintahan selanjutnya. Sehingga, Pasal 7A-7B UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan. Presiden tinggal pakai “kode-kode” perintah segera kebut keluarkan IUPK, sehingga jika terdapat permasalahan akan diselesaikan oleh Pemerintah selanjutnya, namun presiden akan terbebas dari tanggung jawab dikarenakan seluruh tindakan yang dilakukan adalah berupa produk hukum kebijakan yang memiliki dasar hukum, sehingga pengujiannya melalui mekanisme pengujian kebijakan bukan pertanggungjawaban pribadi presiden. Masuk akal juga jika dikatakan jabatan menteri ESDM lagi “ngeri-ngeri sedep” karena yang tanda tangan IUPK level menteri; 3.7. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, sesungguhnya ini kondisi yang rumit karena kebijakan kontroversial justru dilakukan di masa “injury time” dalam satu paket. Ibaratnya bisa saja di masa yang akan datang kebijakan kontroversial sengaja di-“pending” di akhir masa jabatan sehingga membuang masalah ke pemerintahan selanjutnya. Bayangkan jika presiden terpilih adalah lawan presiden inkumben, mungkin saja presiden inkumben merencanakan untuk mengacak-acak negara agar presiden 21 terpilih kesulitan memulihkannya. Menurut Pemohon sebaiknya kita sudah harus memiliki UU tentang jabatan presiden di mana mengatur batasan kewenangan presiden di akhir masa jabatannya. Selain itu, penting diatur mengenai kewajiban seorang presiden karena dalam Pasal 9 UUD 1945, presiden disumpah dan berjanji untuk menjalankan kewajiban sebagai presiden, tetapi kita sulit mencari dalam UU sesungguhnya apa kewajiban presiden wong UU tentang presidennya saja tidak ada. UU sektoral lainnya pada umumnya adalah memberikan kewenangan kepada presiden bukan memberikan kewajiban. Lalu, bagaimana mau melaksanakan Pasal 7A-7B UUD 1945 jika kewajiban seorang presiden saja tidak jelas? Mencari arti "kewajiban presiden" sesungguhnya sama sulitnya dengan mencari arti "perbuatan tercela" dalam Pasal 7A UUD 1945 yang dapat digunakan untuk menurunkan presiden. Bayangkan kita pemilu mahal-mahal untuk menempatkan seseorang yang ternyata tidak ada kewajibannya melainkan hanya ada kewenangannya. Lama-lama dengan modal media sosial bisa menjadi presiden dan setelah menjadi presiden rakyat tidak tahu sebenarnya presiden wajib ngapain saja, yang terlihat di media seolah-olah presiden keren-keren saja. Berdasarkan hal tersebut, UU jabatan presiden sangat penting untuk masa depan Indonesia terutama untuk seminimalnya mencegah di masa depan adanya presiden dengan intelektual kelas kambing yang coba-coba “bermanuver” di akhir masa jabatannya; 3.8. Bahwa dari contoh saat ini, dapat dikatakan reformasi telah berhasil merumuskan bagaimana membatasi kewenangan presiden melalui perimbangan cabang kekuasaan lainnya. Namun, reformasi belum sempat merumuskan bagaimana jika cabang kekuasaan lainnya justru tidak membatasi kewenangan presiden dan tidak mewajibkan presiden. Ini adalah permasalahan yang harus dijawab. Mahkamah Konstitusi adalah asa bagi rakyat yang selama ini tidak didengarkan, dan seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution mengambil peran mengisi kekosongan hukum tersebut; 3.9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut permohonan provisi ini penting untuk dilaksanakan agar mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar. Hal ini bukan berarti menjadikan Mahkamah Konstitusi menilai atau 22 menguji PP 25/2024. PP 25/2024 hanya menjadi gambaran imajinasi untuk membayangkan akibat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 permasalahan konstitusional yang bersifat sistemik dapat terjadi. Mengajukan ke MA justru dapat menjadi “blunder” karena dapat memungkinkan kontradiksi antara putusan MA dan putusan MK. Maka, pilihan paling tepat adalah mekanisme tunda dalam pengujian norma. Selain itu, penyelesaian di MA tanpa melalui MK tidak menyelesaikan permasalahan, karena MA hanya memiliki kewenangan menguji PP 25/2024 tanpa menguji UU. Ketika PP 25/2024 secara khusus pasal 83A dibatalkan oleh MA, tetapi Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjadi dasar untuk menerbitkan PP masih ada, menyebabkan Pemerintah masih memiliki ruang manuver yang luas untuk membuat kategorisasi lainnya. Inilah yang disebut dengan permasalahan "tasalsul"; 3.10. Bahwa oleh karena itu, kondisi yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi turun tangan dengan memberikan putusan yang memutuskan sesungguhnya bagaimana tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Dan, sangat beralasan hukum agar tidak terjadi permasalahan konstitusional yang serius akibat segala perbuatan atau tindakan hukum yang didasari norma yang diuji, maka pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 seharusnya dapat ditunda terlebih dahulu sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini dibaca dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasarkan penalaran yang wajar, ini adalah kondisi paling fair bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebaiknya menyerap energi turbulensi akibat yang satu “kejar tayang” terus, yang satunya “teriak” terus. Jangan kita main nekat – nekatan dengan cara berpikir ndablek, selesaikan saja di pengadilan pakai akal sehat; Dalam Pokok Permohonan 3.11. Bahwa permohonan Pemohon juga telah melalui kajian mendalam, namun karena Pemohon tidak sanggup untuk meminta/mengundang ahli pertambangan, pakar hukum, pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, pakar di perguruan tinggi, ahli agama, dan pihak lainnya, maka kajian ini didasari sebagian besar dari penelusuran melalui internet karena lumayan membantu dan banyak referensi yang dapat diunduh. Tentu dengan 23 keterbatasan latar belakang dan pengetahuan Pemohon jika ada kesalahan pasti dari Pemohon, hampura. Oleh karena itu, Pemohon lampirkan beberapa referensi yang Pemohon dapatkan dari internet sebagai alat bukti sehingga dapat ditelusur lebih lanjut oleh pembaca yang budiman. Beberapa referensi ada yang sulit sekali dibaca, ada juga yang menggunakan bahasa asing, sehingga Pemohon menulis apa yang sanggup ditangkap Pemohon saja. Mungkin salah mungkin benar terlebih waktu perbaikan permohonan ini singkat sekali. Namun, Pemohon tetap mencoba untuk membuatnya dalam bentuk sederhana karena itu terkadang menggunakan bahasa buku terkadang bahasa sehari-hari, terkadang pakai rumus biar terlihat keren, dan terkadang memakai gambar-gambar sekedar untuk memudahkan Pemohon memahami dan semoga juga membantu pembaca yang budiman. Dengan adanya internet, akses pengetahuan menjadi lebih terbuka, semua rakyat dapat membaca bahkan sambil rebahan sekalipun. Pakai AI menjadi lebih cepat lagi mencari referensinya. Dengan membaca dan menggunakan teknologi kita dapat mengetahui apakah selama ini kita “diakali-akali” sehingga tetap miskin atau tidak. Kalau kita bodoh gampang dibodohi, jadi rakyat jangan mau jadi bodoh dan dibodohi. Bacalah. Setelah itu mari kita mulai berselancar dalam renungan; 3.12. Bahwa untuk memulai lebih lanjut, perlu kita renungkan: ketika muncul kata “organisasi masyarakat” apa yang muncul di pikiran kita? Yang ada dalam pikiran kita adalah ada orang-orang yang berhimpun. Apapun jenis ormasnya baik itu ormas keagamaan, ormas kepemudaan, atau ormas “apalah-apalah” pikiran kita akan mengkonstruksikan sebuah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen. Elemen-elemen itulah yang disebut anggota ormas, bahasa kerennya kader bukan kadaster. Apakah himpunan orang-orang itu hanya ormas? Tentu tidak, negara juga sebenarnya adalah himpunan, masyarakat dunia juga adalah himpunan, kata “rakyat” itu sendiri adalah himpunan, bahkan alien-alien juga himpunan meskipun kita belum mengetahui ada atau tidak ada. Sederhananya kita dapat membuat himpunan apapun di dunia. Tidak harus orang, bisa saja himpunan buku, maktabah syamilah, dan apapun itu. Bahkan orang-orang juga dapat dihimpun dalam himpunan makhluk 24 hidup bersama kucing hingga pohon. Teori himpunan juga digunakan di berbagai macam bidang ilmu, misalkan tata boga. Jika seorang adalah ahli tata boga maka dalam pikirannya dapat menghimpun berbagai jenis bahan makanan termasuk himpunan tahapan dalam memasak dan himpunan dalam menyajikan boga. Tata busana menghimpun geometri, topologi, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan “tata” berarti “menata” atau menghimpun segala sesuatunya secara tertata termasuk relasi elemen antar himpunan tersebut. Sama seperti tata negara yaitu seseorang yang mempelajari tata negara maka dalam pikirannya menghimpun-himpun seperti ormas, rakyat, presiden, kadaster, bumi, redistribusi, dan lain sebagainya termasuk relasi dan kewenangannya dalam suatu penataan yang baik. Bahkan, tata negara mempelajari kedudukan tata jika tata sebagai nama orang. Berdasarkan hal tersebut teori himpunan relevan untuk digunakan sebagai analisis awal dalam mengurai problema ormas dan tambang; 3.13. Bahwa dalam pikiran kita bebas membuat himpunan apapun. Atas dasar hal tersebut, maka kita dapat membuat himpunan seluruh himpunan yang dirinya bukan himpunan. Sebagai contoh: karena ormas Islam jumlahnya lebih dari seratus, maka dibuat MUI yang merupakan himpunan dari seluruh himpunan (ormas) yang dirinya sendiri bukan himpunan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini masih menjadi misteri apakah MUI ormas atau bukan ormas meskipun memiliki SK sebagai ormas. Teori himpunan mempelajari hal-hal seperti ini secara abstrak. Sesungguhnya dengan pemahaman abstrak tersebut kita dapat melakukan analisa bagaimana menempatkan ormas dalam konteks hukum sebagai norma abstrak, terlebih jika kita hendak menerapkannya dalam konteks tata negara; 3.14. Bahwa pemahaman yang mendalam tentang teori himpunan dapat membawa kita menganalisis suatu paradoks atau bahasa kerennya angel. Paradoks paling terkenal dalam teori himpunan adalah Russel’s Paradox. Russel dalam bukunya “Principia Mathematica” Vol.1 yang dapat didownload di internet menyatakan: “an analysis of the paradoxes to be avoided shows that they all result from a certain kind of vicious circle. The vicious circle in question arise from supposing that a collection of objects 25 may contain members which can only be defined by means of the collection as a whole” (Bertrand Russel, 1963: 37) (Bukti P-13). Dalam bukunya “Philosophy Of Logical Atomism” Russel juga menjelaskan bagaimana paradoks himpunan ini terjadi pada bagian the theory of types and symbolism: classes (Bertrand Russel,1972: 92-108). Russel mengatasi paradoks ini dengan membedakan kelas tipe dari objeknya, karena itu dikatakan: “if you take the class of all the teaspoons in the world, that is not in itself a teaspoon.”(Bertrand Russel, 1972: 100); 3.15. Bahwa berbicara ormas pasti kita berbicara himpunan. Berbagai penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan paradoks Russel, salah satu teori yang berupaya untuk memecahkan paradoks tersebut adalah ZFC (Zermelo Fraenkel +Choice Set Theory). Dalam ZFC terdapat axiom of schema yang secara sederhananya memungkinkan kita untuk membuat suatu himpunan dengan spesifikasi tertentu sehingga menghindari pembuatan himpunan yang berisi elemen yang bersifat kontradiktif. Dalam buku: “Set Theory and Logic” Karya Robert R. Stoll yang dapat didownload di internet dinyatakan axiom schema secara sederhana “it does permit us to single out or separate off those elements of a given set which satisfy some condition and form the set consisting of just those elements”. (Robert R. Stoll, 1963: 292) (Bukti P-14); 3.16. Bahwa teori himpunan dapat menggambarkan permasalahan yang dapat muncul dalam konteks kenyataan dalam organisasi. Misalkan kita contohkan sebuah pemahaman tentang kebebasan membuat organisasi apapun, termasuk untuk menjadi organisasi apapun. Misalkan terdapat organisasi profesi (sipil/non negara) berupa organisasi advokat. Menurut UU Advokat organisasi advokat bersifat tunggal, di sisi lain masyarakat memiliki kebebasan untuk berserikat/berorganisasi. Namun, karena UU menyatakan organisasi advokat bersifat tunggal, maka yang terjadi ternyata organisasi advokat PERADI terpecah menjadi tiga kubu. Bayangkan terdapat PERADI kubu 1, PERADI kubu 2, PERADI kubu 3 yang masing-masing menggunakan nama PERADI. Bagaimanapun juga sifat dari organisasi sipil adalah diserahkan kepada anggotanya termasuk bahkan jika hendak membubarkan organisasi. Akibat kebebasan tersebut jika anggotanya beragam, masing-masing dapat melakukan klaim 26 sebagai PERADI yang sah bahkan dari satu kubu bisa ke kubu lainnya yang sama-sama PERADI. Ibaratnya dapat keluar dari PERADI untuk masuk PERADI. Kejadian membingungkan ini pernah terjadi di profesi advokat. Mungkin saja di profesi lain juga pernah terjadi tetapi dengan munculnya organisasi dengan nama berbeda. Misalkan di profesi kedokteran ketika terdapat pihak yang kecewa dengan organisasi profesi dokter yang ada, tiba-tiba muncul organisasi profesi dokter baru. Secara teoritis andaipun ternyata anggota organisasi bosan, secara hukum bisa saja membubarkan dirinya. Namanya juga berdiri atas dasar inisiatif kebebasan, maka bebas juga kalau mau sudahan. Uniknya Pemohon pernah melihat baliho menjelang pilkada terdapat nama organisasi menggunakan nama seseorang dan seseorang tersebut menjadi ketuanya. Ibaratnya seperti perkumpulan Rega Felix dengan ketua dewan pembina Rega Felix. Secara logika hal tersebut adalah mungkin dan hal ini menunjukan dinamika organisasi itu kompleks bisa saja terjadi divergensi one to many atau konvergensi many to one atau bahkan self- reference kepada dirinya. Jikalau kita renungkan dari zaman Mesir kuno sampai sekarang mungkin jumlah negara yang pernah ada di dunia dengan jumlah ormas yang pernah ada di dunia sangat berbeda jauh; 3.17. Bahwa dinamika serupa sesungguhnya juga dapat terjadi di ormas apapun termasuk ormas keagamaan. Mau dinamakan ormas keramat, ormas jiwa abadi, ormas mayoritas, ormas jasa tak terhingga, atau apalah-apalah, hukum-hukum logika tentang himpunan tetap berlaku. Berdasarkan teori himpunan dinamika-dinamika sangat mungkin terjadi dan terlebih setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih. Dengan kondisi tersebut, maka wajar saja jika di dalam ormas sesungguhnya banyak “drama” terjadi. Misalkan tiba-tiba muncul kubu A, kubu B, atau kubu C. Atau, tiba-tiba hendak meluruskan sejarah A, sejarah B, atau sejarah C. Bahkan, tiba-tiba ingin merebut A, merebut B, atau merebut C. Karena saling rebut-merebut, saling klaim-mengklaim akhirnya ungkit-ungkit masa lalu. Secara teoritis hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Sehingga, kita juga tidak dapat mengagung- agungkan ormas dalam bentuk apapun secara mutlak. Jika kita mengkultuskan ormas, maka itulah yang disebut dengan sektarianisme. 27 Fanatisme berlebihan terhadap kelompok/golongan akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Yang menjadi pertanyaan, dengan kondisi tersebut, apakah layak ormas diberikan penawaran WIUPK secara prioritas di samping BUMN/D? Andaikan setelah ormas diberikan izin pertambangan secara kejar tayang terjadi kudeta-mengkudeta, rebut- merebut, fitnah-memfitnah, saling menjatuhkan hingga akhirnya kerusakan tambang sengaja diabaikan agar menunjukan bahwa pengurus yang lalu tidak bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Siapa yang menjamin bahwa pengurus ormas keagamaan tidak pernah terbawa suasana perasaan? Mari renungkan dengan akal sehat; 3.18. Bahwa berdasarkan teori tersebut menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya hubungan antara ormas dan negara. Apakah kita bisa menjadi “negara ormas”? Pemohon ilustrasikan sebagai berikut: misalkan kesadaran nasional melahirkan sumpah pemuda yaitu bersumpah untuk bersatu dalam himpunan yang dinamakan “bangsa” yaitu bangsa Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, sumpah tersebut menjadi nyata dan membentuk himpunan yang bernama “negara” yaitu negara Republik Indonesia. Pada saat membentuk negara disepakati dasar negara yaitu Pancasila, salah satu silanya adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. “seluruh rakyat” yang dimaksud juga adalah himpunan yaitu himpunan atas orang-orang yang berhimpun dalam konsep tentang negara yang bernama Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat adalah suatu himpunan dan ormas adalah elemen dari rakyat begitupula Pemohon sebagai individu adalah elemen dari rakyat. Bukan hanya karena Pemohon adalah subhimpunan dari rakyat tetapi bukan subhimpunan dari ormas menjadikan hak Pemohon sebagai rakyat menjadi lebih kecil. Berdasarkan apa yang Pemohon pelajari sejak dari sekolah dasar sampai Pemohon mempelajari hukum tata negara, Pemohon memiliki legal standing atas dasar kerugian hak konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena Pemohon subhimpunan dari rakyat yang kecewa akibat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 memberikan prioritas tanpa batasan yang jelas meskipun Pemohon bukan subhimpunan dari ormas karena tidak pernah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 28 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui organisasi kemasyarakatan”. Jika bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seperti itu, maka Indonesia adalah negara ormas. Menurut Pemohon, para pendiri bangsa sadar sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia, maka wajar tidak ada frasa akhiran “melalui organisasi kemasyarakatan”, sehingga setelah kata “rakyat” diberikan tanda baca titik; 3.19. Bahwa perlu diketahui oleh pembaca yang budiman, sepertinya presiden belakangan ini sangat senang sekali diberikan kewenangan untuk membuat himpunan-himpunan yang dapat mendefinisikan rakyat. Sepertinya presiden ingin setelah frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat.” diakhiri dengan tidak menggunakan tanda baca titik, tetapi titik- titik supaya presiden bisa mengisi ruang kosong tersebut. Jika presiden diberikan kewenangan tersebut secara luas, maka kekayaan alam Indonesia dapat didistribusikan atas kriteria yang ada di otak presiden. Oleh karena itu, banyak yang berlomba-lomba memenangkan pemilu untuk menjadi presiden. Pengusaha, ormas, kaum intelektual kelas kambing, profesor abal-abal, dan elemen masyarakat lainnya juga bahkan sampai menyokong kemenangan presiden karena kewenangannya yang luas tersebut agar dirinya dapat didefinisikan sebagai rakyat prioritas. Perlu diketahui demokrasi yang hanya seperti itu akan menjadi sebuah alat untuk merampok kekayaan alam (unjust democracy). Presiden sepertinya saat ini sedang mencoba membuat himpunan-himpunan yang bukan merupakan himpunan dari himpunan negara padahal negara sendiri adalah himpunan. Jika uji coba ormas keagamaan ini sukses, selanjutnya bisa berhasil menjadi preseden untuk menyedot kekayaan alam kepada himpunan ormas-ormas yang dikehendakinya. Rakyat semakin sulit mengkontrol karena khawatir dibentur-benturkan dengan ormas. Jika bentuknya ormas keagamaan, rakyat takut “kualat” untuk menolak. Belum lagi jika diberikan kepada ormas lainnya. Ibaratnya nanti rakyat dapat dibenturkan dengan tukang parkir minimarket yang dikelola ormas yang dianggap selama ini berjasa merapihkan tata ruang kota, namun pada hakikatnya secara ontologis adalah “backingan” penguasa. Mungkin hanya 1 dari 100 yang berani untuk tidak membayar parkir di 29 minimarket. Ambisi memperluas kekuasaan dapat dilihat dengan adanya usulan agar prioritas WIUPK dapat diberikan kepada “ormas non keagamaan” (Bukti P-15). Kita sebut saja dalam otak kita “ormas apalah- apalah” suka-suka presiden mendefinisikannya, tinggal tambahkan embel-embel berjasa maka lancar-lah kekayaan alam itu mengalir, misalkan melalui ormas remaja abadi atau organisasi mahasiswa tergiur tambang. Jika terus saja di masa yang akan datang presiden beserta jajarannya memiliki pola pikir seperti itu, jangan sampai alien meneliti planet bumi dan membuat hipotesa planet bumi dahulu ada kehidupan karena pola lobang yang ada di permukaannya diduga dibuat oleh makhluk yang memiliki kecerdasan meskipun sedikit. Dalam konteks hukum, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan kewenangan Pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada organisasi non- negara, maka Pemerintah dapat membuat Pasal 83B, Pasal 83C, Pasal 84D, …., n–pasal tertentu yang memenuhi kriteria “ormas apalah-apalah”. Misalkan Pasal 83A PP 25/2024 dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena praktiknya dapat bersifat diskriminatif atau melanggar UU Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah masih bisa bermanuver dengan Pasal 83B hingga n-pasal sampai memenuhi kriteria yang bersifat tidak diskriminatif. Misalkan karena soal usia dianggap bukan sebagai diskriminasi, maka berikan saja ke ormas kepemudaan toh tidak ada larangan ormas kepemudaan diisi oleh orang tua dan berdasarkan penelitian setiap orang juga pernah muda. Percuma saja menguji norma konkrit jikalau norma Pasal UU-nya memberikan kewenangan yang luas dan tidak dibatalkan atau tidak dapat diberikan batasan tafsir konstitusional. Adalah suatu keanehan jika Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan batasan tafsir konstitusional untuk membatasi kewenangan Pemerintah dengan batu uji UUD 1945; 3.20. Bahwa permasalahan ini sudah menjadi kontroversi luas di masyarakat membuktikan ada persoalan yang mendasar atau prinsipil. Jika hanya persoalan teknis pelaksanaan (norma konkrit) tentu tidak akan seramai ini masyarakat bereaksi. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat menunjukan ada persoalan yang menyentuh sanubari atau ideologi yang selama ini kita pegang. Biasanya kebijakan kontroversial yang meluas 30 karena menyentuh cara berpikir yang paling sederhana karena tetiba muncul ketidakmasukakalan yang mendasar, tetapi terus dipaksakan demi kejar tayang. Narasi yang berkembang juga macam-macam. Nanti kita dapat lihat narasi yang dibangun pertama: “ini diberikan kepada semua ormas, jadi tidak diskriminatif”. Lalu narasinya bertambah lagi: “ormas selama ini berjasa, kekayaan alam selama ini hanya diberikan kepada konglomerat, di mana hati nurani kalian?”, lalu narasi bertambah lagi: “tidak semua ormas diberikan hanya ormas-ormas tertentu saja karena syaratnya ketat.” Terus saja kita diberikan narasi pada akhirnya hanya segelintir ormas yang sesuai dengan kriteria penguasa yang mendapatkan, dan penguasa menarasikan “kami hanya menawarkan tidak memaksa, silahkan yang mau diambil, yang tidak kami hormati”. Di sisi lain, narasi berkembang “ormas non keagamaan, dan lainnya bahkan kampus kalau perlu kami berikan”. Ketika ada masalah lalu lempar permasalahan dengan narasi: “kebijakan ini dari aspirasi masyarakat setelah presiden berkunjung dari ponpes dan masjid yang komplain soal tambang”, sedangkan ormas yang menerima telah menarasikan : “kami tidak pernah meminta, kami ditawari, lalu kami terima”. Pemohon sebagai orang awam sangat kebingungan, andai ternyata kebijakan ini merugikan negara, narasi-narasi yang beredar akan menjadi bola yang teramat sangat liar dan harus diusut tuntas. Seolah saling lempar-melempar, ponpes dan masjid kok yang jadi kambing hitam. Janganlah menjadikan tempat suci seperti “bantalan”. Ibaratnya seseorang dengan level presiden kalau berkomunikasi harus menjunjung etika yang tinggi. Contoh kalimat yang bisa digunakan presiden: “kami mendapatkan aspirasi pada saat kunjungan ke daerah dari tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini berjuang mengenai pemerataan ekonomi melalui konsesi tambang”. Sebaiknya jangan disampaikan spesifik simbol agama, penafsirannya bisa liar sekali. Andaikan ternyata kebijakan ini menyebabkan mudharat besar, lalu simbol agama yang disebut presiden dapat seolah menjadi penyebabnya. Mungkin saja barang susah berupa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah hal seperti ini, tapi ingat ini detik-detik akhir, jadi bisa lolos dong. Pemohon memohon tolong jangan bermain- main di wilayah ini. Pemohon khawatir jika diteruskan, ketika guru dan 31 akademisi tidak lagi bersuara karena terus ditekan dan direndahkan, bisa saja oknum ormas yang menerima menyatakan: “wahai ormas lainnya, jasamu tidak lebih besar daripada jasaku, jangan kau macam-macam di republik ini, kami memiliki saham terbesar di negara ini. Pemberian WIUPK prioritas ini adalah buktinya. Coba saja anda ke bank apakah sama nasabah prioritas dengan nasabah biasa?”. Agak ngeri-ngeri sedep kata “PRIORITAS” ini. Cobalah dipikirkan, Bangladesh saja pecah kerusuhan tidak terkontrol akibat hal yang semula terlihat “sepele” yang sebenarnya punya akar yang sama dari konsep prioritas. Mari kita renungkan dengan akal sehat kita. Hilangkan segala akal bulus atau akal fulus untuk melihat segala sesuatunya secara jernih. Untuk sekedar memudahkan memahami, Pemohon ilustrasikan sebagai berikut: 3.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut imajinasi kita semakin tertarik untuk bertanya, lalu sesungguhnya di mana posisi negara? Apakah seperti lingkaran-lingkaran berikut: 32 Renungkan apa yang membedakan hal tersebut dalam pikiran kita? Mungkin saja pikiran kita bilang, loh kan sama saja. Ingat dalam teori himpunan kita dapat: “single out or separate off those elements of a given set which satisfy some condition and form the set consisting of just those elements.”. Kita menghimpun berbagai elemen akhirnya terbentuk-lah suatu himpunan yang disebut dengan “negara”. Misalkan Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang melahirkan negara Republik Indonesia. Jika sudah ada negara, maka ketika sudah ada satu presiden tidak ada presiden lainnya, yang lainnya hanyalah presiden- presidenan. Oleh karena itu, tidak ada menteri pendidikan 1 dan menteri pendidikan 2. Jangan kita cantol-cantolkan lagi elemen lainnya dan menjadikannya identik dengan selainnya, pisahkan saja dan dibedakan agar tidak menciptakan himpunan yang menyimpan kontradiksi di dalamnya. Jikalau organisasi sipil masih mungkin terdapat kubu A, B, dan C. Dahulu para pendiri bangsa memikirkan daripada kita membagi-bagi berdasarkan suku bangsa A, B, C, atau golongan A, B, C, tidak akan ada habisnya, maka dibentuklah konsep “hak menguasai negara”. Contoh sederhana: orang suku A kawin dengan suku B anaknya menjadi suku AB dan seterusnya, dan terus sampai kita bingung apa yang dimaksud orang bangsa Indonesia asli. Perdebatan konstitusi soal ini panjang sekali, namun belum selesai. Oleh karena itu, konsep hak menguasai negara sangat penting bahkan untuk sekedar berpikir juga penting. Konsep itu sepertinya sekarang hendak dibiaskan dengan memanipulasi pikiran rakyat sesungguhnya sama saja suku bangsa A, B, dan C, atau golongan A, B, dan C karena sama-sama himpunan seluruh rakyat. Pemecahan konsep berpikir seperti itu pada akhirnya akan menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, wajar saja Pemohon mengingatkan bahaya 33 sektarianisme. Konstruksi berpikir para pendiri bangsa menyadari bahaya hal tersebut, oleh karena itu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, sampai berani menyatakan dalam konstitusi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Pemikirannya adalah jika kehidupan bangsa cerdas, maka rakyat dapat menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dirampok kemana-mana selain untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruhnya tanpa dibagi – bagi berdasarkan kelompok/golongan; 3.22. Bahwa sayang seribu sayang, cita-cita pendiri bangsa tersebut sering sekali diabaikan karena sampai dengan saat ini belum ada penguasa yang benar-benar fokus memperbaiki sistem pendidikan. Guru disematkan “pahlawan tanpa tanda jasa” yang seolah menjadikan tidak perlu diberikan jasa. Lihatlah nasib guru honorer saat ini, lihatlah nasib dosen-dosen, sangat miris padahal mereka kaum intelektual yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jepang membangun negerinya dengan memberikan imbal hasil jasa yang besar kepada guru bukan dengan diiming-imingi gelar pahlawan tetapi ternyata jasanya tidak diberikan. Jika memerlukan bukti silahkan buka internet dan cari berbagai macam berita nasional yang menggambarkan potret pendidikan di Indonesia; 3.23. Bahwa untuk itu, mari kita lihat realitas yang ada di berita. Ternyata profesi guru menjadi profesi terbesar yang terjerat pinjol ilegal, bahkan sampai 42% jauh dibandingkan kategori masyarakat lainnya. (sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20240502/563/1762424/nasib- miris-guru-gaji-kecil-hingga-rentan-terjerat-pinjol-ilegal Pemohon juga menemukan berita bahwa terdapat guru sekolah negeri sekeluarga bunuh diri akibat terlilit pinjol. (sumber: https://www.beritasatu.com/nusantara/2786533/kronologi- penemuan-guru-sd-sekeluarga-bunuh-diri-di-malang) (sumber: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7093462/guru-sd-bunuh- diri-bareng-istri-dan-anak-gegara-terlilit-utang-puluhan-juta) Membaca berita tersebut hati Pemohon menangis. Bayangkan juga bagaimana perasaan murid-muridnya, apa yang dibayangkan dalam benaknya mengetahui nasib gurunya seperti itu? Sungguh miris 34 menyayat hati. Kita harus merenungkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi?; 3.24. Bahwa di sisi lain, Pemerintah juga melakukan cleansing terhadap guru honorer (sumber: https://nasional.tempo.co/read/1895535/cleansing- guru-honorer-siapa-yang-disikat). Profesi guru memiliki kesamaan dengan dosen yaitu sebagai tenaga pendidik. Ternyata terdapat kesaksian bahwa dosen hanya digaji Rp300.000/bulan. (sumber https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20110&menu=2). Setelah Pemohon jalani ternyata memang benar honor gaji dosen terlebih untuk prodi baru teramat sangat minim. Perlu diketahui kondisi tersebut tidak pandang bulu mau tenaga pendidik ormas keagamaan atau bukan. Bahkan, tenaga pendidik sekolah negeri juga bernasib sama bahkan mungkin lebih parah. Banyak sekolah negeri yang atapnya bocor dan lain sebagainya, bahkan harus berenang menyebrangi sungai untuk tetap dapat mengajar. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kegigihan para tenaga pendidik untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, mirisnya potret pendidikan di Indonesia membuat banyaknya kaum intelektual yang memilih pindah kewarganegaraan dari Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan berita ternyata setiap tahunnya terdapat ribuan WNI yang memilih berpindah kewarganegaraan dan umumnya adalah golongan terdidik. (Sumber: : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20Generasi%20M uda%20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20Dorong%20RI%20 Perbaiki%20Sistem%20Ketenagakerjaan) Hal ini menunjukan bahwa terdapat keadaan yang tidak “beres” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika kaum intelektual sudah melakukan eksodus, maka wajar saja jika terdapat penelitian yang menyatakan bahwa rata – rata IQ masyarakat Indonesia adalah sekitar 78 dan termasuk yang terendah di antara negara lainnya. Sungguh menyedihkan dan membahayakan bagi kelangsungan bangsa. (Sumber: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7145800/iq-orang- indonesia-rata-rata-78-49-peringkat-berapa-di-asia); 35 3.25. Bahwa di sisi lain, ternyata guru besar yang melakukan kritik/memiliki perbedaan pandangan dengan Pemerintah ternyata harus bersedia dicopot dari jabatannya. Hal ini sebagaimana dalam berita: (sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606222408-20- 304123/diduga-pro-hti-guru-besar-undip-prof-suteki-dinonaktifkan https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/113000565/dekan-fk- unair-dicopot-usai-tolak-dokter-asing-unair-ungkap-alasan?page=all). 3.26. Bahwa wajar saja ketika ada kaum intelektual yang melakukan kritik kepada Pemerintah tidak memiliki tempat dengan dicopot jabatannya. Pada akhirnya intelektualitas masyarakat menjadi rendah hingga seolah intelektualitas kita hanya terfokus kepada momen pemilu 5 tahunan. Sehingga, rakyat bingung mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ternyata muter – muter saja (self- reference). Ilustrasinya seperti berikut: 36 3.27. Bahwa ketika Pemerintah ditanyakan mengapa sistem pendidikan kita seperti saat ini, bahkan tidak mampu menggratiskan pendidikan dasar seluruhnya selalu jawabannya KETERBATASAN FISKAL (Bukti P-11) (sumber: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21371&menu=2) Dalam bahasa awam Pemohon : “lah, sudah tahu tidak punya uang, kok sok-sok-an malah ngasih ke ormas. Mereka itu guru sekolah negeri selalu berharap loh, rakyat juga berharap biaya pendidikan anak itu benar-benar gratis seluruhnya, ketika harapan itu ada justru disikat juga, di mana hati nurani kalian?”. Mari kita hitung-hitungan sederhana. Misalkan APBN sebesar Rp1juta, maka anggaran pendidikan kita Rp200ribu. Rp200ribu itu digunakan untuk gaji guru, operasional sekolah, dan lain sebagainya. Selama ini anggaran Rp200ribu kurang, sehingga negara perlu meningkatkan APBN. Misalkan negara bisa mengelola tambang secara baik melalui BUMN, ternyata dapat menjadikan APBN meningkat menjadi sebesar Rp100juta, sehingga anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp20juta. Rp20juta digunakan untuk menutup kekurangan operasional sekolah selama ini termasuk membayar utang pinjol para guru. Bahkan, mungkin saja pendidikan dasar menjadi gratis seluruhnya, sehingga 37 Pemohon sebagai dosen tetap dapat fokus mengajar dan meneliti tanpa harus dibebani pikiran bayar sekolah anak yang semakin mahal. Tenaga pendidik baru saja bermimpi seperti itu ternyata langsung hilang impiannya karena disikat, kan kurang diajar. Bayangkan nanti terdapat kondisi SD Negeri dalam keadaan bobrok, lalu muridnya bertanya: “bu guru, kok sekolah kita jelek, sedangkan sekolah sebelah bagus?”. Bu Guru menjawab: “ohya, itu sekolah swasta milik ormas keagamaan, jadi bagus”. Muridnya kembali bertanya: “memang kalau milik ormas keagamaan bagus ya?”, Gurunya menjawab: “karena ormas keagamaan jasanya besar.” Muridnya bertanya kembali: “berarti jasa bu guru kecil?”. Tolonglah pakai akal sehat sedikit saja, masa iya guru-guru sudah gajinya kecil harus dibebankan dengan kebingungan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kok tega ya memangnya pahlawan perang kemerdekaan hanya bermain perang-perangan saja, sehingga jasa ormas keagamaan dianggap lebih besar? Pemohon sebagai rakyat biasa sangat sakit hati jika jasa masa lalu diungkit-ungkit; 3.28. Bahwa oleh karena itu, perlu diusut tuntas seterang-terangnya sesungguhnya apa motif Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut di akhir masa jabatan? Jika didiamkan akan semakin liar penafsiran yang berkembang bahkan sampai terdapat penafsiran kebijakan untuk menundukan ormas di bawah kendali penguasa. Mengapa sampai suara rakyat juga tidak digubris? Sebegitu kuatnya kah? Pemohon mencoba ilustrasikan penafsiran yang berkembang, sebagai berikut: 38 3.29. Bahwa berdasarkan kengerian tersebutlah Pemohon tergerak untuk menulis permohonan ini dan berharap makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengingat landmark decision yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan pengertian fungsi pengelolaan dalam konsep menguasai negara adalah melalui BUMN. Hal ini sebagaimana dalam halaman 334 yang menyatakan: “Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”; 39 3.30. Bahwa dalam konteks pengelolaan tambang, Putusan MK No. 64/PUU- XVIII/2020 juga telah dengan tegas memberikan pengertian Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seperti dinyatakan dalam halaman 171-172, yaitu: “… menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang- undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 …” 3.31. Bahwa bagi Pemohon seharusnya memang politik hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia seperti UU 4/2009 yang telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Namun, rupanya UU 3/2020 memberikan celah dengan menyisipkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memperluas intensi frasa “secara prioritas” yang kita sadari ternyata dampak dari pasal tersebut terasa sekarang saat Pemerintah mengeluarkan PP 25/2024. Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi mempertegaskan bahwa maksud dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah tautologis dengan makna Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, sehingga frasa “secara prioritas” hanya dapat dimaknai ditawarkan kepada BUMN/D tidak untuk selebih dan selainnya. Pada intinya pokok permohonan Pemohon dapat digambarkan sebagai berikut: 40 3.32. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya yang Pemohon permasalahkan bukan PP 25/2024. Andaikan Pemohon mempermasalahkan PP 25/2024 dengan mengujinya, namun karena sesungguhnya penafsiran norma pada UU memang multitafsir, maka akan banyak celah yang menjadikan Pemerintah dapat bermanuver lagi. Tanpa adanya tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, Pemerintah masih bisa memunculkan PP lainnya dengan kategorisasi yang berbeda. Looping seperti itu bisa saja terjadi ketika batu uji norma dalam UU-nya memang tidak jelas. Andaikan Pemerintah tidak mengeluarkan PP 25/2024, namun mengeluarkan PP lainnya yang memberikan prioritas kepada selain ormas keagamaan, Pemohon akan tetap menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 karena permasalahan mendasarnya adalah term “secara prioritas” harus memiliki batasan tafsir konstitusional untuk mencegah terjadinya looping. Hanya saja karena kebetulan PP 25/2024 yang telah nyata ada, maka ormas keagamaan akan Pemohon jadikan “test case” untuk membangun argumentasi dan permodelan norma-nya. Wajar saja Pemohon menggunakan argumentasi berdasarkan keyakinan agama dan lain sebagainya karena hal tersebut yang secara nyata ada di depan mata dan dijadikan “umpan” oleh Pemerintah untuk memancing rakyat mengkritisinya. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut mengurangi substansi pengujian norma abstraknya karena andaikan kita substitusikan variabel ormas keagamaan ke bentuk variabel lainnya, konstruksi logika pengujian normanya masih sama. Pemohon tetap menguji logika konstitusi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 bukan PP 25/2024. 41 Namun demikian, Pemohon akan menggunakan hak konstitusional Pemohon untuk mengungkapkan keyakinan dan pemikirannya yang telah dilindungi konstitusi melalui forum Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pembaca yang budiman akan berselancar lebih dalam lagi; 3.33. Bahwa test case ini adalah hanya untuk mencari permodelan logika untuk menyusun argumentasi dalam permohonan ini. Namun, karena uji coba yang diberikan Pemerintah pertama adalah ormas keagamaan, maka Pemohon mencoba untuk menggunakan referensi keagamaan berdasarkan keyakinan agama Pemohon salah satunya dapat dilihat dalam buku “Al-Qawaid al-Fiqhiyyah” karya Ali Ahmad Al Nadwi yang bisa didownload di internet (Bukti P-16). Namun, Pemohon berusaha tetap untuk mencari nilai-nilai universalnya sehingga tetap dapat dibaca oleh pembaca yang budiman secara keseluruhan. Pemohon-pun memiliki keterbatasan yang sangat banyak dalam memahami konsep agama, sehingga sebaiknya pembaca yang budiman selalu melakukan kroscek kembali atas argumentasi yang Pemohon ajukan dengan mencari counterargument. Untuk memulai penting untuk direnungkan sebuah ayat dari Al Quran, yaitu Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: “Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan ‘an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā(n).” (Terjemahan Kemenag: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.) Mari kita andaikan jika tambang merupakan harta yang sangat besar dan seluruh rakyat memiliki hak untuk menerima manfaatnya tanpa harus dibagi-bagi berdasarkan golongan/kelompok. Bayangkan demi kepentingan golongan/kelompok ternyata diupayakan cara untuk mengambil harta tersebut meskipun dengan cara merubah hukum yang ada secara legal, tetapi ternyata terdapat umat atau rakyat lainnya yang bukan merupakan bagian dari golongan/kelompok tersebut harus hidup susah dan tidak ridha/ikhlas dengan ketimpangan yang terjadi. Bayangkan andaikan ternyata sampai terdapat seorang guru sekolah 42 negeri sampai bunuh diri karena hidup berkesusahan terlilit pinjol. Mari renungkan apakah kesejahteraan yang didapatkan dari kekayaan alam harus dimaknai berdasarkan golongan/kelompok? Bayangkan bagaimana keberkahannya ketika terdapat orang yang tidak ridha dan ia selama ini bukan merupakan anggota ormas keagamaan bukan pula orang yang menerima manfaat tambang, lalu tiba-tiba terdapat ormas keagamaan mendapatkan jalur prioritas setelah melalui perubahan hukum? Dalam teori hukum common law kondisi tersebut disebut dengan unjust enrichment yaitu memperkaya diri sendiri/golongan secara legal, tetapi ternyata menciptakan ketimpangan nyata karena terdapat posisi asal yang tidak setara. Mari renungkan, apakah pengertian “batil” dapat dipersamakan dengan “unjust enrichment”?; 3.34. Bahwa tidak pernah ada larangan selama ini bagi seseorang untuk dapat mengelola tambang. Tidak pernah juga ada larangan bagi seseorang yang hendak merubah nasibnya. Al Quran surat Rad ayat 11 menyatakan: “…innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyirū mā bi'anfusihim…” (Terjemahan Kemenag: … Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka …), sehingga jika ditafsirkan dalam konteks tambang, seseorang yang hendak merubah nasibnya maka ia harus berkehendak untuk merubah dirinya, misalkan dari yang tidak mampu mengelola tambang menjadi mampu mengelola tambang. Ketika aturannya membolehkan siapapun mengelola tambang sepanjang telah memenuhi persyaratan, maka ubahlah diri untuk sampai dalam keadaan mampu. Jangan kita bermimpi untuk mendapatkan prioritas tanpa kita mau merubah diri kita. Sejalan dengan hal tersebut Al Ghazali menyatakan: “fala tuhaddits nafsaka bi tahwisat al batalin, waqtadi bi uli al azm wa al-nahyi min al-anbiya wa al- salihin, wa la tama’ fi an tahsud ma lam tazra” (arti: maka janganlah engkau berkata dalam dirimu dengan angan-angan kosong, dan ikutilah kesungguhan orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan akal dan para nabi dan orang-orang yang shaleh, dan janganlah engkau mengharap panen dari apa yang tidak engkau tanam). Dengan demikian, jika kita mampu, maka tidak perlu ada prioritas sehingga tidak memunculkan isu bahkan sampai fitnah dan jika tidak ada 43 “prioritas” yang tidak masuk akal pada akhirnya semua merasakan kondisi suka sama suka (ridha); 3.35. Bahwa selain itu, penting bagi kita untuk melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pada periode hijrah dari Mekkah ke Yastrib (Madinah), Nabi Muhammad memberikan contoh yang sangat baik ketika membentuk masyarakat Madinah sebagai entitas sosial baru. Nabi Muhammad mempersatukan berbagai macam suku/klan dan agama menjadi satu kesatuan masyarakat, yang satu sama lain memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan hak antara satu suku/klan atau agama dengan suku/klan atau agama lainnya. Hal tersebut tercermin dalam Piagam Madinah. Sebelum adanya Nabi Muhammad bangsa Arab terpecah-pecah dalam kabilah-kabilah. Antar kabilah suka berperang dan hukum yang berlaku adalah “hukmul jahiliyah”. Secara prinsip adalah hukum yang ingkar dari hukum Tuhan, sehingga seringkali tidak masuk akal, seperti merendahkan wanita dan lain sebagainya; 3.36. Bahwa Nabi Muhammad berhasil menyatukan kabilah-kabilah tersebut menjadi satu umat, sehingga tidak terpecah-pecah berdasarkan kabilah- kabilah. Menurut Pemohon dalam kisah tersebut terdapat nilai universal yang dapat diambil pelajarannya, sehingga teladan tersebut kemudian diterapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para pendiri Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan baik golongan nasionalis, golongan Islam, dan lain sebagainya. Pada saat pembahasan mengenai dasar negara terjadi perdebatan yang sangat tajam ketika membahas kedudukan hukum Islam (syariat). Golongan Islam memperjuangkan agar hukum Islam menjadi dasar negara, sedangkan golongan lainnya menghendaki tidak perlu menjadi dasar negara tetapi dapat menjadi sumber pembentukan hukum negara. Kesepakatan-kesepakatan diramu sedemikian rupa hingga disepakati rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Namun, pada 18 Agustus 1945 ternyata tujuh kata dalam Piagam Jakarta dicoret sehingga menjadi rumusan sila pertama Pancasila yaitu: “ketuhanan yang maha esa”; 3.37. Bahwa Indonesia mengalami proses panjang terhadap penerimaan rumusan sila pertama Pancasila. 78 tahun Indonesia merdeka dinamika relasi negara dan agama mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya 44 untuk memahami dan menjaga sila pertama Pancasila bukan hal yang mudah, memperjuangkan hal tersebut membutuhkan sikap kelegowoan yang luar biasa bukan dengan narasi “paling” seperti “paling berjasa”, “paling Islami”, “paling Pancasila”, dan lain sebagainya. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu memahami Pancasila secara komprehensif dari setiap rumusannya beserta dinamika panjangnya hingga akhirnya kita sepakati Indonesia adalah majemuk dan kita akan bangun negara ini tidak berdasarkan golongan-golongan atau kelompok. Pada tahun 2024 seolah sejarah tersebut berbalik karena kekayaan alam Indonesia akan dibagi berdasarkan golongan/kelompok. Meskipun narasi yang digunakan adalah diberikan kepada semua ormas keagamaan, padahal faktanya seharusnya Pemerintah menyadari kemajemukan bahwa posisi asali setiap ormas keagamaan berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan seolah kebijakan tersebut sebenarnya adalah untuk segelintir ormas saja. Sangat disayangkan padahal para pendiri bangsa telah menciptakan kesepakatan mulia, tetapi seolah hari ini kita ingkari. Pemohon sedih karena kita kehilangan teladan yang harus dipedomani; 3.38. Bahwa perlu diketahui, para pendiri bangsa dari golongan Islam memperjuangkan secara sungguh-sungguh bagaimana agar hukum Islam dapat ditegakan di Indonesia. Bahkan ketika konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, Soekarno dalam dekrit Presiden 1959 menyatakan “Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”. Umat Islam kemudian memaknai bahwa kata “menjiwai” membuka pintu bahwa syariat Islam dapat ditegakan. Perjuangan agar hukum Islam dapat ditegakan terus dilakukan oleh umat Islam dan membuahkan banyak hasil yaitu seperti negara membentuk pengadilan agama sehingga umat Islam memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan hukum Islam. Selain itu, banyak sekali produk per-UU-an yang dibentuk untuk umat Islam, misalkan UU Perkawinan, UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU tentang Pengelolaan Zakat, UU Tentang Wakaf, UU tentang Jaminan Produk Halal, UU Tentang Perbankan Syariah, dan masih banyak lagi. Pada pokoknya adalah apa yang dicita-citakan dan dijanjikan pendiri 45 bangsa sesungguhnya semua dapat dijalankan secara baik, bahkan dapat diterima secara inklusif oleh seluruh rakyat Indonesia baik umat Islam atau bukan umat Islam. Dapat dikatakan dari semenjak bangun tidur, makan, bertransaksi, tidur kembali, hingga hendak beribadah baik di dalam negeri maupun haji, Pemohon sebagai umat Islam, merasakan perlakuan negara yang sangat baik. Tidak ada sama sekali diskriminasi bagi umat beragama khususnya umat Islam di Indonesia hingga sampai harus memerlukan affirmative action; 3.39. Bahwa ketika apa yang dicita-citakan dan apa yang dijanjikan dahulu terpenuhi, kemudian seolah cita-cita tersebut berubah menjadi bagaimana menguasai kekayaan alam Indonesia dengan alasan selama ini terjadi ketimpangan penguasaan alam yang berakibat kepada kemelaratan. Pemohon sebagai umat beragama Islam di Indonesia sesungguhnya sangat malu andaikan dikatakan umat Islam memerlukan reverse discrimination untuk memulihkan hak-nya. Pemohon menjadi berandai-andai dan bertanya-tanya dalam pikiran apakah para pendiri bangsa pada saat dahulu mendiskusikan bagi-bagi jatah tambang sehingga menjadi utang yang harus diperjuangkan? Sepanjang keterbatasan pengetahuan Pemohon tidak ada dokumen yang menunjukan hal tersebut; 3.40. Bahwa mengapa di era sekarang seolah-olah negara Indonesia seperti “negara ormas” di mana kekayaan alam harus dibagi-bagi berdasarkan kategorisasi ormas. Pemohon sangat khawatir jika ormas-ormas keagamaan menjadi berebut kekayaan alam, lalu membawa Indonesia menuju sektarianisme. Ketika sektarianisme tumbuh karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil, maka kemudian sentimen keagamaan akan digunakan sebagai alat merebut kekayaan alam dan kekuasaan. Ketika hal tersebut sudah terjadi, maka terjadi perpecahan. Kecemburuan sosial yang mendalam pada akhirnya membawa kepada kebencian yang mengakar. Akhirnya keteladanan yang diajarkan nabi Muhammad ketika di Madinah-pun tidak dapat dilaksanakan. Jika terjadi kondisi tersebut kita sudah kembali seperti pada masa jahiliyah yaitu segala sesuatu didasari pada basis suku/klan/kelompok/golongan dan kebencian. Kondisi sektarianisme secara serius terjadi di Timur Tengah di 46 mana peperangan antar golongan sampai dengan saat ini terus terjadi. Bangsa Indonesia perlu merefleksikan diri, apakah kita menghendaki kondisi tersebut?; 3.41. Bahwa banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sektarianisme tumbuh. Misalkan fenomena Arab Spring di Timur Tengah sesungguhnya juga memiliki faktor penyebab adanya kepemimpinan yang tiran. Seorang pemimpin yang tiran akan memahami kondisi ini dengan memanfaatkan perpecahan dan mengkonfrontasi pandangan yang berbeda. Faktanya masyarakat Indonesia trauma akibat Pilkada DKI tahun 2017 yang memecah masyarakat berdasarkan sentimen keagamaan. Pemilu 2019 juga mengalami ketegangan yang sama. Mungkin saja ada pihak yang memanfaatkan keuntungan elektoral dari perpecahan yang terjadi. Pada periode tersebut juga Pemerintah membubarkan dua ormas keagamaan besar dan tindakan Pemerintah telah mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika Pemerintah diberikan kekuasaan yang besar untuk membubarkan ormas keagamaan, lalu diberikan kekuasaan yang besar untuk membagi-bagi SDA kepada ormas keagamaan, bagi Pemohon itu bibit tiranisme yang akan membawa Indonesia kepada jurang perpecahan. Bayangkan dengan kekuasaannya yang besar, ormas keagamaan dapat dibubarkan oleh penguasa, namun jika ormas keagamaan mendukung penguasa maka akan mendapatkan jatah tambang. Penguasa akan mengontrol hal tersebut dan menjadikan ormas keagamaan sebagai alat untuk dikonfrontasi di masyarakat. Wajar saja masyarakat curiga jika ormas keagamaan dianggap sebagai mesin elektoral. Kita dapat lihat pada musim pemilu pada umumnya calon kandidat akan tiba-tiba menjadi seolah beragama dan mendekat kepada tokoh agama. Kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan ormas keagamaan juga diputuskan berdekatan dengan pemilu baik sebelum atau sesudahnya; 3.42. Bahwa pada periode 2016 sampai lahirnya UU 3/2020 hubungan antara agama dengan negara mengalami dinamika yang sangat kompleks. Salah satu faktor yang dapat dilihat adalah pada periode 2014 – 2023 Indonesia mengalami lonjakan kasus penistaan agama yang sangat drastik. Pada periode tersebut masyarakat juga terpecah akibat politisasi agama. 47 Dengan banyaknya lonjakan kasus penistaan agama, terjadinya politisasi agama, hingga pembubaran ormas keagamaan menunjukan penguasa ingin mengontrol keyakinan agama. Dalam sejarah Indonesia, para pemimpinnya mengetahui sensitifitas agama, sehingga sangat berhati- hati memutus kebijakan yang berkaitan dengan agama. Meskipun terjadi beberapa gejolak, namun tidak terjadi secara masif seperti pada periode saat ini. Kondisi saat ini berada pada keadaan yang sangat kritis yang membuat masyarakat hampir terpecah. Harmoni sosial seolah tidak berhasil dikelola dan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu; 3.43. Bahwa selain itu, di level masyarakat, sentimen keagamaan terus “dipanasi”. Kondisi sosial masyarakat Indonesia masih banyak berdebat soal doktrin teologis. Kita masih belum memahami cara mengucapkan salam, sehingga menjadi perdebatan panjang. Menerima perbedaan dengan cara membiarkan seseorang memberikan ceramah saja belum bisa. Bahkan, persoalan siapa keturunan paling mulia saja terus-menerus menjadi perdebatan panjang antar tokoh agama. Hal ini menunjukkan persoalan keagamaan di Indonesia masih berputar di persoalan teologis dan sentimen rasial/etnik/kelompok/golongan. Seolah-olah pemahaman agama harus didasari pada kultus rasial/ etnik/kelompok/golongan yang jika tidak terdapat kultus tersebut, maka pengetahuannya dianggap tidak valid. Pemohon yang tidak tergabung dalam ormas keagamaan padahal memiliki hak untuk mempelajari agama dari mana-pun dan termasuk untuk menyampaikannya, tetapi yang terjadi rasa takut karena ancaman pidana penistaan agama dalam setiap waktu dapat digunakan. Lihat saja jumlah pengingkatan kasus penistaan agama di era kepemimpinan saat ini. Bahkan sampai hal-hal "selip lidah" atau kritik sosial sekalipun harus berujung pidana. Akademisi dicopot dari jabatannya saat melakukan kritik kepada penguasa. Bagi Pemohon kondisi ini sangat mengerikan. Wajar sekali jika banyak yang khawatir bagi-bagi jatah tambang di masa saat ini dianggap berbahaya. Bagaimana kita mau berbicara membangun peradaban dan persoalan lingkungan hidup dalam situasi sosial-politik yang masih seperti itu? Sebaiknya kondisi sosial-politik Indonesia saat ini menjadi pertimbangan apakah kehidupan beragamanya sudah harmonis atau belum, apakah ormas keagamaan sudah dalam posisi setara, 48 apakah masih terdapat perdebatan sentimen keagamaan yang sensitif. Jika belum ada kondisi yang harmonis dan ideal, lalu tiba-tiba konsesi tambang diberikan kepada ormas keagamaan efek domino yang dihasilkan dapat sangat mengerikan. Sebaiknya permasalahan ini tidak didasarkan kepada “coba-coba” dan bukan justru bermain narasi. Permainan narasi hanya akan memperkeruh suasana yang menyimpan bom waktu mengerikan. Pemohon memohon tolong agar hal - hal seperti itu dipikirkan secara mendalam, jangan kita hanya ambisius untuk mendapatkan atau membagi-bagi tambang saja; 3.44. Bahwa di sisi lain, dalam konteks pertambangan, Pemberian IUPK secara prioritas sesungguhnya sudah ada semenjak UU 4/2009 yaitu diberikan secara prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) (vide Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 yang dipertahankan dalam UU 3/2020 dan telah dipertegas dalam Putusan MK Nomor 64/PUU- XVIII/2020 halaman 170-173). Dengan demikian, tanpa adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sesungguhnya kewenangan Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas sudah ada, namun terbatas kepada BUMN/D. Adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j dalam perubahan UU 3/2020 menimbulkan banyak penafsiran yaitu apakah sesungguhnya memiliki arti yang sama dengan politik hukum memberikan prioritas kepada BUMN/D atau memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah untuk menafsirkan kata “prioritas”? Bahwa isu mengenai redistribusi kekayaan alam kepada ormas keagamaan kemudian muncul setelah UU 3/2020 diundangkan. Kemudian, pada 2024 ternyata Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dilaksanakan dalam bentuk PP 25/2024. Berdasarkan kurun waktu tersebut, perlu dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap peristiwa- peristiwa yang berkaitan dengan sosial-keagamaan apakah memiliki keterkaitan dengan lahirnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang patut diduga menjadi “landasan” untuk melahirkan PP 25/2024. Pemohon menduga ada pertautan antara rangkaian peristiwa sosial – politik yang terjadi dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dan PP 25/2024. Hal ini dikarenakan jika makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 ternyata tautologis dengan makna pemberian prioritas kepada BUMN/D, sesungguhnya tidak perlu disusupkan pasal a quo; 49 3.45. Bahwa “asbabul wurud” Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menjadi sangat penting dijelaskan oleh DPR yaitu lobi-lobi apa yang terjadi sehingga melahirkan pasal tersebut. Lalu, apakah original intent pasal a quo memang dimaknai secara luas termasuk untuk dapat melahirkan PP 25/2024? Apakah dimungkinkan Pemerintah untuk melahirkan PP lainnya yang sejenis untuk melahirkan makna “secara prioritas” kembali? Hal ini sangat penting karena kunci lahirnya PP 25/2024 adalah frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Rakyat yang terkena dampak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) karena itu Pasal 54 UU MK teramat sangat penting untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan sangat aneh jika Pasal 54 UU MK tidak dilaksanakan terhadap permasalahan konstitusional yang sangat serius. Meskipun perkara di Mahkamah Konstitusi bukan interpartes, hanya sebatas memberikan gambaran analogi, Pasal 1886 KUHPerdata saja hakim bisa memerintahkan pihak berperkara untuk menunjukan dokumen yang dikuasai salah satu pihak. Seharusnya perkara yang bersifat publik, hakim lebih aktif menggali dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan asas hakim aktif dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui kondisi pembentukan peraturan per-UU-an saat ini sungguh sangat membingungkan. Misalkan lahirnya PP Tapera menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika kita kaji, sesungguhnya PP Tapera hanya melaksanakan amanat dari UU Tapera, namun tiba-tiba DPR mempertanyakan Pemerintah dalam menetapkan kewajiban tapera kepada pekerja termasuk mempertanyakan basis data-nya. Padahal kebijakan kewajiban tapera bagi pekerja adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU yang dibuat oleh dan bersama DPR. Ketika ada kegaduhan seolah-olah DPR menjadi “amnesia” atas kebijakan yang pernah dibuatnya. Hal ini diibaratkan seolah seperti “lempar batu sembunyi tangan” dan sekarang justru saling lempar - lemparan. Rakyat justru menjadi bingung. Cobalah kita lihat naskah akademik bagian landasan sosiologisnya, apakah ada data-data yang digunakan? Jika tidak ada, inilah potret berhukum di Indonesia sudah terjadi disfungsi yang parah. Harusnya kebijakan-kebijakan kontroversial seperti ini 50 dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR di hadapan rakyat melalui lembaga kekuasaan kehakiman sesuai filosofi lahirnya pengujian norma. Pemohon sangat berharap segala sesuatunya diungkap dan dipertanggungjawabkan secara jujur, terbuka, dan tertulis bukan dengan narasi-narasi. Perlu diketahui Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap kebijakan bukan didasari pada narasi-narasi kekuasaan. Melalui Mahkamah Konstitusi seharusnya harapan rakyat mendapatkan makna negara hukum dapat dilaksanakan dalam ruang diskursus secara terbuka, tertulis, dan akademis. Dengan kondisi tersebut, kemana lagi jika bukan ke MK? Tanpa melaksanakan Pasal 54 UU MK menjadikan seolah-olah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya untuk melindungi pihak tertentu. Indonesia memiliki pengalaman sejarah di tahun 1965 dan 1998 ketika terjadi krisis multidimensional, tanpa adanya lembaga hukum yang efektif, bias fakta/sejarah dapat terjadi. Jangan sampai kita mengulang kondisi kelam ketika hukum diletakan di belakang/di bawah dan akhirnya rakyat yang dikorbankan. Tanpa melaksanakan Pasal 54 UU MK menjadikan seolah seperti ilustrasi berikut: 3.46. Bahwa kebijakan penawaran prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan seolah-olah baik, namun sesungguhnya juga dapat ditafsirkan sebagai jalan menuju perpecahan. Sudah diketahui umum 51 bisnis tambang adalah bisnis yang dekat dengan kekuasaan dan penuh “mafia”. Tidak perlu jauh-jauh, kasus korupsi tambang yang merugikan negara ratusan triliun saja sedang terjadi. Bisnis tersebut sangat kompleks, bayangkan ormas keagamaan yang memiliki tujuan mulia dilemparkan ke dalam bisnis mafia. Tidak jarang bisnis pertambangan akan berkonfrontasi langsung dengan masyarakat bahkan sampai berkonflik. Jika ormas keagamaan belum memiliki pengalaman di bisnis tambang, lalu dikatakan akan bermitra dengan pihak yang berpengalaman, jangan-jangan adalah jebakan untuk menjadikan ormas keagamaan sebagai “bemper”. Misalkan perusahaan tambang selama ini kesulitan dalam menghadapi perlawanan sosial dari masyarakat, sehingga operasional perusahaan terganggu yang berakibat wilayah pertambangan menjadi terlantar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka mungkin saja terdapat ide bahwa permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan ormas sehingga perusahaan tambang dapat beroperasi dengan baik karena dibantu untuk menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. Akhirnya IUPK diberikan kepada ormas keagamaan, namun karena ormas keagamaan belum memiliki pengalaman secara teknis, maka akan dibantu oleh perusahaan tambang lainnya dan hasil pertambangan akan dibagi hasil antara ormas keagamaan dengan perusahaan tambang. Bayangkan pada akhirnya konflik sosial yang terjadi adalah masyarakat versus ormas keagamaan; 3.47. Bahwa jika benar posisinya seperti itu, maka dapat dikatakan penawaran prioritas izin tambang sebagai jebakan. Bisnis tambang bersifat eksploitatif karena akan merusak lingkungan. Bisnis ini yang terkadang berdampak pada warga sekitar seperti merusak tanam-tanaman dan ternak. Persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah. Andaikan untuk mengelola tambang diperlukan kemampuan khusus, bukankah selama ini tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk turut mengelola tambang? Bahkan semenjak UU 4/2009 sama sekali tidak ada norma yang menyatakan ormas keagamaan dilarang untuk mengelola tambang. Namun, fakta bahwa bisnis tambang adalah padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology) tidak dapat dibantah. Maka, jika ormas keagamaan 52 memang hendak mengelola tambang harus memenuhi persyaratan tersebut tanpa terkecuali. Anehnya, jika selama ini tidak ada larangan, lalu mengapa memerlukan prioritas khusus sedangkan sesungguhnya ormas keagamaan melalui badan usahanya bisa untuk mendapatkan IUPK melalui jalur normal? Jika dipaksakan dalam kondisi belum memahami tetapi harus diterjunkan langsung, maka persepsi masyarakat akan berbeda. Narasi-narasi agama kemudian muncul bahkan sampai mengungkit-ungkit jasa masa lalu sebagai pembenaran. Namun, penafsiran yang berkembang kemudian bisa menjadi kebijakan tersebut adalah bagi-bagi jatah sebagai obral janji atau mungkin balas budi elektoral, atau bisa juga menjadi jebakan agar permasalahan sosial tambang terserap kepada ormas keagamaan. Untuk kebaikan bersama, mari kita renungkan ayat Al-Quran yang mungkin memiliki relevansi: Al-Baqarah ayat 204 : Wa minan-nāsi may yu‘jibuka qauluhū fil-ḥayātid-dun-yā wa yusyhidullāha ‘alā mā fī qalbih(ī), wa huwa aladdul-khiṣām(i). (Terjemahan Kemenag: Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras.) Al-Baqarah ayat 205: Wa iżā tawallā sa‘ā fil-arḍi liyufsida fīhā wa yuhlikal-ḥarṡa wan- nasl(a), wallāhu lā yuḥibbul-fasād(a). (Terjemahan Kemenag: Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam- tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.) 3.48. Bahwa ayat tersebut secara tersirat mengingatkan kita akan bahaya hipokrisi atas pihak yang seolah sebagai pembawa kedamaian, peradaban, dan perbaikan di dunia, tetapi justru merusak kedamaian dan peradaban. Ormas keagamaan adalah pembawa kedamaian, pembangun peradaban, dan pembawa perbaikan. Jangan sampai akibat kalkulasi yang kurang matang dan dorongan kepentingan jangka pendek menjadikan ormas keagamaan sebagai pembawa malapetaka. Hal tersebut telah diingatkan oleh Tuhan melalui kitab suci-nya, maka kita 53 harus berhati-hati. Namun, jika alasan yang digunakan terhadap penawaran prioritas izin tambang adalah sebagai balas jasa ormas keagamaan selama ini adalah niat baik yang harus diapresiasi. Niat baik harus juga diimbangi dengan alasan yang masuk akal agar dapat terlaksana dengan baik. Bahwa sekedar untuk memberikan analogi: An-Nisa ayat 6: Wabtalul-yatāmā ḥattā iżā balagun-nikāḥ(a), fa in ānastum minhum rusydan fadfa‘ū ilaihim amwālahum, wa lā ta'kulūhā isrāfaw wa bidāran ay yakbarū, wa man kāna ganiyyan falyasta‘fif, wa man kāna faqīran falya'kul bil-ma‘rūf(i), fa iżā dafa‘tum ilaihim amwālahum fa asyhidū ‘alaihim, wa kafā billāhi ḥasībā(n). (Terjemahan Kemenag: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi- saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.) Berdasarkan ayat tersebut jika dianalogikan memberikan harta kepada anak yatim adalah niat yang baik, tetapi harus terukur. Sehingga, apalagi memberikan IUPK tambang kepada ormas keagamaan, niat baik saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan penilaian yang benar-benar matang; 3.49. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kita harus melakukan penilaian. Jika alasannya hanya karena balas jasa, lalu apakah jasa para pahlawan terdahulu yang tidak bergabung dengan ormas keagamaan tidak diperhitungkan? Sangat berbahaya sekali jika ada pernyataan bahwa ada pihak yang merasa memiliki paling banyak saham di republik ini. Seolah-olah jasa rakyat Indonesia tidak diperhitungkan. Inilah bibit-bibit sektarianisme yang hanya mementingkan golongannya saja. Perlu diketahui, masyarakat saat ini sedang terhimpit kesulitan. UKT perguruan tinggi mahal, lalu terdapat “tabungan paksa” seperti tapera yang akan memotong hak rakyat. Kondisi “melarat” tidak pandang bulu baik itu ormas keagamaan ataupun bukan. Sebaiknya kita tidak 54 menarasikan “kemelaratan” sebagai dasar pembenaran karena dapat menyakiti hati masyarakat lain yang mungkin dalam kondisi yang sama. Butuh kepekaan batin dalam memahami kondisi masyarakat saat ini. Jangan hati kita dibekukan oleh ambisi untuk memperoleh kekayaan bagi kelompok/golongan. Darimana teorinya “melarat” itu harus dikonotasikan dengan ormas keagamaan? Di mana posisi hak kaum precariat yang juga melarat? Gunakanlah hati nurani kita, janganlah kita egois hanya mementingkan kelompok/ golongan. Hal yang sensitif seperti ini sebaiknya tidak perlu bawa-bawa agama karena memantik perasaan yang teramat sangat mendalam di sanubari hati nurani rakyat, biarkanlah tambang dikelola oleh negara agar tidak ruwet urusannya. Kita awasi sama-sama agar amanat itu terlaksanakan; 3.50. Bahwa perlu diketahui ternyata persoalan yang serupa juga pernah diingatkan dalam Al Quran, yaitu: Al-Baqarah ayat 11: Wa iżā qīla lahum lā tufsidū fil-arḍ(i), qālū innamā naḥnu muṣliḥūn(a). (Terjemahan Kemenag : Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.) Al-Baqarah ayat 12: “Alā innahum humul-mufsidūna wa lākil lā yasy‘urūn(a).” (Terjemahan Kemenag : Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.) Ternyata kitab suci sudah memberikan peringatan terhadap hal-hal yang serupa, kemudian dinyatakan: Al-Baqarah ayat 16: “Ulā'ikal-lażīnasytarawuḍ-ḍalālata bil-hudā, famā rabiḥat tijāratuhum wa mā kānū muhtadīn(a).” (Terjemahan Kemenag: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.) Sepertinya ayat-ayat ini penting untuk kita renungkan secara mendalam. Untuk kita kemudian membayangkan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini; 55 3.51. Bahwa sebagai gambaran kondisi social-politik di Indonesia, kita baru melewati masa-masa sulit hampir terpecah akibat politisasi agama. Masyarakat juga dipertontonkan kasus penyelewengan dana sosial bernilai besar. Kita juga dipertontonkan kasus tindak pidana pencucian uang di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama. Pada tahun 2018, PPATK melaporkan bahwa transaksi mencurigakan terbanyak dilakukan oleh tokoh agama (Bukti P-7). Kondisi ini sangat sensitif sekali. Jika banyak pihak yang “ndablek” ingin mendapatkan tambang. Akan sangat berbahaya jika ada pihak yang akhirnya “ndablek” menuntut agar laporan PPATK tersebut menjadi bukti permulaan untuk ditindaklanjuti, karena toh faktanya kasus TPPU yang melibatkan tokoh agama sedang diperiksa. Berangkat dari hal tersebut, mengapa tidak seluruh data PPATK ditelusuri lebih lanjut? Jika ingin berlaku adil, usut tuntas sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi fitnah. Janganlah agama dipermainkan menjadi alat. Perlu diketahui, di era kepemimpinan saat ini, fakta sosial yang terjadi di masyarakat kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat miris dan memprihatinkan dan hal tersebut tidak pandang bulu apakah ormas keagamaan atau bukan. Mengapa kita tidak peka dengan seluruh kondisi tersebut dan harus sekali tambang dikelola ormas keagamaan? Bisakah kita menahan diri dahulu? Sebaiknya kita tidak merasa paling berjasa karena jika kita bahas romantisme tersebut tidak akan ada habisnya dan akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Belajarlah dari kasus kerusuhan Bangladesh yang mengungkit jasa masa lalu dengan memberikan kebijakan afirmatif justru menyebabkan kerusuhan sosial di tengah kondisi sulit kaum pemuda. Tidakkah kita berpikir hal tersebut? Seharusnya kita melihat kemaslahatan masyarakat Indonesia secara lebih luas bukan per ormas atau golongan apapun. Bayangkan bagaimana jika ternyata terdapat seorang guru yang merupakan anak cucu pejuang kemerdekaan tetapi bukan merupakan anggota ormas keagamaan sedang dalam kondisi sulit, atau terdapat dosen digaji Rp300.000/bulan tetapi di kampus yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan. Bayangkan setelah izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan, maka mungkin terdapat kecemburuan sosial misalkan dosen kampus berafiliasi dengan 56 ormas keagamaan bergaji Rp20juta/bulan, sedangkan yang tidak berafiliasi Rp300.000/bulan. Belum lagi jika kita berbicara kaum precariat yang dalam kondisi rentan terhadap kehidupannya. Kita sudah mencapai kondisi eksploitatif terhadap manusia pada tahap yang mengerikan. Perlu diketahui, Pemuda Gen Z yang menganggur hampir 10 juta. Bayangkan jika hal tersebut dibalut dengan sentimen keagamaan, mungkin saja potensi kerusuhan yang muncul akan jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan Bangladesh. Berdasarkan hal tersebut, mengapa kita harus meributkan soal siapa yang paling berjasa terhadap republik ini ketika masyarakat sedang dalam kondisi sulit? Di mana moral dan etika keagamaan kita? Sebagai manusia, mari kita evaluasi, di mana hati nurani kita? Pemohon memohon tolong agar kita renungkan bersama-sama; 3.52. Bahwa perlu diingatkan kembali, rakyat Indonesia telah bersumpah untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sumpah pemuda tertanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, para pendiri bangsa menghasilkan kesepakatan mulia yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak ada pendiri bangsa meminta jatah agar kekayaan alam dibagi-bagi berdasarkan golongan. Golongan Islam-pun pada saat itu hanya bercita-cita agar hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, tidak meminta jatah tambang tidak pula merasa paling berjasa terhadap republik ini. Mengapa saat ini teladan dan kesepakatan mulia tersebut seolah hilang? Menurut Pemohon, Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang sangat genting dan gawat. Terlalu banyak kita melupakan perjuangan kolektif pendiri bangsa kita. Kondisi saat ini akan sangat menentukan bagaimana keberlanjutan bangsa Indonesia berdasarkan kesepakatan mulia tersebut. Pemohon memohon agar hal ini dipikirkan secara serius. Mari kita mengais-ngais harap yang masih tersisa; 3.53. Bahwa untuk mempertahankan bangsa Indonesia dalam panggung sejarah dunia, kebijakan pemberian prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 57 j UU 3/2020 harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi agar Pemerintah tidak “kebablasan” dalam menerapkannya. Di sisi lain, kita juga harus akui, fakta saat ini memang terjadi ketimpangan dan pemberian prioritas untuk mengurangi ketimpangan sebenarnya adalah konsep yang diakui oleh konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal ini secara konseptual disebut dengan affirmative action atau reverse discrimination atau kebijakan afirmatif. Pemberian affirmative action memerlukan kehati- hatian karena jika salah diterapkan justru dapat menciptakan kekacauan yang tidak terukur. Contoh konkrit dalam kesalahan kalkulasi penerapan kebijakan afirmatif adalah kerusuhan Bangladesh. Permasalahan konstitusional dapat terjadi ketika norma yang memberikan kebijakan affirmative action diberikan diskresi terlalu luas kepada Presiden/Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Norma tersebut secara sekilas tidak ada permasalahan karena pemberian kewenangan kepada Presiden/ Pemerintah melalui UU adalah hal yang wajar dan diperbolehkan oleh konstitusi. Namun, ketika UU tidak mengatur secara jelas dapat menyebabkan norma UU tersebut bersifat self-reference kepada presiden atau kewenangan yang terlalu luas dalam melaksanakan ketentuan norma tersebut. Memahami jenis norma yang bersifat self-reference sangat “tricky” sehingga Pemohon melampirkan alat bukti berupa tulisan dari Alf Ross berjudul “On Self Reference and A Puzzle In Constitutional Law” sebagai referensi (Bukti P-17); 3.54. Bahwa untuk memudahkan memahami, Pemohon akan analogi-kan kepada jenis norma lainnya yang umum diketahui. Misalkan terdapat norma berupa: Ayat (1): “Kepala Lembaga x mengangkat dan memberhentikan pegawai Lembaga x” Ayat (2): 58 “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga x” Secara sekilas norma tersebut dan pendelegasiannya tidak ada permasalahan. Namun, mari kita contohkan sebuah skenario: Kepala Lembaga x akhirnya membuat aturan mengenai sistem seleksi pegawai Lembaga x, misalkan diatur pengumuman hasil seleksi tidak diumumkan kepada publik, tetapi cukup dikirimkan kepada masing-masing peserta, sehingga para peserta tidak mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti proses seleksi. Kemudian Lembaga x melakukan rekrutmen dengan mengumumkan: “Dibutuhkan Putera-Puteri Terbaik Bangsa Untuk Mengabdi di Lembaga x dengan syarat berintegritas”. Kemudian masyarakat ramai-ramai mendaftar. Ketika tes, setiap peserta diwajibkan memenuhi persyaratan salah satunya membuat surat pernyataan akan menerima bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Salah satu peserta merasa dicurangi karena dinyatakan tidak sehat, padahal ia sehat. Di sisi lain, ia tidak mengetahui siapa peserta lain yang turut ikut seleksi dengan alasan perlindungan data pribadi. Bisa saja ternyata peserta yang lolos dari awal adalah titipan “orang dalam” karena Lembaga x membuat aturan hasil seleksi tidak diumumkan selain kepada masing-masing individu. Lembaga x secara hukum tidak salah karena memang diberikan diskresi kewenangan oleh UU untuk mengatur sistem seleksinya sendiri dan untuk menjalankan amanat UU Perlindungan Data Pribadi. Misalkan dilakukan pengujian Peraturan Lembaga x dengan batu uji UU juga akan sulit sekali karena norma UU memberikan ruang abu-abu agar Kepala Lembaga x dapat membuat keputusan inkonstitusional yang tetap legal/sah secara hukum; 3.55. Bahwa dari contoh tersebut, yang Pemohon maksud self-reference norm adalah ketika norma yang ada tidak salah secara logika dan hukum, tetapi sesungguhnya yang menentukan makna “putera-puteri terbaik bangsa” dan “berintegritas” pada akhirnya adalah “orang dalam” yang kebenarannya dikonstruksikan oleh hukum itu sendiri. Misalkan proses seleksi dilakukan penuh KKN, bagaimanapun juga orang yang diterima akan melekat padanya “putera-puteri terbaik bangsa yang berintegritas” 59 karena setiap peserta telah menandatangani pernyataan bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat dan hukum membenarkan hal tersebut. Namun, apakah Peraturan Kepala Lembaga x bertentangan dengan UU yang mendelegasikannya? Jawabannya adalah tidak, karena secara substansi memang norma pendelegasian seperti itu. Akibat norma yang bersifat self-reference seperti inilah, maka timbul persepsi di masyarakat bahwa penempatan posisi jabatan publik jika tidak memiliki koneksi orang dalam sulit untuk diterima atau bahkan sampai menormalkan istilah “orang dalam” dan lain sebagainya. Akibat kita tidak memahami norma yang bersifat self-reference akhirnya kita membudayakan KKN sebagai hal yang normal dalam proses seleksi jabatan publik. Permasalahan dalam proses penempatan jabatan publik ternyata selama ini hanya berputar-putar dalam lingkaran setan (vicious circle). Contoh ini dapat dilihat misalkan tiba-tiba terdapat pejabat publik diangkat meskipun tidak sesuai dengan latar belakangnya, setelah ditelusuri ternyata memiliki relasi dengan orang dalam; 3.56. Bahwa dengan memahami struktur norma yang bersifat self-reference, maka kita dapat mendeteksi norma mana yang memberikan ruang bagi terlaksananya KKN. Ketika kita menemukan struktur norma yang membuka ruang KKN, maka kita dapat mintakan perubahan kepada Mahkamah Konstitusi agar diberikan tafsir konstitusional untuk menutup ruang permasalahan konstitusional. Sebagai contoh misalkan meminta perubahan norma seleksi menjadi: “Kepala Lembaga x mengangkat pegawai setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Kepala Lembaga x melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Lembaga x”. Dengan struktur norma ini, proses seleksi menjadi bersifat terbuka dan dapat dikontestasikan oleh publik sehingga dapat mencegah Kepala Lembaga x untuk membuat kebijakan yang memungkinkan keputusan yang inkonstitutional; 3.57. Bahwa dari contoh tersebut, kemudian mari kita uji kepada norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Norma tersebut berbunyi: Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 60 “Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: … j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;” Sekilas tidak akan terlihat ada permasalahan dalam norma tersebut, karena memang benar kewenangan untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas adalah pemerintah pusat bukan Mahkamah Konstitusi. Sama seperti contoh norma Kepala Lembaga x karena memang benar kewenangan mengangkat pegawai Lembaga x pasti Kepala Lembaga x, tidak mungkin pegawai Lembaga x diangkat oleh ketua kelompok pedagang hotdog yang bukan Kepala Lembaga x. Hanya saja norma dalam UU 3/2020 bersifat ambigu karena makna “secara prioritas” tidak jelas dan diskresi yang terlalu luas diberikan kepada Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menyebabkan bisnis pertambangan menjadi penuh “mafia”. Hal ini menunjukan norma yang bersifat self-reference yang memberikan diskresi terlalu luas kepada penerima delegasi menyebabkan celah KKN sangat luas. Jika kata “prioritas” tidak diberikan tafsir konstitusional pada akhirnya makna prioritas tersebut bersifat self-reference kepada presiden. Presiden (Pemerintah) mempunyai kewenangan terlalu luas untuk menentukan affirmative action yang diberikan (rekursif); 3.58. Bahwa untuk menjelaskan lebih dalam soal self-reference norm, Pemohon akan buktikan secara logika sebagai berikut: konstruksi norma UU 3/2020 tanpa Pasal 6 ayat (1) huruf j sesungguhnya tidak menciptakan kondisi yang diskriminatif karena faktanya selama ini memang tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Untuk memberikan argumentasi hukum terhadap hal tersebut, perlu pemahaman logika klasik tentang hukum sebagai berikut: sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, sesuatu yang bersifat larangan memiliki hubungan kontradiktoris dengan kebolehan. Lalu, sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak wajib, sesuatu yang bersifat tidak dapat memiliki hubungan implikatif dengan tidak wajib. Namun, perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, bukan berarti dapat memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang 61 bersifat dapat belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib. Dapat memiliki sifat untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika terpenuhinya unsur pilihan, ketika tidak ada pilihan maka menjadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib dapat dilakukan ketika ada pilihan, ketika sesuatu itu tidak dapat dilakukan maka tidak ada pilihan untuk dapat dilakukan. Untuk memperjelas dapat membaca link: https://plato.stanford.edu/entries/logic- deontic/. Ilustrasi singkatnya seperti berikut: 3.59. Bahwa berdasarkan konstruksi logika tersebut, maka konstruksi norma dalam UU 3/2020 tanpa perlu ada Pasal 6 ayat (1) huruf j adalah: tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Ormas keagamaan dapat mengelola tambang. Mengelola tambang adalah pilihan bagi ormas keagamaan. Mengelola tambang bukan kewajiban bagi ormas keagamaan. Ketika ormas keagamaan mengelola tambang, maka wajib memenuhi kualifikasi tertentu (pre condition obligation). Ketika ormas keagamaan tidak memenuhi kualifikasi tertentu, maka ormas keagamaan tidak dapat mengelola tambang. Berdasarkan hal tersebut kita dapat lakukan penalaran bahwa suatu kebolehan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang jika telah memenuhi kualifikasi tertentu. Konstruksi ini dapat dilihat pada norma: Pasal 75 ayat (2) UU 3/2020 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020 “Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.” Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020 “Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 62 a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.” 3.60. Bahwa ormas keagamaan sesungguhnya dapat mengelola tambang dengan membentuk badan usaha. Selama ini, bahkan sebelum adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pada tahun 2020, tidak ada norma yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan ormas keagamaan tidak dapat mengelola tambang. Berdasarkan hal tersebut, lalu bagaimana kita dapat menyimpulkan argumentasi bahwa ormas keagamaan adalah korban diskriminasi secara nyata sehingga memerlukan kebijakan afirmatif?; 3.61. Bahwa secara logika, fakta adanya ketimpangan penguasaan konsesi tambang saat ini tidak serta-merta berimplikasi atau implikasi dari keniscayaan bahwa ormas keagamaan adalah korban diskriminasi. Sehingga, argumentasi ketimpangan tidak serta-merta menjadi dasar pembenar memberikan kebijakan afirmatif karena bisa jadi korban diskriminasi adalah justru masyarakat terdampak pertambangan yang bukan merupakan ormas keagamaan. Pemohon mencurigai/menduga “disusupkan”nya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 agar memberikan celah hukum yang memuluskan lahirnya PP 25/2024. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan sebagai berikut: secara logika, kita ketahui jika tidak ada larangan untuk sesuatu maka adalah kebolehan untuk sesuatu. Hal ini sesuai dengan prinsip penyisihan jalan ketiga (law of excluded middle), di mana jika kewajiban untuk tidak sesuatu adalah salah, maka adalah benar bukan kewajiban untuk tidak sesuatu. Pemerintah menggunakan penalaran karena tidak ada larangan bagi Pemerintah untuk melakukan penawaran prioritas WIUPK, maka adalah kebolehan untuk melakukan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan dengan alasan melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Secara konseptual, norma pendelegasian/pemberian kewenangan adalah norma yang memperluas ekstensi dalam intensi norma yang memberikan delegasi. Norma dalam UU 3/2020 memberikan kewenangan, tetapi tidak memberikan batasan larangan. Sehingga, ketika Pemerintah membuat aturan pelaksana tentang penawaran prioritas WIUPK menjadi tidak bertentangan dengan UU yang mendelegasikannya karena ekstensinya 63 dapat bersifat “salva veritate”. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 6 ayat (2) UU 3/2020 yang berbunyi: “Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” menjadikan Pemerintah yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Konstruksi ini yang disebut dengan self-reference norm, sehingga kemudian Pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah yang tidak menabrak UU, tetapi menabrak konstitusi, meskipun dapat juga menggunakan pembenaran dari konstitusi itu sendiri. Presiden mengambil peran rekursif sehingga dapat menciptakan “looping” untuk menentukan; 3.62. Bahwa menguji norma seperti ini sangat “tricky” dan memerlukan pendalaman terhadap kata “prioritas”. Karena permohonan ini adalah serial, maka untuk mendalami dapat menggunakan permohonan Pemohon lainnya yang membahas mengenai “delegasi blangko”, “self- reference norm”, “logika deontik mengenai dapat dan wajib”, “hubungan intensi-ekstensi antar norma”, dan yang terkait lainnya. Selain itu, dasar lahirnya PP 25/2024 adalah didasari kepada “niat baik” Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Secara moral, “niat baik” tidak mungkin dinegasikan terlebih jika niat baik tersebut untuk mengurangi ketimpangan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 niat baik memberikan prioritas juga dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kita perlu mendalami bagaimana sesungguhnya konsep “niat baik” diletakan dalam suatu konstruksi norma hukum. Salah satu referensi yang relevan adalah tulisan dari Paul McNamara berjudul: “Praise, Blame, Obligation, And Beyond: Toward a Framework for Classical Supererogation And Kin” (Bukti P-18). mengingat kerumitannya Pemohon berharap dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pembaca karena khawatir Pemohon salah menangkapnya. Secara singkat supererogatory adalah persoalan dalam teori moral di mana suatu perbuatan adalah baik, namun berada “di luar” wilayah kewajiban dan larangan. Dengan pemahaman supererogatory dapat membantu kita untuk mendudukan posisi “niat baik” Pemerintah secara baik. Konsep 64 superoregatory yang dikembangkan Paul McNamara adalah dengan mengukur praiseworthiness (keterpujian) dan blameworthiness (ketercelaan) dalam kerangka aretaic model. Untuk mempersingkat, Paul McNamara mendefinisikan “something is supererogatory iff it is praiseworthy, its negation is not blameworthy and it is (deontically) optional (Paul McNamara, 2007: 242). Untuk memudahkan kita dapat analogikan dalam hukum Islam adalah suatu kondisi mandub yaitu sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa dan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa dengan konstruksi logika tentang perbuatan “terpuji” dan “tercela” hanya saja apa yang telah ditulis oleh para ahli logika membantu kita melakukan kalkulasi matematis untuk memutuskan. Dalam konteks permohonan ini kita bukan dalam rangka menegasikan “niat baik” karena sesuatu yang praiseworthy (terpuji) berada dalam ruang yang sulit dinegasikan secara langsung. Melalui kalkulasi tertentu suatu kebijakan dapat kita nilai apakah memiliki sifat blameworthy (tercela) bahkan menjadi impermissible (larangan), namun tidak menegasikan sisi terpujinya hanya saja menjadikan sifatnya menjadi praise optional; 3.63. Bahwa sifat praiseworthiness dan blameworthiness ini dapat merubah sifat suatu norma. Pemohon akan memberikan contoh yang menarik sebagai perbandingan untuk memahami, sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022. Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 merubah norma “dapat” memberikan potongan harga dalam akad murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 menjadi “wajib”. Padahal norma tersebut diiringi dengan norma “larangan” untuk memberikan janji memberikan potongan harga dalam akad murabahah. Norma keterpujian didasari kepada Al-Baqarah ayat 280: “Wa in kāna żū ‘usratin fanaẓiratun ilā maisarah(tin), wa an taṣaddaqū khairul lakum in kuntum ta‘lamūn(a).” (Terjemahan Kemenag: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya)). Kita ketahui 65 perbuatan “bersedekah” dengan memberikan pembebasan utang adalah terpuji, namun bukan berarti wajib. Di sisi lain, nabi melarang dua harga dalam satu jual beli sebagaimana dalam hadist: “nahyi rasulullah shallallahu alaihi wasallam ‘an bai’atain fi bai’ah” (arti: Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli) dan “nahyi rasulullah shallallahu alaihi wasallam ‘an bai’ al hashah ‘an bai’ al gharar” (arti: Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar). Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat norma “terpuji” dan “larangan” (nahyi). Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 menyepakati keterpujian untuk memotong harga adalah boleh, namun dilarang untuk menjanjikannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 merubah kesepakatan tersebut menggunakan pendekatan istihsan bi al-maslahah di mana pemberian potongan (perbuatan terpuji) menjadi diharuskan dengan alasan menghindari mafsadat karena diduga kuat menyebabkan nasabah berpindah dari LKS; 3.64. Bahwa jika Pemohon diperbolehkan memberikan interpretasi terhadap konsep istihsan bi al-maslahah, maka dapat dikatakan metode tersebut merupakan suatu metode pengukuran prioritas (“awlawiyyat”). Jika kita tarik secara universal, sesungguhnya juga relevan untuk memberikan metodologi tafsir terhadap makna “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 memberikan contoh bahwa meskipun ada norma yang bersifat melarang, tetapi terdapat “overriding obligation” yang menjadikan norma tersebut mendapat derajat “ke-dua” dari norma lainnya. Andaikan Pemohon diperkenankan memberikan interpretasi, Pemohon dapat saja katakan bahwa sesungguhnya banyak norma dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat zalim atau memerintahkan kita berbuat adil (asumsikan norma ini sebagai prioritas). Konsep murabahah dalam menentukan harga secara tangguh (muajjal) dalam kondisi tertentu bisa saja menciptakan kondisi yang tidak berimbang (tidak adil) meskipun hal tersebut legal (unjust enrichment). Kondisi tersebut dikhawatirkan menciptakan persepsi masyarakat bahwa LKS lebih “zalim” dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang bersifat lebih “murah hati” dalam memberikan potongan/kemurahan jika melakukan pelunasan 66 dipercepat. Karena perbuatan kemurahan tersebut telah menjadi kebiasaan baik (istihsan) dan karena maksud dari larangan dua harga dalam satu jual beli adalah untuk menghindari sengketa, maka jika dengan melaksanakan perbuatan baik justru tidak terjadi sengketa maka dianggap sebagai menghadirkan maslahat lebih luas dengan menyingkirkan mafsadat. Maka dari itu, dikeluarkan-lah satu perkara dari hal umum kepada hal khusus. Namun, Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN- MUI/VI/2022 bukan berarti menegasikan larangan dua harga dalam satu jual beli, hanya saja kebijakan tersebut bersifat kasuistik; 3.65. Bahwa dari contoh tersebut kita dapat melihat konstruksi norma “niat baik” berada di mana. “niat baik” untuk bersedekah dapat menjadi wajib meskipun ada larangan yang membayangi ketika terjadi kondisi tertentu. Dalam konteks pembagian izin tambang, mungkin saja “niat baik” Pemerintah dapat menciptakan kondisi yang menuju kepada suatu tindakan tercela (blameworthy) yang justru mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang (impermissible). Dalam konteks hukum Islam hal ini dapat dianalogikan seperti konsep tentang “makruh”. Misalkan ternyata kebijakan tersebut setelah diperhitungkan secara matang menghasilkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat-nya, maka kita dapat katakan “niat baik” tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan tanpa harus kita nyatakan dalam kurung bahwa sebuah “niat baik” adalah jahat. Permohonan ini akan mengeksplorasi bagaimana prioritas norma tersebut terbentuk secara khusus dalam kebijakan pembagian prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan. Apakah hal tersebut serupa dapat dikatakan sebagai istihsan? Sebaiknya kita tidak terjebak kepada narasi dikotomis tentang boleh (“halal”) atau dilarang (“haram”) secara sempit, karena persoalan ini dapat saja bersifat cabang (furu’) yang berada pada wilayah ambigu; 3.66. Bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan kaidah “tasarruf ala ra’iyah manutun bi al maslahah” (kebijakan pemerintah harus berdasar kemaslahatan), maka kita harus benar-benar mengkalkulasi apakah kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/D bersifat dharuriyat, hajiyat, atau tahsiniyat dikaitkan dengan maqashid syariah. Meskipun tolak ukur tersebut berasal dari prinsip dalam hukum 67 agama sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dapat menggunakannya sebagai tools universal untuk mengukur suatu maslahat (kebaikan) atau mafsadat (kerusakan). Bahwa berdasarkan argumen sebelumnya konsep “niat baik” sesungguhnya memang ada, namun harus memiliki tolak ukur yang pasti. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh, kita buktikan dahulu bahwa pemberian WIUPK secara prioritas berdasarkan kelompok/golongan atas dasar kebijakan afirmatif dapat menciptakan paradoks. Misalkan setelah PP 25/2024 diundangkan, timbul keresahan di masyarakat bagaimana nasib masyarakat lain yang bukan ormas keagamaan yang selama ini juga tidak mendapatkan manfaat dari SDA Indonesia. Lalu, terdapat narasi pihak selain ormas keagamaan kelak juga akan diberikan, dengan demikian Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat diberikan makna seluas-luasnya sepanjang merupakan rakyat Indonesia yang diperlakukan tidak adil (alasan kebijakan afirmatif). Asumsikan terdapat kelompok pedagang hotdog selama ini hidupnya melarat karena oleh ormas keagamaan hotdog dinyatakan sebagai nama yang tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Kelompok pedagang hotdog merasa terdiskriminasi karena hotdog yang dijualnya adalah halal dan tanpa sertifikat halal mereka kesulitan berjualan. Oleh karena itu, kelompok pedagang hotdog perlu banting stir menjual batu bara karena batu bara adalah halal dan dikelola ormas keagamaan, sedangkan ormas keagamaan dianggap telah berbuat tidak adil kepada pedagang hotdog. Kelompok pedagang hotdog cukup menunjukan bahwa terdapat anggota yang memiliki kapasitas dalam mengelola tambang dan selama ini terbukti UMKM berjasa menyumbang perekonomian negara. Bayangkan jika Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 bisa ditafsirkan sesukanya, asalkan seseorang merasa dirinya lemah dan memerlukan keadilan, maka atas dasar kebijakan afirmatif bisa mendapatkan konsesi tambang. Bayangkan jika presiden selanjutnya lebih pro kepada kelompok pedagang hotdog dibandingkan ormas keagamaan kemudian menciutkan WIUPK ormas keagamaan untuk kelompok pedagang hotdog. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terbukti bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 jika tidak diberikan batas penafsiran konstitusional dapat menciptakan lingkaran setan (vicious circle). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa persoalan ini 68 adalah permasalahan norma abstrak di mana dengan adanya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 mungkin saja di kemudian hari Pemerintah membuat kebijakan lainnya untuk menafsirkan makna “secara prioritas”. Norma pemberian delegasi/kewenangan seperti ini yang Pemohon maksud melahirkan proposisi norma yang bersifat salva veritate yaitu sepanjang pihak yang menderita adalah bagian ekstensi dari intensi “rakyat”, maka pembagian prioritas dalam bentuk apapun dapat dilakukan dan akan selalu memiliki nilai kebenaran. Namun, kebenarannya pada akhirnya bersifat self- reference kepada Pemerintah (presiden). Berdasarkan permasalahan tersebut, seharusnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan sekehendaknya, dan di sini-lah peran penting Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020; 3.67. Bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun konsep kebijakan afirmatif adalah konstitusional, tetapi tidak dapat diterapkan secara asal-asalan karena ketika kebijakan afirmatif menciptakan diskriminasi baru justru dapat bersifat rekursif untuk meminta kebijakan afirmatif kembali. Oleh karena itu, perlu ada parameter bagi suatu kebijakan afirmatif. Pemohon mencoba untuk mengusulkan tiga parameter dapat diterapkannya affirmative action, yaitu: 1) Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata; 2) Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya; 3) Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara; Pemohon ilustrasikan seperti berikut: terdapat tiga orang yaitu A, B, dan C. A memiliki harta 100, B memiliki harta 200, dan C memiliki harta 20. Setelah ditelusuri ternyata B mendapatkan harta banyak dari hasil mengeksploitasi C. Dalam kondisi tersebut lalu siapa yang berhak mendapatkan affirmative action? Secara logika sederhana-pun kita akan menjawab C dikarenakan C secara nyata dieksploitasi sehingga hartanya sedikit dan B memiliki harta paling banyak. Memberikan affirmative action kepada A akan sangat aneh. Misalkan A meminta agar seluruh harta 69 seharusnya dibagi rata, maka A meminta hak yang sama seperti B. Asumsikan A dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan affirmative action, maka diberikan-lah kedudukan A menggantikan kedudukan B. Ternyata, kebijakan afirmatif tersebut menciptakan diskriminasi baru yaitu eksploitasi A terhadap C agar A dapat seperti B. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebijakan afirmatif seharusnya diberikan kepada pihak yang terdiskriminasi secara nyata agar ia mendapatkan kedudukan yang setara. Meskipun berdalih bisa saja asumsi masyarakat A adalah orang baik, namun tidak bisa kebijakan afirmatif diberikan kepada spekulasi tentang seseorang baik atau tidak baik. Kebijakan afirmatif hanya dapat diberikan jika dan hanya jika pada pihak yang paling tidak beruntung secara nyata; 3.68. Bahwa atas dasar ilustrasi tersebut mari membayangkan apa yang telah diterima oleh umat beragama di Indonesia. Andaikan jika konsesi tambang diberikan kepada ormas keagamaan Islam, mari kita tanya secara jujur kepada diri kita apakah umat Islam menerima perlakuan diskriminatif secara nyata sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang bermartabat hingga memerlukan affirmative action? Umat Islam sangat mudah membangun rumah ibadah. Dari bangun tidur umat Islam sudah dapat merasakan bebas dan nikmatnya menjalankan ibadah. Ketika hendak makan negara menjamin produknya halal, ketika hendak melakukan bisnis negara menjamin tersedianya transaksi berdasarkan prinsip syariah, ketika hendak berderma negara menjamin pengawasan agar tersalurkan secara tepat guna, ketika hendak berhari raya negara memberikan jalan tengah waktu jatuhnya hari raya, ketika hendak berhaji negara menjamin keselamatan jamaah haji. Sehingga, jika asumsinya adalah ormas keagamaan Islam membutuhkan kebijakan afirmatif, dari mana fakta bahwa selama ini terdiskriminasi?; 3.69. Bahwa seharusnya affirmative action diberikan kepada masyarakat yang terdiskriminasi secara nyata, misalkan masyarakat hukum adat korban penggusuran lahan yang secara nyata kehilangan ruang hidupnya. Terlepas dari apapun suku, agama, ras, maupun golongannya ketika secara nyata terdiskriminasi, maka mereka berhak atas affirmative action. 70 Penentuan terjadinya diskriminasi nyata ini harus terjadi secara a posteriori terhadap seseorang/kelompok sebagai manusia tanpa pertimbangan a priori atas suku, agama, ras, etnik, kelompok, maupun golongannya. Secara spesifik, tidak perlu pertimbangan agama karena jika dasar pertimbangannya agama, mungkin saja sentimen keagamaan digunakan misalkan karena mazhab berbeda maka diperlakukan berbeda; 3.70. Bahwa setelah itu, terkait dengan syarat kedua yaitu kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. Pemohon contohkan misal: di Amerika orang kulit hitam telah melalui sejarah panjang perbudakan, sehingga bagi orang kulit hitam di Amerika untuk mencapai kesetaraan di masyarakat akan sangat sulit jika tidak diberikan affirmative action. Namun, kebijakan afirmatif yang diberikan juga harus hati-hati karena bukan dalam rangka agar membalikan posisi dominan. Oleh karena itu, umumnya kebijakan afirmatif diberikan melalui kemudahan dalam mengakses pendidikan, misalkan syarat bagi orang kulit hitam dibuat lebih mudah dibandingkan orang kulit putih atau dibuat kuota khusus bagi orang kulit hitam sehingga orang kulit hitam dapat kembali mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia bermartabat yang setara di masyarakat. Akan tetapi, pemberian kebijakan afirmatif hanya sebatas pada saat pendaftaran. Ketika dalam perkuliahan tidak ada perlakuan khusus bagi orang kulit hitam maupun orang kulit putih; 3.71. Bahwa affirmative action yang memberikan perlakuan bagi orang kulit hitam adalah bentuk diskriminasi, tetapi berbentuk reverse discrimination yaitu sebatas agar orang kulit hitam mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang sama. Tetapi, diskriminasi yang diberikan sangat terbatas dan tidak menciptakan bentuk diskriminasi lainnya. Hal yang sangat jauh berbeda dengan pembagian konsesi tambang. Sudah umum diketahui bisnis tambang berdampak merusak lingkungan, terkadang harus berkonflik dengan masyarakat terdampak bahkan sampai menelan korban jiwa. Bisnis pertambangan juga diketahui umum penuh “mafia” karena berhubungan dengan kekuasaan pusat. Pada pokoknya pandangan umum bisnis tambang memiliki kecenderungan “eksploitatif”. Ketika affirmative action diberikan atas dasar suku, agama, ras, 71 kelompok/golongan secara a priori maka itu sama saja percobaan untuk menghapuskan diskriminasi dengan cara model diskriminasi lainnya yang lebih serius. Dalam konteks feodalisme, bisa saja sebenarnya hanya menukar tuan tanah, namun dengan menambahkan isu SARA; 3.72. Bahwa terkait parameter ketiga yaitu kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara didasari kepada sifat kebijakan afirmatif hanya sebatas agar masyarakat yang paling tidak beruntung dapat mencapai kesetaraan dasar untuk dapat mengembangkan dirinya (mencapai equilibrium point). Misalkan ketika kesetaraan dasar antara orang kulit hitam dan orang kulit putih telah tercapai, sehingga tercapai kondisi fairness bagi masing – masing untuk berkompetisi maka kebijakan afirmatif tidak lagi diberlakukan. Berbeda dengan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas yang dibatasi waktu hanya 5 tahun. Darimana rumusan 5 tahun ini muncul? Perlu diketahui, kebijakan afirmatif ditujukan agar ketidaksetaraan dikembalikan pada posisi fairness bukan justru memperlebar jarak ketidaksetaraan. Di satu sisi, Pemerintah menyatakan meskipun diberikan prioritas pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tetapi harus ormas keagamaan yang memenuhi syarat. Faktanya setiap ormas keagamaan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada ormas keagamaan yang tidak memiliki sumber daya permodalan, kemampuan SDM, dan lain sebagainya. Sehingga, wajar saja kemudian tahu diri dan menolak, terlebih bisnis tambang banyak “mafia”-nya yang justru bertolak belakang dengan cita-cita melayani masyarakat dari ormas keagamaan. Mari gunakan logika sederhana saja, dengan waktu 5 tahun maka pemberian “obral” WIUPK akan habis masa berlakunya, maka ormas keagamaan yang mendapatkannya hanya segelintir saja. Pada akhirnya kebijakan tersebut justru memperlebar jurang ketidaksetaraan. Apakah sejalan dengan tujuan dari affirmative action? Meskipun niat Pemerintah baik, tetapi tidak semua ormas keagamaan memiliki orientasi yang sama. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan sangat matang; 3.73. Bahwa Pemohon sangat menyambut baik segala niat baik untuk mensejahterakan rakyat, namun karena dalam rangka mengelola negara besar dan majemuk niat baik saja tidak cukup. Kasus Bangladesh merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk mengingatkan kita 72 jangan main-main dengan kebijakan afirmatif, terlebih dengan ungkit- ungkit jasa masa lalu. Perlu pertimbangan matang yang didasari kepada akal sehat. Untuk itu mari kita kembali kepada bagaimana mengukur suatu kebijakan apakah merupakan maslahat atau mafsadat; 3.74. Bahwa perlu diketahui, mengelola tambang tidak serta-merta bersifat haram. Salah satunya didasari kepada: Al-Mulk ayat 15 Huwal-lażī ja‘ala lakumul-arḍa żalūlan famsyū fī manākibihā wa kulū mir rizqih(ī), wa ilaihin-nusyūr(u). (Terjemahan Kemenag: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.). Namun, kita juga harus pahami norma berikut: Al-A’raf ayat 56: “Wa lā tufsidū fil-arḍi ba‘da iṣlāḥihā wad‘ūhu khaufaw wa ṭama‘ā(n), inna raḥmatallāhi qarībum minal-muḥsinīn(a).” (Terjemahan Kemenag: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.) Ar-Rum ayat 41: “Żaharal-fasādu fil-barri wal-baḥri bimā kasabat aidin-nāsi liyużīqahum ba‘ḍal-lażī ‘amilū la‘allahum yarji‘ūn(a).” (Terjemahan Kemenag: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).). Serta, dalam konteks distribusinya harus bersifat adil sebagaimana dalam: Al-Maidah ayat 8 Yā ayyuhal-lażīna āmanū kūnū qawwāmīna lillāhi syuhadā'a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana'ānu qamin ‘alā allā ta‘dilū, i‘dilū, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh(a), innallāha khabīrum bimā ta‘malūn(a). (Terjemahan Kemenag: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.); 3.75. Bahwa hadist yang mungkin relevan adalah: 73 “Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadziri sa'ah” (HR. Bukhari). (Apabila suatu urusan (pemerintah) diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran). Hal ini dalam konteks tambang dapat saja kita interpretasikan karena mengelola tambang dapat bersifat merusak, maka harus dilakukan secara hati-hati dengan dilakukan oleh ahlinya. Hadist lain yang relevan adalah: “al muslimuna syuraka’u fii tsalatsin fil kala’i wal maa’i wan-nar” (HR Abu Daud dan Ahmad) (arti : kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api); 3.76. Bahwa karena pertambangan memiliki potensi sifat merusak, maka kaidah yang perlu dipertimbangkan: “adh-dhararu yuzalu” (kerusakan dihilangkan); “laa dhararu wa laa dhirar” (kerusakan tidak dapat digantikan dengan kerusakan lainnya); “dar’ul mafasid muqaddamum ‘ala jalbil mashalih” (menolak kerusakan didahulukan dibandingkan menarik manfaat); “idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima” (jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) bertabrakan, hindari yang lebih besar mafsadatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya) “al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus); idza ta’aradha al mani’ wal muqtadi qudimal mani” (arti: apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan, maka dahulukan yang mencegah); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apakah memberikan WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan adalah “istihsan”? Belum tentu, karena kebijakan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum teruji dan “cantolan” dalam norma baik dalam Al-Quran maupun Hadist masih perlu diukur kembali apakah memiliki kecenderungan kepada kerusakan atau tidak. Berbeda dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 yang merubah norma dapat menjadi wajib karena kebiasaan baik (istihsan) yang memang sudah dilaksanakan terus-menerus dan tidak menimbulkan sengketa. Persoalan tambang ini lebih ruwet karena kontroversinya lebih banyak dan kita masih dalam tahap uji coba. Sebenarnya dengan adanya hadist bahwa muslim berserikat di api dapat ditafsirkan sebenarnya ada 74 kecenderungan agar sebaiknya diserahkan kepada negara saja karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan khawatirnya jika tidak diserahkan kepada ahlinya justru menimbulkan kerusakan. Namun, mari kita gunakan tolak ukur lainnya untuk mendapatkan berbagai macam perspektif. Asumsikan ternyata ada teknologi atau kemampuan yang benar – benar efektif dalam bidang pertambangan yang tidak merusak lingkungan, apakah serta-merta menjadi dapat diperbolehkan? Jawabannya belum tentu karena kita harus ukur berdasarkan “al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus). Kita ukur seberapa luas hal tersebut memberikan kemaslahatan secara lebih umum. Misalkan, jangan sampai justru kebijakan tersebut menciptakan kesenjangan karena Al-Quran menyuruh kita berbuat adil. Misalkan teknologi tersebut menghindari kerusakan, tetapi jika tetap menciptakan kesenjangan maka hal tersebut sama saja mengganti kerusakan dengan kerusakan. Dengan demikian, berlaku laa dhararu wa laa dhirar; 3.77. Bahwa asumsikan kita dihadapkan pada kondisi yang dilematis karena dapat menciptakan mafsadat dalam berbagai kondisi. Maka, dapat diberlakukan kaidah “idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima”. Namun, bagaimana caranya mengukur bahwa keputusan yang satu lebih ringan dan yang lainnya lebih besar? dengan demikian, kita memerlukan suatu tools yang dapat melakukan kalkulasi atas keputusan memberikan WIUPK secara prioritas ini kepada ormas. Pemohon berharap Pemerintah telah memiliki kajian yang mendalam dan memiliki tools untuk mengukur dampak total mafsadat. Namun, karena Pemohon tidak menemukannya di internet dan yang muncul hanya narasi-narasi yang membingungkan saja, maka mari kita coba-coba buat. Asumsikan kita hendak membuat indeks tertentu agar kita dapat memutuskan “oh ini maslahat, oh ini mafsadat”, maka kita sebut saja ada yang namanya indeks kerusakan. Indeks kerusakan tersebut dapat memiliki unsur yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, hingga kapasitas pengelola ormas. Sesungguhnya sudah banyak sekali penelitian yang terkait dengan dampak lingkungan dan dampak sosial 75 tambang, misalkan dampak lingkungan dapat dilihat terkait hasil penelitian persoalan cemaran akibat tambang (Bukti P-19). Dari metode- metode yang ada misalkan kita kuantifikasikan hasilnya ke dalam indeks kerusakan berdasarkan nilai 0 sampai 1. Selain itu, dampak sosial akibat tambang juga telah banyak penelitiannya, salah satunya adalah dengan metode survey terhadap masyarakat di sekitar tambang (Bukti P-20). Persoalan kapasitas ormas seharusnya juga dapat dikuantifikasikan ke dalam indeks tertentu. Misalkan rasio kondisi faktual ormas dengan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan seperti kemampuan finansial, teknologi, SDM, dan lain sebagainya. Kementerian terkait pasti memiliki data-data tersebut untuk dihitung sebelum membuat kebijakan; 3.78. Bahwa secara sederhana Pemohon contohkan misalkan nilai dampak lingkungan adalah ei, nilai dampak sosial adalah si, kapasitas ormas dalam mengelola tambang adalah ci. Kita asumsikan semakin tinggi kapasitas, maka dapat mengurangi dampak kerusakan, sehingga pengukurannya berkebalikan dengan dampak kerusakan langsung seperti dampak lingkungan dan dampak sosial. Asumsikan kita hendak mengukur indeks kerusakan atau dinotasikan k dengan nilai 0 sampai 1 dengan asumsi terdapat y ormas dan di adalah nilai jika ormas menerima. Jika menerima, maka di=1. Jika tidak menerima, maka di=0. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saja kita usulkan formula: 𝑘ൌ1 𝑦෍ሺ𝑒௜൅𝑠௜൅ሺ1 െ𝑐௜ሻሻ𝑑௜ ௬ ௜ୀଵ 3.79. Bahwa misalkan berdasarkan penelitian-penelitian yang ada kita sepakati metode untuk menghitung suatu indeks kerusakan akibat tambang, misalkan 0 bernilai tidak ada kerusakan dan 1 adalah kerusakan maksimal. Dari contoh penjumlahan dengan rumusan tersebut akan menghasilkan nilai 0 sampai 1 dan kita dapat menilai apakah suatu kebijakan merusak atau tidak; 3.80. Bahwa di sisi lain, selain dampak kerusakan kita juga harus menilai dari aspek keadilannya. Untuk mengukur hal tersebut, maka kita harus mengukur kesenjangan yang terjadi apabila kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas dilaksanakan. Cara menghitungnya dapat menggunakan formula gini ratio. Misalkan kita mengetahui berapa 76 sesungguhnya jumlah ormas di Indonesia, berapa jumlah anggota ormas, berapa pendapatan per masing-masing ormas, berapa nilai ekonomis WIUPK yang hendak diberikan, berapa syarat kemampuan finansial ormas untuk mengelola tambang. Berdasarkan data – data tersebut kita dapat bandingkan gini ratio sebelum diberikan izin tambang dan setelah diberikan izin tambang. Dari hitungan tersebut akan terlihat apakah memperlebar jarak ketidaksetaraan antar ormas atau mempersempit jarak ketidaksetaraan. Pemohon contohkan misalkan ada total 6 ormas di Indonesia, maka kita dapat ukur kondisi eksisting saat ini dan potensi ekonomis WIUPK yang akan diberikan dalam kurun waktu 5 tahun disertai ambang batas syarat minimum agar dapat mengelola tambang. Misalkan: Jika ada 100 ormas, maka akan terdapat 100 grafik. Kemudian kita dapat agregat-kan untuk mengukur berapa kesenjangannya dalam asumsi kurun waktu tersebut. Asumsi Pemohon dengan posisi asali saat ini akan tercipta kesenjangan karena ada ormas keagamaan yang menolak dan ada yang tidak menolak. Bahkan, mungkin ada ormas keagamaan yang memerlukan waktu lama untuk memenuhi ambang batas syarat kemampuan ekonomi untuk mengelola tambang. Jangan sampai kita menawarkan SIM kepada anak SD, sedangkan syarat untuk mendapatkan SIM minimal telah SMA dan hanya baru ada 3 anak SMA dalam waktu 5 tahun ke depan. Jangan-jangan Pemerintah sudah menduga dengan adanya penolakan, tetapi sesungguhnya memang 77 hanya ingin memberikan kepada segelintir ormas saja. Oleh karena itu, dinarasikan “kami tidak memaksa, kalau tidak mau yasudah.”; 3.81. Bahwa setelah mendapatkan nilai kerusakan dan kesenjangan, kemudian untuk mengukur total kemafsadatan suatu kebijakan dapat kita jumlahkan saja indeks kerusakan dengan gini ratio, misalkan: 𝑀ൌ𝑘൅𝐺𝑅 Di mana, M adalah total kemafsadatan, k adalah indeks kerusakan, dan GR adalah gini ratio. Misalkan berdasarkan penelitian atas WIUPK yang ada di Indonesia ditemukan indeks kerusakan senilai 0,41 dan gini ratio setelah diberikan tambang 0,73. Asumsikan ambang batas suatu kebijakan maslahat adalah jika M<1 dan mafsadat adalah jika 1≤M, maka kebijakan dengan total kemafsadatan sebesar 1,14 dapat dikategorikan sebagai mafsadat; 3.82. Bahwa perlu diketahui karena keterbatasan pengetahuan Pemohon, maka sangat mungkin Pemohon salah dan ternyata terdapat rumusan yang lebih valid dan representatif. Secara normatif, seharusnya Pemerintah telah memiliki rumusan yang valid serta memiliki seluruh data- data yang diperlukan dan telah melakukan kalkulasi matang terhadap kebijakan yang diberikan. Kita akan dapat melakukan kalkulasi secara bersama-sama jika memang datanya tersedia dan diberikan. Pemohon meyakini dengan kalkulasi matang membuat kebijakan sekaligus implementasinya akan berjalan baik. Semua dapat terlihat jika memang kita memiliki data lengkap kondisi eksisting yang ada. Jangan ditutup- tutupi dan justru lempar narasi-narasi. Ormas-ormas juga harusnya terbuka dan kajiannya dipublikasi. Jika dari awal saja sudah tertutup kan ngeri. Dengan adanya kalkulasi yang matang, maka kita dapat menentukan hal berikut: 78 3.83. Bahwa setelah kita temukan hal tersebut, misalkan setelah dihitung-hitung kok kayanya besar mafsadat-nya, lagipula kita hanya sebatas tahsiniyat saja, masih banyak hal yang lebih baik bisa digarap, daripada jadi nila setitik rusak susu sebelangga, maka ormas keagamaan yang ditawarkan dengan berdasarkan rasa solidaritas dapat menggunakan kaidah: “al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus) dan idza ta’aradha al mani’ wal muqtadi qudimal mani” (arti : apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan, maka dahulukan yang mencegah). Jawabannya kepada Pemerintah dapat seperti: “terima kasih atas tawarannya. Tetapi, sepertinya lebih baik dikelola oleh negara saja melalui BUMN/D asalkan amanat. Hal ini untuk kemaslahatan yang lebih umum karena negara lebih membutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Melihat kepada perkembangan yang ada sepertinya jika kami terima tawaran prioritas tersebut dapat menciptakan kesenjangan lebih dalam, maka dari itu lebih baik mencegah daripada menciptakan konflik. Hal ini bukan berarti kami tidak akan mengambil IUPK. Hanya saja kami tidak akan menggunakan penawaran prioritas, kami akan menggunakan mekanisme lelang seperti badan usaha lainnya.” Ini adalah contoh untuk menolak niat baik dengan cara yang baik; 3.84. Bahwa kajian Pemohon hanya mengulik-ngulik dari internet saja. Namun, jika ada kajian yang lebih komprehensif dan representatif dan dapat 79 diperlihatkan kepada publik akan lebih baik. Hal ini dikarenakan narasi yang berkembang masih sulit dicerna. Misalkan terdapat argumentasi: Proposisi 1: “ormas keagamaan tidak merusak bumi.” Proposisi 2: “Jika tambang yang diterima ormas keagamaan merusak bumi, ormas keagamaan mengembalikan IUP.” Ini sama saja kita hendak membuktikan nilai kebenaran dari kalimat: “kalimat ini tidak dapat dibuktikan.” Hubungan antara proposisi 1 dengan proposisi 2 dapat diibaratkan seperti perkataan Saul A. Kripke dalam tulisannya berjudul “Outline Of a Theory of Truth” yang diterbitkan dalam Journal Of Philosophy tahun 1975 (Bukti P-21) yang menyatakan: “A paradoxical statement is one where its truth value cannot be determined, as stated: "A sentence is paradoxical if it has no truth value in any fixed point. That is, a paradoxical sentence A is such that if ∅((𝑆1,𝑆2))=(𝑆1,𝑆2), then 𝐴 is neither an element of 𝑆1 nor an element of 𝑆2." Sederhananya seperti ini: Ormas keagamaan begitu percaya diri akan menjadi role-model pengelolaan tambang yang tidak merusak. Namun, menggunakan hipotesis “jika ternyata tambang bersifat merusak, kami bersedia mengembalikan IUP”. Perlu diketahui konsekuen benar jika anteceden terjadi dan benar, oleh karena itu sesungguhnya kita belum mengetahui apakah tambang merusak atau tidak, wong belum pernah melakukan sebelumnya dan ini adalah coba-coba. Untuk membuktikan bahwa tambang bersifat merusak, maka terlebih dahulu terima IUP. Andaikan ternyata tambang yang diterima bersifat merusak, maka IUP akan dikembalikan. Namun, karena ormas keagamaan adalah role-model tambang yang tidak merusak, maka proposisi 1 adalah benar, dengan demikian ormas keagamaan tidak merusak. Mau bagaimanapun sulit 80 dipersalahkan. Pernyataan ini seperti ingin membuktikan seseorang dapat mengembalikan asap dari benda yang telah terbakar. Jika batu bara sudah terbakar, maka asapnya sudah merusak. Namun, seolah argumentasinya masih berupaya meyakinkan masyarakat bahwa mengembalikan IUP berarti mengembalikan asap. Jika memang masih ragu apakah merusak atau tidak, sebaiknya gunakan prinsip lebih baik mencegah. Hal ini dikarenakan agama didasari pada keyakinan bukan keraguan. Namun, jika memang bisa dibuktikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa asap dari benda yang telah terbakar dapat dikembalikan itu lain ceritanya; 3.85. Bahwa dari tanda-tandanya sepertinya sebenarnya masih banyak keraguan dalam tubuh ormas keagamaan itu sendiri. Namun, keraguan tersebut menjadi keyakinan bagi Pemohon bahwa sesungguhnya ada permasalahan tersembunyi dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan keraguan tersebut, Pemohon menjadi yakin untuk menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan tidak memenuhi parameter untuk dapat diterapkan sebagai kebijakan afirmatif berdasarkan UUD 1945; 2) Kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan menciptakan mudharat yang besar karena akan menciptakan kesenjangan di masyarakat; 3) Pemohon sebagai rakyat Indonesia yang merupakan tenaga pendidik dirugikan hak konstitusionalnya karena seharusnya kekayaan alam dikelola oleh BUMN/D, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan tenaga pendidik tanpa didasari kelompok/golongan; 4) Mahkamah Konstitusi perlu menunda pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 agar tidak terjadi tindakan hukum tanpa pertimbangan konstitusional yang matang; 5) Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 perlu diberikan tafsir konstitusional agar Pemerintah tidak memperluas ekstensi penafsiran yang dapat menyebabkan permasalahan konstitusional; Oleh karena itu, adalah beralasan hukum untuk menambahkan tujuh kata dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 3/2020 menjadi: “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN 81 dan badan usaha milik daerah". Konstruksi ini mempertegas politik hukum dalam UU 4/2009 yang telah dipertegas oleh Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya bahwa makna "secara prioritas" hanya dapat diberikan kepada BUMN/D dan tidak untuk selain dan selebihnya. Secara lebih luas, pada pokoknya permohonan ini dapat diilustrasikan: 3.86. Bahwa Pemohon juga menyadari permasalahan ini ada sisi baiknya, tetapi juga menyimpan bahaya tersembunyi. Permasalahan ini merupakan permasalahan konstitusional yang serius yang akan mempengaruhi jalannya sejarah bangsa ini. Pemohon berharap seluruh energi terserap di Mahkamah Konstitusi yang merupakan the sole interpreter of the constitution, sehingga tercapai kesepakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (akal sehat) yang dikonstruksikan dalam batas kerangka konstitusi. Perlu diingat, perkara di Mahkamah Konstitusi bukan perkara interpartes sehingga jangan dipandang sebagai selisih para pihak. Para Pemberi Keterangan cukup memberikan keterangan bukan membuat permohonan dengan petitum. Harusnya kita legowo selesaikan di forum Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama, jujur, dan terbuka. Kita cari solusi demi kebaikan bersama. Argumentasi akademis akan banyak terdapat di Mahkamah Konstitusi. Pemohon khawatir jika bukan di Mahkamah Konstitusi persoalan ini menjadi malapetaka sosial dan terjadi bias akademis karena hanya berdasarkan narasi populer semata. Pemohon harus akui secara jujur dalam kondisi 82 bagaimanapun, saat ini forum yang “paling” memungkinkan diskursus akademis terbuka dan tertulis adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika sistem politik mengalami disfungsi, Pemohon sangat berharap ada mekanisme yang bisa mengembalikan akal sehat secara terbuka dan tertulis. Pemohon sadar bahwa negara ini didirikan oleh pemikiran-pemikiran yang khidmat dan mendalam oleh para pendiri bangsa bukan narasi-narasi belaka. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan secara khidmat dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan jalan sejarahnya. Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan sangat berharap Pasal 54 UU MK dilaksanakan. Karena, kita ketahui sendiri bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of constitution bukan the guardian of the ruler; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Memerintahkan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut; Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 83 “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Kartu Nomor Induk Dosen Nasional atas nama Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; 7. Bukti P-7 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Temuan PPATK Tokoh Agama Paling Banyak Lakukan Transaksi Mencurigakan” diakses dari https://www.liputan6.com/ news/read/3695425/temuan-ppatk-tokoh-agama-paling- banyak-lakukan-transaksi-mencurigakan pada 09 Juni 2024 Pukul 18:21 WIB 8. Bukti P-8 : Tangkap Layar/Screenshot Bukti Transfer Honor Pemohon Sebagai Dosen. 9. Bukti P-9 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Korupsi Timah Rp271T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA” diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/ 04/17/ 10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum- pembenahan-sektor-sda?page=all diakses pada 05 Agustus 2024 pukul 13:21 WIB 84 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “Politisasi Agama dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden 2019”, Penulis: Riki Ronaldo dan Darmaiza dalam Indonesian Journal of Religion And Society, 2021 Vol 03 (01). 11. Bukti P-11 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Bappenas: Pemerintah Komitmen Penuh Menyelenggarakan Wajib Belajar Berkualitas” diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21371& menu=2 diakses pada 05 Agustus 2024 pukul 09:33 WIB 12. Bukti P-12 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Mahfud: Bila Korupsi Tambang Diberantas, Tiap Orang Dapat Rp 20 Juta Sebulan” diakses dari https://nasional.kompas.com/ read/2023/12/20/06474021/mahfud-bila-korupsi-tambang- diberantas-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-sebulan diakses pada 05 Agustus 2024 pukul 13:20 WIB 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Buku Berjudul “Principia Mathematica” Vol. 1 Karya Bertrand Russel dan Alfred North Whitehead, Penerbit Cambridge University Press, 1963. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Buku Berjudul “Set Theory And Logic” Karya Robert R. Stoll, Penerbit Dover Publication, 1963. 15. Bukti P-15 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Prabowo Usul Izin Kelola Tambang Juga Diberikan Ke Ormas Non Keagamaan” diakses dari https://money.kompas.com/read/ 2024/07/29/170000026/prabowo-usul-izin-kelola-tambang- juga-diberikan-ke-ormas-non-keagamaan diakses pada 05 Agustus 2024 pukul 10:14 WIB 16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Buku Berjudul “Al Qawaidh Al Fiqhiyah” Karya Ali Ahmad An-Nadwi, Penerbit Dar Al-Qalam, 1994. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “On Self-Reference And A Puzzle In Constitutional Law”, Penulis: Alf Ross dalam Jurnal Mind, 1969 Vol LXXVIII No. 309. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “Praise, Blame, Obligation, and Beyond: Toward a Framework For Classical Supererogation And Kin”, Penulis: Paul McNamara dalam Deontic Logic in Computer Science, 2008 19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “Pencemaran Air Dan Tanah Di Kawasan Pertambangan Batubara Di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur”, Penulis: Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi dalam Riset Geologi Dan Pertambangan Vol. 20 No. 1, 2010. 85 20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat”, Penulis: Susi Marlinda dan M. Hafizul Furqon dalam Jurnal Pendidikan Geosfer No. 2, 2024. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Artikel berjudul: “Outline Of A Theory Of Truth” , Penulis: Saul A. Kripke dalam The Journal Of Philosophy Vol. 72, No. 19, 1975. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 November 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 3/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 sebagai berikut. I. KETENTUAN UU 3/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020, yang berketentuan sebagai berikut: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: … j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas; Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk menikmati kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan, yaitu kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa sekat–sekat berdasarkan kelompok/golongan telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo. Keberlakuan Pasal a quo menyebabkan 86 lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024) secara khusus Pasal 83A yang memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 4 dan 6). Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Memerintahkan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut; Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). 87 II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian sebagai subjek yang harus disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tanpa harus mengikuti atau menjadi kader ormas keagamaan atau ormas apapun. Akan tetapi, pemberian kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas selain BUMN dan BUMD hanya akan mencederai hati rakyat karena akan ada kategorisasi prioritas/non prioritas (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6) 88 b. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji Pemohon sama sekali tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. c. Selanjutnya, tidak ada batu uji melalui Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan oleh Pemohon untuk menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo. d. DPR RI berpandangan bahwa adressat atau pihak yang dituju dari ketentuan Pasal a quo UU 3/2020 adalah Pemerintah Pusat dan badan- badan usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya yang diberikan prioritas maupun tidak diberikan prioritas mengingat keberlakuan Pasal a quo yang spesifik mengatur mengenai salah satu wewenang Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Selain itu, perjanjian dalam kegiatan usaha pertambangan batubara dilakukan antara Pemerintah dan perusahaan berbadan hukum Indonesia, bukan orang perseorangan. Berdasarkan Pasal 75 UU 3/2020, telah jelas diatur bahwa penerima IUPK adalah BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai orang perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. e. DPR RI beranggapan bahwa keberlakuan Pasal a quo tidak mengurangi dan menghalangi hak dan/atau kewenangan Pemohon dalam mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Pemohon tetap dapat melakukan aktivitas sebagai Advokat dan Dosen. Andaipun Pemohon tetap berpendirian memiliki korelasi langsung dan kerugian spesifik, maka sebagai Advokat seharusnya dapat mengkonstruksikan secara jelas dan sistematis kerugian yang dialami secara langsung misalnya dalam hal menangani kasus konkret pengelolaan mineral dan batubara yang secara nyata merugikan Pemohon, tidak hanya kerugian kemakmuran rakyat secara umum yang belum terbukti berdampak dan dapat diperhitungkan kerugiannya. Terlebih, Pemohon juga belum atau 89 tidak sedang melakukan advokasi kasus berkaitan dengan pengelolaan mineral dan batubara secara prioritas. f. Selanjutnya, sebagai dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemohon memiliki tugas untuk utama sesuai isi Tri Dharma, yaitu: 1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran; 2. penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengenai kerugian yang dialami dosen dalam pelaksanaan wewenang pemberian prioritas penawaran WIUPK juga bias. Terlebih lagi, DPR RI berpendapat keberlakuan prioritas terhadap ormas tertentu tidak menyebabkan inkonstitusionalitas Pasal a quo, melainkan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu melalui PP 25/2024. g. DPR RI berpandangan Pemohon tidak dapat membuktikan Pasal a quo menjadi penyebab kerugian langsung dan berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal a quo. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). 90 Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN DPR RI 1. Pandangan Umum a. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. b. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan 91 pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. c. Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap UU 4/2009, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 3/2020, yaitu: a) pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan; b) kewenangan pengelolaan mineral dan batubara; c) rencana pengelolaan mineral dan batubara; d) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; e) penguatan peran BUMN; f) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; g) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan paskatambang; h) beberapa hal lain terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). d. Bahwa negara sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan 92 yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN a. Pemohon berdasarkan batu uji Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menginginkan Mahkamah Konstitusi mempertegas tafsir konstitusional untuk membatasi kewenangan Pemerintah dalam pemberlakuan Pasal a quo UU 3/2020 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 24 dan 33), terkait hal tersebut DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa sebelum masuk pada uraian normatif keberlakuan Pasal a quo yang diujikan, penting bagi DPR RI untuk mempertegas uraian mengenai landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setidaknya terdapat 2 poin utama yang akan DPR RI uraikan, yaitu (1) konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan (2) pengejawantahan penguasaan oleh negara dalam UU 3/2020 melalui Pasal a quo. 2) Bahwa pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keterkaitan sistematis pada seluruh Pasal 33 dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD NRI Tahun 1945. 3) Bahwa konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara luas sebagai konsep hukum publik yang mengutamakan kolektivitas rakyat atau sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep ini juga menunjukkan terdapat mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) Terkait makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Bagir Manan (dalam Ruslina, 2012) menerangkan bahwa Pasal 33 UUD NRI 93 Tahun 1945 memberikan petunjuk tentang susunan ekonomi dan mencerminkan cita-cita yang dipegang teguh dan apa yang diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (negara) (https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal- 33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/, diakses pada 27 Agustus 2024). Kemudian, secara sederhana makna Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi (sumber daya), air, (kekayaan alam) yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 5) Bahwa dinamika perjalanan atas konsepsi dan tafsir konstitusional “dikuasai oleh negara” sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terjadi melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep “dikuasai oleh negara” adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan dalam hukum perdata. Hal ini sebagaimana diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Uji Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut: “....pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.” 94 6) Bahwa dalam rangka dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”; maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 7) Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 8) Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara 95 kolektif dikonstruksikan UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 10) Bahwa secara yuridis hak menguasai dari Negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 11) Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 pada pokoknya mengatur bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. 12) Ketentuan yang mengatur kedudukan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penguasaan oleh Negara dalam sektor mineral dan batubara adalah hal esensi dalam upaya mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif dan efisien. Sehingga pemaknaan amanat 96 konstitusi tersebut secara konkret dirumuskan melalui pelaksanaan wewenang dalam ketentuan Pasal a quo yang memberikan batasan-batasan wewenang justru merupakan manifestasi dan perwujudan pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang dimandatkan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13) Bahwa pada level undang-undang, penormaan penawaran WIUPK dalam pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang antara lain dilakukan dengan melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dalam Pasal a quo UU 3/2020 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 14) Bahwa Negara juga akan sangat mempertimbangkan diaturnya mekanisme ketat oleh Pemerintah sebagai kontrol dan upaya peningkatan penerimaan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pemberian prioritas dilakukan oleh negara sebagai nilai tawar bagi perkembangan investasi jangka panjang sektor mineral dan batubara. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi Batubara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum. 15) Meski demikian, amanat pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara tersebut juga harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel, antara lain dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kegiatan pascatambang, pemberdayaan masyarakat, dan 97 memperhatikan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (vide Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 1 angka 28, dan Pasal 8A huruf b UU 3/2020) 16) Dengan demikian DPR RI berkesimpulan bahwa melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola mineral dan batubara oleh negara sebagai kewenangan pemerintah yang sejalan dengan amanat penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. b. Pemohon mendalilkan ketiadaan batasan tafsir (multitafsir) “secara prioritas” Pasal a quo seharusnya dapat dimaknai ditawarkan hanya kepada BUMN/BUMD, tidak untuk selebih dan selainnya. Selain itu, Pasal a quo menjadi penyebab munculnya PP 25/2024 maupun PP- PP lainnya yang muncul kemudian sebagai celah yang menjadikan Pemerintah dapat bermanuver dan memunculkan PP lainnya dengan kategorisasi berbeda (vide Perbaikan Permohonan hlm. 33), terkait hal tersebut DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) poin utama yang harus DPR RI buktikan melalui uraian pada sub ini, yaitu mengenai kejelasan Pasal-Pasal a quo, dan apakah munculnya PP 25/2024 diakibatkan oleh Pasal a quo yang oleh Pemohon dianggap multitafsir. 2) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 merupakan norma yang mengatur wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pelaksanakan kewenangan pemerintah dalam penawaran WIUPK secara prioritas. 3) Bahwa sebelum masuk pada uraian mengenai penawaran WIUPK secara prioritas, perlu dipahami terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun Pasal 1 angka 11 UU 98 3/2020 mendefinisikan IUPK sebagai izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 4) Oleh karena WIUPK diberikan kepada pemegang IUPK, maka perlu melihat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) yang mengatur mengenai IUPK, dimana ketentuan a quo tidak diubah dalam UU 3/2020. Selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 74: (1) “IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.” 5) Selanjutnya pemberian IUPK sebagaimana diatur Pasal 74 UU 4/2009 di atas diatur melalui ketentuan Pasal 75 UU 3/2020, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 75 (1) “Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 99 (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.” (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 telah menunjukkan politik hukum dalam pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. 6) Bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 merupakan pengujian atas Pasal 169A UU 3/2020, terdapat pertimbangan hukum berkaitan dengan diaturnya prioritas terhadap BUMN dan BUMD yang telah diberikan oleh negara yang relevan dengan pengujian Pemohon, antara lain sebagai berikut: Menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 100 dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XVIII/2020, Pertimbangan Hukum Poin 3.16.) … Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan 101 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. … 7) Dalam pengujian UU 3/2020 melalui putusan-putusan di atas, DPR RI juga secara konsisten memberikan pandangan terkait dasar ketentuan Pasal-Pasal UU 3/2020 yang sejalan dengan konsep penguasaan oleh negara. Prioritas terhadap BUMN dan BUMD juga akan meningkatkan pendapatan negara yang berdampak pada pemenuhan kemakmuran rakyat secara kolektif. 8) Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian prioritas terhadap BUMN dan BUMD telah secara jelas diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020. Selanjutnya, untuk badan usaha swasta juga telah jelas diatur Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Selain BUMN dan BUMD yang diberi prioritas, IUPK terhadap badan usaha lain dapat diberikan melalui proses lelang. Sehingga DPR RI berpandangan dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada batasan tafsir (multitafsir) “secara prioritas” Pasal a quo yang seharusnya dapat dimaknai ditawarkan hanya kepada BUMN/BUMD, adalah tidak berdasar hukum. 9) Bahwa dalam perkembangannya, Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 mengatur bahwa: “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.” Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. 102 Selain itu, implementasi kewenangan Pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat. Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024 kemudian mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 10) Memperhatikan ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 yang memberi prioritas pada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dimana oleh Pemohon dianggap karena inkonstitusionalitas Pasal a quo UU 3/2020, maka DPR RI tetap berpandangan hal tersebut tidak berdasar hukum. Sebab, rumusan demikian tidak pernah diatur dalam level undang- undang, dalam hal ini UU 3/2020. Secara jelas, Pasal a quo PP 25/2024 menyebutkan eksplisit organisasi keagamaan di level peraturan pemerintah. Padahal jika dilihat kembali secara sistematis dan utuh, keberlakuan Pasal 6 ayat (1) huruf j jo. Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 adalah mengatur mengenai wewenang Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas in casu BUMN dan BUMD. Permasalahan yang diujikan Pemohon berkaitan dengan materi muatan dalam PP 25/2024 bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. 11) Berdasarkan seluruh uraian di atas, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada korelasi multitafsirnya Pasal a quo dengan adanya pemberlakuan PP 25/2024. Sehingga tidak ada urgensi untuk memberikan pemaknaan inkonstitusional bersyarat dan 103 tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma yang disebabkan keberlakuan Pasal a quo UU 3/2020. Hal ini juga mengingat telah diatur Pasal-Pasal terkait lainnya dalam UU 3/2020 yang secara sistematis berkaitan dengan Pasal a quo yang harus dilihat secara komprehensif dan utuh. 12) Pembentuk undang-undang telah memberi pengaturan mengenai pemberian prioritas dalam penawaran WIUPK, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam kelanjutannya, penetapan WIUPK juga hanya dilakukan apabila telah memenuhi kriteria: a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketahanan cadangan; c. kemampuan produksi nasional; dan/atau d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 13) Adapun terkait dengan Petitum Pemohon yang meminta pembatasan pemaknaan Pasal a quo hanya terhadap BUMN dan BUMD, DPR RI berpandangan bahwa permohonan demikian justru akan menyebabkan terjadinya pengulangan perumusan norma dengan norma Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang telah mengkonstruksikan pemberian IUPK secara prioritas. 14) Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan dalil Pemohon yang menganggap Pasal a quo multitafsir dalam memberi prioritas terhadap BUMN dan BUMD serta memberi kewenangan terlalu luas, contohnya dengan dibentuknya PP 25/2024 dalam pengelolaan mineral dan batubara (vide Perbaikan Permohonan hlm. 49) adalah tidak berdasar hukum. DPR RI berpandangan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma yang muncul dari pemberlakuan Pasal a quo. c. Terkait dengan diakuinya eksistensi entitas lain dalam hal ini Badan Usaha swasta, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa diakuinya keberadaan badan usaha swasta dalam pengelolaan mineral dan batubara sebagai bagian dari konsep 104 penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Badan Usaha swasta adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Badan Usaha swasta didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha, mengelola sumber daya ekonomi yang tidak vital, dan membuka lapangan kerja. Badan Usaha swasta juga memiliki peran penting dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi, dan membantu meningkatkan devisa negara. Pemberian kepastian hukum dalam pengelolaan mineral dan batubara bagi badan usaha swasta justru sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi yang mengakui keberadaan badan usaha swasta untuk mengelola mineral dan batubara. 2) Adapun peran Badan Usaha swasta dalam perekonomian sebagai berikut: 1. Meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. 2. Membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. 3. Membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran. 4. Ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya. (KPBU Kemenkeu, Mengapa Perekonomian Tidak Sepenuhnya Diserahkan kepada Swasta (online), https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang- juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya- diserahkan-kepada-swasta, diakses pada tanggal 17 September 2024). 3) Pendapatan Nasional Bukan Pajak dari sektor energi dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya. Badan Usaha swasta juga memiliki 105 peran dalam peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2023 mencapai Rp300,3 triliun atau 116% dari target yang ditetapkan sebesar Rp259,2 triliun (KemenESDM, 2024, Siaran Pers Nomor: 26.Pers/04/SJI/2024 tanggal 15 Januari 2024, Tembus Rp300,3 Triliun, PNBP Sektor ESDM di 2023 Lampaui Target (online), https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus- rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampaui-target, diakses pada 27 Agustus 2024.) 4) DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com). Dengan demikian 106 Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.” Oleh karena itu, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusannya berbeda sebagaimana yang Pemohon uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang- undang. Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi. 5) Dengan demikian, DPR RI berpendapat bahwa Pasal a quo UU 3/2020 telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum sehingga telah sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. C. RISALAH PEMBAHASAN UU 3/2020 Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk memperhatikan risalah pembahasan terkait Pasal a quo dalam undang- undang a quo sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Terkait (27 November 2019)  Pemerintah Terdapat 13 pokok-pokok pikiran RUU Minerba terdiri dari 6 usulan pemerintah, yaitu … dan penguatan peran BUMN.  F-PG (H. Rudy Mas’ud, S.E.) Terakhir ini Pak yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ini berkaitan dengan LPG. LPG ini mengambil porsi paling banyak Pak, kira-kira 70% Pak LPG kita diimpor. Memang saya setuju Pak harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan Panja untuk mengawasi Pak disini. … tolong diakomodir Pak, pengusaha-pengusaha local, Masyarakat lokal yang ada, karena kenapa, Masyarakat Kalimantan Timur Pak 8% 107 jumlah penduduknya itu adalah pengangguran. Banyak sekali Pak, tidak cocok rasanya. Tolong ini diperhatikan.  Ketua Rapat (Sugeng Suparwoto) … 13. Komisi VII meminta Menteri ESDM RI untuk merumuskan Kembali pembagian dana bagi hasil migas secara adil terutama bagi daerah penghasil. 2. Rapat Kerja dengan Menteri Terkait (13 Februari 2020)  Ketua Rapat (Sugeng Suparwoto) Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat maka beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam RUU Minerba sebagai berikut: 1. Mengenai pertumbuhan ekonomi, harus adanya jaminan terhadap pertumbuhan ekonomi. … 2. Pencegahan degradasi lingkungan, serta 3. Pembangunan yang berkelanjutan. 3. Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM (25 Februari 2020) Di bawah ini bagian risalah pembahasan yang tidak terkait langsung dengan Pasal yang diujikan, akan tetapi relevan dan memiliki keterkaitan dengan konsep “penguasaan oleh negara”, antara lain dalam mengutamakan kedudukan dan peran BUMN:  Ketua Rapat (Ir. Bambang Wuryanto, MBA) … sebagai sesama anak bangsa di Republik ini mohon izin, kita bernegara itu membuat kesepakatan. Kesepakatan kita itu konstitusi negara, UUD 1945. Di sana ada Pasal 33 itu yang mengatakan “dikuasai negara”. Pemerintah menjabarkan kalau urutan berjenjang. Dikau boleh tidak sepakat? Tentu saja boleh. Tetapi dikau kalau masih sebagai rapat, saya ini konstitusi, anda ikut. Kalau begitu, kalau belum sepakat ya besok kau ganti Pasal 33 dulu. Perangi Pasal 33. Supaya semua punya hak yang sama. Kan begitu Pak teorinya. 108 … konstitusi negara memang itu dikuasai negara dan negara itu siapa? Pemerintah Pusat. Siapa lagi? Pemerintah Daerah, siapa lagi? Ya BUMN, ya BUMD. Swasta terakhir. Ya mengalah dulu. Ya boleh.  F-P. Golkar (Maman Abdurrahman, S.T.) Ini menarik Pimpinan. Pada saat bicara frasa dikuasai oleh negara. Ini perdebatan yang Panjang pada saat memperdebatkan SKK Migas dulu itu mau dibubarkan atau tidak. Pemaknaan frasa dikuasai oleh negara tidak hanya sekedar dilihat BUMN memegang suatu aset. Tapi frasa dikuasai negara adalah keberadaan negara yang terepresentasikan oleh Pemerintah, itu frasa dikuasai negara. Itu satu. Dimana pemerintah juga punya otoritas. Contoh hari ini, keberadaan kita hari ini dalam menghasulkan produk undang-undang ini, ini adalah bagian dari bentuk frasa dikuasai oleh negara. Menguasai aset pertambangan kita ini, bahwa kita memberikannya kepada swasta ataupun bukan, itu bukan berarti negara tidak menguasai gitu lho Pimpinan. Itu maksud saya poin frasa dikuasai oleh negara. Ini kan dulu sama perdebatannya pada saat BP Migas sebagai mandor dengan Pertamina sebagai yang menguasai atau BP Migas begitu. Jadi ini sekedar bahan tambahan saja bahwa pemaknaan dikuasai oleh negara itu saya setuju bahwa itu ada di konstitusi Pasal 33. Namun pengejewantahan pembentuk dikuasai oleh negara itu yang menurut saya tidak harus BUMN, begitu Pimpinan. Tapi adalah negara hadir yang direpresentasikan oleh Pemerintah untuk menciptakan aturan dan lain sebagainya. Itu frasa dikuasai oleh negara. Poinnya sih kurang lebih seperti itu Pimpinan.  F-P. Gerindra (Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.) Saya mau me review dulu. Dulu ada salah satu undang-undang yang dihasilkan oleh teman-teman Komisi V, berkaitan dengan sumber daya air Pak, persis sama ini. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahkan seluruh undang-undangnya itu dibatalkan, satu undang-undang dibatalkan hanya karena soal penguasaan Pak Ketua. Intinya adakah bahwa segala macam sumber daya alam kita yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti yang Pak Ketua sampaikan, itu wajib dikuasai oleh negara. Dan putusan Mahkamah 109 Konstitusi itu sudah memberikan penggarisan, bahwa yang boleh menguasa sebagai representasi negara itu kalau bukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD ataupun BUMDes. Jadi itulah representasi negara dalam hal menguasai. Nah kenapa saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah? Karena persoalannya adalah swasta setiap saat dibolehkan untuk ikut serta kedalam kepemilikan, setiap saat. Jadi bukan hanya soal pada saat divestasi saja, tetapi dalam kerangka kan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah tidak mungkin ataupun BUMN dan gabungan BUMN, BUMD itu bisa seketika mengambil semuanya. Dan oleh karena itu, swasta juga diberik kesempatan sepanjang secara berjenjang itu memang tidak mampu dipenuhi dengan angka 51% tadi. 4. Tindak Lanjut Pembahasan DIM RUU Perubahan UU Minerba (11 Maret 2020) Rincian kewenangan Pemerintah Pusat DIM Nomor 133 Usulan/tanggapan Pemerintah: tetap. Keterangan: sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Laporan Hasil Pembahasan Panja kepada Komisi VII DPR RI dalam Rangka RUU Minerba (31 Maret 2020) Dalam proses pembahasan di Tingkat Panja terdapat beberapa poin pembahasan yang telah disepakati rumusannya bersama Pemerintah, antara lain: … b. Perubahan isi Batang Tubuh RUU Minerba … 2. Terkait penguasaan minerba, disepakati bahwa Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara. 110 3. Adanya penambahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba, sebagai konsekuensi pengaturan norma baru dalam perubahan UU Minerba ini seperti kewenangan dalam penawaran IUP bagi BUMN, penerbitan IUP dalam rangka PMA, menerbitkan IUPK dan IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, menerbitkan IUJP, menerbitkan izin pengangkutan dan penjualan, dsb. 6. Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba (6 Mei 2020)  Pemerintah/Biro Hukum Kementerian ESDM (Gufron Asrofi) Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara berkewenanhgan: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.  Ketua Rapat/F-PDIP (Ir. Bambang Wuryanto, MBA) Ya, ini semua karenanya sudah diatur semuanya ini. Setuju? (Rapat: Setuju) 7. Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU tentang Minerba (11 Mei 2020)  Pendapat Akhir Pemerintah 1) Pembentukan Tim Panja RUU Minerba Pemerintah untuk membahas DIM RUU Minerba Bersama dengan Tim Panja RUU Minerba DPR RI mulai 18 Februari 2019 hingga 11 Maret 2020 telah menyepakati Pasal-Pasal perunajam dalam RUU Minerba antara lain sebagai berikut: … Penguatan Peran BUMN, diantaranya pengaturan bahwa eks WIUP dan WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi; Di bawah ini risalah pembahasan yang tidak terkait langsung dengan Pasal yang diujikan, akan tetapi relevan dan memiliki keterkaitan dengan konsep “penguasaan oleh negara”, antara lain dalam mengutamakan kedudukan dan peran BUMN:  Pandangan Mini Fraksi 111 1) F-PDI-P Pertama, perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dapat menjadi landasan yang jelas dalam mengatur susunan, kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi wewenang dan tugas Pemerintah yang sesuai dengan lima prinsip dasar, yaitu pertumbuhan ekonomi atau mikro, ketahanan energi atau energy security, pencegahan degradasi lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. 2) F-P. Golkar … jaminan dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil pengolahan di dalamnya termasuk kewajiban mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat barang dan jasa dalam negeri serta penguatan BUMN. 3) F-PKS … Kedua, terkait dengan peran BUMN. Fraksi PKS berpendapat bahwa peran BUMN dan BUMD perlu diperkuat dalam RUU Minerba ini agar pengelolaan tambang minerba bisa lebih menghasilkan manfaat besar bagi negara dalam hal ini diwujudkan dengan memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam penawaran WUP atau WUPK yang habis masa montraknya termasuk juga untuk wilayah eks-kontrak karya dan PKP2B yang habis masa kontraknya. 4) F-PAN … memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk mendapatkan izin usaha tersebut serta adanya insentif fiskal dan non-fiskal kepada pemegang izin pertambangan yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri atau pun yang ingin membangun pembangkit listrik… … catatan kelima, F-PAN mendorong agar prioritas penggunaan hasil pertambangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri guna meningkatkan akselerasi proses industri termasuk pengadaan energi Listrik mandiri yang bersumber dari 112 Batubara sehingga pasokan listrik dalam negeri lebih terjamin dan memberi kemanfaatan bagi rakyat secara luas. 5) F-PPP j. Penguatan peran BUMN di antaranya pengaturan bahwa eks WIUP dan WIUPK dapat diterapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN mendapatkan prioritas dalam pembagian saham divestasi. 8. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Perubahan atas UU 4/2009 (12 Mei 2020) Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah oleh Pemerintah terkait Pasal 6 ayat (1) huruf j (materi muatan tambahan): penegasan kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Pandangan dan Pendapat DPD RI sebagai berikut: sebagai perubahan dari UU No. 4/2009, RUU Perubahan tentang UU Minerba ini setidaknya tetap harus memuat pokok-pokok pikiran dari UU No. 4/2009 sebagaimana disebutkan penjelasan umum, yakni: … 4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 9. Rapat Paripurna DPR RI (12 Mei 2020)  Ketua Komisi VII (Sugeng Suparwoto) Terkait penguasaan minerba, disepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 November 2024, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi kepada DPR RI, sebagai berikut: 1. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a. Bagaimana landasan/prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai pemberlakuan WIUPK secara prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020? Adapun nyawa dari pemberlakuan WIUPK secara 113 prioritas diatur dalam Pasal 75 UU 3/2020, yaitu secara prioritas kepada BUMN dan BUMD, dan secara lelang kepada swasta. Bagaimana proses pembahasan saat perumusannya mengingat kedua Penjelasan Pasal-Pasal a quo adalah “cukup jelas”? Jawaban: DPR RI telah melampirkan risalah pada Bab II Poin C berkaitan dengan latar belakang pembahasan Pasal a quo. Secara umum, tidak ada perdebatan mengenai perumusan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan minerba, yang salah satunya mengenai wewenang Pemerintah untuk melakukan penawaran WIUPK secara prioritas. Adapun semangat untuk memprioritaskan BUMN dan BUMD telah dituangkan dalam Pasal 75 UU 3/2020. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan risalah pembahasan yang telah dicantumkan dalam Keterangan ini. b. Apakah pemberian prioritas Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 tersebut juga berkoneksi atau memiliki keterkaitan dengan PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) UU 3/2020? Mengingat organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berorientasi kepada kegiatan dalam sektor pertambangan yang perlu memiliki pengalaman dan berdasarkan Pasal 28 UU 3/2020 harus dievaluasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan kembali. Berapa lama jangka waktu yang pasti, apakah 5 tahun untuk penawaran atau proses pemanfaatannya, sama dengan WIUPK pada umumnya? Apakah dengan model lelang sebagaimana Pasal 75 UU 3/2020? Jawaban: Bahwa ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 3/2020 memiliki korelasi dengan Pasal 28 UU 3/2020. Secara sistematis, pemberian IUPK tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 28 UU 3/2020. Pasal 28 ayat (1) UU 3/2020 mengatur bahwa perubahan status WPN menjadi WPK dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri, sumber devisa negara, potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perubahan status kawasan, dan/atau penggunaan teknologi tinggi dan modal 114 investasi yang besar. Sedangkan WPN berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU 3/2020 dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan DPR dan berubah status menjadi WUPK. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) UU 3/2020 mengatur bahwa WUPK dimaksud (wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional) dapat berasal dari eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK. Adapun eks WIUPK adalah eks wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Sehingga pemberian IUPK (izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus) kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta berdasarkan Pasal 75 UU 3/2020 dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Pasal 28 UU 3/2020 tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 171A UU 3/2020 juga mengatur bahwa wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi menteri. Pasal 75 UU 3/2020 juga mengatur BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Selanjutnya, Badan Usaha swasta melalui proses lelang. Adapun mengenai sama tidaknya prioritas Pasal 75 dengan salah satu WUPK yang berasal dari eks PKP2B berdasarkan Pasal 28 UU 3/2020, maka berdasarkan Pasal 83A PP 25/2024, WIUPK merupakan wilayah eks PKP2B, yang dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ketentuan prioritas Pasal 75 UU 3/2020 yang mensyaratkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU 3/2020 dan mekanisme lelang bagi badan usaha swasta, secara normatif memiliki perbedaan dengan ketentuan WIUPK prioritas sebagaimana diatur Pasal 83A PP 25/2024. Oleh karena pemberlakuan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut muncul di PP 25/2024, maka ketentuan teknis mengenai dasar jangka waktu serta apakah diberlakukan syarat dan model yang 115 sama dengan WIUPK pada umumnya, oleh karenanya lebih tepat jika Pemerintah untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Mengingat Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024 kemudian mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Dalam Perpres tersebut ditentukan bahwa Pelaku Usaha dan Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha harus memenuhi kewajiban kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pembina Sektor menjamin kesinambungan usaha melalui pengendalian pelaksanaan perizinan, pengalihan/pemindahan perizinan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Satuan Tugas atas pengalokasian dan pemanfaatan Lahan di bidang pertambangan dan konsesi penggunaan kawasan hutan atau perkebunan. Satuan Tugas melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan (vide Pasal 13 Perpres 76/2024). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. a. Apakah saat proses pembahasan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 telah ada pemikiran atau pembahasan jika UU a quo diberlakukan, maka akan diberi prioritas kepada ormas keagamaan untuk mendapat WIUPK secara prioritas? Jawaban: 116 Berdasarkan penelusuran dalam risalah rapat pembahasan Pasal a quo UU 3/2020, tidak ditemukan pembahasan terkait rencana pemberian prioritas kepada badan hukum ormas keagamaan apabila UU 3/2020 diberlakukan. Namun hal ini merupakan suatu perkembangan dan kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif oleh ormas keagamaan, pemerintah tentunya harus selektif dalam mengeluarkan izin melalui penerapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya, DPR RI melalui fungsi pengawasannya tentunya perlu memantau kepatuhan ormas keagamaan terhadap peraturan yang berlaku, mengevaluasi dampak ekonomi dan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, DPR RI juga perlu mengawasi pemerintah dalam proses pemberian izin pengusahaan tambang kepada ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan. Pengawasan yang efektif dari DPR RI diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dinikmati masyarakat secara luas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. E. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 117 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2024 serta menyerahkan keterangan tambahan pertama bertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tambahan kedua bertanggal 12 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, yaitu: “Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: ... j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. ...” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemerintah berwenang melaksanakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) secara prioritas hanya kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). 118 2. Bahwa Pemohon keberatan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang menjadi dasar diberlakukannya Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”). 3. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang dilaksanakan melalui PP 25/2024 khususnya mengenai pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan (“Ormas Keagamaan”) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diantaranya karena: a. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan merugikan Pemohon secara kontitusional yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang tidak tergabung atau bukan merupakan anggota Ormas Keagamaan manapun. b. Penawaran WIUPK secara prioritas oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan terhadap BUMN dan/atau BUMD sebagai satu-satunya badan usaha yang memiliki tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. c. Kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak lain selain BUMN dan/atau BUMD berpotensi menghilangkan hak BUMN dan/atau BUMD sebagai badan usaha yang dimiliki Negara yang bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat. d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa filosofi yang terkandung dalam pemberian “prioritas” kepada BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba tidak lain disebabkan karena Negara ingin mengejawantahkan peran serta Negara dalam mengaktualisasikan prinsip penguasaan Negara terhadap sumber daya alam karena dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebut sesungguhnya penguasaan Negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 119 II. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa setelah mencermati secara saksama isi dari Permohonan Pemohon, Permohonan Pemohon sesungguhnya mempermasalahkan mengenai materi, substansi, dan keberlakuan PP 25/2024, khususnya Pasal 83A yang dibenturkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. 5. Bahwa apabila Pemohon bermaksud meminta pengujian suatu peraturan pemerintah terhadap suatu undang-undang maka pengujian tersebut seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” 6. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir 120 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang.” 7. Bahwa atas hal tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Permohonan Pemohon mengandung substansi berupa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. III. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 121 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK 2/2021”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (vide: Bukti PK-1), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 (vide: Bukti PK-2), yang pada pokoknya menyatakan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, sesungguhnya telah sangat jelas memberikan batasan bahwasanya dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat Pemohon 122 akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah mohon perhatian lebih lanjut dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk ikut mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, yaitu: (i) apakah benar Pemohon memang pihak yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba; (ii) apakah memang benar telah terdapat kerugian kontitusional dari Pemohon yang bersifat khusus (specific) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menimpa Pemohon; dan (iii) apakah memang ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan kerugian yang dialami Pemohon. 6. Bahwa menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi, karena: a. Pemohon di dalam Permohonannya hanya menyatakan dirinya sebagai orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia. Padahal, sudah sangat jelas berdasarkan Pasal 75 UU Minerba diatur bahwa WIUPK tidak dapat diberikan kepada individu/orang perseorangan. Oleh karena itu, apabila Pemohon mengajukan Permohonan a quo dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan maka Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tidak dapat diberikan kepada individu/orang perseorangan. Sehingga dengan kata lain, tidak pernah ada hak konstitusional yang melekat kepada Pemohon sebagai orang perseorangan sehubungan dengan penawaran WIUPK secara prioritas. b. Tidak ada kerugian nyata yang diderita atau berpotensi diderita oleh Pemohon, karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak 123 menghilangkan hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam usaha pertambangan, baik melalui: 1) penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan berusaha di sektor pertambangan; 2) pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan; dan 3) permohonan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku orang perseorangan atau koperasi di mana Pemohon merupakan anggota di dalamnya. c. Tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita atau setidak-tidaknya berpotensi akan diderita oleh Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, mengingat sejak awal tidak pernah ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang melekat pada diri Pemohon. 7. Bahwa atas hal tersebut di atas, sudah sangat jelas terlihat bahwasanya kedudukan hukum Pemohon sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma atau muatan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga, menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. 8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 (vide: Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5), diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan. 9. Bahwa dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018, perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, dan perkara 124 Nomor 37/PUU-XIX/2021 pada pokoknya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. 10. Bahwa apabila dikaitkan dengan Permohonan a quo, dapat disimpulkan bahwasanya meskipun Permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) pada akhir pemeriksaan persidangan. 11. Bahwa atas hal tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. IV. PERMOHONAN PROVISI YANG DIMOHONKAN TIDAK BERALASAN HUKUM 1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. 2. Bahwa adapun pokok-pokok alasan dari Pemohon dalam pengajuan permohonan provisi tersebut adalah, sebagai berikut: a. Mencegah pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi menyebabkan permasalahan konstitusional yang serius; dan b. Menegaskan tafsir konstitusional terhadap makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. 3. Bahwa menurut Pemerintah, permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar secara hukum karena: 125 a. Hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak mengatur terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan suatu putusan provisi; b. Pemohon yang merupakan orang perseorangan, pada dasarnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam konteks keberlakuan ketentuan mengenai penawaran WIUPK secara prioritas sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, sehingga permohonan provisi a quo tidak beralasan secara hukum; c. Tidak terdapat urgensi atau keadaan yang mendesak yang mengharuskan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi a quo; d. Pemohon tidak menguraikan secara rinci alasan konkret dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan provisi dalam perkara a quo; e. Suatu undang-undang merupakan norma yang bersifat umum dan abstrak, dan bukan bersifat konkret dan individual yang ditujukan terhadap suatu pihak tertentu. Menunda pelaksanaan suatu undang- undang atas dasar permohonan provisi a quo akan menciptakan preseden yang buruk dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. f. Pelaksanaan suatu undang-undang tidak dapat ditunda hanya karena keberatan dari satu pihak yang kedudukan dan alasan hukumnya juga tidak jelas. 4. Bahwa sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 halaman 511, juga berpendapat bahwa merujuk pada Pasal 58 UU MK, Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang- undang. Selain itu, dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa dalam menilai konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Konstitusi memerlukan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif melalui persidangan pemeriksaan lanjutan. 126 5. Bahwa atas hal tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon. V. KETERANGAN/TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON A. Peran Negara Sebagai Penguasa Tertinggi dan Pengelola Sumber Daya Mineral dan Batubara yang Dipergunakan untuk Sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat 1. Bahwa niat dan alasan filosofis diundangkannya UU Minerba adalah semata-mata bertujuan untuk dapat membuat kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Negara dan seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengesampingkan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwasanya, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. 3. Bahwa oleh karena mineral dan batubara termasuk sebagai kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan habis pakai maka pengaturan mengenai kegiatan pertambangan mineral dan batubara menjadi sangat penting bagi Negara, karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012 (vide: Bukti PK-6 dan Bukti PK-7) maka pengertian “dikuasai oleh Negara” harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air 127 dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019 (vide: Bukti PK-8), yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak Menguasai Negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 5. Bahwa fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh Negara dijalankan Pemerintah melalui kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh Negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dapat dilakukan diantaranya melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai instrumen kelembagaan atau dengan cara lain yang dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mendayagunakan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan tersebut benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 128 6. Bahwa sumber-sumber kekayaan yang harus dikuasai oleh Negara adalah jika cabang-cabang sumber kekayaan itu penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, penting bagi Negara namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau tidak penting bagi Negara namun menguasai hajat hidup orang banyak. 7. Bahwa menurut Iskandar Zulkarnain dalam bukunya yang berjudul “Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia” halaman 33-34 yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta tahun 2007, secara umum konsepsi kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Sumber daya alam milik Negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya berada dalam penguasaan Negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh Negara. Sumber daya alam alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. b. Sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan Negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, maka pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif, sebagai contoh lahan pertanian. c. Sumber daya alam milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini. d. Sumber daya alam tidak bertuan (open access). Dalam konsep administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu Negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang atau kelompok masyarakat merasa memiliki privilege untuk memanfaatkannya. 129 Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas maka mineral dan batubara termasuk kategori sumber daya milik Negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Bahwa sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk mengelola sumber-sumber kekayaan, yang dalam hal ini adalah sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, sehingga pengelolaan yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Lebih dari itu, Negara bertanggung jawab untuk memberikan nilai tambah, sehingga hasil dari pengelolaan sumber daya alam dapat berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 9. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut, Negara perlu menetapkan pengaturan yang jelas mengenai pemberian hak pengelolaan atas wilayah pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan ini harus memastikan bahwasanya hak pengelolaan diberikan kepada entitas yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan manfaat langsung kepada rakyat. 10. Bahwa salah satu langkah penting dalam pengaturan ini adalah memberikan hak prioritas kepada entitas yang memiliki visi dan misi sejalan dengan kebermanfaatan kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan tafsiran M. Hatta dalam artikel “Ihwal Dikuasai Negara” yang ditulis oleh Hikmahanto Juwana di Kompas, pada 3 September 2015 (vide: Bukti PK-9), yang menyatakan bahwa “dikuasai Negara” tidak harus diartikan Negara sebagai pelaku usaha, namun justru terletak pada kewenangan Negara untuk membuat peraturan untuk melancarkan 130 ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal. 11. Bahwa arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara merujuk pada kenyataan bahwa Negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada hasil pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara tersebut, setidak-tidaknya dalam sejarah pembangunan selama ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dapat dimaknai bahwasanya terdapat 3 (tiga) pilar yang saling terkait sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam oleh negara, yakni kekayaan alam, pemanfaatan atau eksploitasi untuk pembangunan ekonomi negara, dan alokasi pemanfaatannya untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. 12. Bahwa makna dikuasai oleh negara menurut Tri Hayati dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019 (vide: Bukti PK-8) berarti negara sebagai pemegang hak penguasaan (authority right) terhadap sumber daya alam. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai pemegang hak penguasaan, negara hanya memiliki sebatas hak penguasaan saja, tidak dalam arti memiliki sumber daya alam. Hak kepemilikian (mineral right) terhadap sumber daya alam yang berada di perut bumi adalah milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya alam harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat untuk memberikan kemakmuran. Kata “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, di dalamnya merujuk pada kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. 13. Bahwa kemudian dengan kandungan sumber daya alam (dalam hal ini khususnya mineral dan batubara) yang sangat besar yang dimiliki Negara maka pengelolaan tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk diantaranya adalah badan usaha yang secara umum merupakan elemen penggerak perekonomian. Oleh karenanya, negara melalui Pemerintah mulai menggunakan kewenangannya untuk memberikan pengelolaan kepada badan-badan usaha swasta, guna memastikan maksimalnya 131 keuntungan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang akan menghasilkan kemaslahatan dan kesejahteraan sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat. 14. Bahwa sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 15. Bahwa salah satu bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang lahir dari keinginan Negara untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berkeadilan dan memenuhi asas kemanfaatan sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, di mana hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility) dan aksi Pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (the greatest happiness principle). Dalam konteks ini, Pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas. Proses ini juga bersanding dengan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian hak pengelolaan atas mineral dan batubara, sehingga dapat terwujud pengelolaan yang adil sebagaimana dimaksud oleh asas keadilan, di mana rakyat juga diberikan akses besar untuk mengelola, mengusahakan, dan memanfaatkan mineral dan batubara. 16. Bahwa frasa “prioritas” pada penawaran WIUPK pada prinsipnya didasarkan pada landasan bahwa WIUPK diciptakan untuk memperkuat peran Negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang strategis sebagai wujud konkret usaha Negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Mengingat wilayah dalam WIUPK berbeda dengan Wilayah 132 Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”) karena memiliki nilai strategis dari sisi cadangan mineral dan batubara, maka Pemerintah tentunya akan memprioritaskan atau mengutamakan pihak-pihak tertentu yang dapat memperoleh penawaran WIUPK secara prioritas. 17. Bahwa awalnya Pemerintah hanya mengatur mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD ini bertujuan untuk memperkuat peran Negara melalui badan usaha yang dimilikinya untuk memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat dirasakan oleh rakyat secara luas. Kepemilikan saham Negara pada BUMN dan BUMD yang mendapatkan hak prioritas tersebut tentunya mencerminkan pelaksanaan fungsi pengelolaan (beheersdaad) oleh Negara agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan benar-benar dilakukan untuk kemakmuran seluruh rakyat. 18. Bahwa pada kenyataannya, potensi sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi Indonesia sangatlah melimpah. Saat ini masih sangat banyak potensi sumber daya mineral dan batubara yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh sebab itu, sangat beralasan hukum bagi Negara selaku pihak yang memiliki hak penguasaan (authority right) untuk menentukan pihak mana lagi yang dapat menerima penawaran WIUPK secara prioritas selama hal tersebut dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 19. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek dan selaku pemegang hak penguasaan (authority right) berpandangan bahwasanya badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit), yang mana salah satunya adalah badan usaha milik Ormas Keagamaan, juga merupakan salah satu entitas yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran 133 rakyat. Terlebih, keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit) tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan badan usaha tersebut sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah memandang bahwa pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas juga perlu ditujukan kepada badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit). 20. Bahwa selain itu, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit) justru membuka lebih banyak pintu bagi Pemerintah untuk merealisasikan kemakmuran rakyat secara merata tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 21. Bahwa selain memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat berlangsung dengan lebih terbuka dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, pemberian hak prioritas kepada badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit) juga diharapkan dapat mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang selama ini masih ada melakukan pertambangan-pertambangan secara ilegal (vide: Bukti PK-10) dan juga masih banyak lahan-lahan yang memiliki daya dukung kegiatan pertambangan, khususnya eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tetapi belum dapat dimaksimalkan hasilnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana justru malah mungkin juga masih dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (vide: Bukti PK-11). 22. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangannya, Pemerintah menyadari bahwa salah satu komponen penting dalam struktur sosial adalah kereligiusan masyarakat dengan Ormas Keagamaan sebagai penggeraknya. Organisasi ini tidak hanya berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jaringan dan pengaruh yang luas di berbagai lapisan masyarakat, Ormas Keagamaan (selaku pemilik dari suatu badan usaha) memiliki kemampuan untuk menjangkau komunitas yang sering kali terlewatkan oleh program-program Pemerintah. Peran Ormas 134 Keagamaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, turut mendukung tercapainya keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di tengah masyarakat. 23. Bahwa dengan landasan moral dan nilai-nilai agama, sudah sangat terbukti bahwasanya Ormas Keagamaan telah membangun kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat, menjadikan mereka sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial di tingkat akar rumput (grassroots). 24. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemerintah untuk tidak membatasi pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba ini hanya kepada BUMN dan BUMD, di mana saat ini Pemerintah telah menetapkan badan usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan untuk menerima penawaran WIUPK secara prioritas. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sinergi antara Pemerintah dan rakyat, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat berlangsung dengan lebih terbuka dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. 25. Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan bahwasanya pemaknaan ketentuan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba seharusnya dibatasi pemaknaannya hanya mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba adalah suatu hal yang keliru. 26. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Minerba pada prinsipnya merupakan pemberian hak dan/atau kewenangan bagi Pemerintah mengenai wewenangnya dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, yang mana dalam salah satu ketentuannya di dalam huruf j mengatur mengenai pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas. 27. Bahwa penafsiran Pemohon yang semata-mata mewajibkan pemaknaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus hanya dimaknai dengan merujuk pada Pasal 75 ayat (3) UU Minerba adalah suatu hal yang keliru dan harus diluruskan, karena sejak perancangan ketentuan tersebut memanglah bukan sesuatu yang harus dimaknai satu tarikan nafas. Di mana hal ini terbukti dalam teknik 135 penyusunan/perancangan norma tersebut yang tidak saling mengaitkan satu sama lain antara ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. 28. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba memang dengan sengaja tidak langsung merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba maka kewenangan bagi Pemerintah untuk: seperti apa dan kepada siapa penawaran prioritas itu hendak diberikan merupakan kewenangan bagi Pemerintah. 29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memandang bahwa Permohonan Pemohon justru keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena konsep penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Negara untuk memastikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 30. Bahwa lebih lanjut, dalam melaksanakan fungsi pengurusan, pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, Negara selaku pemberi izin pada akhirnya tetap dimaknai sebagai “penguasa tertinggi”, di mana baik itu BUMN, BUMD, maupun badan usaha lainnya, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebelum memperoleh WIUPK dan IUPK. 31. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Pemerintah melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh BUMN, BUMD, maupun badan usaha lainnya, yang mana apabila terdapat ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran, maka Pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk mengenakan sanksi-sanksi, termasuk sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha di bidang pertambangan. 32. Bahwa oleh karena itu maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas terbukti telah sesuai dengan fungsi Pemerintah dalam menjalankan mandat 136 pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon. B. Pelaksanaan Kewenangan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 1. Bahwa pelaksanaan kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Kewenangan ini memberikan ruang bagi Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak, baik publik maupun swasta, untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sehingga menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan kewenangan yang termasuk ke dalam suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 2. Bahwa menurut Radita Ajie pada Jurnal Hukum Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 02 pada tahun 2016 (vide: Bukti PK-12), konstitusi terkadang tidak memuat suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) sebagai dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 3. Bahwa istilah kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka dengan merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan. 4. Bahwa sesuai dengan pendapat Mardian Wibowo dalam Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015 (vide: Bukti PK-13), kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 137 diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Menurut Mardian Wibowo, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) terjadi ketika terdapat dua kondisi yaitu (i) UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang- undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau (ii) ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 5. Bahwa menurut Satriawan & Lailam dalam Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 3 pada 2019 (vide: Bukti PK-14), kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang itu sendiri. Maka, secara garis besar suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka (open legal policy) adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur secara jelas dengan memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang. 6. Bahwa selain itu, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 (vide: Bukti PK-15), Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) oleh pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwasanya meskipun suatu undang- undang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional kecuali produk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. 7. Bahwa apabila dikaitkan dengan Permohonan a quo, menurut Pemerintah kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan pengejawantahan dari prinsip “penguasaan negara” dan “sebesar- 138 besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan utama dalam setiap langkah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan batasan dan larangan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan WIUPK secara prioritas. Terlebih, setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah dalam penawaran WIUPK secara prioritas harus memprioritaskan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. 8. Bahwa selain itu, kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba juga merupakan kewenangan atribusi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang- undang. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini terbukti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bahwa lebih lanjut, pelaksanaan kewenangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba juga mengakomodir keberagaman entitas yang berhak untuk memperoleh WIUPK secara prioritas, termasuk BUMN, BUMD, dan badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non- profit). Dengan melibatkan berbagai pihak, kewenangan ini mendukung prinsip demokrasi dan keadilan, memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Kewenangan ini juga harus diartikan sebagai bentuk responsivitas dan fleksibilitas Pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 139 10. Bahwa dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan kewenangan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan hak prioritas kepada entitas nirlaba (non-profit), Negara dapat mengarahkan manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ke tangan masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara masif dan merata. 11. Bahwa diberikannya kewenangan bagi Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas justru merupakan bentuk afirmasi yang sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat lebih tepat sasaran serta menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat luas. Pemerintah terus berfokus pada entitas yang memiliki kapasitas untuk memahami dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots). 12. Bahwa dengan demikian, pernyataan Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya jelas tidak berdasar, mengingat kebijakan prioritas ini tidak semata-mata didasarkan pada pengutamaan entitas tertentu, melainkan pada kemampuan entitas tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan merata kepada masyarakat umum, termasuk individu seperti Pemohon. Tujuan dari prioritas ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga dilakukan dengan tujuan akhir berupa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. Bahwa lebih jauh, penawaran WIUPK secara prioritas ini juga harus dipandang dalam konteks keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, di mana kebijakan afirmasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya mineral dan batubara juga dapat dikelola oleh entitas yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung dan lebih dekat. 14. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, terbukti bahwasanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan kewenangan Pemerintah 140 yang pelaksanaannya adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang telah sesuai pendapat ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 di atas dan oleh karenanya terbukti sama sekali tidak inkonstitusional. 15. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon. C. Penawaran WIUPK Secara Prioritas kepada Pihak Selain BUMN dan BUMD Tidak Menghilangkan Hak BUMN dan BUMD untuk Mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas oleh Pemerintah kepada pihak selain BUMN dan BUMD tidak menghilangkan hak yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Meskipun peluang penawaran WIUPK secara prioritas terbuka bagi entitas swasta atau entitas kemasyarakatan, hak prioritas BUMN dan BUMD sebagai representasi kepentingan Negara tetap dijaga secara optimal dan dijamin keutuhannya. 2. Bahwa kewenangan Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah sejalan dengan upaya Pemerintah dalam membangun ekosistem pertambangan yang bersifat terbuka. Hal ini memberikan ruang bagi berbagai entitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Dalam konteks ini, kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui pengelolaan yang lebih partisipatif. 3. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada entitas selain BUMN dan BUMD juga membuka kesempatan untuk memperluas kapasitas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit) justru akan memperkuat produktivitas sektor tersebut. 4. Bahwa pembentukan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang memuat kewenangan bagi Pemerintah untuk melaksanakan 141 penawaran WIUPK secara prioritas juga dibentuk dengan didasarkan pada sejumlah fakta-fakta sebagai berikut: a. Banyaknya Lahan Pertambangan yang Belum Tersentuh (vide: Bukti PK-16) Salah satu alasan utama dari perluasan akses penawaran WIUPK secara prioritas kepada entitas selain BUMN dan BUMD adalah karena masih banyaknya lahan pertambangan yang belum tersentuh. Lahan-lahan ini, yang tersebar di berbagai wilayah, memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara yang besar, tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya karena keterbatasan kapasitas BUMN dan BUMD dalam menjangkau seluruh wilayah tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada entitas lain, seperti badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit), diharapkan lahan-lahan ini dapat dikelola lebih baik dan optimal. Melalui keterlibatan entitas-entitas yang lebih dekat dengan masyarakat lokal, diharapkan potensi tambang yang tersembunyi dapat digali secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. b. Penambangan Ilegal Sebagai Dampak Lahan yang Tidak Dikelola Lahan pertambangan yang tidak tersentuh sering kali menjadi sasaran empuk bagi aktivitas penambangan ilegal. Penambangan ilegal ini tidak hanya merugikan Negara dari segi pendapatan, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan melanggar hukum. Dengan memperluas akses penawaran WIUPK secara prioritas kepada berbagai entitas yang sah, seperti badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit), diharapkan penambangan ilegal dapat diminimalisir, karena lahan-lahan tersebut akan dikelola secara resmi dan terawasi. 5. Bahwa lebih lanjut, bukti penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak selain BUMD dan BUMD tidak menghilangkan hak BUMN dan BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara adalah bahwasanya Pemerintah tidak membatasi periode dan kategori lokasi WIUPK dalam rangka penawaran WIUPK secara prioritas kepada 142 BUMN dan BUMD. Dalam hal ini, BUMN dan BUMD tetap memiliki hak yang luas dan tidak terbatas untuk mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon. D. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba Tidak Menghilangkan Hak Setiap Warga Negara untuk Mendapatkan Kesempatan untuk Turut Terlibat dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak ini mencakup keterlibatan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk melalui penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya. Dengan demikian, berbagai entitas, baik publik maupun swasta, dapat memberikan kontribusi dan turut menikmati manfaat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berharga ini. 2. Bahwa dalam konteks pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah terlebih dahulu melaksanakan penetapan wilayah pertambangan yang salah satu pertimbangannya adalah memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Berdasarkan UU Minerba, Pemerintah telah menetapkan klasifikasi wilayah pertambangan, antara lain WIUP, WPR, dan WIUPK. 3. Bahwa dari ketiga klasifikasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut di atas, setiap individu, termasuk Pemohon, memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melalui: a. penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan berusaha di sektor pertambangan; 143 b. pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan; dan c. permohonan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku orang perseorangan atau koperasi di mana Pemohon merupakan anggota di dalamnya. Dengan demikian, setiap warga negara, termasuk Pemohon berpeluang untuk ikut serta dalam pengelolaan, sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tersebut, sesuai dengan peran dan entitas yang dipilih. 4. Bahwa meskipun demikian, seluruh pihak yang akan melakukan pertambangan mineral dan batubara tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, ketentuan ini menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, di mana semua pihak yang terlibat harus mematuhi aturan dan regulasi yang ada. 5. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak secara langsung membuat pihak yang menerima WIUPK tersebut dapat langsung melaksanakan kegiatan usaha pertambangan karena setelah menerima WIUPK, pihak tersebut tetap harus memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh IUPK guna melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain: a. Pemenuhan Persyaratan Administratif Persyaratan administratif yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian surat permohonan, nomor induk berusaha dan susunan pengurus badan usaha. 144 b. Pemenuhan Persyaratan Teknis Persyaratan teknis yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. c. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Persyaratan lingkungan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk untuk memperoleh izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan. d. Pemenuhan Persyaratan Finansial Persyaratan finansial yang perlu dipenuhi untuk memperoleh IUPK termasuk namun tidak terbatas pada penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pembayaran atas nilai kompensasi data informasi, dan surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan di bidang perpajakan yang membuktikan tidak adanya tunggakan atas pajak badan usaha. 6. Bahwa selanjutnya, selain harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUPK, setiap badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan juga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan lain sebagai pendukung IUPK, antara lain: a. Persetujuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Dalam hal WIUPK berlokasi di dalam kawasan hutan, maka pemilik IUPK perlu untuk memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan, dengan syarat untuk menjaga kelestarian lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dicabut sebagian oleh 145 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. b. Persetujuan Lingkungan Persetujuan lingkungan menjamin bahwa kegiatan pertambangan yang berpotensi berdampak pada lingkungan harus menjalani evaluasi melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. c. Persetujuan Pengelolaan Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri Persetujuan pengelolaan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri diperlukan bagi badan usaha yang ingin membangun terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk mendukung kegiatan pertambangan, memastikan operasional terminal mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. 7. Bahwa apabila persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak terpenuhi, pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK yang bersangkutan. Hal ini juga merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 146 8. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, tidak menghilangkan hak setiap warga negara untuk turut terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Justru sebaliknya, dengan adanya kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas baik kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba (non-profit), dalam hal ini yang dimiliki Ormas Keagamaan, maka setiap warga negara, termasuk Pemohon malah diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dan menerima manfaat atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. 9. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden/Pemerintah untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo; 3. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon; 4. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 6. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 147 KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN PERTAMA Bahwa Presiden menyampaikan keterangan tambahan bertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Bahwa sebelum menguraikan secara lengkap Keterangan Tambahan Presiden, dengan ini Pemerintah hendak menyampaikan bahwa sasaran pihak yang dituju dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”) sebagai penerima penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) secara prioritas bukanlah organisasi kemasyarakatan keagamaan (“Ormas Keagamaan”), melainkan “badan usaha” yang miliki oleh Ormas Keagamaan. Hal ini sebagaimana yang akan Pemerintah kutip sebagai berikut: Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024: “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Dalam hal ini, Ormas Keagamaan hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham mayoritas atau pengendali pada badan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, Ormas Keagamaan secara entitas memang bukan merupakan pihak yang akan ditawarkan WIUPK secara prioritas oleh Pemerintah. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah akan memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan hanya apabila telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, penawarannya juga sudah ditentukan mengenai jangka waktu dan jenis kewilayahannya. Bahwa lebih lanjut, terhadap masukan dan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara a quo, selanjutnya Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: I. Latar Belakang dan Landasan Filosofis dari Kewenangan Penawaran WIUPK Secara Prioritas yang Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk memberikan 148 penjelasan lebih rinci mengenai latar belakang, landasan filosofis, dan original intent dari pemberlakuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Bahwa niat awal dari diundangkannya UU Minerba adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya mineral dan batubara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, Pemerintah juga tidak mengesampingkan peran penting dari pihak-pihak lain yang terkait dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk pihak swasta atau entitas non-pemerintah lainnya yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. 2. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan habis pakai, pengelolaannya menjadi sangat penting bagi negara, karena sumber daya ini menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam rangka mematuhi amanat konstitusi, Negara wajib mengelola sumber daya tersebut secara adil, berkelanjutan, dan bertujuan untuk memakmurkan rakyat. 3. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba sendiri lahir dari keinginan Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat secara maksimal bagi Negara dan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang layak menerima penawaran WIUPK secara prioritas. Proses penawaran ini juga dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin bahwa hak pengelolaan mineral dan batubara diberikan 149 kepada entitas yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan bagi rakyat luas. 4. Bahwa frasa “prioritas” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba pada prinsipnya didasarkan pada landasan bahwa WIUPK diciptakan untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang strategis sebagai wujud konkret usaha negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 5. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas ini tidak dimaknai pihak yang mendapat penawaran akan secara otomatis memperoleh WIUPK tersebut. Sebagai bentuk penguasaan tertinggi, Pemerintah akan tetap memastikan bahwa entitas yang menerima penawaran tersebut memiliki kapasitas teknis, kemampuan finansial, serta komitmen terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, entitas yang nantinya memperoleh WIUPK telah dipastikan adalah pihak yang mampu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan mengedepankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practices) serta memiliki komitmen untuk berkontribusi pada kemakmuran masyarakat luas. 6. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah menekankan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak-pihak tertentu dilakukan dengan didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU Minerba yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, hal mana ini dapat dilihat dari seluruh rangkaian pengaturan yang telah diakomodir dalam UU Minerba beserta dengan seluruh peraturan pelaksananya. 7. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak-pihak tertentu juga telah sesuai dengan tujuan dari pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Minerba, yaitu: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; 150 b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. 8. Bahwa lebih lanjut, niat awal (original intent) dari pemberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba itu sendiri untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, di mana fakta menunjukkan bahwa banyaknya lahan pertambangan yang belum tersentuh dan maraknya penambangan secara ilegal akibat kemampuan badan usaha saat ini yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah pertambangan. Dengan adanya fleksibiltas bagi Pemerintah (selama masih dalam tataran hukum yang berlaku, tidak sewenang-wenang, dan tetap mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik) untuk menentukan pihak-pihak tertentu agar mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas, nantinya diharapkan bahwasanya seluruh sumber daya mineral dan batubara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Bahwa selain itu, pemberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba memang dimaksudkan untuk berdiri sendiri dan tidak terbatas pada ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) berhak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) secara prioritas. 10. Bahwa apabila menelaah lebih jauh ke dalam Pasal 6 ayat (2) UU Minerba, sesungguhnya UU Minerba secara tersurat telah membuka pintu kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Minerba, yaitu dengan secara tegas menyatakan bahwa pengaturan mengenai kewenangannya 151 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal mana dalam kaitannya dengan perkara a quo, Pasal 6 ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dalam suatu tatanan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah PP 25/2024. 11. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas kepada pihak-pihak tertentu harus dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya mineral dan batubara dirasakan oleh seluruh masyarakat. II. Penentuan BUMN, BUMD dan Badan Usaha yang Dimiliki oleh Ormas Keagamaan untuk Mendapatkan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Hakim Saldi Isra meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penentuan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Hakim Saldi Isra tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Bahwa pada awalnya, kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD sebagai langkah strategis untuk memperkuat entitas perekonomian milik negara. Dengan demikian, setiap keuntungan yang diperoleh BUMN dan BUMD akan menjadi pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Namun, dengan mempertimbangkan luasnya potensi sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, Pemerintah menyadari bahwa optimalisasi pengelolaannya perlu diperluas agar lebih mendekatkan diri dengan cita-cita memakmurkan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan Presiden tertanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024, telah dibahas bahwasanya pelibatan badan usaha yang dimiliki oleh entitas nirlaba (dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan) 152 menjadi penting untuk memaksimalkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. 2. Bahwa sebelum memutuskan untuk memilih badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan, Pemerintah telah menerapkan kebijakan hukum yang terbuka yang berpegang teguh pada asas-asas moralitas, keadilan, dan rasionalitas dalam menentukan dan mengatur tata kelola sumber daya mineral dan batubara. Hal ini sejalan dengan semangat untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. 3. Bahwa agar tidak menjadi bola liar, Pemerintah hendak meluruskan bahwasanya pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN, BUMD, dan saat ini dalam kaitannya terhadap badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan, akan dilakukan melalui beberapa tahap dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah. 4. Bahwa selain itu, Pemerintah tentu mempertimbangkan latar belakang Ormas Keagamaan yang melalui badan usahanya yang akan mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas. Di mana salah satu pertimbangan utamanya adalah apakah Ormas Keagamaan tersebut memiliki orientasi dan kapasitas dalam penggerakan roda perekonomian di Indonesia. 5. Bahwa sejalan dengan itu maka di dalam PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksana kewenangan Pemerintah juga diatur bahwa Ormas Keagamaan yang badan usaha miliknya akan menerima penawaran WIUPK secara prioritas harus menjalankan fungsi ekonomi dan memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, yang menyatakan bahwa Ormas Keagamaan yang melalui badan usahanya berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas adalah Ormas Keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat, yang berbunyi sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat." 153 III. Peran Ormas Keagamaan melalui Badan Usahanya Dalam Menggerakkan Perekonomian Negara Dan Mewujudkan Kebermanfaatan Sosial Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah dan Yang Mulia Hakim Saldi Isra meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan, parameter, serta latar belakang kebijakan Pemerintah dalam memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Permintaan tersebut juga terkait dengan pelaksanaan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk menjelaskan mengenai perkembangan Ormas Keagamaan itu sendiri, termasuk kapasitas dan kemampuannya. Menanggapi permintaan Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah dan Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Bahwa kedudukan Ormas Keagamaan di Indonesia didirikan sebagai wadah perkumpulan yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, bukan hanya bagi anggotanya. 2. Bahwa apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Ormas”), organisasi kemasyarakatan secara umum berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (empowerment). Selain itu, Pasal 5 huruf e UU Ormas juga menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 4 UU Ormas menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 3. Bahwa istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment yang berarti penguatan, yaitu upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Untuk mewujudkan empowerment tersebut diperlukan adanya organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Secara konseptual, empowerment merupakan suatu proses perubahan yang tertuju pada kemampuan orang sehingga 154 memiliki kekuatan atau kemampuan berupa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga orang memiliki kebebasan untuk menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan orang meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi orang itu sendiri. 4. Bahwa lebih lanjut, sejalan dengan semangat pembentukan UU Ormas yang menekankan peran organisasi kemasyarakatan dalam memajukan kesejahteraan rakyat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 (vide: Bukti PK-17) juga menggarisbawahi bahwa peran organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kegiatannya yang bersifat sosial, budaya maupun agama yang muaranya akan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 5. Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah organisasi kemasyarakatan khususnya Ormas Keagamaan merupakan elemen yang penting dalam struktur sosial karena Ormas Keagamaan merupakan penggerak utama kereligiusan masyarakat sebagai landasan moral dan pedoman dalam berperilaku. Organisasi ini tidak hanya berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Bahwa dengan jaringan dan pengaruh yang luas di berbagai lapisan masyarakat, Ormas Keagamaan memiliki kemampuan untuk menjangkau komunitas yang sering kali terlewatkan oleh program-program Pemerintah. Peran Ormas Keagamaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, turut mendukung tercapainya keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di tengah masyarakat. 7. Bahwa perjalanan Ormas Keagamaan berlandaskan pada semangat Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Negara berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, peran Ormas Keagamaan menjadi sangat signifikan, karena Ormas Keagamaan 155 merupakan organisasi kemasyarakatan yang paling representatif dalam mewakili aspirasi rakyat, yang seluruhnya tentu merupakan umat beragama. 8. Bahwa dengan demikian, Ormas Keagamaan jelas-jelas merupakan motor utama pemberdayaan masyarakat, dengan kapasitas yang besar untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Ormas Keagamaan memiliki peran penting dalam melaksanakan inisiatif pemberdayaan, yang didukung oleh semangat perekonomian yang mereka miliki. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan akan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas Keagamaan sebagai entitas di luar negara, sehingga tujuan untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan dapat tercapai. 9. Bahwa sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikut ini adalah contoh-contoh cakupan tujuan organisasi kemasyarakatan khususnya Ormas Keagamaan dalam mensejahterakan masyarakat secara umum melalui kontribusi dalam sektor ekonomi sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sebagaimana dimuat dalam laman https://muhammadiyah.or.id/ anggaran-rumah-tangga/ yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 (vide: Bukti PK-18), salah satu usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah untuk memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; b. Berdasarkan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana dimuat dalam laman https://storage.nu.or.id/storage/ archive/buku-saku-ad-art-nu-2022_1659492831.pdf yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 (vide: Bukti PK-19), salah satu usaha yang dilakukan adalah di bidang ekonomi untuk mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja atau usaha untuk kemakmuran yang merata; c. Berdasarkan misi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebagaimana dimuat dalam laman https://pgi.or.id/weblama/visi-misi/, yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 (vide: Bukti PK-20), salah satu misi PGI adalah untuk menatalayani kemandirian ekonomi; 156 d. Berdasarkan maksud dan tujuan Majelis Buddhayana Indonesia sebagaimana dimuat dalam laman www.buddhayana.or.id/ organisasi/2/mbi# yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 (vide: Bukti PK-21), dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan, dibentuk pula lembaga ekonomi dalam struktur organisasinya; e. Berdasarkan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia 2021-2026 sebagaimana dimuat dalam laman https://parisada.or.id/ program-umum/ yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 (vide: Bukti PK-22), salah satu programnya adalah: - Mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian, pertambangan, dan potensi lain di masing- masing wilayah (Pilar 2 Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan angka 6); dan - Merumuskan konsep pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan berbasis Tri Hita Karana (Pilar 2 Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam angka 2). 10. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul De La Democratie en Amerique (Democracy in America), Negara yang paling demokratis adalah Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak. Melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal-hal besar sendirian dan akan lebih mudah mengusahakannya jika berserikat. 11. Bahwa merujuk pada pendapat M. Fuad Nasar pada tulisannya yang berjudul “Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa” dalam kanal milik Kementerian Agama pada tanggal 27 April 2023 (vide: Bukti PK-23), Ormas Keagamaan di Indonesia telah mendirikan puluhan ribu pondok pesantren, sekolah/madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, lahan wakaf produktif, hingga lembaga keuangan syariah. Kekayaan Ormas Keagamaan bahkan melebihi Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola di suatu kementerian/lembaga. Oleh karena itu, 157 Negara, di satu sisi, membantu Ormas Keagamaan, sementara di sisi lain Ormas Keagamaan membantu Negara. 12. Bahwa merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Konstitusi Ekonomi" (vide: Bukti PK-24), apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian nasional adalah usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia. Ini tidak hanya mencakup konsep bentuk usaha, tetapi juga mencakup konsep pelaku ekonomi yang lebih luas dan tidak terbatas pada struktur perusahaan saja. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa pelaku ekonomi tidak hanya terbatas pada BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi, tetapi juga harus melibatkan pihak lain, yakni perorangan, organisasi, maupun badan hukum, yang terlibat dalam seluruh aspek ekonomi, dari tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi. 13. Bahwa peran Ormas Keagamaan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor sosial dan keagamaan, tetapi juga pada pengembangan ekonomi. Hal ini terbukti dari badan usaha yang dikelola oleh Ormas Keagamaan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, badan usaha milik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Islam (Persis), Persyarikatan Al-Washliyah (Al-Washliyah), berperan aktif dalam usaha pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta pariwisata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yang Pemerintah contohkan sebagai berikut: a. Muhammadiyah Muhammadiyah memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: Muhammadiyah memiliki jaringan besar sekolah, madrasah, dan universitas. - Kesehatan: Muhammadiyah mengelola berbagai rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia. 158 b. Nahdlatul Ulama (NU) NU memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: NU mengelola ribuan pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi. - Ekonomi: NU memiliki berbagai koperasi, lembaga keuangan mikro, serta usaha-usaha berbasis syariah. - Kesehatan: NU juga memiliki klinik dan rumah sakit yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. - Media Massa dan Elektronik: NU memiliki badan usaha yang bergerak di sektor media massa dan elektronik. c. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) PHDI memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: PHDI ikut terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi Universitas Hindu Indonesia Denpasar di Denpasar. - UMKM: PHDI ikut terlibat dalam usaha pengelolaan pembiayaan dan manajemen UMKM. - Media Massa: PHDI ikut terlibat dalam kegiatan usaha penyiaran melalui Majalah Wartam. d. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) PGI memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: PGI ikut terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray di kota Makassar, Sekolah Tinggi Teologi HKBP di kabupaten Pematang Siantar, Sekolah Kristen IPEKA, dan Akademi Perawat RS PGI Cikini di kota Jakarta Pusat. - Kesehatan: PGI ikut terlibat dalam pengelolaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Primaya Hospital PGI Cikini di Jakarta Pusat dan Klinik Yayasan Kesehatan PGI Cikini di Jakarta Pusat. - UMKM: PGI ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemberdayaan UMKM melalui Sunhodos Economic & Digital Ecosystem Builder. 159 e. Persatuan Islam (Persis) Persis memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: Persis mengelola pesantren, sekolah, dan universitas. - Ekonomi: Persis juga terlibat dalam kegiatan usaha pengelolaan lembaga keuangan mikro untuk mendukung perekonomian umat. f. Persyarikatan Al-Washliyah (Al-Washliyah) Al-Washliyah memiliki berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya: - Pendidikan: Al-Washliyah mengelola sekolah-sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi. - Kesehatan: Al-Washliyah memiliki beberapa klinik dan fasilitas kesehatan yang tersebar di beberapa daerah. 14. Bahwa dalam konteks mewujudkan penggerakan perekonomian yang berkelanjutan, Ormas Keagamaan juga senantiasa mengedepankan riset dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai sektor usaha. Dengan demikian, Ormas Keagamaan mampu menghadapi tantangan modernisasi dan industrialisasi yang terus berkembang, serta memastikan daya saing yang kuat. Keuntungan yang diperoleh dari sektor-sektor usaha tersebut diarahkan untuk mendukung tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 15. Bahwa ketika Ormas Keagamaan menjadi pemilik badan usaha yang bergerak pada sektor pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sebagai pemegang saham dan dengan pengalaman yang dimiliki, mereka tentu memiliki kemampuan dalam manajemen individu-individu yang tepat dan kompeten untuk menjalankan roda operasional usaha tersebut. Pemilihan ini memastikan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dengan profesionalisme tinggi, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keagamaan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. 16. Bahwa selain itu, sebagai pemegang saham pada badan usaha yang akan mengelola sumber daya mineral dan batubara, Ormas Keagamaan memiliki hak dan kewenangan untuk menunjuk pihak profesional sebagai perpanjangan tangannya, yang akan menjalankan kegiatan operasional 160 badan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, dengan dapat menunjuk pihak profesional atau manajemen yang berkompeten untuk mengoperasikan badan usaha dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, tentunya isu yang berkaitan dengan kompetensi dan keahlian untuk mengedepankan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial tidak akan menjadi persoalan bagi badan usaha yang bersangkutan. 17. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, Pemerintah juga telah menentukan bahwa Ormas Keagamaan harus memiliki fungsi ekonomi agar badan usahanya dapat menerima WIUPK secara prioritas. Hal ini berarti, organisasi tersebut tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga terbukti memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola kegiatan ekonomi, termasuk menunjuk manajemen, operator badan usaha serta mengawasi badan usaha. Kapabilitas ini menunjukkan bahwa mereka mampu memastikan badan usaha miliknya adalah badan usaha yang profesional, termasuk ketika badan usahanya mengelola sumber daya mineral dan batubara dengan baik dan bertanggung jawab. 18. Bahwa lebih lanjut, tujuan akhir dari penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan adalah agar Ormas Keagamaan sebagai pemegang saham dapat menerima keuntungan atau dividen dari kegiatan usaha, yang kemudian akan digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, seluruh rakyat dapat menerima manfaat secara langsung dari keuntungan yang diperoleh oleh Ormas Keagamaan. Terlebih, Ormas Keagamaan merupakan entitas nirlaba (non-profit) yang dibentuk tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan pribadi. 19. Bahwa lebih lanjut, dalam konteks badan usaha yang didirikan oleh Ormas Keagamaan, berdasarkan Pasal 83A ayat (4) PP 25/2024, kepemilikan saham Ormas Keagamaan dalam badan usaha tersebut harus mayoritas dan menjadi pengendali. Mengingat pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan tersebut harus merupakan Ormas Keagamaan itu sendiri yang bersifat nirlaba (non-profit), tentunya keuntungan yang didapatkan oleh Ormas Keagamaan akan dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak, termasuk 161 melalui institusi kesehatan dan/atau pendidikan yang dimiliki Ormas Keagamaan itu sendiri. 20. Bahwa hal tersebut di atas selaras dengan konsep pengelolaan keuntungan BUMN dan/atau BUMD yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pada prinsipnya dicita-citakan untuk tujuan sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat. 21. Bahwa oleh karena itu, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan telah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. IV. Konsep Penawaran Wilayah Pertambangan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Suhartoyo meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan istilah “penawaran secara prioritas” dalam WIUPK yang berbeda dengan “pemberian izin” dalam sektor pertambangan, karena penggunaan istilah "penawaran" seolah-olah memberikan diskresi yang luas bagi Pemerintah. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah terlebih dahulu akan menguraikan secara ringkas dan konkrit mengenai tahapan-tahapan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut: a. Penetapan Wilayah Pertambangan Bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah tahap awal dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Dalam konteks ini, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan wilayah yang akan dijadikan area pertambangan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi geologi, kepentingan nasional, dan aspek lingkungan. Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah meliputi: a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); c) Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan 162 d) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). b. Pemberian WIUPK Bahwa setelah Pemerintah menetapkan WUPK, tahap selanjutnya adalah pemberian WIUPK kepada entitas yang memenuhi syarat untuk mengelola sumber daya di wilayah tersebut. Pemberian WIUPK dilakukan dengan cara penawaran secara prioritas terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah dengan cara lelang. Sebagai catatan, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan terbatas pada WIUPK yang berasal dari wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) saja, berbeda dengan hak BUMN dan BUMD. c. Pemberian IUPK kepada Pemegang WIUPK untuk Mengelola dan Mengusahakan Pertambangan Batubara Bahwa setelah WIUPK diberikan, tahap berikutnya adalah pemberian IUPK. IUPK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang telah menerima WIUPK dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Pemberian IUPK dilakukan setelah Pemerintah menerima pengajuan permohonan IUPK, melakukan evaluasi, serta melakukan verifikasi terhadap permohonan IUPK. 2. Bahwa berdasarkan prosedur di atas, dapat disimpulkan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas hanya merupakan tahap awal sebelum Pemerintah memberikan IUPK. Penawaran secara prioritas ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan dengan maksud memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Bahwa namun demikian, setiap badan usaha, baik yang memperoleh WIUPK melalui lelang maupun melalui penawaran prioritas, tidak serta merta dapat langsung memulai kegiatan pertambangannya. Badan usaha tersebut masih harus melalui serangkaian prosedur, termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan dan teknis lainnya, sebelum dapat menerima IUPK dan memulai operasi pertambangan di wilayah yang telah ditentukan. 4. Bahwa dalam konteks “penawaran secara prioritas”, Pemerintah ingin memastikan bahwa wilayah pertambangan tertentu yang strategis dapat dikelola oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk 163 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan tidak hanya berorientasi pada profit pribadi semata. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan BUMN, BUMD, dan badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan sebagai pihak yang mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas. Badan usaha swasta secara umum pada prinsipnya masih dapat memperoleh WIUPK, namun dengan cara mengikuti proses lelang yang telah ditentukan. 5. Namun demikian, terlepas dari jenis dan status badan usaha tersebut, baik BUMN, BUMD, badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan, atau badan usaha swasta secara umum, semuanya tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UU Minerba, sebelum dapat melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. V. Komitmen Pemerintah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berdasar pada Asas Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan Bahwa dalam persidangan sebelumnya dalam beberapa pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, baik tersurat maupun tersirat, menyampaikan pertanyaan yang berkenaan dengan komitmen Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dengan mengaitkan pada aspek-aspek terkait dengan unsur lingkungan maupun keberlanjutan. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa setiap kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus mengedepankan penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practices) yang didasarkan pada asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini berlaku bagi seluruh entitas yang terlibat, baik itu BUMN, BUMD, badan usaha swasta maupun badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Tujuan utama penerapan kaidah ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi, produksi, dan reklamasi pascatambang serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. 164 2. Bahwa Pemerintah, melalui setiap kewenangan yang dimilikinya, memegang peran penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaku usaha pertambangan. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan Negara, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek teknis, finansial, dan sosial guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang optimal, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah akan menjelaskan secara konkrit upaya Pemerintah dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan: a. Regulasi dan Standar Teknis: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur standar teknis pertambangan yang berwawasan lingkungan. Setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk memenuhi standar ini, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, dan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). b. Evaluasi dan Pengawasan: Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan instansi terkait, melakukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pascatambang diawasi secara ketat melalui mekanisme evaluasi rutin. Misalnya, perusahaan tambang wajib menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk memantau dampak lingkungan dan menentukan langkah mitigasi. Contoh lainnya adalah melalui pemberlakuan konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dimana setiap perusahaan tambang diwajibkan menyusun dan melaksanakan program PPM yang 165 bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar tambang. Pemerintah memantau program PPM ini untuk memastikan bahwa kegiatan tambang juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. c. Penegakan Hukum dan Sanksi: Jika ada pelanggaran dalam penerapan kaidah pertambangan yang baik, Pemerintah memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas. Perusahaan yang melanggar standar teknis atau tidak memenuhi kewajibannya terkait lingkungan dapat dikenakan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, Pemerintah telah mengatur sanksi pidana yang tegas apabila ada pihak yang terbukti melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam tatanan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab. 4. Dengan seluruh upaya ini, Pemerintah berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dengan menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden/Pemerintah untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo; 3. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon; 4. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 166 6. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN KEDUA Bahwa Presiden menyampaikan kembali keterangan tambahan kedua bertanggal 12 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Adapun Pemerintah memberikan keterangan tambahan ini semata-mata untuk melengkapi keterangan tertulis yang telah disampaikan dan dibacakan sebelumnya. Oleh karena itu, atas segala hal yang akan Pemerintah sampaikan di bawah ini, kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari Keterangan Presiden tertanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024 pada persidangan perkara a quo, dan Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 28 Oktober 2024. Bahwa lebih lanjut, terhadap masukan dan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara a quo, selanjutnya Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan II sebagai berikut: I. Jangka Waktu Penawaran WIUPK Secara Prioritas Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai maksud dari jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”), khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) secara prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Menanggapi permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 167 1. Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih adalah merupakan jangka waktu pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (“Ormas Keagamaan”) sebagaimana diatur dalam Pasal 83A ayat (6) PP 25/2024. 2. Bahwa melalui Keterangan Tambahan II Pemerintah hendak mempertegas bahwasanya batas waktu yang diatur dalam Pasal 83A ayat (6) PP 25/2024 adalah semata-mata batas waktu bagi Pemerintah untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. 3. Bahwa nantinya, setelah badan usaha milik Ormas Keagamaan yang diberikan penawaran WIUPK secara priortas melewati seluruh proses dan memenuhi syarat yang ditentukan, badan usaha tersebut diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) sesuai dengan jenis dan jangka waktu IUPK tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara. II. Jenis dan Jangka Waktu Pemberian IUPK 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Minerba, IUPK terdiri atas dua tahapan, yaitu: IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. a) Tahapan IUPK Eksplorasi (i) Definisi dan Tujuan: IUPK Eksplorasi diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, termasuk survei geologi, pengeboran, dan studi kelayakan. (ii) Jangka Waktu: Berdasarkan Pasal 83 huruf d UU Minerba, IUPK Eksplorasi untuk batubara dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) tahun, dengan opsi perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan, sesuai ketentuan Pasal 83A ayat (1) UU Minerba. (iii) Syarat Perpanjangan: Mengacu pada Pasal 108 PP 25/2024, syarat perpanjangan IUPK Eksplorasi meliputi: - Surat permohonan resmi; - Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang telah ditentukan; - Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi yang dirinci per semester untuk seluruh periode perpanjangan; dan 168 - Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi pada bank pemerintah. (iv) Setelah menyelesaikan eksplorasi dan memiliki studi kelayakan yang disetujui, badan usaha dapat mengajukan permohonan peningkatan status menjadi IUPK Operasi Produksi. b) Tahapan IUPK Operasi Produksi (i) Definisi dan Tujuan: IUPK Operasi Produksi diberikan untuk melakukan kegiatan operasi dan produksi pertambangan di WIUPK. (ii) Jangka Waktu: - 20 tahun: Untuk kegiatan operasi produksi batubara atau mineral logam, dengan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun (Pasal 83 huruf f UU Minerba). - 30 tahun: Untuk kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara, dengan perpanjangan 10 tahun setiap kali perpanjangan (Pasal 83 huruf h UU Minerba). 2. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berharap dapat mempertegas maksud dan tujuan Pemerintah dalam membuat batas waktu penarawan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan sesuai Pasal 83A ayat (6) PP 25/2024, di mana ini merupakan jangka waktu yang terpisah dengan jangka waktu yang akan diberikan pada saat pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus. III. Data, Informasi, dan Hasil Pelaksanaan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan 1. Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk memberikan penjabaran lebih rinci mengenai data, informasi, dan hasil pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan. 2. Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Pemerintah dengan ini menyampaikan bahwasanya hingga tanggal penyampaian Keterangan Tambahan Presiden II ini, Pemerintah telah melaksanakan pemberian WIUPK berdasarkan penawaran secara prioritas kepada badan usaha milik 169 Ormas Keagamaan, yaitu kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/1/WIUPK/PMDN/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Komoditas Batubara kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara ("Surat Keputusan Pemberian WIUPK"). 3. Bahwa sebagai bahan informasi, Surat Keputusan Pemberian WIUPK tersebut kami sertakan dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keterangan Tambahan Presiden II ini. [2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat Keterangannya, Presiden telah menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 18 November 2024 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU- V/2007; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVI/2018; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XVI/2018; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU- XIX/2021; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- I/2003; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Jurnal Hukum dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 “Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan” yang ditulis oleh Tri Hayati tanggal 30 September 2019; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi tangkapan layar artikel “Ihwal Dikuasai Negara” yang ditulis oleh Hikmahanto Juwana di Kompas tanggal 3 September 2015; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi tangkapan layar Berita Mongabay; 170 11. Bukti PK-11 : Fotokopi tangkapan layar Berita Kontan; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 02 “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Radita Aji pada bulan Juni 2015; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015 “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang” yang ditulis oleh Mardian Wibowo pada bulan Juni 2015; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 3 Tahun 2019, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang” yang ditulis oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam pada 3 September 2019; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi tangkapan layar Berita Kontan; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi hasil tangkapan layar atas Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sebagaimana dimuat dalam laman https://muhammadiyah.or.id/anggaran-rumah-tangga/ yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama sebagaimana dimuat dalam laman https://storage.nu.or.id/storage/ archive/ buku-saku-ad-art-nu-2022_1659492831.pdf yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi hasil tangkapan layar atas visi dan misi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sebagaimana dimuat dalam laman https://pgi.or.id/weblama/visi-misi/ yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi hasil tangkapan layar atas visi dan misi Majelis Buddhayana Indonesia sebagaimana dimuat dalam laman www.buddhayana.or.id/organisasi//2/mbi# yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi hasil tangkapan layar atas program umum Parisada Hindu Dharma Indonesia 2021-2026 sebagaimana dimuat dalam laman htpps://parisada.or.id/program-umum/ yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 171 23. Bukti PK-23 : Fotokopi hasil tangkapan layar atas Artikel “Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa” yang ditulis oleh M. Fuad Nasar dalam kanal miliki Kementerian Agama https://kemenag.go.id/ opini/ormas-keagamaan-benteng-keutuhan-bangsa-4jwW pada tanggal 27 April 2023 yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2024; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Buku “Konstitusi Ekonomi” yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie pada Oktober 2016 Bahwa selain itu, untuk membuktikan dalilnya Presiden telah mengajukan 4 (empat) orang ahli bernama Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D, dan Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan ahli bernama Prof. Dr. Yetty Komalasari, S.H., LL.M dan Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D Peluang dan Potensi Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Ahli merupakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Izinkan saya memulai dengan menggarisbawahi bahwa prinsip dasar yang diamanatkan oleh konstitusi kita dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam segala kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Dua kata kunci dari amanat konstitusi ini adalah “pengelolaan” dan “kemakmuran rakyat.” Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya efektif, tetapi juga mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menetapkan prinsip keadilan, manfaat, dan keberlanjutan sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya tambang. Dengan prinsip keadilan, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa manfaat dari hasil tambang dirasakan secara merata oleh masyarakat. Prinsip keberlanjutan juga menjadi 172 pengingat bahwa aktivitas tambang harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menggarisbawahi pentingnya aspek keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam setiap pemberian izin usaha pertambangan. Artinya, setiap aktivitas tambang harus mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang, memastikan bahwa keberadaan tambang membawa perubahan yang nyata dalam kesejahteraan mereka. Dari sudut pandang politik hukum, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya menetapkan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama, tetapi juga harus dikelola dengan tujuan utama memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, dengan melibatkan badan usaha milik Ormas Keagamaan dalam pengelolaan tambang, negara memiliki peluang besar untuk memastikan bahwa hasil tambang tidak hanya menjadi komoditas ekonomi semata. Sebaliknya, ia dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Di sinilah Ormas Keagamaan memainkan peran krusial dalam mewujudkan tujuan konstitusional tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas Keagamaan tidak hanya bertujuan menjaga nilai agama, tetapi juga memelihara norma, moral, dan etika yang hidup dalam masyarakat. Mereka bahkan diberi amanat untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta membantu mencapai tujuan negara. Dalam Pasal 6 undang-undang yang sama, disebutkan bahwa fungsi Ormas Keagamaan melampaui kepentingan internal organisasi. Mereka tidak hanya berkewajiban memenuhi tujuan organisasi, tetapi juga sebagai pemberdaya masyarakat dan penyedia layanan sosial. Dalam sejarahnya, Ormas Keagamaan di Indonesia telah berperan besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya bergerak di ranah spiritual, mereka juga aktif di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menjadikan mereka bagian dari civil society yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai contoh, Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul 173 Ulama yang didirikan pada tahun 1926 muncul sebagai respons terhadap kolonialisme yang pada waktu itu mengancam identitas agama dan budaya lokal. Selanjutnya kehadiran Ormas Keagamaan lain seperti Persekutuan Gereja- Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia dan yang lainnya, Kehadiran mereka bukan sekadar respons terhadap tantangan eksternal, tetapi juga upaya menjaga stabilitas sosial dengan membangun institusi-institusi yang melayani masyarakat luas. Peran ini berkembang lebih jauh, dan kini Ormas Keagamaan tidak hanya dipandang sebagai gerakan keagamaan, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang aktif memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kontribusi mereka sangat jelas terlihat: mereka mendirikan ribuan sekolah, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya di seluruh penjuru negeri. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga menyebarkan nilai-nilai moral, solidaritas sosial, dan kemandirian ekonomi. Kemunculan Ormas Keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Agama di Indonesia memiliki peran yang sentral dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan ruang bagi Ormas Keagamaan untuk hadir sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi umat dalam bidang sosial dan politik. Dibanding dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, Ormas Kagamaan memiliki basis akar rumput di masyarakat yang dibangun melalui dakwah, tradisi, pengajaran sampai kepemimpinan ulama atau Kiyai dimana seringkali memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dibanding struktur formal pemerintahan sekalipun. Pengaruh agama yang kuat di Indonesia memungkinkan Ormas Keagamaan mendapatkan kepercayaan masyarakat secara luas, karena mereka dipandang sebagai penjaga nilai-nilai moral dan budaya yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, Ormas Keagamaan bertindak sebagai penjaga harmoni sosial dan budaya, memastikan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Mereka bukan hanya agen moralitas, tetapi juga agen perubahan sosial yang penting, yang menjaga agar perkembangan modernisasi tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang ada. 174 Peran Ormas Keagamaan juga berkembang seiring dengan dinamika politik dan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Di bidang politik, Ormas Keagamaan telah berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik, menjadi suara penting dalam berbagai isu nasional yang menyangkut identitas komunitas dan keadilan sosial (Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Farrar, Straus and Giroux), hak-hak masyarakat (Bakker, L., & Moniaga, S. (2019). "The Space between: Land Claims and the Law in Indonesia." Asian Journal of Law and Society, 6(1), 1-26.), serta kesejahteraan umum. Mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai dengan Cornwall dan Eade dimana wacana pembangunan yang adil harus didasarkan pada keterlibatan nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan (Cornwall, A., & Eade, D. (2010). Deconstructing Development Discourse: Buzzwords and Fuzzwords. Practical Action Publishing. https://doi.org/10.3362/9781780440095). Peran ini menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan tidak hanya bergerak di ranah keagamaan, tetapi juga memperjuangkan isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan publik. Sejarah panjang perkembangan Ormas Keagamaan di Indonesia memberikan jaminan historis bahwa mereka tidak akan mengabaikan fungsi utama mereka sebagai agen masyarakat. Salah satu aspek yang menonjol dari Ormas Keagamaan adalah kemampuan mereka untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Ormas Keagamaan memiliki jaringan sosial yang sangat luas, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, di mana akses terhadap layanan formal dari pemerintah sering kali terbatas. Melalui jaringan ini, Ormas Keagamaan dapat menyampaikan program-program sosial dan ekonomi mereka dengan lebih efektif, menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang dikembangkan oleh NU, misalnya, menunjukkan bagaimana Ormas Keagamaan mampu mengembangkan model pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Ormas Keagamaan berperan sebagai agen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Larson, A. M., & Soto, F. (2021). "Decentralization of Natural 175 Resource Governance." Annual Review of Environment and Resources, 46, 361- 382.) Dalam konteks pembangunan negara modern, civil society atau masyarakat sipil, termasuk Ormas Keagamaan, memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Civil society diakui memiliki fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap kebijakan pemerintah maupun sektor swasta. Melalui fungsi ini, Ormas Keagamaan tidak hanya menjadi entitas keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, menguatkan suara rakyat dalam berbagai isu, serta menjaga agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Lebih lanjut, Edwards menekankan bahwa masyarakat sipil, termasuk Ormas Keagamaan, memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi ekonomi melalui partisipasi langsung dalam pengelolaan sumber daya.(Edwards, M. (2014). Civil Society. 3rd Edition. Polity Press. Lihat juga Brisbois, M. C. (2020). "Shifting Political Power in an Age of Decarbonization: Institutional Change in Energy and Climate Governance." Global Environmental Change, 63, 102093.) Sejalan dengan Edwards, menurut Ostrom (Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press), pengelolaan sumber daya mestinya melibatkan komunitas lokal termasuk didalamnya ormas keagamaan. Dengan fungsi kontrol sosial ini, Ormas Keagamaan mampu mendorong pelaksanaan kebijakan yang adil dan berkelanjutan (McCarthy, J. F. (2019). Landscapes of Power: Politics of Land, Resource and the Environment in Indonesia. NUS Press), memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Misalnya, meski Papua adalah wilayah dengan mayoritas Kristen, terdapat sejumlah sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah di sana, seperti Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, STKIP Muhammadiyah Manokwari, dan Universitas Muhammadiyah Papua. Menariknya, kampus-kampus ini bukan hanya terbuka bagi mahasiswa Muslim; sebaliknya, mayoritas mahasiswanya justru berasal dari latar belakang non-Muslim. Di Unimuda, sekitar 75 persen mahasiswanya adalah non-Muslim. Universitas Muhammadiyah Sorong juga mencatat lebih dari 50 persen 176 mahasiswa non-Muslim, sementara di Universitas Muhammadiyah Papua, lebih dari 90 persen mahasiswanya adalah non-Muslim, banyak di antaranya berasal dari pegunungan Papua. Ini menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan seperti Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada kepentingan internal umat Islam, tetapi juga berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang latar belakang agama. Selain kontribusi dari Ormas Keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, peran Ormas Keagamaan lainnya di Indonesia juga tidak kalah signifikan. Contoh nyata dari Gereja Katolik, misalnya, terlihat dalam komitmen sosial mereka melalui lembaga Caritas yang dikenal karena kiprahnya dalam membantu masyarakat di berbagai daerah yang dilanda bencana atau kekurangan. Pendekatan yang dilakukan di organisasi-organisasi keagamaan tersebut mencerminkan komitmen dalam menjaga dan menghormati kebebasan beragama. Dengan membuka akses pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan dan bantuan terhadap daerah yang dilanda bencana mereka menjawab amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu." Penting dicatat bahwa legitimasi dan akses kuat yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan di berbagai lapisan masyarakat merupakan hasil dari kepercayaan yang dibangun melalui layanan sosial yang mereka berikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi. Ormas Keagamaan, dengan nilai-nilai agama yang mereka junjung, dipandang sebagai institusi yang memiliki integritas moral tinggi dan tulus dalam melayani masyarakat. Mereka mampu menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat, sehingga memfasilitasi keberhasilan dalam menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi. Kepercayaan ini menjadikan mereka lebih efektif dalam menjalankan peran sosial dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tidak memiliki akar keagamaan yang kuat. Hubungan erat antara Ormas Keagamaan dan masyarakat memberikan dasar bagi keberhasilan mereka dalam berbagai program sosial. Ormas Keagamaan tidak hanya memberikan layanan atau bantuan materiil, tetapi juga memupuk solidaritas sosial dan memperkuat kohesi sosial di antara masyarakat. Nilai-nilai agama yang mereka bawa, seperti keadilan, kepedulian sosial, dan gotong 177 royong, telah membantu membentuk budaya sosial yang lebih inklusif dan memperkuat moralitas publik. Program-program sosial yang dilaksanakan oleh Ormas Keagamaan sering kali menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, Ormas Keagamaan memiliki keunggulan dalam hal legitimasi moral dan spiritual. Perbedaan utama antara Ormas Keagamaan dengan ormas lain adalah bahwa Ormas Keagamaan didirikan dengan dasar ajaran agama, yang memberikan mereka kepercayaan lebih besar dari masyarakat. Selain itu, jaringan luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan menjalankan program-program mereka dengan lebih efisien. Dalam konteks perubahan sosial dan pemberdayaan, Ormas Keagamaan sering kali lebih efektif dibandingkan ormas lainnya, karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip keadilan sosial yang tertanam dalam ajaran agama. Keberhasilan Ormas Keagamaan dalam mendorong perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang mereka jalankan tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberdayaan yang inklusif, tetapi juga membuktikan kemampuan mereka dalam hal manajerial atau pengelolaan pendidikan dan ekonomi. Kemampuan ini terlihat dari pengelolaan yang efektif atas ribuan institusi pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Program- program yang dikelola oleh Muhammadiyah, misalnya, melibatkan 172 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, 231 klinik, ribuan sekolah dan madrasah, serta aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah dan skala institusi ini menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, yang memungkinkan mereka menjalankan program-program dengan dampak yang signifikan. Peranan manajerial ini juga terlihat dalam pengelolaan koperasi syariah. Koperasi ini memberikan akses keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil yang sering kali tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Koperasi syariah yang dikelola oleh NU, misalnya, telah menyediakan pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha kecil di daerah-daerah 178 terpencil, membantu mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Koperasi syariah NU, seperti Koperasi Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, telah berhasil memberikan akses keuangan inklusif kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan formal. Koperasi ini menerapkan prinsip syariah, seperti memberikan pinjaman tanpa bunga, dan menargetkan pengusaha kecil di daerah pedesaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Keberadaan koperasi syariah tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Program ini memberikan solusi finansial bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses modal, serta mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga-lembaga keuangan komersial yang cenderung tidak menjangkau masyarakat pedesaan. Selain itu, Ormas Keagamaan juga terlibat dalam sektor pertanian melalui pengelolaan lahan wakaf produktif, yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti pertanian dan perikanan. Pengelolaan lahan wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam melalui pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang menghormati lingkungan. Di Kabupaten Sragen, misalnya, NU memanfaatkan lahan wakaf produktif untuk mengembangkan pertanian organik yang dikelola oleh masyarakat setempat. Hasil dari pertanian ini tidak hanya diperuntukkan bagi konsumsi lokal tetapi juga dipasarkan secara lebih luas, memberikan pendapatan yang stabil bagi petani lokal. Selain itu, praktik pertanian organik ini mempromosikan teknik bertani yang ramah lingkungan, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, yang sejalan dengan prinsip-prinsip NU untuk melestarikan lingkungan. Kemudian di sektor pariwisata, Ormas Keagamaan turut berperan melalui pengelolaan destinasi wisata yang berbasis pendidikan dan keagamaan. Destinasi wisata ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi organisasi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat melalui berbagai usaha mikro yang mendukung industri pariwisata. 179 Contoh nyata dapat dilihat dari inisiatif destinasi wisata religi yang dikelola oleh Muhammadiyah di berbagai lokasi. Wisata edukatif “Kampung Muhammadiyah” di Surakarta adalah salah satu destinasi wisata yang menggabungkan pendidikan, sejarah, dan nilai-nilai keagamaan. Pengunjung yang datang tidak hanya belajar tentang sejarah Muhammadiyah dan kontribusi sosial yang telah diberikan oleh organisasi ini, tetapi juga dapat menikmati fasilitas wisata edukatif yang menyediakan ruang bagi usaha mikro dan UKM setempat untuk menjual produk-produk lokal, seperti makanan, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas daerah. Dengan demikian, Ormas Keagamaan berperan tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap ketimpangan sosial. Melalui koperasi syariah dan program-program lain yang bersifat inklusif, Ormas Keagamaan menjadi penggerak dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Mereka membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, mendukung pengusaha kecil, dan menguatkan ekonomi komunitas, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi. Sebagaimana telah dijelaskan, peran Ormas Keagamaan di Indonesia tidak hanya terbatas sebagai bagian dari civil society yang mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal distribusi manfaat yang lebih adil, peran Ormas Keagamaan juga penting. Seperti yang diidentifikasi oleh Bebbington et al., distribusi manfaat dari sumber daya alam sering kali tidak merata (Bebbington, A., et al. (2018). Mining, Social Movements and Sustainable Development. World Development, 102, 449-460. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.002), dan masyarakat lokal yang tinggal di dekat tambang sering kali tidak menerima manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Lebih lanjut, data dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam sering kali 180 memiliki tingkat IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain (Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2021. https://www.bps.go.id). Misalnya, Papua dan Kalimantan Timur, dua provinsi yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya tambang, masih memiliki ketimpangan kesejahteraan yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melibatkan aktor-aktor baru, seperti Ormas Keagamaan, yang memiliki kapasitas sosial dan komitmen terhadap keadilan sosial, dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberian WIUPK kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan adalah langkah strategis yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Dengan keterlibatan Ormas Keagamaan dalam pengelolaan WIUPK melalui badan usahanya, pemerintah berharap agar hasil dari kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan, mencakup aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan Ormas Keagamaan melalui badan usahanya dalam pengelolaan WIUPK dapat memberikan potensi besar untuk menciptakan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih merata. Dengan jaringan sosial yang luas, kemampuan manajerial yang telah terbukti, serta komitmen moral yang kuat, badan usaha milik Ormas Keagamaan mampu mengelola wilayah tambang secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Langkah ini akan memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sekitar tambang, yang selama ini sering kali tertinggal dari segi pembangunan. Pengelolaan WIUPK oleh badan usaha milik Ormas Keagamaan dapat dilakukan di mana Ormas Keagamaan bertindak sebagai pemegang saham. Seperti yang disoroti oleh Banerjee (Banerjee, S. B. (2011). Voices of the Governed: Towards a Theory of the Translocal. Organization Studies, 32(6), 829-856. https://doi.org/10.1177/0170840611411389), gerakan sosial yang efektif membutuhkan koneksi global untuk mengakses pengetahuan dan teknologi yang 181 relevan. Dalam hal ini, Ormas Keagamaan yang belum memiliki pengalaman langsung dalam sektor pertambangan dapat menunjuk manajerial yang profesional dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berpengalaman, membentuk kemitraan strategis untuk memastikan operasi tambang berjalan sesuai dengan standar profesional yang tinggi, sambil tetap mempertahankan kontrol moral atas distribusi manfaat (Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press). Hal ini tidak hanya membantu stabilitas ekonomi organisasi tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Dengan rekam jejak dalam pengelolaan usaha, kemampuan manajerial yang baik, serta pengalaman panjang dalam pemberdayaan sosial, Ormas Keagamaan memiliki kapasitas untuk mengelola keuntungan tambang dengan adil dan efektif, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, Ormas Keagamaan juga membawa nilai tambah dalam hal keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Tucker dan Grim (Tucker, M., & Grim, J. (2014). Religion and Ecology: Can the Climate Change?. Yale Forum on Religion and Ecology. https://fore.yale.edu/files/Tucker-Grim- Religion-Ecology.pdf), agama memiliki kekuatan moral yang dapat memobilisasi komunitas untuk bertindak dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berbasis agama yang menghormati alam, pengelolaan tambang oleh badan usaha milik Ormas Keagamaan dapat meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Praktik-praktik pertambangan yang mereka terapkan dirancang agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Hal itu sesuai dengan penjelasan Sachs tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan peran berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat, dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi (Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press). Dampak ekonomi dari kehadiran Ormas Keagamaan dalam sektor tambang memiliki dua dimensi utama, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah- daerah terpencil dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Wilayah yang kaya 182 akan sumber daya mineral sering kali mengalami kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Melalui keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan tambang, Ormas Keagamaan dapat mengalokasikan dana untuk program-program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti koperasi, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal bagi pengusaha kecil. Dengan demikian, mereka membantu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pengelolaan WIUPK oleh badan usaha milik Ormas Keagamaan juga memicu efek multiplier ekonomi yang signifikan, di mana pendapatan dari sektor tambang mengalir ke sektor-sektor lain, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal. Pada tingkat nasional, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, sektor pertambangan menyumbang sekitar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai mencapai lebih dari IDR 800 triliun (Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2021. https://www.bps.go.id). Namun, data ini juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tidak selalu terdistribusi secara merata, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang, yang sering kali tetap dalam kondisi miskin. Dalam konteks ini, pemberian WIUPK kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan distribusi manfaat ekonomi tersebut. Dengan tersebarnya organisasi keagamaan di berbagai wilayah, dampak ekonomi positif ini akan berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar-wilayah, menciptakan keseimbangan pembangunan, dan memastikan bahwa manfaat dari sektor tambang tersebar merata di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, keterlibatan badan usaha Ormas Keagamaan dalam pengelolaan WIUPK juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada investasi asing di sektor pertambangan. Sebagaimana dicatat oleh Bridge (Bridge, G. (2014). Resource Geographies II: The Resource- State Nexus. Progress in Human Geography, 38(1), 118-130. 183 https://doi.org/10.1177/0309132513493379), banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami ketergantungan besar pada modal asing dalam sektor ini, yang sering kali menyebabkan pengalihan keuntungan ke luar negeri dan menurunnya kedaulatan ekonomi nasional (Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press). Keberhasilan ini juga memerlukan reformasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia, seperti yang diidentifikasi oleh Lorenzen (Lorenzen, M. (2016). Environmental Politics in the Third World. Journal of Environment & Development, 25(3), 239-263. https://doi.org/10.1177/1070496516657560), ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam oleh negara berkembang sering kali menghasilkan ketidakadilan dan ketidakstabilan. Dengan Ormas Keagamaan melalui badan usahanya sebagai pengelola tambang, keuntungan dari hasil tambang dapat tetap berada dalam negeri dan dialokasikan untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pihak asing yang sering kali mendominasi sektor ini di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berdaulat, di mana keuntungan dari sumber daya alam Indonesia dinikmati secara maksimal oleh rakyat secara langsung. Secara keseluruhan, peran Ormas Keagamaan melalui badan usahanya dalam pengelolaan WIUPK memiliki dasar yang kokoh dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Sebaliknya, langkah ini justru mendukung keberlanjutan pembangunan yang diamanatkan dalam undang-undang, khususnya untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pengalaman dan kesuksesan Ormas Keagamaan dalam menjalankan berbagai badan usaha menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang efektif. Mereka telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Ormas Keagamaan memiliki potensi besar untuk terus memainkan peran signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, peran Ormas Keagamaan dalam sektor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan WIUPK melalui badan usahanya, bukan hanya langkah ekonomi semata, tetapi merupakan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan 184 sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Kehadiran mereka memberikan harapan akan terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat konstitusi kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada akhirnya, pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh badan usaha milik Ormas Keagamaan bukan hanya merupakan sebuah inovasi dalam tata kelola sumber daya alam, tetapi juga sebuah langkah berani yang mendekatkan kita pada cita-cita luhur keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam kacamata sosiologis dan politik, keberadaan badan usaha milik Ormas Keagamaan sebagai pengelola pertambangan mineral dan batubara adalah sebuah ikhtiar untuk membumikan amanat konstitusi dan undang-undang dengan pendekatan yang menjangkau masyarakat hingga akar rumput. Mereka tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam demi keuntungan, tetapi juga menanamkan komitmen moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dalam setiap tahap pengelolaan. Ormas Keagamaan telah membuktikan diri sebagai entitas yang dapat mengelola dengan baik dan bertanggung jawab, yang berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi sebagai organisasi keagamaan tetapi juga mengemban peran sebagai penggerak ekonomi, pelopor pembangunan, dan agen perubahan sosial. Dengan dasar ini, langkah pemberian WIUPK kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan adalah sebuah solusi yang menghadirkan keadilan di tengah disparitas ekonomi dan ketimpangan distribusi hasil tambang yang kerap kali tidak merata. Kehadiran Ormas Keagamaan dalam sektor pertambangan adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang paling terdampak oleh eksploitasi sumber daya. Dampak multiplier effect yang dihasilkan dari kehadiran mereka, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat lokal, hingga pemerataan ekonomi antarwilayah, memberikan harapan bahwa manfaat dari kekayaan alam bangsa dapat dinikmati secara lebih merata dan berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya meminimalkan ketergantungan pada modal asing tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup rakyat. 185 Dengan segala potensi yang dimiliki, keterlibatan Ormas Keagamaan melalui badan usahanya di sektor pertambangan mineral dan batubara adalah wujud nyata dari peran civil society dalam memperjuangkan keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga langkah ini menjadi titik awal dalam menciptakan tata kelola sumber daya yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi kita yang luhur. 2. Ahli Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Ahli merupakan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), menegaskan Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum. Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, berarti semua perbuatan dan tindakan pejabat pemerintaham dalam administrasi negara wajib berdasarkan atas hukum. Dengan demikian Hukum Administrasi Negara merupakan legal matrix (Safri Nugraha,dkk., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 61) bagi penyelenggaraan pemerintahan, baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah. Dengan demikian legal matrix memberikan dasar pembenaran (legalitas) terhadap kewenangan pejabat pemerintah. Selanjutnya, Pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya di sektor pertambangan, harus terus berpegang pada landasan filosofi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. A. Pengejewantahan Filosofi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 A.1 Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengejawantahan konsep “penguasaan negara” berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, memberi makna bahwa, “hak penguasaan (Authority Right)” terhadap sumber daya alam (“SDA”) berada di tangan Negara, “hak kepemilikan (Mineral Right)” terhadap SDA berada di tangan Bangsa Indonesia. Selanjutnya “ hak pengelolaan (Mining Right)” berada di tangan Pemerintah dan hak pengusahaan (economic right) berada di tangan pelaku usaha (Tri Hayati, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi Pada Pertambangan Timah Di Pulau Bangka. (Jakarta: Badan Penerbit 186 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hal. 62). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menunjuk pengertian dikuasai negara, harus diartikan mencakup makna dikuasai negara dalam arti luas, dimana termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada Negara untuk membuat kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendsdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), dengan tujuan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Makna Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU.X/2012 tentang Pengujian Undang- undang Migas, tanggal 5 November 2012). Dalam rangka pembuat kebijakan (beleid), Pemerintah merupakan penentu utama kebijakan dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dalam bidang yang bersangkutan. Selanjutnya pada kewenangan pengaturan (regelendsdaad), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, termasuk sumber daya alam. Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan melalui regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Peraturan perundang-undangan sektor pertambangan, memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK") secara prioritas. Implementasi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan cara membentuk “kebijakan hukum terbuka” (open legal policy), sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 (“UU 3/2020”). Hal tersebut diartikan sebagai bentuk responsivitas dan fleksibilitas Pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, merupakan pengejawantahan dari konsep “penguasaan negara” sebagaimana tercantum 187 dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Begitu juga dalam rangka menjalankan kewenangan pengurusan (bestuursdaad), maka Pemerintah dapat menetapkan WIUPK dan menerbitkan berbagai keputusan perizinan di sektor sumber daya alam (termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”)) serta termasuk juga pencabutannya. Dalam menetapkan WIUPK dan menerbitkan perizinan, Pemerintah tentunya berpedoman pada proses dan persaratan sebagaimana diatur pada regulasi sektor pertambangan. Kemudian fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan Pemerintah melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan Pemerintah. Selanjutnya fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. A.2 Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Konsep kedua dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah “sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 4 (empat) tolok ukur atas sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu: (Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 (Judicial Review terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi)) a) kemanfaatan SDA bagi rakyat; b) tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat; c) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; d) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam pemanfaatan SDA. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat adalah kemanfaatan sehubungan dengan akses serta keleluasaan serta ketersediaan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. kemanfaatan yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan erat dengan keuntungan secara finansial yang diproyeksikan melalui terbuka lebarnya akses pekerjaan bagi rakyat dalam 188 pemanfaatan sumber daya alam serta tidak hanya dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta. Karena itu pelaksanaan kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas (sebagaimana diatur dalam UU 3/2020) harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Pemerintah dapat menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas (berdasarkan UU 3/2020), dengan pertimbangan kemanfaatan bagi rakyat. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Pemanfaatan yang merata haruslah tidak memiliki unsur diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum dalam hal ini memiliki peranan yang penting dalam memastikan terwujudnya pemerataan manfaat sumber daya alam tersebut dengan bersifat netral. Pemerintah mempertimbangkan pemerataan manfaat bagi rakyat, dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan menawarkan WIUPK prioritas. Dengan prioritas tersebut, Pemerintah memberi perlindungan bagi institusi yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas, untuk bersaing secara bebas dengan pihak swasta. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam adalah sehubungan dengan kontrol yang dimiliki rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Partisipasi rakyat berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjaga hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan adanya keterlibatan rakyat dalam pembuatan peraturan sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini Keterlibatan rakyat dalam pembuatan UU 3/2020, tentunya diejawantahkan dalam lembaga perwakilannya yaitu DPR. A.3 Pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 pada Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Secara Prioritas (Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020) 189 Pendiri negara merumuskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari rumusan tersebut terdapat dua konsep yang perlu dimaknai dengan seksama, yaitu konsep Hak Menguasai Negara dan Konsep Kesejahteraan Rakyat. Makna “dikuasai oleh Negara” menunjukkan adanya “character state” yang memiliki kedaulatan untuk dapat bertindak kedalam dan keluar. Jadi dalam hal ini penggunaan kata “dikuasai Negara” berarti merujuk pada penguasaan dan pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat (yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar dari negara). Dengan demikian UU 3/2020 memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat adalah sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya para pendiri negara menginginkan bahwa, pelaksanaan kegiatan penambangan sumber daya alam berada di tangan Negara (yang dijalankan sendiri oleh Pemerintah melalui Badan Usaha yang dibentuk Pemerintah). Amanat tersebut di tuangkan dalam penejelasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, kegiatan yang menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak dilarang jatuh ketangan orang perorangan dan/atau swasta. Artinya kegiatan terkait pemanfaatan SDA harus berada di tangan Negara/pemerintah. Larangan tersebut terimplementasi dalam UU Pertambangan Tahun 1967, yang menyatakan bahwa, Ketika negara belum/tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri, maka Menteri memberi kesempatan kepada pihak swasta. Dengan demikian Badan Usaha yang dibentuk Pemerintah lebih diutamakan, kecuali ketika tidak dapat melaksanakannya sendiri. Selanjutnya sebelum memasuki era reformasi, terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dilakukan amandemen, khususnya penjelasan, dimana larangan jatuh ke tangan orang perorangan dan/atau swasta, tidak berlaku lagi. Namun demikian, semangat Negara untuk menjalankan sendiri kegiatan SDA masih tetap menjiwai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Masih tetap mengutamakan Negara yang menjalankan sendiri kegiatan SDA (Pertambangan). Karena itulah Pemerintah dalam pembentukan pengaturannya masih mengutamakan Badan usaha bentukan Pemerintah, dengan memberikan hak prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara 190 (”BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (”BUMD”). Namun semua penawaran prioritas tersebut tetap tidak terlepas dari tujuan pemanfaatan SDA untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Itulah yang menjadi alasan munculnya penawaran WIUPK secara prioritas pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Yang perlu juga dikemukakan disini, mengapa semangat penawaran prioritas baru dituangkan pada pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, sedangkan pada UU sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 2009) tidak muncul ketentuan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dalam keterkaitannya dengan perubahan pada rezim pengaturan minerba. Ketika UU Nomor 4 Tahun 2009 berlaku, kewenangan pengelolaan minerba dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan pemberian otonomi. Artinya kewenangan pengelolaan dan penerbitan perizinan disesuaikan dengan keberadaan pelaksanaan kegiatan tambang berada. Ketika kegiatan tambang berada di Kabupaten, maka menjadi kewenangan Bupati. Ketika kegiatan tambang berada lintas kabupaten/Kota, maka manjadi kewenangan Provinsi dan ketika kegiatan tambang lintas Provinsi, maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Jadi pada saat itu kewenangan masing-masing (Kabupaten/Kota/Pemerintah Pusat) sudah dipetakan dengan jelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa kewenangan lebih diutamakan pada Kabupaten (kewenangan yang seluas-luasnya dengan asas Desentralisasi semata). Selanjutnya ketika lahir UU 23/2014 tentang Pemda (yang mengamanatkan resentralisasi), memicu UU Nomor 4 Tahun 2009 untuk diamandeman. Dengan berlakunya UU 3/2020, penyelenggaraan dan kewenangan terkait dengan pengaturan pertambangan mineral dan batubara ada sebagian besar di Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Pusat perlu untuk merinci apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk adalah kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas. Juga yang dapat dikemukakan terkait ketentuan kewenangan penawaran WIUPK secara prirotas adalah untuk memperkuat/mempertahankan semangat para pendiri negara yang pada dasarnya menghendaki pelaksanaan kegiatan penambangan berada di 191 tangan Negara. Dengan maksud jangan sampai hilang semagat tersebut, apalagi setelah amandemen UUD 1945. Karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diatur dengan kebijkan hukum secara terbuka (open legal policy), agar fleksibel dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. B. Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) dalam Hukum Administrasi Negara Hukum administrasi negara memberi arahan bagi para penyelenggara pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan kewenangan yang sah, maka pejabat pemerintahan melaksanakan tindakan pemerintahan (Rechtshandelingen) yang dapat membuat kebijakan yang berbentuk pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking). Produk dari tindakan pemerintahan yang bersifat pengaturan tersebut, dapat berbentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Hal ini dimaksudkan agar dapat mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Open legal policy adalah kebijakan hukum terbuka adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang. Istilah kebijakan hukum terbuka ini dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan menyatakan bahwa, ketika norma suatu undang-undang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945. Juga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, norma yang merupakan delegasi terbuka dapat ditentukan sebagai Open Legal Policy oleh pembentuk undang-undang, sepanjang pilihan kebijakan tersebut: a. tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang- undang; b. tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan c. tidak bertentangan dengan UUD 1945. Contoh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Open Legal Policy: 192 1. Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, tentang penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada; 2. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (Uji materiil UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), yang menyatakan bahwa terkait Presidentil Threshold diserahkan kepada pembentuk undang- undang dengan mendasarkan pada ketentuan UUD 1945; 3. Putusan Mk Nomor 30 dan Nomor 74/PUU-XII/2014, tentang perrtimbangan batas usia mínimum merupakan kebijakan hukum terbuka; 4. Putusan MK Nomor 46/PUUXIV/2016 (Pengujian Pasal 284 KUHP), yang menyatakan bahwa kewenangan perluasan Pidana adalah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Secara teori, terdapat 2 (dua) kondisi dalam pembentukan undang- undang secara terbuka yaitu: 1. ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya; 2. ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat dan batasan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Kondisi pertama adalah yang bersifat mandatory dari UUD untuk diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang, namun tidak memberi batasan pengaturan lebih lanjut. Dan kondisi yang kedua adalah bersifat fakultatif, dalam arti tidak diperintahkan secara tegas untuk diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Namun ketika dibutuhkan maka pembentuk undang- undang dapat membuat undang-undang. Apabila terjadi suatu kondisi ketika undang-undang dinilai buruk, maka hal tersebut tidak dapat membatalkannya serta merta, dan menyatakan bahwa norma yang dinilai buruk tersebut berarti inkonstitusional. Kecuali produk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tersebut memang jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Parameter atau tolok ukur yang dapat digunakan dalam menerapkan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah: a. Tidak melanggar tujuan pembuatan peraturan (doel matigheid); 193 b. Tidak melanggar asas yuridikitas (asas hukum secara umum, misal: keadilan, kepatutan, kewajaran, moralitas dsb); c. Tidak melanggar asas legalitas; d. Tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Dan selanjutnya menurut Prof Maria Farida, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut (termasuk open legal policy), harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar menghasilkan hukum yang berkualitas, yaitu: 1) Partisipasi Publik: agar hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan aspirasi rakyat; 2) Transparansi: agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan; 3) Konsistensi: peraturan yang dibentuk harus konsisten dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4) Kualitas: peraturan yang dihasilkan harus jelas, sistematis dan mudah dipahami agar dapat diimplementasikan dengan baik; 5) Evaluasi dan revisi: pembentukan peraturan harus diikuti dengan mekanisme evaluasi dan revisi untuk memastikan peraturan tetap relevan dan efektif. C. Penawaran WIUPK Secara Prioritas Tidak Terbatas kepada BUMN dan BUMD Penawaran WIUPK Secara Prioritas Tidak Terbatas kepada BUMN dan BUMD, hal ini dapat dijelaskan melalui analisis dari 2 ketentuan, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dan Pasal 75 UU 3/2020. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menyatakan bahwa, Pemerintah berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 menyatakan bahwa: (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, BUMN, atau Badan Usaha swasta. (3) BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. 194 Bahwa Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada BUMN dan BUMD, tidak dapat dimaknai satu tarikan nafas dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, karena: a) Karena ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 tidak merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, akan tetapi merujuk pada Pasal 75 ayat (2) dan ayat (1), selanjutnya Pasal 75 ayat (1) merujuk Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa, IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Dengan demikian pembatasan prioritas pada Pasal 75 ayat (3) tidak dalam konteks prioritas pada Pasal 6 ayat (1) huruf j. Jadi prioritas dalam konteks Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 tidak hanya terbatas pada BUMN dan BUMD saja. b) Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memberi kewenangan Pemerintah melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas adalah open legal Policy. Berarti memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas (tidak hanya terbatas pada BUMN dan BUMD saja). c) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020, berarti Pemerintah memiliki kewenangan atribusi. Dengan kewenangan atribusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan pihak lain selain BUMN dan BUMD dalam hal penawaran WIUPK secara prioritas. d) Penawaran prioritas kepada BUMN dan BUMD sebagaimana Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 adalah terkait IUPK, bukan WIUPK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Dengan demikian itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam pemberian perizinan pertambangan, didahului oleh penawaran wilayah kerjanya terlebih dahulu, setelah ditetapkan pemenang wilayah kerja pertambangan, barulah prosedur pemenuhan persyaratan untuk mendapat izin tambang dilakukan (persyaratan administratif, teknis, lingkungan, finansial dan kewilayahan). Perlu juga dijelaskan disini, terkait bentuk perizinan yang dianut dalam sektor pertambangan. Secara umum berdasarkan sejarah regulasi pwertambangan, dianut 2 rezim perizinan yaitu: rezim kontrak dan rezim izin. Pada rezim kontrak pernah dianut pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan bentuk Kontrak Karya (KK) untuk bahan galian mineral, 195 Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk batubara. Dan juga rezim izin dengan nomenklatur Kuasa Pertambangan (merupakan izin). Namun setelah diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009, maka rezim kontrak dihapus dan diganti hanya dengan perizinan saja dengan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tentunya harapan pembentuk undang-undang saat itu agar posisi Pemerintah menjadi dominan ketika dilakukan dengan pemberian izin, karena ada kedudukan pemohon dan pemberi izin. Dengan demikian sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tidak lagi dikenal adanya kontrak dalam perizinan pertambangan di Indonesia. Untuk bentuk izin dengan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 UU 4/2009). Selanjutnya WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK (Pasal 1 angka 35 UU 4/2009). Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan (Pasal 1 angka 34 UU 4/2009). Dan selanjutnya Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional (Pasal 1 angka 33 UU 4/2009). Jadi IUPK diberikan untuk kegiatan tambang yang ditujukan untuk kepentingan strategis nasional, karena itu berada di wilayah pencadangan negara. D. Hubungan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan Pasal 6 ayat (2) UU 3/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah. Hal tersebut dapat dimaknai dari Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) mengatur bahwa, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang Atribusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau undang-undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang Atribusi, memikul tanggung jawab dan tanggung gugat secara penuh. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, dalam penggunaan wewenang Pejabat Pemerintah harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan HAM dan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu juga dilarang 196 melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi pemerintahan, yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian ketika pejabat pemerintahan menerapkan kewenangan atribusinya dalam menjalankan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 terkait penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak tertentu, maka harus mematuhi pembatasan-pembatasan tersebut sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Jadi sepanjang pemerintah menawarkan WIUPK secara prioritas dan dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya serta tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut adalah valid dari sisi hukum. Selanjutnya dasar penerapan Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020 juga berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) UU 3/2020, yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mana yang dimaksudkan di sini? Tentunya adalah peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan mineral dan batubara, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga (sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan). Tentunya prinsip legal drafting harus dipatuhi, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 merupakan sumber atau ketentuan umum yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Menteri. Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020 memiliki kewenangan atribusi, untuk menawarkan WIUPK secara prioritas kepada pihak tertentu, yang menurut pertimbangan Pemerintah adalah terkait dengan pemanfaatan secara luas dari SDA Minerba. Baru-baru ini diterbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan PP 96 Tahun 2021 mengenai peraturan pelaksanaan UU 3/2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 diatur bahwa, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran 197 secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun tentunya penawaran secara priroritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan ini diikuti dengan berbagi pembatasannya, yaitu: (1) Bahwa WIUPK yang ditawarkan merupakan wilayah eks PKP2B; (2) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri; (3) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali; (4) Badan usaha yang dibentuk ormas, dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya; (5) Penawaran WIUPK tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Sehingga penawaran WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, tidak membuka lahan baru, tetapi hanya di wilayah yang sudah ada dan bekas lahan PKP2B. Dalam memperoleh IUPK tersebut pun, badan usaha harus memenuhi persaratan-persyaratan sebagaimana di tentukan dalam UU 3/2020 (yaitu persyaratan administratif, teknis, finansial, lingkungan, kewilayahan). Kemudian dengan kepemilikan saham mayoritas dan kendali oleh ormas keagamaan, diharapkan dapat memberi dampak kemaslahatan bagi ummat (rakyat) secara luas. Dengan demikian penawaran prioritas tersebut dapat membantu untuk mewujudkan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari, S.H., LL.M Ahli merupakan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia I. LATAR BELAKANG Keterangan Tertulis Ahli ini disampaikan dalam kapasitas akademik yang dimiliki oleh Ahli, yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus Perkara Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 198 Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") sebagaimana teregister dalam Perkara Pengujian Nomor 77/PUU-XXII/2024 (“Perkara Pengujian UU Minerba”). Ahli memahami bahwa dasar pengujian dalam Perkara Pengujian UU Minerba adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba; “Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: a. …. b. …. …. j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;” Selain itu, Ahli juga memahami bahwa pada dasarnya Perkara Pengujian UU Minerba diajukan oleh pemohon yang menganggap kewenangan Pemerintah untuk menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (“Ormas Keagamaan”), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”), bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas. Dengan demikian, dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memberikan penjelasan terkait aspek hukum perseroan terbatas yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan dalam kegiatan usaha pertambangan. II. ISU HUKUM Berikut adalah isu-isu hukum yang akan diuraikan oleh Ahli sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian III Keterangan Tertulis Ahli: 1. Isu Hukum Pertama: Apakah organisasi kemasyarakatan (“Ormas”) dapat mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas 199 (“PT”) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Isu Hukum Kedua: Bagaimana aspek hukum perseroan terbatas sebagai badan usaha milik Ormas Keagamaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara? III. KETERANGAN TERTULIS AHLI Berdasarkan isu-isu hukum tersebut di atas, Ahli dengan ini menyampaikan Keterangan Tertulis Ahli dalam Perkara Pengujian UU Minerba sebagai berikut: 1. Isu Hukum Pertama: Pendirian Badan Usaha Berbentuk PT oleh Ormas Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia Sebelum menjawab isu hukum ini, Ahli akan terlebih dahulu menjelaskan konsep perkumpulan di Indonesia. Berdasarkan Hukum Perdata, bentuk asal dari berbagai perusahaan adalah perkumpulan dalam arti luas. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang mempunyai unsur-unsur: kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan mau bekerja sama (HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang: Buku 2 Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambatan, Cet. Ke-6, 1991, hal. 8-9). Adapun perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang tidak menjadi bentuk asal dari persekutuan, berdiri sendiri dan biasanya diatur dalam perundang-undangan. Perkumpulan dalam arti sempit ini adalah “vereniging” (Belanda); “verein” (Jerman); “association” (Inggris); dan “union” (Perancis) (HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang: Buku 2 Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambatan, Cet. Ke-6, 1991, hal. 10). Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak bertujuan untuk mencari laba (non-ekonomis) dan tidak menjalankan perusahaan serta diatur dalam perundang-undangan tertentu, yaitu: 1. KUH Perdata Buku III Bab 9 tentang “Van Zedelijke Lichamen” (Perkumpulan), Pasal 1653-1663; 2. Staatblad. 1870-64 tentang “Rechtspersoonlijkheid van Vereningingen” (Badan Hukum bagi Perkumpulan); dan 200 3. Staatblad. 1939-570 bsd 717 tentang “Inlandsche Vereniging” (Perkumpulan Indonesia). Untuk memperjelas hal di atas, perkumpulan dapat Ahli gambarkan sebagai berikut: Selama ini, perkumpulan yang dikenal di masyarakat, terutama yang bukan perusahaan, adalah vereniging (perkumpulan berbadan hukum), stichting (yayasan) atau perkumpulan dengan nama apapun. Pada tahun 2013, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”) yang di dalamnya secara tegas membedakan bentuk Ormas, sebagai berikut: 1. Ormas berbadan hukum dan memiliki anggota, yaitu perkumpulan berbadan hukum (vereniging); 2. Ormas berbadan hukum dan tidak memiliki anggota, yaitu yayasan (stichting); dan 3. Ormas yang tidak berbadan hukum. UU Ormas mendefiniskan Ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 201 Mengingat isu hukum ini adalah mengacu kepada PT dan "organisasi masyarakat" Ahli berpendapat bahwa "organisasi masyarakat" yang dimaksud mengacu kepada ormas yang berbadan hukum agar perbandingan yang dilakukan menjadi sepadan. Hal ini karena PT adalah badan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini perbandingan antara PT, Ormas berbentuk perkumpulan berbadan hukum, dan Ormas berbentuk yayasan. No Kriteria Perseroan Terbatas Ormas – Perkumpulan Badan Hukum Ormas – Yayasan A Ketentuan Umum 1 Dasar Hukum UU No. 40/2007. a. UU No. 17/2013 (Pasal 10,11,12); b. Permenkumham No. 3/2016; c. KUH Perdata Buku III Bab 9 d. Staatsblad. 1870- 64; e. Staatsblad. 1939- 570 bsd 717 f. PMA No. 19/2021. a. UU No. 17/2013 (Pasal 10, 11, 13); b. UU No. 16/2001 bsd UU Nomor 28 Tahun 2004; c. PP No. 63/2008; d. PMA No. 19/2021. 2 Definisi Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan. Badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 3 Tujuan Pembentukan Ekonomis. Ideal yaitu tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan tidak melanggar undang-undang. Ideal yaitu tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 4 Sifat hukum (legal nature) Mencari laba atau keuntungan (profit motive), pemegang saham menerima dividen. Nirlaba yaitu tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Nirlaba yaitu tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 202 No Kriteria Perseroan Terbatas Ormas – Perkumpulan Badan Hukum Ormas – Yayasan 5 Pendirian dan Status Hukum Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan pengecualian tertentu. Didirikan oleh 3 (tiga) orang atau lebih. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih. B Organ / Struktur Organisasi dan wewenangnya 1 Anggota/ Keanggotaan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini [UU PT – Ahli] dan/atau anggaran dasar. Baik UU Ormas maupun peraturan perundang-undangan tentang perkumpulan berbadan hukum (vereniging), tidak mengatur organ Ormas. UU Ormas hanya menyatakan Ormas memiliki AD sebagai peraturan dasar Ormas, dan AD ormas menjadi syarat untuk pendirian Ormas. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang- undang ini [UU Yayasan – Ahli] atau Anggaran Dasar. 2 Pengurus Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus perkumpulan adalah anggota perkumpulan yang berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ke tiga dan sebaliknya, bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pengurus bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 6 Pengawas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Pengawas Internal adalah anggota yang melakukan pengawasan internal sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, termasuk Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. 203 No Kriteria Perseroan Terbatas Ormas – Perkumpulan Badan Hukum Ormas – Yayasan serta memberi nasihat kepada Direksi. menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. C Permodalan / Pendanaan 1 Modal Awal Tidak terdapat minimal modal dalam PT. Modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Tidak terdapat aturan mengenai jumlah minimal modal awal bagi Ormas. Kekayaan awal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Yayasan yang didirikan oleh WNI. 2 Kekayaan/ Keuangan Penyetoran modal pemegang saham dan hasil kegiatan usaha/laba. Keuangan Ormas PBH dapat bersumber dari: a. iuran anggota b. bantuan/sumban gan masyarakat c. hasil usaha Ormas d. bantuan/sumban gan dari orang asing atau lembaga asing e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Uang atau barang yang dipisahkan pada saat pendirian dan: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf; c. hibah; d. hibah wasiat; e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. D Tanggung Jawab atas Perikatan Perseroan/Ormas 1 Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) Badan Hukum PT bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan organ PT selama sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha PT, terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. Ormas PBH bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan pengurus atau anggota untuk dan atas nama Ormas PBH, terbatas pada kekayaan yang dimiliki oleh Ormas PBH. Ormas Yayasan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Organ Yayasan selama sesuai dengan tujuan pendiriannya, terbatas pada kekayaan yang dimiliki Ormas Yayasan. 204 No Kriteria Perseroan Terbatas Ormas – Perkumpulan Badan Hukum Ormas – Yayasan 2 Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham atau Anggota Ormas Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Para anggota suatu perkumpulan tidaklah bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan. Ormas Yayasan tidak memiliki anggota. Direksi: Anggota Direksi bertanggung jawab secara terbatas apabila kerugian perseroan bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Pengurus: Peraturan tentang Ormas PBH tidak membedakan antara tanggung jawab anggota dan pengurus sehingga tanggung jawab pengurus sama dengan tanggung jawab anggota perkumpulan. Pengurus: Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara terbatas atas kerugian Yayasan atau pihak ketiga apabila telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan AD. Dewan Komisaris: Anggota Komisaris bertanggung jawab secara terbatas apabila kerugian perseroan bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Pengawas: Peraturan tentang Ormas PBH tidak membedakan antara tanggung jawab anggota dan pengawas sehingga tanggung jawab pengawas sama dengan tanggung jawab anggota perkumpulan. Pengawas: Pengawas Yayasan bertanggung jawab terbatas apabila kerugian atau kepailitan Yayasan bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan tugas pengawasan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perbedaan pokok antara PT di satu sisi dan Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan disisi lain, terletak pada tujuan pembentukannya. Suatu PT 205 adalah entitas usaha, sedangkan Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan bukan entitas usaha. Walaupun Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan bukan perusahaan, keduanya dapat mendirikan perusahaan atau badan usaha. Hal ini diatur secara tegas baik di dalam UU Ormas dan UU Yayasan sebagai berikut. UU Ormas UU Yayasan Pasal 39 UU Ormas: “(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha. (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART. (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan: “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.” Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan menyatakan bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Perlu dipahami bahwa berbeda dengan PT sebagai entitas usaha atau perusahaan, yang artinya PT-lah yang menjalankan perusahaan secara langsung; maka tidak demikian dengan Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan. Sebagai pendiri perusahaan atau badan usaha, bukan Ormas yang melakukan kegiatan usaha melainkan perusahaan atau badan usaha tersebut. Sebagai contoh, apabila Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan mendirikan perusahaan atau badan usaha, misalnya mendirikan suatu PT, maka yang menjalankan usaha adalah PT tersebut, dan bukan Ormas. Ormas menjadi pemegang saham dari PT. Hal ini karena adanya keterpisahan badan hukum (separate legal entity) antara PT dengan Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum dan Ormas Yayasan. 206 Secara khusus, kebolehan Ormas Perkumpulan Berbadan Hukum mendirikan perusahaan atau badan usaha telah ditegaskan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Pasal 4 UU Ormas mengatur bahwa hakikat pembentukan Ormas adalah untuk tujuan nirlaba (tidak mencari keuntungan), hal tersebut bukan berarti Ormas dilarang untuk mendirikan badan usaha. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Ormas diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha yang bersifat mencari keuntungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian organisasi. Hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi, justru akan sangat membantu Ormas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan yang menjadi tujuan utamanya. 2. Isu Hukum Kedua: Aspek Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Ahli memahami bahwa selain kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), Pemerintah telah menetapkan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Perlu ditegaskan bahwa WIUPK ini bukan ditawarkan kepada Ormas Keagamaan tetapi kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan tersebut. Hal ini sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Pasal 83A PP 25/2024 sebagai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Berdasarkan Pasal 83A PP 25/2024 itu pula, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan tersebut dilakukan dengan catatan hanya terbatas pada wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). (Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, PP Nomor 25 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 89, TLN No. 6921, selanjutnya ditulis PP 25/2024, Pasal 83A ayat (1) dan (2).) 207 Dari ketentuan ini, Ahli kemudian dapat memahami bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran Ormas Keagamaan. Artinya, prioritas ini memberikan kesempatan kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang mana keuntungannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya individu tertentu. Hal ini karena sejatinya penerima manfaat (beneficiaries) dari berbagai program dan kegiatan Ormas Keagamaan adalah masyarakat secara luas, dan bukan hanya anggotanya. Kemudian, tata kelola badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, dan pendirian badan usaha tersebut wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan” sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 adalah badan usaha yang mana Ormas Keagamaan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang saham pengendali (PP 25/2024, Pasal 83A ayat (4)). Ini berarti, badan usaha yang dimaksud dalam PP 25/2024 adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan UU PT, organ PT yang berwenang melakukan pengurusan sehari-hari adalah direksi. Pemegang saham tidak berwenang melakukan pengurusan PT. Ini artinya, Ormas Keagamaan sebagai pemegang saham PT, tidak terlibat langsung dalam pengurusan atau pengelolaan operasional sehari-hari PT. Dalam hal ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang akan bertanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan PT [UU PT, Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1)]. Sebagai pemegang saham mayoritas, Ormas Keagamaan memiliki wewenang mengangkat individu sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dapat menjalankan dan mengawasi PT sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha PT [UU PT, 94 ayat (1) dan Pasal 111)]. Tentu saja pengangkatan anggota ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan tentunya akan 208 sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan para pemegang saham PT tersebut. Lebih lanjut, langkah nyata yang dapat dilakukan oleh Ormas Keagamaan sebagai pemegang saham PT untuk memastikan bahwa individu yang hendak diangkat atau ditunjuk sebagai anggota direksi dan dewan komisaris kompeten dan memahami kegiatan usaha pertambangan adalah dengan menunjuk tim independen yang terdiri dari ahli dan profesional di bidang pertambangan atau bekerjasama dengan konsultan untuk melakukan proses seleksi dan penilaian terhadap kandidat anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Tim independen ini akan membantu pemegang saham mengevaluasi kualifikasi dan rekam jejak calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang aspek teknis, regulasi, dan operasional di kegiatan usaha pertambangan. Dengan langkah ini, Ormas Keagamaan dapat memastikan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang terpilih adalah individu yang kompeten, memahami kegiatan usaha pertambangan, dan mampu menjalankan pengelolaan PT dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang ditunjuk akan bertugas untuk memastikan PT yang dimiliki Ormas Keagamaan tidak terjebak dalam permasalahan di kemudian hari. Dalam hal PT yang pemegang sahamnya adalah Ormas Keagamaan mengalami kerugian, maka sama seperti pemegang saham lainnya, Ormas Keagamaan hanya bertanggung jawab secara terbatas (limited liability) yaitu sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya (UU PT, Pasal 3 ayat (1): “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”). Selanjutnya, mengenai dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih PT yang dibagikan kepada pemegang saham [UU PT, Pasal 71 ayat (2)] menentukan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan PT dibagikan kepada pemegang saham sebagai 209 dividen, kecuali ditentukan lain oleh RUPS). Sebagai pemegang saham, Ormas Keagamaan akan memiliki hak-hak sebagai berikut [UU PT, Pasal 52 ayat (1)]: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan c. menjalankan hak lainnya yang diatur dalam UU PT. Berbeda dengan PT yang pemegang sahamnya adalah PT juga atau perorangan, sebagai organisasi nirlaba, keuntungan yang diperoleh Ormas Keagamaan dalam bentuk dividen tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi anggota atau pengurusnya, melainkan bisa digunakan untuk lebih memperkuat program-program sosial yang akan dijalankannya (UU Ormas, Pasal 39 ayat (1)). Program- program sosial yang dilakukan oleh Ormas Keagamaan tersebut, memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, tidak jarang dividen yang diterima oleh pemegang saham dalam suatu badan usaha digunakan kembali sebagai modal untuk mendanai usaha lainnya. Oleh karena itu, sangat mungkin dividen yang diperoleh dari hasil pengelolaan pertambangan batubara oleh PT yang pemegang sahamnya adalah Ormas Keagamaan, dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan untuk mendanai usaha-usaha lain milik Ormas Keagamaan yang mayoritas usahanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan (rumah sakit, klinik), pendidikan (sekolah, universitas), dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa sesungguhnya peran dan keterlibatan Ormas sebagaimana termaktub dalam Pasal 83A PP 25/2024 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat mengacu kepada tujuan Ormas Keagamaan, maka Ormas Keagamaan memiliki tujuan sebagai berikut (UU Ormas, Pasal 5): a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 210 e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah dengan menawarkan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan sejalan dengan tujuan Ormas Keagamaan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip PT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keuntungan yang diperoleh dapat mendukung kegiatan Ormas Keagamaan dalam mencapai tujuan-tujuannya dan pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 4. Ahli Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. Ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Keterangan ini membahas mengenai landasan dan konsepsi hukum terkait penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada “badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”. Pertanyaan utama yang akan dijawab dari keterangan ini adalah batasan kewenangan pemerintah untuk menerjemahkan kewenangan atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Keterangan Ahli ini akan membahas 4 hal; Pertama, batas konstitusionalitas pembentukan undang-undang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Kedua, penafsiran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan penguasaan negara. Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam konteks Pasal 29 UUD 1945. Keempat, pemaknaan suatu norma pasal dalam undang-undang. Pada akhirnya Keterangan Ahli memberikan kesimpulan bahwa pilihan makna prioritas sebagai open legal policy dan sebuah kebijakan yang tidak dapat dimaknai sebagai sebuah diskriminasi selama tetap menjamin prinsip- prinsip kebijakan (beleid) dan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 211 (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam implementasi kebijakan tersebut. Keterangan Ahli disampaikan dalam kaitannya dengan perkara pengujian undang-undang yang terdaftar dalam Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, yang menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yaitu ketentuan mengenai kewenangan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Pengujian UU Minerba). Isu hukum yang kemudian muncul dalam Pengujian UU Minerba ini adalah adanya anggapan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan) merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Selain itu, didalilkan pula bahwa penawaran WIUPK secara prioritas oleh pemerintah seharusnya hanya ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wujud dari pemberian manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya dalam Keterangan Ahli ini, izinkan saya sebagai ahli hukum tata negara untuk menjelaskan mengenai proses pembentukan konsepsi pilihan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang dan relasinya dengan konstitusionalitas suatu undang-undang dalam kaitannya dengan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan. A. Konstitusionalitas Suatu Ketentuan Undang-Undang Konstitusi, sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara, merupakan sumber rujukan dalam pembentukan peraturan-perundangan di bawahnya, termasuk undang-undang. Pertanyaan mendasar proses pembentukan undang-undang adalah kapasitasnya untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan kebijakan dalam ruang politis dan strategis dengan tujuan mencapai cita-cita amanat konstitusi. Tolak Ukur Konstitusionalitas Suatu Ketentuan Undang-Undang Sekurang-kurangnya, sebagai sebuah batasan, sejumlah tolak ukur perlu diperhatikan untuk menyatakan bahwa undang-undang, sebagai produk politik, dapat dikatakan konstitusional: 212 a. Pertama, suatu norma dianggap bertentangan dengan konstitusi ketika norma tersebut jelas-jelas melanggar salah satu pasal dalam konstitusi. Sehingga norma tersebut dapat dianggap inkonstitusional jika dapat dibuktikan melanggar pasal dan teks konstitusi. b. Kedua, dapat pula dianggap inkonstitusional jika bertentangan dengan Prinsip Konstitusi (Lihat Basic Principle Doctrine). Misalnya jika norma tersebut melanggar prinsip dasar yang tertulis ataupun menjadi pesan dalam konstitusi, seperti prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat atau pemisahan kekuasaan, maka norma itu juga dianggap bertentangan. c. Ketiga, jika norma melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi: Jika norma tersebut memberikan wewenang kepada badan atau lembaga yang melebihi apa yang diatur dalam konstitusi, norma tersebut juga dapat dianggap inkonstitusional. d. Keempat, jika norma dalam undang-undang mengabaikan Prosedur Konstitusional: Jika suatu norma diadopsi atau diberlakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam konstitusi, maka norma tersebut dapat dianggap inkonstitusional. Hal ini berimplikasi kepada pengujian formil, tidak diadili materinya di Mahkamah Konstitusi. e. Kelima, jika norma tersebut bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut juga dianggap bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Melalui lima tolak ukur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas sebuah undang-undang tidak sekedar bertentangan dengan teks pasal yang secara tegas tercantum dalam konstitusi melainkan pula jika ia bertentangan dengan implementasi dari prinsip-prinsip konstitusi (basic principle doctrine). Prinsip-prinsip tersebut mungkin saja tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun pengadilan konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi mampu memberikan penafsiran tersebut untuk menjadi guidance dalam menafsirkan sebuah teks-teks konstitusi dalam konteks tertentu. Disebabkan norma teks konstitusi tidak secara tegas memberikan guidelines mengenai bagaimana cara menerapkannya, peranan dari prinsip-prinsip dalam “Basic Principle Doctrine” menjadi penting untuk dijadikan panduan 213 dalam menyusun undang-undang. Prinsip-prinsip ini, secara lebih lanjut diaplikasikan dalam pilihan-pilihan kebijakan baik oleh legislatif maupun eksekutif. Dalam melakukan pilihan kebijakan ini, yang bisa jadi salah satunya disusun dalam format undang-undang, memerlukan proses formil dengan memperhatikan prinsip “meaningful participation”, yang juga merupakan “basic principle” dalam pembentukan undang-undang. Proses akomodasi aspirasi ini merupakan bentuk dari pengejewantahan “meaningful participation” yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Proses akomodasi aspirasi ini dilandaskan pada filosofi perwakilannya sebagai perwakilan politik (political representation). Artinya, tiap anggota legislatif memiliki kelompok pemilih yang memiliki aspirasi yang spesifik yang berpengaruh dengan visi keterwakilannya di lembaga politik. Dalam upaya meaningful participation tersebut, legislatif menjadi wadah untuk menampung beragam aspirasi yang sangat beragam dan bisa saja saling bertentangan, saling bertabrakan atau saling menuntut prioritas. Konsekuensi dari penerimaan aspirasi yang beragam tersebut, pembentuk undang-undang perlu untuk memiliki kepentingan tertentu, untuk mentransformasikannya dalam kebijakan. Pilihan kebijakan ini tentunya mustahil untuk menyenangkan semua pihak. Ada kalanya pilihan-pilihan tersebut justru melahirkan respon negatif dari kelompok aspirasi yang tidak terpilih. Relasi antara kebutuhan konstituen dan pembentuk undang-undang memiliki dua sisi mata uang yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi pembentuk undang- undang akan berupaya mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen untuk diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga akan mengabaikan aspirasi masyarakat lain yang bukan konstituennya. Polarisasi seperti ini, merupakan ciri yang sangat wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Terdapat isu keberpihakan pada kelompok pengusung (konstituen) dalam negosiasi pengesahan undang-undang. Hal ini lah yang membuat produk dari legislasi berpotensi memberikan akomodasi lebih terhadap kepentingan kelompok-kelompok tertentu. John 214 Locke juga pernah menganalisis kondisi ini. Dalam pandangan Locke, bagaimanapun suatu produk hukum yang dibentuk dapat saja menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain (1John Locke, Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, Edited and with an Introduction by Ian Shapiro, (New Heaven and London: Yale University Press, 2003), 159) Dengan demikian memang dapat dipahami bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislatif tidak semata-mata untuk kepentingan semua warga negara, melainkan untuk kepentingan konstituen dan kampanye politiknya. Hal inilah yang menyebabkan luaran dari undang- undang boleh jadi bernuansa one sided interest. Sehingga melalui karakter politis-representatif ini memungkinkan melahirkan produk yang menguntungkan konstituen dan kepentingan politik tertentu. Namun demikian, kondisi ini tidak serta merta membuat sebuah undang- undang menjadi bertentangan dengan undang-undang dasar atau inkonstitusional. Selama tidak ada pelanggaran terhadap lima hal yang disebut sebelumnya, sebuah undang-undang dapat dianggap sebagai pilihan kebijakan untuk melaksanakan dan menegakkan konstitusi. Proses menampung aspirasi konstituen ini sendiri dianggap sebagai meaningful participation yang merupakan basic principle dalam konstitusi dan diformulasi tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Naskah Akademik Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang Selanjutnya, ketika kita memahami konsep terkait proses penyusunan undang-undang berbasis meaningful participation, maka hasil kajian akademik dapat saja tidak sejalan dengan putusan mayoritas. Hal inilah yang terjadi dalam penggunaan naskah akademik dalam pembentukan undang- undang yang bisa berbeda dengan hasil pembahasan dalam undang-undang yang disahkan. Hasil kajian akademik akan berkembang dalam proses pembahasan di legislatif sehingga dapat saja naskah akademik diakomodasi secara berbeda. Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan bahwa memang naskah akademik tidak mengikat baik dalam pembahasan maupun dalam pelaksanaan suatu undang-undang. 215 Fenomena ini sebenarnya merupakan bentuk kelaziman, dimana biasanya Naskah Akademik akan menampung argumentasi intelektual dan pilihan ilmiah, yang tetap akan dinegosiasikan dalam forum politik. Walhasil, naskah akademik bisa jadi sedikit-atau banyak berbeda dengan hasil dari undang- undang hasil negosiasi yang mengikat. Pendapat ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 “bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi satu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Ketiadaan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya undang-undang a quo sebagaimana didalilkan para pemohon” b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-X/2012 “Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi” c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 “walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional” d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 “Mahkamah Konstitusi tidak terikat dengan naskah akademik dan Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 mengenai pengertian hakim” B. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Dalam Kaitannya dengan Open Legal Policy Poin Keterangan Ahli yang kedua yang hendak Ahli sampaikan adalah terkait dengan makna dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan aplikasi dari open legal policy yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Ahli akan membahas gagasan political question doctrine untuk menilai sampai sejauh mana 216 peradilan konstitusi mampu memisahkan isu open legal policy ini sebagai objek yang dapat dinilai isu konstitusionalitasnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memberikan penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal ini sebagai dasar konstitusional bagi penguasaan negara terhadap sumber daya alam, yang harus dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan semata untuk keuntungan komersial. Makna "Dikuasai oleh Negara" dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memiliki arti bahwa negara bukanlah pemilik mutlak, tetapi pengelola yang diberi mandat oleh konstitusi untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Artinya, negara berperan sebagai wakil rakyat yang harus memastikan bahwa sumber daya alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu putusan penting terkait interpretasi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara tetap harus memegang kendali dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, bukan menyerahkannya kepada pasar bebas yang sepenuhnya dikelola oleh swasta atau asing. Penguasaan oleh negara meliputi hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi eksploitasi sumber daya alam tersebut demi kepentingan nasional. Penafsiran Hak Menguasai Negara (HMN) meliputi lima fungsi utama yang menjadi dasar bagi negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Fungsi pertama adalah mengadakan kebijakan (beleid), di mana negara memiliki wewenang untuk membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. Kedua, tindakan pengurusan (bestuursdaad), yang mencakup tindakan administratif atau manajerial negara dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, 217 pengaturan (regelendaad), yang memberi negara kekuasaan untuk membuat peraturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya agar sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Keempat, pengelolaan (beheersdaad), yaitu pengelolaan langsung atas sumber daya alam melalui badan-badan atau lembaga tertentu untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaannya. Terakhir, pengawasan (toezichthoudensdaad), di mana negara berfungsi sebagai pengawas yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Kelima fungsi ini menggambarkan peran strategis negara dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip "sebesar- besar kemakmuran rakyat". Ini berarti bahwa keuntungan dan pemanfaatan dari sumber daya alam harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 memberikan penjelasan bahwa dalam konteks penguasaan negara atas sumber daya alam, apabila tidak dianggap sebagai tindakan tunggal, maka harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai kemakmuran rakyat. Urutan prioritas penguasaan negara yang ditetapkan adalah: pertama, negara melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam; kedua, negara membuat kebijakan dan tindakan pengurusan; dan ketiga, negara melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Tingkatan ini didasarkan pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam secara optimal, di mana negara diharapkan setidaknya menjalankan kebijakan dan pengurusan, atau paling tidak melakukan pengaturan dan pengawasan apabila tidak dapat mengelola secara langsung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mengizinkan adanya kerja sama (share holding) dengan pihak swasta untuk mengelola cabang-cabang produksi jika negara tidak mampu sepenuhnya. Terkait dengan cabang-cabang produksi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 mengelompokkannya berdasarkan pentingnya bagi negara dan keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Cabang- 218 cabang produksi diklasifikasikan menjadi: (a) cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (b) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; dan (c) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Klasifikasi ini selanjutnya diserahkan untuk dinilai oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kajian ilmiah, namun tetap bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai konteks dan kebutuhan pada masa tertentu. Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Undang- Undang Pengelolaan Pulau-Pulau Pesisir, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran mengenai prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan empat tolak ukur: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) pemerataan manfaat sumber daya alam; (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya; dan (iv) penghormatan terhadap hak turun-temurun rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jabaran yang ahli sampaikan ini sebenarnya hendak menunjukkan bahwa UUD 1945 telah memberikan ‘basic principles’ yang wajib untuk ditaati sebagai norma hukum tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalisasinya membutuhkan pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif agar terlaksana pesan dari konstitusi. Ahli menilai, bahwa terkait isu prioritas dan bukan prioritas tidak secara tegas diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan dalam pesan konstitusi sebagaimana terdapat dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa: 1. Terdapatnya pengusaan negara terhadap sumber daya alam, negara tidak harus langsung mengusahakannya. Negara berperan dalam pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. 2. Jenis cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh negara diklasifikasikan menjadi: (a) cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (b) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan (c) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi dan putusan peradilan konstitusi tidak menyebutkan dengan tegas jenis cabang-cabang produksi dimaksud 219 dengan menyerahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. ‘Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.’ 3. Strategi penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat juga tidak ditentukan secara tegas oleh konstitusi yang penting harus memenuhi empat tolok ukur: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) pemerataan manfaat sumber daya alam, (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya, dan (iv) penghormatan terhadap hak turun-temurun rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Strategi pemenuhan keempat tolok ukur tersebut tentu menjadi pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Jalan pemberian prioritas dapat dikategorikan sebagai pilihan kebijakan dalam rangka strategi pemenuhan keempat tolok ukur tersebut. Menemukan standar yudisial yang memadai akan sulit untuk merinci strategi lebih jauh untuk pemenuhan keempat tolok ukur tersebut. Untuk menegaskan bahwa urusan prioritas ini merupakan bagian dari open legal policy, maka Ahli juga akan membahas terkait dengan ‘political question doctrine’, dalam hal ini Mahkamah Agung Amerika Serikat mengembangkan sebuah doktrin dimana terdapat kasus-kasus yang sebenarnya tidak pantas diadili oleh pengadilan. Hal ini didasari bukan karena pengadilan memiliki keterbatasan untuk mengadili perkara tersebut, melainkan karena pada dasarnya pengadilan menilai bahwa hal-hal tersebut lebih layak dibahas dalam lembaga kekuasaan legislatif yang merupakan cabang kekuasaan representasi rakyat. Persoalan-persoalan pilihan kebijakan atau keputusan politik yang relativitasnya sangat tinggi ketika diadili dan diputus oleh peradilan konstitusi tentu berubah penerimaannya. Pertanyaan mengenai pilihan kebijakan yang jawabannya adalah keputusan politik diterima masyarakat sebagai kebenaran yang relatif, dinamis, dapat cepat berubah. Jika pertanyaan tersebut ditransformasi menjadi pertanyaan hukum dan mendapatkan jawaban hukum maka akan berubah penerimaannya menjadi kebenaran hukum yang seringkali dianggap mutlak sifatnya. Dari segi proses 220 pengambilan putusan terdapat kekhawatiran yaitu jika persoalan pilihan dan kebijakan atau politik yang seharusnya diputus berdasarkan pertimbangan politik dan kebijakan publik, ketika dibawa ke pengadilan maka akan berhadapan dengan interpretasi hukum yang memiliki perangkat yang terlalu ketat dan lebih terbatas (Diana Kapiszewski, Gordon Silverstein, dan Robert A. Kagan (eds.), Consequential Courts: Judicial Roles in Global Perspective, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)). Sementara dari sisi akuntabilitas, kekhawatirannya adalah ketika keputusan kebijakan dan politik yang sehrusnya diambil oleh lembaga politik kemudian dipindahkan ke ranah yudisial maka hal ini menimbulkan persepsi mengurangi akuntabilitas lembaga-lembaga politik tersebut yang merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis. Setidaknya ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu isu konstitusional sebaiknya diserahkan kepada cabang politik (eksekutif atau legislatif) daripada diputuskan oleh pengadilan (Choper, Jesse H. "The political question doctrine: suggested criteria." Duke LJ 54 (2004): 1457). Kriteria ini diformulasi dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Baker v. Carr tahun 1962, adapun tiga diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pertama, adanya komitmen teks konstitusi, peradilan konstitusi sebaiknya menahan diri dari memutuskan suatu isu jika terdapat komitmen tekstual dalam Konstitusi yang dengan jelas memberikan kewenangan tersebut kepada cabang politik tertentu. Artinya, jika Konstitusi secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu keputusan atau isu adalah tanggung jawab cabang eksekutif atau legislatif, pengadilan harus menghormati dan membiarkan cabang tersebut menangani masalah itu. b. Kedua, adanya pendekatan fungsional, yakni jika fungsi judicial review dianggap tidak perlu untuk menjaga keutuhan konstitusi, peradilan konstitusi seharusnya tidak menggunakan wewenang interpretasinya. Kriteria ini berfokus pada kegunaan praktis; jika keterlibatan pengadilan tidak esensial atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap tata konstitusi, maka pengadilan sebaiknya tidak mencampuri. c. Ketiga, ketiadaan standar yudisial yang jelas di mana peradilan konstitusi seharusnya menolak menangani isu-isu di mana mereka tidak dapat 221 merumuskan standar atau teks yang koheren dan dapat dikelola. Dengan kata lain, jika pengadilan tidak memiliki standar hukum yang jelas untuk menilai atau memutuskan suatu masalah, maka isu tersebut tidak layak untuk diputuskan oleh pengadilan. Choper dalam jurnal "The Political Question Doctrine: Suggested Criteria." menyimpulkan bahwa tiga kriteria ini memiliki benang merah: mereka mengidentifikasi jenis pertanyaan atau isu yang kurang tepat untuk diputuskan oleh yudisial, baik karena pengadilan tidak dilengkapi dengan baik untuk menangani isu tersebut atau karena menyerahkan masalah kepada cabang politik menjanjikan solusi yang lebih andal, bahkan mungkin lebih representatif. Pada saat ini, Ahli ingin fokus pada kriteria ketiga yakni ketiadaan standar yudisial yang jelas di mana Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak menangani isu-isu di mana mereka tidak dapat merumuskan standar atau teks yang koheren, tepat, dan dapat dikelola. Hal yang juga mirip terjadi dalam kasus ini, dimana sebenarnya memberikan prioritisasi bagi badan usaha milik Ormas Keagamaan seperti penawaran WIUPK secara prioritas bukanlah menjadi isu konstitusional. Dalam hal ini, pengaturan dalam konstitusi tidak ada satupun yang melarang hal tersebut, dan secara prinsipil juga tetap dapat melaksanakan lima guidelines yang Mahkamah Konstitusi berikan mengenai hak menguasai negara dan empat tolok ukur pengunaannya untuk “sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Persoalan-persoalan mengenai pilihan kebijakan, boleh jadi bukan masuk dalam pilihan “boleh” atau “tidak boleh”, halal-haram maupun konstitusional maupun inkonstitusional. Persoalan mengenai pilihan kebijakan adalah persoalan “sunnah” dan “mubah”. Dalam konteks inilah, political question doctrine harus mulai untuk digunakan. Bahwa dalam isu-isu yang bersifat mubah, selama tidak melanggar pasal dalam konstitusi maka pengadilan sebaiknya tidak menghukuminya menjadi “tidak boleh” atau inkonstitusional. Memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan merupakan suatu pilihan hukum yang tepat, selama tidak ada pasal dalam konstitusi yang melarangnya, dan tetap mampu menjalankan prinsip-prinsip dalam pengelolaan hak menguasai 222 negara dan tujuan kemakmuran rakyat, maka Ahli berpandangan sebaiknya perumusan, penerapan, dan evaluasi atas kebijakan hukum seperti ini dikembalikan pada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk menentukannya sendiri. C. Ormas Keagamaan Dalam Konteks Pasal 29 UUD 1945 Isu ketiga yang ingin Ahli sampaikan adalah terkait kedudukan Ormas Keagamaan dalam konteks Pasal 29 UUD 1945. Dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan merupakan dukungan pemerintah yang dapat diterapkan dalam beragam macam cara demi mendukung kemakmuran masyarakat Indonesia yang kesemuanya adalah beragama. Terkait posisi dan peran negara dalam aktivitas keagamaan/religiusitas warga negara sebenarnya dapat dibaca dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan panduan berupa logika konstitusional yang harus dipahami para penyelenggara negara utamanya pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi membenarkan otoritas negara untuk mengatur hukum Islam di Indonesia, dimana prinsip yang secara konsisten digunakan oleh Mahkamah bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga melakukan koreksi- koreksi atas pemahaman pembentuk undang-undang atas logika konstitusional yang harus digunakan dalam penerapan hukum agama. Mahkamah Konstitusi konsisten menggunakan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan menjelaskan cara memahami ketentuan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang merupakan putusan pengujian atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi terhadap pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat negara melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan “pemberian hak” dari negara kepada warga masyarakat. 223 Pemerintah dalam keterangannya menyatakan; “Pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian hak kepada masyarakat untuk membantu atau berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan zakat”. Begitu pula DPR dalam keterangannya menyampaikan; “Pembentukan LAZ oleh masyarakat seharusnya dimaknai pemberian hak kepada masyarakat untuk membantu atau berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan zakat”. Konstruksi seperti ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan bahwa “Hidup berketuhanan merupakan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh bangsa Indonesia sejak lama”. Bahkan, sebelum Republik Indonesia lahir, kehidupan beragama sudah hidup dan berkembang. Mahkamah Konstitusi kemudian menyampaikan bahwa negara berperan dalam kehidupan beragama masyarakat berdasar Pasal 29 ayat (1) (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berarti perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhanmya tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jika diperiksa pasal-pasal tersebut negara memposisikan diri menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak memeluk agama dan beribadat adanya di warga negara, dengan kata lain tidak terjadi pemberian hak karena memang melekat di warga negara bukan berasal dari negara. Negara memang melakukan campur tangan, namun Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa campur tangan tersebut bukan terhadap substansi ibadah yang dilakukan oleh warga negara tetapi agar terciptanya tata kelola yang baik. Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Campur tangan negara terhadap pengupayaan kesejahteraan umum mutlak harus dilakukan, sehingga pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien”. Dengan demikian yang terjadi dalam aktivitas keberagamaan masyarakat bukanlah “pemberian hak” oleh negara kepada warga negara namun negara melakukan aktivitas “Perlindungan Pelaksanaan Hak”. Konstruksi logika konstitusional seperti ini memberikan konsekuensi tersendiri. Ahli berpendapat bahwa konstruksi “Perlindungan Pelaksanaan Hak” membawa konsekuensi pemahaman bahwa (1) Pada dasarnya hak melakukan aktivitas beragama dan beribadah ada di warga negara, sehingga 224 tidak boleh dipahami terjadinya pemberian hak oleh negara, (2) Negara berposisi melakukan perlindungan terhadap pelaksanaan hak warga negara tersebut, (3) Objek pengaturan yang dilakukan negara seharusnya kepada pengelola agar aktivitas tersebut berlangsung dengan tata Kelola yang baik, sedapat mungkin bukan kepada warga negara dan aktivitasnya, (4) Posisi negara tidak berwenang untuk menilai keabsahan pelaksanaan ibadah atau menentukan yang boleh atau tidak boleh dalam substansi aktivitas ibadah, (5) Konsep perizinannnya perlindungan bukan pengecualian. Negara mengeluarkan izin dengan tujuan melakukan perlindungan demi ketertiban dan tata kelola yang baik, bukan izin yang dikeluarkan karena pengecualian terhadap aktivitas yang pada prinsipnya dilarang, seperti Surat Izin Mengemudi misalnya. Dengan konsepsi demikian maka terdapat jaminan konstitusional untuk membatasi peran negara yang terlalu jauh terhadap aktivitas keagamaan. Peran negara memang diperlukan tetapi bukan terhadap substansi aktivitas tersebut tetapi mendukung agar aktivitas tersebut agar terselenggara dengan efektif dan efisien. Negara menjaga nilai-nilai yang sudah tumbuh dan berjalan dengan baik bahkan memberi bantuan supaya berkembang lebih baik lagi tanpa harus intervensi terhadap independensi aktivitas keagamaan. Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Haruslah memperhatikan hal yang secara sosiologis telah secara efektif berjalan. Dengan memperhatikan keadaan yang demikian maka setiap pengaturan menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan jika meniadakan pranata sosial yang telah berjalan tersebut, melainkan negara melalui instrumen peraturan perundang- undangan berkewajiban untuk membimbing dan membinanya supaya dapat berseiring dengan dinamika kemajuan suatu bangsa yang telah menegara”. Jaminan terhadap kemerdekaan beribadah merupakan bentuk jaminan optimalisasi atas hak beragama yang sudah melekat dan dimiliki oleh setiap orang. Negara berfungsi untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga kerukunan umat beragama, dan melindungi hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lebih jauh, negara justru memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dalam menjamin kebebasan beragama. Penawaran WIUPK secara prioritas pada dasarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung Ormas 225 Keagamaan untuk bisa mandiri dan bebas dalam mengelola Ormas Keagamaannya. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk mendukung kegiatan pengelolaan Ormas Keagamaan. Dalam hal ini perlu juga dibedakan antara badan usaha dan Ormas Keagamaan itu sendiri. Bahwa sebagai badan usaha maka tunduk pada mekanisme badan usaha itu sendiri. Adapun Ormas Keagamaan, sebagai pemegang saham akan mendapat keuntungan yang dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat secara luas. Skema untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi Ormas Keagamaan dengan memberikan pemberdayaan melalui badan usaha yang dimiliki. Dengan demikian, negara tetap menjaga jarak untuk tidak mencampuri substansi keagamaan Ormas Keagamaan sekaligus memberikan dukungan bagi pemakmuran keagamaan. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan pesan Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya, dimana negara justru hanya bertugas untuk memberikan perlindungan dan fasilitasi. Oleh karenanya penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan tidak ada kaitannya dengan upaya campur tangan dan intervensi untuk mengendalikan Ormas Keagamaan. Hal ini justru malah memberikan dukungan dan kemandirian terhadap Ormas Keagamaan untuk tetap dapat berkontribusi dalam memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks yang lebih jauh, maka konteks kehidupan beragama menjadi landasan dalam nilai filosofis bernegara. Dan sebagai upaya pemakmurannya maka negara sebenarnya tidak dilarang dan bahkan perlu untuk mendukung optimalisasi Ormas Keagamaan di Indonesia. Adapun bentuk dari dukungan pemerintah adalah dengan memberikan penawaran WIUPK secara prioritas sekali lagi adalah sebuah pilihan kebijakan. Tentunya dengan tidak meninggalkan dukungan-dukungan lainnya dalam bentuk yang beragam. D. Pemaknaan Suatu Norma Pasal dalam Undang-Undang Pada kesempatan ini, Ahli juga akan memberikan keterangan terhadap bagaimana pemaknaan dan koneksitas antara suatu pasal dalam undang- undang dengan pasal lainnya. Dalam hal ini, Ahli juga menjelaskan 226 bagaimana membenarkan Mahkamah Konstitusi dalam menilai sinkronisasi pasal dengan pasal lainnya tersebut lebih jauh dalam undang-undang. Karena sejatinya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menilai suatu ketentuan pasal dalam undang-undang terhadap UUD 1945, dan bukan terhadap pasal lain dalam undang-undang yang sama. Dalam hal ini, Ahli akan membahas terkait pemaknaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dan kaitannya dengan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Menurut Ahli, kedua pasal tersebut memiliki konteks yang berbeda, dengan jabaran alasan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan pemberian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Sebagaimana yang Ahli telah jabarkan pada bagian sebelumnya, bahwa kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu pilihan kebijakan untuk melaksanakan prinsip hak penguasaan negara dengan tujuan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa negara diharuskan untuk membuat kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya mineral dan batubara sebagai bentuk hak menguasai negara. Terdapat pemahaman khusus yang dapat dijelaskan mengapa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba ini ada pada BAB IV yang berjudul “Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”. Hal ini mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang mendesain agar Pemerintah Pusat memiliki otoritas tertinggi dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara secara langsung. Penempatan di Bab IV menunjukkan bahwa kewenangan ini adalah bagian dari kerangka pengelolaan dan pengawasan yang lebih luas, dimana Pemerintah Pusat diberikan kontrol penuh terhadap sektor pertambangan mineral dan Batubara. Keberadaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dalam Bab tersebut telah sesuai dengan sejumlah panduan konstitutional Mahkamah Konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam. Filosofi dari UU Minerba adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karenanya, Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba ini kemudian memberikan kewenangan 227 bagi pemerintah untuk memilih pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan tertentu atau yang dianggap berpotensi memberikan dampak kemakmuran masyarakat sebagai bagian dari pilihan kebijakan atau open legal policy. Perlu juga dipahami, bahwa BAB IV ini adalah terkait dengan “Kewenangan Pengelolaan” yang pada dasarnya, jika ada hal-hal yang dikecualikan dalam kewenangan tersebut, seyogyanya dicantumkan dalam pasal yang sama. Hal ini dikarenakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba menjadi dasar bagi penerapan pasal-pasal selanjutnya. Adapun, jika tidak ada yang dikecualikan maka pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dapat digunakan sebagaimana secara patut dan semestinya. Di lain sisi, Pasal 75 ayat (3) UU Minerba terletak pada BAB X yang berjudul Izin Usaha Pertambangan Khusus. Jika dicermati lebih jauh, Bab ini mengatur mekanisme pelaksanaan dan prosedur dalam pemberian IUPK. Bahkan secara khusus, jika dibaca secara komperhensif maka Pasal 75 UU Minerba juga memberikan mekanisme pemberian dan lelang IUPK, misalnya proses lelang yang diatur secara ketat, persyaratan dan lain sebagainya. Adapun Pasal 75 ayat (3) UU Minerba terkait pemberian prioritas dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme dan prosedur saja. Selain itu, dapat dipahami bahwa Pasal 75 ayat (3) UU Minerba memuat ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus, sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba mengatur ketentuan mengenai WIUPK. Oleh karena adanya perbedaan tahap perolehan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan WIUPK dimana Izin Usaha Pertambahan Khusus diperoleh jauh setelah perolehan WIUPK, Pasal 75 ayat (3) UU Minerba tidak dapat dihubungkan apalagi membatasi pemaknaan atas ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Pasal 75 ayat (3) UU Minerba tidak dapat memberikan batasan prinsip yang diberikan pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Hal ini karena keduanya mengatur hal yang berbeda, dan pada dasarnya tidak mencakup larangan penawaran WIUPK secara prioritas sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah. 228 Melalui pemaknaan tersebut, maka kewenangan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak terbatas pada pihak-pihak yang dituju dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yaitu BUMN dan BUMD. Walaupun demikian, sekali lagi, Ahli juga perlu menegaskan bahwa isu terkait harmonisasi pasal-pasal dalam UU Minerba tidak seyogyanya diuji di Mahkamah Konstitusi jika tidak dijelaskan keterkaitannya dengan konstitusionalitasnya. Apalagi substansinya juga merupakan bentuk dari pilihan kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai open legal policy. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan keterangan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA YANG MENJADI OBYEK PENGUJIAN DAN KETENTUAN UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI Pemohon dalam permohonan-nya mengajukan pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal a quo adalah sebagai berikut: Pasal 6 Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas; Ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 33 UUD 1945 “Bumi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 229 Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Memerintahkan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut; Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; B. KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, Pimpinan Pusat Muhyammadiyah dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 230 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentangMahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak- hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan olehberlakunya undang-undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; 231 b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terkait kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, pada pokok-nya Pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa sekat – sekat berdasarkan kelompok/golongan. Pemohon juga merasa dirugikan karena dengan adanya kategori prioritas maka Pemohon yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader ormas keagamaan atau ormas apapun itu. Pemberian kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain BUMN/D hanya akan mencederai hati rakyat karena akan ada kategorisasi prioritas/non-prioritas. Terhadap dalil kerugian konstitusional tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah bekerja untuk bangsa dan Negara, melalui jalur pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi tanpa membeda-bedakan masyarakat berdasarkan SARA. Seluruh Amal Usaha Milik Muhammadiyah (AUM) terbuka untuk diakses oleh siapapun, karena itu dalil Pemohon yang merasa didiskriminasi 232 dengan pemberian WIUPK kepada Persyarikatan Muhammadiyah adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Selain itu WIUP/IUP yang akan diberikan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah memiliki syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan WIUP/IUP yang diberikan kepada korporasi, termasuk syarat syarat pemasukan kepada negara. Justru pemberian WIUPK/IUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan seperti Persyarikatan Muhammadiyah memiliki 2 (dua) keuntungan sekaligus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu keuntungan dari penerima negara yang sama dengan korporasi dan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, dimana keuntungan yang didadapatkan badan usaha milik ormas keagamaan seperti Persyarikatan Muhammadiyah akan digunakan untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, melalui pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia, untuk melayanai semua lapisan masyarakat tanpa membeda bedakan SARA. Namun demikian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas Pengujian Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU Minerba Terhadap UUD Tahun 1945 a. Pandangan Umum 1. Bahwa Muhammadiyah merupakan suatu persyarikatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Ma’un, Al Ashr, dan At-Ta’awun. Nilai-nilai Al-Maun mencakup keberpihakan kepada kaum miskin, terlantar, tertindas (baik secara struktural maupun kultural), termarjinalkan, dan juga kepada anak yatim. Nilai-nilai Al-Ashr mencakup kemampuan untuk merespon waktu, keadaan yang terjadi, dan kemampuan untuk memberikan solusi secara rasional dan berkemajuan yang diwujudkan 233 dengan suatu gerakan nyata, bukan gerakan yang retorika. Nilai-nilai At- Ta’awun mencakup kemampuan untuk bekerja bersama/gotong royong dalam memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi semesta. 2. Persyarikatan Muhammadiyah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia berkemakmuran. Sumber daya alam merupakan salah satu pilar ekonomi sekaligus indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, tata kelola sumber daya nasional yang adil, inklusif dan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari kebersamaan dalam cita dan tujuan hidup berbangsa. 3. Data BPS menyebutkan bahwa pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 11% terhadap PDB nasional tahun 2023. 4. Data lain juga menunjukkan bahwa pertambangan ternyata menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan distribusi keuntungan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait deforestasi akibat pembukaan lahan, terutama di wilayah Kalimantan. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sekitar 1,65 juta hektar hutan ditebang. Ini bukan hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga merusak sumber penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari- hari. 5. Muhammadiyah dinilai memiliki kemampuan tata kelola yang mumpuni, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan 165 perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyiah yang dinilai dapat mendukung terwujudnya tata kelola yang berkelanjutan. Perguruan tinggi ini diantaranya memiliki fakultas pertambangan, ekonomi, hingga yang memiliki fokus khusus pada pengelolaan lingkungan. 6. Muhammadiyah juga memiliki berbagai macam amal usaha yang dapat dilibatkan dalam aktivitas pertambangan, baik amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, maupun keuangan. Dalam tata kelola suatu organisasi persyarikatan, aspek keuangan, kekayaan, dan pelaporan 234 pertanggungjawaban amal usaha telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut;  Anggaran Dasar Bab XI Keuangan dan Kekayaan Pasal 35, menjelaskan bahwa “Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.”  Anggaran Dasar Bab XII Laporan Pasal 38 menjelaskan bahwa “Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.”  Anggaran Rumah Tangga Pasal 3, salah satunya mengatur bahwa “Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi: memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.” Sehingga, hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa pengelolaan organisasi ini dilakukan secara profesional yang berasaskan pada nilai- nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 7. Perlu diketahui bahwa dalam penguasaan sumber daya alam khususnya pertambangan ini, seluruhnya dikuasai oleh negara sebagaimana tertuang dalam:  Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) berbunyi: “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”  Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 235 berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 ayat (4) berbunyi “Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat. 8. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat keagamaan diberikan hak pengelolaan pertambangan oleh pemerintah di mana dalam pemberian izin ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam:  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 93 ayat (1) berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK dilarang mimindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tapa persetujuan Menteri.”  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 5C ayat (1) berbunyi “IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (4) dan/atau kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 5C ayat (2) berbunyi “Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali. 9. Sebagai penerima hak pengelolaan pertambangan, Muhammadiyah tanpa terkecuali juga harus mengikut segala aturan tata kelola pertambangan yang tercantum secara jelas di mana setiap pihak yang terlibat dan proses yang dilakukan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam:  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (4) berbunyi “Tata kelola (governance) atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada pembina sektor dan satuan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 236 undangan. Di mana, pembina sektor adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan kehutanan, perkebunan, dan/atau di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (1) berbunyi “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) yang telah mendapatkan Perizinan Berusahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 5B ayat (4), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (7), harus memenuhi kewajiban kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 berbunyi “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a) Ketentuan keselamatan pertambangan b) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang c) Upaya konservasi mineral dan batubara, dan d) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.” Dalam undang-undang ini, kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 123A ayat (1) berbunyi “Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).” 237  Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, menyebutkan bahwa aspek teknis kegiatan pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pemegang IUP wajib menggunakan metode dan tenaga teknis berkompeten, menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel dan rasional, serta memenuhi kelayakan teknis.  Melalui POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan terbuka dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sekaligus mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara.”  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, penjualan, serta harga mineral logal, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 128 ayat (1) berbunyi “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.”  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 128 ayat (2) berbunyi “Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 10. Selain memiliki kemampuan dalam manajerial tata kelola, baik dalam proses pertambangan maupun pengelolaan lingkungan, Muhammadiyah juga dinilai mampu mengelola jemaah yang diperkirakan sekitar 60 juta orang. Kemampuan dalam mengelola aspek sosial ini sejalan dengan kepemilikan aset sekitar Rp320 Triliun dengan arus kas sebesar Rp25 238 Triliun (termasuk 132 Baitut Tamwil Muhammadiyah, 21 juta m2 lahan, 457 rumah sakit, 510 panti asuhan, 165 perguruan tinggi Muhammadiyah/Aisyiah). 11. Dengan adanya aturan yang diberlakukan bagi seluruh pemegang IUP/IUPK, Muhammadiyah sebagai penerima izin pengelolaan pertambangan juga harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti dengan badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan lainnya. Tidak ada pemberian prioritas baik dalam aspek persyaratan administrasi, teknis, lingkungan hingga finansial kepada Muhammadiyah dalam pengelolaan pertambangan, sehingga potensi diskriminasi yang dikhawatirkan oleh penggugat tidak akan terjadi. Hal tersebut juga cukup jelas tidak adanya peraturan turunan dari diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang secara khusus ditujukan untuk Muhammadiyah. 12. Bahwa sampai saat ini PP Muhammadiyah sedang melakukan penelaahan dan kajian mendalam mengenai potensi cadangan, aspek sosial ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul di wilayah-wilayah prioritas yang akan ditawarkan pemerintah. 13. Masih terkait dengan diskriminasi, Muhammadiyah selama ini berkiprah tanpa membeda-bedakan baik warga ataupun non warga Muhammadiyah, terlebih membeda-bedakan karena SARA. Pelayanan yang hadir dari Muhammadiyah adalah bagi seluruh Rakyat Indonesia. Tahun lalu, di Maumere terdapat wali mahasiswa Muhammadiyah beragama Katolik memberikan tanah seluas 2 hektar untuk dibangun sekolah Muhammadiyah. Ini adalah tanda kepercayaan terhadap Muhammadiyah datang bukan hanya dari muslim semata. Selanjutnya, Muhammadiyah di Sikka (NTT) memiliki dua sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa sekitar 310 siswa, 70% beragama Katolik. Satu SMA dengan 15% siswanya Katolik. Satu kampus IKIP Muhammadiyah, 2 SMP, 4 MTS, 1 SMA, dan 1 madrasah aliah. Di IKIP Muhammadiyah, sekitar 700 lebih mahasiswa, 82% beragama Katolik dan tenaga pengajarnya 50% juga Katolik. Di sektor kesehatan terdapat pengalaman pasien yang beragama katolik, merasa nyaman dan aman selama proses perawatan di PKU 239 Muhammadiyah. Pasien juga merasa bahwa Muhammadiyah tidak mendiskriminasi orang yang berbeda “kostum” dengan mereka. Ini semua adalah sebagian bukti dari kiprah Muhammadiyah selama ini yang berpegang teguh pada MKCH - Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Tak pernah mendiskriminasi. 14. Sehingga, hak-hak konstitusi masyarakat terkait pertambangan tetap dijaga melalui penyetoran hasil penambangan oleh pihak penambang termasuk dari yang mendapatkan prioritas dari undang-undang ini, baik dalam bentuk perpajakan maupun non-perpajakan. b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo UU Minerba, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan sebagai berikut: 1. Bahwa setidaknya ada 5 (lima) indikator suatu ketentuan undang- undang dapat dikatakan inkonstitusional, yaitu: 1) ketika suatu ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan salah satu pasal dalam konstitusi 2) ketika suatu ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, misalnya prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat atau pemisahan kekuasaan, maka norma itu juga dianggap bertentangan; 3) ketika suatu ketentuan dalam Undang-Undang jika melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi; 4) ketika suatu ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi; dan 5) ketika suatu ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa terkait dengan tafsir konstitusoinal terhadap Pasal 33 UUD 1945, Persyarikatan Muhammadiyah pernah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kedua Pengujian Undang-Undang tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana pertimbangan hukum putusan a quo menjadi landasan utama bagi Pengelolaan SDA 240 dalam peraturan perundang-undangan dan pengujuan Undang- Undang berikutnya. 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU 22/2021 yang diajukan Persyarikatan Muhammadiyah tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 4. Bahwa dalam Putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, juga menyatakan: “Menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan 241 pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. 5. Bahwa berdasar pada tafsir pemaknaan MK terhadap Pasal 33 UUD 1945 melalui putusan-putusan sebelumnya, pada pokok-nya prinsip dasar pengelolaan SDA adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Maka pemberian WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan seperti Persyarikatan Muhammadiyah, sama sekali tidak bertentangan dengan semangat konstitusi tersebut, oleh karena Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan demi memperkaya kelompok, namun harta kekayaan yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah untuk digunakan membiayai pengabdian kepada bangsa dan negara melalui jalur pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, ditujukan untuk semua Agama, Ras dan Golongan (SARA) tanpa membeda bedakan, sehingga pemberian WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan justru sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945. 6. Bahwa menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah penawaran WIUPK secara prioritas merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola mineral dan batubara oleh negara sebagai kewenangan pemerintah yang sejalan dengan amanat penguasaan oleh negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa selain itu menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pelaksanaan kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU- VI/2008, serta berdasarkan pandangan hukum para ahli hukum konstitusi, dalam hal konstitusi tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit, akhirnya memberikan kewenangan kebijakan hukum yang terbuka kepada Pemerintah untuk mengatur suatu materi lebih lanjut dengan prinsip peraturan perundangan yang mengandung 242 moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan batasan dan larangan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan WIUPK secara prioritas. 8. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j untuk menentukan pihak- pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas, merupakan bentuk afirmasi untuk terus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tidak hanya terakumulasi pada oligarkhi korporasi yang tujuan-nya untuk mengejar keuntungan, namun juga terhadap organisasi masyarakat yang berkhitmad untuk pengabdian kepada bangsa dan Negara. C. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubata tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan keterangan tambahan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 243 Adapun keterangan tambahan ini sebagai pelengkap dari keterangan tertulis yang sebelumnya telah dibacakan muka persidangan, karena itu kami mohon agar keterangan tambahan ini dianggap menjadi satu kesatuan dengan Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tertanggal, 9 Desember 2024. Adapun keterangan tambahan ini sesuai dengan permintaan data dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Sapak Guntur Hamzah dan Sapak Arsul Sani, sebagai berikut: 1. Risalah perdebatan diinternal Persyarikatan Muhammadiyah tentang terima atau tolak tambang. 2. Bussines Plan (termasuk mitigasi resiko) Tambang Muhammadiyah 3. Copy Akta Badan Usaha Milik Muhammadiyah sebagai pemegang IUPK Terlampir dalam keterangan tambahan ini. Selain itu terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi lbu Enny Nurbaningsih sebagai berikut: 1. Apakah IUPK kepada Sadan Usaha Ormas Keagamaan akan diberikan melalui lelang? 2. Apakah Wilayah yang menjadi WIUPK adalah ex PKP2KB? 3. Serapa jangka waktu IUPK yang akan diberikan kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan? 4. Tambang adalah profit oriented, bagaimana korelasi dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang non-profit? Kami sampaikan dalam Keterangan Tambahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut: 1. Sahwa penawaran kepada Baadan Usaha Ormas Keagamaan in casu Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendapatkan WIUPK dilakukan melalui penawaran secara prioritas, sesuai kewenangan Pemerintah yang diberikan melalui undang-undang. 2. Bahwa penggunaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah untuk memberikan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan, yang memiliki kriteria antara lain secara historis terbukti telah menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terbukti memiliki kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara dalam waktu yang panjang, menurut 244 pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk penggunaan kewenangan yang konstitusional dan sejalan dengan tafsir konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945, bahwa pengelolaan SDA dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena seandainya pengelolaan SDA oleh badan usaha milik Ormas Keagamaan seperti Persyarikatan Muhammadiyah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik saham dan oleh Persyarikatan Muhammadiyah akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang notabene menjadi tugas konstitional dari negara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, antara lain mencerdaskan kehidupan melalui perluasan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah. Menciptakan kesejahteraan umum, melalui kegiatan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta mewujudkan kebutuhan dasar di bidang kesehatan. 3. Bahwa karena itu seandainya Mahkamah memberikan tafsir atas kalimat "prioritas" sabagai rambu dalam penggunaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, maka menurut pandangan Persyarikatan Muhammadiyah selayaknya pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan yang secara historis telah menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, termasuk dalam kategori penggunaan prioritas yang konstitusional. Oleh karena manfaat yang akan dihasilkan sama sekali bukan untuk memperkaya oligharkhi ekonomi, namun dikembalikan untuk pengabdian dalam rangka mendukung tugas negara sebagaimana tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. 4. Bahwa penawaran WIUPK kepada badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah dapat diberikan oleh Pemerintah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diwajibkan kepada korporasi, antara lain, persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, finansial dan lain-lain. 5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, WIUPK yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada Persyarikatan Muhammadiyah, hingga kini belum terbit karena masih pada tahap verifikasi terpenuhinya syarat dan kewajiban yang berlaku, sehingga Badan Usaha milik 245 Persyarikan Muhammadiyah hingga kini belum menjadi pemegang WIUPK/IUPK. 6. Bahwa mengenai WIUPK yang akan diberikan kepada badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah, Pemerintah telah melakukan pengkajian, diantara beberapa wilayah pertambangan ex PKP2B. 7. Bahwa mengenai jangka waktu WIUPK sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah sebagai berikut: Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi: a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam diberikan paling iuas 100.000 (seratus ribu) hektare; b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektar c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasi/evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK; d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun; e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun; f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan danlatau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan danf atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Bahwa mengenai korelasi antara badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah yang bersifat profit, dan Persyarikatan Muhammadiyah non-profit. Dapat kami jelaskan, bahwa badan usaha Milik Muhammadiyah (BUMN) yang akan menjadi pemegang WIUPK/IUPK bekerja secara professional sesuai standar korporasi pengelolaan tambang yang baik. Namun keuntungan dari operasi produksi yang dilakukan oleh BUMM Tambang, akan dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dan sesuai dengan 246 Konstitusi Persyarikatan Muhammadiyah, kekayaan Persyarikatan Muhammadiyah adalah milik umat, haram dibagi kepada orang perseorangan, namun akan dikembalikan untuk membiayai pengabdian kepada ummat, bangsa dan negara, melalui perluasan akses pendidikan, dengan mendirikan sekolah sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di pelosok pelosok negeri yang terbuka untuk diakses oleh siapapun tanpa membeda bedakan SARA, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang sudah berjalan, melalui dukungan kesejahteraan guru, dan lain-lain. Selain itu juga memperluas akses kesehatan melalui pendirian rumah sakit di pelosok pelosok negeri. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya mengemukaakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pertama, sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, termasuk kepada PBNU, kami pandang sebagai kebijakan yang tepat sebagai affirmative action policy yang kami pandang sangat baik. Karena memang kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang menguntungkan dan membantu ormas-ormas keagamaan, termasuk PBNU dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, dakwah keagamaan, dan pendidikan, kebijakan ini tentu sangat membantu kita. 2. NU sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan membawahi puluhan ribu pesantren di seluruh Indonesia, puluhan ribu madrasah di seluruh Indonesia yang dikelola secara mandiri sejak Indonesia sebelum lahir sampai sekarang ini, dan kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi ini kami pandang sebagai kebijakan yang tentu sangat membantu kegiatan-kegiatan pendidikan yang kita kelola selama ini. Dengan kata lain, kami berpandangan bahwa kebijakan pemerintah ini kebijakan yang tepat, bahkan menurut pandangan kami sebagai kebijakan terobosan. 3. Kedua, di tengah-tengah masyarakat muncul semacam keraguan-keraguan tentang kemampuan ormas keagamaan, terutama Nahdlatul Ulama untuk mengelola tambang atau mengelola konsesi pertambangan. Tentu saja 247 keraguan-keraguan semacam itu bisa dipahami, tetapi tentu keraguan-keraguan ini mudah dijawab karena semua ormas, termasuk NU, itu sebetulnya bukan saja ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan, tetapi kita juga memiliki unit-unit profesional dalam berbagai bidang. Kita memiliki perguruan tinggi, kita memiliki badan-badan usaha, dan kita juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai pihak yang membiayai kegiatan-kegiatan kita secara profesional. Jadi keraguan-keraguan semacam ini sebetulnya keraguan-keraguan yang tidak beralasan. Nahdlatul Ulama sudah siap mengerjakan atau mengeksekusi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. 4. Ketiga dan terakhir adalah bahwa kebijakan pemerintah di dalam pertambangan ini kami pandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai aspek keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Selama ini, pihak-pihak yang menikmati konsesi pertambangan dan menikmati sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita umumnya adalah korporasi. Tentu saja itu hal yang tidak jelek, bahkan korporasi adalah salah satu pondasi penting di dalam ekonomi kita. Tetapi konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah bagi saya sebuah terobosan untuk melakukan pemerataan pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil. Jika selama ini hanya korporasi yang menikmati sumber daya alam kita, maka sudah saatnya penerima manfaat atau beneficiary dari pengelolaan tambang ini diperluas cakupannya. Dan saya kira ormas-ormas keagamaan yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara ini, terutama dalam bidang pendidikan, tentu itu sangat tepat sekali. 5. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara ini dalam berbagai bidang dan saya kira jika pengelolaan sumber daya alam di negara kita sebagian diserahkan kepada ormas keagamaan untuk membiayai mereka di dalam mengelola gerakan mereka, jamiah mereka, ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat sekali. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya mengemukaakan hal-hal sebagai berikut: I. Pendahuluan 248 Kami hadir atas permintaan Mahkamah Konstitusi agar PGI memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap permohonan saudara Rega Felix untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Keterangan yang disampaikan PGI didasarkan pada pergumulan PGI terkait dengan kompeleksitas issue tambang yang dalam banyak hal telah menimbulkan permasalahan sosial, permasalahan Hak Azasi Manusia, permasalahan hukum bahkan permasalahan politik. Dalam kaitan itulah PGI memberi apresiasi yang tinggi terhadap sdr Rega Felix yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1) hurufj tersebut. Dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadapnya maka PGI memandang bahwa issue, regulasi, kebijakan, bisnis pertambangan dan produknya menjadi bagian dari diskursus kritis secara konstitiusional. Seluruh materi permohonan, keterangan yang disampaikan para pihak yang telah dicatat Mahkamah Konstitusi akan menjadi dokumen negara dan menjadi rujukan penting dari semua elemen lembaga negara termasuk badan legislasi, perancang peraturan perundangan, politisi, akademisi, birokrasi pengelola negara dan banyak pihak lainnya. Keterangan ini kami paparkan dengan mengikuti pola pembahasan thematik dengan maksud membuka ruang bagi PGI untuk secara bebas dan longgar menyampaikan keterangan yang digali dari hasil pergumulan Gereja-gereja di Indonesia. Sekedar memberi gambaran, PGI adalah organisasi yang berdiri tahun 1950 dengan nama Dewan Gereja Indonesia. Kemudian berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia. Berdasarkan catatan terakhir dalam sidang Raya PGI XVIII di Toraja yang berlangsung tanggal 4-14 November 2024, anggota PGI adalah 104 sinode Gereja denganjumlah umat sekitar 20 juta warga negara Indonesia. Mereka berdiam di hampir seluruh wilayah Indonesia dan ada banyak yang berdiam di kawasan yang kaya deposit mineral tambang baik yang sedang dikelola maupun yang akan di kelola. Banyak warga gereja yang merintih karena ulah perusahaan tambang. Sekadar contoh warga HKBP (anggota PGI) di kecamatan Parongil, Kabupate Dairi, Sumatera Utara; warga gereja GPI (anggota PGI) di kabupaten Palopo, Sulawesi Barat; warga GMIM (Asnggoya 249 PGI) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; warga Gereja Kristen Protestan Indonesia di Malinau, Kalimantan Utara; dan masih banyak yang lainnya. Rintihan mereka telah berulang disampaikan PGI ke Negara tetapi belum mendapat perhatian yang layak sebagai diharapkan bahwa negara akan mengusahkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PGI adalah wadah persekutuan (bersama-sama dengan khidmat beribadah) memohon kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan umat manusia termasuk Manusia Indonesia dan seluruh warga gereja. PGI bukan perkumpulan yang sejenis gengan organisasi vMassa melainkan wadah perhimpunan umat yang berbasis pada iman kepad Yesus yang adalah Tuhan dan Juru selamat yang hidup sepanjang segala masa dan tak berkesudahan. Setiap sekali dalam 5 (lima tahun) PGI menyelenggarakan Sidang raya yaitu forum yang menghadirkan seluruh sinode anggota PGI guna merumuskan dan memutuskan arah pelayanan (pekerjaan dan tugas) Majelis Pekerja Harian (satuan unit organisasi yang dibentuk untuk menjalankan keutusan sidang raya dalam 5 (lima tahun) kedepan. Salah satu produk yang sangat strategis adalah dokumen yang diberi judul: Pokok Pokok Tugas Panggilan Bersama. Semua sinode dan warga Gereja yang tergabung dalam PGI berkomitmen menjalankan semua isi dokumen tersebut. Keterengan ini, terutama digali dari dokumen tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas kebaikannya melibatkan PGI dalam pemeriksaan perkara, ini denganme mberi ruang dan kesempatan untuk memberi keterangan. Kami berdoa kiranya pemeriksaan perkara ini berlangsung dengan lancar dalam bimbingan dan cahaya terang kasih Tuhan. II. Pokok-Pokok Panggilan Tugas dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019-2024: Berikut ini kami sampaikan dalam sidang ini beberapa point dari PPTB hasil Sidang Raya Tahun 2019 yang dikuatkan dalam Keputusan Sidang Raya PGI Tahun 2024 yang terkait dengan perkara ini. 1. Panggilan Pelayanan Sosial Ekologis gereja-gereja didasarkan pada beberapa prinsip teologis: ꞏ a. Mandat penciptaan: tanggungjawab untuk mengelola, memelihara dan 250 melestarikan ciptaan Allah (bnd. Kej. 1:26-28; Mzm.8) b. Mandat pemberitaan injil kepada semua ciptaan (Mrk. 16) untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, yakni keadilan, perdamaian, damai Sejahtera, dan keutuhan ciptaan dalam Masyarakat di mana gereja hadir. c. Melanjutkan teladan pelayanan Yesus Kristus yang dengan kekuatan Roh Kudus "memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang- orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun Rahmat Tuhan telah dating" (Luk. 4: 19). d. Panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja juga merupakan tanggung jawab moral warga gereja sebagai warga negara dalam memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan RI mewujudkna Masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan Sentosa. Dalam hal ini gereja-gereja berpartisipasi secara positif, kritis, kreatif dan realistis, dengan tetap berpengharapan dan tranformatif dalam pembangunan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah, Masyarakat dan semua umat beragama dan berkepercayaan. e. Gereja-gereja mengakui kekuasaan negara berasal dari Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam Masyarakat. Sebab itu, gereja taat kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku dan menjadi mitra dalam panggilan sosial-ekologis. Namun jika pemerintah tidak menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya maka gereja mengutamakan keesaan kepada kehendak Allah. 2. Pokok-pokok Panggilan Sosial-Ekologis Gereja: a. Gereja-gereja di Indonesia mengaku bahwa NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah karunia Allah kepada bangsa Indonesia. Karena itu, gereja-gereja berkomitmen memperjuangkan cita- cita kemerdekaan Indonesia sebagaimanaa diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945. b. Pada setiap zaman, komitmen itu diterjemahkan sesuai dengan konteks perkembangan sosial-politik yang menandru semangat zaman tersebut, sembari tetap diterangi oleh Firman Tuhan dengan mengandalkan bimbingan kuat dan kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan konteks Indonesia 251 dewasa ini,pokok-pokok panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja- gereja meliputi pelayanan politik, penegakan keadilan sosial, dan Hak Asasi Manusia, serta menjaga kelestarian alam. c. Gereja-gereja di Indonesia dalam panggilan politiknya, I. Mendukung dan mempertahankan Pancasila dan dengan berbagaiUpaya memperjuangkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam penegakan Hak Asasi Manusi di Indonesia; II. Tidak terlibat dalam politik kekuasaan dan menolak agama diperalat dalam percaturan kekuasaan untuk kepentingan sesaat dari suatu golongan politik; III. Bersifat mandiri, terlepas dari kepentingan golongan, namun melakukan Pendidikan politik bagi warganya untuk dapat menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik sebagai warga negara secara dewasa dan bertanggungjawab, serta dilartdasi oleh nilai nilai kristiani. IV. Melalui warga gereja bergiat dalam politik kekuasaan, gereja- gereja mengharapkan mereka berpolitik dengan santun dan beradab, menghindari cara-cara kotor berpolitik, dan bertekad menyeimbangkan kekuasaan, keadilan, dan kasih. d. Gereja-gereja di Indonesia menilai bahwa ketidakadilan sosial dalam Masyarakat Indonesia makin melebar. Ketidakadilan sosial mengemuka pada masa Pembangunan ekonomi Order Baru, dan makin melebar setelah reformasi politik Indonesia akibat pilihan pembangunan ekonomi yang mengikuti sistem pasar bebas, yang memihak pengusaha besar dan investor, baik dalam negeri maupun asing. Globalisasi ekonomi yang menerapkan paham neoliberalisme ini temyata menimbulkan berbagai krisis: krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi, krisis keamanan, krisis lingkungan hidup, dan seterusnya. e. Dalam konteks itu, gereja-gereja di Indonesia mendengar dengan sungguh-sungguh suara kenabian,"biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti Sungai yang selalu mengalir" (Am. 5:24), dan berupaya dengan serius untuk melawan sistem ekonomibyang tidak adil dan tidak rarnah lingkungan, serta menawarkan solusi altematif bagi 252 penciptaan ekonomi pro-rakyat yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. f. Gereja-gereja di Indonesia bersarna-sarna semua kelompok agarna dan mereka yang berkehendak baik, terpanggil untuk menjawab tuntutan keadilan sosial dengan memberi perhatian khusus pada hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat banyak, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 3. Gereja dan Pemeliharaan Ciptaan; Gereja-gereja mengaku bahwa Allah memberi mandat kepada manusia untuk menjadi mitra kerja Allah dalarn merawat dan menjaga bumi, alarn beserta segala isinya (bnd. Kej.2: 15), agar menjadi "rumah kediarnan" (oikos) di mana segala ciptaan dapat tinggal dan hidup bersarna dengan harmonis. Narnun, karena dosa, manusia gagal sehingga bukannya memelihara melainkan merusak ciptaan. Akan tetapi, oleh penebusan Kristus, manusia dipulihkan untuk kembali melaksanakan panggilan ekologisnya, merawat dan menjaga bumi, supaya di dalarn "rumah tangga Allah" ini kehidupan berkembang baik dan mencapai kepenuhannya kelak, Ketika semua telah diperdarnaikan dengan Allah (bnd. Kol. 1:20) dan "Allah menjadi semua di dalam semua" (lKor. 12:15). 4. Panggilan ekologis gereja-gereja di Indonesia berhadapan dengan kenyataan krisis ekologis akibat eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara berlebihan dalarn mengejar kehidupan konsumtif ekonomi neoliberal global. Krisis ekologis bahkan sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan ke arah "kiarnat ekologis" bagi segala ciptaan. Berbagai kerusakan lingkungan a.I. terlihat dalarn: degradasi kualitas air dan tanah, kerusakan terumbu karang, pencemaran limbah kimia dan plastik, deforestasi hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, perubahan atmosfer, serta degradasi masyarakat dan budaya lokal. Semua ini, ditarnbah lagi dengan makin meningkatnya epidemi seperti demarn berdarah, malaria dan berbagai flu, yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan iklim oleh makin memanasnya bumi (global warming) yang di dalarnnya kita berdiam, dan yang lambat atau cepat menimbulkan kebinasaan manusia dan alarn semesta. 5. Gereja-gereja menyerukan supaya sumber daya alarn Indonesia, termasuk sumber daya kelautan yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara maritim, dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai UUD 1945, dengan 253 mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap upaya untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup. 6. Gereja-gereja di Indonesia melakukan pendidikan lingkungan dan mengembangkan gagasan "gereja sahabat alam" kepada warga gereja tentang pentingnya memelihara kelestarian alarn, mengembangkan pola hidup yang ramah lingkungan, dan menopang usaha-usaha advokasi ekologi bersama kelompok agama dan kepercayaan lain serta semua pihak yang berkehendak baik. Selain eksploitasi sumber daya alarn, letak geografis Indonesia yang tepat di atas rentetan gunung berapi (ring of fire) dan pertemuan lempeng-lempeng landas benua serta sebagai negara kepulauan di tengah samudra luas, membuat kita selalu berada dalam ancaman bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, baik itu gempa bumi, letusan gunung berapi, maupun tsunami dan banjir. Karena itu, gereja-gereja melihat urgensi untuk membangun kesadaran dan kesiagaan bersama serta menghadapi situasi kebencanaan yang dapat menimpa semua orang. 7. Krisis ekologi tampak jelas dalam gejala eksploitasi habis-habisan sumber daya alam demi memenuhi keserakahan tanpa batas. Lahan dan tanah rakyat, termasuk milik komunitas adat, dirampas dan dialihfungsikan. Sumber-sumber kehidupan bersama (air, tanah, laut, hutan) dikuasai dan dieskploitasi. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh praktik monokultur perkebunan besar-besaran. Sementara, pencemaran lingkungan oleh limbah industri maupun plastik sudah sampai tahap mengkhawatirkan, karena Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Bertolak dari pemahaman tentang panggilan gereja, dan di dalam konteks tugas bersama yang disebut di atas, PGI mendorong gereja-gereja di Tanah Air selama periode 2019-2024 menaruh perhatian khusus pad.a upaya konkret antara lain: 1. Sekalipun sudah merdeka selama lebih 70 tahun, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia (sila kelima Pancasila) belum juga terwujud. Pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru hanya berhasil membawa kemakmuran bagi segelintir orang. Namun, kesenjangan antara kelompok miskin dan yang kaya juga makin melebar, sementara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dipancung demi stabilitas untuk pembangunan. Reformasi politik pada tahun 1998 mengubah haluan dengan membuka ruang demokrasi seluas- luasnya, memotong tali sentralisasi ekonomi, dan mencanangkan otonomi 254 daerah. Namun, keterbukaan ruang demokrasi tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial dan memihak rakyat banyak. Sementara itu, globalisasi ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan ternyata tidak terwujud, justru krisis demi krisis yang muncul saling berkelindan: keuangan, pangan, energi, keamanan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Jelas, berbagai krisis ini disebabkan oleh penerapan paradigma pencarian keuntungan sebesar-besarnya yang lebih menguntungkan kelompok doininan atau pemilik modal dengan mengorbankan apa dan siapa saja. Dalam pandangan gereja- gereja, etos dan struktur ꞏkeserakahan ini adalah dosa dan kejahatan yang bakal membawa kepada kebinasaan. 2. Sudah lama gereja-gereja sedunia menyuarakan keprihatinan pada globalisasi keserakahan itu. Aliansi Gereja-Gereja Reform Sedunia (WARC) menggumuli dan merumuskan, pada tahun 2004, Pengakuan Accra yang tegas mengecam sistem ekonomi neoliberal sebagai Mamon. Dewan Gereja-gereja Sedunia menerbitkan dokumen AGAPE (Alternative Globalization Addressing People on Earth), pada tahun 2005, yang memberikan alternatif, yakni suatu sistem ekonomi global yang dijalankan atas prinsip cinta kasih yang berorientasi kepada Allah, manusia dan alam semesta, di mana etos dominannya bukanlah pencarian untung semata, melainkan cinta-kasih. Di sini membangunan ekonomi mengutamakan keadilan, damai-sejahtera, dan sukacita bersama, dari semua untuk semua. Krisis global dewasa ini menyadarkan gereja-gereja sedunia untuk menyerukan aksi bersama demi "Ekonomi Kehidupan, Keadilan, dan Perdamaian bagi Semua", seperti ditegaskan dalam pesan Sidang Raya X DGD di Busan, November 2013. 3. Karena itu, gereja-gereja di Indonesia terus menegaskan bahwa rumah Bersama (oikos) kita, yakni Indonesia, haruslah layak didiami dan berkeadilan, dipenuhi damai sejahtera bagi seluruh warganya. Dukungan dan kerja kita demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban juga tidak bisa tanpa keadilan sosial dan ekonomi tersebut. Dalam terang ini, gereja perlu secara terus-menerus membangun etos hidup berkecukupan, memupuk spiritualitas keugaharian yang dapat menahan arus konsumerisme dan etos keserakahan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan. 4. Advokasi Masyarakat Adat. Kita menyaksikan kenyataan bahwa banyak gereja- gereja kita tinggal di wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan daerah 255 perkebunan, pertambangan, dan industri berat yang akhir-akhir ini makin bergiat mengeruk sumber-sumber daya alam gas dan mineral. Kita juga menyaksikan sejumlah masyarakat adat mulai mengorganisasikan diri guna memperjuangkan hak-hak mereka atas kepercayaan, gaya hidup, hak ulayat tanah dan wilayah yang kaya sumber-sumberdaya alam. Dalam konteks ini perlulah gereja menemukan ruang advokasi bersama dengan masyarakat-masyarakat lokal tersebut, selain mengembangkan pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan bagi warganya. Kita meyakini bahwa kerja sama tersebut akan pada gilirannya membuka peluang bagi warga gereja ikut merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Ill. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mencermati dengan serius polemik pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh pemerintah kepada ormas-ormas keagamaan. Majelis Pekerja Harian PGI (MPH PGI) membentuk tim kajian yang secara serius melakukan kajian dari berbagai aspek terkait. Berikut beberapa point sikap PGI: 1. PGI mensyukuri berlimpahnya kekayaan bahan baku mineral Indonesia yang selama ini telah dikelola pemerintah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, seturut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. PGI, dengan demikian, mengapresiasi niat baik pemerintah untuk melibatkan ormas keagamaan dalam pengelolaan kekayaan bahan baku mineral di Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan umat. 2. PGI mempertimbangkan panggilan dan mandatpelayanan sosial-ekologis PGI sebagaimana termuat di dalam dokumen Pokok-Pokok Tugas dan Panggilan Bersama PGI (PPTB PGI), di antaranya Mandat Penciptaan yang berisi tanggung-jawab untuk memelihara dan melestarikan ciptaan Allah (Band Kej. 1:26-28; Maz.8), dan Mandat Pemberitaan Injil kepada semua ciptaan (Mrk.16), untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yakni keadilan, perdamaian, damai sejahtera dan keutuhan ciptaan dalam masyarakat dimana gereja hadir. Berdasarkan mandat-mandat dimaksud, PGI berkewajiban mengusahakan dan memelihara secara bertanggung- jawab sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sikap PGI seirama dengan keprihatinan gerakan oikumene global yang sejak beberapa decade silam secara serius mendorong gereja-gereja untuk bersikap kritis terhadap 256 dampak industri ektraktif bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial. 3. PGI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi konsep 'pertumbuhan hijau' (green growth) dan 'ekonomi hijau' (green economy) yang, antara lain, bisa dicapai melalui pembatasan emisi karbon dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, seperti; batu bara, minyak, dan gas bumi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil, sebaliknya berlomba-lomba mengupayakan sumber-sumber energi baru yang dinilai lebih menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan ekologis. 4. PGI mencermati bahwa pengelolaan industri ekstraktif seperti pertambangan selalu memiliki kebertindihan isu dengan b rbagai aspek lainnya, seperti; hak-hak masyarakat adat, jender, disabilitas, akses terhadap air, dan perubahan iklim. Dalam pengertian itu, PGI mendorong dan mengapresiasi kinerja para pelaku usaha pertambangan yang sungguh-sungguh memberi perhatian untuk mereduksi potensi dampak ketidakseimbangan ekologis dalam pengelolaan industri pertambangan. Di sisi lainnya, PGI selama ini berupaya merealisasikan panggilan dan mandat bergereja melalui kerja-kerja advokasi untuk mempromosikan keadilan ekologi, maupun membela hak-hak niasyarakat yang terpinggirkan akibat perilaku banyak industri ekstraktif yang tidak bertanggungjawab terhadap keadilan ekologi. 5. PGI mempelajari dengan sungguh kompleksitas pengelolaan usaha pertambangan serta implikasi-implikasi ikutannya, baik yang dikelola secara langsung, maupun melalui rekanan. Atas dasar itu PGI menilai bahwa, sebagai ormas keagamaan, PGI tak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengelola usaha pertambangan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PGI, memohon Majelis Hakim Konstitusi memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan PGI secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan ꞏhukum, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan dapat diterima. 3. Menerima permohonan a quo untuk seluruhnya. 4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara itu bertentangan dengan 257 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya mengemukaakan hal-hal sebagai berikut: Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah Lembaga Keagamaan dalam Gereja Katolik yang mencakup semua Gereja Keuskupan di wilayah Indonesia. Tugas dan peran Lembaga KWI adalah melakukan koordinasi dan kerjasama pastoral/pelayanan dengan 39 wilayah keuskupan se-Indonesia. KWI termasuk salah satu Lembaga Keagamaan yang ditawarkan WlUPK pada wilayah eks PKP2B seperti yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Terhadap tawaran tersebut, K WI memberikan jawaban sebagai berikut: 1. KWI sebagai Lembaga Keagamaan tidak menerima tawaran tersebut.KWI sangat memahami dan menghormati niat baik Pemerintah lndonesia untuk membantu KWI sebagai Lembaga Keagamaan dalam Gereja Katolik Indonesia. 2. Alasan utama KWI menolak tawaran tersebut adalah KWI sebagai Lembaga keagamaan Gereja Katolik fokus pada karya-karya Pelayanan-Peribadatan dan karya-karya kemanusiaan sebagai misi utama. Dalam konteks perspektif moralitas, Gereja Katolik tidak menolak investasi di bidang pertambangan sejauh kegiatan tersebut mendukung prinsip keadilan, ekologi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Selain itu, KWI juga menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya untuk mengambilbagian dalam urusan atau kegiatan eksplorasi pertambangan, entah itu dalam aspek sumber daya manusia/komptensi maupun dalam tata kelolahnya. KW! memilih melakukan kegiatan usaha yang dapat mendukung pelayanan dan peribadatan serta 258 karya-karya kemanusiaan. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya mengemukaakan hal-hal sebagai berikut: A. Pertambangan dalam konstek ajaran Veda, terutama terkait dengan ajaran Tri Hita Karana (Tiga Penyebab Kebahagian) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, A1. Pemikiran Filosofis Apakah mengelola pertambangan dalam ajaran Hindu dilarang? Jawabannya: tidak kalau pertambangan mineral itu dalam sekala kecil untuk kepentingan pertahanan negara dalam memperkuat persenjataan dalam negeri (Canakya Niti Sastra). Pustaka Suci Nitisastra adalah pustaka Hindu yang mengajarkan tentang pemerintahan. Dalam Pustaka Suci Nitisastra dan Arthasastra yang ditulis oleh Rsi Kautilya Canakya dan Kekawin Nitisastra berbahasa Jawa Kuno karya Dhang Hyang Nirarta, disebutkan bahwa untuk mempertahkan negara dari serangan musuh, maka negara harus memiliki pabrik senjata dan pertambangan mineral nikel (baja asli). Nitisastra menyebutkan sumber bahan baku senjata tidak boleh tergantung pada negara lain. Negara tidak perlu menambang mineral untuk ditukar dengan negara lain. Karena lama-kelamaan negara pembeli akan kuat karena persenjataannya kuat. Pertambangan pada masa lalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan. Tambang nikel dan emas merupakan tambang yang sangat dirahasiakan. Berd.asarkan temuan arkeologi, teknologi penambangan di masa lalu telah mampu membuat tanur peleburan bijih nikel sangat maju dan ramah lingkungan, yang bahkan tidak terpikirkan oleh insyur pertambangan modern. Pertambangan modern secara konvensiaonal dengan cara membuka lapisan bumi yang dilakukan diberbagai belahan bumi termasuk di Indonesia telah terbukti menimbulkan dampak lingkungan hidup yang serius. Orientasi penambangan bukan ditujukan kepada upaya pertahanan negara terkait dengan kedauatan dari serangan musuh tetapi untuk devisa negara. Kemudian berkembang, di Indonesia, untuk tujuan keadilan yaitu membangun 259 kesejahteraan warga Indonesia sehingga kemudian dikenal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Prioritas. Prioritas dimaksukan adalah IUP yang sudah jadi tinggal dikelola oleh Lembaga Keagamaan. Kebijakan ini telah menimbulkan pro-kotra di kalangan masyarakat, yang ujungnya ada pennohonan Uji Materi terhadap UU Pertambangan Minerba, yang sedang dalam proses persidangan ini. Terkait dengan pengelolaan ruang yang berdampak pada daya dukung lingkungan hidup Umat Hindu mendasarkan pada Ajaran Tri Hita Karana. Dalam Ajaran Tri Hita Karana terdapat tiga faktor utama yaitu: 1. Parhyangan; 2. Pawongan; dan 3 Palemahan. 1. Parhyangan adalah faktor pada keyakinan manusia terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Umat Hindu meyakini segala hal harus. selalu dikaitkan dengan ke-Esaan Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup dalam hal ini pertambangan mineral dan batubara. 2. Pawongan, adalah faktor manusianya sendiri, yang bersifat individu dan makhluk sosial, sehingga memerlukan hubungan antar manusia. Bahwa perubahan lingkungan atau seluruh aspek kegiatan manusia (kayika, wacika, manacika) ditentukan oleh manusia itu sendiri. Baik atau buruk dampak lingkungan pertambangan tergantung manusia. 3. Palemahan, adalah lingkungan (tata ruang) dalam arti yang luas, sebagai tempat manusia tinggal dan berkembang sesuai dengan kodratnya, termasuk sarwa prani (segala bentuk kehidupan) yang memberikan sumber makan yang mendukung hidup yang di dalamnya terkandung tiga komponen lingkungan, yaitu: biotik, abiotik dan kebudayaan (ABC). Bahwa dengan Ajaran Tri Hita Karana, umat Hindu dengan kelembagaannya memandang pentingnya hubungan hannonis antara Bhuana Agung (makrokosmos) dan Bhuana A lit (mikrokosmos) untuk membangun harmoni kehidupan di jagad raya ini, yang menjadi tujuan hidup umat Hindu, yaitu: "Moshartam Jagaditha Ya Ca Iti Dharmah " atau "Kehiduapan yang Bahagia di Dunia dan Kehidupan yang Abadi di alam Baka". Ketimpangan hubungan TriHita Karana dapat menimbulkan bencana besar maupun kecil yang membahayakan kehidupan manusia. Setiap hari manusia makan dan hidup dari hasil pengelolaan lingkungan (Palemahan) yang benar berupa makanan yang bersumber dari sumber-sumber makanan yang 260 bervariasi yang tumbuh dalam kandungan ibu pertiwi. Berupa tanah yang subur, air yang mengalir, udara yang segar dan cahaya matahari yang cukup yang merupakan tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan serta mahluk lainnya (sarwa prani). Kesalahan dalam mengelola lingkungan (palemahan) sudah dapat kita bersama saksikan berupa bencana banjir, longsor, polusi yang mengakibatkan terganggunya proses produksi di bidang pertanian yang pada ujungnya akan dapat menimbulkan bencana lanjutan berupa kelaparan dan kemiskinan. Ketimpangan hubungan Tri Hita Karana berikutnya lebih menyulitkan yaitu terkait dengan manusia (Pawongan) sebagai subyek dan obyek pembangunan yang berada di kawasan pelemahan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya yang "dilakoni" oleh manusia. Kearifan manusia dalam mengelola lingkungan akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan manusia akibat hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan (pawongan- palemahan). Tanaman dan hewan akan hidup dengan baik sesuai ketersediaan ekosistem dan habitat yang sesuai, yang dikelola oleh manusia. Ketimpangan berikutnya adalah menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Shang Hyang Widi Wasa). Para penganut Agama, termasuk umat Hindu meyakini kebaradaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang MAHA. Agama mengajarkan agar manusia menyadari keberadaan Tuhan, dengan berbagai Keesaannya. Oleh karena itu umat Hindu berpirlaku dan melaksanakan kehidupannya dalam segala aspek senantiasa menyertakan Tuhan di dalamnya. Sikap ini pastinya membentuk keribadian religius Umat Hindu yang damai dan menghargai satu sama-lain bukan saja manusia tetapi juga makluk lain (biotik-abiotik) yang hidup di jagadraya (sarwa prani). Bahwa Ida Shang Hyang Widi Wasa menciptakan segala sesuatu untuk tujuan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Manusia karena memiliki pikiran (budi, manah) berkewajiban untuk mengendalikan, mengawasi, mengayomi, memelihara dan menuntun kehidupan yang lain dalam keseimbangan, bukan merusaknya tetapi menjaga kelestarian daya dukungnya. Bilamana terjadi kebutuhan yang bersifat wajib, manusia barns memikirkan cara mengurangi dampak buruknya; seperti kearifan lokal "menebang satu pohon menanam tiga pohon", untuk menjaga kelestarian dukungan lingkungan hidup. Sebagai contoh: Manusia akan mati bila 261 tidak dapat makan sekitar 14-30 hari, Manusia akan mati dalam waktu 7 hari bila tidak mendapat air, Manusia akan segera mati bila tidak mendapat 02. Eksploitasi terhadap alam yang berlebihan oleh manusia menimbulkan kepincangan keseimbangan telah menyebabkan malapetaka yang besar bagi manusia. Terjadinya banjir, tanah-longsor, yang menyebabkan kematian manusia, makluk lainnya dan kerugian materi yang tidak sedikit. Sumber pokok dari ketidak seimbangan adalahjumlah manusia yang belum mampu dikendalikan sesuai dengan daya tampung dunia, disamping pembangunan industri akibat dari kemajuan Teknologi makin memberatkan beban lingkungan dunia untuk menampung limbahnya, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Dalam ajaran Hindu, lingkungan hidup dikaitkan dengan konsep Bhuana Agung, yaitu alam semesta, dan Bhuana Alit, yaitu manusia. Berdasarkan konsep yang menjadi inti ajaran Tri Rita Karana, umat Hindu diajarkan untuk menjaga kelestarian daya dukung lingkungan hidup alam semesta, yang disebut dengan "memayu hayuning bawana" dengan cara:  Menjaga dan menata kelestarian daya dukung lingkungan hidup agar bersih, indah, dan nyaman,  Tidak membuang limbah, sampah sembarangan,  Menanam pohon rindang sebagai pelindung alam,  Melindungi satwa agar tidak punah, dan  Mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, yang disebut denganAhimsa, Tatwam-Asi dan Vasudewa Kutumbakam. A2. Pemikiran Susastra berdasarkan Ajaran Veda A2.1. Pustaka Suci Bhagawad Gita Penciptaan manusia dan hidup di jagadraya adalah untuk mengembangkan kehidupan yang seimbang dan sejahtera untuk semua mahluk (sarwa prani), sebagaimana disebutkan dalam Pustaka suci Bhagawad Gita ill: 10, sebagai berikut: Saha-yajnah prajah srstva Purovaca prajapatih Anena prasavisyadhvam Esa vo ‘stv ista-kama dhuk Terjemahannya: Pada zaman dahulu kala, Hyang Widhi (Prajapati) menciptakan manusia dengan jalan yadnya dan bersabda: dengan ini (yadnya) engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan (kamadhuk) sesuai dengan keinginanmu. 262 Makna dari sloka tersebut adalah meganjurkan kepada manusia agar dalam segala tindak tanduknya dalam pekerjaannya setiap hari, agar selalu mendasarkan dengan rasa pengorbanan yang tulus dan iklas (yajna). Setiap pengorbanan yang tulus merupakan hal yang vital untuk perkembangan hidup manusia, karena akan membersihkanjiwa-raga, yang merupakan tindakan spiritual bemilai tinggi. Berdasarkan Sloka Pustaka Suci Bhagawad Gita tersebut, manusialah yang harus melakukan secara aktif falsafah hidup dengan keharmonisan yang disebut Tri Hita Karana itu. Karena manusialah yang paling utama dan pertama mendapatkan manfaat kalau Tri Hita Karana itu terwujud dengan berhasil. Dengan demikian berhasil dan gagalnya ajaran Tri Hita Karana itu sangat tergantung dari manusia sebagai pelaku. Kedamian manusia akan mendorong keyakinan yang semakin dalam pada Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang paling menentukan berjalan dan tidaknya ajaran Tri Hita Karana itu. Karena hanya manusia yang memiliki "idep" atau kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Sebagaimana juga disebutkan dalam Putstaka Suci Bagawad Gita VII.6, sebagai berikut: Etad-yonini bhutani sarvanity upadharaya, Ahahmr krtsnasya jagatah prabhawah pralayas tatha Terjemahannya: Ketahuilah bahwa semua makhluk ini asal kelahirannya didalam alam-Ku ini Aku adalah asal mula dari dunia ini danjuga kehancurannya. Sumber kehidupan di alam raya ini dalam keyakinan Hindu adalah bersumber dari Ida Shang Widi Wasa, yang bukan saja menciptakan manusia dan budayanya tetapi juga makluk lain: hewan, pohon, iklim, hujan, panas, dingin, musim yang merupakan komponen lingkungan hidup abiotik dan biotik serta kebudayaannya. Keyakinan ini didasarkan pada Sloka Pustaka Suci Bhagawadgita, III,14: berikut: Ananad bhuvanti bhutani parjanyad anna sambhavan, Yajnad bhavanti parjayo yajnah karma-samudbhavah. 263 Terjemahannya: Dari makanan terbentuklah makhluk-makhluk, dari hujan terbentuklah makan, hujan terbentuk dari yajna atau pengorbanan, dan pengorbanan lahir dari aksi (karma). Makna sloka tersebut di atas adalah bahwa terdapat ketergantungan yang dalam antara buana alit (karang awak, mikrokosmos) dan buana agung (makrokosmos, karang agung, semesta) yang wajib menjadi landasan dalam mengelola lingkungan hidup dalam ajaran Tri Hita Karana. Terdapat siklus kehidupan yang saling tergantung dan berhubungan: adanya makanan menciptakan kehidupan, makanan tercipta karena adanya hujan, adanya hujan karena adanya pengorbanan dan pengorbanan terbentuk dari perbuatan manusia. Dalam konsepsi lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil atau gagal karena kegiatan manusia. Manusialah yang yang menjadi sentral kerusakan atau kelestarian lingkungan hidup karena kegiatannya. Pertambangan Minerba adalah perbuatan manusia yang mengekploitasi alam untuk tujuan kehidupan dengan peneraan teknologi modern yang berdampak negatif atau positif pada lingkungan. Jadi dampak lingkungan dari pertambangan Minerba, sentralnya adalah ulah manusia. Terkait dengan karakter manusia, dengan manis lontar Kala Tattwa menjelaskan bahwa Manusia adalah Dewa, Manusia juga adalah lblis (manusa ya, dewa ya). Karakter manusia inilah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan menata pertambangan minerba. Untuk mengembalikan ke sifat dewa, maka dilaksanakan upacaraBhuta Yajna. Bhuta Yajiia tidak saja melaksanakan mecaru, tetapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga lingkungan dan memanfaatkannya. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan, walau manusia memiliki kelebihan manah dari makhluk lain. Sudah menjadi kewajiban manusia mengolah lingkungan untuk kepentingan hidup dengan secara baik, sehingga terwujud keserasian dan keseimbangan. Seperti timbulnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, merupakan ulah manusia yang terlalu mengeksplorasi lingkungan. A.2.2. Catur Weda: Reg Weda dan Yayur Weda. Dalam Pustaka Suci Reg Weda, ID.51.5 menguraikan: "Indraya dyava osadhir utapo rayim raksantijirayo vanani''. Terjemahannya: "lindungilah sumber- 264 sumber kekayaan alam seperti: atmosfer, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan berhasiat obat, sungai-sungai, sumber air dan hutan-hutan belantara". Berdasarkan sloka Reg Weda tersebut dan memperhatikan kondisi alam semesta yang semakin memperihatinkan, akibat kegiatan manusia (baca: pertambangan minerba) seperti keberadaan hutan- hutan yang mulai digunduli, sungai dicemari sampah dan kotoran. Udara semakin tidak sehat karena asap kendaraan dan pabrik, terjadi alih fungsi lahan baik itu perkebunan dan persawahan secara besar- besaran menjadi bangunan beton. Kernsakan alam dan dampak yang ditimbulkan merupakan hasil dari ketidaksadaran manusia terhadap pentingnya menjaga alam. Alam semesta (lingkungan hidup) dalam pandangan Hindu adalah sesuatu yang sangat mulia. Agama Hindu bahkan mengkaitkan alam semesta dengan penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pustaka Suci Yajurveda XXX. 1, disebutkan: lsvasyam idam sarvamjagat. Terjemahannya: "seluruh alam semesta ini adalah sthana Tuhan". Makna sloka tersebut bahwa tidak ada bagian dari alam ini tanpa kehadiran Tuhan." Mantra Yajurveda ini juga diulang dalam mantra Isoupanisad 1.1." Bahwa bagian manapun alarn semesta ini adalah "tempat tinggal" Tuhan. Karenanya pengelolaan tanah dalam hal ini pertembangan minerba hams dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan rnelalui pustaka suci. A.3. Kearifan Lokal: Purana Bali Kitab Purana Bali menguraikan bagaimana pendirian Pura Sad Winayaka yang bertujuan untuk rnengembangkan enam kebijaksanaan yang disebut Sad Krtih. Tuhan dipuja didalam enam Kahyangan Jagat untuk memohon kelestarian sad kertih tersebut. Yang dimaksud sad krtih dalam kitab Purana Bali itu adalah: (1) Atma krtih yaitu suatu upaya untuk rnelakukan pelestarian segala usaha untuk menyucikan Sang Hyang Atma dari belenggu tri guna. (2) Samudra krtih, yaitu upaya untuk menjaga kelestarian samudra sebagai sumber alam yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan um.at rnanusia. (3) Wana krtih, yaitu upaya untuk rnenjaga kelestarian hutan. Karena itu di hutan umumnya dibangun Pura Alas Angker untuk menjaga kelestarian hutan secara niskala. (4) Danu krtih, yaitu upaya untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tawar di 265 dataran seperti mata air, danau, sungai, dll. (5) Jagat Krtih, yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan sosial yang dinamis yang hidup di atas bumi (prthivi). A.4. Pelestarian Lingkungan Alam semesta beserta isinya bekerja bersumber dan berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa. Menghormati proses kerja dari alam semesta yang penuh dengan keajaiban, diwujudkan oleh masyarakat Hindu dalam wujud manifestasi- manifastasi dari Tuhan. Dalam agama Hindu, pemujaan terhadap keajaiban- keajaiban dari Kriya Tuhan pada akhirnya akan sampai kepada Tuhan. Dalam Pustaka Suci Bltagavad Gita VII-21 dijelaskan sebagai berikut: "yo yo yam yam tanum Bhaktah sraddhayarcitum icchati, tasya tasyacalam sraddham tam eva vidadhamy aham. Terjemahanya: 'Dalam bentuk bagaimana seseorang menginginkan untuk menyampaikan sembahnya, aku akan membina keimanannya menjadi mantap. Makna sloka tersebut di atas bahwa setiap tindakan manusia haruslah selalu atas restu Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satuptm kegiatan manusia yang tidak diketahui Tuhan, karenanya manusia tidak dapat mengelak atau sembunyi pada kekauasaan Tuhan. Dalam penambangan minerba, manusia haruslah memandangnya sebagai upaya untuk rnembangkitkan kemartabatan kehidupannya. Pelestarian lingkungan dalam ajaran agarna Hindu dikaitkan dengan kerangka konsep-konsep ajaran agarna Hindu tentang lingkungan hidup. Beberapa kerangka konsep ajaran agama Hindu yang tentang lingkungan diantaranya: 1. Rta merupakan ajaran pemikiran tentang bagaimana alam semesta bekerja berdasarkan hukurn yang pasti. Manusia pada setiap tahap dalam kehidupannya dikuasai oleh fenomena dan hukum alam, bahwa semua yang ada ini tunduk pada alam semesta, tidak ada sesuatu apapun yang luput dari hukum yang berlaku dalam dirinya. Matahari terbit di timur dan tengelam di barat, air mengalir ketempat yang lebih rendah, api membakar, angin berhembus, manusia lapar, haus dan akhirnya mati, karena memang demikianlah hukum yang berlaku pada dirinya. 266 2. Yadnya yang pada hakekatnya mengajarkan manusia untuk berbuat persembahan baik berupa materi maupun perbuatan pada sang pencipta, alam, rnaupun mahluk hidup yang lain secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil dari apa yang dilakukannya. Hakikat hubungan antara manusia dengan alam juga tergambar dalam prilaku yadnya. Yadnya dalam hubungan dengan alam terlihat apabila terjadi keadaan yang harmonis, seimbang antara unsur-unsur yang ada pada alam dan unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia. keseimbangan inilah yang selalu meski dijaga, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan yadnya. 3. Bliuana A lit, Bliuana Agung merupakan dua alam yang saling berhubungan. Kedua komponen ini menurut ajaran agama Hindu memiliki unsur penyusun yang sama, sehingga mernungkingkan keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Bhuana Alit merupakan alarn kecil yang terdiri dari rnanusia, hewan dan turnbuhan, sedangkan bhuana agung adalah alam besar tempat hidup mahluk hidup. 4. Rwa Bliineda merupakan konsep keyakinan masyarakat bawah walaupun merupakan dua unsur yang selalu berbeda namun jika dihayati maka perbedaan tersebut sebenarnya proses penciptaan yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, dimana keselarasan dan keseimbangan akan dapat terwujud dalam kehidupan di dunia ini. Ajaran ini berpesan bahwa laki- perempuan, baik-buruk, mati-hidup, neraka-sorga, senang-susah, siang-malam, matahari-bulan, keduanya bersarnaan munculnya pergi dan datang. 5. Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara: manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Rta, Yadnya, Rwa Bhineda merupakan bentuk interaksi antara mahluk hidup dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis atau non parasitis, dan lain-lain. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari adanya hukum Rta. Apabila manusia menjaga alam semesta, maka alam pun akan memberikan reaksi yang sama terhadapnya, begitujuga sebaliknya. Yadnya sebagai bentuk kurban suci diimplementasikan dalam wujud yang beragam yang pada intinya menjadikan manusia sebagai bagian dari penyangga kelangsungan hidup manusia. 267 Manusia tidak semata menjadi parasit bagi alam, namunjuga mempersembahkan sesuatu untuk alam. Rwa Bhineda juga sebagai bentuk penentu pola interaksi manusia dalam merespon lingkungannya. Kesadaran akan adanya dua unsur yang selalu ada pada alam semesta ini, memberikan manusia kesempatan untuk memberikan pilihan menjadi bagian yang baik dari alam. Kesadaran akan Rwa Bltineda menyadarkan manusia akan sebuah pilihan hidup, apakah akan menjadi bagian baik dari dunia atau bagian buruknya. Bhuana Agung dan Bhuana Alit dan Tri Hita Karana merupakan kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Dalam berinteraksi dengan lingkungan ajaran Bhuana Agung dan Bhuana Alit mengajarkan manusia tentang hubungan yang begitu kuat anatara manusia dengan lingkungannya. Apabila Bhuana Agung (alam semesta) ini rusak, maka manusia akan menerima akibatnya. Tri Rita Karana mengajarkan manusia untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, alam dan lingkungannya apabila ingin mendapatkan kebahagiaan. Dengan adanya kehannonisan antara tiga komponen yaitu Tuhan, manusia dan alam semesta, maka kebahagiaan akan tercipta ditempat tersebut. A.5. Upaya Pelestarian Lingkungan A.5.1.Yajna sebagai bentuk pelestarian lingkungan Hidup Dalam kitab Agastya Parwa bahkan dikatakan yadnya tidak sekedar menjaga kesucian lingkungan, namun juga dapat mengembalikan unsur-unsur alam. Bhiita yajiia ngarania, tawur muwang sang kapuja ring tuwuh. Terjemahannya adalah "Bhuta yajna itu adalah mengembalikan (unsur-unsur alam) dan melestarikan tumbuhtumbuhan". Upacara bhuta yadnya dilakukan sebagai perwujudan rasa bhakti yang bertujuan untuk mengembalikan unsur- unsur alam dan melestarikan tumbuhan. Upacara bhuta yadnya yang dilakukan mulai dari cam sampai ke tawur berupa Eka Dasa Ludra, pada intinya ditujukan pada upaya pelestarian lingkungan alam agar kembali sempuma dan bennanfaat bagi kehidupan. Misalnya upacara Panca Bali Krama. Upacara Panca Bali Krama merupakan upacara yadnya yang ditujukan pada para bhuta atau kekuatan alam yang terdiri dari lima unsur yang disebut panca maha bhuta. Yang dimaksud Panaca Maha Bhuta terdiri dari apah (air), teja (api), bayu (angin), akasa (ruang) dan prthiwi (tanah). Panca Maha Bhuta ini hakeketnya adalan komponen abiotik dan biaotik lingkungan hidup. 268 A.5.2. Hukum Rta Menyadarkan Pentingnya Menjaga Lingkungan, Rta dalam ajaran agama Hindu menjadi landasan ajaran karma phala. Segala seseuatu didunia ini menimbulkan reaksi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Ajaran rta inilah yang mengatur akibat dari perbuatan manusia. Dengan melihat sifat-sifat yang ada di bhuana agung (alam semesta) sebenamya manusia dapat memahami sifat-sifat dari tubuhnya. Dengan menghayati hukum rta yang merupakan hukum alam, maka manusia akan memberikan reaksi positif terhadap alam apabila ingin alam semesta ini juga memberikan reaksi yang baik pada dirinya. Tattva- vit tu maha- baho guna-karma-vibhagayoh, guna gunesu vartanta iti matva na sajjate. Terjemahannya adalah "Akan tetapi mereka yang mernahami sifat sesungguhnya dari kedua perbedaan (jiwa) dengan sifat-sifat alam dan cara bekerjanya, wahai yang bertenaga perkasa (Arjuna) memahami bahwa hanyalah sifat alam yang akan mempengaruhi sifat alarn, orang yang demikian melaksanakan pekerjaan tanpa keterikatan". A.5.3. Tri Hita Karana Menciptakan Keharmonisan Unsur terpenting dalam Tri Rita Karana adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya. Dasar terpenting dari hubtmgan ini adalah pengetahuan yang benar dan keyakinan. Masyarakat Hindu meyakini bahwa leluhurnya memiliki pengetahuan tentang spiritual yang sangat tinggi. Keberadaan lontar- lontar maupun prasasti merupakan bukti dari pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur masyarakat Hindu. Pengetahuan tentang kebenaran dari manifestasi Tuhan diwariskan secara turun temurun dalam bentuk keyakinan. Hal inilah yang menjadi dasar yadnya yang dilakukan saat ini, yang dijaga secara turun temurun. Keyakinan memang menjadi dasar masyarakat sekarang untuk memuja Tuhan, namun apabila keyakinan tersebut diasah akan melahirkan pengetahuan. Hal ini dikemas dalam bentuk cerita-turun-temurun masyarakat yang dikatakan ada yang pemah melihat sosok Tuhan, dalam wujud Dewi atau Dewa. Bagitu juga keyakinan terhadap adanya hewan-hewan suci (duwe). Dalam Pustaka Suci Rgveda, I.104.9., disebutkan: Arvan ehi somakii.mam tvahur ayam sutastasya pivii. madaya uruvyacii.m jafhara a vr$asva nal; Sf'J')Uhi hiiyamii.nal;. Terjemahannya: "Wahai Tuhan yang maha cemerlang, 269 dukunglah kami dengan kehadiran-Mu, karena Engkau terkenal sebagai penerima persembahan devosional terkasih. Mereka ada disini untuk kami. Semoga engkau menerimanya dengan ramah, seperti halnya seseorang dengan perut mengembung, ketika ditawari minuman kesukaan dan menikmatinya dengan berlebihan. Bila dipanggil, semoga engkau mendengarkan kami seperti halnya seorang ayah mendengarkan kata-kata anaknya". B. Reviu Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintab (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tertulis: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: ...huruf J, tertulis: 'j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;". Pada pasal 1 angka 35 yang dimaksud dengan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Pengertian WUPK Wilayah Usaha Pertambangan Khusus), menurut pasal 1 angka 34, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau/informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. Sementara yang dimaksud dengan IUPK. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Pasal 6 ayat (1) huruf j, selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya Pasal 36 dan Pasal 83A. Pasal 36 berbunyi: "Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau infonnasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional". 270 Pasal 36a. berbunyi: "Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK" Pasal 79 (4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan barn barns mendapat dukungan dari pernsahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi. Pasal 83A berbunyi: (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. (3). IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. (4). Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. PENJELASAN Pasal 83A ayat (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas 271 dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, implementasi kewenangan Pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada, Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah orgamsas1 kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat. C. Kajian Teknis dan Administrasi Kelayakan PHDI sebagai lembaga keagamaan dalam mengelola Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sebagai Lembaga Keagamaan, PHDI tidak memiliki kompetensi secara administra i dan teknis untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara sebagai diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Asas-asas dan dasar pembentukan PHDI sesuai Kesepakatan Campuhan Tahun 1959, tidak memungkinkannya. Namun dengan memperhatikan perkembangan waktu dan majunya teknologi. Kami juga menyilahkan dan mendukung organisasi kemasyarakatan Hindu Prajaniti Hindu Indonesia mengajukan ermohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. D. Kesimpulan 1. Parisada Hindu Dharma Indonesia sangat memahami dan mengapresiasi sikap dan kebijakan pemerintah terkait pemberian kesempatan pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan yang ada di Indonesia. 2. Parisada Hindu Dharma Indonesia menghormati kebijakan Pemerintah untuk: memberikan ijin tambang kepada Ormas Keagamaan. Bagaimanapun Ormas Keagamaan adalah mitra penting pemerintah yang dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, dan telah terbukti memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. 3. Ide dan gagasan Pemerintah dalam pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan, juga bagian dari aspirasi yg sering disampaikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Agama Hindu saat bertemu Presiden dan Kementerian Lembaga terkait, terkait kendala pendanaan, khususnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang 272 sumber pendanaannya dari pemerintah melalui Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun untuk melakukan pembinaan umat Hindu Se Indonesia, sehingga ide kemandirian anggaran lembaga keagamaan dengan mengelola Tambang satu terobosan yang sangat kami apresiasi. 4. Hal ini juga bagian dari mencegah upaya upaya intervensi lembaga keagamaan oleh pihak-pihak tertentu, dalam artian, kalau lembaga keagamaan Mandiri dari finansial, maka pihak-pihak tertentu memiliki peluang yang kecil untuk bisa mengintervensi terlalu jauh lembaga keagamaan, seperti contoh saat ini, saat anggaran Parisada Hindu Dharma Indonesia dipending atau di batalkan Negara melalui Dirjen Bimas Hindu. 5. Di sisi lain, terlepas dari issue lingkungan yang perlu diberikan perhatian secara serius dalam bisnis tambang, faktanya sektor pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN dan juga penyerapan tenaga kerja. 6. Berdasarkan pada landasan Pengelolaan Lingkungan dalan ajaran Agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana, dan sumber-sumber Pustaka Suci lainnya, Pembahasan Teknis dan Administrasi Kelayakan PHDI serta mempertimbangkan dampak lingkungan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, PHDI tidak dapat secara langsung mengelola WUPK terkait dengan penambanganmineral dan Batubara yang diproduksi secara masal untuk kepentingan kesejehtraaan rakyat melalui ekplorasi secara belebihan. 7. Dengan demikian, Parisada Hindu Dharma Indonesia merasa tidak memiliki kornpetensi dan merasa belurn mampu mengemban tanggung jawab yang tirnbul dari dampak pengelolaan tarnbang. Oleh karenanya Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk saat ini memutuskan belum mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintah dan memberikan peluang terkait kepada Organisasi Kemasyarakatan Hindu yakni Prajaniti Hindu Indonesia. 8. Parisada Hindu Dharma Indonesia menghormati Onnas-ormas Keagamaan yang memiliki kemampuan dan ikut serta mengambil 273 peluang yang diberikan oleh pemerintah. Parisada Hindu Dharma Indonesia rnenghimbau clan mendoakan semoga ormas-ormas keagamaan yang mengambil peluang dari pemerintah dapat melaksanakan kesempatan tersebut secara bijaksana dan bertanggungjawab, sehingga dapat mernberikan kesejahteraan untuk anggotanya pada khususnya, dan untuk rnasyarakat Indonesia pada umumnya. E. Rekomendasi Sehubungan dengan kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Keagamaan untuk memegang konsesi terhadap tanah negara, ada baiknya bukan saja pada sektor Pertambangan Minerba, juga dapat diperluas pada izin usaha pada sektor pertanian, seperti: perkebunan sawit, perkebunan karet dan lainnya yang eskalasi kerusakan lingkungannya tidak besar dan tetap dapat memberikan 02 yang cukup dan bersih. Bila hal ini dibuka oleh pemerintah, parisada akan menugaskan Yayasan Badan Dharma Dana Nasional dan Badan Pengelola Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) untuk mengelolanya. [2.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. KESIMPULAN PEMOHON Pendahuluan 1. Bahwa sebelum memulai penting untuk memberikan disclaimer bahwa permohonan dan kesimpulan ini sebagian besar hasil “mengulik – ngulik” dari internet, diskusi dengan artificial intelligence (AI), dan sedikit imajinasi. Kesimpulan ini pada pokoknya adalah upaya menggambarkan model logika abstrak konstitusional terhadap permohonan dan proses persidangan. Pencarian model ini termasuk bagaimana menggambarkan “konekvitas norma”, khususnya antara Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan Pasal 75 UU 3/2020 yang menjadi pokok perdebatan. Permodelan ini termasuk menggambarkan konekvitas dengan norma di luar norma hukum (etika), khususnya norma agama agar didapatkan perspektif yang komprehensif, sehingga diharapkan berguna bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan. Toh, bobot pembuktian 274 di MK lebih besar di pembuktian norma abstrak-nya bukan norma konkrit. Karena pokoknya adalah mencari model norma abstrak bukan meneliti norma konkrit, maka hal – hal mengenai keakurasian data, Pemohon serahkan kepada Pemerintah atau lembaga lainnya karena memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memiliki dan mengakses data. Pemohon memberikan informasi sebatas yang mungkin diakses dan ditelusuri oleh masyarakat untuk menyelami norma abstrak. Untuk itu, sebisa mungkin jika ada tautan yang bisa diakses akan Pemohon sertakan agar dapat ditelusur lebih lanjut. Silahkan ditelusur, direnungkan, dan dikembangkan lebih lanjut baik menggunakan alat bantu seperti google, chatGPT, atau apalah – apalah. Namun, teramat sangat mungkin ada keterbatasan dari Pemohon dan teknologi. Oleh karena itu, jika ada kesalahan adalah dari Pemohon, jika ada kebenaran adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik kebenaran; 2. Bahwa Pemohon juga memohon agar tulisan ini ditelaah lebih lanjut dan dikoreksi, karena gaji Pemohon sebagai dosen hanya ratusan ribu per bulan. Gaji dosen di Indonesia sangat tidak layak untuk membuat penelitian. Jangankan untuk penelitian, untuk bisa tetap bertahan hidup menjadi dosen saja tidak cukup. Sehingga, Pemohon harus mencuri – curi waktu antara mencari penghasilan lain sambil menulis permohonan dan kesimpulan ini. Keadaan tersebut mendorong Pemohon untuk juga meminta keadilan yang sama yaitu prioritas untuk dimakmurkan sepatutnya tidak hanya untuk golongan tertentu. Di sisi lain, mungkin saja sesungguhnya antara ormas keagamaan dan Pemohon memiliki mimpi yang sama, yaitu : kapan dosen bisa tetap menjadi dosen tanpa harus mencari proyek, tanpa harus berburu jabatan, tanpa harus menjilat kesana kemari, tanpa harus mencari pekerjaan lain, tanpa harus demo berjilid – jilid agar disejahterakan? Kasihan dosen sang pembelajar sepanjang hayat. Di negeri ini hayatnya tidak jelas. Bermodal dari mimpi untuk keluar dari kondisi tersebut, Pemohon teramat sangat memohon agar Pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan secara konsekuen. Bersikaplah adil terhadap seluruh rakyat tanpa harus memandang latar belakangnya. Kasihan rakyat yang tidak berormas pasti juga memiliki harapan yang sama. Di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harapan Pemohon sebagai rakyat diletakan. Di norma tersebut “sebesar – besar kemakmuran rakyat” terwujud. Di norma tersebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna. Dalam menafsirkan norma tersebut, karena Pemohon adalah 275 seorang dosen, tentu akan banyak menggunakan perspektif sebagai tenaga pendidik; Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi 3. Bahwa Presiden mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, dengan pernyataan sebagai berikut: “Bahwa setelah mencermati secara saksama isi dari Permohonan Pemohon, Permohonan Pemohon sesungguhnya mempermasalahkan mengenai materi, substansi, dan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya Pasal 83A yang dibenturkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba … Pemerintah mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan, apakah benar materi dalam pokok Permohonan a quo merupakan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak?” (Vide Risalah Persidangan tertanggal 14 Oktober 2024) Sumber: https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu =16) 4. Bahwa terhadap dalil Presiden tersebut, Pemohon memberikan argumentasi sebagai berikut: perlu diketahui antara Pasal 83A PP 25/2024 dan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 merupakan objek yang berbeda. Pasal 83A PP 25/2024 adalah salah satu norma yang berada dalam Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6921, sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah salah satu norma yang berada dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525. Kondisi tersebut menunjukan secara fisik merupakan dua objek yang berbeda karena menggunakan kertas yang berbeda dan ditandatangani secara berbeda pada waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, perlu didalami bagaimana kedudukan masing – masing norma tersebut meskipun sebagai dua objek yang berbeda. Terhadap kedudukan norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, ahli sudah menjelaskan bahwa antara Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 bukan merupakan satu tarikan nafas atau memiliki keterkaitan yang berbeda, sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pada pokoknya adalah pilihan kebijakan yang terbuka (Vide Risalah Persidangan tertanggal 30 Oktober 2024 dan Risalah Persidangan tertanggal 18 November 276 2024). Di sisi lain, substansi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 sudah ada sebelumnya dalam UU 4/2009 bahkan telah dipertegas dalam Putusan MK No.64/PUU- XVIII/2020. Sehingga, jika memang memasukan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 ternyata dimaknai sebagai maksud yang berbeda dengan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, maka ada kebaharuan politik hukum dalam pengaturan pertambangan di Indonesia. Hal ini bukan persoalan teknis semata, tetapi sudah sebagai persoalan fundamental (konstitusional) karena merubah secara mendasar penafsiran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sebelumnya diketahui fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan oleh BUMN. Presiden mendalilkan perubahan tersebut dikarenakan adanya titik taut berupa fungsi “nirlaba” yang dilakukan oleh ormas yang menjadikan dasar pemberian prioritas kepada selain BUMN. Kemudian, jika kita melihat kepada penafsiran ahli, dikatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah, sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah bentuk open legal policy dengan pertimbangan memberikan fleksibilitas dalam rangka mewujudkan sebesar – besar kemakmuran rakyat. Konsep konstitusional yang baru ini yang kemudian perlu dikaji dengan sangat mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, DPR nampak “gamang” soal konekvitas norma antara Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, apakah benar ingin membatasi dengan membangun jembatan koneksinya atau tidak. Oleh karena itulah, peran Mahkamah sangat penting agar tafsir yang terjadi tidak terlalu “liar”; 5. Bahwa berlandaskan dari pemikiran kewenangan atribusi tersebut kemudian Pemerintah menurunkan norma Pasal 83A PP 25/2024. Meskipun secara norma memang memiliki keterkaitan, tetapi bukan berarti identik sama sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ketika Pemohon menyinggung ormas keagamaan sebagai test case, maka serta-merta sesungguhnya mempersoalkan Pasal 83A PP 25/2024. Permohonan Pemohon bukan persoalan ormas keagamaan an sich, tetapi termasuk ormas – ormas lainnya. Bahkan, bukan hanya persoalan tersebut, tetapi persoalan sejauh apa atribusi yang diberikan kepada Pemerintah. Yang Pemohon persoalkan adalah fondasi berpikir dari lahirnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 di mana permohonan Pemohon berbeda dengan pendapat ahli yang menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah “open legal policy” yang pada pokoknya berbeda dengan Pasal 75 ayat 277 (3) UU 3/2020. Pemohon menginginkan secara tegas andaipun terdapat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 harus dimaknai tautologis dengan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 agar memenuhi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020. Andaipun Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 tidak pernah ada maka hal tersebut memiliki makna yang sama (tautologis) dengan isi petitium Pemohon yang hendak mentautologikan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dengan Pasal 75 UU 3/2020. Sehingga, andaipun Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk membatalkan tidak secara bersyarat maka tautologis dengan prinsip ex aequo et bono dalam petitum Pemohon. Tidak terdapat kekosongan hukum terhadap akibatnya karena kembali pada makna aslinya (UU 4/2009 juncto Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020); 6. Bahwa perlu diketahui, secara konstitutional, Pasal 83A PP 25/2024 tidak akan pernah ada jika tidak ada norma dalam UU yang menjadi “cantolan”. Sehingga, pemberian “cantolan” sebagai landasan pacu tersebut adalah suatu permasalahan konstitusional. Untuk membuktikan dalil tersebut, maka dapat dilihat pada norma Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan perintah konstitusi tersebut, maka persoalan pertambangan harus memiliki landasan pada tingkat UU. Tidak bisa tanpa ada “cantolan” dalam UU, Presiden membentuk perpres yang menyerahkan WIUPK secara prioritas kepada ormas. Oleh karena itu, pemberian WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan atau ormas apalah - apalah dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) ketika norma dalam UU telah memberikan cantolan hukum untuk itu. Hal ini dikarenakan PP adalah peraturan per-UU-an sebagai pelaksanaan dari UU (vide Pasal 1 angka 5 UU 12/2011). Berdasarkan rantai norma tersebut sudah terlihat jelas hubungan antara Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, dan Pasal 83A PP 25/2024. Dengan demikian, seharusnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjadi landasan pacu dari lahirnya PP harus berkesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945 termasuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 tidak boleh memberikan ruang penafsiran yang melenceng dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga, tidak tepat jika dikatakan permasalahan ini adalah permasalahan open legal policy atau permasalahan implementasi norma ataupun bentuk political question 278 doctrine. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berakar langsung dari falsafah dan sejarah perjuangan bangsa dengan pembahasan yang mendalam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dipertahankan pada saat perubahan UUD 1945 bukan tanpa alasan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bentuk deferral dari perumus konstitusi. Jika sekali dikatakan permasalahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya persoalan teknis, maka Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah ada maknanya karena toh pada akhirnya Pemerintah bebas sekehendaknya menafsirkan sesuka hati, baik hendak diberikan kepada ormas keagamaan, ormas kepemudaan, keluarga pejabat, alasan penawaran investasi, atau apalah – apalah; 8. Bahwa kondisi tersebutlah yang disebut dengan kebocoran akibat kita tidak melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara sungguh – sungguh dan justru melempar persoalan sebagai lobi – lobi politik. Munculnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menimbulkan “kecurigaan” yang besar karena jika maknanya sama dengan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, maka penyisipan norma tersebut adalah tidak diperlukan. Jika MK tidak memberikan batasan penafsiran dengan menempatkan diri dalam judicial restraint, maka sangat dimungkinkan “manuver” karena norma Pasal a quo memberikan kerangka teoritis untuk mentautkan konsep “atribusi” dan “kebijakan afirmasi”. Manuver tersebut bersifat trivial karena bisa menggunakan atas nama apapun misalkan untuk alasan “penawaran investasi” atau “nirlaba”. Seolah – olah dengan menyisipkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, kekayaan alam kita dapat “diobral” melalui konsep “penawaran” yang mirip dengan asas domain verklaring. Padahal sudah jelas terdapat hak menguasai negara yang secara otomatis diprioritaskan kepada BUMN yang jika ternyata BUMN tidak sanggup, baru dilakukan lelang tanpa perlu menawarkan “prioritas”. Konsep atribusi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang dianggap oleh Pemerintah sebagai kewenangan penuh dalam terminologi yang Pemohon sebutkan dalam permohonan yaitu sebagai “self-reference norm” yang memberikan kewenangan refleksif kepada Pemerintah untuk menentukan makna rakyat secara salva veritate. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian dapat menjadi “overridden” oleh alasan kebijakan afirmasi yang mendapatkan pembenaran dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Jika terkait dengan norma lainnya yang masih multitafsir masih dapat ditoleransi dengan konsep political question doctrine, tetapi jika berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 279 maka sebaiknya jangan dilempar kepada pilihan politik. Hal ini merupakan permasalahan konstitusional yang serius yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengujinya. Konsistensi tafsir Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang selama ini dipertahankan Mahkamah menjadi “medan pertaruhan”; Tentang Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Pemohon 9. Bahwa Pemohon akan memberikan tanggapan atas argumentasi Presiden yang menyatakan: “sudah sangat jelas bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tidak dapat diberikan kepada individu atau orang perseorangan. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon terbukti tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam konteks pengujian Pasal 6 ayat 1 huruf j Undang-Undang Minerba. Dengan kata lain, tidak pernah ada hak konstitusional yang melekat pada Pemohon sebagai orang perseorangan sehubungan dengan penawaran WIUPK secara prioritas.” (Vide Risalah Persidangan tanggal 14 Oktober 2024). Barangkali ada dalam pikiran kita mencari cara untuk membatalkan legal standing Pemohon, maka terhadap argumentasi tersebut Pemohon perlu menjelaskan: sungguh tega sekali Presiden menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing. Pemohon sangat menginginkan mengabdikan diri bagi negara, namun selalu kandas dalam proses seleksi untuk menjadi pegawai pemerintahan tanpa alasan yang jelas meskipun telah lolos berbagai tahapan seleksi. Pendahulu Pemohon memperjuangkan negara ini agar bisa merdeka untuk kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh anak cucu-nya. Untuk melanjutkan amanat tersebut, hampir 10 tahun Pemohon berjuang agar bisa bekerja untuk negara untuk memperbaiki nasib bangsa. Pemohon tidak rela jabatan publik di-isi oleh orang serakah yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Pemuda harus memiliki tekad kuat untuk mencegah terjadinya penjajahan atau penghisaban manusia atas manusia (l'exploitation de l'homme par l'homme) kembali terjadi. Membaca berita sungguh menyedihkan ternyata uang rakyat/CSR diduga disalahgunakan oleh pejabat dan pejabat justru menjadi beking judi online. Judi online teramat buruk menghisab dan menyengsarakan rakyat, lalu mengapa pejabat yang berwenang justru melindungi? Bahkan di berita lebih mengerikan, pihak yang gagal seleksi justru dapat tetap bekerja dan menjadi beking dari judi online. Padahal Pemohon kesusahan secara minta 280 ampun untuk meminta seleksi pegawai pemerintahan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, ternyata yang terjadi seperti itu. Menyedihkan dan sungguh ironi. Mengapa justru yang dipelihara seperti itu?; 10. Bahwa meskipun perjuangan Pemohon kandas, akhirnya Pemohon menjadi dosen di perguruan tinggi swasta (PTS) (Bukti P-4). Dengan menjadi dosen, Pemohon dapat mengabdi sepanjang hayat karena amanat dari UU, dosen adalah pembelajar sepanjang hayat (vide Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen). Persyaratan menjadi dosen sangat berat, Pemohon harus bergelar minimal S2 dengan perjuangan dan tempaan akademis yang keras dan panjang. Suatu keanehan jika gelar akademik bisa didapatkan secara instan. Dengan syarat yang sangat berat tersebut, Pemohon sangat kaget ternyata gaji dosen hanya ratusan ribu per bulan sama seperti gaji guru honorer (Bukti P-4 dan Bukti P-8). Sangat timpang dengan gaji pejabat yang sangat besar, padahal tugas dosen sangat berat, bahkan bertugas seumur hidupnya. Guru/dosen-lah yang menjadikan pejabat pintar, dan kalau ada apa - apa kita selalu bertanya kepada guru/dosen, tetapi kok guru/dosen yang tersingkirkan. Pemohon berpikir kondisi ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak waras. Bagaimana mungkin dengan gaji seperti itu bisa hidup layak sebagai manusia, memangnya kami kambing yang hanya cukup makan ilalang? Apakah dalam benak penguasa, dosen dianggap sama dengan biaya perawatan ternak kambing? Seolah – olah dosen ditempatkan sebagai hamba penguasa, dan penguasa bisa mendapatkan benefit gelar akademik secara mudah. Membaca berita ternyata akibat kesejahteraan dosen yang tidak diperhatikan terdapat dosen yang mengalami gangguan jiwa hingga terlilit pinjol. Bayangkan bagaimana masuk akalnya gaji dosen disetarakan dengan tukang bangunan bahkan lebih rendah? Sungguh miris, sudah sangat keterlaluan. Di tengah kondisi tersebut, Pemohon khawatir norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menjadi bahan rebutan untuk menjadi prioritas siapa yang harus ditolong terlebih dahulu. Pemohon khawatir justru menjadi kekacauan akibat rebutan untuk meraih stempel “prioritas”. Pemohon khawatir dosen, tokoh agama, dan lain sebagainya akhirnya terjebak menghamba kepada penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membagi – bagi jatah. Penguasa yang tidak berpikir panjang merasa segala sesuatunya bisa instan. Jika terdapat kondisi tersebut akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Sebagai dosen wajar saja 281 Pemohon khawatir dan merasa memiliki legal standing agar kekacauan tidak terjadi, terlebih ormas keagamaan adalah penjaga moral bangsa yang utama; 11. Bahwa sudah teramat sangat terang-benderang (clara et clara) bahwa kesejahteraan dosen adalah tanggung jawab negara cq. Pemerintah sebagaimana dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 : “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …” Kemudian, batang tubuh konstitusi dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 telah dengan sangat tegas menyatakan: “(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Berdasarkan norma tersebut sudah teramat sangat jelas kata “PRIORITAS” utama adalah pendidikan dan negara wajib, tidak bisa tidak, untuk memprioritaskan anggaran untuk pendidikan. Pemerintah harus “MENGUSAHAKAN” terus-menerus. Kalau anggarannya tidak cukup (keterbatasan fiskal), maka Pemerintah harus putar otak agar memiliki anggaran bukan justru menyerah dan menyerahkan PRIORITAS ke entitas lain. Entitas lain seharusnya mengikuti negara bukan justru ingin mendapatkan prioritas seperti negara dengan alasan negara tidak sanggup. Pemohon sebagai dosen adalah subjek langsung yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari anggaran yang disediakan negara. Dari mana negara mendapatkan anggarannya? Tentu dari mengolah kekayaan alamnya, salah satunya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di mana di dalamnya melekat hak rakyat termasuk hak Pemohon sebagai dosen yang telah dimandatkan oleh rakyat. Bukti bahwa Pemohon sebagai subjek yang menerima manfaat ditegaskan dalam norma UU, sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan: “Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Teramat sangat jelas bahwa unsur pendidikan tinggi adalah Sivitas Akademika. Tanpa adanya Sivitas Akademika, maka tidak ada pendidikan tinggi. Dan, di 282 dalam Sivitas Akademika terdapat unsur yang bernama dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU 12/2012: “Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.” 12. Bahwa dalam permohonan, telah dengan jelas dan disertai bukti bahwa Pemohon adalah seorang dosen (Bukti P-4). Terlebih Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam perkara lain bahwa Pemohon memiliki legal standing sebagai dosen, sehingga dengan asas hakim aktif seharusnya dapat melakukan cross-evidence termasuk memeriksa kepada lembaga lain sebagai supporting system. Karena Pemohon adalah dosen ilmu hukum, terlebih Pemohon adalah Advokat yang telah disumpah untuk membela hak hukum masyarakat, maka otomatis melekat kewajiban untuk peduli terhadap pendidikan termasuk bagaimana agar Pemerintah memiliki anggaran untuk menjalankan kewajibannya. Ketika ada penyelewenangan, maka sumpah Pemohon melekat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 47 ayat (1) UU 12/2012: Pasal 1 angka 14 UU 12/2012 “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.” Pasal 47 ayat (1) UU 12/2012 “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” Dengan posisi Pemohon sebagai dosen, maka menjadi keharusan bagi Pemohon untuk memiliki kepedulian termasuk memastikan bahwa anggaran untuk membiayai pendidikan memang mencukupi. Segala daya dan upaya Pemohon upayakan dalam keterbatasan tanpa dukungan Pemerintah sama sekali, termasuk membuat konten – konten edukasi agar masyarakat luas tetap dapat mengakses ilmu pengetahuan yang padahal hal tersebut adalah kewajiban pokok Pemerintah. Indonesia negara yang sangat luas, maka dari itu hanya membebankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Terlebih dalam konteks pendidikan tinggi, Pasal 60 ayat (2) UU 12/2012 menegaskan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersifat nirlaba, sebagaimana dinyatakan: 283 “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Selain itu, Perguruan Tinggi wajib memperhatikan Pasal 6 huruf i UU 12/2012 yang menyatakan: “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan” Dan, Pasal 88 ayat (4) UU 12/2012, yang menyatakan: “Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya” Dengan demikian, teramat sangat wajar jika diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara PTS akan kesulitan untuk benar – benar membiayai pendidikan tinggi, salah satunya mensejahterakan dosen. Maka, wajar saja jika ditemukan gaji dosen sebesar ratusan ribu per bulan; 13. Bahwa jika dalil Presiden menyatakan karena ormas keagamaan adalah entitas “nirlaba”, maka mendapatkan penawaran prioritas untuk mendapatkan WIUPK. Lalu, bagaimana dengan PTS yang secara tegas dinyatakan oleh UU sebagai lembaga nirlaba? Ormas keagamaan memiliki titik taut karena “core business”- nya juga mencakup lembaga pendidikan. Hal ini menjadikan pertanyaan besar, apakah Pemohon harus menjadi dosen di kampus yang berafiliasi dengan ormas keagamaan agar dapat sejahtera? Misalkan Pemerintah juga akan memberikan kepada kampus non-ormas keagamaan akan timbul permasalahan baru, bagaimana dengan kampus yang tidak memiliki keahlian/jurusan pertambangan? Lalu, memangnya WIUPK jumlahnya tidak terbatas hingga pejabat publik bisa obral janji semua akan diberikan? Bukankah akan menjadi kacau-balau tata kelola pertambangan Indonesia? Argumentasi Presiden tersebut teramat sangat sulit dicerna oleh akal sehat; 14. Bahwa argumentasi yang menyatakan Pemohon bukan badan usaha sehingga tidak memiliki legal standing berarti menegasikan hak konstitusional dosen sebagai pribadi yang juga dilindungi oleh konstitusi. Dosen secara pribadi mempunyai otonomi terhadap ilmu pengetahuan termasuk mengamalkan dan membela haknya. Jangan terlalu menyederhanakan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya karena Pemohon bukan badan usaha, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Secara logika, ini sama saja untuk dapat menjadi rakyat untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah jika dan hanya jika badan usaha. Padahal makna rakyat tidak hanya badan usaha saja. Kita 284 telah sepakat bahwa yang dimaksud kerugian konstitusional dapat bersifat potensial, maka dengan cukup menjelaskan berdasarkan penalaran yang wajar ada dunia kemungkinan (possible worlds) Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma a quo, Pemohon dapat memiliki legal standing. Rumusan sederhananya: “there is some worlds such that the worlds possibly harms constitutional rights”. Kemungkinan tersebut tidak harus aktual terjadi, namun menurut penafsiran hukum, terdapat poin dunia kemungkinan, Pemohon diberikan kedudukan untuk berada dalam dunia kemungkinan yang jika tidak dilaksanakan norma Pasal a quo, Pemohon menjadi makmur sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tanpa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, secara normatif, tidak mungkin ada penyelewenangan WIUPK kepada selain BUMN. Sehingga, kemungkinan negara memiliki anggaran untuk mensejahterakan Pemohon sebagai dosen menjadi lebih besar; 15. Bahwa andaikan Pemohon harus merupakan badan usaha dengan asumsi yang dimiliki oleh organ nirlaba. Terdapat dunia kemungkinan justru Pemohon akan kesulitan untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 karena justru diuntungkan dari adanya pasal a quo. Belum pernah terjadi Pemerintah memberikan “promo” WIUPK yang bersifat “limited edition” hanya untuk 5 tahun, seolah seperti promo edisi pemilu. Misalkan Pemohon mengajukan kepada pengurus organ tersebut untuk menguji, bisa saja pengurusnya ternyata FOMO dan YOLO dan justru menyatakan : “aduh, kami juga ngiler, kapan lagi dapat promo tambang. Lihatlah ketua kita berburu promo ojek online terus, apa tidak mikir, masa nasib kita begini terus. Dengan adanya promo tambang kita tidak perlu lagi menunggu promo ojek online.”. Pada akhirnya organ nirlaba itu sendiri dapat menjadi dilemma. Nampak seperti godaan yang sangat berat bagi beberapa pihak. Mungkin saja keimanan kita sedang diuji disini karena nabi saja sangat melindungi barang publik yang merupakan hajat hidup orang banyak (al- ma’a al-‘idd) bukan justru diobral ke privat. Kita telah sepakati bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak pernah dimaknai “sebesar – besar kemakmuran rakyat melalui badan – badan”. Justru karena Pemohon tidak berbadan – badan sebagaimana dimaksud Presiden, maka Pemohon titipkan hak hukum Pemohon di badan – badan milik negara yang mengayomi semua. Menurut Pemohon justru lebih masuk akal legal standing untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dilakukan oleh orang – perorangan karena ketidakberdayaannya. Jangan 285 sampai karena kita merasa memegang kendali atas badan – badan yang besar, semuanya manut hingga tidak ada yang dapat menaklukan, maka menjadi dapat sesukanya untuk mengambil hak orang – orang yang tidak berbadan besar dengan mengungkit jasa – jasa masa lalu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, karena sudah berkuasa, rakyat kecil justru direndahkan. Kasihan rakyat apa yang mau diungkit, namun ketahuilah bukan berarti mereka tidak berarti. Mereka sungguh berharap kepada otoritas yang memiliki kewenangan, jangan karena kita merasa besar, memiliki ketenaran dan nama baik, maka bisa apapun itu. Memangnya salah apa sih rakyat jika tidak berormas atau berbadan sampai Presiden tega menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing? ingatlah : Sekedar mengingatkan: di dalam buku Yusuf Al-Qardhawi berjudul “Fiqh Al- Awlawiyat” halaman 92 dapat dilihat : “Hanya karena sesuatu yang tidak sampai dua dirham harganya, Nabi saw menolak untuk shalat atas orang itu; agar hal itu dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa beliau sangat tidak suka terhadap ketamakan terhadap barang milik umum, baik sedikit atau banyak.” (Sumber: https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/da706-Fekh- awlwyat.pdf) 16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebaiknya menafsirkan “rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mencakup rakyat sebagai pribadi. Dosen sebagai pribadi juga merupakan subjek yang memiliki hak. UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen juga mengatur hubungan antara Pemerintah dengan dosen sebagai pribadi. Misalkan : Pasal 51 UU Guru dan Dosen “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;” Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen: “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat” Pasal 57 ayat (2) UU Guru dan Dosen: 286 “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen “Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Berdasarkan norma tersebut, sudah teramat terang – benderang bahwa kesejahteraan dosen adalah kewajiban Pemerintah. Terlebih UU mengamanatkan kepada penyelenggara perguruan tinggi untuk bersifat nirlaba, maka jika tidak ada Pemerintah, ibaratnya dosen hanya dapat memakan ilalang saja. Hubungan tersebut bahkan melekat kepada dosen sebagai pribadi. Namun, apakah seluruh hak dosen tersebut dipenuhi oleh Pemerintah? Mengapa Pemerintah selalu memiliki alasan keterbatasan fiskal untuk mensejahterakan dosen yang padahal sudah menjadi kewajiban konstitusionalnya. UU Guru dan Dosen sudah teramat sangat jelas Pemerintah yang memiliki kewajiban bukan ormas keagamaan, lalu mengapa tiba – tiba ormas keagamaan yang mendapatkan prioritas? Ormas keagamaan boleh turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak berarti menjadi menegasikan kewajiban Pemerintah bahkan sampai menggantikan posisi Pemerintah. Jika demikian, Indonesia menjadi “negara ormas”. Negara yang merdeka atas kehendak ormas. Bukankah kita sepakat mendirikan negara bukan atas dasar kelompok/golongan/kabilah? Negara tidak pernah melarang berormas, bahkan mendorong ormas untuk terus berkembang. Bahkan, tidak pernah ada larangan ormas keagamaan untuk dapat mengelola tambang. Namun, mengapa apa yang menjadi hak rakyat yang dikonstruksi oleh UUD 1945 agar diwakili negara kemudian justru diambil oleh ormas? Ngono ya ngono ning ojo ngono; 17. Bahwa Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 47 ayat (1) UU 12/2012 jelas bahwa dosen yang memiliki peran memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dari itu Pemerintah harus mensejahterakan dosen tanpa kecuali. Hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Memajukan memiliki arti mendorong agar sivitas akademika dengan otonominya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dapat dilakukan Pemerintah dengan menyediakan fasilitas bagi 287 para peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan terdapat seseorang yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen berupa artificial intelligence dan potensi eksplorasi planet Mars, maka Pemerintah harus mendukung hal tersebut. Kita dapat ambil contoh Amerika menyiapkan NASA untuk memungkinkan hal tersebut. Dahulu, Uni Soviet juga melakukan hal yang sama. Saat ini, India dan China tidak mau ketinggalan untuk ikut serta dalam space-race. Padahal dulu India dan China kondisinya tidak beda jauh dengan Indonesia, namun lihatlah pencapaiannya sekarang. Untuk menjadi sebuah negara maju, memerlukan daya dukung Pemerintah. Faktanya jika kita melihat Amerika, Uni Soviet, China, dan India, tidak ada space-race dipelopori oleh ormas. Faktanya space-race memang membutuhkan anggaran yang sangat fantastis, dan Pemerintah yang paling memungkinkan lifting up anggaran untuk itu. Kuncinya anggaran negara, sekali lagi anggaran negara. Peran negara yang besar tidak memiliki hubungan dengan ideologi negara. Jangan kita dipusingkan dengan liberal, komunis, sekuler, integralistik, simbiotik, barat, timur, atau apalah – apalah. Ilmu pengetahuan sudah maju sangat pesat. Misalkan space-race dan AI masih menjadi mimpi yang terlalu tinggi, bayangkan saja “wonder” peradaban manusia lainnya. Misalkan Borobudur, Perpustakaan Alexandria, Bayt Al- Hikmah, semuanya memerlukan peran negara yang besar tidak peduli apapun ideologinya. Kuncinya adalah pemimpin yang peduli terhadap ilmu pengetahuan. Namun, ternyata kenyataan berkata lain; 18. Bahwa ternyata lulusan S2 Filsafat terpaksa harus menjadi tukang cilok berkustom power ranger sebagaimana dalam liputan artikel berjudul: “Jalan Hidup Lulusan S2 Filsafat UGM yang Kini Menjadi Penjual Cilok Berkostum Power Rangers” : https://mojok.co/liputan/sosok/lulusan-s2-ugm-jadi-penjual-cilok-power- rangers/#google_vignette Ternyata penerima beasiswa LPDP ketika pulang ke Indonesia kebingungan mencari kerja bahkan ditolak oleh lembaga pemerintahan, sebagaimana dalam berita: https://kumparan.com/kumparannews/kisah-lulusan-lpdp-pulang-ke-ri-demi- kontribusi-tapi-setahun-belum-dapat-kerja-23rpk7AnXOp 288 Penerima beasiswa lulusan jurusan Astrofisika dari luar negeri juga resah untuk pulang ke Indonesia karena sulit mendapatkan kerja yang mendukung, sebagaimana dalam liputan artikel berjudul: “Jauh – Jauh Kuliah S2 Jurusan Astronomi Ke Jerman, Kini Sadar Di Indonesia Tetap Sulit Cari Kerjaan” : https://mojok.co/liputan/ragam/mahasiswa-s2-astronomi-jerman-takut-sulit- kerja-di-indonesia/ 19. Bahwa Pemohon juga sangat ingin bisa melanjutkan studi untuk mewujudkan mimpi Pemohon mencari permodelan logika terhadap pluralitas norma dan kembali pulang ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, Pemohon sangat bersemangat untuk bekerja di lembaga pemerintahan agar ketika pulang terdapat wadah untuk mengamalkan ilmunya. Namun, ternyata gagasan Pemohon “dicuri” oleh pejabat culas dengan adanya klaim hasil analisisnya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan. Pada akhirnya setelah gagasan Pemohon dicuri kemudian Pemohon kesulitan mendapatkan kerja di Pemerintahan bahkan disakitkan agar gagal dalam proses seleksi yang padahal penyakitnya tidak ada. Penguasa memang sungguh tega terhadap rakyatnya, seperti tidak ada rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan dalam dirinya. Giliran sudah berkuasa uang rakyat dikorupsi. 10 tahun Pemohon berjuang menunggu. Meminta sistem seleksi dilakukan secara fair, transparan, dan akuntabel saja susahnya minta ampun. Ternyata eh ternyata, jika kita membaca berita terdapat pihak yang diterima kerja justru orang yang membekingi judi online. Sebagaimana dalam berita: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241105172203-12-1163303/terlibat- kasus-judi-online-pegawai-komdigi-ternyata-tak-lulus-seleksi Berita tersebut sangat membingungkan. Kok orang seperti itu bisa dipekerjakan, siapa yang meloloskan? Kondisi ini sungguh sangat mengerikan. Orang filsafat menjadi power ranger, orang biasa saja memiliki power untuk membekingi judi online. Indonesia benar – benar dalam kondisi gawat darurat, apakah moral kita sudah hancur berantakan sehingga intelektual benar – benar diabaikan? Hal ini ternyata juga diakui Pemerintah karena kebingungan untuk menampung para penerima beasiswa LPDP dan justru membolehkan untuk tidak pulang, sebagaimana dalam berita: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241105185902-20- 1163337/mendikti-penerima-lpdp-tak-harus-pulang-ke-indonesia 289 20. Bahwa seharusnya menyalurkan beasiswa harus secara komprehensif termasuk memikirkan cara untuk memulangkannya. Negara benar – benar membutuhkan anggaran fantastis untuk itu karena jika anggarannya dibajak terus, lambat laun intelektual Indonesia dibajak oleh negara asing seperti pada saat operation paperclip. Dampaknya sangat strategis dan signifikan ketika suatu negara kehilangan intelektual. Jangan anggap remeh sebuah eksodus intelektual, peradaban yang sudah ribuan tahun berjaya saja runtuh akibat eksodus. Hal ini sangat serius loh, maka dari itu sangat wajar negara membutuhkan dana abadi yang sangat raksasa untuk pendidikan. Selain itu, ormas keagamaan juga harus terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan justru dilarang. Bahkan, lebih mengerikan misalkan sivitas akademika yang berniat mencari ilmu pengetahuan sampai harus dianggap menistakan agama atau nyawa anak sampai melayang di lembaga pendidikan. Jangan kita anti dengan pembaharuan. Ilmu pengetahuan bersifat inklusif, tidak ada golongan yang diunggulkan hingga ilmu dianggap hanya harus dari pihak tertentu saja. Mimpi anak – anak ingin terdapat robot seperti Doraemon dan ingin terbang ke Mars jangan diremehkan. Jangan kita merasa bijaksana dan berjasa dan terus mengglorifikasi masa lalu untuk selalu membenarkan tindakan kita, sehingga merendahkan mimpi – mimpi seperti itu. Mimpi tersebut memiliki multiplier effect yang sangat luar biasa dan strategis. Kita berbicara mars, kita berbicara nuklir, kita berbicara AI, bahkan kita berbicara surga adalah berbicara mimpi anak – anak. Mereka suci, karena rasa ingin tahunya, ia terbuka dengan kebenaran. Negara harus bisa menjembatani hal tersebut; 21. Bahwa untuk membahas peran negara terhadap jasa para pembelajar / pendidik, menarik untuk direnungkan ayat Tuhan berikut : (“Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.”) (QS 2:273). 290 Ayat Tuhan ini menunjukan ada kelompok di masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan, namun mereka menjaga kehormatannya dengan tidak meminta – minta. Mari kita andaikan kondisi di Indonesia, guru dilabeli dengan gelar “pahlawan tanpa tanda jasa”. Bertahun – tahun guru dalam kondisi yang mengkhawatirkan seolah diimingi gelar pahlawan tetapi jasanya dapat tidak diberikan. Ketika Pemerintah dipertanyakan jawabannya “keterbatasan fiskal”. Berlindunglah penguasa menjanjikan gelar kepahlawanan agar mereka diam tidak meminta jasanya. Terhadap kondisi tersebut, ingin sekali Pemohon menyatakan: Kami, pendidik, bukan ingin menjadi kaya raya dan menunjukan kesuksesan. Kami hanya ingin tetap ada untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Kami bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Andaipun tanpa gelar pahlawan tidak ada permasalahan bagi kami. Kami tidak dididik untuk dipuja – puji apalagi diglorifikasi. Ingatlah kami ini manusia, kami ingin dihargai sebagai manusia secara layak, sehingga ilmu pengetahuan dapat terus diestafetkan. Buatlah kami hidup layak sehingga engkau dapat berharap ilmu pengetahuan dari kami; 22. Bahwa atas dasar hal tersebut, menjadi pemimpin harus peka dan jangan membiarkan kondisi yang ada sampai terpuruk. Ketika sudah mencapai kondisi yang parah, lalu muncul argumentasi seolah negara tidak sanggup dan selama ini ormas yang berjasa. Lalu, WIUPK yang menjadi cadangan negara untuk kepentingan strategis nasional justru diprioritaskan kepada ormas. Pemohon sangat khawatir kebijakan tersebut justru menjadi “kickback” bagi ormas keagamaan. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat melihat siapa yang duduk berkuasa di jajaran pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi, sosial dan SDM karena menjadi tanggung jawabnya. Jika andai ternyata ada dari unsur ormas pikiran kita akan kebingungan, loh kan kewenangannya ada di kekuasaan untuk menjadikan negara kuat dan mencetak SDM yang berkualitas tinggi. Mengapa justru menjadi tidak kuat dan kualitas SDM rendah, dan dari hal tersebut kekayaan alam justru dialihkan ke ormas? Misalkan argumentasinya negara tidak sanggup sehingga menjadi alasan untuk menyerahkan ke ormas, kan yang duduk di kursi kekuasaan juga dari ormas. Pemohon sangat bingung. Kebingungan ini bukan berarti menegasikan jasa ormas di masa lampau. Tidak mungkin kita menegasikan fakta sejarah yang sudah lewat. Tidak etis Pemohon menegasikan jasa pendahulu Pemohon. Hanya saja dalam kondisi saat ini, mari 291 kita renungkan dengan akal sehat kita karena masa lalu tidak harus identik sama dengan masa kini. Maka dari itu, persoalan ini sangat sensitif sekali dan sangat menentukan ormas itu sendiri, terlebih jika ternyata terdapat pertentangan di dalam internal ormas itu sendiri. Kebijakan belum dilaksanakan saja sudah panas. Hal ini berbahaya sekali. Jangan sampai penafsiran trivial terjadi. Ormas keagamaan adalah penjaga moral bangsa yang sangat perlu dilindungi kehormatannya. Sebaik – baiknya suatu kebijakan dipertimbangkan dengan sangat matang. Jangan tergesa – gesa di akhir masa jabatan hingga membuat masyarakat kaget. Berbeda jika dibalik niat baik penguasa memang hendak menjebak pemuka agama dengan riswah tambang. Jangan sampai pemimpin ormas justru menjadi bagian/pelindung dari penguasa zalim, memuja-muji penguasa dan menggunakan bantalan masa lalu-nya untuk melindungi kezaliman. Naudzubillah bin dzalik. Ketika masyarakat bereaksi ternyata yang terjadi justru kejar tayang dan seolah ingin menunjukan “taji” kekuasaannya, maka peran Mahkamah Konstitusi sangat kritikal dalam menjaga negara maupun keterhormatan ormas. Jika dibiarkan di luar lembaga pengadilan narasi akan sangat liar, terlebih diberikan kepada political question. Persoalan sensitif agama seperti ini akan menjadi “gorengan” para politisi yang terbiasa menunggangi segala hal untuk kekuasaan. Oleh karena itu, wajar secara intuitif kita akan tergerak karena akan menentukan jalan sejarah bangsa ini; 23. Bahwa untuk memperkuat dasar teoritis bahwa Pemohon sesungguhnya memiliki legal standing, dapat dilihat kepada pernyataan ahli bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung berbagai hak, yaitu: 1) hak penguasaan (authority rights) yang berada di negara, 2) hak kepemilikan (mineral rights) yang berada di tangan bangsa atau rakyat, 3) hak pengelolaan (mining rights) yang berada di tangan Pemerintah, dan 4) hak pengusahaan (economic rights) yang berada di tangan pelaku usaha (vide Risalah Persidangan tertanggal 30 Oktober 2024). Jika Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing karena bukan badan usaha berarti hak konstitusional rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat) hanya dapat dimaknai sebagai akumulasi kapital saja (economic rights) dan meniadakan hak kepemilikan bangsa atau rakyat (mineral rights). Padahal kita sudah sepakat dari awal mendirikan negara bahwa kekayaan alam ini milik rakyat, maka Pemohon sebagai rakyat berhak meminta dikembalikan mandat rakyat tersebut, bahkan 292 tanpa harus terlebih dahulu menjadi pengusaha tambang. Terlebih dosen sangat jelas oleh konstitusi menjadi kewajiban negara untuk disejahterakan. Bahkan, tidak harus dosen, seorang tukang becak, tukang sayur, tukang bangunan, tukang ojek online, tukang kopi keliling, semua memiliki hak sebagai anak bangsa. Pemohon sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai dosen yang seharusnya dibiayai oleh negara berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 justru diacuhkan dan dianggap tidak memiliki legal standing. Ini sama saja mengkhianati rakyat dengan menganggap rakyat tidak memiliki hak atas kekayaan alam Indonesia, sedangkan rakyat dikotak-kotakan berdasarkan kriteria prioritas menurut “selera” penguasa. Bagi Pemohon tidak tepat menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah dengan kewenangan seluas – luasnya untuk memberikan prioritas dengan alasan apapun, termasuk alasan fleksibilitas. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya favoritisme oleh penguasa. Padahal seluruh rakyat Indonesia yang dikonstruksikan melalui UUD 1945 telah memberikan amanat melalui Pasal 33 UUD 1945 agar negara mengelola kekayaan alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia; 24. Bahwa ternyata seolah amanat tersebut telah diingkari dengan mengesampingkan peran negara dan menjadikan yang memiliki kepentingan adalah badan usaha atau akumulasi kapital yang diprioritaskan penguasa. Hak bangsa (mineral rights) sudah dinegasikan oleh Presiden karena rakyat sudah dianggap tidak memiliki kepentingan (legal standing). Pantas saja ketimpangan di Indonesia sudah sangat parah. Kita jadi menduga apakah benar terdapat prioritas jatah tambang blok medan, blok anu, blok apalah – apalah? Padahal kondisi guru/dosen sangat mengenaskan. Mari kita buktikan dengan hitungan sederhana berdasarkan data sumber dari buku karya Prabowo Subianto yang berjudul “Paradoks Indonesia Dan Solusinya”: jika 1% orang di Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia yaitu 1% orang di Indonesia menguasai 67% tanah, maka berarti jatah 99% rakyat Indonesia hanya sisanya saja. Dengan demikian, sudah sangat parah sekali ketimpangan di Indonesia. Berdasarkan data DIKTI, jumlah dosen di Indonesia adalah sekitar 327ribu. Sedangkan, jumlah penduduk Indonesia sekitar 282juta. Sehingga, total dosen di Indonesia hanya 0,1% dari total penduduk. Namun, 0,1% itulah yang melaksanakan tridharma pendidikan. 293 Logika sederhananya, berdasarkan pembukaan UUD 1945, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, negara wajib membiayai sistem pendidikan. Masa iya, mensejahterakan rakyat yang hanya berjumlah 0,1% saja tidak bisa? Sedangkan, mensejahterakan 1% orang menjadi “crazy rich” bisa dilakukan. Lalu kemudian, seolah negara menyerah angkat tangan, dan melempar tanggung jawab ke ormas. Dosen yang melaksanakan tridharma dibiarkan melarat oleh negara dengan alasan keterbatasan fiskal. Pakai hitung – hitungan sederhana saja terlihat sangat aneh; 25. Bahwa di tengah kondisi tersebut, wajar kalau kita renungkan tercermin kualitas pendidikan Indonesia teramat sangat rendah hingga intelektual Indonesia kabur dari Indonesia berjumlah ribuan setiap tahunnya. Ibarat seperti ilmuan Jerman yang "dibajak" ke Amerika, hingga akhirnya negara lain sudah mampu membuat roket ke bulan dan rudal hypersonic, sedangkan kita masih kesusahan membuat mobil nasional. Ternyata kita jagonya impor mobil dan kalau kita menyatakan kegelisahan, harus bersedia diusrek - usrek. Dan, ternyata diskursus ilmu pengetahuan di berbagai media kita masih berdebat tentang siapa yang paling mulia, masih suka di adu domba, sedikit - sedikit adu jotos, digelorakanlah narasi "paling - paling", hingga kekayaan alam bocor terus. Padahal membuat mobil nasional yang mendunia saja belum, bagaimana mau membuat roket, rudal hypersonic, dan artificial intelligence, sedih dan membingungkan. Apakah kondisi ini sengaja dipelihara, ya? Di tengah kondisi tersebut, tentu negara harus memiliki prioritas untuk memperbaiki dan berubah. Negara perlu uang yang cukup. Utang sudah menumpuk, sehingga negara harus putar otak bagaimana caranya memperbaiki sistem pendidikan kita. Negara harus punya tekad kuat bukan omong kosong. Kita harus tegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang kuat, bukan negara yang terpecah–pecah oleh kelompok/golongan; 26. Bahwa perlu diketahui, WIUPK adalah kekayaan alam yang menjadi cadangan negara untuk keperluan strategis nasional. Di tengah hal tersebut, tiba - tiba jatah prioritas tambang milik negara dialihkan ke ormas. Alasan Pemerintah adalah untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana dinyatakan : “penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang memiliki entitas nirlaba atau nonprofit justru membuka lebih banyak pintu bagi Pemerintah untuk merealisasikan kemakmuran rakyat secara merata tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.” (vide 294 Risalah Persidangan tanggal 14 Oktober 2024). Dengan adanya pernyataan tersebut, terbukti Pemerintah meloloskan dan melaksanakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan demikian persoalan ini adalah permasalahan konstitusional bukan persoalan teknis belaka. Kita patut bertanya, apakah memang bisa seperti itu menafsirkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945? Dari mana acuan teoritisnya?; 27. Bahwa di sisi lain, harus diingat, ada kewajiban negara berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, di mana negara wajib membiayai sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terhadap realitas sistem pendidikan yang ada, negara selalu berkata keterbatasan fiskal. Oleh karena itulah, rakyat memberikan mandat melalui Pasal 33 UUD 1945 agar negara memiliki uang yang cukup dan memiliki “tabungan” agar dapat membiayai pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil. Misalkan: hasil pengelolaan kekayaan alam Indonesia oleh BUMN kemudian disetor menjadi dana abadi seperti sovereign wealth fund yang hasil kelolaannya diperuntukan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Misalkan dikelola oleh LPDP untuk membayar utang guru dan dosen, menaikan gaji guru dan dosen, memperbaiki sekolah yang akan ambruk, memberikan makanan bergizi bagi anak, memberikan beasiswa, memulangkan intelektual Indonesia, hingga riset - riset strategis yang dilakukan oleh dosen. Guru mempersiapkan anak - anak cerdas dan anak – anak kritis, bukan anak yang tunduk dalam ketakutan dan kepatuhan buta. Anak – anak tersebut kemudian siap melakukan riset bersama dosen, misalkan riset untuk terbang ke Mars dan riset AI. Hasil - hasil riset tersebut nanti dikembangkan untuk membuat sistem pertahanan untuk menangkal ICBM dan robot yang dapat menentukan keputusan sesuai pertimbangan moral manusia agar dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Barangkali ada dalam imajinasi anak Indonesia ingin membuat robot seperti Doraemon yang bisa memahami moral manusia dan membantu Nobita. Mimpi tersebut seharusnya bisa diwujudkan dan hal tersebut tentu memerlukan intervensi negara dan negara memerlukan uang yang cukup. Kebijakan “menawarkan” cadangan negara kepada ormas seperti kebijakan untuk “mengawur – awur” kekayaan negara secara asal. Padahal jika negara kelola hal tersebut secara baik, otomatis ormas juga akan menerima manfaat. Tidak perlu kita ragu dan gelisah. Kegelisahan yang tidak berdasar menyebabkan kita membuat kebijakan tergesa – gesa; 295 28. Bahwa justru kebijakan melepaskan WIUPK secara prioritas kepada selain negara seolah menjadikan cadangan/tabungan negara akan dikuras oleh ormas. Seolah negara tidak ada wibawanya sama sekali, seolah selalu beralasan negara tidak sanggup dan ormas yang sanggup. Padahal konsep prioritas adalah milik negara, kok ada yang mau dipersamakan seperti negara? Hmm, jadi negara dalam negara dong. Sekarang mungkin kekayaan alam, apakah mungkin nanti prioritas lainnya juga? Negara lagi kekurangan fiskal, sistem pendidikan kita lagi kacau. Belum lagi ada potensi negara dipusingkan dengan semakin tingginya ormas yang meminta. Mungkin saja awalnya terlihat manis, kemudian mengapa ingin merebut segalanya, ingin merebut A, B, C. Glorifikasi dan glorifikasi masa lalu dilakukan. Kemudian, bisa saja terjadi dengki - dengkian akibat tidak dapat jatah atau jatahnya kurang bagus atau bahkan ancam - ancaman. Mungkin saja ormas memiliki sensitivitas yang teramat sangat tinggi. Akan sangat berbahaya jika sampai harus konflik. Karena basis massa yang dikedepankan akhirnya menjadi tantangan adu jotos dan adu massa di lapangan. Apakah potret ormas seperti itu? Andaikan potret ormas seperti itu, mungkin saja setelah kita dijajah bangsa asing sekarang kita dijajah oleh nafsu dan kedengkian diri sendiri hingga gelap mata tidak dapat melihat dengan jernih permasalahan yang mendasar. Perlu diketahui pengertian “ormas” adalah luas bukan hanya ormas keagamaan. Dan, tafsir Pemerintah adalah dapat memberikan “prioritas” kepada siapa saja dengan titik taut “nirlaba”, jadi yang harus dibayangkan bukan “kisah indah”nya saja. Bayangkan favoritisme yang mungkin terjadi. Jika ternyata potret keadaan ormas masih belum dapat dikatakan ideal, bisa saja jika kita salah kebijakan sebagai “amsyong” yaitu sejahtera tidak, pusing didapat. Lihatlah konflik timur tengah terkadang tidak jelas apakah konflik negara atau non-negara. Negara seolah tidak ada wibawanya bahkan tidak menutup kemungkinan negara mengalami political decaying hingga terjadi failed state. Jangan sampai kita dibawa seperti itu dengan merendahkan kewibawaan negara. Kalau sudah terpecah – pecah sulit dikembalikan. Untuk apa kita mengambil resiko besar seperti itu, yang padahal negara bisa mencegahnya. Seharusnya jika membuat kebijakan jangan berpikir sederhana, meskipun niat baik, tetapi harus dipikirkan secara jangka panjang. Andaikan sebelumnya sudah ada yang menasehati agar dilakukan lewat BUMN saja agar tidak gaduh, aneh jika masih saja “ndablek” dengan segala resikonya. Padahal jalan melalui BUMN ceteris paribus. Sebaik - 296 baiknya dalam membuat kebijakan nekatnya jangan keterlaluan. Bablas kasekten hilang keseimbangan terganggu tulah datang. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Silahkan pembaca yang budiman tafsirkan sendiri; 29. Bahwa kepentingan Pemohon sebagai dosen adalah jelas, yaitu memikirkan jangan sampai hal tersebut terjadi, dan jika hal tersebut tidak terjadi maka Pemohon sebagai dosen berpotensi dimakmurkan oleh negara. Rakyat memiliki hak untuk meniup pluit jika penguasa “off-side”. Hubungan simbiotik antara ormas dan negara harus terus dijaga dengan cara yang benar. Sesuai dengan filosofi raja Jawa yang memiliki sifat teja, mari kita ciptakan kondisi tata tentrem kerta raharja. Masa iya rakyat yang merasa dirugikan akibat penafsiran Presiden terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang dianggap tidak sesuai konstitusi dan rakyat yang ingin mengembalikan penafsiran Pasal 33 UUD 1945 kembali kepada konstitusi dianggap tidak memiliki legal standing. Terlebih, jika hal tersebut diajukan oleh tenaga pendidik yang seharusnya disejahterakan oleh negara karena jelas ada kewajiban negara berdasarkan Pasal 31 UUD 1945. Jika rakyat seperti dosen dinyatakan tidak memiliki legal standing karena bukan badan usaha yang bisa mendapatkan WIUPK. Kasihan sekali Pemohon, masa iya Pemohon sebagai dosen untuk membela haknya harus menjadi pengusaha tambang dahulu (badan usaha). Pakailah roso-nya; 30. Bahwa andaikan Pemohon adalah pengusaha tambang (pemilik badan usaha) tentu kemungkinan Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah kecil, karena justru Pemohon diuntungkan dengan pasal tersebut. Bisa saja Pemohon menjadi filantropis untuk memenuhi unsur “nirlaba”, lalu bisa mendapatkan jatah prioritas. Dengan demikian, tidak perlu pusing memikirkan biaya kefilantropisan. Nama baik didapat, kekayaan tetap terjaga. Bahkan, jika diberikan kepada ormas keagamaan, andaikan Pemohon adalah pengusaha tambang, Pemohon akan sangat senang ormas keagamaan ikut hadir. Sebagai pengusaha tambang akan sangat bahagia karena memiliki bantalan sosial yang kuat. Logika yang kacau tersebut tidak Pemohon gunakan untuk memahami legal standing. Justru Pemohon ingin mengembalikan hak bangsa kepada negara sesuai amanat konstitusi karena potensi keuntungan konstitusional bagi Pemohon sangat besar jika dikelola secara baik oleh negara. Hal yang berbanding terbalik jika diserahkan kepada non-negara, Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya karena jatah negara berkurang yang pada 297 akhirnya kesempatan rakyat yang bukan ormas untuk dimakmurkan berkurang. Jika rakyat tidak memiliki legal standing, lalu siapa yang bisa membela mineral rights kembali? Memang Pemohon hanya sekian % dari 0,1% rakyat Indonesia. Pemohon tidak melakukan klaim bahwa Pemohon representasi 50%++ rakyat Indonesia, tetapi kasihan dong jika dianggap tidak memiliki legal standing, kan rakyat Indonesia juga. Memangnya terdapat ketentuan yang menyatakan untuk dapat dikatakan rakyat harus berjumlah setidak – tidaknya sekian % dari jumlah seluruh rakyat? Pemohon bingung cara berpikirnya. Apakah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 digunakan khusus bagi orang tertentu saja? Mohon carikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; 31. Bahwa sepengetahuan Pemohon, fungsi MK adalah justru untuk mengatasi hal – hal seperti ini. Jika dikembalikan kepada proses politik, apakah ada jaminan bahwa DPR tidak pernah “mencueki” rakyat? Pengaduan Pemohon ke DPR sudah lebih dari 1 tahun masih saja kedap – kedip belum selesai tanpa ada tanggapan. Seharusnya DPR merespon rakyatnya tanpa pandang bulu bukan yang hanya menjadi gimik saja. Dan ternyata Pembentuk UU justru hendak membuat UU secara ugal – ugalan hingga menciptakan kekacauan di negeri ini. Jika rakyat saja “dicuekin” dan Pembentuk UU justru dijadikan alat untuk melindungi penguasa, lalu kemana rakyat mengadu untuk menjamin terlaksananya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945? Kalaupun Pembentuk UU bekerja dengan baik dan tidak mencurigai bahkan memusuhi rakyat, maka jumlah permohonan pengujian UU ke MK akan berkurang drastis. Jika ternyata yang menjadi permainan lobi politik adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 justru negara ini akan sangat bermasalah. Norma yang lain mungkin masih dapat dimaklumi, tetapi jangan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma konstitusional tersebut adalah tonggak sejarah yang membedakan masa kolonial dan Indonesia merdeka. Sebaiknya tidak perlu lobi – lobi terhadap hal – hal yang sudah sangat prinsipil. Kita tidak hendak mengulang pembahasan pendirian negara Indonesia; 32. Bahwa di sisi lain, dengan menjadikan batu ujinya hanya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti menjadikan norma hak konstitusional Pemohon lainnya tidak terkait. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021, Pemohon cukup menguraikan sesuatu yang potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, karena dari ◊p bisa didapatkan □◊p (5). Berdasarkan hal tersebut, cukup tulis secukupnya secara wajar. Hal ini sebatas 298 untuk menyederhanakan saja, tanpa bermaksud untuk menghilangkan substansi menyeluruhnya. Karena jika Pemohon tulis panjang lebar seperti kesimpulan ini, terdapat kemungkinan dinasehati oleh hakim konstitusi dalam perbaikan permohonan untuk dikurangi, maka konsep “berdasarkan penalaran yang wajar” menghindari horns dilemma tersebut. Justru yang tidak wajar adalah jika rakyat yang meminta mineral rights dianggap tidak memiliki legal standing. Untuk memudahkan, Pemohon gambarkan sebagai berikut: Tentang Pertentangan Konstitusional Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU 3/2020 33. Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, penting untuk mengingat perkataan Bung Karno yaitu jangan sekali – sekali melupakan sejarah. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi kita untuk melihat kilas balik sejarah kita. Dahulu, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) akibat defisit anggaran negara. Kebijakan tanam paksa berhasil memperbaiki defisit anggaran, namun ternyata konsekuensinya banyak rakyat Indonesia mati kelaparan. Kebijakan tersebut menuai banyak kritik hingga akhirnya dihentikan pada tahun 1870 yang ditandai dengan diundangkannya Agrarische Wet; 34. Bahwa pada mulanya diharapkan kebijakan agraria baru tersebut mampu mensejahterakan rakyat karena memberikan kepastian kepemilikan tanah (eigendom) kepada rakyat. Namun, ternyata melalui aturan pelaksana lahir suatu asas yang bernama domain verklaring. Melalui asas domain verklaring setiap 299 tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Dengan kepemilikan ada pada negara (domain), maka kemudian negara memiliki kekuasaan penuh untuk membagi–bagikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pada akhirnya kebijakan tersebut membuka keran investasi asing untuk membuka usaha perkebunan di Indonesia. Akibatnya justru rakyat Indonesia hanya menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. Keadaan semakin memburuk karena hubungan antara pemilik kebun dengan buruh tani diatur di dalam koeli ordonanntie yang di dalamnya mengatur poenale sanctie. Kebijakan Belanda di tanah kolonial bukan berarti tanpa kritik dari orang Belanda itu sendiri. Van Deventer salah satu yang melakukan kritik dan memberikan gambaran yang terjadi di tanah kolonial Belanda yang kemudian menulis hal yang sangat merubah kebijakan kolonial Belanda yaitu berjudul “Een Eereschuld”. Tulisan Van Deventer menginspirasi lahirnya politik etis. Salah satu program politik etis yang berhasil adalah bidang pendidikan. Tidak dapat diragukan lagi pemikir – pemikir hebat Republik Indonesia, para pendiri bangsa, banyak yang merasakan buah politik etis yang membuka keran pendidikan yang luas pada rakyat Indonesia hingga akhirnya berhasil memerdekakan negara Republik Indonesia; 35. Bahwa setelah politik etis juga banyak lahir ormas – ormas besar. Tidak dapat dipungkiri jasa ormas keagamaan sangat besar terhadap republik ini. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka setiap golongan saling bersatu padu. Pada tahun 1945, terjadi perdebatan panjang mengenai dasar negara terutama yang berkaitan dengan Piagam Jakarta. Namun, pada saat disahkannya UUD 1945, pada 18 Agustus 1945, tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan, sehingga sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan yang maha esa”. Kontroversi mengenai hal ini panjang, namun melihat pada situasi dan kondisi pada saat itu, semua pihak sadar akan pentingnya bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan karena adanya ancaman dari luar yang ingin merongrong kemerdekaan. Mereka bersatu padu mempertahankan kemerdekaan. Andaikan mereka terpecah belah, mungkin saja kita tidak merasakan kemerdekaan seperti pada saat ini. Kemudian, apakah persoalan agama di Indonesia selesai? Perjalanan sejarah masih panjang dan banyak dinamikanya. Namun, perjuangan para pahlawan terdahulu yang sungguh – sungguh mendirikan bangsa Indonesia merdeka merupakan satu tarikan nafas bagi kita. Inilah estafet amanat yang Pemohon perjuangkan; 300 36. Bahwa tidak dapat dipungkiri ormas keagamaan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Namun, tidak dapat dipungkiri juga antara negara dan ormas keagamaan saling bahu-membahu membangun bangsa. Misalkan, ketika ormas keagamaan hendak mendirikan sekolah, negara tidak segan untuk memberikan / meminjamkan gedung kepada ormas keagamaan, seperti gedung PGAN yang dapat digunakan untuk sekolah ormas keagamaan. Ketika negara tidak hadir, ormas keagamaan hadir melayani masyarakat. Hubungan antara negara dan ormas keagamaan berjalan dengan sangat baik. Bahkan, negara membuka ruang bagi ormas keagamaan untuk mewujudkan cita – citanya mengamalkan hukum agamanya. Lihatlah sekarang bagaimana ormas keagamaan menjadi besar di Indonesia. Umat beragama dapat dengan tenang melakukan aktivitasnya, tanpa ada peran negara tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Tidak dapat dipungkiri ormas keagamaan memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri juga negara memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihatlah sekolah – sekolah yang ada di pelosok, pada umumnya adalah sekolah negeri. Negara menjangkau sampai kepada daerah yang sangat terpencil untuk mewujudkan cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru – guru sekolah negeri di pelosok terkadang harus berjalan jauh untuk dapat mengajar dan hanya dibayar ratusan ribu per bulan (jauh dari kata layak); 37. Bahwa fakta ketimpangan memang terjadi. Si kaya makin kaya, kelas menengah jatuh miskin, si miskin makin miskin. Negeri yang kaya ini tidak sanggup membetulkan genteng sekolah yang bocor. 2 dari 3 ruang kelas kita rusak. Guru dan murid belajar dalam kengerian ambruknya sekolah mereka. Negeri yang kaya ini tidak sanggup untuk memperlakukan secara manusiawi guru dan dosen yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua terjadi karena korupsi yang bi-adab menyebabkan kekayaan Indonesia “bocor”. Mereka yang tidak beradab memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan hak – hak rakyat, sampai profesi yang paling mulia direndahkan sampai titik paling parah. Nyawa guru sudah hilang karena ini. Pejabat lemah akal dan keras hati seperti kambing yang dapat disuruh – suruh, ditipu, diperdaya, menjadi jongos si serakah. Tidak peduli guru meninggal karena terlilit utang pinjol, tidak peduli dosen digaji ratusan ribu per bulan. Mereka hanya ingin tetap kaya dan kalau bisa semakin kaya, berikan sebatas yang dapat membuat segalanya diam. Kalau bisa jalan akses untuk 301 jabatan publik bagi yang ingin memperbaiki bangsa ini ditutup. Berikan ruang bagi keluarga pejabat lemah akal dan si serakah agar tidak mengganggu si serakah. Tentu ini bukan salah ormas keagamaan. Namun, janganlah sampai ormas keagamaan menjadi bagian darinya. Jangan sampai cahaya hilang dalam ormas keagamaan. Janji Allah itu pasti. Sayang sekali jika seluruh amal perbuatan baik hanya untuk diungkit untuk mendapatkan dunia. Bahkan, sampai harus mengakali hukum. Sebagai pengingat : (“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS 2:188) 38. Bahwa lalu apa kaitannya tambang dengan sejarah kita? Dahulu hasil agraria adalah primadona komoditi dunia, sehingga Belanda mendapatkan keuntungan yang teramat sangat besar dari menguasai tanah koloninya. Persoalan tambang bukan tidak ada, konsep konsesi tambang juga sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Hanya saja kisah perkebunan pada masa kolonial Belanda menjadi topik utama. Apakah komoditas agraria masih menjadi primadona saat ini? Tentu iya, namun terdapat primadona lain yang saat ini memiliki daya tarik luar biasa, yaitu tambang. Tidak dapat dipungkiri industrialisasi yang semaki masif mempengaruhi segala penjuru dunia. Listrik seolah menjadi kebutuhan utama, sehingga permintaan terhadap energi sangat tinggi. Hal ini yang menyebabkan industri ekstraktif seperti batu bara masih menjadi primadona. Terlebih dengan perkembangan teknologi saat ini, produksi manufaktur membutuhkan bahan baku yang berasal dari hasil tambang. Mobil listrik, handphone, alat elektronik, atau apalah – apalah, umumnya membutuhkan bahan baku dari hasil tambang. Sederhananya, kalau mati lampu sangat terasa ketergantungan kita terhadap listrik. Maka, wajar saja tambang menjadi perebutan setiap orang. Wajar saja jika kita melihat berita, para konglo – konglo memiliki usaha tambang. Dengan kondisi tambang yang menjadi primadona, 302 apakah kondisi seperti saat ini sama seperti pada masa kolonial? Semua berusaha untuk berkuasa karena dengan berkuasa seolah bisa menentukan “blok” tambang kepada siapa saja yang dikehendaki. Blok medan, blok anu, blok apalah – apalah; 39. Bahwa kemudian mari kita imajinasikan kembali, apakah saat ini kita mengalami defisit anggaran hingga kita mengeluarkan kebijakan tabungan paksa (tapera) sama seperti tanam paksa? Perlu diingat utang kita sudah menyentuh Rp8.000 triliun. Jika tapera untuk kesejahteraan rakyat, lalu anggaran negara-nya kemana, bocor? Katanya Indonesia negara kaya sumber daya alam, apakah benar Rp2.800 triliun bocor setiap tahunnya? Benarkah pihak yang menyatakan KPK pernah melakukan penelitian jika korupsi tambang ditutup, maka Indonesia akan makmur? (Bukti P-12) Jika benar, kenapa didiamkan? Aneh dan mengerikan sekali. Mengapa harus rakyat yang kemudian dikorbankan? Dahulu tanam paksa dikenakan terhadap hasil pertanian karena kita masyarakat agraris, saat ini upah buruh yang menjadi sasaran paksa. Belum lagi pajak pertambahan nilai dinaikan semakin mencekik rakyat. Ternyata janji kesejahteraan dahulu hanya omong kosong. Kebijakan yang mencekik rakyat adalah suatu kezaliman. Kasihan buruh, kasihan guru, kasihan dosen, kasihan rakyat selalu menjadi korban; 40. Bahwa kemudian mari renungkan: apakah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang melahirkan konsep Pemerintah dapat “menawarkan secara prioritas” kepada siapa saja merupakan bentuk yang mirip dengan domain verklaring? Jika kita renungkan, sesungguhnya konsep “menawarkan secara prioritas” menjadikan negara seperti “pedagang” yang dapat menawarkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan, dengan alasan telah diberikan kewenangan atribusi dan demi fleksibilitas. Hal ini sama sekali tidak pernah dikenal setelah Indonesia merdeka karena kita telah sepakat dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghapuskan domain verklaring. Mari kita lihat keterangan Presiden dalam Risalah Persidangan tertanggal 14 Oktober 2024 : “Bahwa salah satu bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia adalah dengan diberlakunya pada Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang lahir dari keinginan negara untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk 303 menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas.”. Dari keterangan Presiden tersebut mari renungkan dari mana teori “pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas.” Apakah pernah ada penafsiran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan konsep seperti itu? Konsep “kewenangan dan hak secara penuh” mirip seperti konsep “domain” di mana negara kekuasaannya bersifat “penuh”, sehingga dapat memberikan konsesi kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika kita benarkan konsep tersebut, maka terbuka kemungkinan penguasa dapat menawarkan secara prioritas kepada rekan – rekan pengusahanya yang sudah berubah menjadi filantropis atau ormas – ormas yang mau melindunginya sepanjang mereka melaksanakan kegiatan “nirlaba” atau juga dapat melalui “yayasan titipan” karena mereka juga adalah rakyat; 41. Bahwa dengan mengingat keterbatasan dari WIUPK, maka kemudian dapat memungkinkan terjadinya “favoritisme”. Jika dibiarkan oleh Mahkamah, maka “promo” favoritisme ini akan bersifat siklus 5 tahunan dalam periode mendekati pemilu. Jika asumsi tersebut benar dan andaikan hal tersebut adalah riswah politik, maka ormas keagamaan yang masuk dalam siklus ini mungkin saja terjerumus ke dalam pembusukan politik (political decaying). Jika benar akan menjadi jebakan yang teramat sangat membahayakan dengan “topeng” niat baik. Hal ini dapat menjadi tafsir yang sangat liar andai jika ternyata tokoh – tokoh agama justru melindungi dan melayani penguasa di istana di saat rakyat sedang marah yang padahal tugas utamanya adalah melindungi dan melayani rakyat. Naudzubillah min dzalik. Tuhan maha mengetahui dan maha kuasa untuk mengungkap segalanya. Silahkan sejarawan mencatat dan menafsirkan fakta – fakta yang terjadi; 42. Bahwa padahal sudah sangat matang konsep beheersdaad adalah melalui pelibatan negara dengan kendaraan BUMN sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK No.64/PUU- XVIII/2020. Hal ini bukan berarti menutup pintu bagi non-negara (swasta), hanya saja swasta sudah diberikan kesempatan melalui mekanisme “perizinan” bukan “penawaran prioritas”. Jika melalui perizinan, maka harus melalui mekanisme lelang karena tambang bersifat high capital, high risk, dan high technology. Bahkan, MK menyatakan aktivitas pertambangan dapat menjadi “abnormally 304 dangerous activity”. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar aktivitas pertambangan bukan ajang coba – coba atau “magang”. Konsep pemberian izin melalui lelang yang ketat teramat sangat masuk akal sebagai mekanisme untuk melindungi rakyat dari bencana yang mungkin timbul akibat pertambangan. Namun, dengan tiba – tiba cara berpikir kita dipaksa bergeser seperti saat ini, berdasarkan penalaran yang wajar, terbayang dalam benak kita sebuah praduga: sepertinya ada pihak tertentu yang berupaya untuk mengembalikan domain verklaring dengan menyusupkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sehingga kekayaan alam bisa bocor kembali tanpa pertimbangan yang serius; 43. Bahwa di sisi lain, ada perbedaan mendasar kondisi saat ini dibandingkan dengan pada masa awal 1900-an saat dimulainya politik etis. Pada saat itu, intelektual Indonesia berkembang secara signifikan hingga melahirkan para pendiri bangsa. Lihat saja bacaan dan tulisan para pendiri bangsa, kalibernya tidak main – main. Kalau kalibernya ikan cere tidak akan merdeka bangsa ini. Pimpinan ormas keagamaan juga memiliki hikmat kebijaksanaan yang luar biasa tinggi. Tidak ada sejarahnya ketika bangsa sedang dalam kondisi terpuruk justru memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Selain itu, kita juga pernah mengikuti piala dunia pada tahun 1938. Hal ini menunjukan selain memiliki intelektual yang cerdas, kita juga memiliki fisik yang baik. Namun, setelah Indonesia merdeka, rasa - rasanya prestasi tersebut menurun. Hal ini dapat dilihat terutama di sektor pendidikan, sangat terasa sekali Pemerintah seperti tidak serius mengurus pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia berdasarkan skor PISA berada di peringkat 74 dari 79 (Vide Buku Prabowo Subianto). Rata – rata IQ orang Indonesia berada di kisaran 78. Guru / dosen berada di lapisan masyarakat paling bawah. Orang intelektual memilih untuk eksodus ke negara lain melepas kewarganegaraan Indonesia. Investasi perusahaan high-tech seperti artificial intelligence justru jatuh ke negara tetangga. Loh, katanya kita kemarin “getol” transformasi digital? Kok, yang ada di berita justru pusat data pemerintah di bobol hacker dan investasi high-tech justru ke negara tetangga? Yang memiliki kewenangan di bidangnya justru menjadi beking judi online, sungguh jahat. Aku sungguh bingung. Transformasi digital tanpa SDM yang mumpuni hanya gimmick untuk proyek pengadaan barang/jasa saja. Karena pendidikan tidak pernah diurus, hingga permasalahan SDM yang teramat sangat serius, rakyat kecil sulit untuk sadar. Lihatlah di berita 305 terdapat siswa SMP belum bisa baca tulis, bahkan terdapat siswa SMA tidak mampu operasi matematika dasar. Pengetahuan umum mengenai MPR saja tidak mengetahui. Sumber : https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/06/153732071/viral-puluhan-siswa- smp-belum-bisa-baca-pengamat-kurikulum-belum-sesuai#google_vignette https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly0gxyjzzeo https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/10/152451271/pelajar-tak-tahu- kepanjangan-mpr-pakar-unesa-rendahnya-pengetahuan-umum-jadi Kondisi ini sangat menyedihkan, Pemohon khawatir rakyat ketika diiming-imingi imbalan saat pemilu seperti melihat malaikat penolong, yang padahal hasil menghisab hak rakyat. Itulah yang dinamakan money politic, disumpal otak kita dengan kebodohan. Seolah – olah kita sebagai rakyat itu bodoh yang tidak mengerti apa – apa hingga merubah UU saja bisa dibuat ugal-ugalan. Belum lagi upaya pembodohan dengan judi online yang dipelihara oknum pejabat. Padahal untuk menghindari judi online memerlukan SDM yang baik agar seseorang dapat berpikir cerdas tentang algoritma dan probabilitas judi online. Bandar judi online mungkin tidak suka masyarakat Indonesia cerdas sehingga judi online justru dibekingi oleh pejabat agar merasuk dalam alam pikiran masyarakat; 44. Bahwa seolah orang serakah memandang kita selayaknya peliharaan yang tidak bisa menyadari dirinya sendiri. Miris, sedih, mengenaskan. Para pendiri bangsa pasti akan sangat sedih melihat kondisi negara ternyata seperti ini, seolah rakyat Indonesia sengaja dibuat bodoh secara terstruktur, sistematis dan masif hingga kekayaan alamnya bocor oleh orang serakah. Kekayaan Indonesia yang bocor ke luar negeri ternyata sangat banyak. Kita ingin memperbaiki hal tersebut. Namun, melihat berita–berita di dalam negeri kok SDM semakin memprihatinkan. Padahal tujuan dibentuknya Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah benar kita sudah merdeka? Jangan sampai seorang tokoh agama jadi pejabat publik justru menghina rakyat kecil dengan kata yang merendahkan. Omong kosong kita bicara hilirisasi atau AI jika SDM dihancurkan seperti ini. Kalau mau perang juga babak belur jika kondisi SDM bangsa seperti ini. Pemohon khawatir dibuat sampai ciut begini pertumbuhan otak kita, sungguh keterlaluan. Andaikan benar di Indonesia 306 terdapat si serakah, memang kurang ajar itu si serakah. Please sadarlah, come on Bangsa Indonesia, masa begini terus. Een Eereschuld jilid 2 SEGERA!; 45. Bahwa Pemohon bukan bermaksud untuk melakukan over-generalisasi. Pemohon hanya melihat fakta – fakta atomik di berita yang saling bertautan dan keadaan SDM yang bermasalah juga dikonfirmasi oleh Menteri Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan saat ini yang menyatakan Indonesia menghadapi permasalahan SDM yang cukup berat, penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah. Sebagaimana dalam berita berjudul : "Pratikno: Masalah SDM Indonesia Cukup Berat, Mayoritas Masih Low Quality" (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7627073/pratikno-masalah-sdm- indonesia-cukup-berat-mayoritas-masih-low-quality.) Hal ini dapat menjadi pertanyaan yang sangat besar, lalu pejabat yang kemarin melakukan apa saja untuk mengatasi hal tersebut? Berita sudah saling bertautan, pejabat yang menduduki jabatan saat ini mengakui. Lalu, mau “ngeles” apa lagi? Andaikan unsur ormas ternyata menduduki jabatan – jabatan tinggi di pemerintahan, berarti negara sudah memberikan penghormatan dan kepercayaan kepada mereka. Ibaratnya yang berkuasa selama ini juga unsur dari ormas, ketika gagal berarti pejabat – pejabatnya yang gagal, lalu kenapa kegagalan tersebut seolah menjadi seperti “aji mumpung” untuk mengalihkan kekayaan alam yang tadinya diprioritaskan kepada negara menjadi untuk ormas? Ini benar – benar sangat membingungkan. Membingungkan juga pernyataan ketua KPK yang menyatakan “lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK”. Bahkan, dikatakan: "Lima tahun kami di sana (jabat pimpinan KPK) tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," dan kita dipersilahkan untuk menafsirkan sebagaimana dikatakan: "Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,". Sebagaimana dalam berita berjudul: “Ketua KPK: Lebih Mudah Ormas yang Bertemu Presiden daripada Pimpinan KPK " (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/12/18362301/ketua-kpk- lebih-mudah-ormas-yang-bertemu-presiden-daripada-pimpinan-kpk.) 46. Bahwa berita – berita tersebut membuat penafsiran yang sangat liar, terlebih ketua KPK membebaskan untuk menafsirkan. Hal ini menunjukan praduga ada sesuatu yang besar yang tersembunyi. Namun, mengapa yang dulu – dulu juga 307 tidak ditindaklanjuti? ah sudahlah, yang mengetahui ya yang berkuasa. Rakyat hanya meminta penjelasan yang masuk akal saja. Tolong dipertanggungjawabkan amanat yang telah diberikan. Nasib rakyat banyak tidak untuk dipermainkan karena seseorang pejabat disumpah atas nama Allah. Jangan dipermainkan dan ingatlah segala sesuatunya dicatat; 47. Bahwa sebelum melanjutkan, Pemohon tertarik dengan tulisan dari Prabowo Subianto yang berjudul “Paradoks Indonesia Dan Solusinya” untuk mengurai problematika tambang ini; (sumber: https://bukuprabowo.com/wp-content/uploads/2023/08/PARADOKS- INDONESIA-WEB.pdf) Sangat bagus presiden meninggalkan jejak tulisan, sehingga minimal rakyat bisa memantau visi dan konsistensinya. Minimal kita bisa mengingatkan dahulu presiden pernah menulis seperti ini sehingga jangan mengingkarinya. Kita harus selalu ingat ikan busuk dari kepala. Tingkat kebusukan dapat diukur dari konsistensi pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka, kita harus benar – benar menjaga pemimpin kita agar tegak lurus pada sumpahnya. Dengan adanya tulisan, jangan sampai kita mau keluar dari paradoks justru salah langkah dengan masuk paradoks lainnya, bolak – balik saja seperti lingkaran setan. Karena itu kita perlu kaji secara mendalam solusi apa yang tepat untuk keluar dari paradoks. Di dalam buku tersebut dinyatakan: “Pemerintah tidak boleh umbar janji ke rakyat dengan rumus – rumus yang terlalu sederhana”. Hal ini memberikan harapan bahwa Presiden Indonesia kali ini ketika membuat kebijakan memperhitungkan dengan sangat serius kompleksitas bangsa dengan rumusan yang tidak sederhana. Asumsi awalnya dengan memahami paradoks dan solusinya berarti kita harus memiliki model logika yang kompleks. Berdasarkan hal tersebut, Presiden kali ini akan memecahkan permasalahan bangsa dengan rumus – rumus kompleks untuk mengurai paradoks. Tentu Pemohon juga pengetahuannya sangat terbatas terlebih hanya mengulik dari internet, sehingga Pemohon sangat terbuka untuk dikoreksi, terutama dalam rangka bersama – sama mencari solusi jalan keluar dari paradoks. Pemohon teramat sangat berharap ahli agama, ahli hukum, atau ahli lainnya bisa membantu dalam memahami rumusan berikut. Jika ada tautan yang bisa Pemohon berikan sebagai sumber untuk mengkoreksi akan disertakan. Sebelum melanjutkan terdapat referensi yang disarankan untuk dibaca: 308 https://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/ https://www.collegepublications.co.uk/downloads/handbooks00001.pdf penunjang: https://fmipa.unsrat.ac.id/sisteminformasi/wp-content/uploads/08_Matematika- Diskrit-I_2019.pdf 48. Bahwa dari bacaan di atas kita mendapatkan prinsip logika klasik tentang hukum yaitu if Ͱp then Op (NEC); O(p→q)→(Op→Oq) (K); Op→¬O¬p (D); p→q, p, then q (MP). Simbol – simbol ini hanya rumusan sederhana dari matematika dasar dalam memahami hukum. Konsep ini sering disebut dengan Standart Deontic Logic (SDL). Meskipun demikian, dengan rumusan tersebut bisa membantu kita untuk memulai berpikir tentang hukum. Asumsikan saja sebagai alat bantu awal tanpa harus menegasikan nuansa yang kompleks. Untuk menganalisis apa itu paradoks khususnya paradoks Indonesia, Pemohon akan coba mengurai suatu contoh pernyataan dari tradisi Indonesia yang memiliki potensi paradoks, yaitu “ngono ya ngono ning ojo ngono” (NNN). Kalimat ini merupakan suatu pernyataan populer dalam bahasa Jawa yang secara sederhana dapat diilustrasikan “A adalah A, tapi jangan A”. Secara logika terdapat kompleksitas dalam memahami pernyataan di atas, karena bagaimana mungkin A = A adalah benar dan juga ¬A adalah benar? Apakah hal ini merupakan suatu paradoks? “Jangan” adalah suatu pernyataan imperatif berupa larangan, maka jika F berarti larangan, maka F(A) berarti jangan A. Kita bedah lebih dalam lagi, andai A = A , maka ͰA. Jika O bermakna kewajiban, maka jika memang ͰA, maka O(A) adalah benar. Jika suatu kewajiban untuk A atau O(A), maka kebolehan untuk A. Asumsikan kebolehan adalah P, maka P(A) adalah benar. Jika larangan untuk A adalah benar, lalu bagaimana mungkin kebolehan untuk A juga bernilai benar? Jika kita telusur lebih lanjut, kita akan menemukan suatu konstruksi imperatif berupa ¬O(¬A) dan O(¬A). Contoh sederhana “anda boleh makan karena makan adalah makan, tapi janganlah makan”. Hal ini merupakan sebuah konstruksi yang trivial. Apakah ini merupakan salah satu rumusan paradoks Indonesia? Bagaimana kita memahami kearifan Indonesia dalam mengurai paradoks? Dari hal ini kita akan mengeksplorasi apakah ada paradoks dalam kebijakan “menawarkan secara prioritas” dalam UU 3/2020, sehingga Presiden seharusnya dapat memberikan solusi atas paradoks tersebut. Jangan sampai tercemplung ke dalam lingkaran setan; 309 49. Bahwa untuk memulai lebih lanjut, mari kita kutip sebuah hadist nabi yang pada pokoknya menyatakan “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran”. Sesungguhnya kalimat ini juga berlaku universal untuk agama apapun, jika sesuatu dilaksanakan bukan oleh ahlinya, maka bisa menyebabkan kehancuran. Asumsikan ini sebagai premis. Jika p : menyerahkan urusan kepada ahli, q : tunggu kehancuran, r : tidak adil bagi yang bukan ahli, maka (¬p → q), maka Ͱ(¬p → q) → O(¬p → q). Dari hal tersebut kita dapat simpulkan : O¬p → Oq atau berarti “adalah keharusan untuk tunggu kehancuran”. Hal ini aneh sekali, misalkan kita asumsikan yang dimaksud nabi adalah bukan untuk menyerahkan kepada bukan ahli, maka ¬(¬p → q), maka O(p→¬q). Dari hal tersebut, maka Op→O¬q lebih masuk akal yaitu suatu keharusan menyerahkan urusan kepada ahli maka suatu keharusan untuk tidak menunggu kehancuran. Sederhananya jika sesuatu diurus oleh ahli kita mendapatkan ketenangan karena bukan menunggu kehancuran. Menariknya selama ini tidak pernah ada larangan bagi siapapun untuk mendapatkan IUP termasuk bagi ormas keagamaan. Selain itu, tidak pernah juga ada pemberian prioritas kepada pihak swasta. Lalu, dipersyaratkan bahwa untuk bisa mendapatkan izin tambang harus yang memiliki keahlian. Ternyata kondisi tersebut dianggap tidak adil karena ormas keagamaan tidak pernah mendapatkan kesempatan mengelola tambang, sehingga memerlukan kebijakan afirmasi. Dari kondisi tersebut, berarti kondisi tidak adil tersebut adalah karena selama ini tambang diberikan kepada ahli, sehingga ormas keagamaan tidak pernah mendapatkan kesempatan mencicipi nikmatnya tambang. Asumsikan premis tersebut dianggap benar, maka kondisi memberikan IUPK kepada ahli menyebabkan ketidakadilan bagi yang bukan ahli atau p→r. Jika ⊢(p→r), maka O(p→r). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan Op→Or; 50. Bahwa dari beberapa premis di atas kita dapat melakukan inferensi sebagai berikut : (1)¬p→q; (2) p→r; (3) Ͱ(¬p → q) → O(¬p → q); (4) Ͱ(p → r) → O(p → r); (5) O¬p→Oq; (6) Op→Or. Dari hal ini kita mendapatkan kebingungan apakah suatu keharusan menyerahkan urusan kepada bukan ahli atau suatu keharusan menyerahkan urusan kepada ahli, karena implikasinya sama – sama buruk yaitu baik menunggu kehancuran atau ketidakadilan. Anggap maksud hadist nabi adalah agar jangan kita berbuat demikian, maka adalah tidak benar jika kita menyerahkan kepada bukan ahlinya. Dengan pengertian tersebut, maka kita 310 mendapatkan premis (1) sebagai ¬(¬p→q). Dari hal tersebut kita dapatkan Op→O¬q dan dari (6) Op→Or, maka suatu keharusan untuk tidak menunggu kehancuran dan terjadi ketidakadilan O(¬qΛr). Sama saja paradoksnya (Bagi yang tertarik untuk mendalami konstruksi paradoks yang mirip seperti ini dapat search di internet “Forrester’s Paradox”). Untuk memudahkan melihat 2 interpretasi tersebut, dapat dilihat inferensi berikut: Interpretasi 1 Interpretasi 2 (1) ¬(¬p→q) premis (1) ¬p→q Premis (2) p→r premis (2) p→r Premis (3) O(p→¬q) (1),NEC (3) O(¬p→q) (1),NEC (4) O(p→r) (2),NEC (4) O(p→r) (2),NEC (5) Op→O¬q (3),K (5) O¬p→Oq (3),K (6) Op→Or (4),K (6) Op→Or (4),K (7) O(¬qΛr) (5),(6),MP Berdasarkan analisa logika di atas, sesungguhnya dapat terlihat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 nampak seperti paradoks. Kondisi paradoks adalah ketika terdapat kontradiksi dan keduanya benar. Secara logika hal ini yang dinamakan trivial (ex falso quodlibet) atau apapun dapat disimpulkan dari suatu kontradiksi. Misalkan A Λ ¬A → Z di mana Z adalah “mangan ora mangan yang penting udud” atau “ahli ora ahli yang penting nambang”. Mau bumi hancur, mau tidak adil, mau negara bubar, mau presiden terguling, semua terlihat benar karena yang penting udud, bahkan mungkin orang dapat mengaku nanti asapnya dapat dikembalikan. Dalam teori moral kondisi ini disebut dengan deontic explosion (DEX). Untuk referensi bagi yang tertarik mempelajari konflik moral dan solusinya (conditional obligation) dapat membaca tulisan menarik dari Bas C. Van Fraassen berjudul “Value And The Heart’s Command” (Sumber: https://www.jstor.org/stable/2024762; 51. Bahwa jika persoalan konflik moral ini berada pada tingkat yang paling mendasar (primordial), umumnya potensi ledakannya dapat berupa revolusi. Misalkan revolusi Perancis terjadi karena ketimpangan yang nyata antara keluarga raja dengan rakyat. Rakyat bingung secara moral ia harus apa, namun kenapa semua bertolak belakang dengan kehidupan raja. Terjadilah “paradox of the ought”. Rakyat mencari kepada hal – hal yang mendasar, ternyata otoritas 311 agama tidak memberikan jawaban yang utuh. Pada akhirnya merembet kepada hubungan antara rakyat dengan otoritas agama hingga melahirkan laïcité. Revolusi Perancis menghasilkan kekacauan yang panjang. Dari hal tersebut kita dapat belajar jangan main – main dengan paradoks, mahal harganya. Di era kontemporer, mungkin Arab Spring adalah salah satu contoh fenomena paradox of the ought di Timur Tengah. Indonesia sebaiknya janganlah sampai perlu dibawa – bawa ke kondisi seperti itu, capek, apalagi sampai bawa – bawa persoalan primordial seperti agama. Contoh saja semenjak Pilkada DKI terjadi politisasi agama begitu masif, politik kebencian digelorakan begitu masif. Kondisi tersebut kalau salah sedikit bisa meledak. Rasa was-wasnya saja sudah membuat capek, untung saja tidak sampai meledak. Sudah asik damai, eh sekarang diberikan kebijakan aneh–aneh lagi. Siapa sih ini dalangnya? Janganlah rakyat dikorbankan, capek. Apa susahnya kita bersatu seperti pada saat kita merdeka yang bersatu melawan ancaman dari luar. Sekarang ancaman dari luar juga tidak main – main loh, sudahlah tidak perlu aneh – aneh; 52. Bahwa andaikan terdapat argumentasi yang menyatakan paradoks tersebut tidak benar karena pemberian prioritas tidak serta-merta, melainkan harus sesuai dengan keahlian. Terhadap hal tersebut mari kita uji secara semantik. Asumsikan makna keahlian adalah sesuai Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Hingga kemudian Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 membuka ruang untuk mengelola tambang setelah mendapatkan prioritas, maka dunia kemungkinan yang terjadi adalah : “ormas keagamaan mengelola tambang karena memiliki keahlian” “ormas keagamaan mengelola tambang karena mendapatkan prioritas” “ormas keagamaan mengelola tambang karena memiliki keahlian dan mendapatkan prioritas” Dari hal tersebut, anggaplah A: memiliki keahlian, P: mendapatkan prioritas. Asumsikan semesta dunia kemungkinan tersebut sebagai I, maka I: {(A Λ P), (¬A Λ P), (¬A Λ ¬P), (A Λ ¬P)};. Jika yang bisa mengelola tambang adalah yang sesuai dengan kemungkinan keadaan yang ditetapkan, maka I’: {(A Λ P), (¬A Λ P), (A Λ ¬P)}. Kondisi ini membingungkan karena memungkinkan A Λ ¬A dan P Λ ¬P. Untuk mencegah terjadinya trivialitas, maka bagaimana solusinya? Apakah kita dapat simpulkan ahli ora ahli yang penting nambang? Kita akan pelajari hal ini dan bagaimana NNN bekerja mengatasi ini. Mari berangkat dari 312 intuisi: sesungguhnya jika syarat untuk menambang adalah memiliki keahlian, maka jika memiliki keahlian saja sudah cukup tanpa perlu mendapatkan prioritas. Jika prioritas berarti menegasikan keahlian, maka dapat menimbulkan kekacauan. Jika prioritas bermakna tidak menegasikan syarat keahlian karena tetap harus memiliki keahlian, maka prioritas menjadi syarat yang tidak berguna; 53. Bahwa mari gunakan ilustrasi sederhana: sebenarnya selama ini tidak ada larangan bagi seseorang untuk mendapatkan kartu kredit. Orang tersebut sesungguhnya bisa langsung mengajukan kartu kredit jika telah memenuhi syarat. Namun, entah mengapa orang ini ingin mendapatkan kartu kredit dengan jenis prioritas yang padahal orang tersebut tidak membutuhkan jenis prioritas. Hal prioritas ini hanya persoalan “gengsi” saja karena bagaimanapun syarat utamanya hanya soal keahlian saja, sepanjang sudah memenuhi maka bisa mendapatkannya. Jika demikian, lalu untuk apa “stempel” prioritas tersebut? Apakah agar dapat diberikan kehormatan selayaknya seperti negara? Untuk apa prioritas jika hal yang esensialnya yaitu mengelola tambang dapat dilakukan tanpa stempel prioritas. Padahal kata “prioritas” yang melekat dapat menjadi stigma buruk, bahkan mungkin saja menyebabkan kedengkian bagi ormas lain yang tidak mendapatkan. Jika kita harus dipaksa memberikan interpretasi lain, maka bisa saja kemungkinan pemberian prioritas adalah karena selama ini sesungguhnya benar ada pemberian prioritas kepada pihak tertentu tetapi hal tersebut dilakukan secara diam – diam (permainan mafia tambang). Karena hal tersebut, ormas keagamaan ingin menggeser prioritas tersebut, namun tidak dengan cara diam – diam, melainkan melalui jalur legal berupa legitimasi per- UU-an. Begitu kita renungkan, ternyata esensinya sama saja. Andaikan alasan Pemerintah adalah kebijakan afirmasi, berarti harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pemberian prioritas diam – diam selama ini memang benar terjadi, misalkan jatah blok medan, blok anu, atau blok apalah – apalah. Jika hal tersebut adalah tidak benar, maka benar bahwa pemberian prioritas adalah untuk menegasikan syarat keahlian karena ormas keagamaan masih mencoba – coba saja, tetapi ingin “mencicipi” nikmat pertambangan. Secara semantik itulah dunia kemungkinan yang mungkin. Nampak seperti dilemma yang bertanduk; 54. Bahwa berdasarkan alasan tersebut argumentasi yang menyatakan dengan kebijakan penawaran secara prioritas menjadikan ormas keagamaan memiliki kemandirian sehingga lebih independen adalah tidak tepat. Karena, kemandirian 313 dan independensi justru didapat dengan mengajukan sesuai prosedur bukan dengan konsep prioritas edisi 5 tahunan dari penguasa. Jika ormas keagamaan mengambil kesempatan aji mumpung justru memasuki jebakan “prioritas” berbeda jika ormas keagamaan mengajukan tanpa mekanisme prioritas. Perlu diketahui, WIUPK adalah prioritas negara. Hal ini dikarenakan WIUPK berasal dari pencadangan negara (WPN) untuk kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, pemberian prioritas kepada BUMN/D sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang telah ada semenjak tahun 2009 adalah sangat masuk akal. Meskipun dapat dikelola oleh swasta, namun hal tersebut hanya bisa dilakukan setelah memberikan prioritas kepada negara (BUMN/D) (Vide Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020). Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa substansinya regelendaad, bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudensdaad tidak mencakup fungsi “menawarkan” secara prioritas kepada selain negara. Konsep ini sudah sangat paten sesuai Pancasila, dalam buku Prabowo Subianto disebut Ekonomi Konstitusi. Jangan lagi dibelok – belokan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang ceteris paribus asas domain verklaring. Tidak bisa swasta menjadi setingkat dengan negara. Berbeda dengan WIUP biasa atau wilayah pertambangan rakyat (WPR). Swasta sesungguhnya bisa mengelola jatah yang ditetapkan khusus untuk itu. Andaikan ormas keagamaan belum berpengalaman sesungguhnya dapat dilakukan dengan mengelola pertambangan rakyat terlebih dahulu dengan memberdayakan kader di wilayah sekitar, kemudian meningkat pada WIUP biasa hingga ketika sudah ahli baru diberikan penugasan untuk mengelola WIUPK. Misalkan ormas keagamaan khawatir jika melalui lelang dihadapkan tidak secara apple to apple sehingga sulit mengikuti birokrasi yang ada, asumsi tersebut tidak benar, karena Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010 halaman 95-98 sudah menyatakan: “Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing; Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat 314 risiko (high risk) [vide Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012]; Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”, UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK; Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang; 315 Berdasarkan hal tersebut, asumsi bahwa ormas keagamaan tidak akan pernah mendapatkan kesempatan mengelola tambang jika tidak mendapatkan prioritas adalah tidak benar. Ormas keagamaan hanya tinggal menyesuaikan dengan batas kemampuannya, tanpa perlu mendapatkan “stempel” prioritas untuk mengesampingkan lelang. Sebaiknya tidak langsung “meloncat” kepada WIUPK. WIUPK bukan pertambangan “ecek-ecek”. Hal ini bukan berarti mengecilkan kemampuan ormas keagamaan. Logikanya, jika memang mampu ikuti saja prosedur yang ada. Misalkan ormas keagamaan ingin berpartisipasi bagi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan tambang, namun masih ingin “mencoba” dahulu karena belum pernah dilakukan, sesungguhnya masih bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN/D, bukan justru menggeser peran negara dengan mengesampingkan prioritas negara. Perlu diingat, konsep kemungkinan melalui kerja sama dengan BUMN/D sudah dibenarkan oleh ahli Presiden itu sendiri (vide Risalah Persidangan). Pasal 28 ayat (1) UU 3/2020 sangat jelas bahwa WUPK adalah jenis tambang yang bersifat khusus. Jangan sampai ormas keagamaan belum pernah mengelola tambang, lalu meloncat mengelola WUPK dengan stempel prioritas, mengakibatkan “dicap” tidak tahu diri karena mengambil jatah negara dengan memposisikan diri setara dengan negara. Jika dahulu dalam rapat – rapat sebelum lahirnya PP hal ini pernah dibahas, maka ikutilah pendapat yang lebih memprioritaskan kepentingan yang lebih luas (negara). Jangan kita membuat dua matahari dalam satu negara. Yang dinamakan ulil amri itu satu, dan kita disuruh taat, jangan membangkang. Sudah sangat jelas WIUPK itu adalah prioritas negara, konstruksi ini dapat dilihat pada norma berikut yang menjadi politik hukum UU 4/2009: Pasal 1 angka 33 UU 3/2020 “Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.” Pasal 1 angka 34 UU 3/2020 “Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.” Pasal 27 ayat (4) UU 3/2020 “WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.” Pasal 28 ayat (1) UU 3/2020 316 “Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; b. sumber devisa negara; c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; d. perubahan status kawasan; dan/atau e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.” 55. Bahwa norma ini merupakan norma yang dikonstruksikan dalam UU 4/2009 yang telah diperkuat oleh Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Norma tersebut sangat jelas mendeskripsikan karakteristik dari WIUPK. Namun, ternyata Pembentuk UU menyusupkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang merusak logika konstitusi yang selama ini kita sepakati; 56. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas terlihat bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 merupakan suatu paradoks. Hal ini diperkuat dengan penafsiran Presiden terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : “pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas.”. Untuk memperjelas bahwa proposisi ini adalah paradoks mari kita buktikan. Pengertian “prioritas” menurut KBBI adalah: “yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain”. Hal ini selaras dengan arti “priority” menurut Cambridge Dictionary yaitu: “something that is very important and must be dealt with before other things”. Jika “siapa saja” dapat memperoleh secara prioritas, lalu siapa yang menjadi “yang lain”? Bagi Pemohon yang benar adalah jika siapa saja adalah prioritas, maka tidak ada prioritas. Ilustrasi sederhana: asumsikan sebuah keadaan (A≺B≺C), maka C mendapatkan prioritas dari B dan A. B dan A adalah yang lain selain yang prioritas. Jika siapa saja bisa mendapatkan prioritas, maka A, B, dan C adalah prioritas. Apakah sesuai dengan definisi prioritas? Misalkan maksudnya adalah hanya yang memiliki keahlian yang mungkin mendapatkan prioritas, maka syarat keahlian cukup menjadi syarat yang inheren dengan prioritas. Jika demikian, apakah tidak mungkin kita memberikan prioritas dalam WIUPK? Mungkin saja dengan “schema of separation”, misalkan kita pisahkan antara non-state dan state. Sehingga, BUMN mendapatkan prioritas karena merupakan representasi dari negara. Jika semua dapat dipersamakan sebagai negara, lalu apa yang dimaksud dengan negara? Jika kita telusuri lebih lanjut sesungguhnya Presiden melakukan tautologi state dan non-state dengan konsep “nirlaba” yang justru masuk dalam jurang paradoks; 317 57. Bahwa konstruksi berpikir mentautologikan makna prioritas antara ormas yang notabene-nya adalah swasta karena bersifat nirlaba dengan negara secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: Berdasarkan gambar graf di atas, relasi antara ormas – prioritas – nirlaba merupakan kebaharuan konsep yang diperkenalkan Pemerintah. Ahli kemudian juga menjelaskan secara sosiologis peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia sangat besar dalam mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (vide Risalah Persidangan tertanggal 30 Oktober 2024). Terhadap konstruksi berpikir tersebut, mari kita buat penafsiran: kita ketahui, dalam pembukaan UUD 1945 tujuan dibentuknya Pemerintahan Indonesia adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Asumsi yang digunakan dengan peran ormas yang juga besar, maka perkembangan pemikirannya menjadikan mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab Pemerintah – ceteris paribus – organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, baik dilakukan atau tidak dilakukan Pemerintah, ormas akan melaksanakan peran tersebut. Bahkan, sebelum adanya negara, ormas sudah melaksanakan tugasnya. Jika kita perluas, argumentasi ini umumnya diperkuat dengan yang sering disebut dengan “relasi simbiotik” yang dimaknai ormas bukan berarti mengambil alih peran negara atau sebaliknya. Keduanya dianggap elemen yang saling mendukung. Fakta memang menunjukan terdapat ormas yang berperan besar, sehingga tidak mungkin dinegasikan. Namun, pertanyaan yang perlu direnungkan: jika memang negara – ceteris paribus – ormas, apakah berarti konsep “prioritas” juga melekat kepada ormas?; 318 58. Bahwa dengan sangat majemuknya ormas di Indonesia potensi paradoks sangat besar. Akhirnya Pemerintah harus menarik kewenangan refleksif bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang diberikan prioritas sepanjang memenuhi unsur “nirlaba”. Untuk menguji permasalahannya, mari kita imajinasikan suatu kondisi: andaikan A adalah seorang konglomerat. Karena kesenjangan sudah sangat tinggi, maka A harus mengurangi jarak ketimpangan untuk mempertahankan dirinya. A akhirnya menjadi filantropis sehingga gap kesenjangan menjadi mengecil. Beban operasional filantropis juga tidak kecil, maka dari itu A harus memutar otak agar dapat tetap mempertahankan kekayaannya sambil menjaga ke-filantropis-annya. Konsep “nirlaba” akhirnya dapat menjadi solusi, dan karena pertambangan adalah suatu sumber daya yang sangat besar mendatangkan keuntungan, maka badan – badan nirlaba ini harus dapat mengelola tambang. Jika filantropis yang harus maju terlebih dahulu, maka suara kritis dari ormas akan sangat tinggi. Dengan demikian, diberikan terlebih dahulu kepada ormas. Dibuatlah konsep nirlaba dan konsep “penawaran” yang mirip “domain verklaring” dengan menafsirkan bahwa kesejahteraan rakyat dipegang secara “penuh” kepada Pemerintah dengan kewenangan memberikan kepada “siapa saja”. Pemerintah kemudian mereplikasi diri dalam bentuk lainnya (salva veritate). Tahap pertama adalah diberikan kepada ormas keagamaan agar terdapat bantalan sosial yang kuat. Apakah mungkin kemudian diberikan kepada yayasan nirlaba filantropis dengan pertimbangan favoritisme penguasa? Logikanya, jika unsur utamanya “siapa saja” dan “nirlaba” seharusnya bisa. Andaikan ormas ingin melakukan kritik terhadap penawaran prioritas tersebut, lalu jika ormas tersebut juga sudah menerima silahkan dipikirkan sendiri jawabannya. Ini yang disebut dengan tercemplung dalam jebakan yang seharusnya ormas menjadi penjaga moral bangsa justru ikut membusuk dalam pembusukan politik. Kita harus berimajinasi untuk selalu memeriksa kontradiksi – kontradiksi atas pernyataan Presiden, karena dengan adanya kontradiksi “anything follows”. Pada tahap inilah siasat bermain. Jika dikembalikan menjadi political question doctrine, maka siasat tersebut akan bermain di narasi – narasi. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk mencegah tidak terjadinya deontic explosion yang justru merugikan rakyat; 59. Bahwa mengingat berbahayanya situasi di atas, sangat penting diingat bahwa penafsiran Pasal 33 UUD 1945 sudah banyak sekali dilakukan oleh MK. MK 319 selalu konsisten menjaga “hak menguasai negara” dalam putusan – putusannya. Hal ini dapat dilihat pada Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003, Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, Putusan MK No.35/PUU-XXI/2023, Putusan MK No.39/PUU-XXI/2023, hingga dalam pertimbangan yang secara eksplisit menyatakan pemberian prioritas kepada WIUPK adalah kepada BUMN/D sebagaimana dalam Putusan MK No.64/PUU- XVIII/2020, pada halaman 171-172 yang sudah sangat terang – benderang (clara et clara) menegaskan: “… menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 …” Menurut Pemohon jika kita gunakan akal sehat kita seharusnya kita konsisten saja dengan yurisprudensi. Jangan sampai konstitusi hanya dianggap sebagai “wasilah” yang pada akhirnya hakim hanya dianggap wasilah untuk membenarkan perbuatan yang dilarang dalam Al-Baqarah ayat 188. Pasal 33 UUD 1945 adalah hal yang fundamental. Kita harus kembali ke fundamental, ke asas – asas yang benar; 60. Bahwa jika membaca buku Prabowo Subianto sesungguhnya terdapat kesamaan pikiran tentang ini sebagaimana dinyatakan : 320 “Pasal 33 Undang – Undang Dasar ’45 dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk memastikan negara kita punya Tabungan yang cukup untuk membangun. Selama Pasal 33 Undang - Undang Dasar ’45 tidak kita patuhi, selama itu kekayaan kita akan terus mengalir ke luar negeri. Selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain” “Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah perintah Undang – Undang Dasar ‘45” “Menurut saya, untuk hal – hal strategis, pemerintah harus pakai BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai implementer. Banyak negara bisa. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya bisa bisa. Kita juga harus bisa.” “Jadi, kita harus kembali ke fundamental, ke asas – asas yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah kalau perlu” Membaca buku tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Prabowo Subianto bermaksud untuk menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 dengan menjadikan BUMN/D sebagai ujung tombak. Hal ini bukan berarti menegasikan peran swasta. Hanya saja untuk hal – hal strategis implementernya adalah BUMN. WIUPK sangat jelas adalah untuk kepentingan strategis nasional. Maka, jelas impelementernya BUMN. Hal ini merupakan hal yang intuitif. Jika swasta ingin turut serta, maka bukan berarti menjadi prioritas yang sama seperti negara. Stakeholder dapat turut serta dengan bekerja sama dengan BUMN atau ketika BUMN tidak sanggup dapat dilaksanakan melalui mekanisme lelang. Sudah jelas kita harus kembali ke fundamental, negara harus kuat. Percayakan kepada negara sebagai ulil amri. Jangan negara plin – plan tidak tegas, sehingga negara tidak memiliki kewibawaannya sama sekali. Ditanya tentang kesejahteraan rakyat, jawabannya selalu “ngeles” keterbatasan fiskal. Memangnya negara tidak memiliki tabungan? Memangnya ini negara miskin yang tidak memiliki kekayaan alam? Gunakan akal kita, jangan bangsa kita mejadi bancakan terus. Oleh karena itu, tidak boleh kita lelah untuk selalu mengingatkan agar kekayaan alam jangan sampai bocor, terlebih justru yang membocorkannya pemimpin. Kita harus selalu ingat ikan busuk dari kepala. Jangan sampai kita ingin mencari solusi keluar dari paradoks dan justru menjadi paradoks itu sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus konsisten dengan hal – hal yang disepakati secara mendasar. Jangan menjadi ikan busuk yang tidak memahami tulisan dan pikirannya sendiri. Jika banyak 321 hambatan, janganlah kita takut. Kalau takut kita akan terjajah terus. Para pendiri bangsa memerdekakan bangsa Indonesia tidak pakai mental ikan cere. Kita harus merdekakan pikiran kita terlebih dahulu; 61. Bahwa meski demikian apakah bisa ormas keagamaan tanpa melalui lelang WIUPK turut serta dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan? Dengan pelelangan jawabannya tentu bisa, namun misalkan ormas keagamaan tidak ingin mengikuti lelang, maka bisa dilakukan dengan menjalankan bisnis turunan pertambangan yang tidak memerlukan IUPK (misal bukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi). Hal ini dapat dilakukan misalkan dalam proses distribusinya atau apalah – apalah selain lingkup dari IUPK. Konsep ini dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN/D sebagai pemegang IUPK. Konsep kerja sama dengan BUMN ini sudah diverifikasi oleh ahli memungkinkan untuk dilaksanakan (vide Risalah Persidangan tertanggal 18 November 2024). Misalkan mungkin saja dilakukan oleh ormas keagamaan dengan membentuk koperasi kemudian bekerja sama dengan BUMN terkait. Konsep melalui kerja sama seperti ini lebih “adem” dibandingkan ormas harus pasang badan menggunakan penawaran langsung WIUPK. Andaikan ormas keagamaan terbukti memiliki pengalaman dan tata kelola yang mumpuni, maka kemudian tidak perlu “minder” untuk mengikuti lelang WIUPK. Banyak sekali jalan yang tersedia tanpa harus memaksakan kehendak dengan mengambil alih tafsir Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020; 62. Bahwa sampai di sini sesungguhnya secara intuitif kita sudah bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan ini. Namun, karena permasalahan ini sangat kompleks, maka kita perlu eksplorasi sampai lebih dalam lagi. Untuk mendalami, mari kita imajinasikan sebuah kesan yang mungkin muncul apabila penawaran prioritas kepada ormas tetap dipaksakan. Kesan ini penting diimajinasikan agar mengingatkan bahwa mungkin saja penafsiran yang ada bersifat trivial. Misalkan selama ini sesungguhnya unsur dari ormas keagamaan justru yang menduduki peran penting dalam pembangunan SDM Indonesia. Kemudian, kita imajinasikan kembali apakah pejabat – pejabat yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan sosial merupakan unsur dari ormas keagamaan? Misalkan ternyata dari unsur ormas keagamaan maka akan sangat canggung, karena memungkinkan penafsiran, loh kok amanatnya justru digunakan untuk memberikan prioritas 322 kepada kelompoknya? Di sisi lain, masyarakat tetap dapat melihat kondisi sistem pendidikan seperti apa melalui internet. Hal ini dapat dilihat pada: Berita tertanggal 16 Maret 2024 berjudul “Hujan Deras, Atap SD Negeri Kedaung Depok Ambruk” berlokasi di Depok https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/16/11134141/hujan-deras-atap- sd-negeri-kedaung-depok-ambruk Berita tertanggal 29 Juli 2024 berjudul “SD Negeri di Jambi Rusak Parah: Atap Bolong, Dinding Retak” berlokasi di Merangin Jambi https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240729140607-20-1126719/sd- negeri-di-jambi-rusak-parah-atap-bolong-dinding-retak Berita tertanggal 09 Januari 2024 berjudul “Rusak Parah Sejak Tahun 2017, Ruang Belajar SDN 4 Loyok Belum Dapat Perhatian Pemerintah” berlokasi di Loyok, Lombok. https://www.selaparangnews.com/2024/01/rusak-parah-sejak-tahun-2017- ruang.html Berita tertanggal 18 Oktober 2024 berjudul "Demo KemenPAN-RB, Ratusan Dosen & Tendik PTNB Minta Dialihkan ke PNS, PPPK Matikan Karier" https://www.jpnn.com/news/demo-kemenpan-rb-ratusan-dosen-tendik-ptnb- minta-dialihkan-ke-pns-pppk-matikan-karier Berita tertanggal 05 Agustus 2024 berjudul “Viral Gaji Guru di Ende Cuma Rp250 Ribu, DPR: Ini Potret Miris Pendidikan RI di Daerah” berita dari daerah Ende, Flores, NTT. https://www.teropongsenayan.com/132807-viral-gaji-guru-di-ende-cuma-rp250- ribu-dpr-ini-potret-miris-pendidikan-ri-di-daerah Berita tertanggal 26 Juli 2022 berjudul “52 Tahun Jadi Guru Honorer di Pelosok, Ki Hajar: Mimpi Jadi PNS Sebelum Pensiun” memberitakan seorang guru di SDN Babakan Sirna Kabupaten Cianjur tidak pantang surut semangatnya mengajar sudah 52 tahun mengajar hanya digaji Rp350ribu per bulan dan mimpinya hanya diangkat menjadi PNS. https://edukasi.sindonews.com/read/836847/212/52-tahun-jadi-guru-honorer-di- pelosok-ki-hajar-mimpi-jadi-pns-sebelum-pensiun-1658768835 323 Kanal video berita yang berjudul berikut : “Dosen Blak – Blakan di DPR Ngaku Gaji Sama Dengan Satpam Dan Tukang Bangunan” https://youtu.be/D_PggrJrNXI?si=j4Q9io7AOwELUC2c 63. Bahwa dengan menjamurnya berita miris tentang kondisi pendidikan Indonesia, maka hal tersebut menjadi fakta yang kuat. Apakah penderitaan itu hanya milik ormas keagamaan? Nampaknya tidak eksklusif hanya milik ormas keagamaan. Lalu, mengapa ormas keagamaan yang mendapatkan prioritas? Misalkan terdapat dalil yang menyatakan nanti tidak hanya ormas keagamaan, tetapi organisasi nirlaba lainnya. Hancur pikiran kita memahaminya karena seolah jumlah WIUPK tidak terbatas. Oleh karena itu, daripada kacau balau tata kelola pertambangan, maka dibentuklah BUMN sehingga distribusi kekayaan alam menjadi lebih merata dan mudah diawasi melalui BUMN. Tidak ada yang merasa “diserobot” akibat prioritas yang tidak jelas. Andaikan kebijakan prioritas ini diteruskan yang padahal fakta permasalahan pendidikan tidak pandang bulu, sedangkan pejabat yang menjabat adalah unsur dari ormas keagamaan. Sepertinya kita akan kesulitan mencerna dengan akal sehat. Maka, wajar muncul gelombang reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, bahkan termasuk penolakan dari elemen ormas itu sendiri. Tolong pandang hal ini bukan persoalan kecil, ini sungguh problematik. Kalau dipaksa dilaksanakan bayangkan kengerian yang terjadi; 64. Bahwa tetapi terkadang kita sulit sekali membantah argumentasi ormas keagamaan karena mungkin saja “dianggap” sebagai otoritas pemegang kebenaran yang tinggi. Terlebih jika memiliki basis massa yang banyak. Mungkin saja pimpinannya merasa “di atas angin” sehingga mampu kejar tayang. Sesungguhnya uji coba melalui ormas keagamaan justru langsung kepada jantung moral yang terdalam karena ormas keagamaan selama ini dianggap sebagai penjaga moral bangsa. Jika ternyata akibat kebijakan ini runtuh sifat sebagai penjaga moral bangsa, kondisi ini sangat gawat. Oleh karena itu, andai benar ternyata banyak mudaratnya, maka kita harus menyelamatkan marwah ormas keagamaan sebagai penjaga moral bangsa. Mengapa ormas keagamaan merupakan sesuatu hal yang harus dipikirkan serius? Pertambangan memiliki potensi kerusakan lingkungan yang besar, terlebih batu bara. Dunia internasional sudah menuju arah untuk pengurangan penggunaan batu bara. Sebagaimana dalam berita : 324 https://kumparan.com/kumparanbisnis/badan-energi-internasional-ajak-negara- negara-dunia-akhiri-penggunaan-batu-bara-1zFpIROksFb/1 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59160009 Pemohon tidak mengetahui apakah pandangan dunia tersebut ilmiah atau tidak karena terdapat narasi yang membawa hal tersebut sebagai persoalan ideologi, tetapi fakta dunia semakin concern terhadap isu lingkungan tidak dapat dibantah. Penelitian - penelitian tentang dampak batu bara sudah banyak. Selama ini banyak pertambangan batu bara dilakukan oleh perusahaan swasta. Jika terjadi kerusakan dan dampak lingkungan yang merugikan, rakyat bebas "merujak" nya tanpa takut harus kualat, terlebih terdapat strict liability dan vicarious liability; 65. Bahwa kemudian bagaimana dengan ormas keagamaan? Agama secara sosiologis adalah sesuatu hal yang teramat sangat mendasar (primordial). Dalam kajian sosiologi agama terdapat yang bernama rasionalisasi terhadap yang sakral. Tradisi terkadang berkelindan dengan kepercayaan, misalkan tradisi mengkeramatkan suatu tempat. Bisa saja hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi sumber mata air. Agama dalam hal tertentu memang dapat menjadi pelindung lingkungan hidup dalam bahasa kesederhanaannya. Contoh lain dalam hubungan sosial, terdapat tradisi "ngalap barokah". Tradisi ini sangat baik dalam menjaga hubungan baik dalam kehidupan sosial. Namun, bukan tidak mungkin ada potensi penyalahgunaan kedudukan karena berakar dari tradisi ketundukan (manut). Tradisi ini tidak hidup dalam kehidupan korporasi karena korporasi pada prinsipnya tidak memiliki dimensi spiritual, berbeda jauh dengan tradisi ormas keagamaan; 66. Bahwa mungkin saja maksud Pemerintah adalah ingin memasukan unsur spiritual terhadap kehidupan korporasi. Namun, bayangkan bagaimana sulitnya memasukan unsur spiritual terhadap kegiatan yang sangat berpotensi merusak yang secara prima facie dilarang oleh Tuhan. Untuk “tester” coba dipikirkan bagaimana menerapkan vicarious liability jika yang memimpin adalah tokoh agama kharismatik. Pusing kepala kita memikirkannya. Kita juga harus memikirkan kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Bayangkan misalkan ada sungai tercemar akibat aktivitas pertambangan. Secara sosiologis, mungkin saja karena beranggapan pertambangannya dikelola oleh ormas keagamaan, maka masyarakat awam justru memandang sebagai keberkahan dan justru memanfaatkan sungai tersebut. Apakah mungkin hal seperti itu? Silahkan 325 direnungkan. Atau, kita bayangkan kemungkinan terburuk lain. Ketika ternyata ormas keagamaan masuk dalam industri batu bara, mungkin saja pengusaha batu bara menyambut bahagia karena akhirnya mendapatkan legitimasi pembenar secara agama. Andai jika terjadi sesuatu yang buruk, pengusaha batu bara mempunyai bantalan sosial yang kuat. Butuh waktu bertahun – tahun untuk mendapatkan jawaban pasti terhadap permasalahan ini, bukan proses izin yang hanya hitungan hari; 67. Bahwa mungkin saat ini kita "meremehkan" persoalan tersebut dengan prinsip "kumaha engke" atau dengan basis konsep “mudah-mudahan”. Namun, bayangkanlah di saat di dunia sedang mengatasi persoalan iklim dengan mengurangi batu bara, ormas keagamaan justru asik terjun di sana secara melawan arus yang izinnya dapat diproses dalam hitungan hari. Bayangkan jika terdapat konferensi internasional yang membahas perubahan iklim untuk peradaban. Mungkin akan menjadi "canggung" bagi ormas keagamaan untuk berbicara di saat sedang asik mengeksploitasi alam. Reputasi ormas keagamaan benar – benar dipertaruhkan di sini. Pemohon khawatir ketika banyak tekanan dan penolakan dari dunia internasional, kemudian muncul counter-theory berupa ada konspirasi elit asing yang tidak menginginkan Indonesia maju atau muncul tuduhan penistaan agama. Padahal rakyat juga kebingungan, akhirnya menjadi semakin bingung. Menurut Pemohon strategi pura - pura menerima (ethok-ethok), namun hati sesungguhnya menolak adalah yang terbaik. Hal ini sesuai asas kesantunan dan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih; 68. Bahwa berdasarkan sifat dasar ormas keagamaan tersebut, maka ormas keagamaan harus memiliki kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Jangan sampai diibaratkan semut yang mengikuti jejak - menjejak terbanyak, tetapi ternyata koloni semut tersebut salah jalan karena perintis jalan membawa kepada bukan manis. Ibarat seperti koloni semut yang memiliki kecerdasan luar biasa, ormas keagamaan harus mampu mencari jalan paling optimal menuju kebaikan yang memakmurkan semua. Belajarlah dari semut yang selama ini dikeruk ruang hidupnya oleh pertambangan. Tuhan memberikan sebaik - baiknya pengajaran melalui alam ini; 69. Bahwa Pemohon berharap semoga saja kebijakan penawaran prioritas kepada ormas keagamaan hanya kekhilafan atau keserimpet. Karena manusia adalah 326 tempatnya khilaf, maka andaikan memang benar hal tersebut kekhilafan, masyarakat seharusnya memaklumi. Tidak perlu dipanjang - panjangkan. Dahulu nabi pernah memberikan hak berupa tambang garam di ma’rib kepada seseorang, namun ketika mengetahui informasi bahwa tambang garam tersebut merupakan hajat hidup orang banyak (al-ma’a al-‘idd), nabi meminta membatalkan pemberian tersebut dan tetap menghargai pihak yang menerima sebagai sedekah darinya. Mudah - mudahan saja teladan nabi tersebut diresapi dan dilaksanakan. Dengan meneladani nabi, kita dapat mewujudkan Indonesia yang “gemah ripah loh jinawi” seperi kaum Saba’ yang dianugerahi kebaikan dan kekayaan. Namun, andaikan terus saja kejar tayang ingin merubah tafsir konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Putusan MK Nomor 64/PUU- XVIII/2020 berarti ada niat lain. Niat lain tersebut harus diusut tuntas; 70. Bahwa karena uji coba Pemerintah adalah terhadap ormas keagamaan, maka diperlukan pendalaman juga terhadap dalil – dalil agama. Semoga banyak ahli yang juga mengkoreksi jika terdapat kesalahan tafsir. Karena pokok permasalahannya adalah kata “PRIORITAS” sesungguhnya terdapat buku agama yang secara khusus membahas bagaimana cara menentukan prioritas terhadap suatu keputusan hukum yaitu “Fiqh Al-Awlawiyat” karya Yusuf Al- Qardhawi. Buku ini dapat diunduh pada: https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/da706-Fekh-awlwyat.pdf Meski berdasarkan agama tertentu, tetapi jika direnungkan sesungguhnya bisa dimaknai secara universal. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bagaimana cara menentukan prioritas, yaitu pada halaman 11: “… Fiqih prioritas mengharuskan: mendahulukan dharuriyat di atas hajiyat, dan mendahulukan hajiyat di atas tahsiniyat dan kamaliyat”. Kemudian dijelaskan terhadapnya pada halaman yang sama, yaitu: “… , dharuriyyat ialah sesuatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya; dan hajjiyyat ialah kehidupan memungkinkan tanpa dia, tetapi kehidupan itu mengalami kesulitan dan kesusahan; dan tahsinat ialah sesuatu yang dipergunakan untuk menghias dan mempercantik kehidupan, dan seringkali kita sebut dengan kamaliyyat (pelengkap)” 327 71. Bahwa konsep “kemakmuran untuk semua” yang tidak mementingkan kelompok/golongan juga ditekankan oleh Yusuf Al Qardhawi sebagai sesuatu yang prioritas sebagaimana dinyatakan dalam halaman 95 dan 98 : “bahwa kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak yang harus didahulukan atas kewajiban yang berkaitan dengan hak individu.” “Makna ungkapan tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an yang menganjurkan kepada kita untuk mendahulukan loyalitas kepada jamaah, serta memberikan ikatan emosional terhadap umat, daripada memberikan loyalitas kepada kelompok (kabilah) dan keluarga. Sesungguhnya tidak ada individualisme, fanatisme kelompok, dan pemisahan dari jamaah” 72. Bahwa spesifik persoalan pemberian lahan “milik negara” (pertambangan) terdapat hadist nabi yang sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu : “Dari Abyad Bin Hammal bahwa ia pernah meminta (tambang) garam dari Rasulullah yang disebut garam syadza di Ma’rib. Lalu beliau memberi lahan tersebut, lalu Al-Aqra’ bin Habis At-Tamimi berkata, “wahai nabi Allah, sesungguhnya aku telah mendatangi (tambang) garam itu pada masa jahiliah, yaitu di lahan yang tidak ada airnya, lalu orang – orangpun datang dan mengambilnya. Garam tersebut seperti air yang tidak habis – habisnya” Nabi lalu meminta agar pemberian (tambang) garam kepadanya dibatalkan, aku berkata, “akupun membatalkannya dengan syarat lahan tersebut sebagai sedekah dariku” Rasulullah bersabda “garam itu merupakan sedekah darimu.” (HR. Darimi/HR.D:2494). 73. Bahwa hadist ini juga digunakan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya “Al- Ahkam Al-Sulthaniyah” ketika membahas mengenai pemberian konsesi tambang (iqtha’ al-ma’adin). Dapat diunduh pada : https://ketabonline.com/ar/books/2943/read?part=1&page=1 328 (Arti: Iqtha’ berupa lahan pertambangan, yaitu sebuah area yang Allah menyimpan barang – barang berharga di dalam bumi baik yang tampak (zahir) maupun tidak tampak (batin /terpendam).” (Al-Mawardi: Halaman 294) (Arti: “Lahan tambang yang batin / terpendam / tidak tampak, yaitu sebuah lahan yang menyimpan barang – barang berharga dan tidak bisa diambil, kecuali melalui kerja keras, seperti emas, perak, kuningan, dan besi. Semua barang berharga tersebut termasuk jenis barang tambang yang batin / terpendam / tidak tampak, entah barang tersebut dileburkan dan dimurnikan atau tidak.”) (Al- Mawardi: Halaman 295). Menurut ulama, tambang yang berada di permukaan tidak dapat diberikan oleh pemerintah, sedangkan tambang yang terpendam terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu ada yang menyatakan hukumnya sama dengan tambang di permukaan dan ada yang menyatakan hal tersebut boleh “dikonsesikan” (iqtha’). Menurut Pemohon tambang yang terpendam diperbolehkan untuk dikonsesikan karena memerlukan kemampuan untuk mengambilnya. Sehingga, wajar saja jika siapa yang mampu diperbolehkan. Hal ini sama seperti konsep menghidupkan lahan yang mati, syaratnya harus orang yang sanggup untuk menggarapnya, sebagaimana dinyatakan: “… Lahan yang mati sejak dahulu kala. Lahan tersebut belum pernah digarap dan tidak dimiliki oleh seorangpun. Terhadap kondisi tersebut, Pemimpin (sultan) boleh memberikan lahan tersebut kepada orang yang sanggup menghidupkannya dan mau menggarapnya… ” (Al-Mawardi : Halaman 283). 74. Bahwa dalam permohonan Pemohon juga telah menguraikan banyak ayat – ayat Al-Quran dan hadist yang mungkin relevan. Memang tidak ada yang secara spesifik menyatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah sesuatu yang dilarang (haram). Dengan demikian, adalah sesuatu yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar larangan – larangan yang telah ditetapkan. Menurut Al-Mawardi juga terdapat pendapat ulama yang membolehkan Pemerintah melakukan iqtha’ terhadap lahan pertambangan yang bersifat terpendam (bathin). Sehingga, isu permasalahannya bukan boleh/tidak boleh ormas 329 keagamaan melakukan kegiatan pertambangan, tetapi apakah boleh/tidak boleh mendapatkan prioritas dengan segala akibat hukum yang melekat? Jika merujuk kepada pengertian menghidupkan lahan yang mati, maka syaratnya adalah sanggup dan mau. Konsep “sanggup” sesungguhnya relevan dengan konsep “keahlian”, dengan banyak dan majemuknya masyarakat (Pasal 36A UUD 1945), maka konsep “lelang” sangat relevan untuk menjaga agar pihak yang menerima konsesi adalah yang benar–benar memiliki keahlian dan tidak mencederai prinsip keadilan. Dengan demikian, konsep Pasal 75 UU 3/2020 sudah sangat relevan dan sesuai dengan prinsip–prinsip dalam agama. Dan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ternyata juga selaras dengan prinsip–prinsip agama. Lalu, apakah konsep Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 juncto Pasal 83A PP 25/2024 justru mengesampingkan Pasal 75 UU 3/2020 yang sudah menjadi prosedur yang baku?; 75. Bahwa perlu diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesungguhnya telah mengeluarkan fatwa tentang pertambangan. Pada prinsipnya pertambangan diperbolehkan hanya saja jika kegiatan pertambangan tersebut merusak dan tidak sesuai prosedur maka menjadi haram. Sesungguhnya seharusnya yang dimaksud dengan tidak sesuai prosedur adalah termasuk dengan “mengakali” prosedur sehingga menerobos aturan yang selama ini sudah disepakati. MUI sangat terkenal dengan pendekatan sadd adz-dzariah dalam melakukan pengambilan putusan hukum, misalkan dalam menetapkan kehalalan nama sebuah produk, sebaiknya pendekatan sadd adz-dzariah tersebut jangan hanya diterapkan kepada rakyat saja, tetapi terhadap diri ulama itu sendiri termasuk dalam memutuskan untuk menerima konsesi tambang secara prioritas ini. Tuhan sudah mengatur alam ini secara baik dan kita dilarang untuk merusaknya sebagaimana dalam Al-A’raf ayat 56, dan untuk mencegah hal tersebut maka kita ber-ijtihad membuat prosedur sedemikian rupa termasuk menciptakan mekanisme lelang. Jangan justru prosedur tersebut “diakali” untuk mengesampingkan hal – hal tersebut. Hal ini justru menjadikan kita melanggar Al-Baqarah ayat 188. Jika didalilkan kepada bentuk kebijakan afirmatif, maka kita akan mentok di kondisi dharuriyat apa sehingga memerlukan prioritas. Justru yang dharuriyat adalah negara yang keuangannya sedang “seret” untuk membiayai dirinya sendiri. Jika didalilkan bahwa ormas keagamaan tetap sesuai prosedur dan memiliki keahlian, maka buang saja stempel prioritas tersebut. 330 Tidak berguna dan hanya merusak saja seolah ormas harus “mengemis” kepada penguasa. Lanjutkan saja proses pengajuan IUPK yang telah dilakukan, tetapi sesuai prosedur normal bukan prioritas. MUI dengan pendekatan sadd adz- dzariah-nya saat ini diperlukan ketegasan untuk mengambil sikap memberikan pandangan terhadap ormas - ormas; 76. Bahwa untuk itu, maka teladan nabi yang dicontohkan di Ma’rib menjadi sangat relevan. Terhadap yang sudah terlanjur diberikan dikembalikan saja menjadi sedekah dari ormas keagamaan. Jika memang ormas keagamaan tersebut memang mampu ajukan saja kembali melalui jalur normal, tetapi jika ternyata memang tidak mampu, maka niat baik tersebut tetap dicatat sebagai sedekah seperti air yang tidak habis – habisnya (al-ma’a al-‘idd). Ini jalan tengah yang “adem” sesuai dengan teladan. Sampai di sini, perasaan dan hati nurani kita sudah tergambarkan. Namun, karena perkara ini di Mahkamah Konstitusi, maka mau tidak mau kita harus buktikan hal tersebut secara abstrak. Berdasarkan hal tersebut, kita akan berada pada pertanyaan apakah mungkin norma di-modelkan secara matematis sehingga kita dapat mengambil Keputusan yang tepat? Sesungguhnya para ahli hukum Islam pernah mengandaikan kemungkinan adanya permodelan matematis sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Al- Qardhawi yang terinspirasi dalam merumuskan fiqih prioritas dari Muhammad Al- Mubarak sebagaimana dinyatakan dalam halaman 194: (“Kalau kita berusaha mengumpulkan hadits-hadits seperti ini, yang memberikan nilai suatu amalan dibandingkan dengan amalan lainnya, maka kita akan menemukan berbagai peringkat amalan itu secara matematis antara pelbagai nilai hidup. Sebagaimana sabda Nabi saw, "Satu hari yang dijalani oleh seorang Imam yang adil adalah lebih utama daripada ibadah selama enam puluh tahun.") Dengan pengandaian tersebut, maka memungkinkan kita mengandaikan adanya suatu model logika abstrak konstitusional terhadap konekvitas norma antara Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020; 77. Bahwa untuk menjembatani pengandaian tersebut dengan membuat model preferensi (prioritas) antara norma kita dapat menggunakan referensi berjudul : “Modelling Ceteris Paribus Preferences With Deontic Logic” karya Andrea Loreggia, dkk. 331 (sumber: https://academic.oup.com/logcom/article- abstract/32/2/347/6512075?redirectedFrom=fulltext). Tulisan tersebut menggambarkan bagaimana norma jalin berkelindan dan menciptakan preferensi antar norma termasuk ketika norma tersebut saling bersifat ceteris paribus. Konsep logika yang dibangun disebut CPDL. Definisi dari ceteris paribus preference disebutkan: Kemudian, semantik untuk menentukan kebenaran dari conditional obligation dalam CPDL: Kemudian, konsep penting lainnya adalah adanya CP-Nets yang menggambarkan model preferensi antar norma menggunakan graf; 78. Bahwa dari rumusan dalam tulisan tersebut, Pemohon ingin menyederhanakan kepada contoh konteks konstitusi di Indonesia, misalkan kita ingin melihat bagaimana preferensi norma dalam konstitusi terjadi dengan menggunakan CP- Nets dan apakah hal tersebut bisa menjembatani antara teks dengan moral? Misalkan kita hubungkan norma yang mempunyai nilai moral di dalam teksnya, sehingga ilustrasinya menjadi sebagai berikut: 332 Dapat dibaca: kebijakan afirmasi tidak didahulukan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum yang lebih luas dan pertimbangan moral. Namun, jika kepentingan umum yang lebih luas untuk pemenuhan hak asasi tidak mempertimbangkan hak asasi yang mendasar, maka pertimbangan moral didahulukan. Contoh konteks: Pemerintah ingin memberikan kebijakan afirmasi berupa pengelolaan tambang kepada ormas dikarenakan terjadi ketimpangan nyata, sedangkan ormas selama ini telah berjasa bagi masyarakat. Andaikan setelah diperhitungkan ternyata kebijakan afirmasi tersebut justru menciptakan ketimpangan dan permasalahan baru, maka pengelolaan tambang berdasarkan penguasaan negara melalui pengelolaan oleh BUMN lebih dipreferensikan demi kepentingan umum yang lebih luas. Namun, andaikan terdapat kelompok masyarakat telah hidup dan menetap di suatu wilayah dan ternyata Pemerintah untuk melaksanakan amanat undang – undang yang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) juncto Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 hendak mengalihfungsikan lahan di wilayah tersebut demi kepentingan umum yang lebih luas. Apabila ternyata kebijakan tersebut justru mencederai hak asasi yang paling mendasar, misalkan tidak adanya kesempatan atau ruang hidup yang layak bagi masyarakat terdampak setelahnya, maka pembatasan berdasarkan pertimbangan moral lebih dipreferensikan; 79. Bahwa berdasarkan contoh sederhana tersebut, maka kita dapat melihat sesungguhnya norma dalam konstitusi juga bisa berjenjang (memiliki preferensi/prioritas). Bahkan ketika kita menyematkan term “nilai – nilai moral”, maka teks konstitusi tersebut kemudian terjembatani terhadap norma – norma di luar teks. Imajinasikan bahwa poin norma dalam graf bersifat sangat banyak sebanyak jumlah norma di dunia ini. Dan, pikiran kita hendak menyusun relasi di antaranya dan menciptakan preferensi–preferensi. Untuk sekedar menyederhanakan dalam konteks kasus ini, dapat dibayangkan seperti berikut: 333 Misalkan konteksnya adalah pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dalam domain wilayah pengujian norma di MK, maka secara sederhana arah graf yang terlihat adalah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui MK terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Namun, dibalik itu semua sesungguhnya jaringan norma jalin berkelindan membentuk konekvitas yang rumit. Gambar di atas hanya gambaran sederhana saja, karena kenyataannya mungkin mencakup norma putusan MK terdahulu, norma adat, dan lain sebagainya. Mungkin saja kita belum menentukan poin norma dan arah preferensi secara keseluruhan. Justru tugas kita adalah membentuk jaringan norma tersebut dan bagaimana menentukan pengaruhnya masing – masing. Mungkinkan persoalan ini menjadi persoalan moral yang tidak melibatkan lembaga hukum? Sangat mungkin, misalkan norma QS 7:23 menjadi norma akibat dari negasi atas norma QS 2:188 dan QS 7:56 yang pelaksanaannya seharusnya dipreferensikan. Mungkin saja secara moral, Presiden ketika memilih satu pilihan dari berbagai pilihan menyadari QS 7:23, sehingga tidak menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 untuk membuka keran penawaran prioritas kepada entitas non-negara. Maka, mungkin tidak ada yang mengajukan permohonan ke MK. Namun, jika Presiden justru kejar tayang dan diaminkan Pembentuk UU. Jikalau tidak ada yang mengajukan permohonan ke MK, maka MK menjadi tidak ada dalam konstruksi tersebut. Namun, ketika ada yang mengajukan permohonan ke MK, maka MK menjadi berwenang untuk menilai. Mungkin saja hakim konstitusi 334 dalam alam pikirannya terinspirasi dari kisah teladan nabi yang membatalkan pemberian tambang garam setelah mendapatkan informasi bahwa tambang garam tersebut sesungguhnya dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan dengan hikmat bijaksana justru menyatakan hal tersebut adalah sedekah dari yang membatalkan (HR.D: 2494). Namun, hakim konstitusi cukup menyerap nilai teladan tersebut ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tanpa perlu menyatakan secara eksplisit sumber inspirasi norma yang digunakan/dipreferensikan. Berdasarkan konsep seperti ini sangat mungkin kita menerapkan rule of ethics di samping teks hukum tertulis tanpa harus menyatakan dengan tegas sumbernya karena bersifat ceteris paribus; 80. Bahwa semoga ilustrasi sederhana ini tidak salah dalam menafsirkan tulisan “Modelling Ceteris Paribus Preferences With Deontic Logic”. Jika diperlukan pembuktiannya, maka dapat unduh tulisan tersebut. Permodelan CPDL tersebut menjadi penting untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang makna prioritas terutama untuk mengukur keputusan yang diambil jika dihadapkan pada dua kondisi mafsadat sehingga kita dapat mengukur preferensi norma yang tepat. Kemudian, karena tujuan dari permohonan ini adalah membuktikan adanya pertentangan konstitusional dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, maka kemudian Pemohon menggunakan model pembuktian berdasarkan tulisan “Conflicting Imperatives And Dyadic Deontic Logic” karya Jorg Hansen. (sumber: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570868305000261) Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan sesungguhnya untuk mensejahterakan rakyat tidak diperlukan adanya konsep prioritas karena andaikan ormas keagamaan memiliki fungsi yang sama dalam mensejahterakan rakyat, maka syarat keahlian saja sudah cukup tanpa perlu adanya konsep prioritas. Untuk menyederhanakan terdapat salah satunya dua aksioma dalam logika Jorg Hansenn, yaitu: P*(D│C) → O*(A│C)→O*(A│C Λ D) (Rmon) O*(A│(C∧D))→O*(D→A│C) (Cond) Rumusan pembuktian semantik: “OF(A│C) is true if (only if) there is some set, among the maximal subsets of I consistent with C,that together with C derives A.” 335 atau dinotasikan dengan I⊨ OF(A│C) iff ƎI’∈ I⊥¬C:I’∪ {C}⊢PL A. “OS(A│C) is true if (only if) all the maximal subsets of I consistent with C derive A, given the truth of C “ atau dinotasikan dengan I⊨ OS(A│C) iff ⱯI’∈ I⊥¬C:I’∪ {C}⊢PL A Berikut adalah contoh operasi pembuktiannya bekerja. Kita misalkan O*(A│(C∧D))→O*(D→A│C) (Cond), proposisi ini secara sederhana dapat dimaknai : “jika suatu kewajiban untuk A apabila terpenuhi C dan D, maka suatu kewajiban jika D maka A apabila terpenuhi C.” Kita buktikan dalam operator OF : pertama, kita buktikan pernyataan O(A│CΛD) dengan membayangkan terdapat suatu dunia I’ dalam dunia I yang secara maksimal konsisten tidak bertentangan dengan C dan D dan dunia I’ dengan C dan D menjadikan A benar. Jika kita perluas maka baik C dan D adalah benar masing – masing. Maka, C dan D berimplikasi kepada A. Berdasarkan hal tersebut benar jika dikatakan dalam dunia I’ benar pernyataan jika D benar maka A benar jika memenuhi C. Lalu kita buktikan pernyataan O(D→A│C) dengan membayangkan suatu dunia I’’ di mana berada dalam dunia I, dan dunia I’’ tersebut secara maksimal konsisten tidak bertentangan dengan C, dan ketika hal tersebut konsisten maka benar D→A. Dari hal tersebut, terbukti dunia I’’ dalam dunia I’ yang juga dalam dunia I adalah konsisten dengan C; 81. Bahwa konsep tersebut yang disebut dengan Dyadic Deontic Logic (DDL). secara sederhana yang dimaksud dengan DDL adalah suatu sistem logika terhadap proposisi normatif yang bersifat kondisional (conditional obligation). Sistem logika ini memungkinkan bagi kita untuk membayangkan sesungguhnya norma itu mungkin berkonflik hanya saja terdapat syarat kondisional tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan penalaran hukum. Penalaran hukum ini yang kemudian menjadi proses berpikir bagi hakim konstitusi untuk menarik kesimpulan kepada putusan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep prioritas adalah konsep yang sia – sia dan tidak diperlukan. Hanya saja DDL dapat membuktikan hal tersebut secara koheren dan konsisten. Mari kita permisalkan konteks penawaran WIUPK secara prioritas untuk dibuktikan secara formal menggunakan DDL; 82. Bahwa untuk membuktikan : asumsikan C = memiliki keahlian untuk mengelola tambang, D = mendapatkan penawaran prioritas mengelola tambang, E = tambang dikelola BUMN, R = tambang dikelola ormas keagamaan. Proposisi ini 336 misalkan tersebar di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, Pasal 83A PP 25/2024, Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, dan lain sebagainya. Norma yang telah disepakati adalah suatu keharusan untuk mendapatkan penawaran prioritas mengelola tambang apabila tambang dikelola oleh BUMN (Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020), dengan demikian benar proposisi (1) O(D│E). Dari (1) maka didapatkan (2) P(D│E). Karena menambang memerlukan keahlian sebagai syarat universal, maka dengan menerapkan aksioma Rmon didapatkan (3) O(C│E)→O(C│E Λ D). Telah diketahui sesungguhnya UU 3/2020 membolehkan ormas keagamaan mengelola tambang sepanjang memiliki keahlian, maka dari norma tersebut didapatkan proposisi (4) P(R│C). Asumsikan ormas keagamaan ingin mendapatkan prioritas seperti BUMN, maka asumsikan terdapat proposisi (5) O(D│R). Dari (5) kemudian didapatkan (6) P(D│R). Dengan aksioma Rmon, maka didapatkan (7) O(C│R)→O(C│R Λ D). Dari hal ini didapatkankan proposisi suatu keharusan untuk memiliki keahlian apabila terdapat kondisi ormas keagamaan mengelola tambang dan mendapatkan penawaran prioritas mengelola tambang. Dengan aksioma Cond kemudian didapatkan (8) O(D→C│R), lalu dari (8) didapatkan (9) O(D)→O(C│R). Jika terdapat kondisi suatu keharusan ormas keagamaan mendapatkan penawaran prioritas mengelola tambang, maka suatu keharusan memiliki keahlian mengelola tambang apabila ormas keagamaan mengelola tambang. Berdasarkan penalaran tersebut telah terlihat jelas bahwa norma UU 3/2020 sesungguhnya telah membolehkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang sepanjang memiliki keahlian (4) dan dengan kita menyepakati keahlian sebagai syarat universal, maka memberikan tambahan penawaran prioritas sesungguhnya hanya bersifat tautologis saja. Dalam artian suatu syarat yang tidak berguna / berlebihan karena cukup dengan syarat keahlian sesungguhnya sudah cukup untuk dapat mengelola tambang; 83. Bahwa lalu apakah memiliki keterkaitan dengan CPDL? Terdapat prinsip yang mirip dalam CPDL yaitu : (O(A│C) Λ UA) → OA Dapat diberikan konteks: “jika suatu keharusan memiliki keahlian untuk menambang apabila memenuhi kondisi untuk mendapatkan penawaran prioritas dan memiliki keahlian untuk menambang secara universal adalah benar, maka suatu keharusan memiliki keahlian untuk menambang.” 337 CPDL memiliki pendalaman konteks yang lebih dalam karena memungkinkan memberikan preferensi atas norma. Sehingga, kita dapat menentukan secara materiil dari norma yang diakui. Hanya memang tetap ada perbedaan yang mendasar. Namun, dari dua sistem logika tersebut, kita tetap dapat buktikan bahwa sesungguhnya untuk mencapai tujuan dari ormas keagamaan tidak memerlukan penawaran WIUPK secara prioritas karena sesungguhnya syarat universalnya adalah memiliki keahlian. Hal tersebut sudah cukup diberikan tanpa perlu adanya stempel prioritas. Justru jika dipaksakan kebijakan tersebut dilaksanakan, secara logika terbukti bahwa konsep prioritas kepada non-negara adalah kekacauan logika berpikir atau tidak masuk akal (bertentangan dengan common sense). Penambahan stempel prioritas justru dapat memunculkan permasalahan baru yang justru bertentangan dengan konstitusi; 84. Bahwa mari renungkan asumsi Pemerintah yang mengandaikan ormas dapat menambang apabila terpenuhi kondisi memiliki keahlian dan mendapatkan prioritas. Sesungguhnya kondisi tersebut sama saja dengan apabila ormas mendapatkan prioritas, maka ormas dapat menambang apabila terpenuhi kondisi memiliki keahlian. Dunia kemungkinan dalam Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya membolehkan ormas (melalui badan usaha) untuk mengelola tambang dan UU 4/2009 juga telah membolehkan hal tersebut sepanjang memiliki keahlian. Dunia ini secara maksimal konsisten dengan konstitusi. Lalu, Pemerintah membuat dunia kemungkinan lainnya dengan menambahkan prioritas dengan maksud agar ormas keagamaan dapat mengelola tambang. Lalu dengan dunia kemungkinan baru tersebut Pemerintah menyatakan meskipun ada prioritas bukan berarti diberikan kepada yang tidak memiliki keahlian. Dunia kemungkinan baru yang diandaikan memang dapat tidak menegasikan syarat keahlian, namun kita perlu ingat konstruksi berpikirnya tidak sesederhana hal tersebut. Kita harus memastikan bahwa himpunan dunia kemungkinan yang mungkin secara maksimal konsisten dengan dunia konstitusi. Jika kita andaikan menambahkan syarat prioritas ternyata memungkinkan suatu dunia yang bertentangan dengan konstitusi, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, misalkan karena mencederai aspek keadilan karena ormas bersifat majemuk (Pasal 36A UUD 1945), sedangkan yang menerima stempel prioritas hanya beberapa. Namun demikian, pembatasan pemberian prioritas tidak bermakna menghilangkan kebolehan ormas keagamaan untuk mengelola 338 tambang sepanjang memiliki keahlian. Logika berpikirnya yaitu, jika prioritas adalah inheren dengan keahlian, maka syarat prioritas adalah redundant. Dengan demikian, andaikan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon yang hanya membatalkan “stempel prioritas”, maka sama sekali tidak menghalangi ormas keagamaan untuk tetap dapat mengelola tambang. Namun, langkah ini menjaga keterhormatan ormas keagamaan karena prioritas sesungguhnya hanyalah ada pada negara. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Tidak perlulah pakai prioritas; Demikian kesimpulan ini disampaikan untuk memberikan bukti tambahan baik secara formal maupun materiil. Semoga kesimpulan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan. (“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58) B. KESIMPULAN PRESIDEN 1. Bahwa Presiden/Pemerintah tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Keterangan Presiden tertanggal 10 Oktober 2024, Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 28 Oktober 2024, Keterangan Tambahan Presiden II tertanggal 12 Desember 2024, dan seluruh bukti-bukti yang daftarnya telah Presiden/Pemerintah sampaikan masing-masing tertanggal 10 Oktober 2024 dan tertanggal 28 Oktober 2024, yang seluruhnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Presiden/Pemerintah ini. 2. Bahwa Presiden/Pemerintah menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon (kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Presiden/Pemerintah), termasuk namun tidak terbatas pada: i) Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap 339 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 6 Agustus 2024 (“Permohonan”); dan ii) Seluruh bukti-bukti tertulis perkara a quo yang daftarnya telah diajukan oleh Pemohon. 3. Bahwa sampai dengan diajukannya Kesimpulan Presiden ini, Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukum dan hak konstitusional yang dilanggar akibat berlakunya UU Minerba sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 002/PUU-V/2007. 4. Bahwa selain itu, Presiden/Pemerintah menegaskan kembali bahwa objek permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Presiden/Pemerintah akan menguraikan Kesimpulan sebagai berikut: I. TANGGAPAN TERHADAP ALAT-ALAT BUKTI PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah menolak seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, yaitu karena selain sebagian besar bukti-bukti tersebut itu hanya diberikan dalam bentuk fotokopi yang berdiri sendiri, bukti-bukti tersebut tidak dikuatkan dengan fakta dan/atau alat bukti lain yang dapat menunjang kebenarannya. 2. Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Pemerintah dengan ini hendak menanggapi beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya: a. Bahwa Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5, seluruhnya hanyalah membuktikan identitas dan latar belakang Pemohon selaku warga negara, dosen, dan advokat, di mana ketiga hal ini sama sekali tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, sesungguhnya sama sekali tidak menghilangkan hak bagi Pemohon selaku perorangan untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan. Terlebih lagi, tidak ada hak konstitusional 340 Pemohon selaku perorangan yang hilang akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba karena berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, penawaran WIUPK tidak dapat diberikan kepada orang perseorangan seperti Pemohon; dan b. Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-19, dan Bukti P-20, yang mana hampir seluruhnya berisikan berita, artikel, dan/atau informasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas dan hanya berisikan tulisan-tulisan yang didasarkan pada prasangka buruk mengenai penawaran WIUPK secara prioritas. Padahal, apabila Pemohon mau menggali kebijakan Pemerintah lebih dalam, baik itu di tingkat undang-undang maupun peraturan- peraturan di bawah undang-undang terkait hal ini, seharusnya Pemohon menyadari bahwasanya kewenangan Pemerintah untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas (dalam hal ini kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba jo. Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”), merupakan suatu niatan baik dari Pemerintah agar kesejahteraan rakyat lebih dapat terwujud sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini juga sesuai dengan keterangan para pemberi keterangan yang telah menyampaikan keterangannya pada sidang Mahkamah Konstitusi perkara a quo. 3. Bahwa selain tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon di atas, Pemerintah secara tegas juga menolak atas bukti-bukti tertulis lain yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak memiliki hubungan yang nyata dengan kerugian-kerugian konstitusional yang disampaikan Pemohon. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. 4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan ada hak konstitusionalnya yang dilanggar dan juga tidak terbukti Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah melanggar ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945, maka Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. 341 II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-V/2007, serta dihubungkan dengan seluruh fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah tercermin dalam berita acara persidangan, maka Pemerintah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap UU Minerba atau setidak- tidaknya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, dengan uraian sebagai berikut: a. Sampai Kesimpulan ini disampaikan, Pemohon tidak berhasil menjelaskan dengan terang seperti apa kedudukan hukumnya di dalam perkara ini, selain menyatakan yang pada pokoknya merupakan orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) tidak dapat diberikan kepada individu/orang perseorangan. Mempertimbangkan hal tersebut maka sudah sangat terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan kata lain, tidak pernah ada hak konstitusional yang melekat kepada Pemohon sebagai orang perseorangan sehubungan dengan adanya kewenangan Pemerintah untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas. b. Telah terbukti menurut hukum bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak menghilangkan hak seluruh Warga Negara Indonesia (termasuk Pemohon) untuk mendapatkan kesempatan terlibat dalam usaha pertambangan, baik melalui: (i) penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan berusaha di sektor pertambangan; (ii) pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan; dan 342 (iii) permohonan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku orang perseorangan atau koperasi di mana Pemohon merupakan anggota di dalamnya. 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, andaikata benar sekalipun memang ada permasalahan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, quod non, maka hal tersebut senyatanya bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas atas keberlakuan materi norma atau muatan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 3. Bahwa atas hal tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. III. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara terang telah diatur mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam suatu perkara pengujian undang-undang, yaitu pada pokoknya berkaitan dengan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Bahwa selama menjalani persidangan perkara a quo, terbukti dalam beberapa kesempatan Pemohon mempermasalahkan mengenai materi, substansi, dan keberlakuan Pasal 83A PP 25/2024, yang kemudian dibenturkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. 3. Bahwa atas hal tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya. IV. KETERANGAN/TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 343 Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik itu berdasarkan bukti tertulis, keterangan ahli, maupun para pihak pemberi keterangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ketentuan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Terbukti Bahwa Negara Masih Memiliki Peran Sebagai Penguasa Tertinggi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Masih Dipergunakan Sebesar-Besarnya Demi Kesejahteraan Rakyat 1. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo menilai seharusnya ketentuan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dimaknai secara terbatas untuk hanya ditawarkan kepada BUMN dan BUMD. Dalil ini, menurut Pemerintah adalah keliru, karena pembatasan pemaknaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba itu terbukti akan mengurangi esensi daripada niat baik Pemerintah untuk menggapai cita-cita yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Negara dan seluruh rakyat Indonesia. 2. Bahwa kebijakan Pemerintah, dalam hal ini mengenai kewenangan untuk menawarkan WIUPK secara prioritas, merupakan wujud pengejawantahan konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena atas mandat yang diberikan oleh rakyat untuk membuat suatu kebijakan, Pemerintah secara kolektif diberi mandat penuh untuk memastikan penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkeadilan, kepastian hukum, dan berkelanjutan. 3. Bahwa konsep penguasaan negara apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide: Bukti PK-6 dan Bukti PK-7) memiliki pengertian dalam arti luas yang yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 344 pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah terbukti sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019 (vide: Bukti PK-8), yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak Menguasai Negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 5. Bahwa untuk mencapai tujuan “Hak Menguasai Negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sesungguhnya tidak dapat diartikan bahwasanya Negara hanya dapat memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD saja, melainkan Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penguasaannya melalui berbagai cara, selama hal tersebut tetap dalam kaidah “dikuasai negara” dan “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. 6. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh Ahli Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya tertanggal 28 Oktober 2024 halaman 11, yang menyatakan bahwasanya meskipun prioritas penawaran WIUPK seharusnya diutamakan kepada entitas milik Negara seperti BUMN dan BUMD, ketentuan ini tetap membuka ruang bagi Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima penawaran WIUPK secara prioritas. 7. Bahwa selain itu, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha selain BUMN dan BUMD, dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan yang dipermasalahkan Pemohon, justru sesungguhnya malah membuka lebih banyak pintu bagi Pemerintah untuk merealisasikan kemakmuran rakyat secara merata tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 8. Bahwa kekhawatiran Pemohon yang menyatakan apabila penawaran WIUPK secara prioritas diberikan lebih luas, yaitu tidak hanya kepada BUMN 345 dan BUMD, maka dapat menyebabkan kewenangan Pemerintah untuk mengawasi pengelolaan tersebut akan berkurang adalah tidak berdasar. Bagaimanapun, Pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan. 9. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, pihak pemberi keterangan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di dalam persidangan perkara a quo menyatakan badan usaha yang didirikannya akan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara dan sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan prinsip keberlanjutan. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. B. Terbukti Bahwa Pelaksanaan Kewenangan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 1. Bahwa Pemerintah terlebih dahulu ingin menegaskan kembali bahwasanya tidak ada pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diberikan kepada Pemerintah dalam membuat pengaturan atau kebijakan terkait pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk dalam menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas. 2. Bahwa suatu kewenangan bagi Pemerintah sebagaimana tersebut di atas merupakan perwujudan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang adil, efisien, dan sesuai dengan tujuan konstitusional. 3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas yang tidak dibatasi hanya kepada BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba 346 merugikan hak konstitusional Pemohon karena dianggap diskriminatif dan mengesampingkan masyarakat umum adalah keliru. Faktanya, kebijakan ini terbukti menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, dimana kebijakan ini memberikan ruang partisipasi yang luas kepada semua pihak, untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. 4. Bahwa kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan kewenangan atribusi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang. Hal ini juga diperkuat oleh Ahli Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya tertanggal 28 Oktober 2024 halaman 12 sampai dengan halaman 13, yang menyatakan Pemerintah memiliki kewenangan atribusi dalam menerapkan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas. 5. Bahwa diberikannya kewenangan bagi Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas justru merupakan bentuk afirmasi yang sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus memastikan bahwasanya manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat lebih tepat sasaran serta menjangkau kelompok- kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan kebutuhan sosial- ekonomi masyarakat luas, di mana ini merupakan semangat konstitusi yang diamanatkan dalam UUD 1945. 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba inkonstitusional adalah tidak beralasan hukum. Faktanya, Ahli Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya tertanggal 14 November 2024 halaman 2 sampai dengan halaman 3, menyatakan untuk membuktikan konstitusional atau tidaknya suatu keberlakuan undang- undang, sebagai produk politik, setidaknya perlu dilihat dari beberapa tolak ukur berikut ini: a. Pertama, suatu norma dianggap bertentangan dengan konstitusi ketika norma tersebut jelas-jelas melanggar salah satu pasal dalam konstitusi. 347 Sehingga norma tersebut dapat dianggap inkonstitusional jika dapat dibuktikan melanggar pasal dan teks konstitusi. b. Kedua, dapat pula dianggap inkonstitusional jika bertentangan dengan Prinsip Konstitusi. Misalnya jika norma tersebut melanggar prinsip dasar yang tertulis ataupun menjadi pesan dalam konstitusi, seperti prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat atau pemisahan kekuasaan, maka norma itu juga dianggap bertentangan. c. Ketiga, jika norma melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi: Jika norma tersebut memberikan wewenang kepada badan atau lembaga yang melebihi apa yang diatur dalam konstitusi, norma tersebut juga dapat dianggap inkonstitusional. d. Keempat, jika norma dalam undang-undang mengabaikan Prosedur Konstitusional: Jika suatu norma diadopsi atau diberlakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam konstitusi, maka norma tersebut dapat dianggap inkonstitusional. Hal ini berimplikasi kepada pengujian formil, tidak diadili materinya di Mahkamah Konstitusi. e. Kelima, jika norma tersebut bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut juga dianggap bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. 7. Bahwa lebih lanjut, Ahli Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya tertanggal 14 November 2024 halaman 13, menjelaskan bahwasanya kebijakan penawaran WIUPK kepada pihak selain BUMN dan BUMD, dalam hal ini badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selama kebijakan tersebut mengedepankan prinsip pengelolaan hak menguasai negara dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat, maka kebijakan ini dikembalikan pada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk menentukannya sendiri. 8. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (vide: Bukti PK-15), yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan 348 delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) oleh pembentuk undang-undang. 9. Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwasanya meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional kecuali produk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. 10. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, menurut Pemerintah kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan pengejawantahan dari prinsip “penguasaan negara” dan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan utama dalam setiap langkah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan batasan dan larangan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan WIUPK secara prioritas. 11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. C. Terbukti Bahwa Penawaran WIUPK Secara Prioritas kepada Pihak Selain BUMN dan BUMD Tidak Menghilangkan Hak BUMN dan BUMD untuk Mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwasanya meskipun peluang penawaran WIUPK secara prioritas terbuka bagi badan usaha milik organisasi keagamaan, hak prioritas BUMN dan BUMD sebagai representasi kepentingan Negara tetap dijaga secara optimal dan dijamin keutuhannya. 2. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada entitas selain BUMN dan BUMD, dalam hal ini kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan, justru membuka kesempatan untuk memperluas kapasitas 349 pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Sebaliknya, badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan justru akan memperkuat produktivitas sektor tersebut. 3. Bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan sejatinya berbeda dengan apa yang diprioritaskan terhadap BUMN maupun BUMD, di mana Pemerintah telah menetapkan jangka waktu penawaran dan asal WIUPK yang berbeda. 4. Bahwa sebagai gambaran, perbedaan antara penawaran WIUPK secara prioritas bagi BUMN dan BUMD dengan badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan dapat dilihat sebagai berikut: a. Asal WIUPK: bagi badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan khusus untuk eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) saja. b. Jangka waktu penawaran WIUPK: penawaran hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP 25/2024 diberlakukan. 5. Sebagai contoh, saat ini Pemerintah telah melaksanakan pemberian WIUPK berdasarkan penawaran secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (PT BUMN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/1/WIUPK/PMDN/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Komoditas Batubara kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara untuk wilayah eks PKP2B, sebagaimana yang Pemerintah telah lampirkan dalam Keterangan Tambahan Presiden II tertanggal 12 Desember 2024. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seyogyanya telah terbukti bahwasanya apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon sehubungan dengan adanya dugaan peran BUMN dan BUMD hilang akibat kebijakan pemberian penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan tidak terbukti. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia 350 Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. D. Terbukti Bahwa Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU Minerba Tidak Menghilangkan Hak Setiap Warga Negara Indonesia (Termasuk Pemohon) untuk Mendapatkan Kesempatan Terlibat dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa Pemerintah kembali menegaskan bahwasanya setiap warga negara di Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sejalan dengan prinsip- prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak ini mencakup keterlibatan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk melalui penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya. Dengan demikian, berbagai entitas, baik publik maupun swasta, dapat memberikan kontribusi dan turut menikmati manfaat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. 2. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah menetapkan klasifikasi wilayah pertambangan yang ada di Indonesia, antara lain, WIUP (Wilayah Izin Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan WIUPK. 3. Bahwa dari ketiga klasifikasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut di atas, setiap individu, termasuk Pemohon, memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melalui: a. penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan berusaha di sektor pertambangan; b. pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan; dan c. permohonan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku orang perseorangan atau koperasi di mana Pemohon merupakan anggota di dalamnya. 4. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, sesungguhnya telah terbukti bahwasanya dalil Pemohon yang menganggap haknya sebagai warga negara terganggu akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 351 Minerba adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat. Faktanya, sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara a quo ini sampai ke tahap penyampaian kesimpulan, Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi yang nyata akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dengan hilangnya hak konstitusionalnya (termasuk warga negara Indonesia yang lain) dalam konteks keikutsertaan dalam kegiatan usaha pertambangan. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. E. Terbukti Bahwa Organisasi Keagamaan Melalui Badan Usahanya Mampu dan Pantas Ikut Menggerakkan Perekonomian Negara dan Mewujudkan Kebermanfaatan Sosial 1. Bahwa Pemohon mendalilkan kekhawatirannya mengenai kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan, berpotensi menimbulkan diskriminasi baru karena manfaatnya dianggap terbatas hanya untuk anggota atau kader organisasi tersebut. Pandangan ini, menurut Pemerintah adalah tidak beralasan, karena organisasi keagamaan pada prinsipnya adalah entitas nirlaba yang berasal dari masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat, tanpa membeda-bedakan tiap individunya. 2. Bahwa pada hakikatnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Ormas”), organisasi keagamaan (yang merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 352 3. Bahwa selain itu, Pasal 5 UU Ormas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 secara jelas juga telah menguraikan tujuan dari suatu organisasi kemasyarakatan (dalam hal ini termasuk organisasi keagamaan) memiliki tujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara. 4. Bahwa keyakinan Pemerintah dengan organisasi keagamaan sejalan dengan apa yang disampaikan para pemberi keterangan dalam perkara a quo yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (“NU”), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (“PGI”), Konferensi Waligereja Indonesia (“KWI”), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (“PHDI”), yang secara bersama-sama dan sejalan pada pokoknya menyatakan bahwasanya dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia, masing-masing organisasi keagamaan tersebut tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 5. Bahwa sejalan dengan hal itu, Ahli Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., dalam keterangannya tertanggal 28 Oktober halaman 11, menyatakan bahwasanya salah satu kelebihan organisasi keagamaan jika dibandingkan dengan organisasi lain adalah kemampuan mereka untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Organisasi keagamaan memiliki jaringan sosial yang sangat luas dalam menyampaikan program-program sosial dan ekonomi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, di mana akses terhadap layanan formal dari pemerintah seringkali terbatas. 6. Bahwa kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 353 huruf j UU Minerba adalah langkah yang tepat, sebagaimana juga diakui oleh organisasi keagamaan yang hadir dalam persidangan perkara a quo, baik itu dari organisasi keagamaan yang menyatakan menerima jika diberikan penawaran WIUPK secara prioritas (seperti: Muhammadiyah dan NU) maupun yang menyatakan belum menerima jika diberikan penawaran (seperti: KWI dan PHDI). 7. Bahwa terdapat kesamaan keterangan yang disampaikan oleh para pemberi keterangan dalam perkara a quo, yaitu keuntungan yang diperoleh badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal mana ini tentu saja sejalan dengan niat untuk memberikan dampak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 8. Bahwa dari aspek pengelolaan keuntungan yang selaras dengan pengelolaan keuntungan BUMN dan BUMD, Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dalam keterangan tertulisnya tertanggal 14 November 2024 halaman 18, menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh organisasi keagamaan dalam bentuk dividen dari badan usaha yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi anggota atau pengurusnya, melainkan bisa digunakan untuk lebih memperkuat program- program sosial yang akan dijalankannya. Program-program sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan tersebutlah yang kemudian akan memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung. 9. Bahwa secara teknis, Ahli Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dalam keterangannya dalam persidangan perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang tertanggal 30 Oktober 2024 halaman 23 sampai dengan halaman 24, juga menegaskan bahwa WIUPK yang ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan berasal dari wilayah eks PKP2B, dimana wilayah tersebut seyogyanya memiliki kondisi yang siap produksi. 10. Bahwa dengan demikian, kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah tepat karena menggunakan pendekatan yang dirancang untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan sekaligus memaksimalkan potensi 354 pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara optimal dan tepat sasaran. 11. Bahwa dalam persidangan perkara a quo pada tanggal 9 Desember 2024 dan 13 Desember 2024, baik Pemohon maupun Pemerintah telah mendengarkan keterangan dari beberapa organisasi keagamaan yang memberikan keterangannya sebagai pemberi keterangan, di mana dalam persidangan tersebut, masing-masing organisasi keagamaan menyampaikan pandangan dan peran mereka sebagai aktor pemberdayaan masyarakat dan perekonomian. 12. Bahwa adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: a) Muhammadiyah: - Dalam keterangannya, Muhammadiyah menyampaikan bahwa Muhammadiyah telah berpuluh tahun bekerja memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, tanpa membeda-bedakan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan. - Salah satu wujud tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun yang ingin mengakses dan mendapatkan manfaat dari program-program Muhammadiyah dapat terlihat ketika Muhammadiyah mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana mayoritas siswa dan/atau mahasiswa pada sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah tersebut merupakan umat katolik. - Dari sisi pemberdayaan perekonomian secara umum, Muhammadiyah telah memiliki dan secara profesional mengelola aset keumatan dengan total nilai lebih dari 320 triliun Rupiah. - Menurut Muhammadiyah, kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu: a) pertama, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, melalui penerimaan Negara atas hasil pengelolaan sumber daya batubara, sama seperti yang diwajibkan pada korporasi secara umum; dan b) kedua, manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, dimana keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha milik Muhammadiyah akan digunakan untuk 355 memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melayani semua lapisan masyarakat, tanpa membeda- bedakan suku, agama, ras, dan antar-golongan. - Untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan Muhammadiyah, berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah, dijelaskan bahwa seluruh unsur pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkat kepengurusan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan ini kemudian disampaikan pada forum musyawarah Muhammadiyah yang terbuka. b) NU: - Dalam keterangannya, NU menyatakan bahwa kebijakan pemberian WIUPK melalui penawaran secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan merupakan suatu kebijakan afirmatif dan bentuk terobosan yang akan memiliki dampak yang baik. Kebijakan ini semestinya disambut dengan positif, karena kebijakan ini adalah wujud dari keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam. - Kebijakan ini, menurut NU, merupakan upaya pemerintah menciptakan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang sebelumnya dirasakan lebih berpihak pada pemodal atau korporasi besar saja. - Untuk menjawab kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, NU menegaskan telah memiliki pengalaman dalam mengelola unit-unit profesional di bidang ekonomi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Adapun unit-unit ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan. - Dengan adanya pemberian WIUPK atau konsesi pertambangan batubara kepada badan usaha milik NU, maka NU telah menyiapkan langkah- langkah yang diperlukan agar konsesi tersebut dapat dikelola secara maksimal, dan hasil keuntungannya dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan unit-unit profesional yang selama ini dikelola oleh NU. c) KWI: 356 - Dalam keterangannya, KWI tidak menerima penawaran WIUPK dari Pemerintah, dengan pertimbangan bahwa dalam saat ini masih dalam keadaan keterbatasan kemampuan saat ini dimiliki oleh KWI. - Meskipun demikian, KWI menyambut baik niat pemerintah untuk membantu lembaga keagamaan mendapatkan sumber pendapatan guna mendukung program sosial organisasi keagamaan. - Pada prinsipnya KWI tidak menolak investasi di bidang pertambangan selama aktivitas pertambangan tersebut mendukung prinsip keadilan, ekologi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat banyak. d) PHDI: - Dalam keterangannya, PHDI menyatakan belum dapat menerima penawaran tersebut karena masih memerlukan kesiapan lebih lanjut dari segi kemampuan. Namun, PHDI tetap menghormati kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan organisasi keagamaan. - PHDI menilai bahwa kebijakan ini mengafirmasi komitmen Pemerintah bahwa organisasi keagamaan merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kebermanfaatan dari program-program sosial yang dijalankan oleh organisasi keagamaan. - Selain itu, ide pemerintah ini dianggap dapat membantu PHDI mengatasi kendala keuangan yang selama ini dihadapi, mengingat PHDI selama ini hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah dan belum mandiri. Dengan adanya kebijakan ini, maka PHDI optimis organisasi keagamaan akan mendapat banyak keuntungan yang digunakan untuk mendanai program-program sosialnya. e) PGI: - Dalam keterangannya, PGI memilih untuk tidak menerima kebijakan ini karena menilai bahwa selama ini pengelolaan pertambangan tidak terkoordinasi dengan baik dan justru memberikan dampak negatif- eksesif bagi umat. - Meski demikian, penolakan yang disampaikan oleh PGI ini pada pokoknya berkenaan dengan pandangannya terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dinilai merusak lingkungan, bukan diakibatkan oleh adanya permasalahan konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. 357 13. Bahwa Pemerintah hendak menyampaikan bahwasanya organisasi keagamaan telah terbukti memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Selain berfokus pada kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan juga aktif dalam memajukan ekonomi melalui berbagai usaha berbasis prinsip moral dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh NU di persidangan perkara a quo pada tanggal 13 Desember 2024, yaitu: “jika tidak ada keberatan selama ini terhadap korporasi yang menikmati konsesi tambang, maka bagi saya sungguh aneh jika kemudian keberatan itu diarahkan kepada ormas keagamaan. Mestinya kebijakan pemerintah ini mestinya disambut dengan positif, dengan baik, karena bagi saya atau bagi kami dari PBNU itu adalah wujud dari keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita.” 14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. F. Terbukti Bahwa Pemerintah Memiliki Komitmen terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Didasarkan pada Asas Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan 1. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan, melalui setiap kewenangan yang dimilikinya, memegang peran penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaku usaha pertambangan. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan Negara, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek teknis, finansial, dan sosial guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang optimal, transparan, dan bertanggung jawab. 358 3. Bahwa upaya konkret Pemerintah dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan meliputi penerbitan regulasi dan standar teknis, evaluasi dan pengawasan, penegakan hukum dan sanksi, penerbitan kewajiban penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), pemberlakuan konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), kewajiban reklamasi dan pascatambang, hingga penerapan prioritas dalam penawaran WIUPK yang akan terus tercermin melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, tidak terbatas hanya dalam kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas. 4. Bahwa apabila melihat berdasarkan Pasal 5 huruf e UU Ormas, salah satu tujuan organisasi keagamaan adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dalam keterangan tertulisnya tertanggal 14 November 2024 halaman 19, dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah dengan menawarkan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi keagamaan tersebut yang juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan aspek lingkungan. 5. Bahwa selain itu, komitmen yang sama sebenarnya juga telah disampaikan oleh para pemberi keterangan di muka persidangan perkara a quo, yang pada intinya semua menyatakan bahwasanya dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia, organisasi keagamaan selalu mengedepankan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan aspek lingkungan. 6. Bahwa oleh karenanya, Pemerintah mohon agar jangan sampai kewenangan Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas, baik itu ke BUMN, BUMD, maupun badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan, sampai dibuat penggiringan opini bahwasanya Pemerintah akan melaksanakannya secara sewenang-wenang tanpa memikirkan asas keberlanjutan dan aspek lingkungan. Sebaliknya, dengan adanya kewenangan ini, Pemerintah justru dapat memberikan penawaran secara prioritas ini kepada pihak-pihak yang secara semangat justru paling dekat dengan cita-cita yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 359 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. G. Terbukti Bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba Tidak Harus Dibaca Satu Tarikan Nafas Dengan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba 1. Bahwa penafsiran Pemohon yang semata-mata mewajibkan pemaknaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus hanya dimaknai dengan merujuk pada Pasal 75 ayat (3) UU Minerba adalah suatu hal yang keliru dan harus diluruskan, karena sejak awal perancangannya, kedua ketentuan tersebut memanglah bukan sesuatu yang harus dimaknai saling mengaitkan satu sama lain. 2. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan norma mengenai proses pemberian WIUPK atau wilayah yang izin usahanya, dan berbeda dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) yang merupakan norma mengenai proses pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) atau izin usahanya, di mana masing-masing dari kedua hal tersebut memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda. 3. Bahwa sebagai perbandingan, hal berbeda dapat dilihat dari tata cara penulisan yang ditulis dalam Pasal 6 ayat (2) UU Minerba yang memang dibuat saling berkaitan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Minerba. 4. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba memang dengan sengaja tidak langsung merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, maka untuk menentukan: seperti apa dan kepada siapa penawaran WIUPK secara prioritas itu hendak diberikan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah. 5. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ahli Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya tertanggal 14 November 2024 halaman 19 sampai dengan halaman 20, di mana pada pokoknya menjelaskan bahwa: “……..  Keberadaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dalam Bab tersebut telah sesuai dengan sejumlah panduan konstitutional Mahkamah Konstitusi 360 terkait pengelolaan sumber daya alam. Filosofi dari UU Minerba adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karenanya, Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba ini kemudian memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memilih pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan tertentu atau yang dianggap berpotensi memberikan dampak kemakmuran masyarakat sebagai bagian dari pilihan kebijakan atau open legal policy.  Di lain sisi, Pasal 75 ayat (3) UU Minerba terletak pada BAB X yang berjudul Izin Usaha Pertambangan Khusus. Jika dicermati lebih jauh, Bab ini mengatur mekanisme pelaksanaan dan prosedur dalam pemberian IUPK. Bahkan secara khusus, jika dibaca secara komperhensif maka Pasal 75 UU Minerba juga memberikan mekanisme pemberian dan lelang IUPK, misalnya proses lelang yang diatur secara ketat, persyaratan dan lain sebagainya. Adapun Pasal 75 ayat (3) UU Minerba terkait pemberian prioritas dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme dan prosedur saja.  “Melalui pemaknaan tersebut, maka kewenangan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak terbatas pada pihak-pihak yang dituju dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yaitu BUMN dan BUMD.” 6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Presiden/Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo; 3. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon; 4. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 361 5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 6. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 362 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 363 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang selengkapnya menyatakan: Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba "Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (Bukti P-4) sekaligus advokat (Bukti P- 5); 4. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah memperluas kewenangan Pemerintah Pusat untuk menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada selain BUMN dan BUMD yang kemudian berdasarkan ketetuan Pasal 83A 364 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024) telah memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan; 5. Bahwa menurut Pemhonon, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba jelas sangat merugikan Pemohon sebagai warga negara yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader organisasi masyarakat (ormas) keagamaan atau ormas apapun. Dengan adanya kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain BUMN atau badan usaha milik daerah akan mencederai hati rakyat karena ada kategori prioritas/non-prioritas. Seharusnya politik hukum UU Minerba tidak menentukan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j agar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tetap dapat berjalan secara adil; 6. Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon bukan hendak menguji PP 25/2024 sekalipun PP tersebut memang bermasalah karena dapat menciptakan diskriminasi terhadap rakyat yang menyebabkan terjadinya tingkat kesejahteraan yang berbeda antara ormas keagamaan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini, yang Pemohon khawatirkan dengan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dapat digunakan Presiden untuk melakukan “looping” dengan membuat berbagai macam kategori tanpa parameter yang jelas. Dengan kondisi WIUPK yang terbatas sangat dimungkinkan terjadi perebutan kekayaan alam untuk mendapatkan kategori prioritas, bahkan sangat mungkin terjadi konflik akibat dari hal tersebut. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai dosen dan advokat [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Pemohon juga dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya pemberian prioritas WIUPK kepada kelompok tertentu secara tidak adil yang 365 berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga menyebabkan sumber daya alam tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan hak ingkar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 yang meminta kepada Mahkamah agar memutuskan untuk tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian UU Minerba yang diajukan oleh Pemohon karena terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo yang merupakan pembentuk kebijakan yang terkait dengan permohonan Pemohon. Bahwa terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon demikian tidak memiliki relevansi dengan substansi permohonan. Terlebih lagi, saat ini Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden yang berwenang membentuk kebijakan terkait dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menunda 366 pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba agar mencegah potensi permasalahan konstitusional yang lebih serius. Menurut Pemohon, penundaan ini diperlukan agar Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional yang jelas terhadap norma a quo dan mencegah kontradiksi putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma terkait dengan Pasal 83A PP 25/2024 jika Pemohon akan mengajukan pengujian PP 25/2024 tersebut ke Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba berpotensi melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat, menciptakan ketidakadilan, serta mengganggu kepentingan publik secara sistemik. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba a quo, Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara a quo Mahkamah tidak menemukan dasar yang kuat untuk menunda pemberlakuan norma a quo, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penundaan pelaksanaan norma yang dimohonkan Pemohon tanpa adanya urgensi dan bukti konkret akan membuka peluang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan penundaan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU MK menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil- dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba memberikan ruang tafsir yang terlalu luas dalam pengelolaan 367 pertambangan mineral dan batubara yang menyebabkan bisnis pertambangan menjadi penuh “mafia”, di mana Pemerintah dapat memberikan WIUPK kepada pihak-pihak tertentu, termasuk ormas tanpa batasan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Jika kata “prioritas” tidak diberikan tafsir konstitusional, pada akhirnya makna prioritas tersebut bersifat self-reference kepada presiden. Presiden (Pemerintah) mempunyai kewenangan terlalu luas untuk menentukan affirmative action yang diberikan; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah pusat untuk menetapkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak selain BUMN atau BUMD. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024), khususnya Pasal 83A yang mengatur pemberian prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan. Menurut Pemohon, pemberian prioritas tersebut berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekayaan alam, karena dapat dikelola oleh kelompok tertentu saja. Selain itu, penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan juga berisiko memicu sektarianisme dan konflik sosial serta berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dari individu atau kelompok yang tidak tergabung dalam ormas tertentu. 3. Bahwa menurut Pemohon, bisnis tambang bersifat padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology), sehingga membutuhkan keahlian dan kapasitas yang memadai dalam mengelolanya. Penawaran prioritas WIUPK kepada ormas yang belum memiliki pengalaman teknis sangat berpotensi merusak lingkungan sehingga tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah”. 368 [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024 dan telah pula menyampaikan kesimpulan bertanggal 22 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2024 serta telah menyerahkan keterangan tambahan pertama bertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 dan juga menyerahkan keterangan tambahan kedua bertanggal 12 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024. Presiden telah pula mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-24 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2024. Selain itu, Presiden telah mengajukan 4 (empat) orang ahli bernama Prof. Dr. Ali Munhanif dan Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan ahli bernama Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., LL.M, dan Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 18 November 2024 serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 20 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis serta keterangan tambahan bertanggal 9 369 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 dan tanpa menyerahkan keterangan tertulis (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.16] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.17] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama bukti-bukti yang diajukan serta permohonan Pemohon, keterangan Presiden, tambahan keterangan Presiden, keterangan dan keterangan tambahan Pemberi Keterangan Pengurus Pusat Muhammadiyah, keterangan Pemberi Keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pemberi Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pemberi Keterangan Konferensi Waligereja Indonesia, dan Pemberi Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 370 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menawarkan WIUPK kepada ormas atau pihak lain selain BUMN dan BUMD sehingga berpotensi menciptakan diskriminasi akibat timbulnya struktur sosial yang terkategorisasi dan mengancam kerusakan lingkungan; [3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable resources), sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberi pemaknaan mengenai “dikuasai negara” dimaksud, yaitu rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, yang diikuti oleh putusan berikutnya, terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022]. Bahwa 5 (lima) fungsi dalam penguasaan negara tersebut berlaku pula secara umum untuk penguasaan negara atas sumber daya alam strategis atau berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, seperti halnya sumber daya berupa mineral dan batubara. Oleh karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus 371 diprioritaskan untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Berkenaan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pendekatan yang digunakan harus berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan [vide Pasal 2 UU 4/2009]. Adapun tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Tujuan tersebut mencakup upaya menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; memastikan manfaat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin ketersediaan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku dan sumber energi; serta mendukung pengembangan kemampuan nasional agar dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan [vide Pasal 3 UU 4/2009]. Dalam kaitan ini, negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara [vide Penjelasan Umum UU Minerba]. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang layak untuk memperoleh penawaran atas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas. Dengan demikian, pemberlakuan norma a quo bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [3.20] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa 372 “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang dianggap memiliki ruang lingkup penafsiran yang terlalu luas, karena pemerintah dapat memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada pihak-pihak tertentu, termasuk ormas tanpa batasan yang jelas. Pemaknaan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu tahapan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal ini, langkah awal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimulai dengan tahap penetapan wilayah pertambangan, yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Pada tahap ini, wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba]. Konsultasi dengan DPR penting ditentukan karena sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, DPR memiliki fungsi pengawasan (kontrol), termasuk mengawasi kegiatan WIUPK agar sejalan dengan tujuan dibentuknya UU Minerba. Selanjutnya, dilakukan penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah yang meliputi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Penetapan wilayah pertambangan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Prosesnya pun dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat yang terdampak, serta mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, dengan tetap berwawasan lingkungan. Selain itu, penetapan wilayah pertambangan juga harus memperhatikan aspirasi daerah untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kepentingan daerah [vide Pasal 10 UU Minerba]. Dalam melakukan penetapan luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), pemerintah dan pemerintah daerah saling berkoordinasi, di mana penetapannya dilakukan setelah memenuhi kriteria: a). pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). ketahanan cadangan; c). 373 kemampuan produksi nasional; dan/atau d). pemenuhan kebutuhan dalam negeri [vide Pasal 31A ayat (1) UU Minerba]. Setelah WIUPK ditetapkan, tahap berikutnya adalah pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus [vide Pasal 29 ayat (2) UU 4/2009]. IUPK ini diberikan oleh menteri dilakukan dengan memperhatikan kepentingan daerah dalam rangka memberdayakan daerah [vide Pasal 1 angka 38 juncto Pasal 74 ayat (1) UU 4/2009]. Artinya, dengan pemberian IUPK tersebut daerah seharusnya dapat merasakan dampak yang mensejahterakan kehidupannya sebagaimana salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batubara yang hendak diwujudkan, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal atau daerah dan menciptakan lapangan kerja [vide Pasal 3 huruf f UU 4/2009]. Hal ini merupakan bagian dari salah satu esensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pengelolaan sumberdaya alam, terlebih yang tidak terbarukan (nonrenewable resources) untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. [3.20.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang menurut Pemohon memiliki ruang lingkup penafsiran yang terlalu luas, karena dalam norma a quo pemerintah diberi wewenang “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas”. Dalam kaitan dengan dalil Pemohon a quo, apabila dicermati secara saksama norma pasal yang dipersoalkan Pemohon tersebut, merupakan bagian dari norma yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengalami perubahan karena dalam pengaturan sebelumnya (UU 4/2009) hal tersebut belum diatur. Ditambahkannya kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam UU Minerba dengan “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas”, telah ternyata tidak terdapat penjelasan maksud “secara prioritas” karena dalam penjelasan Pasal a quo hanya disebutkan “Cukup jelas”. Namun, apabila ditelusuri secara saksama substansi Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba berkaitan erat dengan norma Pasal 75 UU Minerba yang selengkapnya menyatakan: Pasal 75 (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 374 (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan di atas, sekalipun norma Pasal 75 UU Minerba, in casu Pasal 75 ayat (3) tidak merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, namun secara substansi norma tersebut saling berkelindan. Norma Pasal 75 UU Minerba berkaitan dengan norma sebelumnya bahwa pemberian IUPK dimaksud dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya perubahan status wilayah pencadangan nasional (WPN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR, dapat ditentukan menjadi WUPK karena pertimbangan untuk: (a) pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; (b) sumber devisa negara; (c) potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (d) perubahan status kawasan; dan/atau (e) penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. Namun, tidak semua wilayah dapat ditetapkan menjadi WUPK karena perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Dalam kaitan ini, wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK dapat berasal dari eks WIUP atau eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B [vide Pasal 27 dan Pasal 28 UU Minerba]. Pemberian IUPK yang ditentukan dalam Pasal 75 UU Minerba tidak dapat dipisahkan dari proses yang ditentukan dalam Pasal 28 UU Minerba. Dalam konteks ini, Pasal 75 ayat (3) UU Minerba menentukan BUMN dan BUMD mendapat prioritas untuk mendapatkan IUPK. Sebab, dalam Pasal 75 ayat (2) UU Minerba juga ditentukan adanya badan usaha lain selain BUMN dan BUMD, yakni badan usaha swasta. Terkait dengan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK diperoleh dengan cara lelang WIUPK. Artinya, terdapat 2 (dua) skema untuk mendapatkan IUPK, yaitu dengan prioritas untuk BUMN dan BUMD [vide Pasal 75 ayat (3) UU Minerba] dan dengan cara lelang untuk badan usaha swasta [vide Pasal 75 ayat (4) UU Minerba]. Dalam kaitan dengan lelang WIUPK dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial [vide Pasal 75 ayat 375 (5) UU Minerba]. Sebagaimana amanat UU Minerba, berkenaan dengan pelaksanaan lelang tersebut, secara teknis telah diatur dalam PP 25/2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 25/2024, telah ditentukan bahwa persyaratan dalam pelaksanaan lelang WIUPK untuk mineral logam atau batubara, calon peserta lelang diwajibkan memenuhi tiga jenis persyaratan, yaitu persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. Berkenaan dengan persyaratan administratif meliputi beberapa dokumen penting, antara lain: nomor induk berusaha, profil badan usaha, serta susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Seluruh persyaratan administratif ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan mencakup beberapa aspek. Pertama, pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit tiga tahun. Namun, bagi perusahaan baru yang belum memiliki pengalaman, wajib memperoleh dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan. Kedua, badan usaha harus memiliki personel yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan minimal pengalaman tiga tahun. Ketiga, calon peserta lelang diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peserta lelang juga harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama kegiatan eksplorasi. Sementara itu, perihal persyaratan finansial meliputi beberapa komponen, antara lain, laporan keuangan tiga tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru. Selanjutnya, calon peserta wajib menyerahkan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Peserta juga diwajibkan menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi. Selain itu, peserta harus menyertakan surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Proses lelang ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan usaha swasta yang memperoleh IUPK benar-benar memiliki kapasitas untuk mengelola wilayah tersebut secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip- 376 prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, ketentuan ini memastikan bahwa setiap calon peserta lelang WIUPK memiliki kapasitas administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang memadai untuk mendukung pengelolaan sumber daya mineral atau batubara secara transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan di atas, ternyata syarat-syarat tersebut telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam penawaran WIUPK sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berorientasi pada kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, IUPK hanya dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta [vide Pasal 75 ayat (2) UU Minerba]. Mekanisme prioritas ini dirancang untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang memiliki nilai strategis. Dengan memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK [vide Pasal 75 ayat (3) UU Minerba], negara dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh badan usaha yang memiliki tanggung jawab sosial, kapasitas teknis, dan kemampuan finansial yang memadai, serta berada dalam pengawasan langsung negara. Hal ini penting untuk memastikan agar manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga didistribusikan secara merata untuk kepentingan masyarakat luas. Apabila dicermati secara saksama berlakunya frasa “secara prioritas” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, frasa “secara prioritas” tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, prinsip prioritas yang diatur dalam norma a quo harus dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang telah memenuhi aspek-aspek seperti persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial [vide Pasal 75 UU Minerba]. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian penawaran WIUPK “secara prioritas” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, dalam batas penalaran yang wajar bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran WIUPK tersebut hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang 377 ditentukan sehingga dapat diprioritaskan mendapatkan IUPK. Hal ini sejalan dengan hakikat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Di mana wilayah tersebut telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional [vide Pasal 1 angka 34 UU Minerba]. Dalam kaitan ini, penawaran WIUPK hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum dengan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide Pasal 75 UU Minerba]. Dalam konteks ini, prioritas dalam penawaran WIUPK tidak hanya ditentukan oleh status wilayah, tetapi juga oleh hasil evaluasi yang mempertimbangkan dampak ekonomis, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, ketentuan UU Minerba telah menentukan mulai dari asas, tujuan hingga penjabaran lebih lanjut dalam pasal- pasal mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan mineral dan batubara, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih, telah menjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi kerusakan lingkungan [vide Pasal 6 ayat (1) huruf l UU Minerba]. Pengawasan inilah yang harus diintensifkan realisasinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba dan batubara sebagaimana yang dikhawatirkan Pemohon. Selain itu, apabila ditinjau dari urutan waktu pembentukannya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba lahir sebagai hasil perubahan terhadap UU 4/2009. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba justru ingin menegaskan bahwa dalam hal penawaran WIUPK yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan secara tidak selektif atau tidak hati-hati tetapi terikat dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 yang menyatakan, “Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”, hal ini dikarenakan meskipun secara gramatikal ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 mengalami perubahan, namun tetap memiliki makna yang sama yaitu bahwa BUMN maupun BUMD diprioritaskan dalam mendapat IUPK. Oleh karena itu, frasa “secara prioritas” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan frasa yang berfungsi sebagai penegasan adanya syarat berdasarkan 378 prioritas dalam hal penawaran WIUPK yang kemudian syarat tersebut dinyatakan lebih jelas dalam Pasal 75 UU Minerba yang mengatur tentang pemberian IUPK. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penawaran prioritas WIUPK kepada ormas yang belum memiliki pengalaman teknis dianggap berpotensi merusak lingkungan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pemerintah dalam memberikan “penawaran WIUPK secara prioritas” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, tidak dapat dimaknai pihak yang mendapat penawaran akan serta-merta memperoleh penawaran prioritas WIUPK tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus tetap memastikan bahwa pihak yang menerima penawaran WIUPK tersebut harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan, dan kemampuan finansial, serta komitmen terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan [vide Pasal 75 ayat (5) UU Minerba dan Pasal 79 PP 25/2024], sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.20.2] di atas. Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas yang belum memiliki pengalaman teknis dianggap berpotensi merusak lingkungan. Terlepas dari kekhawatiran Pemohon tersebut, UU Minerba sesungguhnya telah menentukan skema untuk mendapatkan IUPK untuk dapat menjalankan usahanya bagi badan usaha swasta yang dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Untuk dapat melaksanakan lelang WIUPK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan sebagaimana juga telah 379 dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan syarat teknis dan pengelolaan lingkungan telah ditentukan badan usaha diwajibkan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pertambangan mineral atau batubara. Bagi badan usaha baru yang belum memiliki pengalaman, dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan menjadi syarat wajib agar standar teknis tetap terpenuhi dengan syarat secara absolut tidak boleh mengalihkan hak atau izin kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki rekam jejak dan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Terkait dengan persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan juga mewajibkan badan usaha memiliki personel yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pertambangan dan/atau geologi, yang menegaskan pentingnya keahlian teknis sebagai prasyarat mutlak dalam pengelolaan wilayah pertambangan. Untuk menilai komitmen terhadap perlindungan lingkungan, calon peserta lelang juga diwajibkan memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan upaya mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, sekaligus mendorong pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak dipatuhi sama artinya dengan meniadakan asas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara salah satunya adalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang [vide Pasal 2 huruf d dan Penjelasan UU 4/2009]. Penerapan asas ini sejalan pula dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, yang salah satunya adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Artinya, terhadap badan usaha swasta yang diberi izin mengelola mineral dan batubara wajib baginya untuk mematuhi asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahkan, untuk menegaskan hal ini, Penjelasan UU 4/2009 juga telah menyatakan, “untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan 380 memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat” [vide Penjelasan Umum UU 4/2009]. Selain itu, peserta lelang diwajibkan pula menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama kegiatan eksplorasi, yang berfungsi sebagai perencanaan teknis yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pertambangan. RKAB ini menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan badan usaha menjalankan kegiatan eksplorasi sesuai dengan standar teknis dan lingkungan yang berlaku [vide Pasal 79 ayat (4) PP 25/2024]. Dengan terpenuhinya persyaratan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pihak yang memenangkan lelang adalah pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kesanggupan mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penawaran WIUPK secara prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba akan berdampak pada kerusakan lingkungan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024. Terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil a quo telah ternyata Pemohon mempermasalahkan substansi Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 yang menyatakan, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Berkaitan dengan hal ini, meskipun dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 merujuk langsung kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang- undang dibentuk untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya [vide Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Artinya, pembentukan peraturan pemerintah harus konsisten mengikuti ketentuan undang-undang dan tidak diperbolehkan 381 bertentangan atau tidak sejalan dengan materi muatan undang-undang. Oleh karena dalil Pemohon a quo tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, melainkan berkaitan dengan legalitas peraturan pelaksana UU Minerba, in casu legalitas PP 25/2024, yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 382 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak provisi Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 383 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca