77/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 77/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Risky Kurniawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Villa Mas Blok D6 Nomor 3, Sungai Panas, Kota Batam, Kepualau Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2023 memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Otniel Raja Maruli Situmorang, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, masing-masing beralamat di Jalan Nusantara Timur KM. 20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur dan Perum Masyeba Permai Blok J Nomor 10 RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 77/PUU-XXI/2023 pada tanggal 13 Juli 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil; 6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; 4 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 10. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya; 11. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang- undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) (salinan UU Partai Politik, Bukti P-2) Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (salinan UUD 1945, Bukti P-1). Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik, menyebutkan: “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.” Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 5 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa : a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 15. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 16. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (salinan UUD 1945, Bukti P-1). Terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189): “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.” 17. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu Partai Politik; 7 18. Bahwa Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka sudah sepatutnya Pemohon dapat menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana dalam pasal 14 UU Partai Politik, yang menyatakan “Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin”. Selain itu, Pemohon memiliki hak politik yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” 19. Bahwa Pemohon merupakan Anggota Partai Golongan Karya sejak 30 Juni 2023 dengan (Fotokopi Kartu Tanda Anggota, Bukti P-3), dalam hal ini Pemohon bilamana kedepannya sudah berkontribusi banyak dalam partai Golongan Karya dan menargetkan kursi Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, namun terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian mengenai pembatasan masa jabatan dalam UU Partai Politik, sehingga Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya dapat menjabat selama-lamanya atau berhenti dengan sendirinya, walaupun benar adanya AD/ART namun tidak dapat dibenarkan apabila masa jabatan Ketua Umum diatur dalam AD/ART karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon. Sehingga dapat disimpulkan hal diatas, menurut hemat Pemohon secara potensial bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin kepastian hukum bagi Pemohon untuk menjabat sebagai Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ke depannya. 20. Bahwa Pemohon dirugikan secara konstitusional lebih tepatnya pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berhubungan dengan pernyataan "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). dan "Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai 8 dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya. Dalam hal ini, tentu pernyataan tersebut memberikan kerugian kepada Pemohon sebagai Anggota Partai maupun Masyarakat Sipil terhadap Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang pada dasarnya simbol dari Partai Politik adalah jabatan tersebut telah mencorengkan nama baik dari Partai Politik. Mengingat Partai Politik merupakan representasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta berhubungan erat dalam Penyelengaraan Pemerintahan Indonesia. 21. Bahwa terkait kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual haruslah ditafsirkan secara ekstensif sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa Benar, Pemohon tidak pernah mengikuti Musyawarah Nasional yang diselanggarakan Partai Golongan Karya tiap 5 (lima) tahun sekalinya untuk menentukan Ketua Umum Partai Golongan Karya sebagaimana tertulis dalam AD dan ART tepatnya Pasal 39 nomor 2b angka romawi iv, menyebutkan “2) Musyawarah Nasional: iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;” yang diserahkan Pemohon melalui email MKRI pada tanggal 10 Juni 2023. Namun, seandainya Pemohon menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasinya melalui Musyawarah Nasional. Pemohon takut akan intervensi dari petinggi atau pejabat dari Partai Golongan Karya, sehingga Pemohon bersikap atas diri sendiri dan berkeyakinan untuk memperjuangkan haknya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapatkan jaminan kepastian yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga Pemohon tidak tercederai secara potensial yang wajar terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. 9 22. Bahwa uraian diatas, sudah jelas pasal yang diuji bertentangan terhadap prinsip Kedaulatan Rakyat dan prinsip Konstitusionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 23. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 24. Bahwa Benar, pernah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun Permohonan Pemohon tidak nebis in idem, dengan alasan berikut ini: Putusan 53/PUU-XXI/2023 - Dasar Pengujian (UUD 1945) menggunakan Pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1). - Pasal yang dianggap merugikan hak Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. - Petitum, Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik memegang jabatan jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”. Perkara 77/PUU-XXI/2023 - Dasar Pengujian (UUD 1945) menggunakan Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1). - Pasal yang dianggap merugikan hak Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. 10 - Petitum, Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain” 25. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai nebis in idem dapat dilihat dalam risalah putusan 48/PUU-XXI/2023 17 Mei 2023. Hakim Mahkamah Konstitusi M Guntur Hamzah sebagai petunjuk, menyebutkan, “...Anda uji sekarang ini adalah Pasal 49 angka 1 juga, Undang-Undang 146, KUHP. Batu ujinya, dulu di Perkara Nomor 24 itu 28D ayat (1), 28I ayat (4), 28J ayat (1). Jadi, ada tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara jadikan batu uji. Nah, sekarang tinggal satu, 28D, yang dulu juga pernah 28D, ya. Nah, saya khawatirnya ini bisa terancam nebis in idem ini, ya. Terancam nebis in idem ini kalau Anda tidak memperlihatkan karakter yang berbeda ya, dari permohonan sebelumnya. Karena objeknya sama, meskipun dari segi petitumnya ini sedikit ada formulasi ya, tetapi ini prinsip, Anda hanya ingin menyisipkan kata yang, yang sama dulu di Permohonan Perkara Nomor 24, yang sudah diputus, putusan ya, bukan perkara lagi, Putusan Nomor 24. Nah, dulu ada kata yang Anda mau sisipkan, jadi ini sama. ” 26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak nebis in idem karena menggunakan batu uji dan alasan berbeda, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu 11 yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON A. Pemohon Dapat Membatasi Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Tanpa Melalui Musyawarah Nasional Yang Diadakan Partai Golongan Karya. 27. Bahwa Pemohon beranggapan, apabila Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohon PUU atas dasar “Bahwa AD berfungsi sebagai konstitusi bagi partai politik yang mengatur rules of the games dan prinsip-prinsip organisasi yang bersifat mendasar dari suatu partai politik, sedangkan ART berfungsi layaknya undang- undang yang merupakan penjabaran dari AD.” Namun ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia. Pasal tersebut merupakan terobosan bagi Pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang in casu Partai Politik di Mahkamah Konstitusi RI, mengingat AD dan ART Partai Golongan Karya bukan produk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum. Tambahan lain, Asas tiap orang dianggap mengetahui undang-undang (iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur). Asas tersebut mempunyai arti bahwa sejak undang undang diundangkan, maka tiap orang harus dianggap mengetahuinya, agar ada kepastian berlakunya undang-undang. Apabila tetap berteguh kepada dasar diatas, maka sesungguhnya Pemohon dihadapkan oleh ketidakadilan tertinggi (yakni, Summum Ius, Summa Iniuria) yang dibuktikan pula oleh sebuah Kepastian yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) 12 UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature 28. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan Positive Legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: 1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 2. Situasi yang mendesak; 3. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut: 1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, tidak lupa dengan pernyataan Bambang Wuryanto seolah-olah mengikuti kehendak Ketua Partai, mengingat bentuk Demokrasi yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk Rakyat. Apabila Ketua Umum Partai dibatasi masa jabatannya, maka tidak akan terjadi abuse of power, sebuah fakta bahwa di negara lain sekalipun masa jabatan sudah semestinya diatur dan dibatasi oleh negara, mengingat APBD dan APBN dari Rakyat untuk negara dan diberikan kepada Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf k UU Partai Politik. Sehingga menurut Pemohon, benar memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Masyarakat, atau Partai. Keadilan dan kemanfaatan bagi Partai dalam artian untuk Partai yang kecil dapat bersaing dengan Partai yang besar. 2. Memaknai situasi mendesak, bahwa sampai dengan diterimanya Permohonan ini, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibacakan 13 dalam rapat paripurna. Bahwa Pemohon merasa ambigu, mengapa tak kunjung dibacakan, padahal UU tersebut sangat bagus bagi negara ini yang penuh dengan koruptor, mengingat masyarakat membayar pajak, dll untuk memenuhi APBD dan APBN negara. Tentu Pemohon dan/atau Masyarakat merasa dirugikan atau dikecewakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara alasan yang subyektif, proses politik antar fraksi yang menghambat pembentukan RUU Perampasan Aset artinya ada keterputusan aspirasi Rakyat dengan DPR RI, apakah begitu sulit untuk membacakan mengingat banyak masyarakat yang mendukung RUU tersebut, apakah prinsip demokrasi yang diajarkan Pendidikan Kewarganegaraan saat Sekolah Dasar mengatakan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanyalah tipu muslihat?. Sehingga menuju kesimpulan, batasan masa jabatan Ketua Umum Partai sangat perlu diperhatikan. 3. Memaknai Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa dengan adanya batasan masa jabatan Ketua Umum Partai, maka Pemohon yakin akan kestabilan antar partai dan menghilangkan abuse of power yang dimiliki Ketua Umum Partai. Pemohon beranggapan keikutsertaan DPR RI apabila dikabulkan Permohonan ini dapat mengusul UU Partai Politik yang baru, untuk mencegah Kekosongan Hukum dan Kekacauan Hukum. 29. Bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut judicial activism. 30. Bahwa Pemahaman hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya sekedar teks undang-undang, bahwa “hukum sebagai dokumen antropologi”, namun hendaknya dalam pemahaman hukum tersebut dapat menempatkan manusia (anthropos) pada titik pusat. Sikap 14 intelektual ini menjadikan hukum tidak hanya berkisar pada masalah perundang-undangan (binnen de kader van de wet). Hukum adalah masalah manusia dan paradigma di sini adalah hukum untuk manusia. Manusialah yang dipermasalahkan bukan undang-undang. Sikap intelektual demikian akan mendorong terjadinya praksis yang penuh kreatif, inovatif dan progresif. Hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat lembaga legislatif dalam wujud undang-undang yang mengikat secara umum. Sehubungan dengan hukum dalam arti produk lembaga legislatif dan hukum dalam arti putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum sedangkan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang. Melalui putusan-putusan hakim yang berkualitas dan kreatif maka hakim dapat melakukan berbagai terobosan hukum. 31. Bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki berbagai segi yang bersifat logis-rasional-ilmiah tapi sekaligus juga intuitif-irrasional. Rasional-ilmiah (intellectual) dalam arti hakim (seharusnya) berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya (fakta dan positanya) dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan beserta ilmunya; logis-intellektual dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya harus mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil; sedangkan aspek intuitif-irrasional-nya adalah terletak dalam hal penemu hukum (hakim) itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi ratio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, dan dapat mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran. 15 32. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat Positive Legislature, antara lain: a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU- V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada. b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor. c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 Putusan Nomor 11/PUU- VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan. 16 C. Posisi Positive Legislature Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas 33. Bahwa permohonan judicial review yang diajukan pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu UU, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak. Padahal dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, seharusnya hakim juga mempertimbangan aspek kerugian tersebut dan tidak hanya mengacu terhadap penilaian UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak. 34. Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu. Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima dan diterapkan oleh pengadilan- pengadilan di Jerman bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman. Pada akhir abad 18, seorang akademis Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara. Kasus tersebut menyelesaikan kasus Polizeirecht (kewenangan polisi). Svarez berpendapat bahwa negara dapat menuntut pengorbanan hak seorang warga negara hanya demi alasan kepentingan umum, dan tidak boleh ada alasan lainnya. Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tata usaha. Dimulai sejak itu proposionalitas memperoleh kedudukan sebagai prinsip dalam hukum administrasi negara. Walaupun prinsip proporsionalitas telah dikenal dalam dunia peradilan konstitusi di benua Eropa maupun Amerika Serikat, di Indonesia sendiri prinsip tersebut masih jarang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Jarang tersebut dapat diartikan bahwa masih ada beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangannya menggunakan prinsip tersebut. Pengertian prinsip proporsionalitas sampai saat ini belum ada yang mendefinisikannya secara jelas. Sebab prinsip ini lahir dari penyelesaian sebuah kasus dan berkembang luas di peradilan konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Kendati demikian, untuk memahami lebih dalam tentang prinsip 17 proporsionalitas, dapat dikemukakan beberapa perumpamaan maupun gambaran, kasus dan putusan hakim peradilan konstitusi yang secara tidak langsung menggambarkan prinsip dan fungsi proporsionalitas. Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (aims) yang ingin dicapai dengan cara-cara (means) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional ataukah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita. 35. Bahwa mengenai prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian, dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan. Menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut. Sifat mengurangi kerugian merupakan point utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi. Sehingga hasil dari penerapan prinsip tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berperkara. 18 D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menganut Living Constitution Menurut Logo Hut Ke-20 MK Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Positive Legislature sumber: Instagram Mahkamah Konstitusi. 36. Simbol ini merepresentasikan bahwa membangun dan memberi makna peradaban konstitusi merupakan ikhtiar kolektif dan terus menerus seluruh komponen bangsa, berkelanjutan, lintas zaman, seiring sejalan dengan upaya pembangunan dan mencapai serta mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara. Menunjukkan eksistensi dan kedudukan MK yang semakin kuat sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi yang bukan saja berpengaruh, melainkan turut menentukan dinamika peradaban konstitusi. Dalam fungsi sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of state ideology, MK bergerak dengan langgam yang luwes mengikuti arus 19 serta dinamika zaman untuk mewujudkan konstitusi sebagai "the living constitution". Garis horisontal lurus dan tegas di bagian dasar yaitu kesadaran untuk senantiasa berpikir dan berperilaku selurus-lurusnya, seimbang tegas, dan tanpa keraguan merupakan dasar serta landasan utama bagi MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya Di antara ketegasan, MK tetap memiliki intensi memberikan tempat, dan bahkan mengedepankan, dimensi keterbukaan (transparansi). menolak rezim ketertutupan, dalam menjalankan tugas kewenangan konstitusionalnya, seiring dengan upaya mewujudkan visi sebagai peradilan tepercaya, dalam arti memperoleh kepercayaan publik. Warna logo terdiri atas perpaduan warna merah dan hitam dalam komposisi seimbang. Dalam banyak referensi, warna merah identik dengan keberanian, kekuatan, semangat, merdeka, kebebasan, dan kehangatan. Sementara, warna hitam merupakan simbol kekayaan akal- budi sekaligus melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetaraan. Keduanya diejawantahkan secara seimbang. 20 E. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Berdasarkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian 37. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, DasarDasar Ilmu Politik, Utama, 2007). 38. Bahwa Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. 21 Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. 39. Pengadilan sebagai house of justice, termasuk Mahkamah Konstitusi RI berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dengan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui hakim konstitusi. Dalam putusannya yang bersifat positive legislature, Mahkamah Konstitusi lebih condong pada keadilan substantif, bukan formil. Dengan mendasarkan pada kebenaran material dibandingkan dengan kebenaran formal (prosedural). Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Sedangkan konsep keadilan yang digunakan adalah konsep keadilan yang dikembangkan John Rawls yang mengembangkan konsep keadilan sebagai justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran), jadi prinsip keadilan yang paling fair itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls ada dua prinsip dasar keadilan yaitu keadilan yang formal dan keadilan yang substantif sebagai berikut: “The first statement of the two principles reads as follows. First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar sheeme of liberties for others. Second: social and economics inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonaby expected to be everyone’s advantage and (b) attached to positions and offices open to all”. Dari prinsip keadilan tersebut, maka setiap orang memiliki hak yang sama dengan skema yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan skema sedemikian rupa, sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk keuntungan semua orang, dan (b) yang melekat pada posisi dan kantor terbuka untuk semua semakin menunjukkan bahwa keadilan itu adalah hak setiap orang, apa dan bagaimanapun status sosial ekonominya. 40. Bahwa Perubahan paradigma legalistik menjadi paradigma yang lebih memihak pada “social justice” ini merupakan “desirata” atau kebutuhan utama dalam dunia peradilan. Sebagaimana Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa: “The life of law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institutions of public policy avoewed or unconscious even the 22 prejudices which judges share with their fellowmen, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed”. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant merupakan “kewajiban kategoris” atau “kewajiban mutlak” dan tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Pelaksanaan tugas hakim adalah dalam rangka “mendistribusikan” keadilan. Hakim melalui penanganan suatu kasus melaksanakan distribusi keadilan bagi negara atau masyarakat, korban dan juga pelaku.Bukan malahan sebaliknya, sebagaimana digambarkan oleh pujangga besar Ki Ronggowarsito, dalam serat “Joko Lodang Kawedar”, bait 4 dan serat “Sabda Pranawa”, bait 4, sebagai berikut: “Sasedyane tanpa dadya, sacipta-cipta tan polih, kang reraton rantas mrih luhur asor pinanggih, bebendu gung nekani, kongas ing kanistanipun wong agung nis gungiro, sudireng wiring jrih lalis, ingkang cilik tan tolih ring cilikira”. Terjemahannya sebagai berikut: “Hampir setiap rencana tiada menemukan sasarannya, dan segala sesuatu yang difikirkan dan dibangun tiada memberikan kegunaan. Yang angkuh bergaya bagaikan raja berguguran, ingin diatas tapi malahan terjerumus ke bawah, karena didatangi kemarahan dari Tuhan, banyak yang terkenal karena rendah budinya, orang-orang besar/para pembesar kehilangan kebesaran jiwanya, berani malu tapi takut mati atau takut kehilangan jabatannya, sedangkan rakyat kecil tiada tahu akan kedudukan dan hak-haknya.”(Serat Joko Lodang Kawedar, bait 4). “Beda lan kang pengajaping kapti, ngaji pupung mupung dari gesang sadina-dina den tutke, rubendaning tyas ngumbruk, gung kinintil mung atut wuri, riwut ing nala, arawat dahuru, korup kaserang tyas gowah, wahanane gorohnya saya andadi, sedaya mung yun cidro”. Terjemahannya: “Berlainan dengan apa yang dikehendaki oleh orang banyak/rakyat, mereka ngaji pupung maupun sedang hidup berkuasa, setiap hari selalu diikuti, oleh gangguan-gangguan hati yang menumpuk yang semakin lengket mengikuti, hatinya semakin risau tidak menentu, menderita tekanan-tekanan batin pantas hati semakin parah menderita, akibatnya 23 keinginan bohong menjadi-jadi, semua orang cenderung ingkar dan luntur kesetiannya serta suka saling memfitnah.” F. Akuntabilitas Partai Politik Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Prinsip Demokrasi 41. Bahwa sudah suatu kewajaran Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang, mengingat Partai Politik merupakan elemen demokrasi dan semua jabatan publik merupakan penyaring awal dari organisasi. Selanjutnya, Partai Politik juga menghasilkan aktor-aktor politik melalui kaderisasi. Partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi. 42. Demokrasi adalah proses yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Ini adalah sekumpulan elemen yang berbeda dan dinamis. Demokrasi tidak pernah sepenuhnya tercapai, selalu ada sejauh mana demokrasi belum terkonsolidasi dan cacat. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perbaikan diri, inovasi, dan peningkatan masih mungkin dilakukan. Demokrasi ingin menjadi lebih dari yang ada saat ini, seperti yang sering dikatakan oleh filsuf Prancis Jacques Derrida. Bahwa bagaimanapun demokrasi akan dikembangkan di masa depan, representasi akan tetap menjadi elemen kunci dari setiap demokrasi. Sebagai prinsip politik, representasi adalah hubungan di mana individu atau kelompok mewakili atau bertindak atas nama sekelompok orang yang lebih besar. Demokrasi representatif, sebagai bentuk demokrasi tidak langsung, menghubungkan wakil-wakil dan yang diwakili sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat terjamin dan pandangan rakyat diartikulasikan. Laporan Majelis tahun 2010 menyimpulkan bahwa "krisis dalam representasi memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap hubungan politik antara masyarakat 24 dan otoritas, selain bentuk-bentuk mandat dan delegasi tradisional. Tanpa mempertanyakan demokrasi representatif, laporan tersebut berpendapat bahwa representasi tidak lagi dapat menjadi satu-satunya ekspresi demokrasi. Demokrasi perlu dikembangkan melampaui representasi, melalui pengenalan bentuk interaksi yang lebih berkelanjutan antara masyarakat dan otoritas untuk menyertakan elemen-elemen demokrasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif harus ditingkatkan sebagai proses di mana semua orang terlibat dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal, regional, dan nasional. 43. Akuntabilitas adalah istilah umum yang menjelaskan setiap organisasi yang telah menjadi publik harus memperlihatkan misi yang diembannya (Benveniste, 1991). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban 4 dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan instrumen kegiatan pengontrolan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008). Dalam Deklarasi“ Tokyo”, petunjuk mengenai akuntabilitas publik, menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan supaya dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi, jika dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. 44. Bahwa Dalam konteks tata kelola kepemerintahan, akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya penyelengaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Dalam konsep ini akuntabilitas sering dikaitkan dengan cara atau pengelolaan sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai oleh sebuah lembaga, atau individu 25 dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik (LANRI; Jakarta, 2013). Satu hal yang tidak bisa dilepas dari pelaksanaan good governance, adalah konsep yang terkait dengan karaktersitiknya, antara lain transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, dan effectiveness, serta accountability. Dari karakteristik tersebut, tiga hal penting dari akuntabilitas yaitu terwujudnya transparansi, efisiensi, dan efektifitas. 45. Bahwa persoalannya kemudian adalah cita-cita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di republik ini, rupanya tetap menjadi cerita yang tidak berkesudahan. Banyak faktor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga law enforcement-nya sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan. Dalam birokrasi pemerintah selama ini kekuasaan sangat sentralistik, mengalahkan kekuasaan yang semestinya berada di tangan rakyat. Kekuasaan dijadikan sebagai sarana dominasi (an instrument of domination). Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya. Sehingga terbentang hubungan yang tidak imbang (unequal relation) antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai (istilah ini sebenarnya kurang tepat, karena yang berkuasa sesungguhnya adalah rakyat). Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mengubah pemusatan kekuasaan yang ada di tangan elit birokrasi pemerintah agar akuntabilitas bisa dilakukan ialah dengan membiasakan melakukan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan. Pemusatan kekuasaan (sentralisasi) perlu segera dikendorkan dengan mengalihkan kepada upaya desentralisasi. 46. Bahwa ternyata sampai masa reformasi yang telah bergulir selama 22 (dua puluh dua) tahun, tidak satu pun partai politik berhasil merawat sistem politik yang sehat dan demokratis. Problem utama partai-partai politik di negeri ini ada pada kegagalan merawat demokrasi. Partai politik 26 hanya melayani kepentingan elite (Pimpinan Partai Politik, Pengurus Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik), sehingga sulit mengharapkan partai politik yang berpihak kepada rakyat, atau bahkan yang diidealkan rakyat. Sehingga masuk akal jika rakyat pada hari ini bukannya membela partai malah mengecamnya sebagai lembaga yang tidak kredibel untuk mewakili kepentingannya dalam jagad politik. Terjadinya perubahan format politik dari otoritarianisme ke demokrasi yang sudah berlangsung begitu lama, partai politik tetap saja tidak segera menemukan “jati dirinya oleh rezim hingga masuk ke dalam format politik yang diimajinasikan oleh rezim itu sendiri (Imawan, 2005). Artinya, saat ini partai politik malah terperangkap dalam patronase, oligarki, politik kekerabatan, feodalisme dan lain sebagainya. 47. Bahwa terdapat problem lain, partai politik hanya memainkan peran elektoral semata, sementara mekanisme organisasi terabaikan, (Kompas, 4/3/13). Dengan demikian mentalitas pemimpin partai telah membajak demokrasi yang sudah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun ini. Mereka mengatasnamakan kepemimpinan publik padahal mereka bekerja hanya untuk kepentingannya pribadi. Partai politik adalah lembaga yang suka atau tidak suka merupakan instrumen utama dalam politik untuk melakukan pemeliharaan, pengelolaan, dan pembaharuan lanskap politik. Oleh karena itu, barangkali yang pertama kali dibenahi adalah aturan main atas munculnya partai politik. Bagaimana manajemen konflik internal dalam Partai Politik dapat membentuk iklim demokrasi di Indonesia. Tentu kita masih ingat ketika pemilu tahun 1999 dan pemilu 2004 hingga muncul sekitar kurang lebih 200 partai politik yang bersaing, 153 partai dibatalkan sesuai UU Pemilu, 58 tidak memenuhi syarat dan 26 lainnya tidak lolos verifikasi sehingga hanya 24 partai yang dinyatakan memenuhi syarat (Haris, 2014: 25). 27 G. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dapat dilakukan kepada Partai Politik yang berbadan Hukum Privat maupun Publik 48. a. Ahli hukum di Indonesia memiliki definisi tersendiri terkait hukum privat dan hukum publik. Menurut C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. b. P.N.H Simanjuntak dan C.S.T Kansil memasukan Partai Politik sebagai badan hukum privat, padahal dalam kenyataannya Partai politik lebih cenderung bergerak dalam bidang publik, yakni dengan tujuan merebut kekuasaan negara. Dari sinilah problematika itu muncul. Bahwa, badan hukum yang kegiatannya dikenal dengan melakukan kegiatan hukum privat, kenyataannya dapat pula melakukan kegiatan hukum publik, bahkan masuk pada ranah ketatanegaraan. c. Partai politik pun dapat dikatakan sebagai badan hukum publik jika dilihat dari sistem pembentukannya yang dilakukan melalui perkumpulan orang yang memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama dalam organisasi. Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa lembaga negara yang menyandang status sebagai badan hukum publik itu sendiri tetap dapat bertindak di lapangan selayaknya badan hukum privat yang menyewa rumah atau membeli alat kantor dan lain sebagainya. Transaksi yang dilakukan di lapangan oleh badan hukum publik tidak lantas menjadikannya sebagai badan hukum privat, tetapi sebaliknya jika badan hukum privat berupa persero atau koperasi bisa saja terlibat dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas di lapangan badan hukum publik, misalnya melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi negara. d. Bahwa jenis hukum publik terdiri atas Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Internasional (HI), dan 28 Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 008/PUU- 1V/2006 pada halaman 49 (empat puluh sembilan) menyatakan bahwa partai politik berfungsi dalam HTN, dengan demikian tunduk pada lapangan HTN. Berikut bunyi lengkap dari pertimbangan tersebut “... Sebab, walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antara individu (anggota) sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan hukum publik (ketatanegaraan)...” Oleh karena Partai Politik tunduk pada hukum publik maka bukan merupakan pelanggaran apabila negara mengatur hal-hal teknis menyangkut Partai Politik, khususnya tentang periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. 49. Bahwa Pemohon berpendapat dengan nasihat yang diberikan oleh Hakim Anggota, M. Guntur Hamzah dan diikuti pula oleh Hakim Ketua, Saldi Isra dalam risalah 69/PUU-XXI/2023 pada tanggal 11 Juli 2023, menyebutkan: “Organisasi partai politik itu ya, dia kan berbadan hukum. Nah, berbadan hukum apa? Berbadan hukum publik atau privat? Kalau dia berbadan hukum privat, maka tentu rezim hukum yang mengaturnya adalah lebih banyak rezim hukum privat. Kalau dia berbadan hukum publik, maka rezim hukum yang mengaturnya dia tunduk pada rezim hukum publik. Nah, oleh karena itu, carilah organisasi yang kira-kira ya, kumpulan organisasi yang kira-kira bisa berdekatan. Dan di situ ada pembatasan ya, karena kalau tidak bisa nanti diterjemahkan Saudara Leonardo, “Lho, dia kan ini organisasi privat, lho kok mau ditentukan pembatasan-pembatasan menyangkut pimpinannya?” Pendapat Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Benar terdapat perbedaan antara Partai Politik berbadan hukum privat dan publik, namun dalam UUD 1945 menyebutkan “Partai Politik”. Kedua-duanya privat ataupun publik sama-sama menghasilkan calon legislatif atau mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, maka dari itu negara berhak mengintervensi Partai Politik, mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam 29 pemilihan umum. Sehingga, menurut hemat Pemohon berkesimpulan bahwa nasihat yang diberikan Hakim Anggota M. Guntur Hamzah mengenai pembatasan Pimpinan Partai Politik kurang tepat, mengingat Partai Politik dikatakan “demokrasi” dapat dimaknai sebagai demokrasi internal dan eksternal dalam tubuh Partai Politik, dengan demikian Partai Politik berbadan hukum privat maupun publik wajib dibatasi masa jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. H. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Sebagai Pencegahan Politik Dinasti 50. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif 2024 mendatang, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto) Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah: 30 1. Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. 2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. 3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi. 4. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya Korupsi. Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan: 1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. 2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. 3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau 31 pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Sumber: http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/09/pengertian-politik- dinasti.html 51. Salah satu dampak dari implementasi birokrasi dimana pejabat politik yang mendapatkan jabatan publik lewat mekanisme politik adalah terjadinya politisasi birokrasi. Hal ini terjadi karena pemimpin organisasi tersebut dipimpin oleh aktor politik. Dengan demikian pemimpin politik tersebut patut duduga akan menggunakan kekuasaannya untuk mengajak bawahannya masuk ke dalam ranah politik praktis yang mendukung kepentingan politiknya. Hal yang sama berlaku untuk partai politik sebagai tempat untuk berjuang secara politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang harus mengikuti aturan dan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku dalam mengatur batasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin, dalam pengertian luas, adalah seseorang yang memimpin dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengontrol tindakan orang lain melalui kekuasaan, posisi, atau reputasinya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih spesifik, pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan memimpin dengan menggunakan berbagai kualitas persuasifnya, serta diterima secara sukarela oleh pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4). Tanda kekuatan seorang pemimpin adalah ketika tercapai keselarasan sosial dan tidak ada ketidakpuasan di antara anggota masyarakat. Ketidakpuasan anggota masyarakat menunjukkan ketidakselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan adalah tanda bahwa masyarakat tidak puas dan belum mencapai keselarasan. Etika seorang pemimpin akan terlihat dalam cara dia menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat sejati kekuasaan itu sendiri, cara penggunaannya haruslah bermartabat untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Dari penjelasan di 32 atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin, terutama dalam partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar dan signifikan terhadap anggota atau kader partai, termasuk dalam menyetujui kandidat potensial untuk posisi legislatif atau eksekutif. Karena kekuasaan ini begitu besar, sudah seharusnya ada pembatasan terhadap masa jabatan pemimpin partai politik dengan interval waktu tertentu. Hal ini berhubungan dengan konsep negara hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin tersebut. Terkadang, pemimpin yang berkuasa terlalu lama cenderung merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan rakyat secara umum. Salah satu cara untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat dan memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang diperintah, sehingga mereka memiliki fleksibilitas dalam membela hak-hak mereka. Kekuasaan penguasa secara alamiah lebih tinggi daripada kekuasaan bawahan, oleh karena itu diperlukan instrumen untuk membatasinya. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diatasi dengan memperkuat hak-hak individu yang didukung oleh dasar hukum yang jelas. Di sinilah peran hukum sebagai norma yang diikuti dan memiliki mekanisme paksaan serta sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya batasan terhadap kekuasaan penguasa, rakyat tidak perlu khawatir tentang penyalahgunaan kekuasaan dan kediktatoran. 52. Buber (1947) dalam antropologi filosofis, ilmu tentang manusia, menjelaskan inti dari filsafat dialog adalah antara pribadi dan pribadi. Pandangan ini menekankan bahwa sesuatu yang penting serta mendasar dapat terjadi antara masing-masing individu dan sangat signifikan bagi ruang kolektif yang mengikat mereka, dalam konteks ini adalah birokrasi. Dialog atau hubungan yang terjadi tentang aku-kamu. Dialog muncul ketika satu orang utuh bertemu dengan orang lain yang utuh, sebuah pertemuan di mana setiap individu memberikan seluruh dirinya kepada yang lain dan tidak menutupi apapun (Gordon, 2011). Buber (1947) menjelaskan kehidupan dialog bukanlah hak istimewa aktivitas intelektual seperti dialektika karena tidak berlandaskan atas nilai kemanusiaan. 33 Tidak ada yang posisi relasi kuasa disini, yang terjadi merupakan positioning memberi diri mereka sendiri dan mereka yang menahan diri.Untuk memahami konsepsi Buber tentang mendengarkan, seseorang perlu memeriksa konsep ini dalam konteks filosofi dialognya (Gordon, 2011). Lebih khusus lagi, pendapatnya adalah bahwa memeriksa dengan cermat gagasan Buber untuk memahami konsepsinya tentang mendengarkan. Analisis Gordon menunjukkan bahwa, dalam model Buber, mendengarkan melibatkan semacam perhatian aktif terhadap kata-kata atau tindakan orang lain, melibatkan mereka seolah-olah itu ditujukan secara khusus kepada kita. Diskusi Gordon tentang dialog dan mendengarkan juga menunjukkan bahwa hubungan antara berbicara dan mendengarkan adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dan mendengarkan memainkan peran penting dalam memulai banyak dialog dengan menciptakan ruang di mana dua orang dapat merangkul satu sama lain sebagai individu yang lengkap. 53. Bahwa Katz dan Kahn mengakui bahwa politik harus memiliki karakter demokratis dan birokrasi otoriter (Darwin, 1996). Demokrasi bersifat kerakyatan, artinya keputusan yang diambil memperhatikan suara banyak orang, misalnya tuntutan demonstran di jalanan, juga untuk menduduki pimpinan partai politik tidak memerlukan pendidikan dan keahlian khusus. Selama dia mendapat dukungan terbesar dari rakyat, posisi politiknya sah. Sedangkan birokrasi bersifat hierarkis, artinya antara atasan dan bawahan memiliki hubungan kontraktual, yaitu individu mau mengorbankan kebebasannya dengan patuh pada organisasi karena imbalan berupa gaji dan status yang sudah ditetapkan. Dalam birokrasi netral ketaatan seorang bawahan kepada atasan berdasarkan mandat formal atasan, bukan karena tradisi atau kharisma yang dimilikinya. Dengan demikian, bawahan dapat menolak tugas yang harus dilaksanakan di luar tanggung jawabnya. Nilai dominan dalam politik adalah keadilan. Dengan demikian, kesetaraan hak dan pengambilan keputusan yang berpartisipasi harus diprioritaskan. Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh politisi harus sesuai dengan tuntutan rakyat, dan politisi harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambil kepada rakyat karena mereka adalah pejabat terpilih (elected 34 official of the people). Perbedaan antara demokrasi dan birokrasi sebagaimana tercantum secara singkat pada tabel di bawah ini: Sudut pandang Demokrasi Birokrasi Karakter yang dimiliki Populis Hirarkis Nilai Dominan Keadilan Efisiensi Dasar a.) Nilai kesetaraan dan peran b.) Pengambilan keputusan bersifat partisipatif Perbedaan status dan peran Posisi Kebijaksanaan politisi berdasarkan tuntutan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat Aliran keputusan dan perintah mengalir dari atas (pemimpin) - bawah (bawahan) dan aliran akuntabilitas mengalir dari arah yang berlawanan Sumber: diolah dari Darwin, 1996: 189 Dari matriks diatas terlihat bahwa karakternya berlawanan, tetapi keduanya harus hadir dalam pemerintahan modern. Untuk itu, agar relasi keduanya tetap terjaga di arenanya masing-masing, maka aturan tidak boleh membiarkan “politik” masuk ke arena birokrasi. Indonesia melalui perangkat aturannya justru mengundang politik untuk mempengaruhi birokrasi, maka tidak heran jika aturan tersebut tidak diubah maka masalah netralitas DPR RI akan terus muncul di setiap proses politik. I. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Demi Menjaga Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Konstitusionalisme Yang Diatur Dalam UUD 1945 35 54. Bahwa memaknai “Pimpinan Partai Politik” diatur dalam Pasal 1 angka 22 PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.” 55. Bahwa tidak adanya batasan masa jabatan berimplikasi adanya abuse of power, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Ketua Umum Partai untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya abuse of power disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, Ketua Umum Partai yang menduduki posisi penting dalam sebuah jabatan merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berkaitan dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. 56. Bahwa menyadari kejadian yang terjadi (nasib RUU Perampasan Aset) seolah-olah mangkir di DPR RI. Pemohon turut mendalilkan atas pernyataan Bambang Wuryanto maka benar terjadi abuse of power Ketua Umum Partai masing-masing, dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kedaulatan berada ditangan Rakyat bukan berada di tangan Ketua Umum Partai, untuk mewujudkan hubungan yang sinergis-positif antara pemerintah (penguasa) dengan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan tetap menghormati hak masing-masing, dengan demikian masa jabatan Ketua Umum Partai secara mutlak harus dibatasi. 57. Bahwa Pemohon beranggapan atas penyataan yang dilontarkan Bambang Wuryanto dapat memicu angka golput yang tinggi, mengingat secara psikologis manusia percaya secara subyektif bahwa pemimpin yang ia duga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sesuatu atau abuse of power, penggunaan kekuasaan dapat juga dilihat dari sudut pandang basis kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Perancis dan 36 Raven (1959), mereka menyatakan bahwa ada enam cara di mana otoritas/kekuasaan dapat dijalankan: coercive (paksaan), reward (imbalan), legitimate (keabsahan), expert (keahlian), personal (pribadi),dan informational power (kekuatan informasi). Wrong (1979) menambahkan unsur force (kekuatan) dan manipulation (manipulasi) untuk melengkapi variasi penguatan kekuasaan dari Perancis dan Raven. Raven (1993) kemudian menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan meliputi: Bentuk impersonal dan personal dari kekuasaan koersif (dengan paksaan) dan penghargaan; ada berbagai cara di mana pelaksanaan kekuasaan dapat dipandang sah(misalnya bukan hanya karena memegang posisi otoritas, tetapi juga termasuk ke dalamnya kewajiban atau hak dalam hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai); 58. Peneliti senior Lembaga Survey Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan kuatnya pengaruh oligarki kapital mampu mengendalikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu, terlihat dari makin kuatnya keputusan internal partai, baik dalam pengambilan keputusan maupun pencalonan kepala daerah yang ditentukan oleh segelintir elit politik saja. Banyak elit politik yang “membarterkan” kewenangan yang mereka miliki dengan suntikan dana dari kekuasaan kapital tertentu yang mempunyai kepentingan ekonomi. Semakin mahal dan tidak transparannya suatu sistem politik, semakin besar aktor politik itu bergantung kepada oligarki kapital. Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mengaku sulit untuk menyingkirkan kekuatan oligarki dari partai sebab banyaknya kepentingan di partai politik. Kader-kader yang sudah berkiprah sekian lama belum tentu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin baru. Selama 22 (dua puluh dua) tahun masa reformasi berjalan kita melihat belum ada pola regenerasi kader yang sukses dilakukan oleh partai politik. Menurut Bahtiar Effendi (2012), yang muncul pasti orang-orang itu saja, seperti tahun 1998. Bahkan kalau ada pun tidak sedikit generasi muda yang menjadi kader partai politik malah lebih dulu terjebak kasus korupsi. Penilaian buruk tersebut tidak lepas dari berbagai kisah carut marutnya yang disuguhkan oleh sejumlah elite Partai Politik, khususnya dalam perebutan pucuk pimpinan. Secara umum saat ini hampir semua 37 Partai Politik tidak memberikan teladan yang baik dalam hal regenerasi kepemimpinan. 59. Bahwa Presiden tidak bisa mengabaikan dua kekuatan besar di parlemen. Ada Partai Politik yang sewaktu-waktu mendukung pemerintah dan sewaktu-waktu bergeser menjadi oposisi. Sehingga kemudian partai politik yang ada lebih suka bergabung ke pemerintah dibandingkan mempertahankan diri sebagai lembaga yang menjadi kontrol dari pemerintah. 60. Bahwa Partai Politik cenderung hanya memainkan peran elektoralnya semata, sementara mekanisme organisasinya terabaikan. Dalam hal penguatan sistem kepartaian misalnya, partai dinilai lebih mengedepankan peran sosok yang kuat di partai. Peran kuat ketua umum atau ketua dewan pembina relatif mendominasi wajah kepartaian saat ini. (Lihat Berita Kompas, 13 Feb. 2013 Demokrat Dinilai Gagal Melembagakan Diri). Saat ini yang diperlukan adalah kemampuan suatu parpol merebut dan memepertahankan dukungannya di suatu pihak untuk mengkonsolidasikan diri di pihak lain, diantaranya ditentukan oleh tingkat kelembagaan atau institusionalisasi partai itu sendiri. Berkaitan dengan pelembagaan partai, Huntington mengidentifikasi empat aspek yang digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi, termasuk partai politik, telah terinstitusionalisasi atau tidak. Aspek-aspek itu, adalah adaptability, complexity, autonomy, dan coherence. Tentang institusionalisasi secara sederhana Huntington merumuskannya, “Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability”. Berbeda dengan Randall dan Svasand yang mengatakan bahwa institusionalisasi partai mencakup dimensi internal dan eksternal yang mencakup empat elemen, yaitu systemness, decisional autonomy, value infusion, dan reification. Sementara itu, Netherlands Institute for Mutipartai Democracy (IMD) merumuskan lima aspek pelembagaan partai yang saling terkait, yaitu pengembangan demokrasi internal, keutuhan internal, identitas politik (ideologi), ketangguhan organisasi, dan kapasitas berkampanye. Perdebatan institusionalisasi yang seharusnya dilakuakan oleh semua partai politik, lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 38 Sumber Aspek-aspek Institusionalisasi Partai Huntington (1968) Adaptability Complexity Autonomy Coherence Randal dan Svasand (2002) Structural-internal > systemnes Structural external > decisional autonomy > Attitudinal-internal > Value infusion > Attitudinal-external reification IMD (2006) Demokrasi internal Keutuhan partai Identitas politik (ideologi) Ketangguhan organisasi Kapasitas kampanye Sumber : Randall dan Svasand (2002) dan IMD (2006) Dalam kaitan tersebut di atas, hendak melihat sejauh mana intitusionalisasi Partai Politik di Indonesia telah berlangsung hingga saat ini. 61. Bahwa Pemohon tidak berpendapat, Partai Politik sebagai suatu Perusahaan Swasta yang Mandiri dan beranggapan bahwa “mengapa masa jabatan Bos Perusahaan dibatasi? dia kan pemilik Perusahaan”, Pemohon mengumpamakan Partai Politik sebagai suatu Perusahaan Negara yang Mandiri, mengingat adanya Pasal 12 huruf K UU Partai Politik, yang menyatakan “memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Bahwa kekuasaan itu cenderung memabukkan jika personal tidak dibatasi masa jabatannya. Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa. Sekaligus harus membatasi peluang agar orang- orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama. Sehingga masa jabatan Ketua Partai wajib dibatasi. 39 62. Bahwa analogis perusahaan negara (BUMN) sebagai demokrasi ekonomi dan Partai Politik sebagai demokrasi rakyat, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa: “...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama mutualism adalah ber-jemaah dan brotherhood atau asas kekeluargaan adalah ber- ukhuwah. Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat (societal-interest) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan “...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang- seorang...”, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginal-residual”. Dalam posisi demikian, kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhannya. Suatu representasi sosial ekonomi yang harus ditegakkan. Hatta menyebutnya sebagai sistem ekonomi sosialisme-religius. 63. Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan 40 rakyat menurut Undang Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum. sumber: Putusan 53/PUU-XXI/2023. 64. Bahwa dalam membangun argumentasi tidak hanya memberi pemahaman yang idealis melainkan juga realistis, Pemohon dalam Permohonan ini tidak menyalahkan “Partai Politik” itu sendiri, melainkan hanya “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik”. Mengingat representasi Kedaulatan Rakyat adalah Partai Politik sebagaimana penjelasan diatas. Untuk menciptakan Partai Politik yang sehat bukan yang kuat, maka sudah sepatutnya doktrin Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bukanlah representasi Kedaulatan Rakyat atau demokrasi, melainkan “Partai Politik”. Sehingga menuju kesimpulan Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. J. Analisis Perbandingan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Di Berbagai Negara Yang Menganut Sistem Pemerintahan Presidensial dan Bentuk Negara Republik Terhadap Indonesia 65. Bahwa ada beberapa negara yang membatasi masa jabatan Ketua Umum Partai Politik yang dituangkan pula di undang-undang. No. Negara Pengaturan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik Ketentuan yang mengatur 1. Filipina Perwakilan daftar partai akan dipilih untuk jangka waktu tiga (3) tahun yang akan dimulai, kecuali Republic Act No. 7491 sumber: https://www.set 41 ditentukan lain oleh undang-undang, pada siang hari tanggal 30 (tiga puluh) Juni setelah pemilihan mereka. Pengunduran diri sukarela dari jabatan dalam jangka waktu apa pun tidak akan dianggap sebagai gangguan dalam kelanjutan masa jabatannya selama masa jabatan penuh untuk yang ia terpilih. .gov.ph/resourc es/election- law/republic- act-no-7491/ 2. Sudan Selatan Jangka waktu/masa jabatan keanggotaan Dewan adalah lima tahun yang dapat diperbarui; Political Parties Act 2007 sumber: https://redress. org/wp- content/upload s/2021/09/Politi cal-Parties-Act- 2007- ENGLISH.pdf 42 K. Karateristik Partai Politik di Indonesia 66. Tabel 1. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Partai Politik. Sumber: AD dan ART PDIP, Demokrat, PAN, PKB, Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem. 67. Pada tabel 1. di atas secara umum masa jabatan Ketua Umum berlangsung selama 5 tahun, akan tetapi aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang menjadi ketua umum itu tidak diatur, sehingga ketua umum yang sudah berkuasa selama 5 tahun itu masih ada kemungkinan untuk dipilih dan kembali menjadi ketua umum melalui mekanisme yang berbentuk muktamar, munas, kongres, dan rapat terbatas. Berdasarkan sumber dari AD/ART partai diatas yang menunjukkan seseorang yang terpilih menjadi ketua umum pada saat itu memiliki potensi untuk menjabat ketua umum dengan waktu yang sangat lama, karena aturan mengenai hal itu tidak diatur pula dalam AD/ARTnya. Nomor Partai Politik Bentuk Pertemuan Periode Jabatan Mekanisme Pemilihan 1 PDIP Kongres 5 Tahun Mufakat Aklamasi Voting 2. Gerindra Kongres 5 Tahun Aklamasi Voting 3. Demokrat Kongres 5 Tahun Mufakat Voting 4. PKB Muktamar 5 Tahun Mufakat Voting 5. PAN Kongres 5 Tahun Mufakat Aklamasi Voting 6. Nasdem Rapat Terbatas 5 Tahun Ketua Majelis Nasional 7. Hanura Munas 5 Tahun Aklamasi Voting 43 68. Tabel 2. Contoh Ketua Umum Yang Menjabat Terlalu Lama Sumber: Data diolah oleh Pemohon. 69. Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai, terlalu kuatnya figur pimpinan Partai Politik berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh Partai Politik bersangkutan. Ada pandangan bahwa figur pimpinan yang kuat selalu bisa diposisikan sebagai perekat, padahal kondisi tersebut akan terus menerus melahirkan ketergantungan di tubuh Partai Politik, sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti. 70. Pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada Riswandha Imawan menilai, kegagalan munculnya tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan partai melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi. Terhambatnya regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi. Apapun pandangan ketua umumnya nyaris selalu menjadi sebuah kebenaran. Padahal, menghadapi tantangan ke depan, kader muda harus didorong untuk tampil. 71. Bahwa Benar, sebagian partai politik yang mengatur tentang berapa lama masa jabatan ketua umum partai politik di dalam AD dan ART. Namun ada juga partai yang tidak mengatur masa jabatan ketua umumnya di dalam AD/ART. Seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatur masa jabatan ketua umum didalam AD dan ART nya yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umumnya maksimal 2 periode atau 10 tahun, sehingga di dalam tubuh partai tersebut tidak terjadi personalisasi partai politik atau penonjolan seorang tokoh untuk menjabat terlalu lama. Sebagaimana di dalam ART partai PPP yang mengatur masa jabatan ketua umum, hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 yang No Partai Politik Ketua Umum Periode Jabatan 1. PDIP Megawati Soekarno Putri 1999 – 2024 2. PKB Abdul Muhaimin Iskandar 2005 – 2024 3. PBB Yusril Ihza Mahendra 1998 – 2005 Dan 2015 – 2024 44 berbunyi bahwa “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”. Dari sini terlihat bahwa di dalam partai PPP masih menjunjung prinsip demokrasi yaitu semua berhak menjadi ketua umum dengan masa jabatan yang sudah diatur, dari situ pula terlihat bahwa didalam partai PPP menunjukkan tidak adanya sosok yang selalu ditonjolkan untuk menjadi ketua umum, artinya semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum dengan masa jabatan yang telah diatur tersebut. 72. Bahwa melihat fakta di atas sebetulnya pemerintah perlu untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai, melalui revisi UU Parpol dengan cara melakukan penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Dikarenakan UU Parpol hingga sampai saat ini belum mengatur tentang hal tersebut. Hal ini bertujuan agar terciptanya demokratisasi di dalam partai politik. L. Bantuan Keuangan Partai Politik Bersumber Dari APBD dan APBD 73. Bahwa dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur “bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 74. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. b. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peruahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 45 Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. c. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Menyatakan Bahwa, “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.” 75. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.” 76. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa “Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.” 77. Berdasarkan fakta di atas, Bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon, oleh karena itu terdapat kepentingan konstitusional Pemohon untuk 46 memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalannya nilai demokrasi di internal partai. Selain itu, pengelola APBN tersebut tentunya dilakukan oleh DPP setiap partai, dimana yang paling berwenang untuk pengelolaan dan pengalokasian anggaran adalah ditentukan oleh ketua umum partai: M. Dasar-Dasar Alasan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut 78. Bahwa Alasan Pembatasan tersebut sudah disampaikan dalam Alasan Pemohon (Posita) huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 79. Dengan demikian, wajar dan tepat jika kekuasaan Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dibatasi dalam masa jabatannya untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan, serta untuk menghindari dominasi kekuasaan yang mutlak oleh individu atau kelompok tertentu di dalam tubuh Partai Politik. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 47 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya –Risky Kurniawan- (Pemohon); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Risky Kurniawan (Pemohon). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 48 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 49 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 50 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah berusia 19 tahun dan sejak tanggal 30 Juni 2023 telah bergabung menjadi Anggota Partai Golongan Karya (vide bukti P-3); 4. Bahwa Pemohon bilamana kedepannya sudah berkontribusi banyak dalam Partai Golongan Karya (Golkar) akan menargetkan kursi Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian mengenai pembatasan masa jabatan dalam UU 2/2011, sehingga Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum dapat menjabat selama-lamanya atau berhenti dengan sendirinya, walaupun hal tersebut telah diatur dalam AD dan ART partai, namun tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon; 6. Bahwa benar, Pemohon belum pernah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan Partai Golkar setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Ketua Umum, namun seandainya Pemohon menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasinya melalui Munas, Pemohon takut terdapat intervensi dari petinggi atau pejabat Partai Golkar, sehingga Pemohon bersikap atas nama diri sendiri untuk memperjuangkan haknya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 51 Berdasarkan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan a quo telah ternyata Pemohon di dalam permohonannya menguji Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 yang merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik (vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), sehingga sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu berkenaan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik, karena norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai lain. Selain itu, jika dihubungkan dengan Petitum permohonan yang memohon agar Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”, Petitum Pemohon yang demikian tidak sesuai karena penambahan frasa “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut…”, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon untuk dimuat di depan norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna sesungguhnya dari keberadaan norma a quo, karena frasa yang dimohonkan agar ditambahkan ke dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dan bunyi sesungguhnya Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Di mana, penambahan frasa yang dimohonkan tersebut berkenaan dengan pembatasan 52 masa jabatan ketua umum Partai Politik, sedangkan bunyi asli dari Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai politik lain. Oleh karena itu, kedua hal tersebut tidak dapat serta-merta digabung untuk dijadikan sebagai satu pemaknaan dari norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, telah ternyata terdapat fakta hukum adanya ketidaktepatan substansi yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, seharusnya Pemohon menguji bagian norma yang terdapat dalam Bab IX tentang Kepengurusan, namun yang dimohonkan pengujian adalah bagian dari Bab II tentang Pembentukan Partai Politik. Dengan demikian, pasal yang dimohonkan pengujian menjadi tidak tepat, sehingga mengakibatkan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon juga menjadi tidak jelas. [3.6.2] Bahwa adapun berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Paragraf [3.5] di atas. Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga Pemohon yang menargetkan kursi Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum menjadi terhambat. Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, Paragraf [3.8], yang pada pokoknya sebagai berikut: "… walaupun Pemohon IV menyatakan diri sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) [vide bukti P-5], yang membuat Pemohon IV memiliki kualifikasi sebagai anggota partai politik. Namun, Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem. Terlebih lagi, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon IV tidak pernah menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya berkenaan dengan keinginan Pemohon IV untuk melakukan pembatasan periodisasi dan masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya pada saat musyawarah nasional atau sebutan lainnya dalam perubahan AD dan ART partai Nasdem [vide risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15]. Di samping itu, sekalipun Pemohon IV adalah anggota partai politik namun Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum 53 sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan. Jikapun dalam ketentuan Pasal 3 huruf a ART Partai Nasdem [vide bukti P-8] mengatur hak anggota yang salah satunya memilih dan dipilih, namun hal tersebut tidak secara eksplisit dalam konteks pemilihan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut telah jelas, oleh karena terhadap permohonan a quo pun juga berkenaan dengan masa jabatan pimpinan (ketua umum) partai politik maka sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo adalah Pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara dalam mengajukan permohonan a quo tidaklah secara serta-merta dapat dikatakan mewakili aspirasi partainya. Terlebih, Pemohon bukanlah pengurus partai dan baru beberapa bulan bergabung menjadi anggota Partai Golkar, serta belum pernah mengikuti atau menjadi peserta Munas Partai Golkar sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART Partai Golkar Pasal 39 ayat (2) huruf b angka romawi iv, yaitu untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum. Adapun berkenaan dengan pembatasan masa jabatan baik Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan sesungguhnya telah diatur dalam AD dan ART Partai Golkar dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, yaitu dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, [vide Lampiran Permohonan Pemohon, AD dan ART Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS- X/GOLKAR/2019]. Oleh karena itu, sesungguhnya hal yang dianggap Pemohon menghambat hak konstitusionalnya untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar hanyalah merupakan kekhawatiran semata, di mana kekhawatiran tersebut bukanlah merupakan kerugian hak konstitusional, sehingga tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian tidak tepat dan tidak memiliki hubungan dengan isu sebagaimana yang Pemohon persoalkan, sehingga berakibat tidak jelasnya petitum yang dimohonkan, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Andaipun permohonan Pemohon tidak kabur, quod non, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur, seandainya pun permohonan Pemohon tidak kabur, quod non, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 55 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 56 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita