77/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 77/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ahmad Amin, SST. Alamat : Dsn Lembah, RT/RW 003/002, Desa Padangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 20 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Juli 2022 dengan Nomor 77/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 September 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 September 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa permohonan pengujian UU dapat menguji pembentukan UU dan materi pasal, ayat atau bagian sebagaimana dalam UU MK Pasal 51 ayat (3) menyatakan: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Norma tersebut menegaskan bahwa semua hal yang menjadi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tertulis UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilakukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. 5. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasar konstitusi UUD 1945. Dasar hukum UU Guru dan Dosen a quo adalah: Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 Berdasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemohon mendapatkan petunjuk bahwa dasar hukum UU a quo secara ringkas dapat dibaca: pembentukan UU a quo berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum seperti: a) Apakah DPD dapat dan berwenang mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang terkait pendidikan? 6. Bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan constitusional review Undang-Undang a quo. B. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4 d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 94/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa pemohon memiliki legal standing untuk melakukan constitusional/judicial review terhadap UU a quo di Mahkamah Konstitusi, agar mendapatkan kepastian bahwa hak-hak konstitusional pemohon terpenuhi dan terlindungi sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. 10. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara PNS. 11. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan UU a quo yang merasa berlakunya UU Guru dan Dosen a quo telah merugikan hak- hak Konstitusional pemohon dalam bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan serta jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam kedaulatan negara hukum sebagaimana termaktub dalam batang tubuh UUD 1945 berikut: a. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum. 12. Bahwa Pemohon menjunjung tinggi norma konstitusi UUD 1945 yang telah mengatur pokok-pokok bernegara dan berbangsa dalam Negara Republik Indonesia. UUD 1945 telah mengatur pembagian kekuasaan negara kepada lembaga negara dengan prinsip check and balance antara Presiden, DPR dan DPD serta lembaga Negara lainnya. Selain membagi kekuasaan negara UUD 1945 juga membatasi kewenangan Lembaga negara seperti DPD. DPD sebagai lembaga legislatif dibatasi kewenangannya dalam mengusulkan 5 rancangan undang-undang dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kedudukannya sebagai perwakilan daerah. 13. Bahwa keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan usulan DPD terkait pendidikan telah menimbulkan kerugian kostitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan negara menurut UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan hukum dalam UUD 1945 telah dijalankan sebagaimana mestinya. 14. Ketidakpastian hukum itu menimbulkan kebimbangan dan ketidakyakinan bahwa norma konstitusi UUD 1945 akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketentuan Konstitusi UUD 1945 ditetapkan tahun 2002, dan UU a quo dibentuk tahun 2005 yang berarti setelah ada ketentuan Konstitusi UUD 1945 tentang kewenangan DPD. Apakah pengaturan ketentuan kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh konstitusi UUD 1945 dapat dilanggar jika ada kesepakatan antara Lembaga Tinggi Negara antara DPD, Presiden dan atau DPR? Tentu tidak bisa, karena bangsa Indonesia sepakat menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 15. Berlakunya UU a quo sedikit banyak telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam jaminan dan perlindungan hak-hak kepegawaian. Adanya penggunaan besaran gaji pokok sebagai besaran tunjangan yang telah ditetapkan dalam norma UU Guru dan Dosen a quo yang akhirnya menjadi belanja abadi negara bahkan ketentuan itu pemohon rasakan lebih kuat dan berkuasa daripada ketentuan UUD Pasal 23 tentang pengelolaan keuangan negara yang memberikan hak eksklusif kepada Presiden untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Ketentuan itu akhirnya pemohon rasakan menyandera besaran gaji pokok PNS. Menjadi hal yang wajar jika pemohon melakukan evaluasi dan bertanya-tanya bagaimana bisa lembaga legislatif memerintahkan belanja keuangan negara padahal tidak memiliki hak merencanakan keuangan negara? Lalu Siapakah lembaga yang memiliki integritas melakukan pembahasan rencana dan pengawasan pelaksanaan belanja keuangan tersebut? Hal aneh Presiden yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara diperintah belanja oleh lembaga legislatif yang bertugas pembahasan dan pengawasan jalannya pemerintahan serta tidak bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 6 negara. Akhirnya dengan mempelajari keberadaan UU a quo dari dasar hukumnya dapat diketahui ternyata merupakan UU berasal dari DPR atas usulan DPD terkait pendidikan. 16. Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan ketentuan kewenangan DPD telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (1). Pemohon mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kewenangan Lembaga DPD mengajukan RUU terkait pendidikan kepada DPR terhadap norma Konstitusi UUD 1945. Hal ini sesuai konstruksi ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Lembaga negara yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dapat disebut sedang mencederai prinsip negara hukum. 17. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon maka akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil: 1) Adanya kepastian bahwa lembaga negara menjalankan kekuasaan negara sesuai ketentuan dan pengaturan UUD 1945; 2) serta kepastian bahwa Undang-Undang yang dibentuk dan berlaku harus sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 dan jika tidak sesuai UUD 1945 akan batal demi hukum atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasar uraian di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas kewenangan legislasi DPD dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. C. ALASAN- ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 18. Menanggapi saran-saran perbaikan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 22 Agustus 2022 dapat Pemohon sampaikan hal-hal berikut: a. Bahwa permohonan tidak bermaksud menghilangkan tunjangan yang ada dalam UU Guru dan Dosen, tetapi permohonan dilakukan agar ada peraturan baru yang memisahkan besaran gaji pokok dengan tunjangan. 7 Hal itu karena ada kewenangan yang dimiliki Presiden dan DPR menyusun peraturan baru yang lebih adil dan memperhatikan norma-norma UUD 1945. Kebijakan yang ada saat ini menyandera besaran gaji pokok padahal kedudukan gaji pokok dan tunjangan dalam memenuhi kesejahteraan kepegawaian berbeda tingkatannya. b. Nasehat Panel Hakim agar pemohon menguraikan kriteria-kriteria tunjangan yang layak sehingga menjadi pedoman penghitungan banyaknya tunjangan. Pemohon tidak dapat memenuhi nasehat tersebut, karena penyusunan kriteria akan efektif jika dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan membuat kebijakan seperti Presiden atau DPR. Pemohon bukan pihak pembuat kebijakan, kriteria tunjangan sangat berpotensi bias karena memperhatikan idealisme teori dan kondisi beragam lapangan pekerjaan dan sangat menguras tenaga dan berpotensi sia-sia sulit menjadi kebijakan. Tapi hal ini menginspirasi untuk mempertanyakan kriteria dan komponen tunjangan profesi bagi guru dan dosen apa saja dan bagaimana perhitungan akhir besarnya setara gaji pokok? c. Bahwa Panel menasehatkan agar fokus pada satu isu permohonan yang jelas sehingga tidak menimbulkan bias dan perkara yang melebar. Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemohon memutuskan untuk memilih isu kewenangan legislasi lembaga negara DPD dalam perannya mengusulkan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen a quo, terkait pendidikan. Hal ini dengan mempertimbangkan berikut: 1) Peran DPD dalam pembentukan UU Guru dan dosen a quo secara jelas tertulis dalam materi muatan bagian dasar hukum yang menyatakan sebagai lembaga yang berwenang menyusun UU terkait pendidikan yaitu Pasal 31 UUD 1945. 2) Kewenangan legislasi DPD dalam mengajukan RUU kepada DPR telah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 3) Materi muatan UU a quo yang menyatakan peran DPD pembentukan UU Guru dan Dosen a quo dapat diuji langsung dengan materi muatan norma Konstitusi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 4) Mahkamah belum merumuskan tata cara pengujian UU yang diduga melanggar Pasal 22D UUD 1945 kewenangan Lembaga Negara maka Pemohon berpedoman pada Indonesia adalah negara hukum, dimana 8 lembaga negara menjalankan kekuasaan negara berdasar ketentuan UUD 1945, sehingga melakukan kekuasaan negara diluar ketentuan UUD 1945 dianggap perbuatan melanggar Konstitusi UUD 1945. d. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil bukan pengujian formil. Bukti permohonan materiil menurut Pemohon adalah berikut: 1) Peran DPD mengusulkan UU Guru dan Dosen a quo ada dalam materi muatan bagian pembukaan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo yaitu: Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Norma yang mengatur kewenangan DPD dalam tugas legislasi telah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945; 3) Pengujian dan pembuktian permohonan berdasar materi muatan tertulis di UU baik dalam UU a quo yang diuji maupun penguji Konstitusi UUD 1945. 4) Norma penguji utama adalah langsung norma-norma Konstitusi UUD 1945 dan didukung norma Undang-Undang terkait. 5) Sedangkan pengujian formil menurut pemohon perkara permohonan tidak pada sesuatu yang tertulis dalam materi muatan UU yang diuji, bukti pelanggaran tidak dapat ditemukan dalam materi muatan UU a quo, norma penguji tidak langsung norma Konstitusi UUD 1945. Pembuktian pelanggaran ada pada norma prosedur kerja yang disepakati antara Lembaga negara yang terlibat membentuk UU yang dapat berupa UU ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) atau nama lain yang sejenis serta arsip-arsip dokumen yang muncul selama proses pembentukan undang-undang. 6) Bahwa norma Konstitusi UUD 1945 seperti Pasal 22D ayat (1) tidak dapat diperlakukan seperti norma alur kerja lembaga pembentukan UU baik dalam UU ataupun SOP pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Norma Konstitusi Pasal 22D UUD 1945 tidak dapat diperlakukan hanya mengikat berkekuatan hukum selama 45 hari dan setelah itu tidak berlaku untuk menguji Konstitusionalitas suatu produk undang-undang. Norma konstitusi dalam Pembukaan dan Batang 9 Tubuh UUD 1945 tidak berlaku hanya setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Sehingga norma Konstitusi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 dapat digunakan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang- undang yang ada setiap saat. Karena itu Pemohon yakin permohonan ini adalah pengujian materiil UU Guru dan Dosen a quo terhadap norma Konstitusi UUD 1945. 19. Permohonan Pengajian Materiil UU a quo: a). Bagian UU Guru dan Dosen a quo yang diuji: Dasar hukum Mengingat: Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Norma Konstitusi UUD 1945 penguji: a. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 22D ayat (1) “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” c. Pasal 22D ayat (2): “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.” 20. Materi muatan pembukaan UU Guru dan Dosen pada bagian dasar hukum Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menyatakan bahwa pembentukan Undang- Undang Guru dan Dosen berasal dari DPR atas usul DPD terkait Pendidikan atau atas perintah Pasal 31 UUD 1945. 21. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan 10 panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi UUD 1945 sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’. Indonesia sebagai negara hukum berdasar Konstitusi UUD 1945, dalam memberikan penyelesaian permohonan ini diantaranya harus memiliki prinsip 1) Supremasi hukum (supremacy of law) ▪ Pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah hukum dan konstitusi, bukan manusia “The rule of law, not by man”. Berbagai permasalahan kenegaraan harus diselesaikan dengan hukum konstitusi sebagai pedoman tertinggi. Rechtsstaat (negara hukum), bukan machtstaat (kekuasaan belaka). Oleh karena itu penyelesaian permohonan ini harus kembali pada norma-norma konstitusi UUD 1945 sebagai pedoman tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. 2) Persamaan dalam Hukum (equality of law) ▪ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] ▪ Segala sikap dan tindakan diskriminasi dalam segala bentuk dan manisfestasinya dilarang, kecuali affirmative actions. ▪ “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] 11 3) Proses hukum yang baik dan benar atau asas legalitas (due process of law) Indonesia sebagai Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan lembaga negara harus didasarkan atas peraturan norma- norma perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang- undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ (regels). Oleh karena itu segala tindakan lembaga negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku yaitu kewenangan yang diatur oleh UUD 1945. Sehingga jika perbuatan dan tindakan lembaga negara itu sesuai Konstitusi disebut Konstitusional, sebaliknya tindakan lembaga negara yang tidak memiliki dasar hukum norma Konstitusi maka tindakan lembaga negara tersebut adalah inkonstitusional yaitu tidak sesuai konstitusi. Dan produk dari perbuatan yang inkonstitusional juga akan disebut sebagai produk inkonstitusional. Jika produk itu berupa peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan itu harus batal demi hukum. 22. Bahwa peran DPD RI atas terbentuknya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tercatat dalam dasar hukum UU a quo. Cara membaca dasar hukum Undang-Undang berpedoman pada UU P3 pada Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan point 28 berikut: 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum suatu undang-undang hanya memuat dua hal yaitu: 1. Dasar kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan; 2. Peraturan perundang-undangan baik norma Pasal Konstitusi UUD 1945 atau UU yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang- undangan. 12 Untuk mengetahui asal lembaga negara pengusul UU dengan mencantumkan norma Pasal UUD 1945 yang memberikan kewenangan mengusulkan RUU kepada DPR. Bukti bahwa UU a quo merupakan usulan DPD adalah dicantumkannya pasal 22D UUD 1945 yang menjadi dasar kewenangan legislasi DPD. Hal itu sesuai petunjuk cara membaca dasar hukum Undang- Undang berpedoman pada UU P3 pada Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan point 31 berikut: 31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga peran DPD dalam pembentukan UU Guru dan Dosen a quo itu diketahui dengan dicantumkannya Pasal 22D setelah Pasal 20 dalam dasar hukum UU a quo sebagai berikut: Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu berarti UU Guru dan Dosen a quo adalah berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan (Pasal 31 UUD 1945). Peran DPD sebagai penyusun RUU Guru dan Dosen dan mengusulkannya kepada DPR RI adalah meyakinkan dan terbukti secara legal formal menjadi materi muatan dasar hukum UU a quo. 23. Bahwa kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif telah atur dan ditentukan pada bidang-bidang tertentu saja, tidak seluas kewenangan legislatif DPR atau Presiden. Hal itu telah diatur pada UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU menyatakan: “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Pada Pasal 22D ayat (1) tersebut menunjukkan kewenangan DPD dalam mengajukan kepada usulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan 13 perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan DPD tidak memiliki kewenangan mengusulkan kepada DPR rancangan undang-undang terkait Pendidikan. 24. Bahwa batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi UUD 1945 juga telah diuraikan dalam dua UU yang berbeda dan keduanya tidak bertentangan, yaitu: 1) UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menyatakan: Pasal 249 ayat (1) huruf a “DPD mempunyai wewenang dan tugas: a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;” Pasal 249 ayat (1) huruf a UU MD3 menyatakan bahwa kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang terbatas hanya pada hal- hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Hal ini menunjukkan bahwa DPD tidak berhak mengajukan RUU terkait Pendidikan kepada DPR. 2) Pembatasan kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU kepada DPR juga ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang telah diubah dengan UU nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang- Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan 14 e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Berdasar pasal tersebut terlihat bahwa DPD hanya dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini sesuai kewenangan DPD pada Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 249 ayat (1) huruf a UU MD3 yaitu tidak memliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR terkait pendidikan (Pasal 31 UUD 1945). 3) Bahwa batas kewenangan DPD terkonfirmasi dari kewenangan yang dimiliki DPR yang berwenang membahas RUU yang diajukan DPD sesuai kewenangan DPD pada Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Hal ini sesuai kewenangan DPR dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 71 huruf d yang menyatakan DPR berwenang: d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; Berdasarkan kewenangan DPR RI mengkonfirmasi bahwa DPR hanya membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD sesuai kewenangan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, sehingga DPR tidak memiliki wewenang membahas usulan RUU dari DPD selain yang menjadi kewenangan DPD. 25. Bahwa kewenangan DPD dalam tugas legislatif terkait pendidikan adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU terkait pendidikan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait pendidikan. Hal ini berdasar Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 berikut: Pasal 22D ayat (2): “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.” 15 Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bahwa kewenangan DPD terkait pendidikan adalah memberikan pertimbangan pada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa DPD tidak berwenang menyusun rancangan undang-undang terkait pendidikan dan mengusulkannya pada DPR. 26. Batas kewenangan legislatif DPD terkait pendidikan terkonfirmasi dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menyatakan: Pasal 249 ayat (1) huruf d “DPD mempunyai wewenang dan tugas d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Berdasarkan Pasal 249 ayat (1) huruf d tersebut menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD terkait RUU pendidikan adalah memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa DPD tidak berwenang menyusun RUU terkait pendidikan. 27. Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait pendidikan kepada DPR. Maka dasar hukum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo terdapat perbuatan lembaga negara yang tidak sesuai Konstitusi yaitu: a. DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang terkait pendidikan yaitu RUU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 bahwa kewenangan legislasi DPD tidak berwenang terkait pendidikan. b. DPR menerima usulan DPD RUU Guru dan Dosen terkait pendidikan; c. DPR membahas dan menyetujui RUU Guru dan Dosen menjadi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Maka sesuai prinsip negara hukum asas legalitas bahwa dasar hukum UU Guru dan Dosen a quo adalah tidak memiliki dasar hukum Konstitusi UUD 1945, sehingga dasar hukum itu inkonstitusional, dan menjadikan Undang- Undang Guru dan Dosen a quo adalah inkonstitusional juga. Sehingga keberadaan UU a quo adalah inkonstitusional dan batal demi hukum. 16 28. Ketentuan bahwa Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang harus batal demi hukum sesuai asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal ini diatur dalam UU P3 Pasal 5 yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Penjelasan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat Pasal 5 Huruf b adalah: bahwa yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berdasar azas ini maka setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bukan oleh lembaga yang berwenang maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Berdasar Pasal 5 UU P3 menentukan bahwa UU yang dibentuk oleh kelembagaan yang tidak tepat adalah pembentukan peraturan perundang- undangan yang jelek, dan jika itu terjadi maka UU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 29. Bahwa permohonan pengujian materiil tetapi permohonan seperti pengujian formil. Hal ini dapat Pemohon jelaskan bahwa permohonan pemohon menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Indonesia negara hukum juga membeikan kepastian bahwa norma konstitusi UUD 1945 agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Supremasi Konstitusi UUD 1945 harus ditaati dan tindakan perbuatan di luar ketentuan UUD 1945 adalah inkonstitusional dan produk hasil perbuatan tersebut harus batal demi hukum. Karena itu permohonan pengujian materiil ini adalah agar UU Guru dan Dosen a quo agar dibatalkan atau batal demi hukum. 17 30. Bahwa dengan berdasar kenyataan dan bukti yang ada maka hal yang wajar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon membatalkan berlakunya UU Guru dan Dosen a quo. Menyerahkan muatan materi Guru dan Dosen kembali kepada DPR dan Presiden yang kewenangannya menyusun RUU tidak dibatasi oleh Konstitusi UUD 1945. DPR atau Presiden bisa kembali menyusun UU Guru dan Dosen dengan memperhatikan ketepatan jenis, hierarki dan materi muatan pada UU sebagai produk lembaga legislatif DPR. D. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, mohon yang Mulia Hakim Konstitusi memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo adalah inkonstitusional dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bilamana Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya, ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan; 4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 Tahun 2014 18 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Bukti P-6: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- XI/2013. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang- Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 22 Agustus 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK ayat (2), Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021); [3.3.2] Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana telah diterima Mahkamah pada 5 September 2022 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 5 September 2022 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (Posita), dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas berlakunya UU 14/2005 yang dimohonkan 20 pengujian dan yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkaitan dengan konsideran UU 14/2005. Selain itu menurut Pemohon, UU 14/2005 merupakan usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan pendidikan telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. [3.3.4] Bahwa uraian dimaksud sama sekali tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian tetapi sebaliknya Pemohon justru menguraikan adanya ketidakpastian hukum kewenangan antarlembaga tinggi negara yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu berkenaan dengan kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan kewajiban untuk menguraikan kerugian hak konstitusional sebagai salah satu syarat formal yang harus diuraikan Pemohon, dalam kapasitas apa sesungguhnya Pemohon menguraikan proses pembentukan dan keberadaan UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara, in casu DPD. Dalam hal ini, Mahkamah merujuk pada dalil permohonan Pemohon (perbaikan permohonan hlm. 5 angka 18 huruf c) yang antara lain menyatakan: “…Pemohon memutuskan untuk memilih isu kewenangan legislasi lembaga negara DPD dalam perannya mengusulkan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen a quo, terkait pendidikan. Hal ini dengan mempertimbangkan berikut: 1) Peran DPD dalam pembentukan UU 14/2005 a quo secara jelas tertulis dalam materi muatan bagian dasar hukum yang menyatakan sebagai lembaga yang berwenang menyusun Undang-Undang terkait pendidikan yaitu Pasal 31 UUD 1945. 2) Kewenangan legislasi DPD dalam mengajukan RUU kepada DPR telah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 3) Materi muatan UU 14/2005 a quo yang menyatakan peran DPD pembentukan UU 14/2005 a quo dapat diuji langsung dengan materi muatan norma Konstitusi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.” 4) Mahkamah belum merumuskan tata cara pengujian undang-undang yang diduga melanggar Pasal 22D UUD 1945 kewenangan lembaga negara maka Pemohon berpedoman pada Indonesia adalah negara hukum, dimana lembaga negara menjalankan kekuasaan negara berdasar ketentuan UUD 1945, sehingga melakukan kekuasaan negara di luar ketentuan UUD 1945 dianggap perbuatan melanggar Konstitusi UUD 1945.” 21 [3.3.5] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama uraian dalam kedudukan hukum dan alasan-alasan mengajukan permohonan tersebut, menurut Mahkamah uraian kerugian hak konstitusional tidak berkaitan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dimaksud. Terlebih lagi, jika alasan-alasan permohonan dimaksud dikaitkan dengan Petitum Pemohon, permohonan a quo lebih mengesankan sebagai pengujian formil dibandingkan dengan pengujian materiil. Hal ini dapat dibaca dalam petitum Pemohon yang memohonkan agar Mahkamah menyatakan UU 14/2005 adalah inkonstitusional dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Petitum demikian sesungguhnya Pemohon lebih mempersoalkan kewenangan lembaga negara pembentuk undang-undang, in casu DPD, dalam mengajukan rancangan undang- undang di bidang pendidikan, yang apabila diletakkan dalam kerangka doktriner pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang menyangkut kewenangan lembaga adalah merupakan pengujian formil. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi persyaratan formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.3] Kedudukan hukum dan Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 22 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto