77/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 77/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3, RT.009/RW.008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2020 memberi kuasa kepada Bayu Segara, S.H. dan Denny Fajar Setiadi, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Fajar & Segara Law Office, berkedudukan hukum di Jalan Sunan Giri Nomor 100, RT 003/001, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2 (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 180/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor 77/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang- undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bahwa Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan 3 tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang; 4. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Pasal 1365 KUH Per terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 4 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum inilah yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan norma a quo sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan ini; 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti Tambahan P.11 - KTP) di mana dalam hal ini, Pemohon pengguna transportasi online dalam beraktivitas sehari-hari; 5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon merasa perlu penting untuk menjelaskan kronologis yang mengakibatkan Pemohon dirugikan secara langsung atas kata “Kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Per yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari Penggugat kepada Pemohon in casu Tergugat; 5. Bahwa adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut: - Pada 1 Agustus 2019, Grab Indonesia mengadakan challenge (tantangan) bernama Jugglenaut, yakni naik Grab Bike sebanyak 74 kali untuk mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,00 - Dalam Term & Condition dituliskan bahwa “Upon completion of the challenge, you will automatically receive your reward” (Bukti P-3). - Karena mobilitas yang tinggi, di mana kala itu Pemohon berkuliah di UI, bekerja di DPRD DKI, riset skripsi di DPR RI, Pemohon pergi kemanapun menggunakan Grab Bike sehingga pemohon berhasil menyelesaikan challenge Jugglenaut pada 8 Agustus 2019. (Bukti P-4). 5 - Namun, reward sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon. Pemohon bingung dan segera mengkontak Grab Indonesia untuk menanyakan hal tersebut. Pemohon hanya mendapat jawaban, “Menanggapi e-mail Anda mengenai Challenges (Jugglenaut), mohon kesediaan dan kesabarannya untuk menunggu hingga proses ini selesai” - Tiba-tiba 2 hari kemudian, Term & Condition berubah menjadi “Reward will be sent after verification is completed. Verification will take up to 7 working days after challenge is completed.” (Bukti P-5). - Hal ini tentu membuat kesal, karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melarang adanya perubahan klausula baku secara sepihak. Pun demikian, Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 7 hari kerja. - Namun, hingga 21 Agustus 2019, yang mana sudah melewati jangka waktu, reward tetap tidak diberikan. Pemohon menghubungi Grab Indonesia kembali dan juga mengirimkan peringatan, yang lalu dijawab, “Anda tidak perlu khawatir, dan mohon kesediaannya untuk menunggu proses verifikasi hingga selesai, periode berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019” (Bukti P-6). - Selain sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sekarang terjadi pengingkaran terhadap ketentuan yang sudah diubahnya sendiri, padahal dijanjikan 7 hari kerja, namun sekarang Pemohon diminta menunggu hingga akhir bulan. - Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 31 Agustus 2019 yang jatuh pada hari Sabtu. Namun, Pemohon tidak kunjung mendapatkan reward tersebut. - Sebagai itikad baik, Pemohon kemudian menunggu hingga hari Senin, 2 September 2019. Namun, tetap tidak ada reward, bahkan juga tidak ada keterangan atau penjelasan apapun, - Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi kepada pihak Grab hanya “diread” (Bukti P-7). 6 - Malamnya, akun resmi Grab menghubungi Pemohon karena mengetahui perihal gugatan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Karena sudah berlanjut ke jalur hukum, Pemohon hanya menjawab, “Silakan hubungi kuasa hukum saya” (Bukti P-8). - Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward Rp 1.000.000,00 tersebut ke akun grab Pemohon. - Pun demikian, Pemohon berpandangan bahwa gugatan Pemohon bukanlah hanya karena tidak diberikannya reward. Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang seenaknya mengubah klausula baku padahal perbuatan tersebut dilarang, bahkan mengingkari juga ketentuan yang sudah diganti dengan seenaknya sendiri, dan bahkan baru memberikan reward setelah digugat dahulu. Pemohon berharap ada refleksi untuk memperbaiki diri dari Grab Indonesia sendiri sehingga Pemohon melanjutkan perkara tersebut. - Namun, bukannya refleksi diri, Grab justru menggugat balik (rekonvensi) Pemohon dengan alasan reward sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasanya, yakni Lawfirm Rajamada & Partners. Perkara tersebut akhirnya diputus NO karena ada ketentuan dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. (Bukti P-9). - Pemohon tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Namun tiba-tiba, pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasanya, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut sama persis seperti gugatan rekonvensi, baik alasannya maupun hal yang dimintakan. (Bukti P-10). - Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian tiba-tiba Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020. - Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hanya, hal yang berbeda adalah besaran kerugian. Pada rekonvensi dan somasi kerugian adalah sebesar Rp 7 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Padahal, Kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners. - Pemohon melihat gugatan ini sengaja dibuat-buat untuk memperkarakan Pemohon, Karena tidak bisa menemukan kerugian apapun untuk memperkarakan Pemohon, maka mereka berupaya mencari celah untuk mendapat kerugian tersebut. Hingga akhirnya, dengan memakai honorarium jasa advokat dijadikan dasar kerugian. 6. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah terjadi kepada Pemohon. Maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 1365 KUH Per, yang menyatakan: ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Terhadap kata “kerugian” Sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk honorarium advokat”. Ketentuan Norma tersebut bertentangan secara bersyarat (Conditionally Constitutional) terhadap: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa terhadap ketentuan norma Pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 8 1. Bahwa yang dimaksud Honorarium pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) dikatakan bahwa “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa “Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberika kepada Kliennya”. 2. Bahwa apabila kita melihat atas 2 (dua) ketentuan norma dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat di atas, maka penekanan yang harus diperhatikan, yakni: Advokat berhak menerima Honorarium dan Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya. 3. Bahwa seorang advokat saat menerima suatu pekerjaan untuk memberikan jasa hukum pada umumnya secara administratif akan memberikan Surat Kuasa sebagai legalitas dirinya melakukan pembelaan atas kepentingan kliennya, juga akan memberikan Perjanjian Jasa. 4. Bahwa dalam konsep dasar hukum perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya hak dan kewajiban yang mengikat dalam suatu perjanjian kerja jasa hukum hanyalah mengikat antara Advokat dengan Kliennya. 5. Bahwa untuk dapat di dampingi oleh Advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan Hak dari Pihak yang sedang berperkara hukum, bukan kewajiban. Artinya, pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jasa hukum seorang advokat. 6. Bahwa tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara in casu beracara di pengadilan, mengakibatkan putusnya hubungan causal verband antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara in casu penggugat terhadap tergugat. 7. Bahwa namun Pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Per yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 9 kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” 8. Bahwa pemaknaan atas kerugian sering kali dimaknai termasuk honorarium Jasa Hukum Advokat, yang karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan yang kepada tergugat, sehingga Penggugat harus menggunakan jasa hukum Advokat, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan Penggugat yang digunakan untuk membayar honorarium Penggugat menjadi ditanggungkan kepada tergugat. 9. Pemaknaan ini dilandasi adanya ketentuan norma Pasal 1365 KUH Per yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum Advokat in casu pengeluaran “honorarium” jasa advokat. 10. Bahwa padahal hal tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015 sebagai berikut: Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan, dengan alasan: - Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan; - Bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat; - Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat. 11. Bahwa putusan Mahkamah Agung ini tentunya tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkrit. Hal ini berakibat terus banyaknya gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Per untuk meminta ganti kerugian atas biaya honorarium Jasa Advokat kepada tergugat terus dilakukan (e.g. perkara yang dialami Pemohon). Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10 12. Bahwa artinya berbeda apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata “Kerugian” dalam ketentuan Norma Pasal 1365 KUH Per. Hal ini tentunya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai “The Protector of Citizen’s Constitutional Rights”. 13. Bahwa terkait perihal pemaknaan petitum dalam perkara a quo. Terlebih dahulu, merujuk kepada Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memiliki bunyi Putusan demikian: “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” 14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagaimana dapat dilihat dalam putusan angka 2 tersebut, Mahkamah mendasarkan pelarangan tersebut dengan memaknai pekerjaan lain termasuk juga pengurus partai politik. Model putusan ini tidak serta merta menjadikan frasa pekerjaan lain hanya sebagai pengurus partai politik. Namun, salah satu dari pekerjaan lain adalah pengurus partai politik. 15. Bahwa dalam perkara a quo, model seperti inilah yang digunakan dalam petitum. Dimintakan agar kerugian dalam 1365 KUH Per tidak dimaknai termasuk juga sebagai honorarium jasa advokat. Dengan demikian, dikabulkannya permohonan a quo tidak berarti menjadikan saklek bunyi pasal hanya seperti yang dimintakan. Akan tetapi, dengan dikabulkan maka honorarium jasa advokat dimaknai tidak termasuk sebagai kerugian dalam 1365 KUH Per. 11 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Per bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga Honorarium jasa advokat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Term & Condition challenge Jugglenaut; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Screenshot telah menyelesaikan challenge Jungglenaut; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Term & Condition; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Screenshot jawaban Pihak Grab Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan konfirmasi kepada pihak Grab Indonesia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Screenshot permintaan maaf Pihak Grab Indonesia atas ketidaknyamanan yang terjadi; 12 9. Bukti P-9 : Fotokopi Ketentuan terkait penyelesaian sengketa antara Grab dengan konsumen; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Somasi yang dilakukan oleh Grab Indonesia melalui kuasa hukumnya, Rajamada & Partners; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 13 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 14 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut; terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-11); 3. Bahwa pada Selasa, 3 September 2019, Pemohon melalui kuasanya, memasukkan berkas gugatan terhadap Grab Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Grab Indonesia tidak kunjung menyerahkan hadiah kepada Pemohon selaku peraih reward sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam challenge (tantangan) bernama Jugglenaut yang diadakan oleh Grab Indonesia; 4. Bahwa pada Rabu 4 September 2019, Grab Indonesia memberikan reward Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ke akun grab Pemohon, namun Pemohon tetap meneruskan gugatannya di Pengadilan Jakarta Pusat, sehingga kemudian Grab Indonesia menggugat balik (rekonvensi) dengan alasan reward sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus mengeluarkan biaya untuk jasa advokat sebagai kuasanya, yakni Lawfirm Rajamada & Partners; 15 5. Bahwa perkara Pemohon tersebut diputus NO karena ada ketentuan dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri (vide bukti P-9); 6. Bahwa pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasanya, Rajamada & Partners, yang isi somasinya sama persis seperti gugatan rekonvensi, baik alasan maupun hal yang dimintakan (vide bukti P-10); 7. Bahwa Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020, yang isi gugatannya sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan juga somasi, dengan besaran kerugian yang berbeda. Pada rekonvensi dan somasi, kerugian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Padahal, kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa hukum Grab; 8. Bahwa menurut Pemohon, gugatan tersebut sengaja dibuat-buat untuk memperkarakan Pemohon karena Grab tidak bisa menemukan kerugian apapun untuk memperkarakan Pemohon, sehingga menjadikan honorarium jasa advokat sebagai dasar kerugian. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 1365 KUH Perdata yang mengandung ketidakpastian hukum khususnya kata “kerugian”. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang sedang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara perdata dengan tuntutan ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki 16 hubungan sebab-akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1365 KUH Perdata, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan kliennya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bahwa menurut Pemohon, untuk dapat didampingi oleh advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan hak dari pihak yang sedang berperkara hukum. Tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara, in casu beracara di pengadilan, mengakibatkan putusnya hubungan causal verband antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara; 3. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata pada kata ‘kerugian’ seringkali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat, yang karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon) yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat, sehingga Penggugat harus 17 menggunakan jasa hukum advokat, dan kemudian biaya advokat tersebut harus dibebankan kepada Tergugat; 4. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan tersebut dilandasi adanya ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum Advokat. Padahal biaya jasa advokat tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat; 5. Bahwa menurut Pemohon, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkret. Oleh karenanya terhadap gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata untuk meminta ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat kepada Tergugat terus dilakukan. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata “kerugian” dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni jasa advokat dimaknai tidak termasuk sebagai kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 18 mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata adalah timbul karena perintah undang-undang maupun timbul karena perbuatan orang, sehingga dengan perkataan lain, seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan Pasal a quo perbuatan melawan hukum dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum; 2) Timbulnya kerugian; 3) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 4) Kesalahan pada pelaku. Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, unsur yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah “hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”, sehingga harus dibuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. [3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo yang perlu dijawab adalah apakah kerugian membayar jasa advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam menghadapi perkara perdata di pengadilan dapat dibebankan kepada pihak lawan 19 dengan alasan bahwa kerugian membayar jasa advokat tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lawan. Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan tentang perbuatan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum karena penafsirannya telah mengalami perkembangan doktrin di mana sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan secara sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja sebagaimana aliran legisme yang menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang. Namun setelah tahun 1919 telah terjadi perluasan penafsiran perbuatan melawan hukum yang unsur- unsurnya di antaranya adalah: 1) mengganggu hak orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3) bertentangan dengan kesusilaan; 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Bahwa dengan berkembangnya penafsiran perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka dalam menentukan perbuatan seseorang, in casu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan haknya adalah menjadi ranah hakim pengadilan perdata yang memeriksa perkara tersebut yang dapat menilainya apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. [3.13] Menimbang bahwa dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, bertanggal 14 Desember 2017). Dalam hal perkara perdata di mana prinsipal diwakili oleh advokat maka dalam keadaan demikian menjadi pertanyaan apakah biaya jasa advokat yang dibayarkan oleh seseorang tersebut dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang diakibatkan perbuatan pihak lawan maka penilaian demikian pun adalah tetap menjadi ranah penilaian hakim untuk menetapkannya apakah kerugian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lawan berperkara. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, namun dalam suatu perkara perdata, 20 penilaian kerugian tersebut tergantung pada pembuktian para pihak serta penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut, demikian pula dalam menentukan apakah honorarium advokat termasuk sebagai kerugian akibat yang dapat dilekatkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau tidak. [3.14] Menimbang bahwa penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dalil gugatan merupakan kebebasan atau hak bagi siapa pun yang mengajukan gugatan, termasuk dalam hal ini akan menggunakan jasa advokat atau tidak hal tersebut adalah ranah privat atau perdata, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Perihal dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan yang mendalilkan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk penilaian kerugian yang dialami penggugat dengan mendasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan penilaian hakim setelah melalui proses pemeriksaan persidangan ataupun dapat pula dengan mempertimbangkan putusan terdahulu atau yurisprudensi. Bahkan Pemohon sendiri dalam dalil permohonannya pun menyebutkan telah ada putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yaitu dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, “Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian ganti kerugian yang dapat dituntut dan dikabulkan dalam perkara perdata adalah merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut, setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Adapun persoalan perkara konkret yang dialami Pemohon yang dituntut ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat, menurut Mahkamah, merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 21 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, 22 Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan