77/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 77/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Pekerjaan : Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Alamat : Jalan Putadewa Gang. Kapling, Kec/Kab. Ngawi, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai …………………………………….………… Pemohon I; 2. Nama : Richardo Purba, S.H. Pekerjaan : Konsultan Hukum pada Kantor DSS and Associates, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta Alamat : Desa Karanganom, RT 004 RW 002, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………. Pemohon II; 2 3. Nama : Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DSS and Associates, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta Alamat : Perum Vidya Indah II Blok E Nomor 03 Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………… Pemohon III; 4. Nama : Jultri Fernando Lumbantobing, S.H. Pekerjaan : Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Alamat : Jalan Dr. TB. Simatupang, Hutatoruan VII, Tarutung Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………….. Pemohon IV; Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2019, tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 memberikan kuasa kepada: Nama : Galih Adhi Wisesa, S.H. Pekerjaan : Sarjana Hukum, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Alamat : Taman Keraton Yogyakarta, I/422 RT 036 RW 009, Patehan, Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama : Muhammad Ardi Langga, S.H Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Arjuna Keputran, Kel. Keputran, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung Nama : Yahya Maqhfiroh Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun 2 Hanakau Jaya, Desa Hanakau Jaya, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung 3 5. Nama : Sayid Aziz Imam Mahdi, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada. Alamat : Jalan Lintang Trenggono V/1 Tlogosari, Semarang Selanjutnya di sebut sebagai …………………………………………… Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 5 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: 6. Nama : Alfian Huzhayya, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Hukum Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Gang DD RT 010/005 Nomor 69, Kampung Baru Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560 Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………… Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 5 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: Nama : Kahfi Adlan Hafiz Pekerjaan : Mahasiswa, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Alamat : Kompleks Meruya Residence Jalan Gunung Bromo Nomor 2, Meruya Selatan, Kembangan. Nama : Yudha Pande Raja Pekerjaan : Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Alamat : Rantau Kasai, RT/RW 003/003. Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. 4 7. Nama : Galang Brillian Putra, S.H. Pekerjaan : Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Alamat : Desa Jambangan RT 002 RW 008 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………. Pemohon VII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat masing- masing pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 30 Januari 2020 memberikan kuasa kepada: 8. Nama : Faiz Abdullah Wafi Pekerjaan : Aktivis Anti Korupsi, Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Alamat : Jalan Permadi, Nomor 1544, Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………. Pemohon VIII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: Nama : Rizky Ervianto Pekerjaan : Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Alamat : Jalan Karang Endah, Dusun 03, RT/RW: 04/03, Kecamatan Terbanggi Besar Nama Jovi Andrea Bachtiar Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Alamat Jalan Puntadewa, Gang Kapling Desa Jururejo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 5 9. Nama : Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis Alamat : Jalan Swakarya Baru Nomor 34/49 DPS.BR/LINK KIRANA Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………….. Pemohon IX; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: Nama : Vincentcius Micoland Manullang Pekerjaan : Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Alamat : Komplek Tanah Lapang, Pasar Dolok Sanggul, Dolok Sanggul, Humbang Hasungdutan, Sumatera Utara. 10. Nama : Thomas Perdana D.D Sitindaon Pekerjaan : Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Alamat : Jalan Nangka 1 Nomor 2A, Pugeran, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………… Pemohon X; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 15 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: Nama : Rizky Ervianto Pekerjaan : Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nama Jovi Andrea Bachtiar Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Alamat Jalan Puntadewa, Gang Kapling Desa Jururejo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 6 Alamat : Jalan Karang Endah Dusun 03, RT 014, RW 003, Kecamatan Terbanggi Besar. 11. Nama : Febry Indra Gunawan Sitorus Pekerjaan : Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Alamat : Tp. Dalam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………….. Pemohon XI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 memberikan kuasa kepada: Nama : Fahrel Yusri Rahmat Pekerjaan : Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Alamat : Kompleks DKI Nomor 37, RT/RW: 04/08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………. Pemohon XII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara de facto dan de jure dibuat pada tanggal 24 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada: 12. Nama : Yusuf Rahmat, S.Sos. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Kompleks DKI Nomor 37, RT 004 RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Nama : Fahrel Yusri Rahmat Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Gadjah Mada. 7 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai ……. Para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Presiden Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 164/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-XVII/2019 pada tanggal 25 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, Alamat : Kompleks DKI Nomor 37, RT 004 RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. 8 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 9 5. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat undang- undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 8. Bahwa ketentuan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) (Bukti-P2) bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip independensi proses peradilan (independent of judiciary), prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), dan malah semakin memperkeruh keadaan pengaturan a quo yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip due process of law. 9. Bahwa agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suatu penafsiran secara bersyarat sebagaimana pokok permohonan (petitium) 10 dirumuskan yang selanjutnya mengikat bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Para Pemohon merasa perlu bersamaan dengan permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) (Bukti P-3) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (Bukti P-4), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 s/d 8, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil terkait permohonan Pengujian Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- 11 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII (selanjutnya disebut Para Pemohon) secara Umum 1. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Mekanisme pengendalian norma konkret (konkretes normenkontrollverfahren) sebagaimana diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan refleksi terhadap prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana salah satu cirinya menurut Julius Friederich Stahl, pelopor teori negara hukum (rechtstaats) adalah adanya jaminan terkait perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Human Rights) dan Hak Konstitusional (Constitutional Rights) warga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang- Undang, yaitu: (a) perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 12 masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) Badan Hukum Publik atau Privat; (d) Lembaga Negara”; 3. Bahwa Para Pemohon merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan/atau visi sama atas kepeduliannya terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengajukan permohonan a quo dalam rangka mengawal terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Para Pemohon secara perorangan merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang sah (Bukti P-6 s/d Bukti P-17, fotocopy Kartu Tanda Penduduk). 4. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional (Constitutional Injury) sebagaimana dimasud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial 13 yang menurut kewajaran dalam penalaran dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi kembali. 6. Bahwa bagian konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis, “bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.” 7. Bahwa berdasarkan ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman yang telah dipaparkan dalam poin ke – 5 tersebut, maka Para Pemohon termasuk bagian dari masyarakat yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana berpotensi mengalami kerugian konstitusional (Potential Loss), yaitu akan tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera karena ketentuan Pasal a quo akan mempersulit proses penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon dinyatakan memiliki Legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. 8. Bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904) juga menimbulkan Kerugian Potensial (Potential Loss) bagi Para Pemohon, yaitu berpotensi tidak terpenuhinya hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Ketentuan-ketentuan dalam permohonan a quo jelas dan tidak terbantahkan berpotensi mempersulit proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. 9. Bahwa terdapat sebuah adagium hukum yaitu “Ubi Ius Ibi Remedium” yang berarti “dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar”. Sehingga berdasarkan adagium hukum tersebut, Para Pemohon sudah sepatutnya dipandang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan ini karena terdapat kerugian potensial (Potential Loss) akibat dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK a quo. Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut menjadi penghalang bagi penyidik KPK untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diduga terjadi di institusi pemerintahan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan tertentu. 10. Bahwa berlakunya Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) berpotensi menghambat pelaksanaan terhadap putusan bersyarat 15 (conditional decision) yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan a quo. 11. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo memberikan koreksi terhadap rumusan norma yang menjadi obyek permohonan. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pengujian konstitusional Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), maka putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusional terhadap Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904) berpotensi tidak dijadikan acuan dalam perumusan norma pada agenda revisi UU KPK a quo. 12. Bahwa para Pemohon merupakan bagian dari pada masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Para Pemohon memiliki hak peran serta masyarakat yaitu mencari, memperoleh dan memberikan informasi (laporan) adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. dengan adanya ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 16 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) akan berpotensi menyebabkan hak pemohon sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan diproses dan ditindaklanjuti karena Ketentuan Pasal a quo berpotensi menyebabkan tebang pilih dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi serta menyulitkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. 13. Bahwa Para Pemohon mengacu pada uraian diatas memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 . Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Rasio Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sebagai Mahasiswa Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada Perkara a quo 17 14. Bahwa Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sampai dengan permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia masih tercatat sebagai bagian civitas akademika (mahasiswa) dikampusnya masing-masing (Bukti P- 18 s/d Bukti P-21). 15. Bahwa Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI mengajukan permohonan a quo sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum baik secara preventif maupun represif terkait tindak pidana korupsi yang sangat mungkin terjadi di institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi. Kepedulian tersebut tidak terlepas dari hak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dinyatakan secara expressis verbis dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” 16. Bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh La Ode Alis, Jamaluddin, dan Suharty Roslan dengan Judul: “PERAN MAHASISWA SEBAGAI SOCIAL-CONTROL (Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia Kabupaten Muna)” yang diterbitkan Neo Societal; Vol. 3; No. 2; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 484-493. Disebutkan dalam halaman 485, yaitu: “….Bukan zamannya lagi mahasiswa untuk sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi tetapi mahasiswa harus mewarnai perubahan tersebut dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai seorang terpelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks yaitu sebagai social control. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama.” 17. Bahwa berdasarkan Poin 15 dan Poin 16 tersebut dapat disimpulkan Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI 18 adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari Agent of Change dan Social Control sebagaimana juga termasuk elemen masyarakat Indonesia yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberadaan pengaturan a quo terkait kedudukan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) berpotensi menimbulkan kerugian berupa adanya intervensi dalam upaya penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penyadapan terkait indikasi tindak pidana korupsi dilingkungan instansi perguruan tinggi sebagaimana berpotensi ditemukan serta dilaporkan oleh Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI. 18. Bahwa salah satu akibat dari terhambatnya upaya penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan tersebut dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, yaitu berdampak terhadap kualitas pelayanan dan mutu kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang merupakan institusi pendidikan sebagaimana menerima prioritas alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI dalam permohonan a quo tidak terlepas dari adagium Lord Acton yang menyatakan bahwa setiap kekuasaan memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan, kekuasaan absolut akan terdapat penyimpangan yang lebih banyak (power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely). Putusan Nomor 22 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk menjadi bukti tersendiri terkait kemungkinan adanya praktik tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dimana Pemohon VIII sedang menimba ilmu hukum hingga permohonan ini didaftarkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 19 19. Bahwa Putusan Nomor 22 /Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Yyk tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi sebagaimana pernah dilakukan oleh oknum tenaga pengajar di perguruan tinggi tempat Pemohon VIII menimba ilmu. Apabila mengaitkan perkara tersebut dengan pengaturan mengenai proses pengisian jabatan Dewan Pengawas dan status Presiden Republik Indonesia sebagaimana baru saja dilantik pada tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian dari alumni perguruan tinggi tempat Pemohon VIII menimba ilmu, maka bukan suatu yang tidak mungkin intervensi untuk menjaga nama baik almamater dilakukan oleh Presiden a quo dengan menekan agar Dewan Pengawas tidak memberikan ijin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan ketika ada laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tenaga pengajar atau pimpinan perguruan tinggi tempat Pemohon VIII menimba ilmu tersebut. 20. Bahwa Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan secara expressis verbis, “Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.” Sementara Pasal 13 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: “Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya”. 21. Bahwa dapat disimpulkan dari poin ke 14 sampai 21 Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki Legal standing dalam permohonan ini karena kedua pemohon tersebut tercatat statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki hak untuk berperan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dikuasainya, 20 yaitu Ilmu Hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil atas dasar pencarian kebenaran ilmiah terhadap Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). C. Raison D’etre Pemohon XII sebagai Pembayar Pajak (Tax Payer) yang Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Permohonan Judicial Review pada Perkara a quo 22. Bahwa Pemohon XII merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak (tax payer) (Bukti P-22); 23. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, yang merupakan instrumen kebijakan untuk meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan lebih jauh untuk menciptakan pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Kedudukan Pajak sebagai salah satu pungutan yang dilakukan oleh Negara dan bersifat 21 memaksa diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 24. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak (tax payer), Pemohon XII secara langsung merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 25. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak, Pemohon XII mempunyai kepentingan secara langsung (direct interest) untuk menjaga dan memastikan agar alokasi Anggaran Pemerintah Belanja Negara yang sebagian besar diperoleh dari pemasukan perpajakan sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan bangsa; 26. Bahwa hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan salah satu ikhtiar dalam dinamika perjalanan negara hukum Indonesia untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus untuk memastikan agar keuangan negara dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 27. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang a quo secara khusus pasal a quo yang diujikan, menyebabkan terganggunya performa KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara Independen dalam rangka melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; 28. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak (tax payer), Pemohon XII berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkhusus Pasal-Pasal a quo yang diujikan. Terlebih korupsi secara expressis verbis dalam UU KPK merupakan perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dibuat dengan mengacu pada Rencana Kegiatan 22 Pemerintah (RKP) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 29. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang telah mendudukkan bahwa adanya hak bagi pembayar pajak untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusannya telah menyatakan bahwa warga negara/ masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “No Taxation Without Participation” dan sebaliknya “No Participation Without Tax” sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusionalitas untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, bertanggal 15 Desember 2004, dimana putusan-putusan tersebut telah menjadi acuan bagi putusan- putusan Mahkamah selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; 30. Bahwa dengan demikan, jelas bahwa Pemohon XII memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 31. Berdasarkan uraian terkait kedudukan hukum (legal standing), POIN 22 sampai POIN 31 jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat dalam mengajukan permohonan pengujian UU a quo. III. POKOK PERKARA A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 23 No. Ketentuan Rumusan 1 Pasal 12B ayat (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. 2 Pasal 12B ayat (2) Untuk mendapatkan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3 Pasal 12B ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam terhitung sejak permintaan diajukan. 4 Pasal 12B ayat (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 5 Pasal 12C ayat (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. 6. Pasal 21 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 7. Pasal 37A ayat (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 8. Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 9. Pasal 47 ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. 10. Pasal 47 ayat (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana 24 dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam. 11. Pasal 69A ayat (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 12. Pasal 69A ayat (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 51A ayat (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2 Pasal 57 ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 10 ayat (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: 25 huruf d a. ....... b. ...... c. ....... d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; e. ....... Keterangan: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf D UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2 Pasal 23 ayat (1) huruf b Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. ...... b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi: c. ....... d. ....... e. ....... B. Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rumusan Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 26 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA UNDANG-UNDANG YANG DIUJI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Keberadaan Pengaturan terkait Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Jabatan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berpotensi Melanggar Prinsip-Prinsip Negara Hukum (Rechtstaats) dan Prinsip Independensi (Independent Judiciary) pada Proses Peradilan 1. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara bantu (auxiliary institution) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga bantu negara tersebut digagas pembentukannya tidak terlepas dari suatu hipotesa yang diyakini kebenarannya sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memiliki potensi untuk dilakukan penyimpangan terlebih kekuasaan yang diselenggarakan secara absolut (power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutly). Sehingga perlu adanya lembaga pengawas yang melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif untuk mencegah, memberantas, dan/atau menindaklanjuti proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebab sekalipun tindak pidana korupsi tidak termasuk kategori The Most Serious Crime dalam Statuta Roma tetapi apabila merujuk pada eskalasi perkara korupsi setiap tahunnya yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka diketahui bahwa korupsi menjadi salah satu jenis tindak 27 pidana yang harus ditekan laju peningkatannya. Mengingat selain merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyebut tindak pidana korupsi selain sebagai kejahatan luar biasa tetapi juga musuh bersama (common enemy) yang harus dilakukan suatu perlawanan. 2. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Secara historis, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang pernah dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di tanah air, misalnya Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang didirikan pada era kepemimpinan Presiden B.J Habibie dengan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua lembaga tersebut dinilai belum efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki permasalahan terkait legalitas yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga pada akhirnya dibubarkan. 3. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir 17 (tujuh belas) tahun didirikan telah banyak memberikan kontribusi kepada negara dalam konteks upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak sedikit merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002 hingga 2 Oktober 2019 tercatat telah menindaklanjuti 950 (Sembilan ratus lima puluh) perkara tindak pidana korupsi dimana penyuapan menempati urutan pertama jenis korupsi yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 613 (enam ratus tigabelas) perkara. Bahkan total perbaikan aset 28 (asset recovery) yang berhasil dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2014 hingga Maret 2019 mencapai angka 1,67 Triliun Rupiah. Berdasarkan data-data tersebut diperoleh suatu informasi terkait urgensi untuk tetap mempertahankan eksistensi lembaga anti rasuah di Indonesia. Terlebih terdapat trend yang menunjukan adanya eskalasi perkara tindak pidana korupsi setiap tahun sebagaimana ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rincian terkait tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015 sampai dengan 4 Oktober 2019 dapat dilihat pada tabel berikut (diakses dari website Komisi Pemberantasan Korupsi https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 19:45 WIB) (Bukti P-23): Jenis Perkara Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa 14 14 15 17 11 71 Perijinan 1 1 2 1 0 5 Penyuapan 38 79 93 168 49 427 Pungutan 1 1 0 4 1 7 Penyalahgunaan Anggaran 2 1 1 0 2 6 Tindak Pidana Pencucian Uang 1 3 8 6 0 18 Menghalai Proses Hukum KPK 0 0 2 3 0 5 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK”) memberikan pengaturan tentang kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 37A ayat (2) UU KPK secara expressis verbis menyebut Dewan Pengawas sebagai lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Lebih lanjut, merujuk Pasal 37A ayat (2) juncto Pasal 37D ayat (1) UU KPK diketahui bahwa anggota Dewan Pengawas sebagaimana diangkat oleh Presiden terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki masa kerja jabatan selama 4 (empat) tahun. Pasal 21 ayat (1) UU KPK menunjukan politik hukum (recht politiek) di balik agenda Revisi UU 29 KPK, yaitu keinginan pembentuk undang-undang baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerapkan konsep pengawasan internal terhadap penyelanggaraan tugas dan fungsi pokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaturan demikian tidak terlepas dari hipotesa yang beredar dikalangan masyarakat sebagaimana menunjukan adanya kerentanan dalam organ pimpinan maupun anggota penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyimpangan terhadap jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang. 5. Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmitha, S.H., L.LM. dalam video wawancara ekslusif berdurasi 12 menit 9 detik yang di upload oleh Salam Channel (dalam Bukti P-24) di Youtube Channel sebagaimana dapat diakses pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=dGPUimkUxPA menyatakan adanya beberapa permasalahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi politik hukum (recht politiek) revisi terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa permasalahan yang terdapat di dalam lembaga anti rasuah tersebut antara lain: Pertama, penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak mengacu pada prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka penerapan sistem due process of law dalam penegakan hukum pidana materiil di Indonesia. Kedua, uang dan/atau barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang tidak jelas keberadaannya pasca dilakukan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, kesewenang-wenangan dalam tindakan penyadapan terhadap subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Keempat, adanya praktik tawar menawar pasal dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan keempat permasalahan tersebut terdapat urgensi bagi pembentuk undang- undang untuk mereformulasi konsep pengawasan terhadap Pimpinan dan/atau anggota penyidik maupun penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini tidak terlepas dari adanya suatu adagium yang menyatakan hukum selalu tertinggal dengan dinamika kehidupan di masyarakat (het recht hinkt acter de feiten aan). 6. Bahwa sekalipun terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengusung agenda pembentukan 30 Dewan Pengawas tetapi pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK a quo berpotensi menimbulkan intervensi pada proses peradilan (intervention toward judiciary process) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga suatu keniscayaan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dapat merusak prinsip-prinsip negara hukum (rechtstaats) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum (rechtstaats) menurut Julius Stahl memiliki 4 (empat) ciri-ciri: Pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; Kedua, adanya pembagian kekuasaan (separation of powers); Ketiga, pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan Keempat, adanya lembaga peradilan untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. The International Commission of Jurist menambahkan ciri-ciri negara hukum tersebut dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary). 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 6- 13-20/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 memberikan tafsir terkait kekuasaan kehakiman meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) berlaku terhadap segala proses dalam sistem peradilan pidana yang dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. 8. Bahwa penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana termasuk dalam serangkaian proses peradilan, yaitu penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan hukum (legal policy) terkait pemberian kedudukan kepada Dewan Pengawas sebagai lembaga nonstruktural sebagaimana berwenang mengeluarkan persetujuan tertulis terhadap kegiatan penyadapan, penyitaan, 31 dan/atau penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat pada putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa persyaratan terkait perijinan pihak ketiga dalam rangka penyidikan berpotensi menghambat keseluruhan proses peradilan. Sementara Pasal 24 ayat (1) UUD NRI jelas memberikan jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi pihak manapun. 9. Bahwa pengaturan a quo dalam Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 69A ayat (1) UU KPK secara implisit menyatakan Dewan Pengawas adalah lembaga struktural yang anggotanya pertama kali diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pengaturan demikian bertentangan dengan prinsip peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Hipotesa tersebut tidak terlepas dari kedudukan Presiden selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi secara politik juga merupakan organ yang secara ketatanegaraan diperoleh berdasarkan mekanisme politik, yaitu pemilihan umum. Bahkan secara expressis verbis Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, bukan sesuatu yang mustahil apabila terdapat intervensi politik tertentu dari pihak lain dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas. 10. Bahwa sekalipun rekrutmen anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden terdapat kemungkinan patronase-klientisme akan tetap terjadi pada tahapan pembentukan Panitia Seleksi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas. Patronase- Klientisme tersebut muncul sebagai pragmatisme yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan beberapa partai politik dengan beraneka macam kepentingan sebagaimana tergabung di lingkar koalisi pengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum. Sehingga apabila pengaturan terkait Dewan Pengawas dalam UU KPK tetap dipertahankan, maka akan menggeser kedudukan Komisi Pengawasan Korupsi yang sebelumnya merupakan lembaga bantu negara (state auxiliary institution) sebagaimana memiliki fungsi khusus dalam penegakan hukum menjadi organ politik (political organ) selayaknya Partai Politik atau 32 Gabungan Partai Politik yang sengaja didirikan untuk mematikan langkah lawan politiknya. Intervensi kepentingan pihak ketiga dalam proses seleksi atau rekrutmen anggota Dewan Pengawas yang berdampak pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat melalui realita yang terjadi dalam politik ketatanegaraan di Indonesia. Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 merupakan bukti tidak adanya jaminan independensi terhadap suatu lembaga sekalipun terdapat idealisme pandangan hukum sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) dan intervensi politik (political intervention) dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Rangkap jabatan di dalam tubuh Dewan Pengawas sangat dimungkinkan terjadi yang berimplikasi pada adanya konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana dapat merusak independensi penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 11. Bahwa hipotesa yang menyatakan adanya kemungkinan intervensi politik dari pihak laik dengan kepentingan tertentu tidak dapat dilepaskan dari realita perkembangan politik hukum ketatanegaraan. Keputusan pembentuk undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak terhadap pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) membuat pihak oposisi pemerintah sulit membuka kemungkinan kemenangan pada pemilihan umum di masa yang akan datang apabila tidak ada upaya untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap rezim pemerintahan yang sedang berlangsung. Artinya, apabila tidak ada peristiwa politik yang luar biasa sebagaimana berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka tidak akan ada kemenangan yang mungkin diperoleh oleh lingkar oposisi pemerintah. Kecuali dengan strategi tertentu seperti berpura-pura bersedia mendukung pemerintah tetapi menjelang pemilihan umum diselenggarakan beralih haluan menyerang pemerintah beserta lingkar afiliasi partai politik dibelakangnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengaturan terkait kewajiban bagi Presiden dan lingkar afiliasi partai politik pendukung menyusun Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 33 jangka waktu 3 (tiga) bulan pasca pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPK a quo berpotensi sejak awal digunakan oleh Presiden berdasarkan desakan lingkar afiliasi partai politik dibelakangnya untuk memberi kepastian terkait keamanan melakukan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa demi mengejar target pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Kemungkinan tersebut semakin diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari statistik penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaima menempatkan pengadaan barang dan jasa pada peringkat kedua jenis tindak pidana korupsi yang terjadi sejak 2015 hingga Oktober 2019. Tindak pidana korupsi pada program kebijakan pengadaan barang dan jasa mencapai 71 perkara. 12. Bahwa apabila merujuk pada kedudukan dan proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas dalam UU KPK yang berlaku a quo, maka diketahui adanya potensi terjadinya tebang pilih tindakan hukum akibat dari intervensi pihak luar dengan berbagai kepentingan tertentu dalam pemberian ijin atau persetujuan tertulis bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Mengingat Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK menyatakan Dewan Pengawas bertugas memberikan ijin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Selain itu, suatu anomali tersendiri apabila lembaga pengawas diberikan kewenangan pro justitia untuk menentukan arah keberlangsungan suatu proses hukum tertentu. Sebab institusi yang diberikan kewenangan untuk memberikan ijin atau persetujuan tertulis terkait upaya paksa seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan adalah lembaga peradilan. Misalnya, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan “boleh” atau “tidaknya” penyidik melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga berencana atau telah melakukan tindak pidana terorisme. Pengaturan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) 34 dapat melakukan penyadapan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. Sementara itu, BNN berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Narkotika a quo setelah melakukan penyitaan wajib membuat laporan kepada Ketua Kejaksaan Negeri setempat. Pengaturan demikian selaras dengan ketentuan terkait penyitaan dan penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan lex generalis dari segala sumber hukum pidana formil sebagaimana berlaku secara positif di Indonesia. Penyitaan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2) dan penggeledahan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1) yang dilakukan oleh Penyelidik berdasarkan persetujuan atasan penyidik. Sedangkan penyitaan (Pasal 38) dan penggeledahan (Pasal 33 ayat (1)) yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat. 13. Bahwa Pasal 37b ayat 1 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Dewan Pengawas bertugas: .... “memberikan izin Penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan”. Menilik pada pasal a quo dalam konstruksi hukum pidana seharusnya didasarkan pada konsep Lawful interception, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi harus dilakukan secara sah,atas nama hukum oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu, terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan adanya badan pengawas non strukural yang diberikan kewenangan yudisial padahal jika berkaca criminal justice system tidak mengenal adanya dewan pengawas untuk memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Berkaca pada di Amerika Serikat (AS), penyadapan diatur dalam Title III of Ombnibus Crime and Safe Street Act 1968, Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127. "Tindakan penyadapan dalam Title III of Ombnibus Crime and Safe Street Act 1968 harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Sedangkan jika berkaca pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan. Pembentukan dewan pengawas yang 35 memberikan izin dalam penyitaan, penyadapan dan penggeledahan dalam rangka due process of law tidak sesuai criminal justice system yang sudah digariskan oleh KUHAP. 14. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK tersebut berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Sebab Dewan Pengawas dalam UU KPK merupakan lembaga struktural yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana terlihat dari ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian kelima anggotanya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 30 UU KPK diketahui bahwa pimpinan lembaga antirasuah tersebut diperoleh melalui mekanisme checks and balances antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu keanehan tersendiri apabila lembaga bantu negara (state auxiliary institution) yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pencegahan dan penindakan dalam proses hukum terkait tindak pidana korupsi memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawas internal sebagaimana dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadapnya. Sekalipun dalam hukum dikenal adagium yang menyatakan bahwa, “nemo judex in propia causa” tetapi hipotesa tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai landasan untuk menderogasi kedudukan dan kewenangan pimpinan dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi melalui agenda pembentukan Dewan Pengawas dalam UU KPK. 15. Bahwa politik hukum (recht politiek) pembentukan Dewan Pengawas sesungguhnya hanya berpacu pada keinginan agar kinerja dan moral etika profesi pimpinan serta anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ada yang mengawasi. Namun, Dewan Pengawas dalam UU KPK a quo malah diberikan kedudukan dan kewenangan melebihi dari politik hukum (recht politiek) yang menjadi alasan pembentukannya. Sehingga terdapat suatu pertanyaan mendasar yang jawabannya cukup meresahkan, yaitu “Manakah yang lebih tinggi kedudukannya bagi penyelidik atau penyidik KPK, Dewan Pengawas atau Pimpinan KPK?”. Pengaturan dalam UU KPK a quo seakan membenarkan klaim yang menyatakan bahwa ada upaya untuk melemahkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena Dewan Pengawas yang 36 seharusnya hanya diberikan porsi untuk melakukan pengawasan malah mendapat kedudukan dan kewenangan melebihi kapasitasnya, yaitu menjadi lembaga eksternal yang secara signifikan menentukan kegiatan sebagaimana akan dilakukan oleh peyelidik maupun penyelidik dalam rangka menyelenggarakan proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 16. Bahwa pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas semakin memperkeruh keadaan pengaturan a quo yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip due process of law. Alih-alih ingin mewujudkan prinsip due process of law dalam penegakan hukum pidana materiil di Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan a quo malah menderogasi kewenangan penyelidik dan/atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan upaya penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori hukum administrasi negara, keputusan Dewan Pengawas untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan termasuk dalam kerangka teori mengenai diskresi (discretionary power) atau kewenangan berdasarkan undang-undang (statutory power). Artinya, indikator terkait diberikan atau tidak diberikannya ijin tertulis Dewan Pengawas sangat relatif dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dalam konteks penegakan hukum pidana sebagai bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sangat dimungkinkan akan terjadinya kewenangan antar lembaga negara diantara Dewan Pengawas dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penentuan layak tidaknya suatu perkara dilakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 69A ayat (1) UU KPK a quo merupakan lembaga internal yang keanggotaannya pertama kali diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui proses checks and balances di Dewan Perwakilan Rakyat. 17. Bahwa sekalipun terdapat Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Kehormatan 37 Konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi tetapi tidak ada satupun diantara kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk mengambil alih kewenangan pokok organ yang menjadi obyek pengawasan. Misalnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) tidak diberikan kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah. Kewenangan menentukan terkait diterima atau tidaknya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tetap menjadi domain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Begitupun dengan Dewan Kehormatan Konstitusi (DKK) yang tidak diberikan kewenangan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menentukan terkait “diterima” atau “tidak diterimanya” suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan terkait “diterima” atau “tidak diterimanya” permohonan mutlak menjadi domain kewenangan atributif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bukan Dewan Kehormatan Konstitusi. Sehingga akan menjadi sesuatu yang sangat aneh apabila Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan untuk menentukan “dapat” atau “tidaknya” dilakukan penyitaan, penyadapan, dan/atau penggeledahan. 18. Berdasarkan POIN 1 sampai dengan POIN 17 jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpotensi melanggar prinsip- prinsip negara hukum (rechtstaats) dan prinsip independensi (independent judiciary) pada proses peradilan. 38 B. Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Beberapa Ketentuan terkait Kewenangan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada Kegiatan Penyadapan, Penyitaan, dan/atau Penggeledahan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dan Semakin Memperkeruh Keadaan Pengaturan a quo yang Mengesampingkan Pentingnya Penerapan Prinsip Due Process of Law 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan dengan tegas bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) sesungguhnya termasuk dalam ciri-ciri negara hukum (rule of law) menurut AV Dicey. 2. Bahwa akibat dari adanya intervensi yang dimungkinkan secara normatif terjadi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas berdasarkan UU KPK a quo, yaitu adanya kemungkinan sikap tebang pilih pada saat memberikan persetujuan tertulis kepada penyelidik maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang, afiliasi politik, dan kepentingan tertentu dapat secara sembarangan menyatakan suatu kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan penting untuk dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu pula sebaliknya. Dewan Pengawas dapat dengan mudah karena adanya suatu tekanan atau kepentingan politik tertentu menyatakan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan tidak perlu dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Bahwa pengaturan terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan tertulis pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan yang akan diselenggarakan oleh penyidik Komisi 39 Pemberantasan Korupsi berpotensi melanggar prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law). Sebab, indikator anggota Dewan Pengawas untuk menentukan suatu perkara perlu adanya kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sangat relatif dan tidak dapat disamakan secara mutlak. Apabila Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan tertulis tersebut dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan pihak tertentu, maka pengaturan dalam UU KPK a quo semakin membuka kran besarnya peluang bagi tersangka untuk mengajukan Pra Peradilan. Terlebih Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas obyek pra peradilan yang juga mencakup penetapan status seseorang sebagai tersangka. Penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sendiri merupakan kegiatan penyidik untuk mencari alat dan/atau barang bukti guna menetapkan atau semakin memperkuat keyakinan bahwa seseorang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tentu pemberian kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan ijin kepada komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan peyadapan, penyitaan, dan penggeledahan berpotensi merusak marwah atau kewibawaan pimpinan lembaga anti rasuah tersebut yang seharusnya dikenal bekerja secara independen tanpa pengaruh dari pihak manapun. 4. Bahwa Jimly Asshidqie dalam bukunya yang berjudul ”Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, 2008,hlm.879-880” menuliskan bahwa secara substantive indenpendensi yang harus dimiliki oleh lembaga negara indenpenden setidaknya mencakup 3 (tiga) hal: a. Indenpendensi Institusional atau struktural b. Indenpendensi fungsional, tercermin dari pengambilan keputusan, yang memiliki tujuan indenpenden dan instrument indenpendennya bisa ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri c. Indenpendensi administratif, dalam bentuk indenpendensi keuangan dan indenpendensi personalia. Berdasarkan poin tersebut, dengan adanya intervensi yang dimungkinkan secara normatif terjadi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas berdasarkan UU KPK a quo. Anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang, afiliasi politik, dan kepentingan tertentu berdasarkan UU KPK a quo 40 kemungkinan bersikap tebang pilih pada saat memberikan atau tidak memberikan persetujuan tertulis kepada penyelidik maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Ini berpotensi untuk menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berpotensi untuk menghilangkan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary yang bersifat Indenpenden. 5. Bahwa tidak adanya jaminan tentang suatu kepastian seorang yang menerima jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas memiliki pengetahuan hukum yang baik. Sehingga ada kemungkinan besar yang akan terjadi bahwa ijin penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan diberikan kepada komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sembarangan bahkan tebang pilih. Tentu praktik demikian berpotensi melanggar prinsip negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana menjadi landasan berlakunya prinsip Due Process of Law dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu prinsip yang kemungkinan besar dilanggar adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Keyakinan tersebut semakin dibenarkan dengan tidak ada jaminan normatif yang menunjukan adanya syarat pendidikan anggota dewan pengawas adalah Sarjana Hukum atau orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. 6. Bahwa dengan tidak adanya jaminan normatif dalam desain UU a quo dewan pengawas berasal dari kalangan yang memahami hukum, maka hal ini akan menyebabkan terbukanya peluang terpilihnya pengawas yang bukan dari kalangan yang memahami hukum. Hal ini terlihat dari persyaratan yang dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D UU KPK, yang tidak mensyaratkan dewan pengawas memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum; 7. Bahwa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 diatas, hal ini akan menyebabkan tidak adanya jaminan pelaksanaan tugas dewan pengawas didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; 41 8. Bahwa sebagaimana diketahui, rangkaian proses penegakan hukum pidana dalam bingkai due process of law membutuhkan peran penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yang didasarkan kepada kaidah hukum, terlebih didasarkan pada keilmuan hukum, sehingga dalam hal ini proses penegakan hukum pidana dibutuhkan penegak hukum yang memahami hukum baik secara materil maupun prosedural, sebagai prasyarat yang fundamental. Dewan Pengawas dalam konstruksi Undang-Undang a quo diberikan kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap proses penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Hal ini jelas tidak menggambarkan proses penegakan hukum yang didasarkan kepada koridor/pertimbangan hukum, terkhusus mengenai pertimbangan untuk memberikan izin penggeledahan, izin penyitaan dan/atau izin penyadapan. Lebih tegasnya, dari aspek implementatif tentu pengaturan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 9. Bahwa melihat kembali mekanisme/pola pengangkatan dewan pengawas dalam UU a quo, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dewan pengawas. Hal ini memberikan sinyal bahwa pengisian dewan pengawas akan ditentukan oleh presiden, sehingga kehadiran dewan pengawas membawa pesan kepentingan politik yang cenderung akan melindungi kepentingan presiden. Hal ini bukanlah asumsi semata, karena dalam tataran praktik, fenomena demikian sangat mungkin terjadi; Sebagai contoh perbandingan dalam sejarah hukum, Pada masa Orde Lama, dalam UU 19 Tahun 1964 dinyatakan bahwa pengadilan adalah alat revolusi sehingga Presiden dapat melakukan intervensi dalam urusan pengadilan (Pasal 19 UU 19 Tahun 1964, red). UU tersebut juga mengatur bahwa urusan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan berada di bawah eksekutif (Departemen) sementara urusan teknis berada di bawah Mahkamah Agun. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan melihat contoh perbandingan historis yang telah dipaparkan diatas bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang ditetapkan dan diangkat oleh presiden berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan masyarakat serta diberikan kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b berpotensi menjadi alat politik semata untuk melindungi kepentingan Presiden atau 42 Pemerintah Pusat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan/atau Pemerintah Pusat. 10. Bahwa melihat kembali mekanisme/pola pengangkatan dewan pengawas dalam UU a quo, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dewan pengawas. Hal ini memberikan sinyal bahwa pengisian dewan pengawas akan ditentukan oleh presiden, sehingga kehadiran dewan pengawas berpotensi besar menurut penalaran yang wajar akan membawa pesan kepentingan politik yang cenderung akan melindungi kepentingan presiden. Hal ini bukanlah asumsi semata, karena dalam tataran praktik, fenomena demikian sangat mungkin terjadi. Hal ini dapat terlihat ketika dalam mekanisme pengisian jabatan-jabatan pimpinan lembaga negara, misalnya pengisian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan dengan jelas bahwa Presiden cenderung akan menempatkan orang-orang yang dekat dengan Presiden dan secara tidak langsung hal ini akan berdampak bahwa yang bersangkutan akan sulit untuk bertindak objektif ketika ada permasalahan hukum yang menyangkut dengan eksekutif secara khusus jika berkaitan dengan Presiden. Hal ini sejalan dengan pandangan dari George A. Miller dalam Cognition, Emotions and Attitudes in Poitical Psychology, 1968) yang mendudukkan bahwa sesorang yang mengisi jabatan tertentu secara psikologi politik tidak dapat lepas dari adanya upaya balas budi secara politik dengan mengabdi kepada orang yang telah memberikannya kedudukan atau jabatan. Pengabdian yang dimaksud lebih lanjut dijelaskan oleh Bluntschli dalam An Introduction to Political Psychology salah satunya adalah dengan menggunakan kekuasaan/kewenangan yang digunakan untuk melindungi kepentingan orang yang telah memberikan jabatan tersebut. Berdasarkan teori diatas, hal inilah yang juga sangat berpotensi besar akan terjadi dalam desain kelembagaan KPK yang ada saat ini, dimana Dewan Pengawas yang ditunjuk/diangkat oleh Presiden akan berpotensi besar tidak mampu berlaku objektif dalam menjalankan kewenangan Pro Justitia yang dimilikinya ketika perkara yang akan diusut beririsan dengan kepentingan Eksekutif/Presiden. Hal inilah yang menunjukan adanya kemungkinan KPK akan berubah bukan lagi sebagai lembaga penegak hukum melainkan “organ politik” semata; 43 11. Bahwa dengan desain yang demikian pula, pemberian izin penggeledahan, penyadapan dan/atau penyitaan akan menimbulkan persoalan baru dalam dunia penegakan hukum dimana hal ini akan menggangu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang tidak tebang pilih/diskriminatif, dimana hukum harus mampu menyentuh semua pihak tanpa adanya gangguan dari pihak manapun; 12. Bahwa pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sejatinya dalam konteks hak asasi merupakan perbuatan yang dilarang, namun dapat dikecualikan apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum (pro justicia) untuk menemukan alat bukti dan harus berdasarkan izin dari pengadilan; 13. Bahwa apabila menelusuri berbagai aturan hukum prosedural yang berkaitan dengan tindak pidana baik dalam KUHAP maupun berbagai tindak pidana khusus lainnya, maka diperoleh suatu informasi yang menunjukan tidak satupun kewenangan pemberian izin penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan diberikan kepada institusi selain lembaga peradilan. Misalnya, Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP, Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 31 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kewenangan izin penyadapan kepada pengadilan negeri. Rasio pemberian kewenangan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tersebut karena berhubungan dengan konsepsi pembatasan hak privasi seseorang untuk dilakukan penyadapan terhadapnya. Terlebih keputusan terkait proses penegakan hukum tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diujikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 14. Bahwa menurut para Pemohon, pemberian kewenangan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan bukan kepada Pengadilan Negeri tetapi kepada Dewan Pengawas sangat tidak tepat karena pola rekrutmen Dewan Pengawas yang mutlak dimiliki oleh Presiden yang notabene adalah eksekutif (lembaga politik), kegagalan menempatkan Dewan Pengawas apakah sebagai Badan Pengawas atau bagian dari Penegakan Hukum dalam rangka Pro Justitcia, secara psikologi politik akan sulit dan hampir mustahil 44 keputusan Dewan Pengawas akan memberikan keputusan yang independen mengingat Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden dan dari segi historis/pengalaman penegakan hukum di Indonesia dan dunia kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan diberikan kepada Pengadilan bukan kepada badan pengawas; 15. Bahwa polemik ketatanegaraan demikian tidak akan terjadi apabila kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan ijin tertulis terhadap permohonan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, penyitaan dan/atau penggeledahan dalam UU KPK a quo digantikan dengan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengacu pada kepentingan konstitusional (constitutional interest) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi perlu memperbaiki frasa “Dewan Pengawas” dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK dengan “Pengadilan Negeri” atau “Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan dalam amar putusan bahwa ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “Dewan Pengawas” tidak dimaknai “Pengadilan Negeri” atau “Mahkamah Agung”. 16. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada Poin 1 sampai dengan POIN 15 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Beberapa Ketentuan terkait Kewenangan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada Kegiatan Penyadapan, Penyitaan, dan/atau Penggeledahan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dan Semakin Memperkeruh Keadaan Pengaturan a quo yang Mengesampingkan Pentingnya Penerapan Prinsip Due Process of Law. C. Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 45 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Berpotensi Melanggar Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty) dalam Negara Hukum (Rechstaats) 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri- ciri negara hukum, yaitu adanya peradilan konstitusi yang berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights) dan hak konstitusi (constitutional rights) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dalam UU MK memberikan penegasan bahwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum akan memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. 2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat adalah sebagai konsekuensi logis dari frasa “putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 46 final”. Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung berlaku secara umum mengikat bagi seluruh subyek hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (erga omnes). Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan pembuktian tidak terlepas dari pengaturan dalam Pasal 60 UU MK sebagaimana menyatakan, “materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk dilakukan pengujian kembali.” Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial tidak terlepas dari kemampuan putusan tersebut membatalkan berlakunya suatu norma dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sekalipun terdapat suatu doktrin terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature tetapi kebenaran doktrin tersebut tidak mutlak berlaku selamanya. Sebab praktik adjudikasi konstitusional, khususnya pengujian norma konkret (konkretes normenkontrolverfahren) menuntut adanya praktik Judicial Activism yang merupakan upaya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kedudukannya sebagai penafsir utama dan pengawal konstitusi (the sole interpreter and the guardian of constitution). Salah satu Judicial Activisme yang seringkali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam praktik Judicial Review adalah mengeluarkan putusan melebihi pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh pemohon. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, yaitu Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan ketidakterikatan terhadap prinsip Judex Non Ultra Petita. Sehingga menjadi justifikasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan melebihi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan (Ultra Petita). 4. Bahwa sekalipun Undang-Undang merupakan produk politik, yaitu instrumen hukum yang terbentuk atas kesepakatan politik antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, bukan sesuatu yang aneh apabila kebijakan sebagaimana terdapat dalam produk hukum tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam konsep negara hukum (rechtstaats) harus ada suatu lembaga adjudikasi konstitusional untuk menjamin hak asasi manusia (human rights) dan hak konstitusi (constitutional rights) warga 47 negara tetap terlindungi dengan pemberlakuan suatu undang-undang. Artinya, Mahkamah Konstitusi memang didirikan untuk menjamin agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengkoreksian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu norma berisi kebijakan hukum (legal policy) atau kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam praktik adjudikasi konstitusional secara teoritis maupun empiris tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “dilarang” atau “diperbolehkan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi a quo menunjukan adanya kekosongan hukum dalam praktik ketatanegaraan terkait “boleh” atau “tidak” Mahkamah Konstitusi mengoreksi berlakunya suatu kebijakan hukum (legal policy). 5. Bahwa konsep kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) sendiri pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PUU- X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, sejak tahun 2005 penggunaan istilah pilihan kebijakan (option policy) atau kebijakan hukum (legal policy) telah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor Nomor 10/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Sehinga konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy) secara akademis dapat dikatakan masih berada dalam zona perdebatan. Berikut tabel yang dapat memberikan penjelasan terkait beberapa putusan yang memuat istilah kebijakan hukum (legal policy) maupun kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pada bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi: No Nomor Putusan Perihal Rumusan Pertimbangan 1. 10/PUU-III/2005 Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau berdasarkan akumulasi perolehan suara sah adalah kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang- 48 undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2). 2. 16/PUU-V/2007 Pengujian Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketentuan tentang Electoral Threshold (ET) sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Sehingga seharusnya para pemohon sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang Electoral Threshold tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia. 3. 51-52-59/PUU- VI/2008 Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk UndangUndang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas 182 persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan dalam Putusan Nomor 49 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU- VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka. 4. 3/PUU-VII/2009 Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk Electoral Threshold maupun Presidential Threshold. Besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. 5. 86/PUU-X/2012 Pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Mengenai kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sifat kelembagaannya yang non-struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang- UndangNomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menurut Mahkamah, ketentuan demikian merupakan pilihan kebijakan hukum (opened legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, karena UUD 1945 tidak pernah membatasi tempat/lokasi domisili lembaga tertentu. UUD 1945 juga tidak membatasi sifat lembaga bentukan Pemerintah, apakah akan bersifat struktural atau bersifat non-struktural. 6. 2/PUU-XI/2013 Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Mengenai konsep pembentukan Dapil yang mengakomodasi Dapil luar negeri maupun konsep pembentukan Dapil yang tidak mengakomodasi Dapil luar negeri, Mahkamah berpendapat bahwa kedua konsep dimaksud adalah kebijakan hukum 50 Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat terbuka (opened legal policy) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara konseptual keduanya telah mengakui dan menampung suara para pemilih baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. 7. 38/PUU-XI/2013 Pengujian Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyedia layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama pemerintah berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (masyarakat) memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang layak. Penentuan standar kualitas ini berada di wilayah kebijakan hukum (opened legal policy) bagi pembentuk undang- undang untuk mengaturnya. 8. 73/PUU-XII/2014 Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penentuan terkait tata cara atau mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah kebijakan hukum terbuka(opened legal policy) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa terdapat ambiguitas penetapan indikator oleh Mahkamah Konstitusi terkait suatu substansi pengaturan dalam Undang-Undang agar dapat disebut sebagai bagian dari Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) yang merupakan domain kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan “berlaku” atau “tidak” nya suatu aturan. Misalnya saja, Mahkamah Konstitusi telah lebih dari 2 (dua) kali memutuskan tidak berwenang menguji terkait ketentuan Ambang Batas Pemilihan (Electoral Treshold) dengan dalih mekanisme tersebut termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 51 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malah mengubah alur mekanisme perijinan pada proses penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan berdalih adanya urgensi untuk menggunakan metode penafsiran struktural demi mewujudkan penyempurnaan terhadap sistem presidensiil. 7. Para pemohon menyadari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berdalih menanggapi dalil pada permohonan a quo bahwa, “ambiguitas tersebut merupakan pretensi sepihak publik dalam menilai putusan. Terlebih hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (rechtvindings) agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aeuo et bono).” Namun, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan implikasi dari setiap pendapat yang tercantum pada bagian pertimbangan (ratio decidendi) dan putusan akhir yang ditetapkan pada persidangan terbuka untuk umum sebagaimana menuntut pemberlakuan secara umum (erga omnes). Sebab terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan terhadap perkara pengujian suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan amar putusan menolak seluruhnya tetapi terdapat syarat-syarat konstitusional tertentu untuk berlaku sebagaimana dinyatakan secara expressis verbis dalam bagian pertimbangan. Misalnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan a quo mengenai syarat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dalam Undang-Undang yang diujikan. Syarat konstitusionalitas yang diberikan adalah dirumuskan sebagai berikut: Bahwa, dengan demikian, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK dapat dipandang memenuhi tuntutan objektif bagi 52 penentuan persyaratan untuk menduduki suatu jabatan publik dan karenanya konstitusional hanya jika: a. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; b. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup kejahatan politik. 8. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sekalipun pada saat itu memiliki pandangan memang ada tuntutan obyektif untuk menguji ketentuan- ketentuan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tetapi institusi tersebut secara normatif terikat dengan Pasal 56 UU MK yang menyebutkan bahwa hanya ada 3 (tiga) kemungkinan amar putusan, yaitu “permohonan dinyatakan tidak dapat diterima” (yakni jika pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat), “permohonan dinyatakan dikabulkan” (yakni jika permohonan beralasan), atau “permohonan dinyatakan ditolak” (yakni jika permohonan tidak beralasan). Lebih lanjut pandangan tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Bahwa, akan tetapi, kesulitan yang dihadapi sehubungan dengan pertimbangan pada angka 3) di atas adalah, di satu pihak, persyaratan sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan bagi pengisian suatu jabatan publik sepanjang diartikan tidak mencakup dua hal, sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) dari pertimbangan dalam angka 3) di atas; di lain pihak, Mahkamah terikat oleh ketentuan Pasal 56 UU MK yang menentukan hanya ada 3 (tiga) kemungkinan amar putusan yaitu “permohonan dinyatakan tidak dapat diterima” (yakni jika pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat), “permohonan dinyatakan dikabulkan” (yakni jika permohonan beralasan), atau “permohonan dinyatakan ditolak” (yakni jika permohonan tidak beralasan). Padahal terhadap kasus a quo, dengan berpegang pada pertimbangan pada angka 1) sampai dengan 3) di atas, amar putusan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kemungkinan bunyi amar putusan tersebut. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan adalah dengan menyatakan dalam Pertimbangan Hukum putusan ini bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) 53 huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional). Syarat dimaksud adalah sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan b pada pertimbangan angka 3) di atas. Dengan kata lain penyelesaian atas persoalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon a quo lebih tepat melalui proses legislative review oleh pembentuk undang-undang.” 9. Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon uraikan dalam Poin 4 sampai dengan Poin 8 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: a. Pertama, Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) merupakan doktrin hukum yang secara original pertama kali digagas oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pada praktiknya terdapat ambiguitas (contradictio in terminis) dalam menentukan indikator suatu pengaturan untuk dapat dikatakan sebagai bagian kebijakan hukum terbuka (open legal policy). b. Kedua, Putusan bersyarat (conditional decision) baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) merupakan terobosan hukum atau diskresi Mahkamah Konstitusi dalam menerobos Pasal 56 UU MK untuk mewujudkan keadilan substansial maupun keadilan prosedural ketika adanya tuntutan obyektif pengujian terhadap suatu aturan dalam undang-undang. c. Ketiga, Putusan bersyarat (conditional decision) harus dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena institusi pengadilan terutama “hakim” dilarang menolak mengadili suatu perkara. Putusan tersebut diinsyafi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau perbaikan (legislative review) terhadap suatu pengaturan dalam undang-undang. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada permohonan a quo diharapkan oleh pemohon yang mewakili jutaan penduduk Indonesia agar berkenan menggunakan metode penafsiran struktural (Structural Interpretation) yang merupakan salah satu metode interpretasi konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh Phillips Bobbits untuk memperbaiki kesalahan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK. Mengingat Judicial Activism berupa Judicial Creativity dan Remedial Activism menurut tulisan Pan Mohammad Faiz (seorang peneliti Mahkamah Konstitusi Republik 54 Indonesia) dalam Jurnal Konstitusi berjudul “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” (Bukti P-25) dapat memperoleh legitimasi apabila dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum peradilan (Virtue Jurisprudence). Salah satu diantaranya adalah Majoritarian Principle. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) diketahui bahwa 70,9% masyarakat Indonesia menilai UU KPK sebagaimana disetujui pada rapat paripurna DPR tanggal 17 September 2019 berpotensi melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. (Bukti P-26); 11. Bahwa syarat agar Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Structural Interpretation dalam mengeluarkan putusan yang termasuk Judicial Activism pada permohonan a quo telah terpenuhi. Terdapat 3 (tiga) alasan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo, yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga dan penafsir utama (the guardian and the sole interpreter of constitution). Pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas untuk terlibat pro aktif dalam UU KPK a quo bertentangan dengan beberapa jaminan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945. Misalnya, prinsip-prinsip umum negara hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), dan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka (independent judiciary). Kedua, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenanga pro justitia kepada lembaga pengawas dalam mekanisme persetujuan tertulis pihak ketiga pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Tindak pidana terorisme sekalipun dalam Statuta Roma dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crimes), penyadapan terhadap seorang yang diduga akan atau telah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan lex generalis dari segala sumber hukum pidana formil sebagaimana berlaku secara positif di Indonesia. Penyitaan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2) dan penggeledahan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1) yang dilakukan oleh Penyelidik berdasarkan persetujuan atasan penyidik. Sedangkan penyitaan 55 (Pasal 38) dan penggeledahan (Pasal 33 ayat (1)) yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Ketiga, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tetap berlaku secara umum (erga omnes) sekalipun tidak didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga putusan terhadap permohonan a quo dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun formulasi pengaturan terkait Dewan Pengawas dalam agenda revisi UU KPK. Mengingat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cakupan Daftar Kumulatif Terbuka bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusum Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diketahui tidak ada satupun ketentuan secara expressis verbis menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk memperbaiki atau merumuskan norma baru. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) hanya menyebutkan adanya 3 (tiga) jenis putusan yang dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, yaitu: menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan tidak dikabulkan (ditolak), atau menyatakan permohonan dikabulkan. Selanjutnya, jenis putusan yang dapat didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia menurut Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya putusan yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Namun, berdasarkan hasil akhir dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H (Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) dalam penelitian berjudul, “Implikasi Dimensi Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang Bersifat Conditionally Unconstitutional terhadap Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” diperoleh suatu informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga Desember 2018 telah mengeluarkan putusan bersyarat (conditional decision) sebanyak 153 56 putusan dengan rincian 136 putusan inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) dan 17 putusan konstitusional bersyarat (conditional constitutional). Terlebih sebagaimana terdapat dalam poin ketiga alasan permohonan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 telah menegaskan sistem peradilan adjudikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal prinsip terkait larangan bagi hakim untuk mengeluarkan putusan melebihi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon (Judex Non Ultra Petita). 13. Bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan secara bersyarat baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dalam praktek empiris ketatanegaraan tidak selalu dipatuhi oleh pembentuk undang-undang ketika menyusun ketentuan norma suatu undang-undang sekalipun telah dinyatakan dalam “amar putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagaian” memerintahkan agar “putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia” tetapi setidaknya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menolak kewenangan Dewan Pengawas sebagai pemberi ijin tertulis pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Bahkan setidaknya putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun peraturan internal kelembagaan terkait mekanisme dan prosedur penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sebagai addressat hukum pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab sekalipun amar putusan inkonstitusional bersyarat, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dikesampingkan oleh pembentuk undang-undang ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah dapat mengeluarkan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/3120/VI/2016/Bareskrim yang pada tanggal 31 Januari 2017 diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 57 Nomor B/566/I/2017/Bareskrim (Bukti P-27) sebagai addressat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut; 14. Bahwa pengesampingan Putusan Bersyarat (Conditional Decision) baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sebagai acuan bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang secara normatif tidak terlepas dari berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya memberikan penegasan terkait kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusan menyatakan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan demikian selaras dengan ketentuan dalam Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan legitimasi hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat (conditional decision). Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) terkait legitimasi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat yang tentu berimplikasi pada sifat berlakunya putusan terhadap political will para organ pembentuk undang-undang. Terlebih Para Pemohon menyadari bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini hanya menggunakan dalih adanya petitum yang dirumuskan “atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)” sebagai legitimasi untuk melakukan diskresi berupa diberikannya putusan bersyarat baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat terhadap suatu perkara pengujian undang-undang. 15. Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 58 Peraturan Perundang-Undangan tetap dipertahankan pemberlakuannya, maka berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (Legal Certainty) dalam konsep negara hukum (Rechstaats). Selain karena secara kuantitas Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan bersyarat (conditional decision) tetapi juga ketidakjelasan terkait pilihan dan legitimasi addressat hukum yang harus dibuat sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab pada prakteknya ada putusan bersyarat yang hanaya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran, bukan perbaikan substansi dalam undang-undang melalui proses revisi atau legislative review yang diselenggarakan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan secara normatif Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan putusannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap putusan yang amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan; 16. Bahwa pengaturan a quo berpotensi menciptakan kondisi ketidakpastian hukum terhadap sifat berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/566/I/2017/Bareskrim (Vide Bukti P-27). Namun, pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malah mengembalikan kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mekanisme persetujuan tertulis pihak ketiga pada proses penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Berdasarkan realita politik hukum pembentukan undang-undang tersebut diketahui adanya permasalahan terkait legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat dan legitimasi terkait pembentukan atau pemberlakuan addressat hukum sebagai tindak lanjut terhadap putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi; 59 17. Bahwa sekalipun pada praktik empiris pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, terhadap putusan bersyarat yang pada permulaan amar putusan menyatakan mengabulkan sebagaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tetapi perlu diketahui tidak semua putusan bersyarat diawali oleh permulan putusan yang menyatakan “mengabulkan permohonan untuk sebagian”. Sebab ada juga putusan yang amar permulaannnya menyatakan, “menolak permohonan untuk seluruhnya” atau “menolak permohonan untuk sebagian”. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat konstitusional untuk berlakunya suatu norma bukan pada amar putusan tetapi pada bagian pertimbangan. Berikut merupakan tabel beberapa putusan bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi yang pada permulaan amar putusan menyatakan “menolak permohonan untuk seluruhnya” atau “menolak permohonan untuk sebagian”: No Nomor Putusan Perihal Amar Permulaan Putusan Jenis Putusan Bersyarat Tindak Lanjut Putusan 1. 058-059-060- 063/PUU- II/2004 dan 008/PUU- III/2005 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Menolak Seluruhnya Konstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 2. 14-17/PUU- V/2007 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Menolak Seluruhnya Konstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 60 Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. 9/PUU-V/2007 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Menolak Seluruhnya Konstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 4. 15/PUU- VI/2008 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menolak Seluruhnya Konstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 5. 7/PUU-VII/2009 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Menolak Seluruhnya Konstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 6. 69/PUU-X/2012 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Menolak Seluruhnya Inkonstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 7. 19/PUU- XII/2014 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Menolak Sebagian Inkonstitusional Bersyarat Tidak Dimuat dalam Berita Negara 61 18. Bahwa putusan bersyarat (conditional decision) baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada hakikatnya memberikan implikasi, yaitu suatu norma, frasa, ketentuan, pasal, dan/atau ayat dalam undang-undang menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (inkonstitusional) apabila syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diterapkan. Sehingga apabila merujuk pada tabel yang diuraikan dalam POIN 17 tersebut terutama terkait putusan konstitusional bersyarat yang permulaan amar putusan menyatakan “menolak permohonan untuk seluruhnya”, maka terdapat urgensi atau tuntutan obyektif bagi Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo memberikan legitimasi formal agar putusan bersyarat (terlepas dari permulaan amar putusan) untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Rasio hukumnya jelas untuk memberikan kepastian hukum terkait sifat erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih implikasi kedua jenis putusan bersyarat adalah sama, yaitu apabila suatu syarat konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka suatu Pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang menjadi inkonstitusional. 19. Berdasarkan uraian-uraian diatas jelas dan tidak terbantahkan Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Beberapa Ketentuan terkait Kewenangan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada Kegiatan Penyadapan, Penyitaan, dan/atau Penggeledahan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dan Semakin Memperkeruh Keadaan Pengaturan a quo yang Mengesampingkan Pentingnya Penerapan Prinsip Due Process of Law V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa berlakunya beberapa Ketentuan terkait Kedudukan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada 62 Proses Penyadapan dan Penyitaan dalam Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tidak langsung berpotensi merugikan hak konstitusional (constitutional rights) Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk mereformulasi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 63 4. Menyatakan bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “ijin tertulis” dan/atau “ijin tertulis dari Dewan Pengawas” tidak diartikan “persetujuan tertulis dari Pengadilan Negeri setempat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia”. 5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa “mengabulkan Permohonan pemohon” dimaknai mencakup juga “mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian”. 6. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; 64 b. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; d. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; 7. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sepanjang frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan” berlaku secara konstitusional sepanjang juga dimaknai mencakup “putusan yang amar permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat (condtitionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). 8. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; b. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan 65 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; d. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V; 66 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XII; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon VIII; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon IX; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon X; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon XI; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yusuf Rahmat S.SOS; 23. Bukti P-23 : Tabel Rincian terkait tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015 sampai dengan 4 Oktober 2019 diakses dari website Komisi Pemberantasan Korupsi https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan- jenis-perkara pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 19:45 WIB; 24. Bukti P-24 : Wawancara Prof. Dr. Romli Atmasasmitha, S.H., L.LM. dalam video wawancara ekslusif berdurasi 12 menit 9 detik yang diupload oleh Salam Channel di Youtube Channel sebagaimana dapat diakses pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=dGPUimkUxPA; 25. Bukti P-25 : “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” oleh Pan Mohammad Faiz (Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia); 26. Bukti P-26 : Survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia tentang persepsi masyarakat Indonesia menilai Undang- Undang KPK tanggal 17 September 2019; 27. Bukti P-27 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/566/I/2017/Bareskrim. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam 67 persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Materiil Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 Bahwa para Pemohon Perkara 77 adalah sekelompok orang yang memiliki berbagai macam latar belakang status dan profesi, yaitu advokat/konsultan hukum, aktivis anti-korupsi, mahasiswa, dan PNS. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara 77 tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon Perkara 77 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional melainkan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. 2) Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan dimiliki oleh para Pemohon Perkara 77 berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, DPR RI menerangkan bahwa dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh hak orang lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3) Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon Perkara 77 yang berstatus sebagai mahasiswa, tidak terdapat pertautan antara ketentuan pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua dengan statusnya sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu. Bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai Dewan Pengawas beserta kewenangannya memberikan izin untuk melakukan atau tidak melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan tidak ada pertautan dengan kualitas pelayanan dan mutu kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Dan sampai saat ini faktanya adalah DPR tidak pernah atau KPK tidak pernah melakukan penyadapan terhadap mahasiswa. 4) Bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon Perkara 77 tidak 68 menguraikan secara tegas keterkaitan antara latar belakang status dan profesinya masing-masing terhadap ketentuan Pasal-Pasal a quo yang diujikan. Para pemohon tersebut hanya memberikan pernyataan keterkaitan secara umum berupa klaim sepihak antara pasal-pasal a quo tanpa memberikan dasar argumentasi yang jelas. Para pemohon perkara tersebut tidak dapat menguraikan secara konkret perihal kerugian konstitusional apa yang dialami dari berlakunya pasal a quo jika dikaitkan dengan batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945. 5) Bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon Perkara 77 bukanlah merupakan kerugian konstitusional, karena berlakunya ketentuan pasal a quo UU KPK tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya baik sebagai advokat, konsultan hukum, maupun sebagai mahasiswa. 6) Bahwa terhadap dalil para Pemohon Perkara 77 yang menyatakan sebagai pembayar pajak (tax payer), DPR RI memberikan pandangan sebagaimana yang telah diurai sebelumnya yang pada intinya bahwa Para Pemohon harus memberikan argumentasi adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan Para Pemohon sebagai pembayar pajak. Bahwa dalil tersebut hanya dapat dijadikan dasar permohonan a quo sepanjang terkait dengan pengujian terhadap undang- undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 57/PUU-XIV/2016. 7) Bahwa terhadap pengujian Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) UU MK dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, para Pemohon Perkara 77 tidak menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan karena keberlakuan ketentuan pasal-pasal a quo. Selain itu tidak terdapat keterkaitan antara materi muatan dalam UU MK dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan UU KPK Perubahan Kedua yang menjadi inti dari Permohonan a quo. Bahwa dengan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua, UU MK, dan UU Pembentukan Peraturan 69 Perundang-undangan maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. A. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara Nomor 62, 70, 71, 73, dan 77/PUU-XVII/2019 1. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan KPK Terhadap dalil Pemohon Perkara 62 mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo sepanjang frasa “dan/atau” menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat frasa tersebut mengandung pengertian dapat salah satu atau kedua-duanya. Artinya, KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satunya (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm 25 poin B.41), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa rumusan Pasal 11 ayat (1) UU a quo mengatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU a quo yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.” 70 b. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). c. Berdasarkan UU Tipikor tersebut, Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 yang pada intinya subjek dari tindak pidana korupsi adalah setiap orang, termasuk orang perorangan, korporasi, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara. d. Meskipun frasa “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo bersifat kumulatif dan alternatif, namun dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK tetap terikat dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. e. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penafsiran Pemohon Perkara 62 atas frasa “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum adalah opini yang salah karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU a quo harus ditafsirkan secara sistematis dan mengacu pada UU Tipikor. 2. Terkait dengan Materi Mengenai Persyaratan Pimpinan KPK a. Terhadap dalil Pemohon Perkara 62 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU a quo akan menimbulkan kerugian karena terhadap anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal a quo sehingga harus dilakukan seleksi ulang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 71 a. … e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.” Ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa persyaratan usia calon Pimpinan KPK berada pada proses pemilihan. Sedangkan proses pemilihan merupakan salah satu dari rangkaian proses pengangkatan Pimpinan KPK. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU KPK, rangkaian proses pengangkatan Pimpinan KPK dapat disimpulkan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu pencalonan, pemilihan, dan penetapan. Proses pencalonan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menentukan nama calon Pimpinan KPK dan disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan nama-nama calon Pimpinan KPK kepada DPR RI. 3) Proses pemilihan dimulai sejak Presiden menyampaikan nama calon Pimpinan KPK kepada DPR RI (vide Pasal 30 ayat (9) UU KPK). Kewajiban DPR RI selanjutnya dalam proses pemilihan ini adalah untuk memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua di antara calon-calon nama Pimpinan yang disampaikan oleh Presiden. Nama-nama calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden. Selanjutnya untuk proses penetapan, Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR RI. 4) Bahwa DPR RI telah selesai melaksanakan proses pemilihan calon Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023 setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019. 5) Bahwa pelaksanaan proses pemilihan calon Pimpinan KPK telah selesai dilakukan sebelum diundangkannya UU KPK Perubahan Kedua yang mengubah persyaratan usia calon Pimpinan KPK. Ketentuan Pasal II (Dua Romawi) UU KPK 72 Perubahan Kedua secara tegas menetapkan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2019. Dengan penegasan tersebut maka persyaratan umur yang ditetapkan secara berbeda dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua tidak mempengaruhi hasil proses pemilihan yang telah dilakukan oleh DPR RI yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019 dan telah dilaksanakan sesuai dengan UU KPK. 6) Berdasarkan argumentasi tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo tidak menyebabkan perlunya dilakukan seleksi ulang terhadap calon Pimpinan KPK karena proses pemilihan telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara 62 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal a quo menyebabkan proses seleksi ulang harus dilaksanakan sehingga merugikan keuangan negara adalah opini yang bersifat asumtif dan tidak berdasar. 7) Bahwa pengaturan mengenai persyaratan usia calon Pimpinan KPK merupakan hak sepenuhnya bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan pengaturan sebagai suatu open legal policy yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Persyaratan batas usia pejabat publik sesungguhnya merupakan open legal policy dari pembentuk undang- undang, karena UUD NRI Tahun 1945 pun tidak mengatur mengenai syarat usia jabatan publik. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu: Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab 73 itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang- undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (Pertimbangan MK [3.14], hlm.59) Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, ... Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang- undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; (Pertimbangan MK [3.14], hlm.62) b) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang- undangan merupakan open legal policy pembentuk undang- undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap open legal policy pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti 74 inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. c) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. b. Terkait dengan permohonan Para Pemohon Perkara 71 yang menguji ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI menerangkan bahwa persyaratan untuk melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK bukanlah suatu permasalahan konstitusional. Ketentuan tersebut sudah tepat karena justru untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas dari Pimpinan KPK. Bahwa permasalahan yang Para Pemohon Perkara 71 kemukakan dalam permohonannya merupakan persoalan implementasi yang sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan apabila kemudian Para Pemohon Perkara 71 mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. 3. Terkait dengan Materi Mengenai Independensi KPK Sebagai Cabang Eksekutif Pasal 1 angka 3 UU KPK Perubahan Kedua yang mengatur mengenai kelembagaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Pasal 3 yang mengatur mengenai KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pengaruh aspek independensi dengan penempatan kelembagaan KPK di rumpun eksekutif tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 75 1945 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon Perkara 70, yang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: a. Bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum, perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi adalah suatu fakta, pansus KPK telah menemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama hampir 17 tahun KPK dilahirkan. b. Terkait dengan “independensi” KPK dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa: “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide hlm 269). Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Terbukti belum sampai satu bulan KPK sudah melakukan kerja-kerja hebat, di samping pencegahan maupun juga dengan penindakan yang kemarin ini c. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR (tanggal 10 Juli 2017, Pukul 14.00-17.00 WIB) “Terkait dengan kedudukan KPK, KPK bukan lembaga yudikatif atau legislatif. KPK masuk dalam lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang- 76 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).” d. Penyebutan KPK sebagai lembaga negara memang didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen merupakan lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agencies atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang lebih dikenal lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. e. Dengan demikian, penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Hal tersebut tidak berarti membuat KPK tidak independen dengan berdasarkan poin- poin sebagaimana diuraikan di atas. KPU ada pengawasnya, Bank Indonesia pengawasnya, semua ada pengawasnya. KPK tetap dapat mengambil keputusan yang bebas dari pengaruh, arahan, maupun tekanan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. 4. Terkait dengan Materi Mengenai Status Kepegawaian KPK Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh para Pemohon Perkara 70, khususnya Pasal 24 yang mengatur mengenai pegawai KPK dan Pasal 45A ayat (3) yang mengatur mengenai pemberhentian penyidik KPK tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 77 a. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa dalil para Pemohon Perkara 70 mengenai tidak adanya kesempatan yang sama bagi sebagian pegawai KPK yang berusia 35 tahun untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana mereka akan kehilangan pekerjaan atau tidak dapat mengembangkan karir adalah tidak berdasar. b. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Sehingga, pegawai KPK nantinya merupakan PNS dan PPPK. Pengaturan mengenai ditetapkannya pegawai KPK sebagai ASN sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi, di mana hal ini juga lazim terjadi di setiap lembaga kehakiman dan lembaga negara yang bersifat independen lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum. c. Adanya kekhawatiran akan terjadi kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK juga merupakan asumsi dan opini sepihak Para Pemohon. UU KPK Perubahan Kedua telah memberikan masa transisi dalam proses pengangkatan pegawai KPK dengan memberikan jangka waktu yang cukup dalam menyesuaikan status pegawai KPK yang belum menjadi Pegawai ASN. KPK sebagai lembaga negara yang melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang memberi kepastian status bagi pegawainya. Kepastian status bagi pegawai KPK menjadi ASN juga dalam implementasinya harus dilakukan dengan penuh kehati- hatian untuk pelaksanaan tugas dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai sebagai ASN. Komisi III bersama dengan Kemenpan RB, pada saat ini sedang melakukan pembahasan. Jadi kekhawatirannya ini jauh-jauh ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentuk 78 undang-undang memandang perlu mengatur status pegawai KPK sebagai ASN. d. Terkait dualisme pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan dewan pengawas juga tidak berdasar. Bahwa KASN dan dewan pengawas memiliki kedudukan dan lingkup tugas yang berbeda sebagai berikut: Dewan Pengawas KASN Dewan Pengawas berada dalam lingkup khusus internal KPK KASN berada untuk lingkup ASN secara umum, yang berkedudukan di ibukota Negara Dewan Pengawas merupakan lembaga nonstruktural di dalam KPK yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menyelenggarakan sidang KASN bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan 79 Dewan Pengawas KASN untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. e. Saat ini pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh KASN saja, melainkan juga dilakukan oleh instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ombudsman RI. Sebagai salah satu alternatif untuk mencapai efektifitas pengawasan ASN maka diperlukan kolaborasi pengawasan antar instansi termasuk instansi internal tempat ASN yang bersangkutan bertugas. Dengan demikian adanya KASN dan Dewan pengawas KPK yang juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi ASN pada lembaganya bukan merupakan bentuk dualisme pengawasan terhadap ASN, melainkan menjadi salah satu hal yang harus 80 dikuatkan agar reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan cepat. 5. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan Dewan Pengawas Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70 dan Para Pemohon Perkara 77, khususnya Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan juga merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu untuk disampaikan oleh DPR RI sebagai berikut: a. Romli Atmasasmita mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Panitia Khusus Hak Angket KPK (tanggal 11 Juli 2017, Pukul 14.50-18.00 WIB) “Perlu merevisi UU KPK, antara lain menghilangkan tugas pencegahan dan membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal, yang mengawasi penindakan yang dilakukan oleh KPK” Pandangan ahli yang menyatakan untuk membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal tersebut lebih ekstrem dibandingkan dengan pengaturan dalam UU a quo yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dengan menempatkan Dewan Pengawas sebagai bagian internal dalam tubuh KPK. b. Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR RI diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang merupakan dampak dari tidak adanya pengawasan secara internal yang efektif dalam memantau tugas KPK dan terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan KPK yang melanggar prinsip due process of law dalam hukum acara pidana. Selain itu, dari aspek tata kelola SDM terdapat permasalahan penanganan pelanggaran 81 kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal, pengawasan internal lebih tajam ke pegawai non-tetap tetapi tumpul ke pegawai tetap. c. Pembentukan KPK di Indonesia berkaca pada komisi serupa di negara lain, seperti Hongkong dan Malaysia. Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC). Saat ini ICAC dinilai berhasil menekan angka korupsi di Hongkong. ICAC juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sama seperti KPK, tapi penuntutannya itu yang menentukan jaksa agung. Kalau di KPK, suka-suka sendiri, yang menentukan KPK sendiri. Sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia bernama Badan Pencegah Rasuah (BPR), sebelumnya belajar pada KPK Indonesia karena dapat menangkap dengan leluasa para pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, kedudukan BPR berbeda dengan KPK, BPR berada di bawah kepala daerah sehingga setiap tindakan yang akan diambil oleh BPR harus mendapat persetujuan kepala daerah. Hal ini menyebabkan kondisi korupsi di Malaysia tidak terberitakan secara besar-besaran, sehingga kepercayaan investor yang hendak menanamkan modal usahanya di Malaysia meningkat. Begitu juga dengan yang ada di Korea Selatan. Namun semua berubah, Malaysia berubah, Brunei berubah, dan Korsel berubah, tidak terlalu “buas” lagi. Jadi semua tertib hukum, taat aturan, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inilah yang ingin kita ciptakan di Republik Indonesia, korupsi pemberantasan tetap dihadirkan, akan tetapi harus didasarkan pada hukum itu sendiri. d. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 79 UU MD3, pertimbangan hukum MK: 3.23.1: Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan UU di bidang 82 penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. e. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri pada 12 September 2019, Pemerintah berpandangan sebagai berikut: Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden. Hal ini untuk menimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Walaupun demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui Panitia Seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap Calon Anggota Pengawas mengenai rekam jejaknya. f. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Nasdem berpandangan sebagai berikut: Setelah mengikuti semua perkembangan dan pembahasan yang dilakukan antara Panja dengan Pemerintah, maka kami setuju dengan status yang diberikan kepada Dewan Pengawas, dia bagian integral daripada lembaga KPK. g. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Partai Golkar: Dan yang kedua, disamping itu untuk menghindari terjadinya abuse of power dalam pemberantasan korupsi, Fraksi Golkar juga menyambut positif dibentuknya Dewan Pengawas untuk semakin menguatkan kelembagaan KPK dengan adanya Dewan Pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi, dan integritas KPK dalam menjalankan tugas akan tetap terjaga. h. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum tersebut, demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan 83 pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang- undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. i. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK yang dianggap akan berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi sehingga rasionaliasi pembentuk undang-undang dengan dalih upaya pengawasan terhadap KPK yang perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Hadirnya Dewan Pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang mendesain Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK dengan tugas sebagai pengawas internal KPK. 2) Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kehadiran Dewan Pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas 84 dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Kehadiran Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang-undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK guna tercapainya prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 4) Keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, tidak ada izin sadap. 5) Dewan Pengawas tidak dapat disamakan dengan lembaga pengawas eksternal yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas eksternal untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung). Dalam hal pengawasan internal, terdapat Inspektorat Pengawasan Umum, Pengamanan Internal, dan Divisi Profesi dan Pengamanan pada Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung. Model pengawasan tersebut tidak dimiliki oleh KPK dan pengawasan secara internal yang ada selama ini tidak cukup untuk mengawasi secara efektif kewenangan KPK yang begitu luar biasa. 6) Berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh DPR RI dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Oleh karena itu, DPR RI berwenang untuk memberikan 85 pengaturan mengenai Dewan Pengawas di dalam UU a quo untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang- undang yang tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 7) Pandangan DPR RI tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 yang menyatakan “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide, halaman 269). 8) Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan tentang kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyimpang dari suatu sistem pengawasan adalah opini yang tidak berdasar. 6. Terkait dengan Materi Mengenai Pemberian Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan a. Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh para Pemohon Perkara 70, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, DPR RI menerangkan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam 86 penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri 2) Bahwa ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK Perubahan Kedua. Terkait dengan penentuan saat dimulainya penghitungan waktu untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang tidak diatur secara khusus dalam UU KPK Perubahan Kedua, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP. b. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan jika KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain telah secara nyata-nyata menciptakan sistem melemahkan pemberantasan korupsi, DPR RI menerangkan: 1) Bahwa para Pemohon Perkara 71 tidak memahami ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua, terutama mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang telah jelas tidak mengatur mengenai apa yang didalilkan tersebut. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU KPK Perubahan Kedua mengatur mengenai pelaporan kepada Dewan Pengawas mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan dan tidak mengatur mengenai kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain. 2) Bahwa kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan hanyalah ditujukan untuk perkara yang ditangani oleh KPK dan bukan untuk perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain. Hal tersebut sesuai dengan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga 87 berwenang untuk membatalkannya. Oleh karena itu yang berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum lain hanyalah instansi dari penegak hukum yang bersangkutan, bukan KPK. Selain itu, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. …; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; 3) Bahwa penambahan kewenangan pada suatu lembaga adalah merupakan hal yang baik demi memperkuat suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK bertujuan untuk mendukung independensi KPK sebagai lembaga yang independen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK bertujuan untuk mendukung kepentingan dari perspektif terdakwa dimana terdakwa akan memperoleh kepastian terhadap status hukumnya melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK. Seketika dalam 1 hari, 1 detik ditemukan alat bukti baru bisa ditetapkan tersangkanya kembali, Yang Mulia. 4) Kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan yang dimiliki oleh KPK merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi agar penetapan sebagai tersangka khususnya didalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan cermat dan penuh dengan kehati-hatian karena dalam hal ini peran dan tanggung jawab penyidik adalah sangat besar 88 dalam melakukan penyidikan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. 5) Melalui pasal a quo DPR RI sebagai pembentuk undang- undang justru memberikan kepercayaan penuh terhadap KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya melekatkan kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK sebagai lembaga independen. Oleh karena itu hal tersebut tetap melindungi kepentingan terdakwa jika memang pada saat penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, dan keadaan bahwa memang ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, dan keadaan demikian baru diketahui pada saat proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan. 7. Terkait dengan Materi Mengenai Pengaturan Penyadapan a. Bahwa mengenai kewenangan penyadapan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: “.. KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan… kesemua kewenangan tersebut… menunjukan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan” (vide. Halaman 31-32) dan juga merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “…penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. semua itu harus diatur.. guna menghindari penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hak asasi…” (vide, halaman 275-276). Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas sebagai sub- sistem di dalam instansi KPK untuk mengawasi kewenangan khusus dan luar biasa yang yang dimiliki oleh KPK yang dalam hal ini adalah melakukan penyadapan sehingga kewenangan tersebut 89 tidak disalahgunakan dan digunakan dengan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia serta ketepatan penegakan hukum. Kadang-kadang disadap untuk urusan A, ketangkap urusannya urusan B, namanya korupsi juga. Bahwa dibentuknya Dewan Pengawas di dalam internal KPK justru memberikan kemudahan bagi KPK karena tidak membutuhkan waktu lama dan birokrasi yang panjang untuk mendapatkan izin penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. b. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan pembentuk undang-undang memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK ke dalam UU KPK Perubahan Kedua dianggap semakin menambah ketidakjelasan pengaturan penyadapan, DPR RI memberikan keterangan bahwa pengaturan penyadapan dalam UU KPK Perubahan Kedua adalah suatu bentuk upaya memberikan kepastian hukum dalam proses penyadapan. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Namun demikian hingga saat ini belum terbentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan, sehingga hadirnya pengaturan penyadapan dalam UU KPK Perubahan Kedua justru memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Pada saat ini sudah masuk ke Prolegnas 2020 Rancangan Undang- Undang Penyadapan. c. Bahwa UU KPK Perubahan Kedua justru lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya karena pengaturan sebelumnya tidak mengatur mengenai pemberian izin oleh Dewan Pengawas sehingga Pimpinan KPK dapat langsung melakukan penyadapan. Bahwa mekanisme izin untuk melakukan penyadapan juga terdapat dalam peraturan yang lain, misalnya: • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 90 • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; dan • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 8. Terkait dengan Materi Mengenai Kantor Perwakilan KPK di Daerah Terhadap dalil para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi merupakan langkah pembentuk undang-undang untuk mengefisiensikan kinerja suatu lembaga tanpa mengurangi kewenangan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Pemohon Perkara 71 (vide Perbaikan Permohonan Perkara 71 poin 4). KPK sebagai lembaga independen memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU a quo yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.” Ini kita ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa pegawai KPK berjumlah 1.500 orang, dan anggota polisi berjumlah 444.000 orang, sehingga KPK diharapkan fokos untuk mengurus hal yang penting-penting. b. Bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesungguhnya tidak terbatasi atau ditentukan oleh tempat kedudukan, karena KPK dapat menangani pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terdapatnya perwakilan 91 KPK di daerah provinsi adalah sebagai upaya untuk mendorong efisiensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan. c. DPR RI lebih memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan informasi bahwa dengan hadirnya Pasal 6 Undang-Undang KPK terkait dengan kewenangan supervisi koordinasi, KPK dapat meminta penegak hukum lain, sekaligus melakukan supervisi dan koordinasi, dan kewenangan tersebut jauh melebihi apabila KPK diberikan kewenangan untuk mendirikan kantor-kantor yang lain. Di samping pemberian sumber daya manusia, kita juga butuh sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kita juga butuh sumber pendanaan baru untuk hal tersebut. d. Bahwa KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Jaringan kerja tersebut telah tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerjasama-kerjasama tersebut diyakini DPR RI jauh lebih efektif daripada KPK membentuk kantor-kantor cabang ditiap-tiap provinsi. 9. Terkait dengan Materi Mengenai Penyelidik KPK Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 73 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU a quo seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi penyelidik KPK hanyalah orang-orang yang berasal dari profesi dan/atau instansi sebagaimana dimaksud dalam UU a quo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa hukum acara yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) selama tidak ditentukan lain 92 berdasarkan UU a quo (vide ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua). b. Bahwa dalam konteks penyelidikan, yang dimaksud penyelidik hanya pejabat kepolisian (vide Pasal 4 KUHAP), sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua justru mengatur penyelidik KPK bukan hanya berasal dari kepolisian, tetapi dapat berasal dari kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK. Dengan adanya perluasan makna mengenai siapa yang dapat menjadi penyelidik dan instansi asal penyelidik, maka ketentuan tersebut justru membuka kesempatan yang lebih luas, bukannya membatasi. Siapa pun dapat menjadi penyidik KPK. DPR RI hanya menekankan bahwa penyidik, penyelidik KPK haruslah memiliki kompetensi di bidang hukum. DPR RI mensyaratkan adanya calon penyidik dan penyelidik untuk mengikuti pendidikan penyelidik ataupun penyidik dan harus lolos ujian sebagai penyelidik maupun penyidik serta memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ini merupakan keinginan DPR RI. Jadi, tidak sembarangan orang bisa jadi penyelidik di KPK. c. Bahwa ketentuan UU KPK sebelumnya justru tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas tentang siapa yang dapat menjadi penyelidik KPK karena hanya mengatur tentang “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” (vide Pasal 43 ayat (1) UU KPK). d. Bahwa selain memberikan perluasan pengaturan mengenai instansi asal penyelidik KPK, UU KPK Perubahan Kedua juga memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelidik KPK selama mampu memenuhi persyaratan tersebut. Bahwa pengaturan mengenai asal dan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 93 e. Bahwa untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Selain itu tugas melakukan penyelidikan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif dan memiliki kewenangan yang besar yang dalam pelaksanaannya berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itulah pembentuk undang-undang memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. 10. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan UU KPK Perubahan Kedua melemahkan pemberantasan korupsi karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. DPR RI menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelolah harta kekayaanya.” Berdasarkan UU TPPU tersebut, salah satu harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai hasil pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah. Meskipun demikian, kedua undang- undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. 94 c. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasanya yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. d. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang selama tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana korupsi. e. UU a quo tidak melarang KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, karena meskipun UU a quo hanya menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntuan terhadap Tindak Pidana Korupsi tetapi bukan berarti KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon Perkara 71. Oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 71 tidak dapat dibenarkan karena UU TPPU telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. 11. Terkait dengan Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Para Pemohon Perkara 77 Bahwa para Pemohon Perkara 77 sendiri tidak memahami ketentuan pasal mana di dalam UU KPK Perubahan Kedua yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan dalam 95 posita Permohonan Perkara 77 banyak diuraikan mengenai keberadaan Dewan Pengawas namun dalam petitumnya dimohonkan agar ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU KPK Perubahan Kedua dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap hal tersebut, DPR RI menyatakan bahwa Permohonan Perkara 77 error in objecto karena ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dalam ketentuan Pasal 69A UU KPK Perubahan Kedua, sedangkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) yang dimohonkan dalam petitum Permohonan Perkara 77 adalah ketentuan yang ada dalam UU KPK (sebelum perubahan) yang mengatur mengenai ketentuan peralihan. Selain itu Pasal 69 dalam UU KPK (sebelum perubahan) hanya terdiri atas ayat (1) dan ayat (2). Oleh karenanya sudah jelas bahwa Para Pemohon Perkara 77 kurang cermat dalam mengajukan permohonan a quo. 12. Terkait dengan Pengujian Ketentuan dalam UU MK dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perkara 77/PUU-XVII/2019 1) Bahwa ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK merupakan panduan umum yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Jika para pemohon a quo menginginkan ada pemaknaan tertentu di luar panduan umum tersebut, maka itu adalah hak dari para pemohon a quo, namun pengadilan (in casu MK) akan tetap memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas ius curia novit yang termuat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selain itu perlu diperhatikan bahwa terlepas dari permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak, maka itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim. Oleh karenanya permohonan a quo adalah 96 kekhawatiran yang berlebihan dari Para Pemohon Perkara 77 mengingat bahwa MK belum memutus perkara a quo dan belum tentu juga mengabulkan permohonan a quo. 2) Terhadap petitum Para Pemohon Perkara 77 yang menyatakan pada intinya rumusan Pasal 57 ayat (3) UU MK harus menguraikan frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan” mencakup putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, DPR RI berpandangan bahwa setiap putusan yang diputus oleh Majelis Hakim MK secara konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat tentu saja masuk ke dalam kategori putusan yang mengabulkan. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah perubahan rumusan undang-undang yang mengikat bagi setiap orang sehingga wajib untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya petitum permohonan a quo berlebihan dan tidak ada relevansinya dengan inti permohonan a quo yang menguji ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua. 3) Bahwa terhadap pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap berpotensi melanggar kepastian hukum dalam konsep negara hukum (vide Perbaikan Permohonan hlm. 81), DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 77 tidak memberikan uraian jelas dan hanya memberikan asumsi-asumsi yang tidak berdasar yang menunjukkan prasangka terhadap pembentuk undang-undang. Selain itu rumusan petitum dalam Permohonan Perkara 77 tidak menjelaskan maksud Para Pemohon Perkara 77. Bahwa Para Pemohon Perkara 77 perlu mengetahui bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang selalu merespons setiap putusan MK ke dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka yang setiap tahun selalu dinamis mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2020 serta didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 dan keterangan tambahan yang diterima oleh 97 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e. b. Para Pemohon dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a dan Pasal 47 ayat (1). c. Para Pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf I, Bab VA Dewan Pengawas, Pasal 40. d. Para Pemohon dalam perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 43 ayat (1). e. Para Pemohon dalam perkara Nomor Nomor 77/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 12B ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1) ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4). f. Para Pemohon dalam perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 98 b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor: 62/PUU-XVII/2019, Nomor: 70/PUU-XVII/2019, Nomor: 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor: 73/PUU- XVII/2019 permohonan para Pemohon dalam pengujian secara Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon: a. Perkara Nomor: 62/PUU-XVII/2019 Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH sebagai Pengacara; b. Perkara Nomor: 70/PUU-XVII/2019 Fathul Wahid, ST.,MSc.,Ph.D dkk., sebagai Rektor, Dekan dan Kepala Pusat Studi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 99 c. Perkara Nomor: 71/PUU-XVII/2019 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dkk, sebagai Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta, Mahasiswa Hukum UI; d. Perkara Nomor: 73/PUU-XVII/2019 Ricki Martin Sidauruk dkk, sebagai Mahasiswa. e. Perkara Nomor: 77/PUU-XVII/2019 Jovi Andrea Bachtiar, SH dkk, sebagai konsultan hukum. f. Perkara Nomor: 79/PUU-XVII/2019 Agus Rahardjo dkk, sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Kerugian para Pemohon Secara umum bahwa refisi UU KPK baik dari segi formil dan materil dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Secara spesifik (khusus) para pemohon tidak dapat menguraikan kerugian secara konstitusional yakni bahwa undang-undang yang diuji telah mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pengacara, Rektor, Dekan, Kepala Pusat Studi, Mahasiswa, konsultan hukum dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 7. Para pemohon tidak dapat mengurai seperti apa jenis pengurangan atau bagaimana hilangnya hak-hak konstitusionalnya apakah dengan berlakunya undang-undang a quo para pemohon tidak lagi dapat beracara, tidak lagi dapat melakukan konsultan hukum, tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor, Dekan atau dosen, tidak lagi melakukan Pemberantasan Korupsi, atau tidak lagi berkuliah atau bagaimana jenis kerugiannya secara konstitusional. Sehingga Hak Konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 8. Namun alasan-alasan para pemohon merupakan alasan yang tidak ada kaitanya dengan hak-hak secara konstitusional sebagai pengacara, konsultan hukum, Rektor, Dekan atau Mahasiswa sehingga alasan-alasan para pemohon bukan merupakan alasan konstitusional yang secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan uraian diatas, pemerintah berkeyakinan bahwa para Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan dalil-dalil kerugian secara 100 konstitusional baik secara khusus dan adanya sebab akibat yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji sehingga dianggap bukan merupakan dalil kerugian konstitusional. 10. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan (constitusional complaint) terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian para pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) para pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang- undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap judicial review undang-undang a quo. Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERKARA- PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Sebelum memberikan keterangan atas perkara-perkara pada pokok permohonan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 1. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU- XVII/2019 mengacu terhadap Keterangan Pemerintah pada perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara-perkara tersebut diatas. 2. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU- XVII/2019, dan Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak 101 terpisahkan yang merupakan keterangan Presiden terhadap Bab VA, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2) Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69A, dan Pasal 69D. 3. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara diatas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum atas perubahan undang-undang a quo diantaranya: a. Bahwa tujuan perubahan (revisi) undang-undang a quo untuk memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan agar lebih profesional, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional warga negara sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. Perbaikan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut meliputi: 1) Mengembangkan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan yang dapat menciptakan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan korupsi terhadap pelaksana negara serta masyarakat pada umumnya. 3) Mengembangkan sistem dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. 4) Mengembangkan sistem hubungan kerjasama secara berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, KPK serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. 102 b. Sedangkan landasan revisi dalam undang-undang a quo antara lain: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi”; dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. Berdasarkan hal tersebut diatas ijinkanlah Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah untuk memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara Para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut: Penjelasan Bab VA Dewan Pengawas 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan terhadap pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalil para pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: a. Pembentukan Dewan Pengawas selain berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 antara lain: 1) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa “negara pihak dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan” yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ 103 pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk satu badan atau beberapa badan anti korupsi, sesuai yang diperlukan. 2) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, juga menyatakan “Negara pihak untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi bila dianggap perlu, mengawasi dan mengkoordinasi implementasi kebijakannya” yang dapat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat memberikan pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaanya lebih efektif. 3) Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA secara yuridis tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. 4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi, secara yuridis dibentuknya Dewan Pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003” merupakan norma yang telah sesuai dengan kaedah hukum anti korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Sedangkan secara konstitusional dapat dijelaskan bahwa perubahan UUD Tahun 1945 telah mereformasi sistem landasan negara dengan merubah, menghapus dan menambah struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara. c. Dalam perubahan UUD Tahun 1945 salah satu yang sangat fundamental adalah merubah struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. d. Dihilangkannya lembaga tertinggi negara adalah berdasarkan terjadinya reformasi yang diakibatkan adanya pemerintahan yang absolute yang 104 secara nyata menyebabkan pemerintahan tidak dapat dikendalikan secara baik, yang dapat merugikan bangsa dan negara. e. Dengan diubahnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, maka secara yuridis lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki kesetaraan kedudukan. f. Sehingga secara konstitusional UUD Tahun 1945 tidak lagi memberlakukan sistem kekuasaan yang bersifat absolute, namun kekuasan yang bersifat paralel yakni kekuasan yang saling berhubungan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainya. g. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat pararel pada dasarnya memiliki sifat saling membutuhkan, saling sinergi dan dilaksanakan dengan pola checks and balance yang tetap dapat dikontrol atau dapat saling mengontrol sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan negara. h. Berdasarkan alasan tersebut diatas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab VA bertujuan selain merujuk pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 namun juga dilandaskan pada sistem pemerintahan dalam pola checks and balance, serta dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, dan menekankan kekuasan yang bersifat paralel yakni sistem yang saling berhubungan, saling bekerjasama dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara. Dengan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan dengan baik namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku. i. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas dalam Bab VA UU a quo tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan- badan atau organ-organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, sehingga secara kewenangan KPK tidak lagi bersifat absolute namun telah disesuaikan dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan UUD Tahun 1945. 105 j. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan pengawasan dan izin penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang membawahi KPK, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Hakikat pengawasan dalam memberikan izin tidak akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, justru akan mencegah KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. k. Sehingga eksistensi dibentuknya Dewan Pengawas yang kedudukannya disetarakan dengan KPK serta diberikannya kewenangan untuk memberikan pengawasan dan memberikan izin terhadap tugas-tugas KPK sebagaimana ketentuan dalam Bab VA telah memenuhi landasan- landasan pokok secara fundamental baik berdasarkan UUD Tahun 1945 juga merujuk dalam ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 dalam rangka negara berupaya meningkatkan sistem pemberantasan korupsi secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. l. Keberadaan Dewan Pengawas tidak bertujuan mengurangi independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas berfungsi sebagai cek and balances KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana ungkapan di dalam teori yang dikemukakan Lord Acton yaitu : “Power tends corrupt and absolute power.” Yang artinya “Orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat dan apabila kekuasaan itu demikian banyak, makan kecenderungan akan jahat itu semakin menjadi-jadi.” Oleh karenanya KPK pun perlu mempunyai Dewan Pengawas, sebab bagaimanapun kekuasaan absolut tanpa pengawasan tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. 2. Berdasarkan penjelasan atas Bab VA tersebut diatas, untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pasal-pasal revisi undang-undang a quo tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi dan UUD Tahun 1945, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai berikut: Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 106 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan konstitusional Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Berdasarkan sistem ketatanegaraan bahwa segala tindakan pemerintah tidak boleh tak terbatas namun harus dibatasi sesuai bidang tugasnya sebagai wujud pelaksanaan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan proporsionalitas dalam mencapai tujuan negara. Ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, berarti bahwa secara ketatanegaraan KPK tidak berdiri sendiri namun menjadi satu kesatuan sistem pemerintahan. Selain itu tujuan ditempatkannya KPK dalam sistem pemerintahan, adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikoordinasikan dan diarahkan tidak hanya dalam rangka penegakan hukum, namun juga dapat difungsikan sebagai alat negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. 2. Bahwa dalam mewujudkan kemakmuran rakyat merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden, yang dalam pelaksanaannya banyak menemukan kendala yang salah satunya adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga secara konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah bertangung jawab atas kemakmuran rakyatnya maka segala upaya harus dilaksanakan demi kemakmuran rakyatnya termasuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. 3. Berdasarkan alasan tersebut maka secara fungsi ketatanegaraan KPK merupakan lembaga yang melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif” merupakan norma yang telah disesuaikan secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945, yang bersumber dari kewenangan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”. Serta merujuk pada 107 ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya” membentuk badan atau badan-badan agar pelaksanaanya dapat lebih efektif”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan masing-masing negara, sebagai negara pihak untuk membentuk dan menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum negaranya yakni dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Sedangkan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan KPK “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” merupakan norma yang merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (2) Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan “kemandirian” dan “badan atau badan- badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya”. Sesuai ketentuan tersebut frase “kemandirian” dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” sebagai rujukan “independensi KPK” dan secara yuridis merupakan kewenangan masing-masing Negara pihak untuk memberikan dan menempatkannya sesuai sistem hukumnya. Berdasarkan rujukan tersebut maka norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU a quo, yang mengatur dengan tetap memberikan independensi KPK dan independensi KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasan eksekutif merupakan norma yang telah disesuaikan dengan sistem hukum negara Republik Indonesia. Sehingga independensi KPK yang semula tidak sesuai dengan sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia yang dapat melahirkan kewenangan absolute dengan ditempatkannya independensi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menjadi tidak lagi bersifat absolute. 6. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Perubahan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 secara yuridis dengan menempatkan KPK dalam “rumpun kekuasan eksekutif” dan “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai kebijakan yang telah disesuaikan dengan 108 prinsip-prinsip sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berdasarkan ketatanegaraan Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 dan merujuk terhadap beberapa kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak dalam ketentuan konvensi Konvensi UNCAC 2003. 7. Sebagai pertimbangan pemerintah juga dapat memberikan penegasan terhadap landasan hukum ketentuan Pasal 3 yang secara substansi mengandung nilai konstitusional dan mengandung prnsip-prinsip sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia diantaranya: a) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa KPK tidak dibentuk melalui UUD Tahun 1945 yang secara konstitusional, dimana KPK bukan termasuk lembaga yang disetarakan dengan lembaga yang memiliki independensi yang diberikan melalui UUD Tahun 1945. Lembaga negara yang demikian merupakan lembaga penunjang pemerintahan sebagai fungsi pelaksanaan pemerintahan. b) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa secara kewenangan, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas dan wewenang polisi dan jaksa sebagai tugas penegakan hukum. Namun berdasarkan kebutuhan hukum diperlukan adanya penguatan untuk menunjang tugas polisi dan jaksa agar lebih efektif. Agar tindakan pemerintahan tersebut dapat tercapai maka perlu adanya lembaga yang dapat membantu tugas polisi dan jaksa sebagai fungsi penunjang sehingga perlu adanya pembagian wewenang sebagian tugas polisi dan jaksa tersebut kepada KPK sebagai Lembaga penunjang pemerintah. c) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa kewenangan KPK diberikan dalam bentuk artibusi yakni pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan secara artibusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli yang berasal dari undang-undang sehingga penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangannya dengan tanggung jawab sendiri. Secara fungsi pemerintahan, kewenangan tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada KPK menurut undang-undang namun hanya 109 sebagian kewenangan, sehingga polisi dan jaksa masih tetap memiliki kewenagan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilandaskan pada ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa “kewenangan penegakan hukum” merupakan sebagian kewenangan yang dimiliki polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami terhadap hubungan KPK dengan polisi dan jaksa yang masih memiliki hubungan kerja untuk saling membantu, saling koordinasi dan saling bekerja sama sebagaimana ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo. 8. Berlandaskan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 1 angka 3 dan pasal 3 bersumber pada ketentuan UUD Tahun 1945 diantaranya: a) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan sumber tugas dan kewenangan KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindakan pemerintah “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 merupakan sumber Kewenangan KPK sebagai penegak hukum bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. c) Terhadap dalil pemohon yang mendalilkan terhadap beberapa Putusan MK yang pada intinya putusan tersebut memberi penegasan tentang independensi KPK, pemerintah memberikan keterangannya bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan beberapa putusan MK tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1) Pemberian kewenangan secara atribusi mengandung makna bahwa “penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangan dilaksanakan dengan tangung jawab sendiri” hal inilah yang juga menjadi salah satu sumber independensi KPK. 110 2) Berdasarkan pemberian kewenagan secara atribusi dalam perubahan Pasal 3 menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan tetap memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri atau secara independen sesuai fungsi dan tugasnya. 9. Sehingga secara subtansi Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 mengandung norma yang tetap “menjamin independen KPK dan tidak bermaksud melemahkan KPK“ di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi justru independen KPK dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD Tahun 1945. 10. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas pemerintah dapat menegaskan kembali bahwa independensi KPK yang diberikan secara absolut yang tidak mempunyai landasan hukum merupakan penempatan yang keliru dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Berdasarkan alasan tersebut revisi undang-undang a quo merupakan tindakan yang lebih tepat untuk mengatur dan menyesuaikan baik kedudukan, kewenangan serta tugas dan tangung jawab KPK secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD Tahun 1945 dan merujuk pada konvensi UNCAC. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 24 UUD Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Penjelasan Pasal 6 Huruf e 1. Bahwa undang-undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, dan pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. 2. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. 3. Bahwa pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Pencucian 111 Uang merupakan pengaturan yang tidak benar. Secara yuridis bahwa “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur sendiri secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam pasal 68 s/d pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan Pasal 11: 1. Bahwa norma Pasal 11 undang-undang a quo bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai kewenangan ”penegakan hukum” yang secara konstitusional dimiliki polisi yang sebagian kewenagannya diberikan kepada KPK. 2. Ketentuan Pasal 11 juga merupakan salah satu pengembangan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang saling membantu, saling koordinasi dan saling bekerja sama sebagai satu kesatuan tindakan pemerintahan dalam ranah kekuasaan eksekutif untuk mewujudkan tujuan negara. 3. Pengembangan sistem tersebut merupakan sistem bersekinambungan yang semula hanya melibatkan polisi, jaksa dan KPK dalam perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a undang-undang a quo dengan meningkatkan sistem kerjasama selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan penyelenggara negara dan organ lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dengan maksud dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam mengantisipasi perkembangan globalisasi teknologi yang begitu pesat dimana modus perbuatan korupsi dapat berkembang dengan berbagai cara. Sehingga organ-organ lain dapat difungsikan dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan sistem pemberantasan sebagai suatu wujud koordinasi. Sebagaimana ketentuan konvensi UNCAC pasal 6 bahwa “negara pihak dalam mengimpletasikan kebijakannya tidak 112 hanya diperlukan pengawasan namun juga dapat dilakukan dengan koordinasi”. 4. Berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi, secara yuridis kewenangan penegakan hukum yang dimiliki polisi hanya diberikan sebagian kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b menetukan “batas kewenangan KPK” yang hanya melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan tindakan hukumnya kepada polisi atau jaksa. 5. Pengaturan tersebut bertujuan tetap mengatur secara konstitusional dalam ranah eksekutif dalam satu sistem pemerintahan sehingga kewenangan pemberantasan korupsi tidak diberikan sepenuhnya hanya kepada KPK namun secara yuridis diatur menjadi kewenangan kolektif yang dapat dilakukan baik polisi, jaksa, KPK serta dapat dibantu dengan melibatkan intansi lain. Sehingga secara konstitusional norma Pasal 11 tidak bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun 1945 namun bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D 1. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 2. Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang (ilegal) dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi (legal) jika penyadapan tersebut digunakan sebagai kepentingan umum yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang secara hukum maka diperlukan suatu izin, sehingga 113 yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang menyatakan “izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”. 3. Berdasarkan dalil diatas maka kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi, yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk menyempurnakan subtansi tentang kewenangan penyadapan, untuk diatur sesuai dengan kaidah hukum yakni dengan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Sehingga dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian izin, penyadapan secara hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap fungsi penyadapan, yakni untuk menempatkan pada fungsi sesuai kaidah hukum sebagai kepentingan penegakan hukum. Secara yuridis bahwa izin adalah melegalkan perbuatan yang secara umum dilarang menjadi tidak dilarang maka penyadapan yang dalam rangka untuk kepentingan umum dapat memperoleh kekuatan hukum jika pengunaanya dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga pemberian izin penyadapan secara teknis merupakan salah satu syarat untuk mensahkan penyadapan sehingga hasil penyadapan dapat digunakan sebagai kepentingan hukum. Sedangkan penyadapan yang tanpa prosedur atau tidak sesuai tata cara yang telah ditetapkan atau dengan tidak adanya izin merupakan penyadapan yang melanggar hukum dan secara yuridis tidak dapat dipakai untuk kepentingan hukum. 4. Sehingga kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan merupakan pemberian kewenangan secara atribusi yang sama kedudukannya dengan KPK berdasarkan undang-undang. Sehingga secara yuridis kedudukan Dewan Pengawas tidak membawahi KPK namun sebagai satu kesatuan sistem dalam pola checks and balance dengan tujuan untuk meningkatkan pola kerja KPK secara jujur, 114 transparan serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemberantasan korupsi. 5. Bahwa pemberian izin penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka kepentingan hukum yakni dalam rangka memudahkan penegakan hukum KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis pelaksanaan penyadapan yang melalui pemberian izin adalah sebagai wujud pola checks and balance, sehingga setelah pelaksanaanya juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh KPK sebagai penerima izin. Sehingga Pasal 12C mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyadapan dalam rangka untuk mengatur yang lebih baik berdasarkan kaidah hukum serta dalam rangka menempatkan pada sistem pemerintahan bahwa segala tindakan pemerintah harus dapat dipertangungjawabkan sesuai bidang tugasnya. 6. Bahwa esensi pemberian izin bersifat vergunning yang memperbolehkan terhadap hal yang dilarang sedangkan penyadapan yang secara umum merupakan perbuatan yang dilarang maka secara subtansi pelaksanaanya bersifat rahasia karena pemberian izin hanya semata untuk kepentingan hukum baik dalam kepentingan penindakan serta dalam kepentingan peradilan. Sehingga ketentuan Pasal 12D mengatur tentang sifat kerahasiaan penyadapan, larangan penyadapan atau penyalahgunaan izin penyadapan. 7. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalil pemohon yang menyatakan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan berdasarkan materi muatan pasal a quo justru memperhatikan kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam rangka menghormati hak asasi manusia terutama memperhatikan dari aspek untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kewenangan KPK itu sendiri sehingga dengan adanya izin penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat diakui tindakanya secara hukum. Disisi lain pemberian izin penyadapan juga bertujuan agar setiap orang yang 115 disadap dan diproses hukum dengan tuduhan korupsi tetap diberi perlindungan dan kepastian hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan sehingga secara konstitusional pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Revisi dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menghapus “Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi” telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 6 huruf e yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasal 11 ayat (1) mengatur untuk lebih meningkatkan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan memperluas untuk melibatkan tidak hanya polisi, jaksa dan KPK namun juga dapat melibatkan organ lain atau penyelenggara negara yang ada kaitanya dengan pembeantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis maka KPK dalam melaksanakan kewenangannya berlaku secara nasional, tidak hanya meliputi di pusat namun juga di daerah. 2. Dihapusnya Pasal 19 ayat (2) tidak bermaksud untuk melemahkan pemberantasan korupsi namun lebih memaksimalkan fungsi-fungsi organ pemerintah yang ada kaitannya, yang secara fungsi agar lebih fokus dalam satu bidang sebagaimana marwah sifat UU KPK sebagai UU yang memiliki sifat lex specialis. Penghapusan norma Pasal 19 ayat (2) juga merupakan kewenangan open legal policy pembentuk undang- undang dengan memperhatikan kebutuhan hukum, dan sebagai upaya negara untuk mendorong pemberantasan korupsi agar lebih efektif sehingga dapat berdaya guna. Berdasarkan konvensi UNCAC Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Negara pihak wajib meningkatkan dan mengupayakan praktek yang efektif” sehingga dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU a quo merupakan upaya untuk mengatur agar pemberantasan korupsi dapat tercapai lebih maksimal secara efektif dengan mempertimbangkan biaya dan keuangan negara. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a 1. Secara kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 21 maka Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan 116 tindak pidana korupsi secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. 2. Secara konstitusional pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat lembaga penunjang merupakan open legal policy pembentuk undang- undang dalam rangka menciptakan kebijakan publik serta dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 konvensi UNCAC yang menyatakan “ Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya mengusahakan adanya “badan atau badan-badan…” yang mengandung makna bahwa negara dapat membentuk tidak hanya satu badan namun bisa beberapa badan. Sehingga dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi salah satu organ pemberantasan korupsi tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi. 3. Tujuan dari pembentukan Dewan Pengawas tidak semata hanya untuk memberikan fungsi pengawasan saja, akan tetapi secara konstitusional bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam UUD Tahun 1945 sebagai hak konstitusional warga negara yang menjadi prinsip hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas dapat melemahkan KPK merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang hanya merupakan kekhawatiran tanpa adanya fakta. Sebaliknya, Dewan Pengawas dapat saja nantinya berfungsi secara baik, berintergritas, transparan dan akuntabel yang secara implementasi dapat mengontrol tindakan KPK serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga keberadaannya dapat lebih memberikan manfaat, yakni adanya keseimbangan antara penegak hukum dangan masyarakat warga negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Berdasarkan argument tersebut maka keberadaan Dewan Pengawas secara yuridis tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 namun justru sebagai salah satu alat negara sebagai fungsi checks and balance dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, mencegah terjadinya 117 tindakan hukum secara sewenang-wenang, serta untuk mengarahkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, bertanggung jawab dan lebih mengedepankan kepentingan negara untuk mencapai tujuan negara. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) 1. Merujuk pada ketentuan pasal 5 UNCAC yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk ‘mengevaluasi instrument-instrumen hukum dan upaya-upaya administrative’ yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi”, dapat dimaknai bahwa secara administratif pelaksana pemberantasan korupsi wajib dievaluasi oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan upaya negara memberantas korupsi. 2. Merujuk pada ketentuan diatas maka setelah diberlakukanya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka negara wajib melakukan adanya tindakan administratif dan menyesuaikan sesuai instrumen hukumnya dengan mengevaluasi dan menempatkan pegawai KPK sesuai hukum administrasinya. 3. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 yang mendudukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga pegawai KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai langkah tindakan evaluasi secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan instrumen hukumnya. 4. Makna “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam UU ASN disebut sebagai Instansi Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ASN yang menyatakan “Instansi Pusat terdiri dari kementerian, pemerintah nonkementerian, kesekretariatan negara, dan kesekretariatan nonstruktural”. 5. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Instansi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU ASN yang menyatakan bahwa “Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah”. Instansi Pusat diatur dalam Pasal 1 angka 16 “Instansi Pusat adalah kementerian, 118 lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural”. Sedangkan Instansi Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 17 “Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”. 6. Sesuai ketentuan tersebut maka pegawai pemerintah hanya terdiri dari pegawai Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17. Dan secara administrasi pemerintahan pegawai pemerintah berdasarkan UU ASN hanya di isi oleh pegawai ASN. 7. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN dengan tegas menyebutkan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Yang dipertegas dalam Pasal 6 bahwa, “Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK” serta ketentuan Pasal 8 yang menegaskan juga bahwa “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. 8. Sehingga berdasarkan sistem pemerintahan yang dilandaskan pada UU ASN ketentuan Pasal 1 angka 16, maka kedudukan pegawai KPK merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dalam sistem kepegawaian, Pegawai KPK hanya dapat diisi oleh PNS dan PPPK, yang secara administrasi pemerintahan pengangkatan, penugasan, penempatan maupun sistem pembayaran gaji Pegawai KPK dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. 9. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya setelah diundangkanya UU ASN pegawai KPK harus telah menyesuaikan terhadap ketentuan undang-undang tersebut baik dalam sistem kepegawaiannya, sistem manajemennya, serta hal-hal lain yang dirasa perlu untuk disesuaikan. 119 10. Berdasarkan alasan tersebut diatas ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, merupakan norma yang telah memberikan kepastian hukum bagi pegawai KPK sebagai pegawai ASN. Kepastian hukum pegawai KPK sebagai pegawai ASN dapat di pahami dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU ASN, yang pada intinya dapat dipahami sebagai berikut: a. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK; b. PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; c. PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang; d. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara; e. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; f. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik; g. Pegawai ASN dapat diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian; h. Pegawai ASN dapat diserahi tugas negara lainnya oleh pejabat pembina kepegawaian; dan i. Pegawai ASN digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Dapat kami jelaskan pula bahwa Pasal 79 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan: “Gaji PNS yang bekerja bekerja pada pemrintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN)” memperhatikan ketentuan tersebut maka sepatutnya status pegawai KPK beralih menjadi pegawai ASN dikarenakan sumber anggaran untuk menggaji pegawai KPK bersumber dari APBN, hal ini juga berlaku untuk status pegawai di Lembaga non kementrian lainya. 12. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, akan mengganggu dan menghambat agenda pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dalam hal ini pemerintah menegaskan kembali diantaranya: 120 a. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN dapat berfungsi sebaga pelaksana kebijakan publik atau sebagai pelayan publik. b. Bahwa pemberantasan korupsi merupakan kebijakan publik yang dapat dilaksanakan oleh pegawai ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 yang menyatakan “Pegawai ASN dalam bertugas dapat melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 13. Dengan ditegaskanya pegawai KPK menjadi pegawai ASN pegawai KPK telah memperoleh landasan hukum untuk melaksanakan tugasnya baik dalam tingkat melaksanakan kebijakan publik maupun dalam tingkan pelayanan publik di bidang pemberantasan korupsi. 14. Sedangkan Pasal 11 huruf b, juga menegaskan bahwa “pegawai ASN dalam menjalankan tugas harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas” sehingga jika ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka tidak mungkin dapat mengganggu atau menghambat agenda pemberantasan korupsi namun justru dapat menciptakan profesionalitas pelayanan publik dalam bidang pemberantasan korupsi secara baik sistematis dan akuntabel. 15. Dengan ditegaskannya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) pegawai KPK telah diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pegawai KPK juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yakni wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 16. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan pegawai KPK sebagai pegawai ASN maka dengan sendirinya pegawai KPK berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperoleh hak- haknya sebagai pegawai. 17. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam menilai kebenaran penjelasan pemerintah atas Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), disampaikan bukti Rekapitulasi Kementerian atau Lembaga sebagai bukti Pemerintah I (BP I) 121 Penjelasan Pasal 29 huruf e dan huruf i Bahwa terkait dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan pimpinan KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara lain, maka dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan’, yang dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan korupsi dapat berupa penempatan (penugasan), pemakaian dan promosi (penerimaan dan pengangkatan); 2) Tidak hanya terbatas pada pejabat publik, namun dapat juga pensiunan PNS; dan 3) Tata cara pengangkatan jika perlu tidak melalui proses pemilihan. b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara pihak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya dapat berupa penugasan, seleksi atau diangkat langsung. c. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tata cara rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat diatur secara khusus (lex specialis), yang menjadi kewenangan negara pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B, ayat (1) huruf b 1. Bahwa keheradaan Dewan Pengawas tidak dimaksudkan untuk membawahi KPK namun sebagai perubahan sistem pemberantasan korupsi dengan pola checks and balance sehingga baik anggotanya maupun jabatannya disesuaikan dengan KPK yang dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus memberikan pengawasan dan izin terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, sedangkan KPK tugas 122 dan tanggung iawabnya melakukan tindakan-tindakan dengan segala prosedur proses pemberantasan korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas dan KPK merupakan satu wadah badan pemberantasan korupsi yang setara, sinergi dan saling membutuhkan. 2. Bahwa atas dalil para pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan diluar batas sismetik dan terhadap proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law melalui pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Secara kewenangan Dewan Pengawas kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun setara dengan KPK sebagai badan atau organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam melakukan tugas dan tangung jawabnya sebagai sistem pemberantasan korupsi. b. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. c. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law, dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus (lex specialis) maka jika berdasarkan dalil para pemohon pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa, karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara lex specialis namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum. 123 2) Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan para pemohon yang mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam konteks peraturan yang sifatnya umum baik dalam pelaksanaan pengawasan, maupun pemberian izin merupakan pandangan yang dapat merubah eksistensi UU KPK sebagai undang-undang lex specialis dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu sendiri. 3) Dengan diaturnya UU KPK secara lex specialis maka ketentuan-ketentuan yang diatur dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum yang secara akademis menjadi ciri dari lex specialis. Sehingga secara umum terhadap kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip due process of law, namun dengan diaturnya secara lex specialis menjadi tidak bertentangan dengan prinsip due process of law. 4) Jika pengawasan dan pemberian izin dilaksanakan atau diberikan diluar organ pemberantasan korupsi maka tidak lagi dapat memenuhi kriteria badan yang independen karena secara implementasi pelaksanaan tugas-tugasnya akan bergantung pada instansi lain yang memiliki kewenangan untuk itu. 5) Sehingga secara yuridis atas dasar undang-undang KPK sebagai undang-undang lex specialis maka kewenangan Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik, maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 40 124 1. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa. Pengaturannya diatur secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 2. Berdasarkan hal tersebut frase “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” dan meskipun penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda, namun merupakan ketentuan norma undang- undang yang khusus, yang pada prakteknya secara teknis undang- undang tersebut memuat pengaturan yang sifatnya formil dan materil. 3. Secara norma, penghentian penyidikan dan penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Secara norma pidana, bahwa tindak pidana dapat diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatanya dapat dibuktikan. 4. Dengan dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru dapat melanggar hukum terutama melanggar hak asasi manusia, diantaranya: a. Sulit untuk menentukan unsur pidananya; b. Sulit untuk pembuktianya; c. Tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan; d. Tidak didapatkannya saksi yang meyakinkan; atau e. Alasan lain yang beralasan hukum. 5. Sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian hukum dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka jika ditemukan bukti-bukti baru dan menjadi terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat dicabut. 6. Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4) undang-undang a quo maka dengan bukti-bukti yang baru penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan kembali. 125 7. Sehingga ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya, namun jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) 1. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “Penyelidik Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal komisi Pemberantasan Korupsi” dianggap tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang menurut Pemohon seharusnya pengisian Penyelidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari “…kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau khalayak umum” dan dipertentangkan dengan UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2 dan Pasal 36, dalam hal ini Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penyelidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu sumber daya manusia yang diberi tugas mengelola KPK yang dalam ketentuan undang-undang harus merupakan tenaga yang memiliki keahlian khusus agar dapat konsisten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Dalam menjalankan tugasnya, Penyelidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti hukum acara yang sifatnya khusus (lex specialis), 2. Dengan alasan tersebut maka dalam menempatkan Penyelidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diperlukan tenaga yang sifatnya khusus, tidak sama dengan penyelidik yang sifatnya umum sehingga diperlukan penyelidik yang memiliki intergritas sesuai keahliannya serta memiliki suatu pengalaman agar dapat bekerja secara konsisten. 3. Dalam ketentuan pasal a quo dalam penormaannya telah dipertimbangkan sesuai teknik penyelidikan sehingga yang dapat diangkat untuk memenuhi kritiria tersebut berasal dari kepolisian, 126 kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Sehingga jika pemohon menghendaki termasuk khalayak umum akan mengurangi nilai yang sifatnya khusus sehingga perlu dipertimbangkan apakah Pemberantasan Korupsi tetap akan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau digolongkan sebagai kejahatan biasa, dimana sifat kekhususan tersebut merupakan implementasi sebagai tuntutan dalam upaya dan tata cara yang luar biasa dalam Pemberantasan Korupsi. 5. Begitu juga terhadap dalil pemohon pasal a quo yang dipertentangkan dengan UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2 dan Pasal 36 secara singkat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Dalam UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2 dan Pasal 36 yang sangat penting dipahami adalah negara pihak untuk melaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya. b. Untuk melaksanakan norma dalam suatu konvensi tetap disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing negara pihak. c. Dalam pelaksanaannya, masing-masing negara pihak dapat berbeda-beda dan tidak saling mengikat, namun tidak bertentangan dengan norma-norma dalam konvensi. Penerapan terhadap tenaga penyelidik masing-masing negara pihak berbeda-beda disesuaikan dengan sistem hukumnya masing- masing. d. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam ketentuan UNCAC Pasal 5 angka 1 juga dapat diterapkan berbagai macam cara sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara pihak. Di Indonesia sendiri hal tersebut ditekankan terhadap sistem laporan atau pengaduan masyarakat serta dilandaskan atas asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 45A ayat (3) huruf a 1. Ketentuan Pasal 45A ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang juga telah disesuaikan dengan UU ASN yang pada pokoknya Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan jika yang bersangkutan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. 127 2. Sedangkan pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a, pegawai KPK yang saat ini tidak mempunyai kesempatan menjadi pegawai ASN telah terakomodir pada ketentuan Pasal 70A sebagai ketentuan Peralihan yang menyatakan “pengangkatan pembinaan dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka baik cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian dilaksanakan berdasarkan UU ASN. 4. Pengangkatan pegawai KPK dapat disesuaikan baik sebagai ketentuan sebagai PNS, atau dapat juga disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai pegawai PPPK. Begitu juga terhadap karir dan pemberhentiannya merujuk pada UU ASN yang secara teknis telah diatur dalam PP tentang Manejemen ASN. 5. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut diatas, dalil pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang keliru dan justru ketentuan pasal a quo dilandaskan pada ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28D. Penjelasan Pasal 47 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hanya intitusi pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang termasuk KUHAP dan akan dapat menghambat kerja KPK dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, sehingga secara yuridis dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. b. Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pemberian izin dalam penyelidikan, penyidikan, pengeledahan dan penyitaan sebagai kewenangan Dewan Pengawas merupakan ciri tertentu sebagai undang-undang lex specialis yang dapat mengesampingkan 128 hukum yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip undang-undang KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara- cara yang luar biasa. c. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat core crime dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat umum baik berlakunya undang-undang KUHP, KUHAP ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 2. Bahwa pemberian izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas seolah-olah bertentangan dengan prinsip hukum pro justicia dan prinsip due precess of law merupakan dalil yang tidak tepat yang dapat di jelaskan sebagai berikut: a. Pengaturan undang-undang yang bersifat lex specialis secara yuridis dapat mengatur dengan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, sehingga izin tertulis yang secara umum merupakan kewenangan pengadilan, dengan adanya pengaturan lex specialis dapat diberikan selain pengadilan yang secara umum tidak dapat diberikan kewenangan. b. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas dan diberikannya kewenangan untuk memberikan izin penyelidikan, penyidikan pengeledahan dan penyitaan, disamping berdasarkan pengaturan secara lex specialis agar tata cara pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih cepat karena diatur secara internal sehingga mekanismenya lebih singkat. Sedangkan pengawasan selain sebagai sarana dalam rangka penerapan pola checks and balance, juga dalam rangka untuk tetap mempertahankan sifat independesi KPK dimana dalam pelaksanaannya tidak saling membawahi namun saling bekerjasama, saling koordinasi merupakan perubahan untuk menguatkan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional. Penjelasan Pasal 69A dan Pasal 69D 1. Ketentuan Pasal 69A dan Pasal 69D yang memuat ketentuan tentang pengangkatan ketua dan Dewan Pengawas dan kewenangan KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas merupakan ketentuan peralihan 129 untuk dapat memberikan kepastian hukum baik dalam rangka pengangkatan, pelaksanaan serta kewenangan untuk menyesuaikan terhadap perubahan sistem yang telah diatur dalam revisi undang- undang a quo. 2. Sedangkan terhadap pengangkatan Dewan Pengawas secara langsung oleh Presiden dapat dibenarkan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC yang menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan, pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan. 3. Secara prinsip pemberantasan korupsi, maka negara pihak dapat membentuk dan mengangkat organ-organ atau badan-badan sebagai pelaksana baik dengan secara prosedur atau melalui proses pemilihan atau juga dapat tidak melalui proses pemilihan. 4. Bahwa ketentuan Pasal 69A ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden berdasarkan Pasal 7 Konvensi UNCAC 2003 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberantasan anti korupsi dan dapat dibenarkan sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 5. Sehingga dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Dewan Pengawas dianggap dilakukan untuk menempatkan KPK dalam bayang- bayang eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Dewan Pengawas merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Penjelasan Ketentuan Pasal 51 A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK 1. Bahwa para pemohon mendalilkan secara empiris putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusanya “mengabulkan permohonan untuk sebagian” tidak selalu dipatuhi oleh pembentuk undang-undang yang dilandaskan karena yang wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (BN) hanya amar putusan yang “mengabulkan permohonan”. Berdasarkan dalil tersebut agar pemuatan dalam BN yang diwajibkan tidak hanya amar putusan “mengabulkan permohonan” namun juga putusan-putusan yang lainya. Dengan maksud tidak hanya untuk kepentingan bagi pembentuk undang-undang namun juga agar dapat sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. 130 2. Berdasarkan dalil tersebut diatas pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Terhadap wajib dimuatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap amar putusan yang “mengabulkan permohonan” bertujuan agar dapat diketahui oleh kalayak luas bahwa telah ada putusan MK yang membatalkan pasal undang-undang tertentu. Di wajbkanya dimuatnya dalam BN karena akibat putusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi kalayak luas yang jika tidak dipatuhi dapat merugikan masyarakat atau bisa menimbulkan kerugian finansial. Di muatnya dalam BN tersebut juga dimaksudkan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan. Sehingga dimuatnya dalam BN putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan telah dianggap tau oleh semua pihak. Disamping itu BN terhadap putusan tersebut dapat juga dipakai sebagai alasan dan sebagai kekuatan hukum bagi para pihak atau penegak hukum untuk menghentikan suatu kegiatan dengan alasan adanya putusan MK yang telah sah dapat menghentikan kegiatan tersebut. b. Sedangkan amar putusam baik yang ditolak atau putusan bersyarat atau jenis putusan lainya tidak diwajibkan namun jika putusan tersebut mempunyai dampak yang luas terhadap kalayak perlu untuk dimuat dalam BN. Sedangkan putusan yang ditolak tidak perlu dimuat dalam BN karena putusan tersebut tidak mempunyai dapak apa-apa yang juga tidak mengurangi daya berlakunya pasal yang diuji sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sejak undang-undang yang diuji diundangkan. 3. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalil para pemohon merupakan constitusional complaint bukan merupakan kerugian konstitusional. Terhadap dalil tersebut maka Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional constitutional rights yang dialami oleh Para Pemohon sehingga secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. IV. Petitum 131 Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 12B, Pasal 12C , Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 12B, Pasal 12C , Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu Presiden menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut: 132 Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perkara Nomor 59-62-70-71-73-77-79/PUU-XVll/2019), berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan dan jawaban atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Terhadap Pengujian Secara Formil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberikan keterangan tambahan Pemerintah atas pengujian secara formil, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang “menguji” undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Kata "menguji" mengandung arti memeriksa atau menilai dengan batu uji, sehingga batu uji merupakan landasan pokok sebagai landasan kewenangan untuk pembenaran terhadap yang diuji. 2) Berdasarkan UUD Tahun 1945 kata “menguji” mengandung norma untuk menentukan benar atau tidaknya suatu ketentuan-ketentuan atau materi-materi dalam undang-undang untuk dinilai bertentangan atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945. 3) Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) MK “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” dengan kata “menguji” dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum acaranya, MK juga dapat menguji secara formil terhadap undang-undang yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil. 4) Berdasarkan hal tersebut terkait uji formil perkara undang-undang a quo secara konstitusional pengujian secara formil di Mahkamah Konstitusi tetap tidak boleh terlepas dari batu uji terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) bahwa MK “menguji” 133 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. 5) Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) maka landasan uji formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan secara legalitas berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang- undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) frase “persetujuan bersama” merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frase “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. 7) Berdasarkan asas legalitas frase “persetujuan bersama” merupakan norma yang dapat menciptakan sahnya suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang. 8) Sehingga secara konstitusional yang dilandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang dan menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan maka “persetujuan bersama” merupakan tindakan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undang-undang dalam mendapatkan legalitas. 9) Sesuai alasan tersebut dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) maka pengujian formil di MK merupakan pengujian formil secara konstitusional, sehingga pengujian formil undang-undang di MK harus diuji terhadap sah atau tidaknya suatu legalitas undang-undang yang diuji, dengan menilai sah atau tidaknya “persetujuan bersama” yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang. 10) Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas yakni telah adanya “persetujuan bersama” baik secara subtansi yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” dalam organ pembentuk undang-undang maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. 11) Sedangkan jika proses pembentukan undang-undang telah terjadi 134 adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” baik dalam pembahasan Tingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum secara konstitusional dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional. 12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pelaksanaan pengujian undang- undang secara formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaanya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk menguji secara legalitas dalam “persetujuan bersama” untuk dapat dinyatakan inskonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil. 13) Pengujian undang-undang secara formil berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 tetap memberikan batasan-batasan secara konstitusional antara lain: a) adanya batasan tenggat waktu 45 hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara b) adanya syarat legal standing secara formil bahwa pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang- undang yang dimohonkan. 14) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang secara formil tetap berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagai kewenangannya dan tidak berdasarkan undang-undang yang bukan merupakan kewenangannya. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams; “Berapa kali RUU KPK masuk Prolegnas dan bagaimana mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dilaksanakan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua 135 dalam Prolegnas Prioritas dari tahun 2015 s/d tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua telah termuat dalam daftar Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka sebagai berikut: a. Prolegnas Tahun 2015-2019 (daftar kumulatif terbuka). b. Prolegnas Prioritas tahun 2015 (daftar kumulatif terbuka). c. Prolegnas Prioritas tahun 2016 (daftar kumulatif terbuka). d. Prolegnas Prioritas tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). 2) Sedangkan mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut: No Jenis Rapat Pemerintah Kegiatan Agenda Kehadiran 1 Rapat Badan Legislasi DPR (tertutup) Pengusul 3 September 2019 (19.30- 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 32 orang dari 72 Anggota Baleg DPR RI 2 Rapat Paripurna (terbuka) 5 September 2019 (10.00- 11.19) Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin dari 560 Anggota DPR RI 3 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, Mendagri 12 September 2019 (19.30- 21.30) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 27 orang dari 74 Anggota Baleg 4 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) MenPAN RB, Menkumham, Setneg 13 September 2019 (17.00- 20.35) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin dari 36 Anggota Panja 5 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) Menkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN 16 September 2019 (19.30- 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin dari 36 Anggota Panja 136 RB 6 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, MenPAN RB 16 September 2019 (21.00- 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin dari 74 Anggota Baleg 7 Rapat Paripurna (terbuka) 17 September 2019 (10.00- 13.54) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 289 orang dari 560 Anggota DPR RI c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams: “Dalam penyusunan DIM melibatkan K/L terkait, dan mempertanyakan keterlibatan KPK dalam proses penyusunan DIM serta beberapa lama DIM tersebut disiapkan yang dipertanyakan” Jawaban Pemerintah: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) huruf a bahwa Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan Presiden jika RUU berasal dari DPR (DIM Pemerintah) dan huruf b Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan DPR jika RUU berasal dari Presiden (DIM DPR). 2) DIM Pemerintah disusun berdasarkan pada Surat Perintah Presiden untuk melakukan pembahasan RUU atau tugas oleh Presiden untuk melakukan Pembahasan sebagai wakil Pemerintah. 3) Berdasarkan Surat Perintah Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019 Presiden telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU. 4) Sesuai Suspres maka penyusunan DIM Pemerintah dilakukan berdasarkan kementerian yang diberi tugas untuk membahas RUU terkait yang pada intinya Presiden menunjuk 2 (dua) Menteri yakni Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penyusunan DIM Pemerintah dilakukan oleh 2 (dua) Menteri secara bersama-sama. 5) Penyusunan DIM Pemerintah dilakukan sampai dijadwalkanya Rapat Kerja DPR untuk mengawali pembahasan dengan menyampaikan DIM 137 Pemerintah kepada pimpinan rapat DPR dan menyampaikan kesiapan Pemerintah untuk dimulainya pembahasan tingkat I. 6) Terhadap keterlibatan KPK dalam penyusunan DIM pemerintah tidak melibatkan KPK dengan alasan sebagai berikut: a) Tidak dilibatkan KPK dalam penyusunan DIM Pemerintah karena pemerintah hanya mengacu pada Suspres dalam rangka memberikan daftar inventarisasi masalah-masalah terhadap RUU yang terkait. b) Tidak terlibatnya KPK dalam penyusunan DIM sama dengan tidak dilibatkannya Kepolisian atau Kejaksaan sehingga secara teknis penyusunan DIM pemerintah tetap sah dan tidak menjadi alasan DIM pemerintah menjadi batal. d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Agar dijelaskan terkait makna Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden” Jawaban Pemerintah: 1) Setelah perubahan UUD Tahun 1945 yang semula kewenangan pembentuk undang-undang menjadi kewenangan Presiden diubah menjadi kewenangan DPR sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 “kekuasan membentuk Undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyaf” maka secara ketetatanegaraan posisinya dalam pembentuk undang-undang Presiden tidak lagi sebagai “legislator utama” namun menjadi “Legislator Serta” (medewetgaver). 2) Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 telah mengatur bahwa “setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdiri sendiri namun ayat (1) dengan ayat (2) saling membutuhkan sebagai wujud pelaksanaan asas legalitas dalam kerangka negara hukum. Yang mengandung arti bahwa suatu undang-undang dapat berlaku jika telah mendapatkan suatu legalitas (persetujuan) antara DPR dengan Presiden sebagai wujud representatif penguasa dan rakyat. Sehingga secara yuridis setiap undang-undang dapat menjadi sah jika dibahas 138 sejak awal oleh DPR dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3) Berdasarkan asas Legalitas “Persetujuan bersama” merupakan eksistensi yang sangat penting keberadaannya untuk mendapatkan suatu legalitasnya suatu undang-undang. Sehingga meskipun kedudukan DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pembentuk undang-undang tetap memerlukan suatu persetujuan suatu norma sehingga posisi Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) sangat penting keberadaannya untuk dapat memberikan persetujuan suatu norma yang dibahas oleh pembentuk undang-undang. 4) Maka dalam implementasinya suatu norma dapat disahkan jika kedua belah pihak antara DPR dan Presiden setuju untuk menyetujuinya dan jika tidak terjadi persetujuan maka norma tersebut tidak bisa disahkan menjadi suatu norma. Keterlibatan Presiden dalam suatu pembahasan RUU dimulai sejak awal yang secara yuridis norma-norma dalam suatu RUU tidak dapat menjadi norma jika Presiden tidak terlibat sejak awal dan akan menjadi norma yang sah jika Presiden menyetujui setiap norma yang di bahas atas permintaan persetujuan dari DPR, yang dalam prakteknya merupakan pembahasan tingkat I baik dalam bentuk rapat dengar pendapat DPR , rapat kerja DPR, rapat panja DPR, dalam rangka memperoleh persetujuan RUU yang akan dibahas, yang pada intinya akan memberikan persetujuan terhadap pasal per pasal, ayat per ayat, DIM RUU atau jenis lainnya. 5) Untuk mendapatkan legalitasnya secara formal maka persetujuan berikutnya ditingkatkan menjadi persetujuan yang lebih besar yakni pembahasan tingkat II dalam ranah kewenangan legislatif. Persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden dalam pembahasan tingkat II, adalah pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap seluruh norma dalam RUU agar mendapatkan pengesahan secara legalitas menjadi undang-undang. Sehingga dalam hal antara seluruh anggota DPR dan Presiden sepakat terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU maka RUU tersebut secara legalitas telah sah menjadi UU. 139 6) Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) telah berperan sejak awal dimulainya pembahasan sehingga secara legalitas Presiden juga telah memberikan pengesahan bersama dengan DPR terhadap suatu norma atau RUU menjadi undang-undang, dan secara legalitas pula jika suatu norma atau RUU tidak mendapatkan pengesahan oleh Presiden bersama dengan DPR maka norma atau RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Hal ini secara implementasi gagalnya suatu RUU sering terjadi pada level pembahasan tingkat I meskipun juga dapat terjadi di level pembahasan tingkat II. Sehingga “Persetujuan bersama” antara DPR dengan Presiden dalam setiap pembahasan baik pembahasan tingkat I dan tingkat II terhadap RUU merupakan jantungnya suatu “Legalitas sahnya suatu UU”. 7) Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 20 ayat (4) menetapkan “Jika RUU yang telah disetujui bersama maka Presiden mengesahkan RUU “namun karena persetujuan bersama” merupakan rohnya suatu legalitas dan untuk tetap memberikan esksistensi legalitasnya suatu RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang- undang “pengesahan Presiden” tidak lagi menjadi eksistensi legalitasnya atau sahnya suatu undang-undang. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 “dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan” 8) lmplementasi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 72 dan Pasal 73 dengan ketentuan: a) Pasal 72 ayat (1) “RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang”. b) Pasal 73 ayat (1) “Pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari”. 140 c) Pasal 73 ayat (2) “Dalam hal menjadi undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tga pu/uh) hari sejak RUU disetujui bersama RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. 9) Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara eksistensi legalitasnya suatu RUU menjadi undang-undang adalah “persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam pembahasan Tingkat I dan Tingkat II” yang secara yuridis keabsahan perolehan legalitas berawal sejak pembahasan pada tingkat I dan berakhir pada pembahasan tingkat II. Sehingga “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas suatu undang-undang namun merupakan salah satu proses administrasi berlakunya suatu undang- undang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara untuk melaksanakan pengundangan dan menyebarluaskan suatu undang-undang agar dapat diketahui secara umum. 10) Karena “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas maka undang-undang tidak wajib harus ditandatangani oleh Presiden sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (3) mengatur pengesahan undang-undang yang tanpa adanya tanda tangan dengan membubuhkan kalimat “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945” dan ketentuan Pasal 73 ayat (4) pengesahannya “harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran negara Republik Indonesia”. 11) Namun jika undang-undang disahkan dengan tanda tangan Presiden pengundangannya dilakukan sebagaimana biasa tanpa membubuhkan kalimat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (3). 12) Berdasarkan argumentasi di atas maka tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Joko Widodo tidak dapat diartikan bahwa Presiden tidak setuju dan undang-undang 141 tersebut menjadi tidak sah. 13) Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Presiden telah ikut serta dalam memberikan pengesahan RUU menjadi Undang-Undang, namun dalam suatu hal Presiden tidak menandatangani undang-undang, ketentuan Pasal 20 ayat (5) telah mengatur bahwa “RUU tersebut tetap sah atau tidak menjadi gugurnya suatu sahnya undang-undang”. 14) Sehingga secara konstitusional tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 15) Sebagai pertimbangan disampaikan bukti Pengundangan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Lembaran Negara No.197, 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409. (BP.10) e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Bagaimana jika pembahasan atau naskah akademik dikaitkan dengan Tap MPR Tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa Tap MPR Xl/1998 merupakan perwujudan keseriusan negara yang waktu itu sebagai langkah negara menindaklanjuti beberapa upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. 2) Berdasarkan sejarah bahwa upaya pemberantasan korupsi telah beberapa kali diatur antara lain dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 142 3) Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam rangka negara mewujudkan tegaknya supermasi hukum diperlukan adanya landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya ditingkatkan lebih serius lagi dengan diatumya berbagai pengaturan yakni dengan dikeluarkannya Tap MPR Xl/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4) Dalam perkembangannya TAP MPR Xl/1998 diatur menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Sesuai perkembangan kehidupan berbangasa dan bernegara dan dengan adanya kebutuhan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan delegasi dalam Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan “perlu untuk dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Yang kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6) Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketetapan Tap MPR Tahun 1998 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kebijakan yang memiliki jiwa dan tujuan yang sama yakni sebagai upaya negara menciptakan landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya KPK merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai alat negara untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang keberadaannya sebagai kebutuhan hukum. 7) Perubahan atau Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 143 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara hukum juga merupakan suatu kebutuhan hukum bagi setiap perkembangan bangsa dan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 8) Sehingga perubahan suatu undang-undang yang dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan hukum tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga secara yuridis Revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai kebutuhan hukum. 9) Di samping Revisi Undang-Undang a quo berdasarkan sejarah yang telah ada kebutuhan hukum dalam revisi juga dilandaskan kebijakan negara dalam rangka negara ikut serta dalam ketertiban dunia yang dalam implementasinya negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Corruption 2003. 10) Di mana dalam implementasinya Indonesia setelah meratifikasi UNCAC 2003 pengaturan pemberantasan korupsi wajib merujuk pada UNCAC 2003 serta wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak. 11) Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka revisi undang-undang a quo telah memenuhi landasan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. 12) Secara landasan filosofis Tap MPR Xl/1998 merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa bahwa berdasarkan pandangan hidup bangsa serta falsafah bangsa lndonesai berkomitmen memerangi korupsi. 13) Secara sosiologis revisi undang-undang a quo dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang juga fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 144 masyarakat dan negara. 14) Sedangkan secara yuridis revisi undang-undang a quo berkaitan dengan substansi dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan hukum yang ada antara lain merujuk pada kewajiban bagi negara pihak dalam UNCAC 2003. 2. Keterangan Tambahan Pemerintah Terhadap Pengujian Secara Materiil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tambahan Pemerintah secara materil Pemerintah akan memberikan penjelasan secara umum sebagai berukut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus”. 2) Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ordinary crimes melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa extra-ordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” extra-ordinary crimes. 3) Berdasarkan ketentuan menimbang bahwa pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diatur secara khusus, merupakan 145 landasan pokok bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan kebijakan yang luar biasa karena dapat membahayakan negara sehingga pengaturannya diatur secara khusus, sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang bahwa undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus atau lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum). 4) Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis frase “diatur secara khusus” dalam ketentuan menimbang merupakan politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis". 5) Politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” dengan maksud dan tujuan agar tindakan-tindakan luar biasa dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan meskipun dalam implementasinya tidak dilakukan secara wajar, secara umum atau dapat mengesampingkan aturan-aturan yang telah ada secara umum. 6) Selain berdasarkan ketentuan menimbang tersebut di atas bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang lex specialis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut: a) sifat dan pengaturanya berbeda dengan yang sifatnya umum; b) pengaturannya dapat memuat norma materil dan norma formil; c) pengaturannya dapat mengesampingkan yang sifatnya umum antara lain: i. secara umum penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS tetapi secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; ii. secara umum penuntutan merupakan kewenangan jaksa namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; 146 iii. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara umum merupakan tindakan hukum yang terpisah namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga dapat diatur tidak terpisah atau dapat dilakukan satu atap oleh KPK. iv. Pengawasan secara umum dilakukan di luar organisasi yang terpisah oleh namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo undang-undang a quo pengawasan dilakukan dalam satu organisasi; v. Pemberian izin untuk kepentingan hukum secara umum diberikan pengadilan namun secara khusus (lex specialis) oleh undang- undang a quo izin diberikan bukan oleh pengadilan namun oleh Dewan Pengawas; vi. Serta hal-hal lain yang jika pembentuk undang-undang memandang sangat penting dan merupakan tindakan luar biasa dapat diatur secara khusus/lex specialis dengan berlandasakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. vii. berdasarkan hal tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pemberian izin penyadapan meskipun dipandang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. 7) Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang jika undang- undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis atau disebut sebagai undang-undang yang sifatnya umum maka undang- undang tersebut tidak sesuai dengan sistem pembentukannya baik dalam pengharmonisasiannya, sehingga dapat berbenturan dalam pengaturannya antara lain: a) kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbenturan dengan kewenangan polisi dan PPNS. b) kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan berbenturan dengan kewenangan jaksa. 147 c) Pengawasan KPK dan pemberian izin penyadapan juga dapat dianggap bertentangan dengan due process of law melalui pengadilan. d) berdasarkan hal tersebut jika undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis, penyelidikan, penyidikan, penuntutan selama adanya undang-undang a quo dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis sehingga baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan dalam undang-undang a quo secara lex specialis memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sifatnya diatur secara umum. 9) Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis dan dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa untuk “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana pembukaan UUD Tahun 1945, ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Agar dijelaskan terhadap kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 di mana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah yang dipertanyakan". Jawaban Pemerintah: Untuk menjawab atas pertanyaan tersebut pemerintah membagi dua hal yang harus dijawab yaitu bagaimana "pemberantasan korupsi" sebagai 148 tindakan pemerintah dan bagaimana "Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi "tindakan pemerintah". 1) Pemberantasan korupsi sebagai tindakan pemerintah, merupakan implementasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa "Presiden memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”, yang dapat dimaknakan bahwa segala tindakan pemerintah merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Presiden sebagai kepala Pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih jujur, adil dan sejahtera salah satu upayanya adalah melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi selain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, juga dalam rangka Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan ketentuan pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 2 bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan upaya Presiden untuk “melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Upaya Presiden melakukan pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan tindakan pemerintah dapat terlihat berdasarkan sejarah dan referensinya yang menunjukan bahwa pemberantasan korupsi sebagai upaya pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahannya yang bersih, jujur dengan berbagai regulasi antara lain: a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut; b) Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan pada masa Orde Baru; c) Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS; 149 d) lnpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2) Berdasarkan sejarah “pemberantasan korupsi” telah dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer, lnpres, Kepres dan undang-undang yang secara yuridis merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sebagai tangung jawabnya. 3) Sedangkan Presiden melakukan “pemberantasan korupsi” dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Presiden telah melakukan perjanjian lnternasional melalui Ratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang secara yuridis Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 merupakan tindakan pemerintah sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD Tahun 1945 “:Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain”. 4) Sesuai argumentasi di atas dan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan pembukaan UUD Tahun 1945 maka secara konstitusional “pemberantasan korupsi” merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaanya disebut sebagai “tindakan pemerintah”. 5) Namun dalam implementasinya "tindakan pemerintah" yang menyangkut kepentingan umum dapat didistribusikan melalui kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara tertulis atau melalui undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Secara umum kewenangan atribusi diberikan berdasarkan bidang-bidang tertentu terhadap organ pemerintah baik melalui menteri-menteri, atau badan-badan pendukung pemerintah, sebagai fungsi pemerintahan. Secara ketatanegaraan Penerima kewenangan atribusi wajib melaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang sebagai sumber kewenangan atribusi mempunyai kewenangan secara 150 atribusi untuk merubah, mengganti, menambah atau mencabut kewenangan yang telah ada. 6) Maka secara yuridis kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam revisi secara atribusi pemberian kewenangan ditambah dengan adanya Dewan Pengawas KPK. Maka secara yuridis kewenangan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan KPK yang secara rinci diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan atribusi dan berdasarkan ketatanegaraan maka Dewan Pengawas dan KPK memiliki kedudukan yang setara tidak saling membawahi namun saling sinergi sebagai badan-badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai fungsi “tindakan pemerintah”. c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Terkait benchmarks dewan pengawas yang ada di negara-negara lain” Jawaban Pemerintah: Benchmarks Pengawasan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Pengawasan India Central Bureau of Investigator diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) diawasi oleh Jaksa Agung Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) diawasi oleh Departemen Kehakiman Hongkong SAR KACC Kenya Anti-Corruption Commission diawasi oleh Anti-Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti-Corruption Commission (ACC-SL) diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) diawasi 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption on Sultotion and Prevention Panel 151 d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Agar diberikan contoh kedudukan bencmarks badan-badan KPK di dunia yang membentuk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing;” Jawaban Pemerintah: Benchmarks Badan-Badan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Kedudukan Singapore CPIB di bawah Perdana Menteri Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) di bawah Komisi Budget and Administration United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kejaksaan Agung Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong KACC Kenya Anti-Corruption Commission di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden Argentina Oficina Anticorruption (OA, Counter Corruption Bureau) bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Ministry of Justice) Canada Unite Permonente Anticorruption (UPAC) di bawah Kementerian Pertahanan Austria Bundesamt Zur Korruptionspravention und Korruptionsbekompfung (BAK) bagian dari Kementerian Dalam Negeri Rusia Investigative Committee of the Russian Federation di bawah Presiden New Zaeland Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kepolisian e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Wahiduddin Adams; “Penjelasan terkait struktur organisasi dalam UU KPK bahwa seolah-olah Dewan Pengawas berada di atas Komisioner KPK dan Kedudukan KPK terkait struktur KPK dalam ketatanegaraan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa ketentuan Pasal 21 yang menempatkan Dewan Pengawas dalam huruf a atau di atas KPK bukan berarti Dewan Pengawas membawahi KPK yang dapat diyakinkan bahwa ketentuan tersebut mengandung makna tidak saling membawahi dengan ketentuan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas” bahwa makna “terdiri atas” merupakan frase yang tidak bisa diartikan saling membawahi, namun frase yang menyatakan bahwa di dalam Komisi 152 Pemberantasan Korupsi ada 3 (tiga) elemen yakni Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. 2) Secara tersirat kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-organ pemberantasan korupsi yang merupakan satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, sehingga kedudukannya tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi. 3) Sedangkan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan KPK dan Dewan Pengawas diberikan kewenangan secara atribusi yakni pemberian kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang- undang melalui undang-undang. 4) Secara atribusi penerima kewenangan baik KPK dan Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. 5) Sedangkan secara kelembagaan kedudukan KPK dan Dewan Pengawas merupakan badan penunjang pelaksana pemerintah, dalam rangka pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi. f. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Bagaimana Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan KPK dalam satu atap dan fungsi/wewenang Pro Juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan Criminal Justice System” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya KPK sebagaimana ketentuan Pasal 4 undang-undang KPK “dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Posisi KPK yang menjadi sentral dari keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi ini diperkuat oleh Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 2002 yang merumuskan pengertian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak 153 pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 butir a dan b yang menegaskan fungsi KPK sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan TPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi. 2) Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tunduk pada KUHAP sesuai Pasal 38 UU No. 30/2002 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3) Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK mengangkat sejumlah penyidik dan penuntut umum yaitu Polisi dan Jaksa sebagai pegawai KPK berdasarkan Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 51 UU No. 30/2002. Pengangkatan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13 UU No. 8/1981 mengenai pengertian Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. Sehingga secara khusus penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan satu atap merupakan pengaturan yang bersifat lex specialis. 4) Sehingga secara umum undang-undang KPK merupakan undang- undang yang bersifat lex specialis namun pengaturannya bersifat core crime tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis dilandaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar 154 biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa pula, secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 5) Sedangkan kewenangan fungsi/wewenang pro juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan criminal justice system juga berdasarkan sifat pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis yang berada dalam satu sistem kelembagaan pemberantasan korupsi. 6) Sehingga secara lex specialis kewenangan dewan Pengawas KPK dalam kerangka satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi diberikan kewenangan pengawasan tindakan pemberantasan korupsi dan pemberian izin penyadapan. 7) Pengaturan undang-undang yang sifatnya lex specialis secara teknis undang- undang tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya formil dan materil sehingga di satu ketentuan memuat norma yang mengikat untuk dilaksanakan dari sisi lain harus juga diatur tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi norma yang mengikat untuk dilaksanakan. 8) Sehingga secara pengaturan yang sifatnya lex specialis fungsi dan wewenang Dewan Pengawas dalam memberikan pengawasan dan izin penyadapan KPK tidak bertentangan dengan pro juctitia dengan criminal justice system karena masih bersifat core crime tidak menghapuskan pengaturan yang ada dalam KUHAP atau secara umum diatur. g. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Jelaskan kewenangan KPK dalam hal pencucian uang yang besifat lex specialis” Jawaban Pemerintah: 1) Sesuai penjelasan Pasal 6 huruf e dalam keterangan Presiden bahwa, secara khusus mengatur tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi terkait dalil pemohon yang menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Pencucian Uang. 155 2) Pemerintah memberikan jawaban atas dalil tersebut bahwa secara yuridis “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur tersendiri dan secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam Pasal 68 s/d Pasal 82 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3) Terkait dengan kapan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU TPPU “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. 4) Sehingga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tentang tindak pidana pencucian uang jika diatur dalam undang-undang KPK merupakan pengaturan yang ganda namun jika KPK menemukan tindak pidana pencucian uang sesuai tindak pidana asal KPK dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU TPPU dan KPK dapat meminta data kepada PPATK sebagai langkah kordinasi dalam pelaksanaan tindakan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b, undang-undang a quo bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya dapat “berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik” dan ketentuan Pasal 11 huruf a “dalam melaksanakan tugasnya KPK dapat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi”. 3. Berdasarkan keterangan Presiden yang telah disampaikan dan berdasarkan keterangan tambahan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah tetap dalam keyakinannya bahwa secara formil proses pembentukan Undang- 156 Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak dapat dianggap sebagai proses yang cacat prosedur dengan alasan: a. Secara legalitas proses “persetujuan bersama” telah berjalan dengan baik yakni telah dilaksanakanya pembahasan dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dan menghasilkan persetujuan bersama RUU tersebut untuk menjadi undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945. b. Secara Teknis pembentukan undang-undang pemerintah juga telah menyampaikan data-data proses pembentukan undang-undang sebagai bukti bahwa proses tersebut telah dilakukan bersama antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam perkara Nomor 59/PUU- XVII/2019 sebagai bukti secara formil yakni Bukti Pemerintah (Bukti KP I s/d Bukti KP 9). c. Proses pembahasan merupakan implementasi bahwa prosedural sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sangat fundamental seperti proses pembahasan Tingkat I dan Tingkat II telah dilaksanakan dengan baik (Bukti KP 1 s/d Bukti KP 9) ditambah Bukti KP 10. d. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah tidak mendapatkan bukti-bukti baik secara legalitas maupun secara teknis pembentukan yang dapat dipakai sebagai alasan tidak sahnya suatu proses pembentukan undang- undang atau sebagai alasan menyatakan Undang-undang a quo cacat prosedur. e. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tetap sah tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan sah juga secara prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap tidak cacat prosedur. 4. Begitu juga terhadap keterangan Presiden yang telah disampaikan dan 157 keterangan tambahan ini dalam pengujian materil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 128, Pasal 12C , Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf l, Pasal 37A ayat (3), Pasal 378 ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 690, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal-pasal yang diuji merupakan pasal penyempurnaan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. b. Pasal-Pasal tersebut merupakan norma sebagai penyempurnaan sesuai kebutuhan hukum dengan perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. c. Pasal-Pasal tersebut merubah landasan secara konstitusional dengan menghilangkan kewenangan yang bersifat absolut dan merubah dengan diterapkannya sistem pemberian kewenangan yang setara dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. d. Pasal-pasal tersebut juga dalam rangka mengembangkan sistem hubungan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta instansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. e. Selain alasan tersebut di atas pasal-pasal yang diuji juga berlandaskan terhadap: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 158 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi” dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. f. Berdasarkan pengujian secara materil bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis atau mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa. Secara konstitusional undang-undang a quo sebagai undang-undang lex specialis berdasarkan pembukaan UUD Tahun 1945 yakni dalam rangka “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. g. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 128, Pasal 12C, Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 159 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Maruarar Siahaan yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut: Pendahuluan Hukum berada bukan di ruang kosong. Dia ada dalam kerangka melayani masyarakat untuk mana dia dibentuk, apakah untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, menjaga ketertiban, alat rekayasa sosial atau sebagai alat memaksa melalui sanksi yang sering merupakan bagian yang ada dalam norma hukum. Akibatnya, jika masyarakat berubah, maka hukum yang melayani masyarakat tersebut harus juga berubah. Secara umum, dalam konteks prinsip hukum, dua segi yang senantiasa berada dalam hubungan yang dinamis adalah perlunya ada aspek kepastian hukum yang memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat dapat menempatkan diri dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat, sehingga tiap orang dapat dengan yakin melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu karena mengetahui akibat-akibatnya. Di pihak lain juga hukum harus mengkuti perkembangan masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional dan global. W. Friedman menyatakan: “Law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasises the need for stability and certainty”. Oleh karenanya kita melihat dinamika hukum senantiasa berada dalam dua posisi yang bertolak belakang, tetapi harus dipahami dalam pembaharuan yang terjadi secara terus menerus, perubahan yang dilakukan harus mengikuti politik hukum yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, namun tetap dalam kerangka batas konstitusionalitas (constitutional 160 boundary) sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Tuntutan yang berbeda dalam masyarakat juga berubah ketika organisasi dan kehidupan masyarakat berubah, dan hukum harus merespon perubahan sesuai dengan kebutuhan sosial dan cita-cita yang mengemuka pada saat tertentu. Formula yang dikemukakan Roscoe Pound tentang “social engineering” (rekayasa social) merupakan teori yang telah diterima dalam GBHN Indonesia sejak masa Pemerintahan Suharto, di mana hukum dirumuskan berdasarkan politik hukum untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dinamika Doktrin Separation of Powers Dalam UUD 1945 Doktrin pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang pokok sebagaimana menjadi ajaran John Locke dan Montesqieu, merupakan hasil pengalaman sejarah pemikiran manusia tentang kekuasaan pemerintahan yang menginginkan pembebasan dari penindasan hak dasar manusia. Bahaya perampasan hak-hak dasar manusia tersebut menjadi lebih besar ketika seluruh kekuasaan dipusatkan dalam satu tangan, baik kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang maupun mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dibuat tersebut. Oleh karenanya pengalaman kehidupan bernegara kemudian merasakan kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan tersebut terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik menjadi buruk atau jahat, sehingga dibutuhkan “rem” untuk mencegah terjadinya keputusan-keputusan yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warganegara. Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga mengalami perkembangan secara berbeda pula menurut pengalaman masing-masing, tetapi suatu hal yang pasti bahwa pemisahan – baik dari segi orang yang memegang kekuasaan dalam satu cabang kekuasaan tidak boleh memegang kekuasaan dicabang lainnya maupun mencampur adukkan kekuasaan masing-masing cabang -tidak diperlakukan secara mutlak. Suatu pemisahan kekuasaan yang bersifat total, dalam kenyataan akan menyebabkan masing-masing cabang kekuasaan berada dalam bahaya untuk berlangsung secara tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat mencapai tujuan Bersama. Checks and balances harus menyertai separation of powers untuk mencegah bahaya bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif, dalam kerangka untuk mencapai tujuan bernegara untuk mana kekuasaan negara diberikan kepada satu cabang kekuasaan. Carl Schmitt lebih jauh menuliskan: 161 “Connected with the distinction of several “powers” is the further organizational idea of introducing additional divisions inside the state realms of activity already distinguished in this way, in order to achieve a maximum of the means of supervision and restriction (checks and controls). The distinction facilitates not only the separation of powers, because otherwise a disconnected jumble of isolated state activities would arise; rather it also has the goal of producing a balance, or “equilibrium” among them”. Montesqieu sendiri juga tidak pernah memaksudkan bahwa pemisahan kekuasaan yang dipikirkannya merupakan suatu yang berlaku secara mutlak. Dia menuliskan bahwa satu kekuasaan mengawasi cabang kekuasaan lain dengan pengaturan masing-masing kekuasaan. Power checks power through the arrangement of things. Semua gagasan pemisahan kekuasaan harus disertai dengan keterikatan satu dengan yang lain dalam konsep checks and balances, agar dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan negara, untuk mana kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Paradigma checks and balances juga telah mendasari pemikiran perubahan UUD 1945, yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, kekuasaan cenderung otoriter tanpa pengawasan, sehingga kemudian Indonesia sampai pada tahap krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dalam pemikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar Indonesia merdeka dalam rapat- rapat BPUPKI tahun 1945, memang suara tentang perlunya checks and balances dan rumusan HAM dalam konstitusi, mengemuka, akan tetapi mungkin karena factor kebutuhan mendesak dan dalam masa revolusi, dibutuhkan “revolutie grondwet”, yang menyebabkan diterimanya konsep integralistik negara yang akan dibangun atas dasar pemikiran hukum adat Indonesia. Menurut Bung Karno, ketika waktunya sudah tenang, akan dibentuk suatu undang-undang dasar yang lebih baik. Meskipun demikian, Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden ialah 162 penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum dan konstitusi yang dikatakan “tidak tak terbatas” tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme dan instrumen untuk melakukan pembatasan kekuasan yang dipikirkan tersebut, sehingga kemudian kenyataan sejarah mencatat di Indonesia bahwa apa yang disebut “power checks power through the arrangement of things” memerlukan kelembagaan dengan kekuasaan tertentu yang memungkinkan adanya checks and balances yang berlangsung secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat dan itikad penyelenggara negara tidak pernah cukup untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan harapan konstitusi yang merupakan amanat rakyat. Dengan demikian perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999-2002, telah didasarkan pada paradigma pemisahan kekuasaan dan checks and balances, Negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, dengan pergeseranan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, dan konfigurasi kekuasaan dari vertical hierarkis menjadi horizontal fungsional, dengan organ-organ konstitusi yang baru dalam kerangka reformasi tersebut. Perkembangan Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya. Masalah korupsi merupakan suatu hambatan besar dalam pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena korupsi tersebut menggerogoti sumber daya yang diperlukan negara dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum memadai. Demikian juga badan-badan khusus untuk menanganinya berulangkali telah dibentuk sejak Tahun 1967, masing-masing data kita sebut berturut-turut sebagai berikut: a. Tim Pemberantasan Korupsi. b. Komisi Empat, pada januari 1970. 163 c. Komisi Anti Korupsi, Juni 1970. d. Operasi Penertiban (OPSTIB), Juni 1977. e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Dibentuk berdasarkan PP No. 19/2000 Dilain pihak perubahan hukum materil tentang pemberantasan korupsi juga terjadi secara berulang-ulang, dengan alasan pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Berturut-turut kita dapat melihat rumusan dan sanksi atas tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang sesungguhnya bertolak dari pemikiran bahwa hukuman yang ringan menjadi penyebab ketidak berhasilan tersebut. Berturut turut kita dapat melihat perubahan yang berlangsung: 1. Undang-undang nomor 24/Prp Tahun 1960. Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan-peraturan perundang- undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang- undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak seperti berikut: Pasal 1 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian 164 negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Ketentuan-ketentuan yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang- Undang No. 31 tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang didalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 berjumlah 12 (duabelas) butir ketentuan, dimana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empatbelas) butir ketentuan dimana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang- undang tersebut. Khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 21, 22, 23 dan 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap Pasal-Pasal 220, 231, 421, 422, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik didalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan 165 bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dari mana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi. Perkembangan yang paling besar dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam Pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan ayat (2) tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Disamping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 166 pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang- undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 2. Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal- pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan pasal-pasal 209, 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan Pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika 167 nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa. Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup tidak berubah. Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang- undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi. Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa-kemasa seperti yang terlihat dari uraian diatas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga diluar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu 168 konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang-wewenang lain yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat c. Disamping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu: i) Kolusi, dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi; akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dilain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara danpihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara. Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni- nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 169 Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”. Tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Bahkan masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. UU KPK DAN PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL. Dari latar belakang pembentukannya, nyata bahwa KPK merupakan upaya keluar dari titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi. Konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan, bahwa: a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional. 170 b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang Penulis menggambarkan kegawatan dan sistemiknya korupsi yang kita hadapi dengan mengatakan bahwa ”Pejabat tinggi pemerintah bersekongkol dengan pengusaha swasta, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, pejabat bea-cukai, dan aparat keamanan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan praktek mencuri”. Oleh karenanya pembentukan KPK tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan ide yang tidak sekali jadi akan tetapi secara bertahap timbul dari keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang tidak kunjung berhasil meskipun setelah melalui beberapa kali perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga khusus yang dibuat silih berganti untuk menanganinya sebagaimana telah diutarakan dibab terdahulu. Penyebutan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dijumpai didalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dalam pertimbangannya huruf a, sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu diatas hanya menyebutkan bahwa ”tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Meskipun hanya dikatakan bahwa pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi memang sifatnya yang terjadi secara meluas, dan meliputi seluruh sistem sosial dan pemerintahan (sistemik) serta akibat-akibatnya yang menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi rakyat timbul baik secara internal yaitu didalam negeri juga meliputi akibat-akibat secara eksternal dalam bentuk pencitraan (image) yang timbul pada masyarakat internasional. Hal itu membawa akibat sulitnya kedudukan indonesia dalam hubungan ekonomi dan perdagangan 171 internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang paling korup Nomor 7 dari 25 negara, telah membawa dampak enggannya lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk memberikan pinjaman dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia. Dikatakan Juga bahwa Indonesia memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi korupsi, dan menjadi salah satu negara yang terkorup di dunia. Prestasi Indonesia dalam mengendalikan korupsi juga dinilai masih buruk. Orang Indonesia mengakui hal ini. Mereka mengibaratkan korupsi sebagai ”penyakit yang harus dibasmi, dengan memaparkan setiap kasus yang diketahui”. Walaupun persepsi-persepsi tersebut agak berlebihan karena munculnya keterbukaan baru di Indonesia yang demokratis, tingkat korupsi memang sangat tinggi dan membebani biaya sosial ekonomi yang berat. Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terdapat tiga ancaman yang timbul karena korupsi ini, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pertama, korupsi merusak tujuan-tujuan pembangunan, terutama sangat melukai hati kaum miskin, menciptakan resiko- resiko besar terhadap makro-ekonomi, membahayakan stabilitas keuangan, merusak legitimasi negara dimata rakyat Indonesia. Kedua, korupsi mengakibatkan resiko yang berat terhadap efektifitas proyek-proyek pembangunan. Dan ketiga, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap bantuan pembangunan. Yang paling menarik dan baru adalah ungkapan Ackerman, bahwa merupakan kesalahan jika kita memandang korupsi seakan- akan hanya sebagai persoalan sosial lain. Kegagalan mengawasi korupsi merongrong legitimasi paling mendasar dari pemerintahan demokrasi, karena jika suap sudah merupakan bagian kehidupan yang rutin, orang-orang akan putus asa akan gagasan bahwa warganegara mampu mengontrol nasibnya melalui negara hukum yang demokratis. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kurun Waktu 2002-2019. Kinerja KPK yang terlihat sampai tahun 2019, di mata publik sangat cemerlang, dan menimbulkan kesan merupakan satu-satunya Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Boleh dikatakan bahwa KPK lah satu-satunya Lembaga penegak hukum yang mampu menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai andalan dalam memberantas korupsi. Meskipun tampaknya dalam kerangka mempertahankan kinerja secara independent dan effektif, KPK 172 telah mengalami benturan keras terutama ketika kasus-kasus “high profile” yang melibatkan pejabat publik dan anggota DPR. Ketika DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempersoalkan beberapa hal tentang tindakan sebagai penyidik dan penuntut umum, timbul perdebatan yang hangat apakah Undang- Undang Tentang KPK telah di langgar karena undang-undang tersebut menjamin independensinya. Persoalan yang mengemuka apakah independensi suatu Lembaga penyidikan dan penuntutan yang secara khusus dibentuk dengan beberapa kewenangan yang luar biasa dibanding penegak hukum lain, menutup kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR? Memang jikalau pengawasan itu dilakukan oleh anggota yang sedang berada dalam kerangka penyidikan dan penuntutan, maka independensi yang dimaksud dalam kerangka pelaksanaan tugas dengan kekuasaan yang diberikan oleh UU tampaknya merupakan suatu hal yang problematis. Apalagi jikalau dilihat dari segi kepentingan anggota yang sedang disidik dan dituntut, maka jenis pengawasan yang dilakukan dalam hal seperti itu, boleh jadi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan baik karena alasan conflict of interest maupun persoalan etik. Persoalan lain yang harus menjadi focus, apakah karena sedang menunjukkan performa yang dipuji oleh publik, KPK tidak memerlukan lagi perbaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat optima forma. Sudah barang tentu kita boleh menoleh kepada paradigma yang diutarakan dibagian awal sebagaimana ditulis oleh W. Friedman “… all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity.” Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global harus menjadi factor-faktor yang diperhitungkan dalam melihat dan menentukan KPI (key performance indicator) dari KPK dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi untuk dan bagi kepentingan nasional Indonesia dengan paradigma yang berubah sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Legal audit secara forensik tentu dibutuhkan untuk menentukan sikap tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang dilakukan dalam kerangka perbaikan baik dalam strategi kelembagaan dalam kerangka penilaian indicator konstitusional maupun pandangan yang berubah tentang kedudukan Lembaga KPK dalam organisasi kekuasaan negara berdasarkan doktrin separation of power dalam konsep dan tingkat perkembangan Indonesia 173 sekarang. Bruce Ackerman menyatakan bahwa “…there are obvious danger involved in authorizing the branch to roam too widely. The broader its jurisdiction, the more it can disrupt the operation of the politically responsible authorities, and the more it will itself be a tempting target for the politicized vendetta. Kelahiran Organ-Organ Baru. Perkembangan lembaga-lembaga negara yang bersifat utama dan bersifat pendukung dialami lebih dahulu di negara-negara maju karena semakin luasnya tugas negara khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, sehingga menyebabkan dirasakan perlu mengembangkan organ atau lembaga yang berada di luar ruang lingkup organisasi kekuasaan pemerintahan dan kementerian yang berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Kebijakan pengembangan lembaga yang berada di luar kementerian yang tradisional dalam kerangka strategi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, merupakan perkembangan yang di Amerika di mulai sejak lama pada abad ke 19, yang berkembang pesat dilihat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian dan anggaran belanja serta jumlah pegawai pemerintah. Semuanya tumbuh secara parallel antara sistem pemerintahan dan hukum serta karakter perubahan kelembagaan. Dalam banyak hal pertumbuhan hukum administrasi dalam suatu sistem pelayanan publik menggambarkan satu reaksi yang menjawab panggilan masyarakat untuk penataan suatu sistem social yang baru, kompleks dan berbeda. Pandangan pada masa awal Pemerintahan Amerika, pemerintahan nasional kecil dan terbatas, berkenaan dengan adanya semangat yang mendukung sistem pasar bebas dan teori pemerintahan yang terbatas. Tidak ada lembaga yang bersifat independent di abad-abad awal, dan bagi kebanyakan rakyat, baru hanya pemikiran untuk menambah lembaga baru yang bersifat mengatur, telah dianggap menjijikkan. Namun ketika konsep pasar bebas disalah gunakan yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan pandangan masyarakat, rakyat meminta bantuan pemerintah. Berbeda dengan masa awal, saat ini organ-organ administrative membesar, meluas dan berkuasa, memberi gambaran tentang masalah yang kompleks dan tantangan dari satu masyarakat Amerika yang berubah dari abad ruang angkasa. Terlebih lagi dengan peran pemerintah dalam suasana globalisasi yang saling mempengaruhi secara cepat antara bagian-bagian dunia satu sama lain, peran pemerintah bertambah besar. Pertumbuhan jumlah 174 Lembaga atau organ administrasi tersebut sampai dengan tahun 1986, dalam sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan, dengan 14 Kementerian, Lembaga atau organ federal di luar kementerian mencapai 60 (enam puluh) organ. Pertumbuhan organ-organ tersebut bukan saja di lihat dari segi jumlah, tetapi juga organ-organ yang semakin banyak tersebut, juga telah semakin tumbuh membesar. Pertumbuhan organ-organ negara yang di bentuk di luar cabang kekuasaan pemerintahan yang telah ada dalam konsep separation of power yang klasik, yang juga disebut dalam banyak kesempatan sebagai auxiliary state organ hampir semuanya berada dalam pengawasan pemerintah atau executive dan umumnya mereka memberi laporan kepada pemerintah (eksekutif). Kecuali Lembaga atau organ yang terkadang memiliki fungsi regulasi, eksekusi dan adjudikasi di satu Lembaga – secara bertentangan dengan konsep separation of power, organ independent demikian menghimpun 3 (tiga) jenis kekuasaan dalam satu organ, dan jenis organ independent demikian di kelompokkan dalam cabang keempat (the headless fourth branch of the governement). Ada di antaranya yang bersifat tetap, tetapi ada yang sifatnya ad hoc. Meskipun harus diakui ada lembaga atau auxiliary organ yang diberi kedudukan independent. Seorang penulis menyatakan bahwa akhir-khir ini, muncul sekelompok sarjana yang telah mulai mengakui adanya suatu tantangan dalam abad ini di Eropah dan Amerika, untuk mengkonstruksi doktrin separation of powers yang baru, dan khusus tentang pengawasan pemerintahan, terutama dalam mengatasi korupsi, perlu dibentuk suatu cabang baru yang disebut “integrity branch”. Dia menuliskan: Bureaucracy can not work if bureaucratic decisions are up for sale to the highest bidder. Nor can elected politicians be trusted to get serious about corruption. Even when they themselves do not share directly in the loot, a sluch fund can often serve to grease the wheels of their electoral coalition. But if this is so, shouldn’t a modern constitution devote a special article to creating a separate institution that seeks to checks and balance these corrosive tendencies?... A failure to control it undermines the very legitimacy of democratic government. If pay-offs a routine part of line, ordinary people will despair of the very idea that they, together with their fellow citizens, can control their destinies through the democratic rule of law. This situation prevails, of course, in vast areas of the world. But the pervasiveness of 175 corruption does not mean that constitutional law should turn a blind eye. To the contrary, it suggests that the struggle for genuine constitutionalism is still in its infancy. The credible construction of a separate “integrity branch” should be a top priority for drafter of modern constitutions. The new branch should be armed with powers and incentives to engage in an ongoing oversight. Legal and Performance Audit KPK. Ketika public trust KPK amat tinggi di tengah masyarakat, karena performanya dalam penanganan korupsi yang meliputi juga pejabat tinggi pemerintahan – bahkan Menteri – yang ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, masih tetap saja terdengar kritik keras terhadap KPK, karena dianggap hanya menggunakan instrument atau mekanisme penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tanpa mengabaikan sikap objektif dalam melakukan penilaian, sesungguhnya dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter berdasar paradigma yang berkembang sesuai dengan pergeseran legislasi dan kebijakan pemerintahan yang menyertainya, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi) yang telah ditanda tangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak lagi mensyaratkan unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur tindak pidana, karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, sehingga tampak lebih tegas dan memenuhi asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana. Dengan ratifikasi tersebut sebenarnya hukum pidana Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengubah juga strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan paradigma UN Convention Against Corruption yaitu asset recovery, kerja sama internasional dalam pengembalian kerugian negara (asset recovery), perubahan rumusan delik korupsi dan tindak pidana korupsi yang meliputi fihak swasta. 176 Perkembangan terbaru yang perlu perhatian ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan Hukum Pidana (undang-undang Tipikor) sebagai ultimum remedium. Kerugian keuangan negara dapat timbul karena adanya pelanggaran administrasi, yang tidak segera diproses menurut hukum pidana melainkan menata kembali hukum administrasi yang dilanggar tersebut, dan hukum pidana harus menunggu, bahwa kerugian negara yang boleh jadi timbul karena kesalahan administrasi, harus terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum administrasi negara, dan jikalau seluruh upaya hukum administrasi telah dilakukan namun masih mengandung persoalan tersisa yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah hukum pidana (UU Tipikor) operasional untuk diperlakukan. Dengan memperhatikan perkembangan hukum dalam kerangka nasional dan Internasional yang masuk kedalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, sesungguhnya telah menyebabkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berubah, sehingga meskipun UU Tipikor belum dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedua perkembangan hukum tersebut, akan tetapi prinsip harmonisasi norma dan sinkronisasi norma dengan adagium yang dikenal sebagai “lex posteriore derogat legi priore” telah terjadi, dengan mana hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, yang mengatur hal yang sama, menyebabkan secara objektif sesungguhnya hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengakibatkan Undang-Undang KPK juga memerlukan perubahan. Uji Formil Revisi UU KPK. Setelah memperhatikan seluruh perkembangan secara nasional dan global tersebut diatas, kini saatnya melakukan penilaian apakah dari sisi formil, pembentukan UU 19 Tahun 2019 memang bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau pengujian suatu undang-undang mengambil segi formil pembuatan undang-undang yang di dalilkan bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut undang-undang, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sejumlah rujukan tentang uji 177 formil tersebut adalah menyangkut proses, prosedur dan tatacara, siapa yang berwenang dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Proses diartikan sebagai sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk untuk mencapai satu tujuan, dan proses juga disebut sebagai prosedur, cara -tertentu atau cara yang resmi untuk melakukan sesuatu, yang dalam pembentukan undang-undang dapat meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam perencanaan, boleh jadi suatu penelitian dalam kerangka menyusun suatu naskah akademik yang menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan juridisnya menjadi bagian yang harus termauk di antaranya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan peundang-undangan. Dalam kerangka yang demikian, maka rujukan pertama tentag pembentukan undang-undang, dapat kita lihat dalam Bab VII UUD 1945 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat: A. Pasal 20 menyatakan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; (2) Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama; (3) Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama untuk menjadi undang-undang; (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan; B. Pasal 5 UUD 1945: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; C. Pasal 22 UUD 1945: (1) Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah iitu harus dicabut. D. Pasal 22D: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 178 daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yangb berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. E. Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang, diatur dengan undang-undang. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, maka segi formil yang dimaksud yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan undang-undang tersebut, adalah mengenai kewenangan Lembaga, baik dalam mengajukan rancangan, keikut sertaan pembahasan dan persetujuan serta pengundangan, akan tetapi ternyata proses dan prosedur yang harus dilalui dan dilakukan, tidak diatur secara tuntas dalam UUD 1945, melainkan lebih lanjut merujuk pada undang-undang, sepanjang mengenai tatacara. Tatacara, disini bisa merujuk kewenangan lembaga yang menyusun, mengajukan rancangan, yang menyampaikan kepada DPR atau ke Presiden, pembuatan DIM, Tetapi semua juga merujuk pada proses yang mengenal apa yang disebut Daftar Prolegnas, Naskah Akademik, dan ditingkat DPR dalam pembahasan bersama siapa yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili dalam pembahasan dalam semua tahap yang ada, dan pemberian persetujuan di DPR. Semua hal tersebut seluruhnya harus bermuara kepada pengambilan keputusan yang memiliki tatacara keabsahan dengan apa yang disebut quorum dan pengambilan keputusan, mufakat bulat atau voting. Rujukan kepada undang-udang tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan pendelegasian kewenangan dari konstitusi kepada norma yang dibawahnya secara langsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh proses, prosedur dan tatacara yang disebut dalam undang-undang, merupakan delegasi kewenangan konstitusional dan apakah hanya sampai pada ketentuan dalam undang-undang? Pertanyaan ini penting, karena beberapa prinsip konstitusi yang merupakan landasan negara yang prinsipil – seperti demokrasi -tidak mudah untuk 179 merumuskan nya dalam prosedur dan tata cara yang disebut secara tuntas dalam undang-undang. Dalam banyak hal, tatacara pembentukan undang- undang secara kelembagaan – baik dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam UU Susduk yang mendelegasikan lagi kedalam peraturan tatatertib, misal diatur tentang kapan dan bagaimana caranya pengambilan keputusan dilakukan dalam musyawarah mufakat dan kapan voting dan dalam hal bagaimana harus dilakukan voting tersebut, yang dapat disebut secara proses yang demokratis untuk dapat disebut sah secara konstitusional. diatur pula lebih jauh dalam Aturan Tata Tertib. Dalam uji formal undang-undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta quorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara- cara atau prosedur pengambilan keputusan, katimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang diandung sebagai hasil akhir maupun proses embentukannya. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, katimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang diandung sebagai hasil akhir maupun proses pembentukannya, menyebabkan pemerintahan konstitutional yang didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, tidak hanya melihat pada tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti 180 kemakmuran nasional, penghapusan kemiskinan dan kelas sosial, atau mengejar target legislasi yang ditetapkan, jika hanya digunakan sebagai instrumen untuk menjustifikasi, dapat berakibat bahwa pelaksanaan kekuasaan menjadi sewenang- wenang. Ini tidak berarti bahwa konstitusi tidak perlu mengandung tujuan yang mulia ataupun target tertentu yang dianggap penting. Namun semua ini harus secara sungguh-sungguh dimiliki bersama-sama, dan menjadi kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga tidak boleh menghapus prosedur sebagai nilai inti dari pemerintahan konstitusional. Karenanya prosedur demikian dalam pengambilan keputusan proses legislasi, merupakan standar dan ukuran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi satu negara, termasuk Republik Indonesia. Meski demikian, dari semua ukuran-ukuran yang diharapkan ada dan termasuk dalam aspek formal pembentukan undang-undang, ada bagian yang sifatnya secara etik berakibat atau buruk suatu undang-undang yang dihasilkan, dan ada yang berakibat kebatalan. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi penyerahan mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the souvereign) yang tetap dapat memecat wakil atau merubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya insitusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada ditangan rakyat. Klausul-klausul lentur (open ended) dan standar-standar umum yang terlibat dalam balancing of interest dari semua komponen bangsa, merujuk pada peraturan yang mengikat secara umum, terutama dengan kesesuaian antara norma yang dibentuk dan proses pembentukannya. Semua peraturan adalah produk dari banyak aspirasi dan kepentingan yang saling bertikai. Alasan yang sesungguhnya terletak pada peran sentral yang dimainkan etika politik dalam kehidupan kenegaraan dan kemustahilan menyelesaikan masalah tanpa merujuk kepada pelaksanaan mandat sebagai fiduciary duty secara bertanggung jawab terhadap konstituen dan bangsa secara keseluruhan. Ukuran tentang kepentingan dan dan hak konstitusional para 181 Pemohon yang menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional, tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga secara berbeda dengan uji materiil undang-undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya norma dalam satu undang-undang merugikan hak konstitusional, dalam uji formal kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil, yang menjadi anggota DPR atas dasar fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Oleh karenanya kerugian konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, sehingga terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, sehingga undang-undang dan kebijakan lain yang dibentuk adalah merupakan hasil kerja yang sungguh-sungguh. Ukuran kesungguhan dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah dengan melaksanakan seluruh proses, prosedur dan tata cara yang perlu dalam pelaksanaan kewenangan legislative, sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan prosedur dan tata cara yang tidak terpenuhi, karena ketidak sungguhan tersebut. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu undang-undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formal. Dalam uji formal, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu undang- undang atau kebijakan lain, dapat mengakibatkan setiap warga yang telah melaksanakan hak pilih, menurut hemat saya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional disebabkan pemegang mandat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar, yang mendominasi pemikiran hukum modern. Yang pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, 182 keadilan yang zalim; yang kedua adalah upaya untuk menciptakan keakuran antara legalitas dan moralitas. Dalam melihat formalitas, prosedur dan kelembagaan sebagai ukuran konstitusionalitas pembentukan satu undang-undang, maka disamping adanya etika moral sebagai dasar setiap pemerintahan konstitusional, maka Undang- Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Disamping pasal-pasal UUD tidak mencukupi untuk dilihat hanya sepanjang pasal-pasal, tetapi menyelidiki juga bagaimana kondisi atau suasana yang melatar belakangi terjadinya teks. Disamping itu, sebagaimana telah diutarakan, hukum dasar tidak hanya apa yang ditulis dalam UUD, tetapi prinsip- prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam bentuk peraturan dibawah UUD seperti halnya Undang-Undang Susduk DPR dan Peraturan Tata Tertib yang diterima sebagai norma yang mendasar dalam pengambilan keputusan-keputusan, dan juga menjadi aturan yang secara universal diterima dan dipraktekkan dalam Parlemen di dunia, sehingga ukuran konstitusionalitas pembuatan undang-undang, dapat dipergunakan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun proses pengesahan undang-undang dimaksud dapat dipersoalkan dari segi proses, prosedur, tata cara dan kewenangan lembaga yang membuat, yang secara tegas diharuskan, sehingga teknik pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun harus menjadi patokan bahwa kekurangan dalam aspek formil tersebut tidak selalu menyebabkan suatu kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), terutama karena 3 (tiga) hal berikut: 1. formalitas yang merupakan nilai etik penyelenggaraan negara yang terkait dengan kewenangan legislasi hanya dapat secara maksimum menyebabkan suatu penilaian bahwa produk yang dihasilkan baik atau buruk; 2. formalitas yang dilandasi prinsip konstitusi yang dikenal dalam demokrasi tentang keterbukaan dan hak rayat untuk memberi pendapat, maka penyelenggaraan pemerintahan tentang kewenangan legislasi demikian telah disalurkan melalui mandate rakyat kepada wakil melalui pemilihan umum yang merupakan suatu fiduciary duty, sehingga jika terjadi pelanggaran mandate 183 berdasarkan fiduciary duty melahirkan hak bagi pemberi mandate untuk membatalkan mandate melalui recalling wakil, dan dalam hal sistem tidak memberikan kemungkinan demikian terjadi, rakyat pemilih akan mengubah pilihannya pada pemilihan umum berikut, untuk mengubah pemberian mandate kepada pihak yang lebih dipercaya untuk mengemban fiduciary duty tersebut. Pemberian legal standing kepada perorangan atau kumpulan perorangan untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang didepan MK adalah suatu wujud dari karakter demokrasi negara Indonesia, yang akan mempersoalkan secara materil norma undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warganegara pemberi mandate, yang oleh wakil yang dipilihnya tidak dilaksanakan menurut kehendak rakyat pemilih terhadap wakil yang dipilih; 3. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process dengan alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan bersama dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), terutama karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. 4. Uji formal dengan akibat hokum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process yang menyangkut alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan Bersama dan korum dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan- alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. Alasan tentang asas proportionality yang menguji kerugian atau kepentingan konstitusional yang tidak seimbang jika suatu undang-undang 184 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya pengabaian tatacara atau prosedur, sedemikian rupa bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika undang-undang yang diuji secara formil dibatalkan, katimbang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada proses yang harus diperbaiki. Misal tentang quorum dan penghitungan suara, jelas merupakan uji formil yang secara kuantitatif mudah diukur dalam soal quorum dan penghitungan suara setuju untuk mengsahkan undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Tetapi quorum tersebut secara proporsional dapat dilihat akibat hokum secara lebih tepat, ketika suara yang menyatakan setuju tidak mencapai suatu quorum sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan menghitung secara individual anggota yang hadir, akan berpengaruh jika dilihat bahwa sistem persetujuan dan kehadiran menggunakan sistem fraksi, sehingga seandainya juga dari segi individu yang hadir tidak mencukupi tetapi secara fraksi mencukupi, maka asas proporsionalitas dalam quorum, tidak selalu berakibat kebatalan terhadap undang-undang yang diuji, karena seandainya juga anggota yang tidak hadir menghadiri rapat pengambilan keputusan, suaranya tidak menyimpang dari suara fraksi yang terlebih dahulu disepakati. Uji Materi UU KPK Hasil Revisi. Pengujian secara Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh Para Pemohon Pengujian yang penting dan relevan menurut hemat saya untuk di periksa konstitusionalitasnya berdasar ujian norma dalam UUD 1945, adalah menyangkut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang mengganggu independensi KPK dari pengaruh kekuasaan lain, ketentuan mana dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dipandang dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Keberadaan Dewan Pengawas, dengan keharusan meminta izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dipandang juga melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas dan wewenang nya dan siapa pula yang mengawasi Dewan Pengawas; 185 3. Status pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Masing-masing topik tersebut diuraikan konstitusionalitasnya sebagai berikut: 1. KPK dalam Rumpun Eksekutif. Apa yang menjadi perkembangan dalam kehidupan auxiliary organ yang telah diutarakan terdahulu di negara-negara yang lebih dahulu maju, sebagai perbandingan dengan perkembangan di Indonesia, menunjukkan bahwa auxiliary organ tersebut, yang bertumbuh karena semakin meluasnya tugas negara dalam konsep negara kesejahteraan. Organ-organ baru tersebut pada umumnya diletakkan dibawah rumpun eksekutif. Hal demikian adalah suatu konsekwensi logis dari konsep separation of powers dalam tiga cabang tradisional dan klasik bahwa eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan, juga harus menyelenggarakan penegakan hukum, untuk dan atas nama rakyat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Secara tradisional organ yang melaksanakan undang-undang dalam hal demikian menjadi tugas yang diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi bagian rumpun eksekutif di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Tetapi ketika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, telah disimpulkan pada tahun 2002 bahwa penegak hukum yang selama ini ditugaskan untuk itu yaitu Kejaksaan dan kepolisian, ternyata dianggap tidak mampu menangani kejahatan korupsi secara efektif, sehingga diperlukan Lembaga baru untuk mendorong atau sebagai trigger mechanism dalam penanganan kejahatan korupsi dengan membentuk KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. KPK yang merupakan organ yang independent dalam melaksanakan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan memiliki kewenangan luar biasa secara berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dengan kewenangan pencegahan, koordinasi, dan supervisi, dapat pula mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani 186 Kepolisian maupun kejaksaan, bilamana dianggap tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Hal yang sama juga – dengan perubahan minor – diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Termasuk di antaranya ketika dalam melaksanakan tugas supervise, KPK secara independent berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan- alasan: a. Laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b. Proses penanganan tanpa penyelesaian atau tertunda-tunda; c. Penangan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; Dalam semua tugas dan kewenangan tersebut, KPK diberikan kemandirian atau independensi, dalam arti tidak diperkenankan organ atau badan lain untuk melakukan campurtangan, mempengaruhi, memaksa atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas dari KPK. Penempatan KPK dalam ranah eksekutif adalah sesuai dengan konstitusi yang mengenal sistem pemisahan kekuasaan dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan secara tradisional. Pembagian kekuasaan demikian tidaklah diartikan dalam suatu pemisahan total, karena secara teori maupun praktek pemisahan total tidak dikenal, karena setiap cabang kekuasaan negara harus terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan bersama. Jaminan independensi tersebut terletak dalam implementasi doktrin tersebut, dengan serangkaian pedoman sebagai safeguard yang mampu mencegah interventie dari pihak manapun, yang dilihat dari segi kepentingan yang beragam, keinginan atau kemauan untuk campur tangan adalah menjadi karakter kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan secara social, politik, dan ekonomi. Jaminan-jaminan tersebut akan dirumuskan dalam suatu pedoman (guidelines) yang seyogianya dibentuk dalam suatu norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang di inisiasi Lembaga KPK tersebut untuk diajukan sebagai peraturan perundang-undangan yang 187 mengikat secara umum sebagai pelaksanaan undang-undang KPK, dalam segala bentuk yang mungkin dan dalam tiap tahapan proses. Campur tangan secara tidak sah yang melanggar independensi tersbut dapat merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dikenal dengan obstruction of justice. Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum demikian, tentu akan mengikat secara erga omnes, terhadap lembaga maupun individu. 2. Keberadaan Dewan Pengawas. Argumen yang dibangun oleh Pemohon dan juga banyak pihak, bahwa keberadaan Dewan Pengawas sangat memperlemah KPK, terutama dengan tugas Dewan Pengawas yang termuat dalam Pasal 37A ayat (1) dan 37B ayat (1) dengan tugas-tugasnya yang meliputipengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, melakukan evaluasi kinerja KPK, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan KPK, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etik, menyelenggarakan sidang untuk itu. Keberadaan Suatu Dewan Pengawas, adalah suatu pertanyaan abadi dalam organisasi dan managemen, yaitu kemudian siapa yang mengawasi pengawas. Who watch the watchmen? Keberadaan pengawasan sudah merupakan hukum yang sifatnya universal, sebagaimana termuat di bawah judul Legal Opinion ini, bahwa ketika suatu tugas dan wewenang dipercayakan untuk dilaksanakan suatu organ atau pejabat penyelenggara negara, kita harus menaruh kepercayaan terhadapnya dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bukan dilaksanakan oleh para malaikat. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bahwa pengawasan adalah mekanisme yang harus ada untuk meluruskan suatu penyimpangan tanpa selalu melihatnya sebagai kesengajaan. Oleh karena juga faktor integritas, tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada kepercayaan. Intergrity, but not by trust alone. Terdapat serangkaian langkah untuk monitoring, evaluasi dan akhirnya melakukan tindakan mencegah 188 pelanggaran atau kekeliruan lebih jauh untuk diluruskan. Istilah check dalam doktrin checks and balances di antara organ-organ negara, antara lain adalan untuk mengkontrol, mengendalikan dan menghentikan atau mengerem langkah tertentu untuk mencegah menjadi pelanggaran. Paradigma perubahan UUD 1945 dalam reformasi yang menjadi ukuran mengadakan pembaharuan adalah apa yang disebut prinsip checks and balances tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa keberadaan pengawasan diadakan untuk melemahkan KPK. Justru sebaliknya. 3. Status Pegawai KPK Sebagai Aparatur Sipil Negara. Penentuan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pegawai di lingkungan pemerintahan lainnya, tidaklah merupakan suatu pelemahan KPK dalam tugas dan kewenangannya, karena lembaga negara lain yang bahkan merupakan organ konstitusi yang independensi nya justru di dasarkan pada prinsip konstitusi yang dikenal secara universal, juga merupakan pegawai aparatur sipil negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi dengan prinsip independensi yang juga di dasarkan pada prinsip konstitusi, tidak menunjukkan suatu keluhan seperti yang dikemukakan dalam permohonan judicial review perkara ini. Seandainya perlakuan yang berbeda diberikan kepada pegawai KPK yang merupakan pegawai yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sama ketika status dan kedudukan lembaganya melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hokum sama dengan lembaga negara lain tetapi dengan fungsi yang berbeda, maka pegawai di lingkungan organ negara lain akan merasakan perbedaan perlakuan dan hak serta kewajibannya, yang dapat dilihat sebagai diskriminasi, yang tentu saja bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Kesimpulan. Atas dasar seluruh argumen yang diajukan di atas, dapat disimpulkan bahwa revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang tidak sempurna, memiliki kekurangan serta menimbulkan kecurigaan karena adanya proses dan tata cara pembentukan undang-undang yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak cukup 189 . alasan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia hingga saat ini merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan, mencederai penegakan hukum dan melemahkan sumber daya manusia. Bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah kesemua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Korupsi merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa, oleh karena itu korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya, tetapi korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Perkembangan tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas semakin banyak dan dari sisi kualitas semakin canggih. Korupsi ternyata tidak hanya dilakukan orang yang berpendidikan rendah namun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan orang-orang yang paham hukum sekalipun. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut data Transparency International Indonesia (Tll) yang merilis data indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (paling bersih). lndeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 190 38 dan rankingnya yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85. Tll menilai, kenaikan skor indeks persepsi korupsi menjadi bukti langkah Indonesia untuk memberantas korupsi cukup berpengaruh, Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat Indonesia berada di urutan ke 4 negara-negara di Asia Tenggara dengan urutan Singapura dengan skor 85, Brunai Darussalam skor 60, Malaysia skor 53.3 Di tengah KPK upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197. II. PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN UU KPK Bahwa KPK pernah mengirimkan surat kepada Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait pembahasan UU KPK yaitu: 1. Kepada Presiden Surat Nomor: R 3484/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal: Revisi Undang-Undang KPK, pada pokoknya berisi: Dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia adalah Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 Pasal 2 angka 6, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 15 tahun ini, KPK menyadari tentu saja masih banyak kekurangan terjadi, KPK belum mencapai tataran ideal. KPK tetap mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja KPK dengan tujuan agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengakselerasi perbaikan lndeks Persepsi Korupsi. KPK akan tetap 191 memperkuat upaya penegakan hukum dan merekomendasikan perbaikan sistem dipelbagai sektor antara lain sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan serta energi. KPK mengamati proses revisi UU KPK melalui inisiatif DPR yang sedang bergulir cepat. Melihat isi draft tersebut, maka besar kemungkinan, bila disahkan, akan justru melemahkan tugas dan fungsi KPK. KPK mohon agar Bapak Presiden mendengarkan kembali masukan masyarakat, para ahli hukum termasuk para ahli dari Perguruan Tinggi. Selanjutnya KPK mohon agar proses revisi UU KPK ini dihentikan melalui kewenangan yang ada pada Bapak Presiden. Besar harapan KPK Bapak Presiden tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang diperlukan untuk melanjutkan proses revisi. Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, KPK justru memerlukan penguatan regulasi. Pemerintah perlu mengisi kesenjangan (gap) yang masih belum terpenuhi sebagaimana yang disarankan dalam UNCAC. Kesenjangan yang perlu segera dipenuhi antara lain terkait dengan korupsi diluar penyelenggara negara (sektor swasta), perdagangan pengaruh (trading influence), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) serta perampasan asset (asset recovery). 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor: R 3514/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal: Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK, pada pokoknya berisi: KPK sangat menyayangkan dan prihatin karena pembahasan dilakukan dalam waktu yang begitu mendesak menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR saat ini. Pembahasan baik oleh Badan Legislatif DPR maupun pembahasan DPR dengan Pemerintah juga tidak melibatkan partisipasi publik termasuk KPK sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Bahwa Pimpinan KPK telah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai salah satu perwakilan Pemerintah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 untuk menanyakan dan meminta Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, 192 namun DIM tersebut tidak diberikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berjanji bahwa KPK akan diundang dalam pembahasan di DPR. KPK belum menerima satu surat resmi apapun terkait pembahasan revisi Undang-Undang KPK baik dari DPR maupun dari Pemerintah. Praktik semacam ini tidak lazim dalam proses penyusunan suatu undang-undang karena KPK sebagai pihak yang berkepentingan dan yang menjalankan undang-undang tidak pernah dimintai pendapat sama sekali mengenai substansi yang akan direvisi dalam undang-undang tersebut dalam rangka menjalankan proses pembentukan undang-undang yang demokratis, akuntabel dan transparan, KPK mohon dengan hormat kepada DPR dan Pemerintah untuk dapat: 1. Menyampaikan Draft Resmi RUU Revisi Undang-Undang KPK dan Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR kepada KPK. 2. Menunda dahulu pengesahan RUU Revisi Undang-Undang KPK mengingat tidak ada alasan yang bersifat mendesak untuk mempercepat proses revisi Undang-undang KPK pada masa sidang DPR sekarang. 3. Dalam hat harus dipaksakan proses revisinya pada masa sidang yang tersisa, Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari publik secara luas termasuk dan terutama KPK sebagai lembaga pelaksana undang- undang tersebut. Bahwa sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019, KPK belum pernah diberikan draft Resmi Undang-Undang KPK yang baru dari Pemerintah dan DPR RI. III. PENGARUH PERUBAHAN UU KPK 1. KPK: Dewan Pengawas & Pro Justitia: Quasi lntervensi A. Pendahuluan Sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki 193 Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances dari sistem demokrasi modern yang mengakui adanya pola Distribution of Power, bukan Separation of Power, untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan luas lembaga penegak hukum itu sendiri. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan dis-integrasi diantara maupun di dalam lembaga penegak hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif. Selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi sub-ordinasi kekuasaan, yang semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung dibalik prinsip legalitas subordinasi. B. Dewan Pengawas, Quasi lntervensi & Eksistensi KPK Dalam pemahaman yang demikian, gangguan kelembagaan terhadap eksistensi KPK akan merupakan sesuatu yang disikapi dengan inkonsistensi politik terhadap KPK. Perlu diperhatikan beberapa pendekatan antisipasi perspektif korupsi, khususnya polemik, usaha dan perbedaan persepsi dari metode Penguatan dan Pelemahan kelembagaan KPK, antara lain, Kesatu, misalnya ada tidaknya kebutuhan Dewan Pengawas, meskipun pro kontra ini seharusnya sudah menjadi bagian dari pensahan Revisi UU KPK antara (inisiatif) DPR dan Pemerintah, dan Kedua, Apakah Dewan Pengawas memiliki otoritas pada pengawasan terhadap persoalan teknis pro justitia. Kesatu, Keberadaan Dewan Pengawas menjadi polemik terkait UU KPK. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances untuk memperoleh 194 hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam memperhatikan facet demokrasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara, dikatakan oleh Prof James Q Wilson (UCLA dan dosen Harvard Law School). Bahwa Separation of Power sebagai istilah menyesatkan dan mengandung definisi tirani, karena itu separation of power diartikan separation institution for sharing of power yang dipahami secara paralel sebagai Distribution of Power. Dalam pemahaman demikian, facet interdisiliner Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara ini sudah meninggalkan paham Separation of Power yang dianggap kaku dan tidak mengenal checks and balances sebagai basis Fungsi Pengawasan, namun demikian fungsi pengawasan tetaplah berbasis pada perbuatan perilaku penegakan hukum dan bukan pada tataran teknis judisial penegakan hukum yang substantive, artinya tidaklah menyentuh tupoksi wewenang pro justitia di bidang penindakan KPK yang harus independen sebagai pilar fungsi pengawasan kinerja kelembagan KPK tidaklah terkait tindakan upaya paksa (Dwang Middelen atau Coercive Force), seperti Penggeledahan, Penyitaan maupun Penyadapan atau SP3 dari KPK pada Sistem Peradilan Pidana yang ada, khususnya terhadap pelaksanaan Dwang Middelen atau Coercive Force atau Upaya Paksa. Evaluasi dan implementasi praktik ini hanya ingin menjelaskan bahwa adanya kelemahan atau kekurangan terhadap Pengawasan Internal Ajudikasi, baik Kedeputiaan Pengawas Internal, juga Jenjang Struktur Vertical Kelembagaan KPK, pengawasan atas Ekspose Pleno di tingkat rapat Pimpinan (Rapim), kesemua ini menunjukan bahwa adanya sistem pengawasan dan keberadaan Dewan Pengawas adalah suatu yang wajar, namun menjadi tidak wajar apabila fungsi pengawasan itu menyentuh tehnis pro justitia yang berkaitan pelaksanaan Upaya Paksa atau Dwang Middelen atau Coercive Force yang tentunyanya 195 dipersepsikan sebagai Quasi lntervensi terhadap kelembagaan KPK di bidang penindakan. Kedua, Selain Kewenangan Dewan Pengawas kaitan dengan Teknis Pro Justitia yang menjadi masalah, adalah persoalan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Perlu diperhatikan bahwa eksistensi kelembagan KPK tidak berubah bahkan memiliki Kewenangan Tambahan. Kewenangan Khusus yang luar biasa memang menjadi basis kelembagaan KPK, antara lain terkait Pasal 12 dan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sampai sekarang tetap dipertahankan pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah marwah penindakan yang menempatkan KPK berbasis Kewenangan Luar Biasa, dalam tahap Penyelidikan, yaitu berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum 2 alat bukti, tahapan ini dikenal sebagai "Quasi lnquary", suatu amanat dari paham Anglo Saxon (Common Law System) yang diterima dan diadopsi bagi Civil Law, yaitu yang membenarkan bahwa suatu tahap penyelidikan (inquiry) dalam bagian seutuhnya dari penyidikan (investigation) yang karenanya membenarkan penyelidik menemukan bukti permulaan cukup dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dan tahap penyelidikan sebagai "front gate" inilah KPK dengan kewenangan penyadapan dapat mengembangkan memperoleh 2 alat bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan KPK berdasarkan suatu Legal by Regulated yang tetap adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dan sekaligus memberikan legitimasi kewajiban evaluasi atas tindakan ini. Dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan Legal by Court Order dengan kewajiban memerlukan lzin Pengadilan. Penyadapan dengan izin Pengadilan adalah diluar basis kewenangan KPK yang didasarkan Legal by Regulated, bukan dan tidak menghendaki Legal by Court Order. 196 Tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambaha n sebagai Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. Sebagaimana penjelasan di atas, masalah lzin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan/merekam pembicaraan, penggeledahan, penyitaan, pemberian SP3 ini merupakan pola facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara berdasarkan Distribution of Power dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana selalu ada pembatasan facet antara tugas- tugas teknis pro justitia kepada otoritas pengawasan yang tidak dibenarkan dan tidak legimitatif sifatnya. Pendekatan Distribution of Power diantara 3 pilar kekuasaan demokrasi juga diakui. Begitu pula, di sini ingin dijelaskan bahwa facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara terkait Sistem Peradilan Pidana, khususnya Pengawasan terhadap Upaya Paksa, sudah tidak mengenal Separation of Power, suatu pemisahan secara absolut yang tidak mengenal checks and balances system diantara 3 pilar kekuasaan, tetapi justru menempatkan basis Distribution of Power yang mengenal kontribusi kewenangan di antara kekuasaan kelembagaan dengan memberikan basis perkuatan Fungsi Kewenangan melalui Checks and Balances System agar terhindar adanya abuse of power dari kekuasaan yang besar, namun demikian fungsi Pengawasan ini tidak dalam pemahaman dan dihindari adanya Pengawasan yang berpola Distribution of Absolute Power , seperti kewenangan Dewan Pengawas terhadap perbuatan tupoksi wewenang KPK di bidang penindakan pro justitia. Sehingga dapat diambil benang mengenai keberadaan Dewan Pengawas dalam Pemahaman facet antara HTN, HAN dan Hukum Pidana terkait Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas KPK, dapat dimaknai sebagai berikut: 197 Fungsi Pengawasan terhadap wewenang pro justitia ini dianggap sebagai Quasi lntervensi di bidang penindakan pro justitia dan karenanya melanggar: a) prinsip Auxiliary State yang seharusnya independen dan bebas dari kekuasaan manapun dibidang penindakan hukum juga, b) melanggar prinsip Conflict of Interest, baik secara organ kelembagaan maupun individual, dan c) melanggar Distribution of Power dengan legitimasi checks and balances, karena pola pengawasan yang berbentuk distribution of absolute power adalah bentuk dari Quasi lntervensi, dalam hal ini perlunya lzin terhadap perbuatan tehnis judisial terkait pelaksanaan Upaya paksa . Dalam konteks facet Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, pola Distribusi Kewenangan yang Absolut ini adalah konsep yang bertentangan dan melanggar prinsip Organisasi Administrasi Negara Modern, karena sekecil apapun Organisasi Administrasi Negara, maka Authority, Function dan Responsibility memiliki limitasi/batasan wilayah kewenangan, dalam hal ini adanya limitasi fungsi pengawasan yang tidak dapat diartikan sebagai quasi intervensi dari bentuk Distribution of Absolut Power terhadap tindakan pro justitia, tetapi pengawasan terhadap perbuatan perilaku masalah etika disiplin. Pada UU KPK Baru, tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambahan sebagai Wewenang Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. 2. Tugas Kedudukan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Bahwa lembaga KPK terdiri dari 3 unsur yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK sebagaimana dimasksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 198 Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri alas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selanjutnya tugas Dewan Pengawas diatur dalam pasal 37B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019: Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, danlatau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik o/eh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik o/eh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa tujuan KPK dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." 199 Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyebutan unsur KPK, Dewan Pengawas disebutkan sebagai urutan pertama, Pimpinan kedua dan Pegawai ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan menjadi tugas siapa? Apakah Tugas Dewan Pengawas, Pimpinan atau Pegawai. Tugas Dewan Pengawas sudah diatur secara tegas dalam Pasal 37B sedangkan tugas Pegawai adalah pelaksana dari tugas Pimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan penanggung jawab tertinggi di KPK sudah tidak dimuculkan lagi karena Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi," sudah tidak ada. Apakah itu berarti Pimpinan tidak lagi menjadi penanggungjawab tertinggi di lembaga KPK? Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dijelaskan posisi kedudukan Dewan Pengawas dan Pimpinan, apakah strukturnya Dewan Pengawas berada di atas atau disamping atau dibawah Pimpinan. Bahwa dalam praktek Pimpinan menjalankan sistem pengendalian agar tugas lembaga dapat dilaksnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas tersebut kinerjanya diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahwa kemudian dari 6 tugas sebagaimana Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah tugas-tugas yang tergolong dalam kategori "tugas pengawasan", sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b, yaitu "memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" merupakan salah satu tugas teknis core business KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan tidak tergolong dalam lingkup "pengawasan". Bahwa Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri khususnya terkait 200 pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Berdasarkan alasan tersebut, mengandung ketidakjelasan apabila Dewan Pengawas diberikan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena tugas utama Dewan Pengawas adalah pada bidang pengawasan saja." 3. Penggeledahan dan/atau Penyitaan Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka berlaku KUHAP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Bahwa oleh karena proses penggeledahan oleh Penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan mengacu atau berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dimana ketika penyidik melakukan penggeledahan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka berdasar pasal 47 ayat (1) penyidik KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahwa proses penggeledahan tidak menambah tahapan hanya dialihkan saja dari ketua pengadilan negeri setempat kepada Dewan Pengawas. Bahwa berbeda dengan proses penyitaan, dimana penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan: "Pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber/aku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak ber/aku berdasarkan Undang-Undang ini. ..." 201 Bahwa kewenangan penyidik KPK diberi kewenangan secara khusus melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tidak perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, cukup kewenangannya sendiri. Kewenangan penyidik KPK merupakan kewenangan lex specialis dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bersifat umum dimana penyidik selain KPK (penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian dan PPNS) ketika melakukan penyitaan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat: "Pasal 38 KUHAP (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kewenangan yang dimiliki penyidik KPK tersebut mempermudah dan memperlancar tugas- tugas karena prosesnya menjadi sederhana dan cepat. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 37B ayat (1) huruf b: "Pasal 47 ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. " "Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. " Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak atas permohonan izin penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 126 ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2): "Pasal 128 ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua pu/uh empat) jam sejak permintaan izin diajukan." "Pasal 47 ayat (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 202 (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan." Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK menambah satu proses yaitu izin ke Dewan Pengawas KPK dari yang sebelumnya tidak perlu izin dari pihak manapun. Bahwa menjadi sangat krusial ketika proses penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara normatif tidak mengatur ketentuan penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dengan prosedur persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Dewan Pengawas. Semua penggeledahan dan/atau penyitaan harus melalui mekanisme permintaan izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penggeledahan, dan/atau penyadapan. Ketiadaan ketentuan ini dapat diperbandingkan dengan Ketentuan penggeledahan dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: "Pasal 34 KUHAP (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: ... (2) Dalam hal penyidik melakukan pengge/edahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. " Demikian pula Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: "Pasal 38 ayat (2) KUHAP Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib 203 segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya." Bahwa dilapangan penyidik mengalami kesulitan, bagaimana mekanisme penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak, mau mengajukan izin ke Dewan Pengawas tidak bisa karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan, mau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat juga tidak bisa karena terkait penggeledahan dan/atau penyitaan ranahnya Dewan Pengawas. Bahwa ketiadaan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak ini menyulitkan penyidik KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal inilah yang menurut kami perlu mendapat kejelasan dari Mahkamah Konstitusi. 4. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan yang semula diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi akan menganggu kualitas KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tingkat daerah seluruh Indonesia. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Alinea I dan II dinyatakan: Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Bahwa dengan makin meluasnya tindak pidana korupsi di masyarakat dan tingkat kerugian negara yang sangat besar serta jangkauan wilayah yang sangat luas dan perlunya oprtimalisasi penegakan hukum korupsi di daerah 204 maka kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan seharusnya didukung. Pembentukan KPK Perwakilan tetap memperhatikan skala prioritas untuk daerah tertentu yang perkara korupsinya tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, dan lrian Jaya bukannya malah dihapuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa pembentukan kantor wilayah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan-pembentukan kantor wilayah diharapkan semakin mempercepat proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut: I. Berkenaan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil maupun uji formil a quo dengan alasan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 serta beberapa ketentuan dalam materi UU 19/2019 yang kami cermati dari seluruh permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo diantaranya sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 terkait penggolongan KPK sebagai rumpun eksekutif. 2. Pasal 21 ayat (1) dan Bab VA terkait kedudukan Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di kelembagaan KPK beserta segala kewenangannya. 3. Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 terkait perubahan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. 4. Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU 19/2019 terkait izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Dewan Pengawas. 205 5. Pasal 37A ayat (1), Pasal 37E dan Pasal 69A UU 19/2019 terkait pembentukan Panitia Seleksi, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas termasuk penunjukkan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya oleh Presiden yang berpotensi mengganggu independensi Dewan Pengawas. 6. Pasal 40 UU 19/2019 terkait kewenangan KPK untuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 7. Pasal 43, Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 terkait syarat dan sumber penyelidik KPK dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan internal KPK, serta beberapa ketentuan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU 30/2002”) namun tidak diatur atau dihapus dalam UU 19/2019, yaitu: a. Penghapusan Pasal 11 huruf b terkait dengan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat. b. Penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU 30/2002 terkait kewenangan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. c. Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 terkait kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang kemudian ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 27/PUU-VII/2009 menentukan bahwa pemohon constitusional review adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 206 d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Selain syarat subjek hukum yang dapat bertindak selaku pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, secara rinci mengatur tentang parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hak konstitusional (constitusional right), kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menilai persona standi in judicio Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007. Memaknai ketentuan tentang kerugian konstitusional tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang bersifat opsional, yaitu: a. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau b. Kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang berdasarkan pengukuran “penalaran yang wajar” dapat dipastikan akan terjadi. Tidak ada perdebatan dalam hal pemohon dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual karena ketentuan tersebut tidak memiliki celah tafsir dan pembuktiannya bersifat lebih mudah 207 dan pasti dengan bersandarkan pada suatu kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi. Dalam kondisi kerugian konstitusional atas hak konstitusional (constitusional right) yang dijadikan landasan pengujian undang-undang oleh pemohon masih bersifat potensial haruslah dapat diterima menurut “penalaran yang wajar” dan “dipastikan potensi tersebut memang akan terjadi” dengan pendekatan ante factum atau in abstracto (peristiwa atau akibat yang dikhawatirkan belum terjadi). Dibutuhkan kecermatan dalam mengukur kerugian yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon harus dapat menguraikan hubungan yang wajar dan logis (logic link) yang membuktikan bahwa materi peraturan perundang-undangan yang diuji merupakan penyebab lahirnya potensi kerugian konstitusional pemohon sehingga potensi kerugian tersebut dapat dipastikan akan benar-benar terjadi. Uraian tentang hubungan hukum dan kepentingan hukum pemohon yang terlanggar akibat adanya suatu materi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mengukur wajar dan rasionalnya potensi yang didalilkan oleh pemohon sehingga menjadi alas hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan. Merujuk pada alasan-alasan constitutional review yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya pada umumnya didasarkan pada potensi kerugian konstitusional yang saat ini belum terjadi atau belum diderita oleh para Pemohon (ante factum atau in abstracto) dan hubungan hukum yang dibangun dalam dalil-dalil permohonan a quo disandarkan pada potensi kerugian tersebut. Namun potensi kerugian tersebut tidak dapat menggambarkan hubungan hukum yang wajar dan logis dan kepentingan hukum yang nyata antara para Pemohon dengan materi peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana diantaranya salah satu pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta seluruh kewenangannya dalam UU 19/2019 akan berpotensi menciderai hak konstitusional pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945] karena akan menggerus independensi KPK. Dalil tersebut tidak disertai 208 dengan uraian yang jelas bentuk kewenangan apa yang membuat independensi kelembagaan KPK tergerus dengan adanya Dewan Pengawas, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka menjamin terjaganya asas-asas yang dicantumkan di dalam Pasal 5 UU 19/2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, evaluasi terhadap kinerja Pimpinan KPK dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan yang mana yang berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945]. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah Para Pemohon memilki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini ataukah justru permohonan a quo menjadi tidak jelas (obscuur) karena Para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas UU 19/2019. II. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, maka berkenaan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kami Dewan Pengawas hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK, yaitu sebagai berikut: A. Berkenaan Pembentukan Dewan Pengawas. Dalam konsep lembaga negara independen, fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang penting agar tugas dan kewenangan 209 lembaga independen dapat terselenggara secara efektif dan berdasarkan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga, pihak lain atau kerugian bagi individu selaku pelaksana tugas yang mewakili lembaga. Ada beberapa pola pengawasan dalam sistem lembaga negara independen dalam sistem administrasi yaitu: 1. Pengawasan langsung dan tidak langsung 2. Pengawasan preventif dan represif 3. Pengawasan internal dan eksternal 4. Pengawasan aktif dan pasif 5. Pengawasan bersifat rechtmatigheid (menguji kesesuaian hukum/legalitas tindakan/kebijakan penyelenggara negara) dan doelmatigheid (menilai manfaat tindakan/kebijakan penyelenggara negara) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 maka pengawasan tugas dan wewenang KPK dilakukan melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI dan penyampaian laporan tahunan sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan berkala kepada Presiden dan DPR RI. Dihubungkan dengan jenis pengawasan lembaga independen tersebut di atas, maka bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK diantaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan internal melalui audit kinerja dan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI yang berhubungan dengan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu. Selain dari itu bentuk pengawasan eksternal dilakukan juga oleh badan peradilan dalam memutus perkara yang ditangani oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah suatu hal yang dilarang atau menghambat lembaga independen, namun menjadi sarana untuk mendorong kinerja individu dan kelembagaan yang efektif dan berdasarkan hukum. Konsep pengawasan internal (internal monitoring) di KPK sejatinya telah ada sejak dibentuknya kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Internal (“PI”) sebagai Subbidang dari 210 Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) UU 30/2002 yang terakhir diubah dengan UU 19/2019. Selain dari itu juga dilakukan oleh Pimpinan KPK selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK. Pengawasan internal (internal monitoring) oleh PI lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (“PERKOM 03/2018”) yang meliputi pengawasan terhadap kelembagaan dan personal KPK sebagai berikut: 1. Pemeriksaan bidang keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK. 2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan pedoman perilaku bagi Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (pasca UU 19/2019 Penasihat sebagai unsur kelembagaan KPK tidak ada lagi). 3. Serta bentuk pengawasan lainnya. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PI sebagaimana tersebut di atas, khusus yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku dan mengikat bagi seluruh unsur kelembagaan KPK yaitu Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (sebelum UU 19/2019). Kewajiban pengawasan internal (internal monitoring) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK serta personil KPK menjadi sorotan ketika UU 19/2019 menggeser kewenangan PI yang semula diuraikan dalam PERKOM 03/2018 menjadi substansi yang diatur dalam batang tubuh UU 19/2019 dan diberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 sebagai unsur baru di kelembagaan KPK. Tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di KPK diatur dalam Pasal 37B UU 19/2019 dengan lingkup sebagai berikut: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan; c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; 211 d. Menerima dan menindaklajuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Secara garis besar tugas Dewan Pengawas dalam aspek pengawasan serupa dengan tugas dan fungsi yang semula ditugaskan pada Direktorat PI, namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dengan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik (code of ethic), pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. Berdasarkan Pasal 37E ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden RI yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun didudukan setara dengan Pimpinan KPK sebagai fungsi checks and balance dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK. Kedudukan Dewan Pengawas yang tidak bersifat hierarkis tersebut menjadikan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih independen, sebagai contoh sejak dilantik oleh Presiden RI, Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020, yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Pimpinan KPK, yaitu: a. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan I sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) kesimpulan. b. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan II sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kesimpulan. 212 Namun Dewan Pengawas menyadari dalam UU 19/2019 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain daripada tugasnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas berpendapat seharusnya UU 19/2019 tersebut mencantumkan pula tentang kewenangan dan status Dewan Pengawas, agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK mempunyai kekuatan mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B UU 19/2019 tersebut di atas, sebelumnya secara praktis tidak dapat dilakukan oleh PI karena kedudukan PI dalam struktur organisasi KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK sehingga mempunyai hubungan hierarkis. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden RI. Selain itu dalam ketentuan Pasal 37B UU 19/2019, pemberlakuan kode etik (code of ethic) hanya bagi Pegawai dan Pimpinan KPK semata yang menjadi subyek pemeriksaan dan/atau persidangan dugaan pelanggaran kode etik (code of ethic), sehingga tidak mencerminkan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) [Pasal 27 ayat (1) UUDRI 1945] bagi seluruh unsur kelembagaan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, maka Dewan Pengawas mengambil langkah untuk memperluas pemberlakuan subjek dengan memasukan Dewan Pengawas sebagai unsur keberlakuan kode etik (code of ethic) dengan menetapkan kode etik (code of ethic) yang telah ditetapkan, diberlakukan juga bagi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Independensi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga tercermin dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas dapat memeriksa dan 213 menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaraan kode etik untuk seluruh unsur kelembagaan KPK secara langsung dan hal ini tidak berlaku ketika penegakan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PI karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan KPK. Hakikinya proses pengawasan internal di KPK oleh Dewan Pengawas secara fungsional tidak terkonsentrasi hanya pada Dewan Pengawas. Partisipasi masyarakat dalam upaya kontrol sosial (social control) atas kinerja KPK maupun kualitas personil KPK terbuka luas melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan, Pegawai termasuk pula Dewan Pengawas oleh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf d UU 19/2019 yang merupakan pengamalan atas optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah upaya kontrol sosial masyarakat, Dewan Pengawas telah membuat sarana pengaduan masyarakat secara elektronik melalui alamat e-mail pengaduan.dewas@kpk.go.id. Merujuk pada konsep tiada kekuasaan tanpa pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ada di KPK sejak KPK terbentuk yang kemudian kewenangan tersebut digeser oleh UU 19/2019 kepada Dewan Pengawas dengan memperhatikan fungsi peran serta masyarakat sebagai kontrol untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan serta memperkuat kelembagaan KPK dan personil KPK sehingga keberadaan Dewan Pengawas secara nyata sangat diperlukan dan tidak perlu dipermasalahkan. Keberadaan Dewan Pengawas justru lebih menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU 19/2019 serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melalui laporan pengaduan masyarakat. 214 B. Berkenaan Independensi Dewan Pengawas Independensi tidak hanya kemutlakan yang wajib dimiliki oleh KPK secara kelembagaan, namun dalam konsep organisasi/kelembagaan fungsi dan tugas KPK tersebut dilaksanakan oleh personil KPK sehingga independensi kelembagaan harus diturunkan sebagai bentuk independensi personil KPK. Meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam UU 30/2002 maupun UU 19/2019, independensi kelembagaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan independensi personil KPK dalam hal ini Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK yang masing-masing memilki pola seleksi dan pengangkatan yang berbeda. Dalam tahap awal, jaminan terhadap independensi kelembagaan dituangkan dan tercermin dalam syarat menjadi Pegawai, Pimpinan termasuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Syarat dan ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37D UU 19/2019 sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 37D huruf i, huruf j dan huruf k yang melarang calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas tidak menjadi 215 anggota/pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesi merupakan syarat untuk menjaga independensi Dewan Pengawas terhadap kekuasaan manapun dan memutus hubungan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun organisasi profesi, pelaku usaha serta pihak lainnya. Lebih lanjut, kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif di KPK yang bebas dari pengaruh apapun juga tercermin dalam bunyi sumpah jabatan yang diikrarkan pada saat pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37G jo. Pasal 35 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 37G (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh- sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan 216 golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”. Sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas bukanlah semata- mata menjadi syarat formil pengangkatan Dewan Pengawas namun dalam Pasal 15 huruf d UU 19/2019 disebutkan dengan jelas bahwa kewajiban KPK untuk menegakkan sumpah jabatan yang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban individu pelaksana tugas dan fungsi KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai. Tidak hanya melalui syarat dan sumpah jabatan Dewan Pengawas, ketentuan berupa peraturan tentang kode etik (code of ethic) dan pedoman perilaku (code of conduct), peraturan disiplin, peraturan tentang konflik kepentingan (conflict of interest) dan peraturan bersifat internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki sanksi dan diberlakukan sama bagi seluruh unsur KPK akan menjadi instrumen yang menjaga independensi seluruh unsur kelembagaan KPK termasuk Dewan Pengawas. Kekhawatiran terhadap tidak independensinya Dewan Pengawas berakar dari kententuan UU 19/2019 tentang proses penunjukan pertama kali Dewan Pengawas oleh Presiden dan ketentuan tata cara pemilihan Dewan Pengawas selanjutnya yang sedikit berbeda dari Pimpinan KPK dan cenderung tersentralisasi pada Presiden (Pasal 37E jo. Pasal 69A UU 19/2019) serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan DPR [pasal 37B ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2019] yang juga berbeda dengan kewajiban pelaporan tahunan kelembagaan KPK. Namun demikian, kekhawatiran tersebut adalah keliru karena sebagaimana diuraikan di atas, independensi Dewan Pengawas yang telah diikrarkan dan wajib diamalkan oleh Dewan Pengawas serta adanya peraturan tentang kode etik dan pedoman perilaku, peraturan 217 larangan konflik kepentingan, peraturan disiplin, peraturan internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instrumen yang menjaga independensi Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun termasuk Presiden sebagai pihak yang memiliki otoritas menunjuk pertama kali, menetapkan, mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas serta sebagai pihak yang menerima laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Demi menjaga imparsialitas dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 antara seluruh unsur kelembagaan KPK yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK serta sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum sebagai syarat mutlak atas pengakuan sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, terkait dengan mekanisme penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden RI diatur dalam Pasal 37E ayat (9) UU 19/2019 yang menyatakan “dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dikonsultasikan”. Meskipun dalam proses pemilihan Dewan Pengawas berbeda dengan Pimpinan KPK yang peran lembaga legislatif tidak secara langsung dilibatkan namun sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas peran Lembaga Legislatif tetap dilibatkan karena Presiden RI akan mengkonsultasikan nama calon Dewan Pengawas yang dihasilkan dari Panitia Seleksi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif bersifat bebas dari kekuasaan manapun (independen). 218 C. Berkenaan Kewenangan Administratif Dewan Pengawas dalam Pemberian Izin sebagai Lex Specialist Sistem Peradilan Pidana. Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Menurut Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 4 halaman 504 menyatakan asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau diatur oleh beberapa peraturan termasuk juga dalam hukum pidana (penal policy) yang bersifat materil maupun dalam ketentuan formilnya (hukum acara). Konsep lex specialist inilah yang mendasari lahirnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU TIPIKOR”) dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 sebagai peraturan turunannya. Pengaturan berbeda dari konsep pidana formil dari awal telah diterapkan oleh UU 30/2002 untuk menunjang tercapainya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan tepat guna. Pengenyampingan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) baik yang bersifat pro justisia atau bukan, sangat kental ditemukan dalam substansi UU 30/2002 diantaranya terkait penyelidik dan penyidik independen KPK serta pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan hukum acara dalam UU TIPIKOR dan UU 30/2002 (Bab VI tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan UU 30/2002) termasuk di dalamnya kewenangan penemuan bukti permulaan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi dan juga penyitaan. Ketentuan tersebut tergambar dalam Pasal 38 UU 30/2002: (1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga 219 bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi Penyidik tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Secara progresif UU 30/2002 telah membatasi kewenangan lembaga yudisial terhadap perizinan tindakan-tindakan pro justisia termasuk penyitaan sebagaimana dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai berikut: (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Penyitaan secara prinsip merupakan bagian dari upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga hanya bisa dilakukan di tahap pro justisia. Secara konvensional Pasal 38 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan (lembaga peradilan) untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik. Namun kewenangan lembaga peradilan tersebut telah dikesampingkan dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai bentuk lex specialist atas KUHAP yang menentukan pelaksanaan penyitaan tidak membutuhkan izin lembaga peradilan sebagaimana tersebut di atas. 220 Kemudian kekhususan peraturan penyitaan tersebut diubah dan diperluas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019, menjadi sebagai berikut: Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019 (1) Dewan Pengawas bertugas: a.... b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. ... Selain penyitaan, UU 19/2019 juga secara khusus mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik, yang tertuang dalam: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. … Dalam penjelasan: Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas Perluasan dan perubahan terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan sebagai obyek baru tersebut masih dalam semangat lex specialist atas kewenangan konvensional perizinan lembaga peradilan atas tindakan pro justisia. Dalam konsep UU 19/2019 pelaksanaan kegiatan pro justisia berupa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak dibiarkan pelaksanaannya menjadi otoritas mutlak penyelidik dan/atau penyidik mengingat tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang beririsan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengujian perlu tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Dewan Pengawas sebagai upaya preventif melindungi keabsahan dan ketepatan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. 221 Walaupun Dewan Pengawas memberi atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidaklah berarti Dewan Pengawas mencampuri kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dewan Pengawas dalam memberikan izin hanya melihat kepada urgensi dan syarat-syarat yang termuat dalam Undang- Undang apakah tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut diperlukan dan terpenuhi sehingga prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjamin. Secara efisiensi waktu, konsep izin tertulis oleh Dewan Pengawas tidaklah mengganggu kecepatan proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Agar tidak menghambat kinerja Penyelidik dan/atau Penyidik, UU 19/2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin atas permohonan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (3) jo Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 ... (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan ... Dalam pelaksanaannya sejak Dewan Pengawas terbentuk, pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas diluar jam operasional kerja yang berlaku di KPK termasuk pada hari libur, sehingga batas waktu 1x24 222 jam tidak pernah terlampaui. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila izin tersebut harus dimintakan ke Pengadilan. UU 19/2019 tidak memberikan pedoman (guidance) yang lebih terperinci bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugasnya dalam memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, selain daripada jangka waktu dan kewajiban pemberian izin tertulis tersebut. Hal ini menuntut Dewan Pengawas harus mengatur sendiri tentang tata cara, syarat dan ketentuan dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta kerahasiaan informasi dalam peraturan sendiri yang dituangkan dalam standar operasi baku (SOP) dengan mengacu pada kaidah- kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain daripada itu, tugas Dewan Pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan tersebut diberikan kewenangan kepada Pengadilan ataupun terjadi apabila Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Permasalahan kebocoran informasi penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan/pemberian izin penyadapan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justisia harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan serta kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan kinerja pemberantasan korupsi KPK adalah tidak benar dan prinsip Lex Specialist Derogat Legi Generali dalam UU 30/2002 tetap dipertahankan karena berdasarkan Pasal 21 UU 19/2019, Dewan Pengawas merupakan unsur KPK. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Sebagaimana yang telah kami uraikan terdahulu bahwa dalam memberikan keterangan/tanggapan atas Para Pemohon dalam uji materiil di sidang Mahkamah Konstitusi ini, Dewan Pengawas hanya menanggapi/memberikan keterangan 223 terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan lainnya, yaitu meliputi: 1. Independesi Kelembagaan KPK yang dihubungkan dengan KPK sebagai lembaga rumpun eksekutif. 2. Perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai dalam rumpun Aparatur Sipil Negara. 3. Perubahan status kepegawaian KPK yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian pegawai KPK. 4. Pembatasan sumber penyelidik hanya boleh dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan internal KPK; 5. Pembatasan sumber penyidik KPK hanya dari Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS yang diberi kewenangan khusus serta Penyelidik KPK. 6. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan. 7. Pembatasan waktu penanganan perkara paling lama 2 tahun. 8. Kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. 9. Tidak mengatur tentang larangan Pimpinan KPK rangkap jabatan. 10. Hilangnya peranan Pimpinan sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. 11. Hilangnya ketentuan Pasal 11 huruf b UU 30/2002 tentang tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat sebagai salah satu kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Terhadap hal-hal tersebut di atas (butir 1 sampai dengan 11), Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan/tanggapan yang menurut Dewan Pengawas adalah lebih relevan untuk ditanggapi oleh Pimpinan KPK. Sebagai kesimpulan, Dewan Pengawas berpendapat substansi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam uji materiil ini, sepanjang tentang keberadaan serta tugas Dewan Pengawas yang di atur dalam UU 19/2019 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD RI 1945, namun keputusan lebih lanjut sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima 224 di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU KPK), dan Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 225 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; 226 [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), Pasal 69A ayat (4) UU KPK, dan Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang menyatakan: UU KPK: Pasal 12B ayat (1): Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 12B ayat (2): Untuk mendapatkan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara 227 tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12B ayat (3): Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Pasal 12B ayat (4): Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Pasal 12C ayat (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. Pasal 21 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 37A ayat (3): Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 37B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas: a. … b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Pasal 47 ayat (1): Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 47 ayat (2): Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Pasal 69A ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Pasal 69A ayat (4): Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 228 UU MK Pasal 51A ayat (5): Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 57 ayat (3): Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. UU 12/2011 Pasal 10 ayat (1) huruf d: Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. ....... b. ...... c. ....... d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. ....... Pasal 23 ayat (1) huruf b: Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. ...... b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi: c. ....... d. ....... e. ....... 2. Bahwa para Pemohon merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan/atau visi sama atas kepeduliannya terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengajukan permohonan a quo dalam rangka mengawal terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para Pemohon secara perseorangan merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang sah (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-17 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk); 3. Bahwa para Pemohon adalah bagian dari masyarakat yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional (potential loss), yaitu tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera karena ketentuan pasal-pasal yang 229 dimohonkan pengujian di atas akan mempersulit proses penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjut disebut KPK) terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Sehingga sudah sepatutnya para Pemohon dinyatakan memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. 4. Bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK juga menimbulkan kerugian potensial (Potential Loss) bagi Para Pemohon, yaitu berpotensi tidak terpenuhinya hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 5. Bahwa terdapat sebuah adagium hukum yaitu “ubi ius ibi remedium” yang berarti “dimana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar”. Sehingga berdasarkan adagium hukum tersebut, Para Pemohon sudah sepatutnya dipandang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena terdapat kerugian potensial (potential loss) akibat dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK a quo. Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut menjadi penghalang bagi penyidik KPK untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diduga terjadi di institusi pemerintahan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan tertentu; 6. Bahwa berlakunya Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) MK berpotensi menghambat pelaksanaan terhadap putusan bersyarat (conditional decision) yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan a quo. Sekalipun MK dalam permohonan a quo memberikan koreksi terhadap rumusan norma yang menjadi obyek permohonan. Namun, apabila MK tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pengujian konstitusional Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) MK, maka putusan MK terkait pengujian konstitusional terhadap Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B 230 ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK berpotensi tidak dijadikan acuan dalam perumusan norma pada agenda revisi UU KPK a quo; 7. Bahwa Para Pemohon merupakan bagian dari pada masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a UU KPK, Para Pemohon memiliki hak peran serta masyarakat yaitu mencari, memperoleh dan memberikan informasi (laporan) adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK akan berpotensi menyebabkan hak para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a UU KPK berpotensi menyebabkan tebang pilih dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi serta menyulitkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi; 8. Bahwa Para Pemohon mengacu pada uraian di atas memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil (Judicial Review) Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK terhadap UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, Mahkamah mempertimbangkan oleh karena Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah aktivis anti korupsi, Pemohon II dan Pemohon III adalah konsultan hukum, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI adalah mahasiswa, serta Pemohon XII adalah Aparatur Sipil Negara dan para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian konstitusionalitas norma dengan berlakunya norma dari pasal-pasal yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon serta adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian konstitusionalitas dimaksud dengan berlakunya norma-norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf 231 b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 dengan UUD 1945, maka menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma-norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), Pasal 69A ayat (4) UU KPK, dan Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), Pasal 69A ayat (4) UU KPK, dan Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang dapat dikelompokkan ke dalam dua isu hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa menurut para Pemohon Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK yang berkenaan dengan izin penyadapan serta susunan dan peran Dewan Pengawas KPK bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip independensi proses peradilan (independent of judiciary), prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), dan semakin memperkeruh keadaan 232 pengaturan a quo yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip due process of law; 2) Bahwa menurut para Pemohon Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) UU MK serta Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam negara hukum (Rechstaats) dan menciptakan kondisi ketidakpastian hukum terhadap sifat berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah agar: 1. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “ijin tertulis” dan/atau “ijin tertulis dari Dewan Pengawas” tidak diartikan “persetujuan tertulis dari Pengadilan Negeri setempat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia”. 233 4. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa “mengabulkan Permohonan pemohon” dimaknai mencakup juga “mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian”. 5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; b. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; d. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; 234 6. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sepanjang frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan” berlaku secara konstitusional sepanjang juga dimaknai mencakup “putusan yang amar permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat (condtitionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)”. 7. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; b. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; d. menyatakan bahwa frasa “.......” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 235 sampai dengan bukti P-27 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan tidak mengajukan saksi/ahli; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 dan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga menyerahkan Kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling lambat 1 Oktober 2020 (vide Risalah Persidangan tanggal 23 September 2020), sehingga Kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewan Pengawas KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 September 2020, serta telah menyerahkan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan 236 Mahkamah pada tanggal 30 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas norma-norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2), UU KPK ternyata telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, Pukul 16.22 WIB, di mana dalam amar putusan perkara tersebut pasal-pasal a quo telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma pasal-pasal tersebut harus dinyatakan tidak ada lagi dan/atau bukan lagi merupakan bagian dari UU KPK secara utuh. Dengan demikian terhadap permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan inkonstitusional norma pasal-pasal dimaksud telah kehilangan objek. Sedangkan berkenaan dengan norma Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3) UU KPK di samping tidak dimohonkan dalam “Petitum” permohonan para Pemohon, para Pemohon juga salah di dalam mengutip isi norma Pasal 12C ayat (1) UU KPK. Sebab yang dikutip oleh para Pemohon adalah isi norma Pasal 12C ayat (2) UU KPK. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 37A ayat (3) UU KPK. Sementara itu berkenaan dengan dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK, setelah dicermati Mahkamah, permohonan a quo tidak ada konsistensi antara Posita dan Petitum. Sebab, dalam Posita para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK. Sedangkan dalam Petitum para Pemohon memohon agar Pasal 69 ayat (1) dan 237 Pasal 69 ayat (4) UU KPK dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan a quo adalah kabur. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2), UU KPK adalah kehilangan objek. [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK, di mana para Pemohon memohon agar Pasal 51A ayat (5) UU MK dimaknai tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa “mengabulkan Permohonan Pemohon” dimaknai mencakup juga “mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”. Sedangkan terhadap Pasal 57 ayat (3) UU MK apabila dirumuskan secara sederhana oleh Mahkamah, sesungguhnya yang diinginkan oleh para Pemohon adalah tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang dimaksud bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”; b. menyatakan bahwa frasa “...” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”; Terhadap permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK yang dipersoalkan oleh para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama ternyata hal yang dimohonkan oleh para Pemohon sesungguhnya pada esensinya adalah bagian dari bunyi amar putusan yang sangat dimungkinkan dapat terjadi dengan mencakup sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Sebab amar putusan pada dasarnya adalah refleksi dari pertimbangan hukum. Terlebih hal yang berkaitan dengan pemaknaan sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK, yaitu “mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian” adalah hal yang 238 sudah sering dilakukan oleh Mahkamah dalam amar-amar putusannya. Sedangkan berkenaan dengan rumusan amar putusan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 57 ayat (3) UU MK hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi, namun demikian apabila Mahkamah mengikuti rumusan amar sebagaimana diinginkan para Pemohon, maka hal tersebut justru akan mempersempit pemaknaan rumusan amar putusan yang berkaitan dengan Pasal 57 ayat (3) UU MK itu sendiri. Sebab, apabila Mahkamah akan membuat rumusan amar putusan lain selain seperti yang dimohonkan para Pemohon harus dilakukan permohonan pengujian terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi terhadap norma Pasal 57 ayat (3) UU MK tersebut secara berulang-ulang, maka hal tersebut justru dapat terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), padahal secara substansial permohonannya dimungkinkan beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, apabila dirumuskan secara sederhana oleh Mahkamah, yang diinginkan oleh para Pemohon adalah tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang dimaksud bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”; b. menyatakan bahwa frasa “...” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”; Terhadap permohonan para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata 239 masih berkaitan erat dengan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK yang telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan para Pemohon a quo juga tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih pada hakikatnya ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 dapat bersifat fleksibel dalam arti frasa “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” yang dimaksudkan dalam norma a quo adalah menindaklanjuti semua jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berakibat, antara lain adanya perubahan ataupun pemberlakukan norma secara bersyarat serta ketiadaan sebuah norma karena dinyatakan inkonstitusional. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK adalah kehilangan objek. Sementara itu berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) UU MK serta Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK adalah kabur. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B 240 ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK adalah kehilangan objek; [4.4] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas normat Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK adalah kabur; [4.5] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas norma Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan Belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 241 tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 17.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 242 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto