PUU Tahun 2016

77/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: YAPPIKA diwakili oleh Lili Hasanudin, PATTIRO diwakili oleh Maya Rostanty, PERLUDEM diwakili oleh Titi Anggraini, Muhammad Djufryhard, dan Desiana Samosir

Tanggal Registrasi: 2016-09-19

Tanggal Putusan: 2017-02-07

UU Diuji: UU 14/2008

Majelis Hakim: ["Aswanto (K) Wahiduddin Adams (A) I Dewa Gede Palguna (A)", "Sunardi (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam [[Pasal 33]] [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam [[Pasal 30]] dan [[Pasal 32]] [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 28]] - [[Pasal 30]] - [[Pasal 33]] - [[Pasal 32]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**

Teks Putusan

# Putusan [[77/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[77/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-08-13**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-08-18**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-09-19**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-10-10**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-10-11**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-02-07**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[022/PUU-I/2003]] - [[060/PUU-II/2004]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[140/PUU-VII/2009]] - [[27/PUU-VII/2009]] - [[7/PUU-X/2012]] ## Amar Putusan Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam [[Pasal 33]] [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam [[Pasal 30]] dan [[Pasal 32]] [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 28]] - [[Pasal 30]] - [[Pasal 33]] - [[Pasal 32]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**