77/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 77/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Nurul Mawaddah Zogina Batubara Pekerjaan : Direktur CV.Annona Zogina Graviola Alamat : Kp. Mangkalaya RT 002/005 Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. 2. Nama : Hotman Freddy Batubara Pekerjaan : Personalia CV. Annona Zogina Graviola Alamat : Kp. Mangkalaya RT 002/005 Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juni 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor77/PUU- XIII/2015 pada tanggal 24 Juni 2015, yang telah diperbaiki tanggal 12 Agustus 2015 di persidangan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) menyatakan bahwaMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 29 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomo 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan ini adalah berupa Undang-Undang, yakni Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nmor. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sebagaimana terbuat dalam Lembaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170 (selanjutnya disebut “UU Hortikultura). 6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum republik atau privat; atau d. lembaga negara”. 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “hak konstusional” adalah adalah hak-hak yang diatur oleh UUD 1945”. 3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut : a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kamungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP, Akte Notaris, bukti tanda daftar perusahaan, SIUP dan Perizinan lainnya, sebagai Wiraswasta yang bergerak di bidang Pertanian yang memiliki kepentingan untuk menyampaikan Hak Uji Materil dan Penafsiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, karena permohonan izin eksport benih sirsak CV. ANNONA ZOGINA GRAVIOLA ditolak. 5. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni: Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28C ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) berbunyi,“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 6. Bahwa dengan adanya amanat yang terdapat di dalam Pasal 33 (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bahwa dengan adanya Amanat yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa dengan adanya Amanat yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Dasar Pertimbangan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang tercantum didalam wilayah negara Republik Indonesia adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai mana di amanatkan dalam UUD 1945. Bahwa dengan adanya Amanat yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi,“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 7. Bahwa dengan adanya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 8. Bahwa Pemohon saat ini sudah mengadakan kerjasama dengan para Kelompok Tani dalam rangka mendapatkan hak-hak konstitusi yang diatur di dalam UUD 1945 tersebut diatas. 3. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana di uraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku. Untuk dapat menterjemah pengertian dan penafsiran Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura untuk di uji kembali; 3. Bahwa CV. ANNONA ZOGINA GRAVIOLA sudah mengajukan surat izin export bibit sirsak; 4. Bahwa Kementrian Pertanian cq. Direktorat Jendral Hortikultura dengan Nomor Surat 134/PI.300/D/V/2015 pada tanggal 11 Mei 2015 menolak izin export benih sirsak; 5. Alasan Penolakan izin export terhadap CV. ANNONA ZOGINA GRAVIOLA adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 6. Bahwa alasan penolakan izin export di karenakan: a. Terancam Punah b. Kepentingan Nasional. 7. Dapat Pemohon I dan Pemohon II buktikan bahwa sirsak tidak terancam punah dengan penjelasan: Dalam Pasal 28 ayat (2) pengertian terancam punah dan dapat merugikan kepentingan nasional tersebut selanjutnya akan dibahas dalam uraian-uraian dibawah ini bahwa yang dimaksud Pasal 28 ayat (2) tidak memungkinkan pada pohon Sirsak (Annona Muricata). 1. Terancam punah: Hal ini ditunjukan dengan data bahwa pohon sirsak yang habitat tumbuhnya di Bumi Persada Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat tumbuh dengan subur. Fakta lain menyatakan bahwa dari 35 provinsi yang ada di Republik Indonesia, (CV. Annona Zogina Graviola) hanya berusaha di 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur dengan keterangan bahwa di Jawa Barat terdapat 26 kabupaten/kota, sedangkan Pemohon berusaha di 2 kabupaten, dari 2 kabupaten yang yang terdiri dari 46 kecamatan dan kami hanya berusaha di 10 kecamatan, sedangkan di Jawa Timur Pemohon berusaha di 2 kabupaten dengan data diatas dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 disimpulkan tidak mungkin terjadi kepunahan. Hal lain yang dapat meyakinkan bahwa tingkat kepunahan sirsak tidak akan terjadi, dimana CV. Annona Zogina Graviola memiliki 5 hektar lahan untuk pengembangan pohon Sirsak. Hal inilah yang perlu dilakukan pengkajian ulang bahwa konteks terancam punah tidak terjadi. 2. Kepentingan nasional: - Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) berbunyi,“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. - Asas hukum tanah di Indonesia adalah Asas manfaat. Berdasakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi,“Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetika hortikultura yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia”, bahwa pengertian dan penafsiran kepentingan nasional bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Dasar Pertimbangan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang tercantum didalam wilayah negara Republik Indonesia adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai mana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pengertian Bumi air adalah lahan pertanian dalam kenyataannya lahan tidur yang terdapat di daerah pedesaan yang sangat luas, tidak dipergunakan dan dimanfaatkan masyarakat akan menjadi sia-sia belaka atas pertimbangan banyaknya lahan yang tidur maka CV. ANNONA ZOGINA GRAVIOLA mengajak kelompok tani untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha dan untuk sumber penghasilan. Kepentingan nasional: Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tentang hak Konstitusi setiap warga negara Indonesia. Bahwa Pemohon telah bekerjasama dengan kelompok tani di beberapa daerah, jumlah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 tiap kelompok tani terdiri dari 20-50 orang. Berdasarkan penelitian CV. Annona Zogina Graviola, terdapat banyak lahan yang tidak dipergunakan oleh masyarakat petani, berdasarkan kajian CV. Annona Zogina Graviola tanah tersebut harus dimanfaatkan maka CV. Annona Zogina Graviola mengajak kelompok tani untuk mengerjakan lahan tersebut dengan cara setiap kelompok tani diberikan bibit sebanyak 5000 benih per orang untuk dikembangkan (ditanam), 4 bulan kemudian bibit tersebut dibeli kembali oleh CV. Annona Zogina Graviola dengan harga Rp. 2000., per pohon dengan demikian hasil yang akan didapatkan oleh kelompok tani sebesar Rp. 10.000.000.,/4 bulan. Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar Rp. 1.969.000., perbulan maka penghasilan para petani sudah di atas UMK.Kebutuhan benih Sirsak CV. Annona Zogina Graviola pertahunnya sebanyak 20 juta pohon maka kebutuhan jumlah masyarakat petani untuk bekerja yaitu 2000 orang. Berdasarkan uraian di atas mengenai hajat hidup para petani jelas dapat membantu meningkatkan ekonomi para kelompok tani, meningkatkan kesejahteraan para petani sama dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dasar pertimbangan CV. Annona Zogina Graviola yaitu penghasilan yang akan diterima oleh kelompok tani, minimal harus sama dengan Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kata lain bahwa CV. Annona Zogina Graviola merasa sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2.000 orang hal ini sama dengan 2 industri menengah yang ada di Kota, maka orang desa tidak perlu lagi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Jadi pembangunan yang merata di bidang ketenagakerjaan sudah kami lakukan dengan memindahkan perusahaan ke daerah. Berdasarkan data di atas, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Penafsiran Kepentingan nasional sama sekali tidak ada kaitan dengan program kerja CV. Annona Zogina Graviola terhadap jenis tanaman Sirsak (Annona Muricata). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Jika kerjasama Pemohon dengan para kelompok tani tidak diberikan izin ekspor dengan negara tujuan yaitu Korea, maka akan terjadi kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan. Kerugian pertama, saat ini CV. Annona Zogina Graviola sudah bekerja sama dengan kelompok tani menanam 500 ribu pohon sirsak, dikarenakan izin ekspor tidak diterbitkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura dengan Surat Nomor134/PI.300/D/V/2015 dengan perihal yaitu penolakan permohonan izin pengeluaran benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2015 maka penghasilan kelompok tani tidak optimal. Kerugian kedua, CV. Annona Zogina Graviola menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000 dengan rincian Rp. 2000 x 500.000 pohon ditambah dengan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada kelompok tani sebesar Rp. 500.000.000.- . Berdasarkan permintaan importir bibit sirsak dari negara Korea per tahunnya adalah 20 juta pohon, hasil penelitian Pemohon, pohon sirsak yang tinggi nya 50-100 cm tersebut oleh importir digunakan sebagai tanaman obat penyakit asma dan sebagai penyegar ruangan. Kondisi iklim di Korea terbagi 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur dan salju. Tingkat suhu pada musim panas hingga mencapai 40oC, sedangkan pada musim salju kondisi suhu -20oC pada musim gugur daun daun akan berguguran sampai periode musim semi, sedangkan pada musim salju semua jenis tumbuhan tidak mengalami aktifitasdan mengalami tingkat kerusakan yang tinggi. Bagian dari pohon sirsak yang akan dimanfaatkan berdasarkan keyakinan masyarakat korea yaitu pada daun dan kulit pohon digunakan sebagai bahan baku pembuatan teh tradisional, sedangkan pohon sirsak yang berukuran dari 60 cm -1 meter dimanfatkan sebagai penyegar ruangan, dan dapat bermanfaat menyembuhkan penyakit asma. melihat kebutuhan tersebut maka menjadi peluang bagi CV. Annona Zogina Graviola dan masyarakat petani Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Saat CV. Annona Zogina Graviola mengklarifikasi alasan tidak diterbitkan nya izin atas eksport benih sirsak kepada pihak Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura didapatkan beberapa penjelasan terkait pasal tersebut yaitu pada kedua poin yang telah dijabarkan di atas: pertama poin mengancam kepunahan benih sirsak telah diakui oleh Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura tidak memungkinkan terjadi kepunahan, hanya dengan poin 2 yaitu akan mengganggu kepentingan nasional menjadi alasan kuat tidak diterbitkannya izin eksport alasannya adalah dikhawatirkan masyarakat Korea tidak lagi membeli daun sirsak dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemohon menjelaskan tidak mungkin masyarakat Korea tidak membeli daun Sirsak dari Indonesia, karena iklim di negara Korea mulai dari musim gugur hingga musim semi pohon sirsak di Korea tidak berproduksi dengan baik dan hanya pada musim panas pohon sirsak di Korea akan berproduksi dengan baik dengan catatan jika pohon tersebut mampu bertahan dari musim sebelumnya. Kebiasaan masyarakat Korea setiap tahunnya pasti membeli kembali pohon tersebut seperti tanaman hias lainnya. Kerugian ketiga, Kemampuan bersaing Negara Indonesia dari Negara-negara Vietnam, Thailand, Fhilippina, Cina karena negara- negara tersebut diatas memberikan izin untuk mengekspor ke negara Korea sehingga lapangan pekerjaan di sektor pertanian Indonesia akan berkurang, hal ini juga akan mengancam kepentingan nasional. Green House merupakan salah satu solusi untuk mempertahankan jumlah tumbuhan, tetapi dengan menggunakan Green House biaya pemeliharaan dan lain-lain terhadap tumbuhan sirsak yang di keluarkan akan sangat tinggi, sedangkan jika membeli langsung dari Eksportir Indonesia harga yang akan dikeluarkan akan sangat jauh berbeda, artinya pembelian bibit dari Indonesia akan tetap menjadi pilihan masyarakat Korea dan akan lebih baik membeli bibit baru kepada Eksportir yang akan berkelanjutan setiap musimnya, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi kelompok tani, meningkatkan pendapatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 para kelompok tani, dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi para kelompok tani. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon dari CV. Annona Zogina Graviola mohon di pertimbangkan pengujian dan penafsiran dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Untuk itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. 4. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; a. Pengujian formil 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 28 ayat (2) tidak mempunyai hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; b. Pengujian materiil a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan materi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika ditafsirkan termasuk pohon sirsak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 e. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tanaman sirsak; f. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dapat merugikan kepentingan para petani. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 134/PI.300/D/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170, selanjutnya disebut UU Hortikultura) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)sebagai berikut: Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di CV. Annona Zogina Graviola bergerak di bidang pertanian yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, disebabkan permohonan izin ekspor benih sirsak CV.Annona Zogina Graviola ditolak oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan surat Nomor 134/PI.300/D/V/2015, bertanggal 11 Mei 2015. Pada saat ini para Pemohon sudah mengadakan kerjasama dengan para kelompok tani sehingga dengan adanya penolakan permohonan izin pengeluaran benih maka penghasilan kelompok tani tidak optimal; Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwasebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quotanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Para Pemohon menganggap dirugikan dengan adanya surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Nomor 134/PI.300/D/V/2015, bertanggal 11 Mei 2015 yang telah menolak permohonan izin pengeluaran benih sirsak dari wilayah negara Republik Indonesia ke Korea atas nama CV. Annona Zogina Graviola.Penolakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, yang mana komoditas sirsak diusulkan dalam surat Dirjen tersebut termasuk dalam sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 2. Para Pemohon yang bekerja di CV. Annona Zogina Graviola hanya berusaha di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan memiliki 5 hektar lahan untuk pengembangan pohon sirsak sehingga dapat disimpulkan tidak mungkin terjadi kepunahan; 3. Para Pemohon telah bekerjasama dengan kelompok tani di beberapa daerah, dan berdasarkan penelitian CV. Annona Zogina Graviola, banyak lahan yang tidak dipergunakan oleh masyarakat petani. CV. Annona Zogina Graviola mengajak kelompok petani untuk mengerjakan lahan tersebut dengan cara setiap kelompok petani diberikan bibit sebanyak 5.000 benih perorang untuk dikembangkan sehingga membantu meningkatkan ekonomi para kelompok petani. Meningkatkan kesejahteraan para petani sama dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional; [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon, di dalam Petitumnya memohon sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon; a. Pengujian formil 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 28 ayat (2) tidak mempunyai hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; b. Pengujian materiil 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai hukum mengikat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 4. Menyatakan materi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika ditafsirkan termasuk pohon sirsak; 5. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tanaman sirsak; 6. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dapat merugikan kepentingan para petani. [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil para Pemohon telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan pada tanggal 24 November 2010, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sehingga oleh karena itu permohonan pengujian formil para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima; [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon ternyata posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Para Pemohon justru mempersoalkan surat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Selain itu, petitum para Pemohon saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain sehingga menjadi rancu. Meskipun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonana quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam permohonan a quo; [4.3] Permohonan pengujian formil para Pemohon telah lewat waktu; [4.4] Permohonan para Pemohon kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.22 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo,dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id