77/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Alamat : Jalan Pancoran Indah III Nomor 8 RT 009/RW 002 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., H. Tamsil Sjoekoer, S.H., Bunyani, S.H., M.H., dan Fransiskus, S.H., para Advokat beralamat kantor di Sudirman Plaza Kav AA-01 Jalan Jend. Sudirman Nomor 91, Kota Bandung, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang, dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Membaca kesimpulan Pemohon, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang, dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 177/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan Nomor 77/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Bahwa Pemohon merupakan pihak/orang yang pernah didakwa dan dituntut dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tipikor Jakarta) yang mengadili Pemohon selaku Terdakwa berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana (vide Surat Dakwaan Penuntut Umum pada KPK Nomor. Reg. Perkara DAK- 04/24/02/2014 tanggal 10 Februari 2014, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Nomor Tut-24/24/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 30 Juni 2014 Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST); 2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 30 Juni 2014 Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST, 2 (dua) orang hakim yakni Hakim Anggota III, Sofialdi, S.H., dan Hakim Anggota IV, Alexander Marwata, Ak., S.H., CEF. mengajukan dissenting opinion (vide Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST, halaman 1125-1135). Hakim Anggota III, Sofialdi, S.H. dalam dissenting opinion tersebut pada pokoknya menyatakan, KPK, dalam hal ini Penuntut Umum pada KPK, tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke pengadilan berdasarkan UU 8/2010. Sementara, Hakim Anggota IV, Alexander Marwata, Ak., S.H., CEF. dalam dissenting opinion tersebut pada pokoknya menyatakan beberapa hal berikut: - Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan mengadili TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, bukan mengadili tindak pidana yang diduga adalah tindak pidana korupsi; - Jika dasar penyitaan atau perampasan harta kekayaan Terdakwa hanya karena jumlah harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai dengan profil Terdakwa, maka hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa; - Apakah ketidakmampuan Terdakwa membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya dapat menjadi dasar untuk merampas atau menyita seluruh harta kekayaan Terdakwa karena diduga juga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, padahal Penuntut Umum sendiri tidak menyampaikan alat bukti untuk meng-counter pembuktian yang dilakukan Terdakwa. 3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan dalam dissenting opinion tersebut, Pemohon merasakan bahwa ketentuan- ketentuan dalam UU 8/2010 ternyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon selaku Terdakwa yang sesungguhnya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Terlebih lagi, dalam dissenting opinion Hakim Anggota IV, Alexander Marwata, Ak., S.H., CEF, terdapat kalimat ... apakah pemidanaan dan perampasan harta kekayaan Terdakwa yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya dan hanya didasarkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atas DUGAAN harta kekayaannya juga berasal dari suatu tindak pidana korupsi, sudah memberikan perlindungan terhadap harta benda Terdakwa sebagaimana dijamin oleh UUD 1945? Tentang hal ini, biarlah menjadi tugas Terdakwa untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Pengadilan Tipikor Nomor...., hal. 1133). Bagi Pemohon, pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan yang turut menggerakkan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, di samping alasan-alasan konstitusional lainnya; 4. Bahwa Pemohon memahami dan menyadari sepenuhnya bahwasanya the first regime of anti-money laundering yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan the second regime of anti-money laundering yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadi hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia; 5. Bahwa sebelum berlakunya rezim anti pencucian uang tersebut, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, terutama berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi upaya penyelamatan kerugian keuangan negara tidak terlalu signifikan dan berbanding terbalik dengan kerugian negara yang harus diselamatkan dan biaya yang dikeluarkan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, rezim anti pencucian uang tersebut dibentuk untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dan aset hasil tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba; 6. Bahwa Pemohon sangat memahami, keberadaan rezim antimoney laundering yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat diperlukan untuk mempertajam taring sarana hukum dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian menurut Pemohon, euforia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penegakan hukum terhadap money laundering tersebut telah bercampur baur dengan kebencian terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana money laundering, sehingga perumusan hukumnya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, justru mengandung berbagai permasalahan esensial. Sebagai contoh, perumusan pemidanaan terhadap pelaku money laundering, terutama dalam lebih terkonsentrasi pada pidana penjara daripada pengembalian kerugian negara. Di samping itu, soal acuan penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ternyata lebih merujuk pada standar internasional sebagaimana dalam United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003, dari pada berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, yang sangat disayangkan, terkandung pula problem konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang justru telah jelas-jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon selaku warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya hak-hak konstitusional Pemohon selaku Terdakwa yang diduga melakukan TPPU; Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini yang uraian dalil-dalil permohonan secara lengkap diuraikan sebagai berikut. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan bersifat final. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi selengkapnya adalah sebagai berikut. - Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”. - Pasal 3 UU 8/2010 “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”. - Pasal 4 UU 8/2010 “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah)”. - Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. - Pasal 69 UU 8/2010 “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 “Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”. - Pasal 77 UU 8/2010 “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. - Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. - Pasal 95 UU 8/2010 “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Pasal-pasal tersebut di atas dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 dengan dasar pengujian ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 sebagai berikut: - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. - Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. - Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai “pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan demikian ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Ketentuan yang sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) juga menegaskan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa menguji Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya ialah menguji norma undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan norma-norma UUD 1945. Hal demikian sebagaimana dimaknai oleh Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mewajibkan Pemohon pengujian Undang-Undang untuk menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang (yang) dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. Meskipun demikian, dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah dinyatakan bahwa terkait dengan pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menafsirkan suatu norma undang-undang sedemikian rupa jika sekiranya terdapat keragu-raguan terhadap konstitusionalitas norma undang-undang tersebut, sehingga nantinya terdapat kesesuaian atau konstitusionalitas norma undang-undang tersebut dengan norma UUD 1945; 4. Bahwa sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, setiap orang bebas menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Mengacu pada ketentuan tersebut, setiap orang juga bebas untuk berpendapat, termasuk bebas untuk menafsirkan suatu norma Undang- Undang. Kebebasan demikian tentu terdapat pula pada diri individu-individu yang kebetulan sedang menduduki suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu, sehingga pendapat atau penafsiran tersebut kemudian dapat merepresentasikan lembaga tersebut. Namun jika pendapat dan penafsiran tersebut ternyata secara aktual dan spesifik dirasakan oleh sejumlah warganegara telah merugikan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “the Guardian of the Constitution” dan “the Final Interpreter of the Constitution” berkewajiban untuk memutuskan perbedaan pendapat atau penafsiran tersebut, sehingga norma Undang-Undang dapat ditafsirkan dan ditegakkan selaras dan tidak bertentangan dengan norma-norma UUD 1945; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana yang dimohonkan Pemohon ini. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undangadalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 2. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon secara tegas pula menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung tersebut antara lain adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ada juga hak konstitusional Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam naungan Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Demikian pula, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan atas harta benda yang dibawah kekuasaanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional lainnya yang diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, salah satunya ialah hak yang timbul dari pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dipahami dan diterima secara umum, salah satu ciri negara hukum ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya “due process of law” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, manakala suatu ketika Pemohon sebagai warga negara harus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranya sendiri karena dugaan keterlibatan Pemohon dalam suatu tindak pidana; 4. Bahwa selanjutnya, hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah secara nyata dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010; 5. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor DAK-04/24/02/2014 tanggal 10 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Penuntut Umum KPK) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara di bawah register Nomor 10/Pidsus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst, Pemohon telah didakwa sebagai berikut: KESATU: Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. KEDUA: Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KETIGA: Pertama: Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kedua: Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KEEMPAT: Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. DAN KELIMA: Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KEENAM: Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 6. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Pemohon telah menunjukkan sikap menghormati dan mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi dalam hal perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut di atas, Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlaku serta diterapkannya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010 yang tidak sejalan dengan asas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 7. Bahwa penerapan 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010 adalah multi tafsir dan/atau telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 menyatakan “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Bahwa frasa “atau patut diduga” apabila dikaitkan dengan frasa “akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme ….”maka frasa “atau patut diduga” adalah sesuatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya, karena sangat sukar mengukurnya kapan dan atau atas adanya keadaan-keadaan yang bagaimana sehingga “patut diduga” akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris; Bagaimana bisa seseorang yang sama sekali tidak ada kaitan/ hubungan dengan suatu kelompok terorisme dapat menduga atau patut menduga bahwa suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana terorisme dan akan digunakan untuk kegiatan terorisme, sebab bentuk dan sifat dari organisasi dan kegiatan terorisme sangat tertutup rapi (terorganisir), keberadaannya/kegiatannya sangat sukar untuk dapat diduga oleh masyarakat biasa. b. Bahwa Pasal 3 UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). c. Bahwa Pasal 4 UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lma milyar rupiah). d. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); Bahwa sesuai dengan nama dari UU 8/2010, yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana unsur pokok dari Pencucian Uang adalah “uang hasil tindak pidana” itu sendiri atau setidak-tidaknya asal muasalnya tidak dapat dipisahkan dengan “uang”, dimana uang sebagaimana alat bayar bersifat umum, dapat dimiliki, dikuasai dan dipergunakan oleh siapapun (setiap orang) dan untuk keperluan apapun juga; Bahwa dengan sifat uang seperti tersebut diatas atau Harta Kekayaan yang diperoleh (dibeli) dengan memakai uang (dalam hal ini uang hasil tindak pidana korupsi/suap), maka frasa “atau patut diduganya” adalah sesuatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya; Seseorang sangat sukar untuk dapat sekadar “menduga” bahwa suatu harta kekayaan diperoleh dari Tindak Pidana; Yang mungkin terjadi adalah seseorang memang “mengetahui” sebagai “hasil tindak pidana” berdasarkan pengetahuan ia sendiri (yang ia ketahui sendiri), yaitu berdasarkan fakta/data/informasi yang akurat dan berdasar hukum; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id e. Pasal 69 UU 8/2010 menyatakan: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Bahwa frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” adalah tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan menjadi bertentangan dengan bunyi dari pasal-pasal sebelumnya dari UU 8/2010, yaitu: 1) Pasal 1 ayat (1) yang antara ain berbunyi “ Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: …..”. 2) Pasal 3, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ….”. 3) Pasal 4, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana …..”. 4) Pasal 5, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana …..”. Bahwa dari keempat pasal tersebut di atas, salah satu unsurpasal yang harus terpenuhi untuk dapat dipidananya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 adalah “harta kekayaan itu HARUS merupakan hasil tindak pidana”. Jadi dalam hal ini, harus terbukti dulu harta kekayaan tersebut “merupakan hasil tindak pidana” maka baru dapat “terjadinya tindak pidana Pencucian Uang”; Dengan kata lain, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap “tindak pidana pencucian uang” tidak mungkin dapat dilakukan apabila terlebih tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) atau setidak-tidaknya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan perkara TIPIKOR (sebagai tindak pidana asal) dilakukan bersama-sama dengan TPPU (Dakwaan Kumulatif: TIPIKOR – TPPU); f. Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan bahwa “Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; Bahwa Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Dengan kata lain KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi; Bahwa dalam UU 8/2010 tidak ada satu pasal/ayat/frasa/kata yang menyatakan KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), akan tetapi oleh karena Pasal 76 UU 8/2010 tidak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum” adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan dengan mengaitkannya dalam praktik KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi maka sekaligus melakukan penuntutan, maka manakala KPK melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi yang disidik oleh KPK, maka oleh KPK “Penuntut Umum” yang dimaksud dalam Pasal 76 ditafsirkan “termasuk Penuntut Umum pada KPK”. Bahwa oleh karena dalam perkara TPPU Pemohon selaku Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum KPK disebabkan karena tidak adanya kejelasan Pasal 76 UU 8/2010 tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum”, dimana ketidakjelasan ini memberikan peluang kepada KPK untuk menafsirkan termasuk juga “Penuntut Umum KPK”, maka jelas dalam penerapannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 bersifat multi tafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. g. Bahwa Pasal 77 UU 8/2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id h. Bahwa Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja;f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian;j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang;m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia; Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sama sekali tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana”, dalam hal ini kapankah dan atau harus berdasarkan keadaan/fakta yang bagaimana sehingga suatu Harta Kekayaan tersebut dapat dikatakan sebagai “hasil tindak pidana”, apakah harus ada dulu putusan hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan telah terbukti adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai tindak pidana asal (predicate crime); Bahwa ketidak-jelasan bunyi dari Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas semakin lebih tidak diperjelas lagi oleh bunyi Pasal 69 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa dalam perkara pidana tersebut di atas, baik Penuntut Umum KPK maupun Majelis Hakim telah menafsirkan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) secara sedemikian rupa dengan meminta Pemohon (Terdakwa) untuk membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan Pemohon bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi (suap), terlepas dan dengan tidak mempertimbangkan lagi apakah Harta kekayaan Pemohon tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi (suap) yang Didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa) atau tidak; Dengan kata lain, Penuntut Umum KPK dan Majelis Hakim tidak lagi membatasi, bahwa yang harus dibuktikan bahwa “Harta Kekayaan milik Pemohon bukan merupakan hasil tindak pidana (suap)” hanya sekadar dan sepanjang yang ada kaitan dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang didakwakan, melainkan seluruh Harta Kekayaan milik Pemohon (Terdakwa) tanpa ada yang dikecualikan; Bahwa dalam hal ini, seharusnya Pemohon terlebih dahulu harus terbukti telah melakukan tindak pidana asal “Korupsi (menerima suap)” berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, barulah kemudian atas Harta Kekayaan Pemohon yang berdasarkan bukti yang cukup terbukti terkait dengan tindak pidana korupsi (menerima suap) tersebut maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaan Pemohon yang diduga/didakwakan (TPPU) tersebut bukan berasal dan atau tidak terkait dengan tindak pidana asal (korupsi/menerima suap) yang sebelumnya telah terbukti tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas frasa “terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” dan frasa “hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan karena dalam implementasinya Pemohon (Terdakwa) disuruh membuktikan asal usul Harta Kekayaan Pemohon yang tidak ada kaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan (malahan diperoleh sebelum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terjadinya tindak pidana yang didakwakan) sebagai Harta Kekayaan “bukan merupakan hasil tindak pidana”. i. Bahwa Pasal 95 UU 8/2010 menyebutkan bahwa: Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Bahwa Pasal 99 UU 8/2010 menyebutkan bahwa: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa berdasarkan fakta di atas, sangat jelas bahwa Pasal 95 berusaha untuk tetap menghidupkan/memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang telah “dibunuh mati” oleh Pasal berikutnya dari UU 8/2010 itu sendiri, yaitu oleh Pasal 99 dengan cara UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; Dan Pasal 99 sama sekali tidak ada memberikan pengecualian terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95, sehingga oleh karena itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 99 UU 8/2010 sudah tidak memiliki daya laku (validity/geltung) lagi dan tidak dapat lagi dipakai untuk menuntut/mendakwa Pemohon (Terdakwa); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 95 UU 8/2010 terhadap Pemohon (Terdakwa) pada saat yang sama telah diterapkan 2 UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, yaitu UU 8/2010 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; 8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Dalam hal ini, selain Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam UU 8/2010, legal standing yang dimiliki Pemohon didasarkan pada 5 (lima) alasan sebagai berikut: (1) Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, (2) sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana diberikan dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, (3) hak konstitusional yang dimiliki Pemohon tersebut nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010, (4) kerugian konstitusional tersebut pada saat ini telah terjadi dan dialami Pemohon berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband) yakni kepada Pemohon telah diterapkan ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010; dan (5), dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan Petitum permohonan ini, kerugian konstitusional Pemohon diharapkan tidak ada dan tidak akan terjadi lagi. IV. ARGUMENTASI KONSTITUSIONALBAHWA PASAL-PASAL DALAM UU 8/2010 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Frasa “atau patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 menyatakan bahwa “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n; - Bahwa frasa “patut diduga” apabila dikaitkan dengan frasa “akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme ….” , maka frasa “patut diduga” adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan indikatornya secara pasti apalagi diimplementasikan, karena akan sangat sulit mengukur kapan dan/atau atas dasar adanya keadaan-keadaan yang bagaimana sehingga “patut diduga” untuk kegiatan terorisme. Bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak ada kaitan/hubungan dengan suatu kelompok atau gerakan terorisme dapat menduga atau patut menduga bahwa suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana terorisme dan akan digunakan untuk kegiatan terorisme, sebab bentuk dan sifat dari organisasi dan kegiatan terorisme sangat tertutup rapi (terorganisir), keberadaannya/kegiatannya sangat sukar untuk dapat diduga oleh masyarakat biasa. Malahan pihak berwenang (intelijen) yang sudah didukung oleh aparat yang terlatih (profesional) dan alat yang canggih sekali pun sangat sulit untuk mendeteksi (menduga) keberadaan terorisme dan karena itu di seluruh pelosok dunia keberadaan terorisme tidak pernah dapat ditindak secara tuntas; - Bahwa frasa “patut diduga” tersebut diatas tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin keberadaannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang sifatnya sangat mendasar dan fundamental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. - Bahwa Pasal 3 UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); - Bahwa Pasal 4 UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); - Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); - Bahwa terhadap frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, menurut Pemohon merupakan bentuk nyata penyimpangan dari sistem hukum pidana yang tidak dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum (legal reform) karena di dalamnya mengandung potensi pelanggaran HAM. Menurut Pemohon terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) problem konstitusional yang amat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mendasar, yaitu pertama, frasa “patut diduganya” merupakan kebijakan legislatif yang hanya mengacu kepada UN Model 2003. Artinya, rumusan pasal tersebut bukan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Kedua, frasa “patut diduganya” bertujuan untuk “memudahkan dalam pembuktian” atau easy law enforcement, padahal akibatnya, dengan terpenuhinya unsur “patut diduganya”, maka tidak diperlukan lagi proses pembuktian mengenai adanya “mens rea”. Hal demikian sangat bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana yaitu mencari pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak pidana. Ketiga, frasa “patut diduganya” sulit dalam implementasinya karena serba tidak pasti sehingga bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; - Bahwa frasa “patut diduganya” telah ada sejak rezim anti money launderingyang pertama yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dicermati, frasa “patut diduganya” selalu diikuti oleh frasa “merupakan hasil tindak pidana”.Frasa “patut diduganya” merupakan frasa yang menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk memiliki rasa kecurigaan terhadap perilaku atau transaksi yang mencurigakan dalam kekuasaannya. Hal tersebut ditujukan dengan penempatan kata pengganti “nya” pada frasa “diketahui” dan “patut diduga”; - Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.” Akibat adanya frasa “patut diduganya” tersebut, maka tidak lagi diperlukan pembuktian mengenai ada atau tidak adanya “mens rea” dari suatu tindak pidana. Mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id motif jahat (malice), penuh sadar (wilful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dan dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan; - Bahwa berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang dinyatakan, “Untuk itu, rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih sederhana, jelas dan “memudahkan dalam pembuktian” unsur-unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional seperti yang ada dalam United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN Model)”. Lebih lanjut dinyatakan, sesuai dengan UN Model 2003 tersebut, rumusan delik pencucian uang perlu pula diperluas hingga mencakup pemidanaan terhadap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak pelaku pencucian uang lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi pidana pencucian uang, sejalan dengan ketentuan dalam UN Model. Menurut Pemohon, hal demikian menunjukkan secara jelas bahwa rumusan pasal dalam kriminalisasi perilaku tindak pencucian uang bukan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa bangsa Indonesia yang dijiwai atau mengandung nilai-nilai Pancasila dan pluralisme. Padahal sudah seharusnya perumusan substansi peraturan perundang-undangan haruslah dijiwai dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU P3 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara; - Bahwa menurut Pemohon, frasa “patut diduganya” merupakan kebijakan legislasi yang semata-mata mengacu dan “menghamba” kepada UN Model 2003 yang secara spesifik dimaksudkan serta bertujuan untuk “memudahkan dalam pembuktian”. Maksud dan tujuan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id demikian pada akhirnya berakibat pada anggapan bahwa dengan terpenuhinya unsur “patut diduganya”, maka tidak diperlukan lagi proses pembuktian mengenai adanya “mens rea” atau tidak. Jika selama proses pemeriksaan pembuktian telah terdapat unsur patut diduganya, maka majelis hakim akan menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur- unsur dari pasal yang dimaksud. Hal tersebut dikarenakan frasa “patut diduganya” merupakan wujud dari dolus eventualis (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan) yang mewajibkan pemilik harta kekayaan untuk mengetahui lebih dahulu kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas penerimaan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan frasa “merupakan hasil tindak pidana” maka tidak perlu diadakan pembuktian secara materiil terhadap harta kekayaan tersebut yang telah melalui proses pencucian uang, hanya cukup secara formil bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana asal. Hal demikian sudah barang tentu bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana yaitu mencari pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak pidana; - Bahwa sesuai dengan nama dari UU 8/2010 yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana unsur pokok dari Pencucian Uang adalah “uang hasil tindak pidana” itu sendiri atau setidak-tidaknya asal muasalnya/kaitannya tidak dapat dipisahkan dengan “uang hasil tindak pidana”, dimana uang sebagaimana fungsinya sebagai alat bayar bersifat umum, dapat dimiliki, dikuasai dan dipergunakan oleh siapapun (setiap orang) dan untuk keperluan apapun juga; - Bahwa dengan sifat uang seperti tersebut diatas atau Harta Kekayaan yang diperoleh (dibeli) dengan memakai uang (dalam hal ini uang hasil tindak pidana korupsi/suap), maka frasa “patut diduganya” adalah sesuatu yang sangat sulit dalam implementasinya. Seseorang sangat sukar untuk dapat sekadar “menduga” bahwa suatu Harta Kekayaan diperoleh dari Tindak Pidana, karena yang mungkin terjadi adalah seseorang memang “mengetahui” sebagai “hasil tindak pidana” berdasarkan pengetahuannya sendiri yang didasarkan pada fakta/data/informasi yang akurat dan berdasar hukum; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Bahwa keberadaan suatu norma yang membebankan kepada seseorang warga negara agar “patut diduganya” suatu Harta Kekayaan merupakan hasil tindak pidana (in casu tindak pidana korupsi/suap) sementara seseorang tersebut tidak tahu adanya tindak pidana tersebut dan atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Harta Kekayaan tersebut merupakan Hasil Tindak Pidana (in casu tindak pidana korupsi/suap) adalah bertentangan dengan “hak warga negara” untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda dibawah kekuasaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam hal ini, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan prinsip due process of law dan equality before the law, karena keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun haruslah adil. Selain itu, frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. - Bahwa untuk itu, mengingat frasa “patut diduganya” dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan padahal keadilan menurut ukuran-ukuran dalam hubungan kepentingan antarmanusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 haruslah ditampakkan dan diwujudkan, maka dalam rangka menegakkan hukum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan keadilan, jika frasa “patut diduga” telah nyata-nyata tidak selaras dengan keadilan menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan frasa “atau patut diduga” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 semata-mata demi tegaknya UUD 1945. Terlebih lagi, jika frasa “patut diduganya” dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 tidak berakar dan bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 melainkan lebih mengacu pada instrumen hukum di luar itu, dalam hal ini UN Model, maka sebagai the Guardian of Ideology, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk ‘memagari’ proses pembuatan Undang-Undang dari anasir-anasir yang tidak bersumber dan selaras dengan Pancasila. 3. Kata “tidak” dalam Pasal 69 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Bahwa Pasal 69 UU 8/2010 menyatakan: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; - Bahwa kata tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan menjadi bertentangan dengan bunyi dari pasal-pasal sebelumnya dari UU 8/2010, yaitu: 1) Pasal 1 ayat (1) yang antara lain berbunyi “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana…..”. 2) Pasal 3, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ….”. 3) Pasal 4, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana …..”. 4) Pasal 5, frasa “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana …..”. - Bahwa dari keempat pasal tersebut diatas, untuk dapat dituntut dan diadilinya seseorang dengan dakwaan “tindak pidana pencucian uang” maka Harta Kekayaan tersebutharus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 sebagai tindak pidana asal (predicate crime). Pada intinya, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana tunggal, melainkan tindak pidana turunan (accessoir). Oleh karenanya, harus terdapat alur yang jelas antara tindak pidana asal dengan TPPU, karena logika yang seharusnya berlaku ialah tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asal atau predicate crimes. Tindak pidana asal merupakan penggerak dilakukannya TPPU, sehingga sekali lagi harus ditegaskan, tidak ada TPPU tanpa ada kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan tidak sah lainnya; - Bahwa oleh karena itu pula, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan, Penuntut Umum harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut sekaligus (dakwaan kumulatif). Dengan kata lain, karena disyaratkan adanya “tindak pidana asal” maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap “tindak pidana pencucian uang” tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak bersama-sama dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara “tindak pidana asal”, kecuali sebelumnya telah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti telah terjadinya tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010; - Bahwa ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 sesungguhnya merupakan implikasi dari adanya frasa “patut diduganya”.Untuk alasan mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU 8/2010 tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya predicate crimes, namun hanya cukup membuktikan bahwa hasil kejahatan (proceed of crime)berasal dari predicate crime yang diduga tersebut. Hal demikian berarti, hasil kejahatan memang berasal dari tindak pidana asal, akan tetapi UU 8/2010 tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) harus terbukti secara materiil terlebih dulu; - Bahwa Pasal 69 UU 8/2010 menimbulkan akibat seorang Terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (inkracht). Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bahkan, hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Pasal 14 angka 2 International Covenant Civil and Political Right (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan, “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”; - Bahwa adanya kata “tidak” dalam Pasal 69 UU 8/2010 telah secara nyata memungkinkan seorang Terdakwa dipidana atas tindak pidana yang belum terbukti dan belum memperoleh keputusan Hakim mengingat yang ditelusuri hanya asal usul hasil kejahatannya (proceeds of crime) dan bukan tindak pidananya. Dalam hal ini, ketentuan tersebut telah ditafsirkan oleh KPK bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat terlepas dan atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asalnya, dan seseorang dapat dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang tanpa perlu terikat dan atau mengacu kepada tindak pidana asal (predicate crime). Padahal, selain tidak logis, memisahkan TPPU dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/210 secara serta merta menjadikan Pasal 2 sebagai pasal mati yang tidak berdaya guna; - Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. Tindak pidana korupsi, dan b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka sangat jelas bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor hanya pada TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Berdasarkan kewenangan limitatif dalam mengadili TPPU tersebut, maka harus ada kejelasan hubungan kausalitas antara TPPU dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagai tindak pidana asal. Sangat tidak logis dan tidak dapat diterima menurut hukum manakala tindak pidana asalnya masih berupa dugaan, asumsi, atau perkiraan bahwa tindak pidana asalnya juga berasal dari korupsi, tanpa dibuktikan secara jelas korupsi yang mana. Jika demikian adanya yang terjadi, maka dapat menimbulkan kerancuan dan keraguan atas kewenangan Pengadilan Tipikor; - Bahwa dalam kasus tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon, KPK telah menyita seluruh kekayaan Pemohon (Terdakwa) dan keluarga Pemohon. KPK juga telah mendakwa Pemohon dengan tindak pidana pencucian uang tanpa KPK merasa berkewajiban untuk mengaitkan harta kekayaan Pemohon dan keluarga Pemohon yang didakwakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan barang/uang yang terkait dengan tindak pidana asal (suap) yang didakwakan kepada Pemohon. Penuntut Umum KPK beralasan cukup membuktikan bahwa harta kekayaan Pemohon selaku Terdakwa berasal dari dugaan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi sehingga harta kekayaan Terdakwa dapat disita dan dirampas seluruhnya. Dengan argumentasi demikian, tidak dapat dibenarkan adanya tindakan penyitaan harta kekayaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana asal yang didakwakan karena Terdakwa belum tentu atau belum terbukti melakukan kejahatan; - Bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seorang warga negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tidak mengacu atau tidak berdasarkan kepada telah terjadi dan terbuktinya “tindak pidana asal” menurut Pemohon sangatlah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).Tuntutan TPPU terhadap diri Terdakwa yang demikian sama halnya dengan menuntut dengan didasarkan pada sesuatu hal yang belum pasti. Sebagai analogi, dalam kalimat “orang itu diduga melakukan pembunuhan” terkandung arti bahwa orang itu belum tentu membunuh karena harus dibuktikan bahwa orang itu adalah betul- betul pembunuh. Atas dasar itu, tentu tidak bisa orang yang diduga atau disangka melakukan pembunuhan dapat dihukum tanpa perlu dibuktikan. Terlebih lagi dalam hal ini, asas praduga tidak bersalah pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id prinsipnya merupakan pengarahan tentang bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah lakunya terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Asas inilah yang dijunjung tinggi dalam Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 4. Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum” sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat. - Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan bahwa “Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; - Bahwa Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa KPK mempunyai tugas“melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Dengan kata lain, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi; - Bahwa pada bagian batang tubuh UU 8/2010 sesungguhnya tidak ada satupun ketentuan yang secara expressis verbis menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU. Kalaupun kemudian KPK ternyata menganggap dirinya memiliki kewenangan melakukan penyidikan TPPU, kewenangan KPK tersebut semata-mata disandarkan hanya pada bagian Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menyatakan: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. - Bahwa terhadap hal tersebut, kiranya Pemohon perlu mengemukakan perihal fungsi Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II UU 12/2011 yang tidak terpisahkan dari UU 12/2011. Pada bagian huruf E. Penjelasan, angka 176, Lampiran II UU 12/2011 disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud ”.Oleh karena Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, maka Penjelasan tersebut sudah barang tentu tidak boleh ditafsirkan lagi oleh siapapun karena justru akan mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan suatu norma yang pada akhirnya akan menghilangkan kepastian hukum. Dalam hal ini menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tidak dapat ditafsirkan lagi oleh KPK, terlebih lagi hanya untuk kepentingan KPK sendiri; - Bahwa dengan demikian, dalam batang tubuh UU 8/2010 tidak terdapat satupun kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing yang menyebut bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU. Demikian pula, pada bagian Penjelasan Pasal 76 UU 8/2010 hanya menyatakan “cukup jelas” sehingga tidak disebutkan secara tersurat/tertulis mengenai kewenangan KPK melakukan penuntutan TPPU. Hal demikian berbeda dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang secara tersurat/tertulis menyebutkan kewenangan KPK Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam penyidikan perkara TPPU yang kemudian dijadikan dasar/ landasan hukum bagi KPK untuk melakukan penyidikan perkara TPPU; - Bahwa di samping itu, kemungkinan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara TPPU sesungguhnya telah ditutup oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2010 yang menyatakan: (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a. Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPTAK kepada penyidik; b. Tersangka; atau c. Terdakwa (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. Identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; c. Alasan pemblokiran; d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan e. Tempat Harta Kekayaan berada. Selanjutnya pada bagian Penjelasan ayat (2) disebutkan sebagai berikut: Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditanda-tangani oleh: a. Koordinator penyidik/Ketua Tim Penyidik untuk tingkat penyidikan; b. Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan; c. Hakim Ketua Majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan Penjelasan ayat (2) sangat jelas disebutkan ”Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan”, tidak ada penambahan kata/frasa“atau Pimpinan Komisi/Lembaga/ Instansi lain yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan” in Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id casu KPK sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010; - Bahwa walaupun berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa UU 8/2010 tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan perkara TPPU karena yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU adalah Kejaksaan RI, akan tetapi oleh karena tidak adanya kejelasan tentang siapa yang dimaksud sebagai “Penuntut Umum“ dalam Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010, apakah Penuntut Umum pada Kejaksaan RI atau juga termasuk Penuntut Umum pada KPK, maka KPK dalam menangani perkara TPPU selama ini, termasuk yang didakwakan kepada Pemohon selaku Tersangka/Terdakwa, kemudian melakukan penafsiran sendiri sesuai dengan kepentingannya agar KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU yang tindak pidana asalnya (predicate crime) adalah tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK; - Bahwa penafsiran KPK tersebut dapat dilakukan sebagai implikasi dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yang secara nyata bersifat multi tafsir. Dengan sifatnya yang multitafsir tersebut, maka ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010tersebut KPK membuat tafsir sedemikian rupa yang konstruksinya dibangun dengan cara menghubungkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 8/2010 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 74 UU 8/2010 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini; Pasal 75 UU 8/2010 Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak Pidana Pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. - Bahwa oleh karena Pasal 74 UU 8/2010 dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, kemudian Pasal 75 UU 8/2010 memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini Penyidik KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus, dan sejalan dengan asas dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka KPK kemudian menafsirkan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU yang tindak pidana asalnya (korupsi) penyidikannya dilakukan oleh KPK; - Bahwa lebih jauh lagi, KPK telah pula membuat penafsiran bahwa jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh 2 (dua) instansi yang berbeda, misalnya KPK dan Kejaksaan, maka terjadi 3 (tiga) kondisi, yaitu pertama, hal tersebut bertentangan dengan asas Kekuasaan Kehakiman; kedua, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta ketiga, yang lebih berbahaya memperumit Tersangka/Terdakwa dan melalaikan hak Tersangka/Terdakwa untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini karena dalam prosesnya Tersangka/Terdakwa perlu menjalani berkali- kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan; - Bahwa padahal, apabila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ”Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”, maka sesungguhnya menjadi jelas dan terang benderang bahwa ”asas sederhana, cepat biaya ringan” tersebut hanya ditujukan/ diperuntukkan untuk membantu pencari keadilan dalam mencari dan menemukan keadilan, bukan ditujukan terhadap lembaga penyidikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan penuntutan serta tidak dapat dijadikan dasar kewenangan oleh KPK untuk melakukan penuntutan perkara TPPU yang tindak pidana asalnya (korupsi) penyidikannya dilakukan oleh KPK; - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, akibat sifat multitafsir dan ketidakjelasan Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 mengenai siapa yang dimaksud dengan Penuntut Umum, terbukti bahwa selama ini KPK merasa dirinya memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU semata-mata hanya berdasarkan “tafsir KPK sendiri dan guna kepentingan KPK sendiri” tanpa memperhatikan asas-asas dan prinsip- prinsip yang berlaku di Negara Hukum Indonesia yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di dalam Negara Hukum, penyelenggaraan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan senantiasa memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi dasar legitimasi bagi tindakan-tindakan negara. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legalitas dan legitimasi, yaitu kewenangan (authority, gezag) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan atas dasar itu, kewenangan tersebut baru dapat memengaruhi pergaulan hukum manakala telah dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang- undangan sehingga wewenang tersebut sah, setelah itu barulah kemudian tindakan negara tersebut mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht); - Bahwa dari teori-teori kewenangan yang diterima dan dipahami secara luas, kewenangan penyelenggaraan negara dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang bersumber dari atribusi yakni pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari delegasi yakni kewenangan karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh organ negara yang telah memperoleh wewenang secara atributif (delegans) kepada penyelenggara negara lainnya (delegatoris) dengan peralihan tanggungjawab dari delegans ke delegatoris. Sementara, kewenangan yang bersumber dari mandat dimaknai sebagai pelimpahan sebagian kewenangan dari pemberi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kewenangan (mandans) kepada penerima mandat (mandataris), biasanya merupakan pelaksanaan perintah atasan dimana kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab; - Bahwa kewenangan organ negara yang bersumber dari atribusi melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap kali diperlukan. Sifat demikian berbeda dengan kewenangan yang diperoleh berdasarkan delegasi atau mandat. Artinya, dalam hal kewenangan diperoleh secara atributif maka wewenang baru tersebut dilahirkan atau diciptakan dan bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang- undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, ketentuan dalam redaksi pasal- pasal tertentu tersebut harus jelas sehingga tidak dimungkinkan kewenangan tersebut diperoleh atau bahkan diklaim dari hasil penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang. Sehubungan dengan argumentasi tersebut, kewenangan KPK melakukan penuntutan TPPU yang diperoleh dari hasil penafsiran Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, apalagi dalam hal ini, kewenangan penuntutan tindak pidana TPPU yang merupakan perkara pidana (baik hukum materiil maupun hukum formil) yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil; - Bahwa pada Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 memuat ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum” dalam Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010, apakah Penuntut Umum pada Kejaksaan RI dan atau termasuk Penuntut Umum pada KPK, sehingga sejauh menyangkut siapa yang dimaksud dengan ”Penuntut Umum” dalam Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Terhadap ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yang multitafsir tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi sebagai the Final Interpreter of the Constitution memberikan tafsir konstitusional yang mengikat secara hukum agar norma dalam ketentuan tersebut selaras dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU 8/2010 dapat ditafsirkan konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional)sepanjang dimaknai “Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; 5. Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kejelasan tentang “Harta Kekayaan yang harus dibuktikan asal-usulnya” sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 - Bahwa Pasal 77 UU 8/2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana; - Bahwa selanjutnya Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010; - Menurut Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. - Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 sama sekali tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana”, sehingga dalam hal ini, kapankah dan atau harus berdasarkan keadaan/fakta yang bagaimana sehingga suatu harta kekayaan tersebut dapat dikatakan sebagai “hasil tindak pidana”, apakah harus ada terlebih dulu putusan hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan telah adanya atau telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai tindak pidana asal (predicate crime); - Bahwa ketidakjelasan tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 tersebut diatas semakin lebih tidak diperjelas lagi oleh bunyi Pasal 69 UU 8/2010 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; - Bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 UU 8/2010, terdapat sekurang- kurangnya 2 (dua) ketidakjelasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, pertama, siapakah yang harus membuktikan ada atau tidak adanya tindak pidana yang disangkakan kepadaTerdakwa? Kedua, apakah mungkin Terdakwa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana yang diduga merupakan “predicate offence” dari tindak pidana pencucian uang? Seandainyapun Terdakwa telah berhasil membuktikan dengan alat bukti yang cukup bahwa harta kekayaannya bukan berasal atau terkait tindak pidana, maka dapat timbul pertanyaan berikutnya, bagaimanakah Penuntut Umum harus bersikap? UU 8/2010 sama sekali tidak menentukan pengaturan perihal kewenangan Penuntut untuk mengajukan alat bukti sebaliknya dan tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana pula jika ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut. Hal ini jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Bahwa penyitaan harta kekayaan Terdakwa yang hanya didasarkan kepada asumsi dan dugaan semata dengan pertimbangan bahwa harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai dengan profil Terdakwa dan/atau Terdakwa dinilai tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta kekayaannya sementara Penuntut juga tidak menyampaikan kontra alat bukti untuk meng-counter alat bukti yang diajukan Terdakwa sehingga harta kekayaan tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima menurut hukum bahkan dapat mencederai hak asasi Terdakwa untuk memiliki harta kekayaan yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945; - Bahwa selanjutnya, dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon selaku Terdakwa, baik Penuntut Umum KPK maupun Majelis Hakim telah menafsirkan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 secara sedemikian rupa dengan meminta Pemohon (Terdakwa) untuk membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan Pemohon bukanlah berasal dari hasil tindak pidana korupsi (suap), terlepas dan dengan tidak mempertimbangkan lagi apakah harta kekayaan Pemohon tersebut ada kaitannya atau tidakdengan tindak pidana korupsi (suap) yang didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa). Dengan kata lain, Penuntut Umum KPK dan Majelis Hakim tidak lagi membatasi, bahwa yang harus dibuktikan bahwa “Harta Kekayaan milik Pemohon bukan merupakan hasil tindak pidana (suap)” hanya sepanjang yang ada kaitan dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang didakwakan, melainkan seluruh harta kekayaan milik Pemohon (Terdakwa) tanpa ada yang dikecualikan; - Bahwa dibebankannya kepada Pemohon (Terdakwa) untuk membuktikan asal usul harta kekayaan Pemohon (Terdakwa) yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang didakwakan “sebagai tidak terkait dengan tindak pidana korupsi (suap) yang didakwakan”, serta tidak adanya batas – tidak terbatas – harta kekayaan mana saja yang harus dibuktikan asal usulnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon serta melanggar hak asasi Pemohon untuk mendapat perlindungan atas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id harta benda yang ada di bawah kekuasaan Pemohon yang sesungguhnya tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi (suap) yang didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa); - Bahwa adanya penerapan pembebanan untuk membuktikan seluruh asal usul harta kekayaan Pemohon tanpa batasan yang jelas (tidak terbatas), termasuk harus membuktikan asal usul harta kekayaan Pemohon yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa), adalah merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan, terutama melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas harta benda (harta kekayaan) yang berada di bawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi dan dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya” dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”; - Bahwa lebih dari itu, khususnya menyangkut harta kekayaan yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan (tindak pidana asal), adalah sangat sulit untuk membuktikan asal usul Harta Kekayaan yang dimiliki oleh orang perorangan, karena dalam praktik kehidupan sehari hari masyarakat Indonesia sangat langka ada orang yang mempunyai catatan (bukti-bukti surat/dokumen) tentang asal usul Harta Kekayaannya, termasuk sumber uangnya apakah dari tunai yang tidak disimpan di bank atau dari uang yang disimpan di bank? Dan membuktikan bahwa asal usul Harta Kekayaan yang nyata-nyata tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atau dengan tindak pidana asal “sebagai Harta Kekayaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi (suap) atau bukan terkait dengan tindak pidana korupsi suap)” adalah berarti “membuktikan sesuatu yang negatif”, sama dengan membuktikan sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang tidak terjadi, tidak faktual, yang dalam doktrin hukum pidana tidak boleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diterapkan kepada seseorang, karena itu sesuatu yang sangat sulit dan tidak adil; - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas frasa “terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” pada Pasal 77 UU 8/2010 dan frasa “hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” pada Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dikehendaki oleh UUD 1945 karena dalam implementasinya Pemohon (Terdakwa) telah dibebankan oleh Penuntut Umum KPK dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuktikan asal usul Harta Kekayaan Pemohon yang tidak ada kaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan (malahan diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan) sebagai Harta Kekayaan “bukan merupakan hasil tindak pidana”; - Bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang- undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel), dalam hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP ditentukan “minimum pembuktian”, dimana dengan tegas dan jelas dinyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Demikian pula terhadap tindak pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa), ketentuan “minimum pembuktian” yang secara limitatif disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tetap harus terpenuhi; - Bahwa membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Pemohon bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, sementara tindak pidana korupsi (menerima suap) yang didakwakan kepada Pemohon (Terdakwa) tidak ada menunjukan (bukti yang cukup) ada hubungan/kaitan dengan harta kekayaan milik Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon tersebut merupakan kesewenang-wenangan terhadap Pemohon dan bertentangan dengan prinsip “mencari dan menemukan kebenaran berdasar Standar Beyond The Reasonable Doubt” yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang merupakan salah satu pengejawantahan dari “prinsip negara hukum” yang ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; - Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 tidak proporsional dan tidak terukur dalam penerapannya serta mengandung “ketidak- pastian hukum” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut. 6. Pasal 95 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal - Bahwa Pasal 95 UU 8/2010 menyatakan bahwa “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”; - Kemudian Pasal 99 UU PPTPPU menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; - Bahwa menurut Pemohon, Pasal 95 UU 8/2010 telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan menimbulkan ketidakadilan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id karena dalam sebuah sistem hukum dalam hal ini menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan terdapat tolok ukur ganda, yaitu pertama, menggunakan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan sebelum berlakunya UU 8/2010; dan kedua, menggunakan UU 8/2010 untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang a quo; - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa Pasal 95 UU 8/2010 yang sesungguhnya berusaha untuk tetap menghidupkan/memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah “dibunuh mati” oleh pasal berikutnya dari UU 8/2010 itu sendiri, yaitu oleh Pasal 99 dengan cara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 99 UU 8/2010 sama sekali tidak memberikan pengecualian terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95, sehingga oleh karena itu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 99 UU 8/2010 sudah tidak memiliki daya laku (validity/geltung) lagi dan tidak dapat lagi dipakai untuk menuntut/mendakwa Pemohon (Terdakwa); - Bahwa karena itu, perbuatan Penuntut Umum KPK yang telah menuntut Pemohon (Terdakwa) dengan suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” adalah sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon; - Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, sekiranyapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2005 (UU TPPU) masih tetap “dianggap berlaku”, maka akan timbul permasalahan mendasar lainnya, yaitu berdasarkan UU TPPU KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara TPPU (apalagi wewenang penuntutan) sebagaimana diatur dalam UU TPPU tersebut; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Bahwa padahal dalam Pasal 95 UU 8/2010 dengan tegas dinyatakan bahwa “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jadi apabila UU TPPU tetap hendak diberlakukan, maka proses pemeriksaan dalam perkara tersebut harus dilakukan berdasar UU TPPU; - Bahwa Pasal 52 KUHAP menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dari bunyi Pasal 52 KUHAP tersebut dapat ditarik arti bahwa yang dimaksud proses ”pemeriksaan” dalam hukum acara pidana (pidana formil) ada dalam dua tingkat, yaitu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan pengadilan (persidangan); - Bahwa apabila Pasal 95 UU 8/2010, khususnya kata “diperiksa” dikaitkan dengan bunyi Pasal 52 KUHAP dan adanya fakta bahwa “KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara TPPU” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, maka sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 95 UU 8/2010 dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) sama sekali tidak ada kaitannya (relevansinya) dengan KPK, karena hanya berlaku untuk dan dapat diterapkan oleh penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan; - Bahwa meskipun nyata-nyata Pasal 95 UU 8/2010 tersebut di atas sudah tidak memiliki daya laku lagi karena UU TPPU itu sendiri sudah dinyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” oleh Pasal 99 UU 8/2010, akan tetapi Penuntut Umum KPK tetap mendakwa Pemohon (Terdakwa) dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan memakai kewenangan “penyidikan dan penuntutan” berdasarkan UU 8/2010; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Bahwa perbuatan KPK yang telah melakukan “penyidikan dan penuntutan” terhadap Pemohon dalam perkara TPPU berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 berdasarkan kewenangan– yang menurut KPK – dimiliki oleh KPK berdasarkan UU 8/2010, sama artinya dengan KPK telah “memberlakukan surut” norma yang ada dalam UU 8/2010 untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003; - Bahwa perbuatan KPK yang telah “memberlakukan surut” UU 8/2010 nyata-nyata sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; - Bahwa berdasarkan uraikan tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 95 UU 8/2010 bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang harus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum, dan telah menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan UUD 1945 serta telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang sesungguhnya telah dijamin oleh UUD 1945. V. KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan pada angka I, angka II, dan angka III di atas, permohonan ini dapat diringkaskan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang lainnya dan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana secara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak langsung diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan secara langsung diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; 3. Bahwa frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 apabila dikaitkan dengan frasa “akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme ….”, merupakan sesuatu yang sangat sukar diukur dan dilaksanakan, misalnya kapan dan atau atas dasar adanya keadaan-keadaan bagaimana sehingga “patut diduga” untuk kegiatan terorisme. Dengan demikian, frasa “patut diduga” tersebut tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 selain sukar diukur juga membebankan kepada seseorang warga negara agar “patut diduganya” suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sementara ia sendiri tidak tahu adanya tindak pidana tersebut dan atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana bertentangan dengan “hak warga negara” untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda di bawah kekuasaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 69 UU 8/2010 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dalam makna yang justru bertentangan dengan bunyi dari pasal- pasal lain dalam UU 8/2010, yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat dituntut dan diadilinya seseorang dengan dakwaan “tindak pidana pencucian uang” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id maka harta kekayaan tersebut HARUS merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crime). Dengan kata lain, tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal-nya (predicate crime-nya). Oleh karenanya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seorang warga negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tidak mengacu dan tidak berdasarkan kepada telah terjadi dan terbuktinya “tindak pidana asal” adalah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 6. Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum” sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) jika dimaknai “Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; 7. Bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 merupakan ketentuan yang tidak proporsional, tidak terukur dalam penerapannya karena tidak memberikan kejelasan tentang “Harta Kekayaan yang harus dibuktikan asal-usulnya” serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut; 8. Bahwa Pasal 95 UU 8/2010 mengandung problem konstitusional sebagai berikut. (1) Pasal 95 UU 8/2010 telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda, dalam hal ini menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pertama, menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebelum berlakunya UU 8/2010; dan kedua, menggunakan UU 8/2010 untuk tindak pidana yang diduga dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang a quo; (2) Pasal 95 UU 8/2010 yang tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah “dibunuh mati” sendiri oleh Pasal 99 UU 8/2010 dengan menyatakan kedua Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, kedua UU tersebut tidak lagi memiliki daya ikat dan daya laku sehingga seharusnya tidak dapat digunakan untuk menuntut/mendakwa Pemohon selaku Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Penuntut Umum KPK yang telah menuntut/mendakwa Pemohon dengan undang-undang yang telah dinyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menciderai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon; (3) Sekiranyapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tetap “dianggap berlaku”, maka akan timbul permasalahan mendasar lainnya, yaitu berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara TPPU, apalagi wewenang penuntutansebagaimana diatur dalam UU TPPU tersebutkarena ketentuan UU TPPU hanya berlaku untuk dan dapat diterapkan oleh penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan; Dengan demikian, Pasal 95 UU 8/2010 jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang sesungguhnya telah dijamin oleh UUD 1945. VI. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah Pemohon kemukakan dan uraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini Pemohon memohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili Permohonan ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Menyatakan: 2.1.1. Frasa “atau patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi “Harta Kekayaan yang diketahui akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”. 2.1.2. Frasa “atau patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi “Harta Kekayaan yang diketahui akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”. 2.2.1. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penjara paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah)” 2.2.2. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)” 2.3.1. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); 2.3.2. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menjadi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah)”; 2.4.1. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi menyatakan, “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”; 2.4.2. Frasa “atau patut diduganya” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi, “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”; 2.5.1. Kata “tidak” dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”; 2.5.2. Kata “tidak” dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”; 2.6.1. Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; 2.6.2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”. 2.7.1. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2.7.2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2.8.1. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 2.8.2. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2.9.1. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 2.9.2. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 3 Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 4 Bukti P-4 Fotokopi KTP M. Akil Mochtar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yaitu I Gde Panjta Astawa, Eddy OS Hiariej, dan Mudzakkir yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014, serta keterangan tertulis ahli Chairul Huda dan Yusril Ihza Mahendra yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2014 dan 11 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PEMOHON 1. I Gde Pantja Astawa  Bahwa mengenai pengertian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tentu tidak boleh hanya diartikan sebagai kumpulan kaidah atau norma yang terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sistem Undang-Undang Dasar 1945 selain memuat norma hukum, juga memuat asas-asas hukum seperti dimuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas hukum tersebut termasuk ke dalam hal yang tidak boleh disimpangi atau dikesampingan, tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku umum (general principles of law). Suatu peraturan Undang-Undang misalnya, dapat dinyatakan batal, tidak sah karena atau dengan alasan bertentangan dengan asas-asas hukum yang umum. Ditinjau dari segi hukum, Pancasila memuat asas-asas hukum yang mendasari semua sistem hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pengertian menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, semestinya tidak terbatas pada norma Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berlaku juga terhadap asas-asas hukum yang terkandung dalam pembukaan, termasuk Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang, dalam pembentukkannya lebih merujuk pada standar internasional sebagaimana yang dijumpai dalam United Nation and Money Laundering Tahun 2003. Daripada berpijak pada asas-asas hukum umum yang terdapat pada Pancasila yang menjauhi Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, asas bahwa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hakim semata-mata mengadili menurut hukum karena itu pengujian tidak dapat menjadi alat menilai kebijakan atau hal-hal di luar hukum. Antara lain yang dikenal dengan sebutan political sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangannya di hadapan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 September 2014. Ketiga, asas bahwa pada dasarnya hakim akan menerapkan Undang-Undang kecuali didapati kenyataan bukan sekadar secara konseptual bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Undang-Undang a quo dalam perkara a quo. Keempat, asas bahwa ada pelanggaran hak-hak individu atau komunitas yang mendasar atau asasi sebagaimana yang sudah diajukan oleh Pemohon. Kelima, bahwa asas Undang-Undang a quo sangat nyata telah melanggar atau pasti akan melanggar hak Pemohon a quo bukan sesuatu yang seandainya atau kalau-kalau atau semata-mata bersifat konseptual seperti yang dijumpai pada pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Pemohon a quo.  Bahwa pandangan ataupun pendapatnya ahli tidak hanya dimaksudkan guna mempertegas dan menambah pemikiran tersebut di atas, melainkan juga dimaksudkan untuk menawarkan beberapa sudut pandang yang barangkali dapat memperkaya perspektif dalam memeriksa, mengadili, menilai, dan pada akhirnya memutus perkara a quo dalam perspektif hukum positif. Selama ini sering dikesankan bahkan diajarkan di lingkungan akademik kelebihan dan kekurangan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kelebihan hukum tertulis, yaitu lebih menjamin kepastian hukum, baik kepastian kaidah, atau normanya, maupun kepastian wewenang pembentukannya. Kebaikan lain hukum tertulis adalah mudah ditemukan dan seterusnya. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah benar hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum? Dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hukum tertulis dapat juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. Bilamana rumusan norma atau kaidah hukum yang tertulis kurang baik atau rumusan normanya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. Ada inkonsistensi, bahkan pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain. Lebih-lebih kalau terjadi kebijakan pelaksanaan yang menyimpang dari bunyi atau maksud hukum tertulis yang bersangkutan semuanya itu dapat juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang a quo adalah hukum positif. Dalam arti kata, hukum tertulis yang kini tengah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, pertama, rumusan norma atau kaidahnya kurang baikatau rumusan normanya kurang dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. Ahli tunjukkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 yang tidak perlu ahli kemukakan, Pasal 4, Pasal 5.  Bahwa dari semua yang ahli sebut di sini pasal-pasalnya, khususnya frasa patut diduganya yang terdapat di dalamnya menjadi interpretatif karena rumusan normanya kurang baik. Hal yang sama juga diketemukan di dalam ketentuan Pasal 76, sebagaimana yang ahli simak mulai dari kepala PPATK maupun dari pimpinan KPK. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang a quo yang menyatakan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dalam ketentuan tersebut? Penjelasan atas Pasal 76 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan cukup jelas. Pasal-pasal yang lain, bahkan seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang a quo tidak ada satu pun pasal yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk bertindak selaku penuntut umum terhadap TPPU. Namun dalam praktik, ketika KPK melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi yang disidik oleh KPK, maka penuntut umum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang a quo oleh KPK ditafsirkan termasuk penuntut umum.  Bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 77 yang menyebutkan, “Untuk kepentingan pemeriksaan dan seterusnya …” yang terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo. Sebagaimana yang ahli sampaikan di sini pada halaman 12, halaman 13 juga.  Bahwa untuk menunjukkan bahwa ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain, seperti yang dijumpai dalam ketentuan Pasal 69. Ahli uraikan di dalam halaman 15. Pasal 69 terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5. Demikian pula inconsistency ataupun pertentangan norma dijumpai dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang a Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id quo yang menyebutkan, “Tindak pidana pencucian uang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa, dan diputus dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan seterusnya, bertentangan dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang a quo yang menegaskan dan seterusnya, di ujungnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua, metode dan asas-asas penerapan hukum positif. Metode penerapan hukum positif dengan menunjuk konsentrasi di relatif banyaknya norma yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang a quo yang interpretatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di satu pihak dan kewajiban mengadili di pihak lain, maka hakim tidak mungkin menjadi sekadar corong atau mulut Undang-Undang. Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut juga untuk memberi arti suatu ketentuan agar dapat mencakup satu peristiwa hukum tertentu, bahkan wajib menemukan sendiri hukum untuk menyelesaikan peristiwa konkret tertentu.  Bahwa untuk kepentingan tersebut, hakim wajib menggali dan seterusnya, sebagaimana yang disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode yang dipakai hakim di dalam menerapkan atau menemukan hukum secara tepat untuk memecahkan masalah hukum konkret yang dihadapi dilakukan dengan penemuan hukum. Dalam konteks inilah, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat dengan bijak memberi arti terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang a quo yang interpretatif. Dengan demikian, kearifan dan kebajikan dalam memberikan arti terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang a quo yang interpretatif akan dapat menjamin adanya kepastian hukum, dan keadilan, serta penghormatan hak asasi manusia bagi semua pihak, khususnya bagi Pemohon. Sehubungan dengan itu, ada dua metode utama yang dapat digunakan dalam penerapan hukum, yaitu metode penafsiran dan konstruksi hukum, sebagaimana ahli uraikan di sini dalam halaman 19 dan lanjutnya halaman 20. Asas penerapan hukum positif selain didasarkan pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, penerapan hukum positif harus tunduk juga pada asas-asas tertentu, di antaranya asas konstitusional. Asas yang bersumber pada politik Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagia asas konstitusional dalam penerapan hukum. Asas konstitusional ini sejalan, sekaligus Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mempertegas, dan/atau memperkokoh kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis di dalam negara.  Bahwa dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertulis setinggi dalam negara. Konsekuensinya, hukum tertulis yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sesuai dengan doktrin tertib hukum Hans Kelsen yang dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam Stufentheorie. Karena itu, hal yang terpenting dari asas konstitusional adalah larangan menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan politik konstitusi dan ketentuan Undang- Undang Dasar 1945 seperti prinsip negara berdasarkan atas hukum, negara berdasarkan atas Konstitusi, kedaulatan rakyat, kehormatan terhadap hak asasi manusia, dan lain sebagainya.Atas dasar asas konstitusional ini, beberapa norma yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang a quo yang interpretatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dinilai bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan hukum. Demikian pula penerapan pasal-pasal Undang-Undang a quo yang interpretatif dirasakan tidak adil dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga dinilai juga bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya itu diuraikan secara objektif dan argumentatif oleh Pihak Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya.  Bahwa asas tidak berlaku surut, nonretroatif secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku ke depan. Hal ini antara lain bertalian dengan salah satu prinsip negara berdasarkan atas hukum. Suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya akan mempunyai akibat hukum berdasarkan aturan hukum positif yang ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. Asas nonretroaktif ini menjadi penting dan relevan disampaikan di sini untuk merespons ketentuan Pasal 95 Undang-Undang a quo yang selengkapnya berbunyi, “Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperiksa dan diputus dengan Undang- Undang Nomor 15 dan seterusnya.” Ketentuan Pasal 95 ini secara nyata dan demikian jelas bertentangan dengan asas nonretroaktif. Terlebih lagi, dengan adanya ketentuan Pasal 99 Undang-Undang a quo yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menegaskan pada saat Undang-Undang ini berlaku dan seterusnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan Pasal 99 ini semakin mempertegas asas nonretroaktif, sekaligus menegasikan atau membatalkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang a quo. Inilah cermin dari norma hukum yang ambigu, inkonsistensi yang bertentangan satu dengan yang lain.  Asas peralihan hukum. Asas peralihan hukum ini berbicara tentang apa yang dikenal sebagai ketentuan atau aturan peralihan yang merupakan suatu politik hukum dan sekaligus asas pembentukan serta keberadaan suatu hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan akibat perubahan suatu peraturan perundang-undangan.Salah satu asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan, “Setiap hukum yang baru, meniadakan hukum yang lama. Sekali dibentuk suatu peraturan perundang- undangan yang baru, peraturan Undang-Undang yang lama yang mengatur pokoknya yang serupa, secara hukum menjadi tidak berlaku lagi”. Akibat tidak berlaku secara hukum tersebut, bukan hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang sejenis atau yang sederajat, tetapi juga termasuk segala bentuk peraturan perundang-undangan lebih rendah, sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lama. Atas dasar itu, bukan hanya ketentuan Pasal 95 yang bertentangan dengan asas peralihan hukum, melainkan juga ketentuan Pasal 98, terlebih lagi penunjuk yang terdapat dalam ketentuan Pasal 99 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang 25 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Dalam hukum pidana, aturan peralihan menjadi satu asas hukum, di mana di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHPidana menyebutkan, “Apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah terjadi suatu perbuatan pidana, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”  Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan, underline crime dari suatu tindak pidana asal (predicate crime), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asalnya.Tindak pidana asal (predicate crime) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam satu tindak pidana peredaran narkoba (drug distribution). Dari asal peredaran atau penjualan narkoba tersebut akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai asal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana penjualan narkotika dimaksud, yang kemudian dicuci dengan suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah dirty money, kemudian menjadi clean money. Dengan demikian, telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal atau predicate crime adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika, predicate crime, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana criminal.Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula yang dicuci dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang yang dimaksud, sehingga kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) sangat penting dan merupakan klausa atau sebab yang untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal yang bersangkutan.  Bahwa tindak pidana asal (predicate crime) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, tindak pidana pencucian uang yang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal, predicate crime. Namun seperti telah diuraikan dalam uraikan ahli sebelumnya bahwa Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, merumuskan tindak pencucian uang sudah cukup terjadi dengan diketahuinya atau patut diduganya saja. Harta kekayaan menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal.  Bahwa Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dicuci, maka tindak pidana pencucian uang telah terjadi. Tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar-benar harus menjadi klausa, sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang. Yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id maksud di sini adalah predicate crime, boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. Sehingga tindak pidana asal adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang di Indonesia. Namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu diketahuinya.  Bahwa harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang tersebut berasal dari satu tindak pidana asal. Sebaliknya, jika tindak pidana asal, tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif yang kedua, yaitu bahwa harta kekayaan yang dimaksud patut diduga, merupakan hasil satu tindak pidana asal. Dengan demikian, apakah urgen keberadaan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang menurut Indonesia. Jawabannya tegas ahli katakan, “Tidak urgent.” Dikatakan demikian oleh karena ia boleh ada atau boleh juga tidak ada. Cukup dengan patut diduga saja, sehingga urgensi predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau kausal dari suatu tindak pidana pencucian uang. Namun, rumusan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maksudnya Undang-Undang 8 Tahun 2010, kiranya dapat dipahami. Sebab tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas suatu negara. Sehingga apabila tindak pidana asal, predicate crime yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia, sedangkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di Indonesia, maka tentu sangat sulit mempersyaratkan untuk dibuktikan terlebih dahulu terjadinya predicate crime dimaksud sebagai syarat terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sehingga Undang-Undang ini bisa dirumuskan dengan alternatif, yaitu diketahui atau pada diduganya saja mengenai tindak pidana asal (predicate crime) tersebut.  Bahwa kendatipun demikian, tetap akan ada permasalahan hukum yang muncul dengan rumusan tindak pidana pencucian uang yang sedemikian itu, yaitu dalam hal dengan unsur patut diduga saja bahwa harta kekayaan dicuci adalah merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana asal. Kemudian Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dinyatakan telah terbukti terjadinya tindak pidana uang yang bersangkutan. Padahal, di kemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal dimaksud tidak terbukti menurut hukum. Kalau sudah demikian halnya, bagaimana dengan tindak pidana pencucian uang yang dinyatakan telah terbukti? Terhadap hal demikian, putusan pengadilan menyatakan telah terbukti tindak pidana pencucian uang dimaksud dapat dibatalkan melalui hukum luar biasa peninjauan kembali.  Bahwa logika hukumnya sebagai berikut, apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak terbukti, maka tidak terbukti pula atau tidak ada harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana yang menjadi objek, tindak pidana pencucian uang itu. Sebab dengan tidak terbuktinya tindak pidana asal, maka tidak ada tindak pidana. Sehingga harta kekayaan diperoleh daripadanya, bukan merupakan hasil tindak pidana, melainkan merupakan harta kekayaan yang sah, sehingga dapat diinvestasikan atau ditransaksikan secara legal dan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum tersebut di atas, seharusnya tindak pidana asal (predicate crime)-nya yang harus diproses hukum terlebih dahulu. Di sini dilakukan penuntutan dan disidangkan terlebih dahulu, barulah kemudian apabila dinyatakan tindak pidana asalnya terbukti dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya pula, dalam hal predicate crime-nya dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, maka tidak perlu dilanjutkan dengan melakukan proses penyidikan, apalagi penuntutan, atau persidangan di depan pengadilan atas tindak pidana pencucian uangnya. Dengan langkah seperti ini, logika hukum kita tidak akan dibuat terbalik akibat dapat dibuktikan tanpa adanya kausal atau sebab.  Bahwa di bidang legislasi, timbulnya permasalahan hukum sebagaimana yang ahli kemukakan, kiranya dapat dicegah dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu dengan mengubah pengertian maupun rumusan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang a quo, yaitu dengan mengubah frasa atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanasal pidananya dan seterusnya menjadi atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana. Dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id demikian, rumusan tersebut akan lebih menjamin adanya kepastian dalam penegakan hukum bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada adanya dugaan, melainkan didasarkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan dijadikan objek pencucian uang adalah hasil tindak pidana dari satu tindak pidana asal. 2. Mudzakir  Bahwa hukum pidana itu punya kualitas, punya kategori. Satu, hukum pidana umum, hukum pidana khusus, dan hukum pidana administrasi. Dalam pengertian hukum pidana khusus, pada umumnya berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar KUHP, diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang bersifat khusus. Itu benar. Sebagaimana hukum administrasi yang disebut sebagai hukum pidana khusus dalam arti sistemik. Tetapi, kalau dia berlakunya adalah terkait dengan lex specialis derogat legi generali dalam hukum pidana itu tidak berlaku.  Bahwa yang disebut hukum pidana khusus adalah hukum pidana mengatasi dalam suatu keadaan darurat, kalau itu berbasis pada keadaan. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana karena tidak kelihatan karena sifatnya tidak mungkin diberlakukan secara umum, itu hukum pidana anak. Jadi, kalau ingin ahli sampaikan adalah kalau misalnya ada hukum-hukum pidana lain yang mengatur misalnya khusus, itu sebenarnya hukum pidana khusus dalam hukum pidana yang di dalamnya adalah bisa derogat legi generali. Ini harus konsisten dalam membangun ini, yang bisa derogat legi generali, sebenarnya tunduk pada hukum administrasi. Apa itu? Keadaan darurat, maka di Indonesia pernah muncul khusus mengenai hal ini yang disebut sebagai Mahkamah Militer Luar Biasa, Tetapi, dalam praktik yang selama ini selalu dimunculkan namanya hukum pidana khusus di luar KUHP, sehingga semua hukum pidana di luar KUHP adalah mengatur, menyimpangi dari kaidah-kaidah umum hukum pidana.  Bahwa ini tidak menggembirakan buat ahli sebagai pengkaji hukum pidana karena tak ada alasan apa pun untuk menyimpangi asas-asas hukum pidana. Oleh sebab itu, terhadap ketentuan-ketentuan yang menyimpangi asas hukum pidana selalu Ahli kritisi bahwa hukum pidana khusus itu ibaratnya, ahli ingin sampaikan karena keadaan darurat, maka pengatasannya harus hukum dalam keadaan darurat, maka boleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menyimpangi terhadap kaidah hukum umum, baik hukum materil maupun hukum formil. Sebaliknya, dalam hal keadaan yang tidak darurat, maka harus diatasi dengan hukum pidana biasa, hukum pidana umum.  Bahwa atas dasar logika ahli ingin sampaikan karena itu tidak bisa diatasi dengan hukum pidana umum, maka berlakulah hukum pidana khusus. Mestinya, harusnya adalah hukum pidana khusus ini hanya terbit mungkin satu atau dua dan itu hanya dibatasi oleh waktu berlakunya. Setelah selesai waktu berlakunya, kembali kepada keadaan umum. Ibaratnya, kalau itu hukum pidana biasa, atau kejahatan biasa ditangani, atau keadaan yang biasa ditangani oleh hukum pidana khusus, risikonya apa? Itu ibaratnya membunuh nyamuk dengan bom. Nyamuknya pasti mati? Mati. Tapi sistem hukumnya porak-poranda dalam konteks ini.Risikonya apa? Ancaman terhadapperlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini yang sering ahli sampaikan dalam satu konteks ini. Nah, atas dasar itu, ahli ingin sampaikan, berarti kaidah penyimpangan-penyimpangan itu menurut ahli harus kembalikan lagi kepada habitat yang semula.  Bahwa apa bedanya suap di dalam Undang-Undang KUHP dipindah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001? Tiba-tiba menjadi extraordinary? yang membuat extraordinary karena tempatnya dipindah dalam hukum pidana khusus ini atau apanya? sehingga mereka semua boleh menyimpangi dari aturan kaidah hukum umum? Ini harus menjadi perenungan kita bersama dalam satu konteks ini. Kedua, terkait dengan TPPU ahli sudah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, telah melakukan kajian terhadap ketentuan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.Inti daripada tindak pidana pencucian uang, tadi sudah ahli sampaikan. Tadi ada dua kejahatan dalam konteks ini, sebut saja tindak pidana. Yakni adalah tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uangnya. Bagaimana hubungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang? Dari sisi norma hukum pidana karena Mahkamah Konstitusi yang menguji norma, maka norma hukum pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) adalah mutlak yang sudah disebutkan rigit dan rinci. Kejahatan apa yang sebagai kejahatan asal?Dan yang kedua adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang. Yang salah satu unsur di dalam pasal tindak pidana pencucian uang itu. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa salah satu unsur pasal tindak pidana pencucian uang itu, harta kekayaan itu bersumber dari Pasal 2 ayat (1). Ini berbeda dengan Pasal 480 KUHP dalam 480 KUHP itu hanya disebutkan, “Penadahan itu kejahatannya tindak pidana adalah dari kejahatan.” Itu buku kedua, jadi tidak disebutkan satu per satu. Kalau di sini disebutkan satu per satu, Pasal 2 ayat (1), artinya apa? artinya Pasal 3, Pasal 4, demikian juga Pasal 5, itu adalah bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Pasal 2. Ini harus dimaknai demikian karena memang itu disebutkan unsur. Kalau dalam hukum pidana, unsur, tanpa ada unsur tidak mungkin dilakukan itu. Maka konsekuensi berpikir yang ahli sampaikan ini, maka tindak pidana asal itu hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah dilakukan oleh tindak pidana pencucian uang. Persis sama dengan Pasal 480, namanya penggelapan itu tidak mungkin seorang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan penggelapan, tidak mungkin seorang melakukan kejahatan, sekaligus yang bersamaan dia adalah melakukan penadahan. Penadahan, pelakunya adalah orang lain. Demikian juga, kejahatan, pelakunya orang lain. Maka muncullah istilah, tadi sudah disinggung mengenai konstruksi kesalahannya, mengetahui, kalau dalam tindak pidana, dalam penadahan itu dikatakan sepatutnya harus menduga, ini bahasa yang bagus sekali, sepatutnya harus menduga.  Jadi, menduga itu harus secara patut. Kalau dalam bahasa tindak pidana pencucian uang adalah patut menduga diketahuinya dan patut diduga. Ini bahasa patut diduga ini berbeda, sepatutnya harus menduga dengan patut diduga, ini bahasa yang umum yang disebut sebagai tidak ada imperatifnya, tapi kalau dalam bahasa Pasal 480, itu ada kaidah imperatifnya, seharusnya menduga. Seharusnya ada kata-kata harus di situ.Ini yang ingin ahli sampaikan, ini maknanya berbeda terhadap tindak pidana pencucian uang ini hanya khusus yang terkait dengan kealpaannya ini adalah patut menduga. Ahli ingin sampaikan, patut menduga itu kealpaan, itu tidak bisa diubah dengan kesengajaan. Kesengajaan itu adalah mengetahui dengan gradasinya, termasuk di dalamnya adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi kesengajaan kemungkinan itu sumbernya adalah mengetahui atau diketahuinya. Sedangkan patut menduga, itu adalah kealpaan. Jadi agak berbeda dalam konteks ini, hanya saja kalau digabung Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menjadi satu, tindak pidana itu bisa dilakukan sebagian dia menggunakan kesengajaan, sebagian juga menggunakan kealpaan yang dikenal sering pro parte dolus, pro parte culpa. Jadi bisa disengaja, bisa kealpaan. Cuma gradasi kealpaan ini yang menjadi persoalan kajian ahli adalah mengapa tidak menggunakan rumusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 tentang Penadahan yang di sini jelas kaidah imperatifnya masuk di dalamnya. Sehingga jelas walaupun itu nanti ada di dalam penjelasan, tetapi kaidah imperatif yang mengikat itu adanya dalam norma. Sehingga kalau norma sepatutnya harus menduga, itu jelas sekali kaidahnya.  Bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, menurut ahli karena konstruksi kesalahannya dalam bentuk diketahui, patut menduga. Diketahui dan patut menduga ini sesungguhnya menghubungkan antara pelaku dengan harta kekayaan, bukan dengan tindak pidananya. Antara pelaku dengan harta kekayaan bahwa harta kekayaan itu adalah sumber dari tindak pidana. Karena dia hubungan antara pelaku pencucian uang dengan harta kekayaan, ini kalau pelakunya orang yang berbuat tidak menggunakan kata- kata mengetahui dan patut menduga. Persis seperti Pasal 480 karena pelaku yang lain menggunakan diketahui atau mengetahuinya atau sepatutnyaharus menduga. Oleh sebab itu, mestinya Pasal 3, Pasal 4, dan juga Pasal 5 ini tidak mungkin diterapkan kepada pelaku kejahatan, predicate crime. Predicate crime itu ruangnya adalah Pasal 2. Sehingga dengan demikian, kata diketahui, kata patut diduga adalah orang lain berhubungan dengan kejahatan itu, harta kekayaan dan itulah yang disebut sebagai kalau pelaku sendiri, pasti dia tidak akan ada rumusan diketahui atau patut diduga. Maka ketika membahas ini, awal-awal sudah ahli sampaikan, mestinya pembuat hukum itu ada satu pasal kalau ingin mengenakan kepada pelaku adalah satu pasal yang pelaku dan seterusnya. Harus ada demikian.  Bahwa dalam konteks ini karena ahli mencoba mengkaji putusan pengadilan praktik dalam penegakan hukum, ini menurut ahli kalau kita berbasis pada prinsip-prinsip ilmu hukum pidana, ini menjadi tidak sehat di dalam penegakan hukum. Disebabkan karena apa? Karena aparat penegak hukum dalam praktik sekarang tidak membedakan antara harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tindak pidana pencucian uang, kalau ahli diminta Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penyidik polisi, selalu ahli menjelaskan mengenai batas-batas itu dan pula sebagian di antaranya percaya dan sebagian di antaranya tidak.  Bahwa kalau seorang pelaku menikmati harta kekayaannya membeli mobil, membeli baju, membeli ke warung makan, dan sebagainya, hal tersebut adalah bagian dari hasil kejahatan yangdisebut sebagai bagian penikmatan harta kekayaan. Kalau bagian dari penikmatan harta kekayaan bukanlah sebagai bagian dari pencucian uang. Oleh sebab itu, harta kekayaan yang sudah terang benderang ada di depan mata, tinggal menyita sudah selesai. Apabila barangnya sudah dinikmati, hal tersebut adalah bagian bahwa seorang terdakwa yang sudah menjadi terpidana dan sudah menikmati yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memperberat ancaman pidana. Sedangkan mereka yang belum menikmati adalah memperingan ancaman pidana dan acap kali ini semuanya adalah dimasukan sebagai TPPU. Hal tersebut yang menurut ahli harus jelas batas- batasnya karena di dalamnya ada Pasal 2 ayat (1) sehingga jangan sampai ada pertimbangan untuk memperberat.  Bahwa oleh karena TPPU ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman di dalam Pasal 2 ayat (1), maka aneh apabila Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana 4 tahundan dapat diancam maksimum 20 tahun penjara. Menurut ahli hal tersebut tidak adil. Bahwa yang bijaksana adalah KUHP. KUHP acaman lebih rendah daripada kejahatan sumber asalnya danapabila memperberat, harus ditambahkan 1/3. Apabila telah di hukum 20 tahun penjara, itu adalah hukuman maksimum di Indonesia. Itu artinya praktis kejahatan asal akan disedot dalam pasal tindak pidana pencucian uang karena maksimum penjara adalah 20 tahun.  Menurut ahli dalam hubungannya dengan pengertian yang ahli sampaikan ada batas-batas ruang di mana kapan TPPU dan kapan tindak pidana asal diberlakukan dan apabila sudah selesai tindak pidana asal, tidak perlu dengan menggunakan TPPU.  Bahwa mengenai kewenangan KPK untuk dapat menuntut atau tidak secara tegas ahli sampaikan bahwa tidak ada norma yang mengatur tentang penuntutan oleh KPK. Dalam hukum pidana, dasar wewenang hanya dengan Undang-Undang, tidak boleh dengan interpretasi. Seringkali ahli berdebat, “Itu kan demi asas ini,” tidak bisa ada tafsir asas yang melahirkan wewenang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id seseorang atau lembaga penegak hukum dalam hukum pidana karena efek daripada wewenang akan melahirkan apa yang ahli sebut sebagai perampasan hak orang lain. Oleh sebab itu, tafsir hukum pidana atau khususnya dalam wewenang penegak hukum, aparat penegak hukum harus ada di dalam Undang-Undang, maka ahli menolak ketika ahli sampaikan penolakan secara ilmiah hukum mengenai misalnya wewenang yang diberikan kepada BPKP melakukan audit investigasi.  Menurut ahli tidak boleh ada wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum karena melakukan investigasi adalah wewenang dalam penegakan hukum, maka tidak bisa dilakukan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat sebagai lahir dari sebuah wewenang yang dapat merampas hak orang, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi baru masuk sebagai bahan pembentukan Undang-Undang.  Bahwa harus jelas dalam konteks ini karena prasyarat dalam audit investigasi.Contohnya adalah syarat-syarat tertentu dan teknik-teknik tertentu dan sudah menggunakan pro justisia. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut ahli katakan, tidak bisa berlaku kecuali harus dengan dimuat dalam Undang-Undang. Jadi apabila KPK ingin mempunyai wewenang menuntut, mungkin dasarnya ada, misalnya karena ada dalam Pengadilan Tipikor juga memiliki wewenang memeriksa perkara TPPU, cukup saja minta kepada Presiden, Perpu terbitkan hanya satu kata atau dua kata. Tetapi jangan menggunakan interpretasi karena akan melahirkan hak orang dituntut, diadili, dan dimasukkan, kalau terbukti maka masuk penjara. 3. Eddy OS Hiariej  Bahwa yang ahli sampaikan kepada Mahkamah adalah makalah seminar yang jauh sebelum undang-undang ini dimohonkan untuk diuji. Oleh karena itu, ketika ahli dihubungi oleh Pemohon, ahli sudah mengatakan bahwa apa yang menjadi dasar permohonan itu tidak sepenuhnya ahli setujui, tetapi meskipun ahli mengakui bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam Undang- Undang TPPU;  Bahwa sebetulnya perbedaan pendapat dalam akademis adalah suatu hal yang sunatullah apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait memang ada perbedaan prinsip dengan yang ahli akan sampaikan karena ahli Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id memandang tindak pidana pencucian uang bukan delik mandiri, bukan delik yang independen, tetapi adalah delik lanjutan dan oleh karena delik lanjutan, maka ahli tidak mempermasalahkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 karena apabila melihat ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, selalul di-juncto-kan dengan Pasal 2.Hal tersebut menandakan tindak pidana pencucian uang bukan kejahatan yang mandiri karena selalu dihubungkan dengan kejahatan asal. Boleh dikatakan bahwa kejahatan asal adalah causa proxima adanya tindak pidana pencucian uang. Ini tentunya bertentangan dalam pendapat ahli dengan ketentuan Pasal 69 yang dinyatakan tidak wajib membuktikan kejahatan asal terlebih dahulu.Oleh karena itu, ahli memberi solusi dalam pendapat ahli yang sudah diberikan, boleh kejahatan asal tidak dibuktikan terlebih dahulu, tetapi setidak-tidaknya kejahatan asal tersebut dibuktikan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya ada concursus realis, dan ahli kira ini yang selalu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menuntut di Pengadilan Tipikor selalu dipasang pasal kumulatif. Jadi selain tindak pidana korupsi sekaligus ada tindak pidana pencucian uang.  Bahwaahli tidak sepakat yang ahli anggap bertentangan bukan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 tetapi Penjelasan Pasal 5 bahwa kalimat diketahui atau patut diduga dalam doktrin dibenarkan, yang disebut dengan istilah pro parte dolus, pro parte culpa, sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan.  Bahwa pasal-pasal tersebut menurut memorie van toelichting mempermudah pekerjaan penuntut umumdan jangan kesengajaan, kealpaan sudah tidak bisa dijerat. Ketentuan Pasal 5, Penjelasan Pasal 5 berbunyi suatu kondisi menerjemahkan kata-kata patut diduga dengan kalimat suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan.  Bahwa kata-kata mengetahui, keinginan, atau kehendak, atau tujuan, berarti sudah bukan kealpaan, tetapi sudah kesengajaan. Artinya di satu sisi sebetulnya Undang-Undang memberi kemudahan kepada penuntut umum untuk membuktikan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, tetapi penjelasan tersebut kemudian membuat kabur bentuk kesalahan yang ada di dalam pasal tersebut. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa ahli pernah dimintakan ketika menguji Undang-Undang Perkebunan, persis konstruksinya demikian. Pasal yang mengatakan patut diduga, tetapi kemudian penjelasannya membuat kabur bentuk asalnya dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi penjelasannya. Jadi, ini yang sebetulnya menjadi titik singgung, sehingga menurut pendapat ahli, Pasal 5 membuat kabur bahwa patut diduga hal yang biasa dalam rumusan suatu tindak pidana dan tidak perlu dipersoalkan.  Bahwa ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78, ahli tidak menyatakan bahwa tidak bertentangan, hanya perlu suatu penjelasan. Dalam pidato pengukuhan, ahli sudah menekankan ada ketidakjelasan, apakah ketika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, apakah serta-merta Hakim langsung menjatuhkan pidana ataukah dalam hal terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana, apakah Hakim lalu menghentikan persidangan lalu menyatakan terdakwa dibebaskan? menurut ahli memang perlu dalam penjelasan yang namanya omkering van bewijslast, pembuktian terbalik. Artinya, di satu sisi jika terdakwa tidak bisa membuktikan, maka hal tersebut dianggap memberatkan. Maka berdasarkan keyakinan, kemudian dapat menjatuhkan pidana dan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, di mana saat terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh bukan dari hasil tindak pidana, maka seharusnya Hakim memberi kewenangan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan bukti yang bertentangan. Ini dimaksudkan supaya penuntut umum ketika datang ke pengadilan tidak dengan tangan kosong.  Bahwa mengenai ketentuan Pasal 95 dan Pasal 99, yang di satu sisi memang mencabut Undang-Undang tersebut, di sisi lain menyatakan ada dalam aturan peralihan akan menimbulkan suatu kompleksitas hukum. Sebetulnya, apabila kembali kepada asas, bahwa berlaku lex posterior derogat legi priori. Bagaimana halnya terjadi jika perbuatan dilakukan sebelum undang-undang lahir, maka menurut ahli kembali kepada asas umum (lex favor reo) dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka diterapkan aturan yang paling meringankan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa terkait persoalan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dan ahli berharap agar Mahkamah Konstitusi melakukan suatu clearance yang dianggap penting karena terkadang Majelis Hakim ketika mendengar pendapat ahli di pengadilan waktu tanya tidur, tetapi kemudian membuat kesimpulan mengutip pendapat ahli yang sesat. Dalam kasus terdakwa yang sudah dijatuhi pidana Anas Urbaningrum, dua hakim Pengadilan Tipikor yaitu Joko Subagyo dan Slamet Subagyo mengutip pendapat ahli yang menyatakan bahwa ahli menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sebetulnya konteksnya tidak demikian. Ketua majelis hakim waktu itu bertanya kepada ahli, “Apakah KPK itu berhak menuntut tindak pidana pencucian uang?” Lalu waktu itu ahli menjawab, “KPK berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana pencucian uang itu harus dibuktikan bersama-sama dengan tindak pidana korupsi.”  Bahwa betul tidak ada satu pun kewenangan yang memberikan KPK boleh melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Tetapi sesuatu yang tidak diatur belum tentu tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak diatur juga belum tentu boleh dilakukan. Bahwa Lalu Herman Kantoro Wismo memberikan tiga indikator, sesuatu yang tidak diatur apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, maka yang pertama indikatornya adalah persoalan kepatutan, yang kedua adalah ketertiban umum, dan yang ketiga adalah tertib hukum.  Bahwa apabila berbicara dalam konteks tertib hukum, ketika pengadilan tipikor diberi kewenangan menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka interpretasi secara sistematis, gramatikal, historis kewenangan itupun ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Chairul Huda Tentang Konstitusionalitas Penggunaan Istilah "patut diduga" dan "patut diduganya" dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Pada dasarnya, istilah "patut diduga" dan "patut diduganya" semula merupakan istilah yang dalam Hukum Pidana digunakan sebagai ukuran adanya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id "kelalaian", yaitu salah satu indicator of blamedari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini dipandang terdapat kelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu "kewajiban hukum" terhadap suatu hal, yaitu: "menduga-duga sebagaimana divvajibkan orang Iain menduga-duga". Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatu bentuk "kelalaian", jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarang.Dengan demikian, terdapat korelasi antara diabaikannya kewajiban hukum menduga atau menduganya atas suatu hal, dengan timbulnya akibat yang dilarang dalam Undang- Undang.  Namun demikian, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, dirasakan sulitnya membuktikan "ukuran" tentang "bila" kewajiban hukum tersebut telah timbul. Roeslan Saleh (1983: 122) menyatakan: "sudah sejak dulu dirasakan sukar untuk membuktikan hal itu", karenanya Arrest Hoge Raad tahun 1911 telah menegaskan: "hal bahwa akibat yang dilarang itu dapat diduga-duga sebelumnya tidaklah perlu disebutkan tersendiri dalam surat tuduhan". Kesukaran untuk menentukan parameter yang objektif tentang telah adanya kewajiban untuk "menduga" suatu hal, sehingga bagi diri pembuat telah masuk dalam kategori "patut diduga" atau "patut diduganya" jika menimbulkan keadaan terlarang, menyebabkan ketidakseragaman pola penerapan berkenaan dengan ketentuan pidana yang memuat unsur ini.  Berbeda halnya apabila dalam menentukan adanya "kelalaian" digunakan ukuran Iain, seperti tuntutan atau keharusan adanya "pengetahuan" pada orang tertentu, yang dapat diukur dari pendidikan, pengalaman hidup, tingkat pergaulan ataupun pola hubungan sosial dari pembuat. Jika dalam istilah "patut diduga" atau "patut diduganya" tercermin adanya keharusan pembuat "berspekulasi" atas suatu hal, disini ukurannya adanya adanya"pengetahuan" pada diri pembuat sehingga yang bersangkutan berreaksi dengan perbuatan tertentu dalam hal menghadapi suatu keadaan tertentu. Dalam hal ini dikatakan ada kelalaian, jika pada dirinya tidak terdapat "pengetahuan" tentang suatu hal sehingga menimbulkan keadaan yang terlarang, padahal "seharusnya" hal itu ada pada yang bersangkutan. Dengan parameter ini kelalaian relatif lebih mudah ditentukan, yaitu bilamana suatu perbuatan telah terjadi di luar dari apa yang diharapkan masyarakat pada yang bersangkutan (imzamuthbarkeit). Dengan demikian, dilihat dari caranya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berbuat atau tidak berbuat akan tergambar apakah yang bersangkutan telah berprilaku seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan ini "keharusan adanya pengetahuan" dimaksud merupakan "ukuran yang lebih objektif tentang adanya "kelalaian", daripada "kepatutan" untuk "menduga" atau "menduganya", yang tidak cukup terang kriterianya.  Pemikiran di atas menyebabkan pengertian tentang "kelalaian" yang berbasis pada adanya keadaan dimana seseorang "tidak menduga-duga sebagaimana orang Iain diwajibkan menduga-duga" berangusur-angsur beralih menjadi tuntutan untuk "berhati-hati" dalam melakukan suatu hal, sebagai konsekuensi menguatnya penerimaan teori risiko dalam memberi arti tentang kelalaian. Dipandang "tidak berhat-hati" ketika melakukan sesuatu tanpa takut menimbulkan risiko yang dilarang. Disini sama sekali yang dinilai bukan psike pembuat apakah dapat menduga-duga akan timbulnya akibat yang terlarang, tetapi tingkah lakunya apakah telah cukup berhati-hati sehinga telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Hal ini menyebabkan, dari sejak lama penggunaan istilah "menduga", "menduga- duga", "selayaknya dapat menduga", "sepatutnya menduga" atau kemudian "patut diduga" dan "patut diduganya" dalam pengertian istilah atau rumusan tindak pidana yang telah menimbulkan kesulitan-kesulitan, baik dalam ranah teoretis apalagi praktis, seharusnya berangsur-angsur ditinggalkan dan diganti dengan istilah yang lebih clear maknanya, yaitu "seharusnya mengetahui". Menurut saya sebagai ahli Hukum Pidana, istilah "seharusnya mengetahui" lebih baik dan tidak ambigu daripada istilah "patut diduga" atau "patut diduganya", sebagai padanan dari "shouldhave known", yang telah mulai diintrodusir dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang dengannya tercermin tingkat "kehati-hatian" pada diri seseorang dalam bertindak dilihat dari segi masyarakat.  Berdasarkan hal di atas, sebenarnya perumusan pengertian tertentu atau perumusan suatu tindak pidana yang menggunakan istilah "patut diduga" atau "patut diduganya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya dihindari, guna memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  Sementara itu, dalam berbagai rumusan tindak pidana, termasuk tindak pidana- tindak pidana diluar KUHP, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang menggunakan istilah "yang diketahui atau "patut diduganya" (atau istilah lain yang pengertiannya "sebangun" dengan istilah- istilah tersebut), seperti dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melahirkan dua pandangan yang mengartikan tentang delik-delik yang dirumuskan secara demikian secara berbeda, yaitu Pertama, tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dipandang sebagai "pro parte dolus pro parte culpa", sehingga pembuat tindak pidana tersebut dapat dipidana jika melakukannya "dengan kesengajan" atau "karena kealpaan" pembuatnya. Dalam ini perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut membuat pembuatnya dapat dipidana dengan pidana yang sama, jika karena "kesengajaan" atau "kelalaian" yang bersangkutan mengujudkan suatu keadaan yang dilarang. Sebagaimana diketahui "kesengajaan" atau "kealpaan" adalah betuk-bentuk kesalahan (schuld) yang menjadi dasar dicelanya pembuat (indicator of blame), dimana salah satu bentuk atau pertanda tersebut harus terdapat pada diri pembuat delik. Kedua, tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dipandang sebagai delik "culpa yang tidak sesungguhnya". Sebenarnya pembentuk undang-undang menghendaki agar syarat umum untuk menyatakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu keseluruhan kelakuan itu terwujud karena "kesengajaan" pembuatnya dapat diperlunak, dengan mengkonstruksikan sebagian unsurnya cukup jika telah ada sikap alpa atau lalai atas suatu hal. Dalam hal ini delik itu tetap dipandang sebagai delik "kesengajaan", dengan sebagian unsurnya "diculpakan". Dengan demikian, pendapat Jan Remmelink (2003: 165), yang menyatakan bahwa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id "menempatkan sebagian unsur-unsur tersebut ke dalam iingkaran pengaruh dolus, sebagian lainnya di objektivikasi, dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan culpa", harus dimaknai bahwa kelonggaran yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang tersebut diwujudkan dengan menetapkan sebagian dari unsur delik dolus itu cukup diwujudkan dengan persyaratan culpa pembuatnya. Oleh karena itu, sebenarnya "kesengajaan" atau "kelalaian" bukan suatu pilihan yang bersifat alternatif, tetapi hanya bentuk "delik-delik culpa yang tidak sesungguhnya", dimana sebenarnya merupakan delik dolus tetapi sebagian unsurnya dipandang terpenuhi cukup jika syarat kealpaan telah ada pada diri pembuatnya. Pandangan kedua mengharuskan ini tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sama sekali tidak boleh dipandang sebagai perbuatan dapat dipidana karena kealpaan atau kesengajan pembuatnya, seperti yang dimaksud dalam pandangan pertama. Melainkan kelalaian itu tertuju hanya pada sebagian unsurnya, yaitu "tidak menduga-duga padahal diwajibkan menduga-duga" bahwa harta kekayaan yang dilakukan perbuatan hukum tertentu tersebut merupakan hasil tindak pidana tertentu, yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, dalam konteks ini perbuatan "menempatkan", "mentransfer", "mengalihkan", "membelanjakan", "membayarkan", "menghibahkan", "menitipkan", "membawa ke luar negeri", "mengubah bentuk", "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga", "menyembunyikan", atau "menyamarkan", "menerima atau menguasai" harta kekayaan tertentu, adalah perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dengan "kesengajaan" pembuatnya, tetapi bahwa hal itu dilakukan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceed crime), dipandang melawan hukum cukup jika dapat diperkirakan atau mungkin diperhitungkan olehnya.  Menurut pendapat saya sebagai ahli Hukum Pidana, penafsiran kedua lebih tepat dalam hal ini. Dengan demikian, sama sekali keliru, jika tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dipandang telah terwujud, tanpa perlu membuktikan tentang "kesengajaan" pembuat untuk melakukan transaksi-transaksi dimaksud. Dalam hal ini tindak pidana ini dipandang sempurnanya (vooltoid), hanya dengan membuktikan bahwa pelaku sebenarnya "dapat menduga" bahwa objek yang ditransaksikan adalah hasil tindak pidana. Hal inilah yang menjadi kecenderungan praktik hukum selama ini dalam menerapkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan istilah "yang diketahuinya atau patut diduganya" sebagai suatu konstruksi alternatif, telah menempatkan tindak pidana-tindak pidana ini sebagai "tindak pidana yang dapat dipidana dengan kesengajaan atau karena kealpaan pembuatnya".Penerapan hukum yang demikian itu, telah "mendegradasi" delik-delik dolus menjadi delik-delik culpa.Dengan demikian, sebenarnya telah dilakukan kriminalisasi in concreto terhadap perbuatan itu in abstracto merupakan perbuatan yang patut dan legitim.Orang dipidana terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang oleh Undang- Undang.  Penerapan yang demikian ini terjadi terhadap Andhika Gumilang yang "tidak menduga-duga" bahwa pemberian mobil-mobil mewah isterinya itu (Melinda Dee) merupakan hasil tindak pidana.Andhika Gumilang lalai "memperkirakan" bahwa Melinda Dee yang dia kenal memang sejak semua adalah wanita paruh baya kaya raya, sehingga bersedia menjadi suaminya, bahwa pemberian-pemberian itu adalah hasil tindak pidana. Atas kelalaiannya itu, Andhika Gumilang mebayarnya dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Demikian pula misalnya Edies Adelia, sekarang mendekam dalam tahanan Polda Metro Jaya karena "tidak menduga-duga" tentang asal usul nafkah yang diberikan suaminya, padahal "patut diduganya" hal itu merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini, delik ini dipandang ada karena "kealpaan" Edies Adelia memperkirakan bahwa nafkah suaminya itu berasal dari tindak pidana penipuandan/atau penggelapan, telah menjeratnya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Dua kasus ini menggambarkan bahwa setiap suami/isteri orang-orang yang melakukan tindak pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi potential offender, karena istilah "patut diduganya" dipandang menyebabkan tindak pidana ini adalah delik culpa;  Dilihat dari konteks ini, menurut pendapat saya sebagai ahli Hukum Pidana, pemaknaan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai tindak pidana yang dapat diterapkan baik sebagai delik dolus ataupun delik culpa atau dipandang sebagai "pro parte dolus pro parte culpa", berpangkal tolak dari perumusan Undang-Undang tentang tindak pidana itu, yang sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan keliru oleh para penegak hukum dan hakim, karena dapat memaknai delik ini sebagai "delik culpa sesungguhnya". Hal ini boleh jadi sebagai akibat dari keterangan- keterangan yang tidak cukup memadai yang disampaikan pembentuk Undang-Undang tentang maksud sesungguhnya dari perumusan itu, atau pembentuk Undang-Undang sekadar mengambil alih instrumen hukum intemasional, semisal United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003, tanpa mengerti maknanya dengan baik, ataupun pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak menjadikan hal ini sebagai perhatiaan.  Kedepannya untuk mengukuhkan bahwa pemaknaan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah delik dolus dengan sebagian unsurnya diculpakan, perlu kebijakan legislatif untuk mengganti istilah "yang diketahuinya atau patut diduganya" dengan istilah "yang diketahui atau seharusnya diketahauinya", sehingga maknanya tidak menggambarkan pilihan bahwa delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau kealpaan pembuatnya. Sementara itu, untuk menghindari kekeliruan pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sambil menunggu legislative review tersebut, sedikit berbeda dengan permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) jika istilah "patut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diduganya" yang dirangkaikan secara alternatif dengan istilah "yang diketahuinya", dipandang bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesengajaan (delik culpa) hanya sebagian unsurnya dapat dipenuhi karena kelalaian pembuatnya, yaitu perihal harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang konstitusional sepanjang "patut diduganya" dimaknai sebagai "seharusnya diketahuinya" bahwa harta kekayaan itu adalah hasil tindak pidana. Dengan kata lain, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak konstitusional jika dimaknai adanya istilah "patut diduganya" yang dirangkaikan secara alternatif dengan dengan istilah "yang diketahuinya" sehingga dapat ditafsirkan bahwa delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau kealpaan pembuatnya. Cara menafsirkan ketentuan tersebut yang memaknai delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau kealpaan pembuatnya, pada dasarnya tidak menjamin kepastian hukum yang adil, seperti yang diamanahkan dalam Pasal 28D UUD 1945, jika adanya. Hal ini dikarenakan; Tentang Konstitusionalitas Ketentuan tentang Tidak Wajib Membuktikan Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Patut diingat, bahwa gagasan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membuat "crime doesn't pay", termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pemberantasannya ditempuh juga dengan cara mengkriminalisasi perbuatan- perbuatan tertentu yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil korupsi itu. Mengingat suatu penelitian di India menunjukkan differential association theory dari Sutherland, telah terbukti dari sisi lain, yaitu meningkatnya korupsi karena "meneladani" kesuksesan ekonomi para koruptor (Gaur: 2002). "Criminal behavior is not invented but learned", termasuk menyebabkan sementara orang menjadi "berkeinginan" korupsi karena belajar dari kesuksesan ekonomi para Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id koruptor. Oleh karena itu, "pencegahan" dan "penanggulangan" tindak pidana korupsi, yang keduanya dapat diadopsi dalam istilah "pemberantasan" (Bagir Manan: 2005), bukan hanya diarahkan pada penangan perkaranya, berupa penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagai predicate crime, melainkan juga diupayakan untuk "menghalangi" ataupun "menutup kemungkinan" para koruptor menikmati hasil kejahatannya. Tanpa mengembangkan sikap antipati kepada korupsi, termasuk untuk membuatnya "tidak menarik" atau "tidak menguntungkan" untuk dilakukan, dan mensinergikan hal itu dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan, tidak akan membuat efek tangkal hukum korupsi membaik. Hal inilah yang menjadi landasan United Nations Convention Agains Corruption 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, memasukkan kriminalisasi pencucian uang sebagai bagian upaya pencegahan (preventive measures) tindak pidana korupsi, yang ditempatkan dalam Bab II konvensi tersebut.  Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk "menghalangi" atau "menuntup kemungkinan" para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara, yang diantara dilakukan dengan menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang (money laundering), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain tindak pidana asalnya. Melakukan double penality seperti ini, merupakan upaya memberantas suatu tindak pidana dengan membuatnya sebagai "tidak menguntungkan", karena perbuatan-perbuatan lain seperti "menempatkan", "mentransfer", "mengalihkan", "membelanjakan", "membayarkan", "menghibahkan", "menitipkan", "membawa ke luar negeri", "mengubah bentuk", "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga", "menyembunyikan", atau "menyamarkan", "menerima atau menguasai" harta kekayaan hasil tindak pidana asalnya, merupakan tindak pidana tersendiri.  Persoalan pokok yang sebenarnya belum dicapai kesepakatan dikalangan para ahli dan praktisi adalah tentang pembuktian tindak pidana asal (semisal tindak pidana korupsi) dalam menerapkan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang. Sikap kalangan ahli dan praktisi mengenai hal ini terbelah menjadi dua kelompok pandangan, sebagian menyatakan tidak perlu dibuktikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana asalnya, sebagian lain menyatakan harus dibuktikan, setidak- tidaknya secara kumulatif tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian uang didakwakan dalam suatu surat dakwaan. Pandangan pertama menyatakan bahwa diantara dasarnya adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Sementara pandangan kedua, merujuk pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selalu menjadikan sebagai unsur (elemen) atau bagian inti (bestanddel) "merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", dari tindak pidana itu. Bahkan ada yang menyatakan predicate crime yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "causa" dari timbulnya money laudering, yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya, membuktikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaskud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya (predicate crime), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut.  Telaah kritis mengenai hal ini antara lain dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan: sudahkah penggunaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam prakteknya, dimaknai sebagai upayauntuk membuat "crime doesn't pay", included "corruption doesn't pay"? ataukah dengan dalih menggunakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hukum khususnya hukum pidana, telah digunakan sekadar sebagai upaya "memiskinkan koruptor". Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Sudahkah penggunaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan sebagai upaya untuk memberantas (mencegah dan menindak) tindak pidana asalnya, termasuk tindak pidana korupsi? Ataukah dengannya justru sebagai penerabasan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang melandasi KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 angka 2 International Convenant Civil and Political Right, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebaliknya, apakah kewajiban membuktikan predicate crime justru hanya akan menghambat upaya untuk membuat "crime doesn't pay", included "corruption doesn't pay" itu sendiri?  Pengamatan saya sebagai ahli Hukum Pidana atas praktik hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, tidak lagi berangkat dalam upaya untuk membuat "korupsi, sebagai dalam satu tindak pidana asal, "tidak lagi menguntungkan". Praktek hukum berkenaan tindak pidana pencucian uang bukan lagi ditempatkan sebagai bagian upaya pemberantasan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana asalnya, tetapi hanya sebagai alasan untuk "merampas" kekayaan seseorang "yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi". Penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang, misalnya dalam kasus Djoko Susilo, bukan hanya dijadikan dasar untuk "merampas" hasil tindak pidana korupsinya ketika menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, tetapi sebagai dasar untuk "merampas" semua harta kekayaannya yang diperolehnya sejak adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pengadilan dilaksanakan tanpa sedikitpun "memandang bahwa yang bersangkutan tak bersalah karena korupsi (sebelum menjabat Kakorlantas) sampai dengan pengadilan menyatakan benar terbukti atas kejahatan itu". Alih-alih bukannya tidak dipertimbangkan tentang hal itu, tetapi semata-mata oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, sama sekali tidak didakwakan (apalagi dibuktikan) tentang tindak pidana asalnya tersebut. Dalam hal ini karena Djoko Susilo terbukti melakukan tindak pidana korupsi ketika menjabat Kakorlantas, maka semua harta kekayaannya yang diperolehnya sebelum masa itu dan setelah adanya undang- undang tindak pidana pencucian uang juga "dianggap" sebagai hasil tindak pidana korupsi juga. Demikian pula hal yang sama terlihat dari kasus atas nama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahasyim, Wa Ode Nuhayati, Luthfi Hasan Ishaq, pemohon dalam uji materil ini maupun Anas Urbaningrum, dan Iain sebagainya.  Bahwa dilihat dari segi ini, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dimaknai keluar dari alasan sosiologis dan filosofis maksud pembentukan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, seharusnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuian Uang, dimaknai bahwa untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib "ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap" tindak pidana asalnya. Artinya, tidak wajib "dibuktikan terlebih dahulu" tindak pidana asalnya, maksudnya tidak wajib "ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap" tindak pidana asalnya.Penafsiran ini, juga bersumber dari digunakannya kata "terlebih dahulu" mengikuti kata "tidak wajib dibuktikan". Dengan demikian, pembuktian, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, dilakukan "bersamaan" dengan tindak pidana asalnya, sebagai dakwaan kumulatif atau setidak-tidaknya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang.  Kalaulah pembentuk Undang-Undang bermaksud bahwa Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimaknai sebagai tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asal dalam penyidikan penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan suatu tindak pidana pencucian uang, maka pembentuk Undang-Undang tidak akan menggunakan istilah "terlebih dahulu" dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya dirumuskan "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya" (tanpa kata-kata "terlebih dahulu").  Pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang, baik sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang dikumulatifkan dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu surat dakwaan, atau setidak-tidaknya tindak pidana asal itu dibuktikan sebagai salah satu unsur Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dari tindak pidana pencucian uang, tidak menghambat tujuan untuk membuat "korupsi" dan tindak pidana lainnya, sebagai dalam satu tindak pidana asal, "tidak lagi menguntungkan". Mengingat sekalipun terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan bukan hasil tindak pidana, tokh tidak dapat dilakukannya hal itu oleh terdakwa tidak lantas menjadikan harta kekayaan itu benar-benar hasil tindak pidana. Tambahan lagi, penuntut umum yang tidak membuktikan sama sekali bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tidak pidana tetapi "diduga" sebagai hasil tindak pidana, tidak menyebabkan harta kekayaan itu benar-benar merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini, pembuktian terhadap predicate crime hanya berkenaan dengan harta kekayaan yang dihasilkan tindak pidana itu, dan tidak mengenai yang lainnya.  Berdasarkan uraian di atas, sedikit berbeda dengan pemohon, menafisrkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan makna bahwa "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya" (tanpa kata-kata "terlebih dahulu") adalah tafsiran yang tidak konstitusional karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang menjadi salah satu fundamen dasar dapat ditegakkannya negara hukum. Dengan kata Iain, jika Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi konstitusional apabila dimaknai bahwa "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib 'ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap' tindak pidana asalnya". Dalam hal ini Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang ditafsirkan pembuktian tindak pidana asal itu setidak-tidaknya bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya atau sebagai salah satu unsurnya. Selain dari penafsiran yang demikian, menempatkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang dilandasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Tentang Konstitusionalitas Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucuian Uang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa "penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucuian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap". Sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan "penuntut umum" dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut. Namun demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum yang dimaksud tersebut adalah penuntut umum pada Kejaksaan Negeri. Dengan kata lainPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucuian uang.  Berbeda halnya dengan kewenangan Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal, yang kemudian dalam penjelasan pasal tersebut secara limitatif telah menyebutkan penyidik KPK sebagai pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal, sehingga berwenang pula melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, kewenangan Penyidik KPK melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun demikian, Penyidik KPK tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 25 Tahun 2003, dimana kedua undang-undang ini tidak memberi kewenangan Penyidik KPK melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.  Bahwa praktek peradian telah menunjukkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan.Penuntut Umum pada KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, padahal tidak diberikan kewenangan demikian oleh Undang- Undang. Dasar yang dijadikan acuan antara lain adalah ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menentukan adanya kewenangan "menggabungkan penyidikan", antara penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dengannya ditafsirkanlah bahwa ketika penyidikan kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, maka penuntutannya pun dapat digabungkan. Artinya, ketika Penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, maka "seolah-olah" Penuntut Umum pada KPK juga berwenang "menggabungkan penuntutan" tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya.  Konstruksi demikian itu harus ditolak, karena pada dasarnya mengacu pada Pasal 3 KUHAP, sebagai penegasan berlakunya asas leglitas dalam acara pidana, yang mengharuskan Hukum Acara Pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan aparat penegak hukum (agent of law enforcement) seperti KPK tidak boleh timbul kecuali ditentukan dalam undang- undang. Kewenangan KPK termasuk kewenangan dalam bidang penuntutan tidak boleh didasarkan pada penafsiran, tetapi hanya berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  Pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum memang berwenang melakukan "penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan" dalam hal ditemui keadaan-keadaan berikut: a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Namun demikian, perlu diingat bahwa Pasal 141 KUHAP dirancang dan didesain ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah- pisahkan (ein en ondelbaar), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini Pasal 141 KUHP dibuat dalam kerangka kejaksaan sebagai dominus litis, yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melakukan penuntutan tindak pidana. Namun demikian, adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan asas kejasaan sebagai ein en ondelbaar dan dominus litis tidak berlaku lagi secara utuh. Oleh karena itu, menurut pendapat saya sebagai ahli Hukum Pidana, tidak pada tempatnya ketika memberi justifikasi (pembenaran) terhadap penggabungan penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang oleh Penuntut Umum pada KPK yang dengan menjadi landasan Undang- Undang untuk memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum pada KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang,  Hukum Acara Pidana dibuat dan dirancang secara "strict" dengan maksud sebagai ejawantah dari perlindungan individu (yang powerless) dari kesewenangan aparat penegak hukum negara (yang powerfulT).Hal ini menyebabkan segala proses dan prosedur yang dibangun dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) juga dilandasi oleh asas legalitas (principle of legality). Hukum Acara Pidana karenanya juga memiliki sifat lex scripta, lex stricta, lex certa, sebagai komponen dasar dari asas legalitas.Dengan demikian, Hukum Acara Pidana karenanya harus dituangkan dalam hukum tertulis (written law).Perbedaan mendasar asas legalitas Hukum Pidana materiel dan Hukum Acara Pidana dapat diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan (wettelijke strafbepaling), yang berbentuk Undang-Undang dan peraturan daerah, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana ejawantahnya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien), sebagai pelaksanaan perintah langsung Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu), yang kesemuanya dijalankan oleh aparatur peradilan pidana menyebabkan persyaratan pengaturannya jauh lebih "ketat" daripada pembentukan delik, sehingga harus dengan Undang-Undang. Dalam hal ini penuntutan sebagai suatu "proses" yang mengurasi hak individu haruslah suatu kewenangan yang bersumber dari atribusi Undang-Undang, dan bukan penafsiran belaka.  Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan yang sifatnya Hukum Acara Pidana, tidak ditafsirkan.Keadaan yang menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana atas suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang yang cenderung dapat ditafsir-tafsirkan, karena under legislation dalam menegaskan suatu kewenangan, dapat menjadi suatu ketentuan yang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).Dalam hal ini Pasal 76 ayat (1) juncto Pasal 75 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memang benar dapat menimbulkan kewenangan baru bagi KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, maka hal itu tidak memberikan hak bagi setiap orang untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Tentang Konstitusionalitas Kewajiban Terdakwa Membuktikan Harta Kekayaannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bukan Hasil Tindak Pidana atau Tidak Terkait dengan Tindak Pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 dan 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Pasal 77 dan 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan adanya pembalikan beban pembuktian dalam rezim hukum pencucian uang, dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara yang dihadapinya bukan merupakan hasil tindak pidana atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Ketentuan di atas, harus dimaknai bahwa terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya "yang dapat dikualifikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai bukan merupakan hasil tindak pidana atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, kata-kata "yang terkait dengan perkara" yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diartikan sebagai harta kekayaannya "yang dapat dikualifikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang ditransaksikan secara mencurigakan (sucpicius transaction) sehingga menjadi objek perkara yang dengannya seorang terdakwa didakwa, diperiksa, dan diadili karena melakukan tindak pidana pencucian uang.  Namun demikian, praktek hukum yang umumnya terjadi berkenaan dengan penerapan Pasal 77 dan 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diwajibkannya terdakwa untuk membuktikan terhadap "seluruh harta kekayaan" terdakwa yang sebelumnya telah "disita" oleh Penyidik Kejaksaan, Penyidik Polri maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihatlah Bahasyim dan Djoko Susilo, atau Gayus H. Tambunan, juga Pemohon perkara ini, yang diperintahkan membuktikan semua harta kekayaannya yang sebelumnya disita oleh penyidik. Sangat tidak logis mereka semua itu diminta untuk membuktikan suatu hal yang boleh jadi diperolehnya dalam rentang waktu yang relative lama. Bahkan mungkin saja harta kekayaan itu diperoleh dari kumpulan berbagai penghasilan selama bertahun-tahun, Ketika yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya bahwa hal itu bukan hasil tindak pidana korupsi atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan penuntut umum juga tidak membutikan sebaliknya dari apa yang dibuktikan para terdakwa tersebut, lalu harta kekayaan tersebut dengan serta merta dipandang hasil tindak pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konstruksi ini dapat terjadi karena norma dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya kata-kata "yang terkait dengan perkara" yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sangat samar (vaagennormen), sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.  Pada dasarnya Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipandang konstitusional (conditionally constitutional) sepanjang pasal-pasal tersebut dimaknai bahwa terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya "yang dapat dikualifikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan" sebagai bukan merupakan hasil tindak pidana atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan bukan dimaknai sebagai diwajibkannya terdakwa untuk membuktikan terhadap "seluruh harta kekayaan" terdakwa yang sebelumnya telah "disita" oleh Penyidik Kejaksaan, Penyidik Polri maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentang Konstitusionalitas Ketentuan Peralihan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan asas lex temporis delicti, dimana hukum yang dijadikan dasar menilai suatu perbuatan adalah hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Tidak ada suatu hal yang dapat dipersoalkan berkenaan dengan ketentuan ini, mengingat demikianlah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id seharusnya guna memastikan bahwa hukum(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak diberlakukan secara surut (non retroactive), dimana hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.  Namun demikian, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi "bermasalah" ketika dikaitkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini seolah-olah tidak boleh diberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 terhadap peristiwa manapun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, termasuk yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Memang benar secara umum undang-undang yang keberlakuannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidak boleh lagi diterapkan.  Menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, dalam menghadapi perubahan rezim hukum pencucian uang, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai rezim lama, menunju kepada rezim baru yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harus dipastikan benar bahwa hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum "yang menguntungkan", sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, harus dimaknai sebagai aturan yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan perundang-undangan, sehingga hal itu hanya berlaku jika ketentuan- ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lebih menguntungan bagi terdakwa. Dalam hal ketentuan-ketentuan pidana dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata "lebih berat", dan karenanya tidak menguntungkan terdakwa, maka berlakulah ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Berdasarkan hal ini menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, sepanjang menyangkut hukum pidana materielnya, tidak terdapat problem konstitusional terhadap ketentuan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, berbeda halnya dengan ranah hukum formielnya, khususnya dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh KPK.Pada dasarnya KPK hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi Penyidik KPK sama sekali tidak berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dari segi ini Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi konstitusional bersyarat (conditionally conctitutional) sepanjang diartikan sebagai pengaturan peralihan hukum pidana materiel. Sebaliknya ketentuan tersebutmenjadi tidak konstitusional apabila ditafsirkan sebagai dasar kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, karena hal itu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak bagi setiap orang untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroactive). 5. Yusril Ihza Mahendra a. Maksud Pemonon dalam perkara ini adalah memohon kepada Mahkamah untuk menguji Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat [1] dan Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 95 Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) terhadap norma konstitusi di dalam UUD 1945; b. Pemohon mendalilkan yang pada intinya, pasal-pasal dalam Undang- Undang a quo sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas adalah bertentangan dengan norma konstitusi di dalam UUD 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa frasa ' atau patut diduganya" di dalam norma Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), serta kata "tidak" dalam Pasal 69 bertentangan dengan UUD 1945 dan memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa frasa dan kata dimaksud tidak mempunyai kokuctan hukum yang mengikat. Pemohon juga memohon agor Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasai 77, Pasal 78 ayat (1) serta Pasal 95 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; c. Setelah menela'ah dengan seksama argumentasi yang dikemukakan Pemohon, kami sampai pada kesimpulan bahwa kami sependapat dengan Pemohon bahwa frasa "atau patut diduganya" adalah bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah diakuinya prinsip "due process o law”' atau proses pemeriksaan yang benar, fair, dan adil yang dilakukan oleh negara kepada setiap orang, dan lebih khusus lagi adalah kepada warga negaranya sendiri apabila mereka disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Konsekuensi dari penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum adalah tidak bolehnya negara memberlakukan suatu norma hukum, lebih-lebih norma hukum pidana, yang bersifat sewenang-wenang kepada setiap orang. Perumusan norma hukum pidana materil haruslah bersifat past! dan untuk itu harus ditopang dengan norma hukum formil (hukum acara)yang dapat secara materil membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kepastian perumusan norma ini sangat fundamental karena penerapan hukum pidana pada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan dapat berakibat fatal bagi yang bersangkutan, termasuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dijatuhkannya hukuman seumur hidup dan/atau hukuman mati yang sesungguhnya merupakan hak asasi setiap manusia untuk hidup bebas dan hak untuk hidup. Karena itu frasa "atau patut diduganya" tidak sepantasnya dimasukkan ke dalam rumusan norma hukum pidana, karena secara materil hal itu mustahil dapat dibuktikan kecuali sekedar dugaan belaka, sehingga hakim akhirnya menjatuhkan pidana bukan berdasarkan atas bukti-bukti materil, melainkan atas dasar asumsi belaka -walaupun didalihkan sebagai "keyakinan hakim" yang tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; d. Frasa "atau patut diduganya" juga nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma Undang-Undang haruslah mencerminkan perlindungan kepastian hokum yang adil bagi setiap orang. Frasa "atau patut diduganya" samasekali tidak mencerminkan adanya kepastian hukum yang adil. Kata "yang diketahuinya" tidaklah sepantasnya disandingkan sejajar dengan kata "patut diduganya" dalam suatu rumusan norma hukum pidana. Kata "yang diketahuinya" menunjukkan adanya kepastian bahwa seseorang memang mengetahui bahwa sumber uang yang dimaksud dalam norma pasal tersebut adalah berasal dari kejahatan. Sementara "atau yang patut diduganya" bersifat sangat tidak jelas dan subjektif dan membuktikan "patut diduganya" juga sangatlah sulit, sehingga yang terjadi adalah kesimpulan subjektif baik dari penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Keadaan seperti ini membuka peluang kesewenang-wenangan aparatur negara kepada warganya sendiri, karena dengan pertimbangan subyektif aparatur penegak hukum dapat menyebabkan seseorang didakwa, diadili dan dihukum berdasarkan pertimbangan yang jauh dari sifat adil. Norma demikian nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e. Frasa "atau patut diduganya"dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU berpotens menimbulkan keragu-raguan bagi setiap orang dalam memutuskan apakah akan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya dalam kehidupan masyarakat yang normal. Hal ini berakibat lenyapnya perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Frasa "patut diduganya" bahwa uang dalam jumlah tertentu adalah berasal dari suatu tindak pidana, adalah mustahil diketahui oleh umum. Seorang pemilik took, tidaklah mungkin akan "patut menduga" bahwa seseorang yang tidak dikenalnya berbelanja di tokonya adalah menggunakan uang hasil kejahatan. Lagi pula, dugaan tanpa pengetahuan dan alasan yang pasti belumlah dapat dijadkan sebagai dasar dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, lebih-lebih terhadap orang yang diduga menggunakan uang hasil kejahatan ternyata samasekali tidak pernah dilakukan penyidikan dan penuntutan,apalagi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Frasa "patut diduganya" telah menyampingkan asas praduga tidak bersalah, karena memutuskan berbuat atau tidak berbuat sesuatu semata-mata atas dasar dugaan belaka, apalagi dugaan itu diembel-embeli lagi dengan kata "patut diduganya". Dugaan saja tidak dapat dijadikan dasar suatu tindakan, apalagi sekedar "patut" menduga; f. Kata "tidak" dalam Pasal 69 Undang-Undang a quo yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyeidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan terhadap kejahatan pencucian uang, tidak wajib dibuktikan lebih dulu pidana asalnya. Terhadap norma ini, perdebatan akademis maupun perdebatan di forum pengailan terus-menerus terjadi tanpa kejelasan, sehingga sudah semestinya Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan demi tegaknya asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan demi tegaknya keadilan dan kepastian hokum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ahli berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang, bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan kejahatan lanjutan yang hanya mungkin dilakukan sebagai kelanjutan dari kejahatan pokok yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan uang tersebut. Karena itu, tanpa pernah membuktikan bahwa ada kejahatan pokok (predicate crime) yang dilakukan, maka mustahillah dapat menuntut dan mengadili seseorang dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang; g. Penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang juga tidak dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan kejahatan pokok, karena hal itu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berakibat bahwa tuntutan terhadap tindak pidana lanjutan (pencucian uang) dilakukan di atas dugaan atau asumsi bahwa kejahatan pokok telah terbukti dilakukan. Padahal, melakukan suatu tuntutan tidak mungkin dilakukan hanya atas dasar asumsi tanpa alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Jika keadaan seperti ini dibiarkan terus-menerus maka ketidakadilanlah yang akan tercipta dalam kehidupan bernegara kita. Apalagi, penuntutan terpisah atau bersamaan antara pidana pokok dengan kejatahan lanjutan, yang dibarengi dengan pembentukan opini dalam masyarakat, berpotensi untuk menjatuhkan putusan bersalah pada orang yang didakwa. Cara-cara seperti ini tiodak boleh dipertahankan dalam sebuah negara hukum; h. Norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Rumusan norma ini dengan jelas menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang, harus lebih dulu dibuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan korupsi, bukan sekedar dugaan bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Keadaan seperti ini lagi-lagi memberikan ruang kepada aparatur penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang menuntut setiap orang ke pengadilan dengan tuntutan melakukan tindak pidana pencucian uang, walaupun belum pernah dibuktikan kejahatan apa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang tersebut. Memang dalam sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta yang dimiliki seseorang bukanlah berasal dari kejahatan. Dalam kehidupan masyarakat kita, yang umumnya tradisional dan jauh dari kehidupan masyarakat modern yang segala sesuatunya dicatat dan dibukukan dengan jelas, bahkan oleh akuntan, keadaan seperti ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat dan dengan mudah menimbulkan ketidak-adilan. Apalagi, kekayaan yang harus dibuktikan bukan hasildari kejahatan itu tidak terbatas hanya kepada apa yang didakwakan dalam persidangan, hal ini benar-benar berpotensi melakukan kezaliman. Dalam praktek, hal ini telah terjadi, seseorang yang didakwa menerima suap sebensar Rp. 5 milyar pada tanggal, bulan dan tahun tertentu, tetap dihukum melakukan tindak pidana sebesar Rp. 50 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id milyar yang meliputi sebagian besar harta yang dimiliknya dan dikumpulkan sepanjang hidupnya, yang berbeda jauh dengan tuntutan tindak pidana asalnya yang dilakukan pada waktu tertentu. Cara-cara seperti ini menempatkan Negara menjadi semacam perampok terhadap warganya sendiri,m apalagi ternyata, putusan pengadilan menyita harta milik seseorang yang sesungguhnya bukanlah hasil kejahatan dan bukan pula tindak pidana pencucian uang. Slogan "pemiskinan koruptor" tidak dapat dilakukan dengan cara semena-mena dengan mengabaikan asas-asas hukum terutama keadilan dan kepastian hukum; i. Perdebatan mengenai apakah Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU memang telah terjadi sejak awal lahirnya Undang-Undang tersebut sehingga Mahkamah Konstitusi memang harus memutuskan hal ini dengan bijak sesuai dengan asas-asas yang dianut UUD 1945. Rumusan norma pasal ini jelas bersifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. KPK, Polisi, bahkan Dirjen Pajak dan Bea Cukai diberi kewenangan melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana dimaklumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan pasal bukanlah norma, melainkan fungsinya hanyalah menjelaskan sesuatu yang dianggap tidak jelas di dalam rumusan norma pasal. Penjelasan tidak boleh menciptakan norma baru, apalagi norma baru tersebut menyimpang dan bertentangan dengan norma yang dirumuskan di dalam pasal yang dijelaskan; j. Perdebatan bukan saja terjadi pada kewenangan melakukan penyidikan antara penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, dan penyidik tindak pidana khusus tertentu sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tetapi juga kewenangan melakukan penuntutan. Aparat Dirjen Pajak dan Bea Cukai, bisa saja bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menyidik tindak pidana khusus yang menjadi kewenangannya, namun mustahillah PPNS Dirjen Pajak dan Bea Cukai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id akan bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan. Jelaslah bahwa tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada penyidik khusus dalam TPPU untuk melakukan penuntutan ke pengadilan. Nama Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPTPPU dan penjelasannya telah dengan jelas menyebutkan bahwa yang melakukan penuntutan perkara TPPU adalah JPU pada Kejaksaan Negeri, bukan jaksa penuntut pada institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU sebagai tindak pidana kejahatan dari tindak pidana pokok yang menjadi kewenangannya. Dalil yang selama ini digunakan, yakni "kalau berwenang menyidik, makan tentu berwenang menuntut" adalah dalih yang mengada-ada dan menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Polisi berwenang menyidik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun KUHAP tidak memberi wewenang kepada polisi untuk melakukan penuntutan. Bahkan Undang-Undang TPPU sendiri yangmemberi contoh berwenangnya PPNS Pajak dan Bea Cukai menyidik TPPU yang tentunya tidak punya kapasitas apapun untuk menuntut perkara yang disidiknya ke pengadilan; k. Norma Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU mengandung pertentangan dengan norma Pasal 99 undang-undang yang sama. Disatu sisi dinyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang a quo diperiksa dan diputus dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun Pasal 99 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang PPTPU maka Undang-Undang TPPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Masalahnya adalah, dengan berlakunya UU PPTPPU maka akan dan telah ada orang yang diperiksa, baik tingkat penyidikan atau tingkat pengadilan dengan Undang-Undang TPPU, sementara Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kalau ini terjadi, maka pemeriksaan tersebut adalah tidak sah, karena menggunakan norma undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan lebih kacau lagi penegakan hukum apabila penyidik dan penuntut umum KPK melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010, sementara berdasarkan berdasarkan Undang-Undang TPPU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, KPK tidaklah berwenang menyidik dan menuntut perkara tersebut. Keadaan seperti ini membuat rusak citra Negara hukum Republik Indonesia, sehingga terkesan yang dikedepankan adalah kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; l. Penerapan dua Undang-Undang dalam menyidik, menuntut, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan norma Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang PPTU, dalam makna Undang-Undang lama diterapkan (UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU) terhadap perkara dugaan TPPU sebelum berlakunya UU PPTPPU Nomor 8 Tahun 2010, namun aparat penyidik dan penuntutntya adalah aparat KPK dan pengadilannya adalah Pengadilan Tipikor sesuai Undang-Undang PPTPPU, dengan jelas menunjukkan kekacauan penegakan hukum di negara ini. Ini berarti, disatu pihak undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diterapkan pada suatu kasus, sementara pada kasus itu diberlakukan pula norma Undang-Undang baru secara retro-aktif, hal ini nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. m. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, kami berpendapat bahwa seluruh petitum Pemohon dalam perkara ini adalah beralasan hukum, dan seyogianya Mahkamah dapat mengabulkannya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 September 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Bahwa kegiatan pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat merugian masyarakat antara lain merongrong sektor swasta yang sah, merorong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.Secara umum, ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, 1. Oleh karena pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Maka dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal sehingga praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. 2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan follow money maka kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. 3. Dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada pokok-pokok yang ada di belakangnya.  Bahwa secara khusus alasan mengapa pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana karena tanggapan dunia internasional yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah dengan adanya Financial Action Task Force karena badan tersebut merupakan badan paling otoritatif dan paling berpengaruh berkaitan dengan kegiatan pencucian uang di dunia. Pengabaian terhadap FATF akan mengakibatkan Indonesia dimasukkan dalam daftar non cooperative countries and territories.  Bahwa terkait dengan pokok-pokok permohonan Pemohon, Pertama, terkait dengan frasa patut diduga sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 3, Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan pertama sebagai berikut, dilihat dari adanya unsur-unsur yang diketahui dan patut diduga dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikatakan bahwa pasal tersebut diliputi oleh dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat karena dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan itu, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatannya telah memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya. Namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul sedangkan apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu diterima oleh pelaku yang kemudian berasal dari kejahatan tetapi akibatnya si pelaku menganggap akan menerima akibat bahwa harta tersebut dari hasil tindak pidana atau tidak sedangkan pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan seandainya kemungkinan yang disadari tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kedua, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada hakekatnya ingin menjangkau para pelaku tindak pidana pendanaan teroris yang belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, dimasukkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum menjadi tindak pidana tersendiri.  Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU mengadung makna bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas pendanaan terorisme dipersamakan dengan melakukan tindak pidana teroris dan hal tersebut merupakan sebagai predicate crime atau tindak pidana asal dari TPPU. Setiap harta kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana terorisme, termasuk yang dihasilkan atau diperoleh dari kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan dapat diberlakukan termasuk ditelusuri disita dan dirampas dengan menggunakan Undang-Undang TPPU.  Bahwa tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime dan bertujuan mengisi kekosongan hukum dan/atau menjangkau para pelaku tindak pidana atau tindak pidana pendanaan teroris. Dimasukkanya teroris di dalam daftar predicate crime dalam Pasal 2 Undang- Undang TPPU, sekalipun pada waktu itu terorisme di Indonesia belum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dikriminalisasi, maka tujuannya adalah agar Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ikut dalam gerakan anti terorisme.Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas adalah justru bertujuan untuk memberi perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi atas ancaman terorisme.  Bahwa terkait dengan frasa patut diduga, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, penyebutan dolus eventualis atau kesengajaan ini tidaklah ada atau tergantung pada munculnya akibat kesengajaan tersebut ada atau telah terjadi. Terlepas dari apakah akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut muncul atau tidak, sehingga bersifat bersyarat, bukan kesengajaan dari perbuatan itu sendiri, melainkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Seperti dalam rumusan ketentuan Pasal 480 KUHP, mengenai penadahan barang curian yang berlaku sekarang sebagai pengganti unsur kesengajaan disebutkan sebagai unsur pengetahuan dari pelaku bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.  Bahwaoleh karena adanya kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa yang menghendaki tindakannya itu karena pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya, seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti dan akan terjadi.  Bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana tersebut tidak mengetahui baik langsung maupun tidak langsung mengenai kondisi dari harta yang ditransfer, ditempatkan, atau dikuasainya, namun berdasarkan pengetahuan yang objektif atau pengalaman yang diperolehnya, maka seharusnya ada anasir dalam arti diri pembuat bahwa apa yang dialaminya mempunyai dampak akibat terlepas dari dampak akibat yang akan terjadi tersebut, baik atau buruk dibuktikan dengan apa yang menjadi fakta, dan dalam persidangan, dan alat-alat bukti yang ada sehingga menurut Pemerintah ketentuan tersebut telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa terkait dengan kata tidak sebagaimana diatur atau ditentukan di dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, Pasal 69 Undang-Undang TPPU, tidak mewajibkan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Adanya pasal ini menegaskan bahwa adanya TPPU bukanlah asesoris dan oleh karena itu penuntutannya dapat berdiri sendiri tanpa menunggu dari tindak pidana asalnya. Sehingga ketika terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul atau sumber penghasilannya di luar penghasilan terdakwa adalah patut diduga bahwa kekayaanya adalah hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menurut Pemeirntah, justru telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga dalam rangka melindungi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta adanya rasa aman sebagai antisipasi adanya transaksi yang begitu cepat, dan mengantisipasi pencegahan kejatahan TPPU.  Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) maka saling terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 39 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai definisi jaksa penuntut umum dan penuntutan.Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka ketentuan ini tidak terkait sama sekali dengan isu konstitusionalitas.Oleh karena itu, hanya menyangkut hal-hal yang terkait dengan masalah penjelasan dan batasan dari ketentuan Undang- Undang itu sendiri.  Bahwa terkait dengan Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang TPPU, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa berdasarkan United Nation Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai berlakunya pembuktian terbalik terkait dengan proceed of crime, yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional yakni pembuktian atas harta kekayaan miliknya yang diduga berasal dari perolehan tindak pidana korupsi.  Berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut, maka Pemerintah memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diterima. Menerima keterangan Pemerintah untuk secara keseluruhan dan menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 78, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebijaksana-bijaksananya. Selain itu, Presiden telah mengajukan dua orang ahli yaitu M. Arief Amrullah dan Yunus Husein, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PRESIDEN 1. M. Arief Amrullah  Bahwa mengenai karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bagian dari kejahatan terorganisasi yang bersifat transnasional. Oleh karena karakteristik yang demikian itu, maka mau tidak mau Indonesia juga harus merespon standar internasinal dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau yang populer juga disebut dengan money loundring itu merupakan satu kejahatan yang dapat membahayakan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa apalagi dengan terintergrasinya sistem keuangan suatu negara ke dalam sistem keuangan dunia. Ini sangat membuka peluang bagi masuknya kejahatan trans nasional yang salah satunya dilakukan dengan praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi.  Bahwa upaya mencegah dan pengawasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan secara sendiri. Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut diperlukan suatu pendekatan internasional atau pendekatan global, kerja sama secara internasional tersebut mutlak diperlukan baik dalam tukar-menukar informasi maupun penegakkan hukum, perjanjian bilateral, maupun multilateral.  Bahwa pelaku kejahatan terorganisasi telah memasuki dan mencapai wilayah ekonomi makro, seperti barang-barang haram yang diperoleh dari suatu benua diperdagangkan melintasi benua lainnya dan dipasarkan ke dunia ketiga dan telah diakui bahwa para mafia dewasa ini benar-benar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id merupakan satu masalah transnasional. Ini berarti perubahan dalam ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan tersebut telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.  Tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian kejahatan terorganisasi pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri organized crime, white collar crime, corporate crime, transnational crime, dan bahkan dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini money loundring juga dapat menjadi salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan kejahatan cyber.  Bahwa mengingat karakteristik yang demikian, maka didirikanlah Financial Action Task Force on Money Loundring atau FATF oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989. FATF merupakan sebuah badan antarpemerintah yang bertujuan untuk membangun kerja sama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara-negara untuk mengimplementasikan secara efektif bagaimana untuk membuat program-program dalam memberantas danmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.  Bahwa kebutuhan untuk mencover semua aspek yang relevan dengan upaya memerangi money loundring yang diwujudkan dalam lingkup 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya. Rekomendasi tersebut kali pertama disusun tahun 1990, pada tahun 1996 dilakukan kali pertama dalam upaya untuk mengantisipasi perkembangan, dan teknik-teknik pencucian uang dan juga perluasan cakupan atau lingkup pencucian uang selain dari pencucian uang hasil kejahatan penjualan obat- obat terlarang. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2001 FATF telah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengembangkan amanat yang diembannya untuk menghadapi persoalan pendanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh teroris dan organisasi- organisasi teroris dan telah menghasilkan langkah penting bagi pembentukan tambahan delapan rekomendasi yang akhirnya berkembang menjadi Sembilan, apa yang disebut dengan rekomendasi khusus mengenai khusus teroris financing.  Bahwa pada bulan Juli 2003 rekomendasi-rekomendasi FATF itu telah dilakukan perbaikan untuk yang kali kedua kemudian pada pelaksanaan FATF pada pertemuan awal bulan Februari 2012 dilakukan revisi terhadap FATF yang 40 plus 9 yang disederhanakan menjadi 40 rekomendasi yang di dalamnya terdapat pula tambahan rekomendasi mengenai perluasan mengenai pendanaan dan mengenai keuangan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diakui sebagai standar internasional untuk anti pencucian uang dan perang terhadap pendanaan terorisme.  Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan uji materiil terhadap 9 pasal dari Undang-Undang TPPU tersebut dan oleh Pemohon dikemukakan bahwa penyusunan Undang-Undang TPPU tersebut lebih merujuk pada standar internasional dari pada berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan Pemohon ada benarnya jika yang dilihat hanya pada segi standar internasionalnya saja. Namun perujukan pada standar internasional itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan oleh suatu negara termasuk Negara Indonesia karena hal itu sebagai konsekuensi logis dalam pergaulan antarbangsa. Tidak akan mungkin Negara Indonesia akan hidup menyendiri lepas dari pergaulan antarbangsa terlebih dalam upaya memerangi suatu kejahatan yang sifatnya transnasional. Demikian juga halnya dalam pengaturan suatu tindak pidana yang sifatnya lintas batas serta upaya mencegah dan memberantasnya karena itu mau tidak mau Indonesia harus merujuk pada standar-standar internasional tersebut.  Bahwa perujukan itu pada dasarnya adalah dalam rangka menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tuumpah darah Indonesia dan lanjut lagi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Bahwa suatu Undang- Undang tidak lain adalah untuk dalam rangka melindungi bagaimana asset- aset yang diterbangkan dapat ke luar negeri atau digunakan ke yang lain-lain dalam rangka apa melindungi segenap Bangsa Indonesia.  Bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional maka Indonesia pun harus turut ambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas suatu kejahatan yang sifatnya transnasional tersebut. Jika tidak demikian Indonesia akan dilabel sebagai negara yang tidak koorperatif dan inikan pernah terjadi juga bagi Indonesia. Sehingga perdagangan LC Indonesia tidak diakui di luar negeri.  Bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang jika demikian halnya maka yang menjadi taruhannya adalah nama bangsa dan Negara Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu Indonesia telah mengesahkan beberapa konvensi internasional, misalnya tentang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Untuk itu maka menjalin kerja sama internasional termasuk juga dengan organisasi regional seperti antara lain Asia Pacific Group on Money Laundering dan Indonesia juga sebagai anggota di situ. Grup Indonesia juga pernah menjadi sponsor bagi negara-negara anggota dan banyak mendapat manfaat terkait dengan pertukaran informasi dalam rangka pengejaran asset-aset di luar negeri. Di samping juga kerja sama internal dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebab jika tidak melalui berbagai kerja sama tersebut akan banyak kesulitan dalam menanggulangi jenis kejahatan yang karakteristiknya berbeda dengan kejahatan konvensional.  Bahwa mengenai implementasi politik hukum pidana dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Di dalam konsideran atau istilah semangat hukum, legal spirit, dari dibuatnya Undang-Undang TPPU tersebut itu antara lain telah dikemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Berdasarkan konsideran tersebut yang merupakan perlindungan terhadap Bangsa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.  Bahwa pembuatan TPPU pada dasarnya tidak terlepas dari upaya perlindungan dimaksud, melalui pendekatan politik criminal, yaitu kebijakan penanggulang tindak pidana pencucian uang melalui sarana hukum pidana. Sehubungan dengan adanya permohonan judicial review atas 9 pasal, Undang-Undang TPPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Pemohon, diantara kesembilan pasal tersebut yang ahli kemukakan pada kesempatan ini adalah ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU.  Bahwa sebelum mengurai lebih lanjut, ada baiknya jika diperkenalkan terlebih dahulu, apakah nilai di balik norma Pasal 77 dan Pasal 78 Undang- Undang TPPU tersebut memang tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945? ahli mengutip, pendapat guru besar hukum pidana yaitu Prof. Sudarto yang mengatakan, “Dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi, pada sewaktu- waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, melaksanakan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi rasa keadailan dan daya guna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi untuk mengekspresikan nila-nilai dan fungsi instrumental.” Jadi, nilai-nilai tersebut yang bagaimana bisa masuk dalam suatau pembuatan Undang-Undang dan instrumental sebagai upaya apa yang hendak dituju oleh suatu Undang- Undang tersebut.  Bahwa nilai-nilai dimaksud dapat dilihat dalam skema berikut iniyang menggambarkan saling keterhubungan beberapa nilai tersebut.Ide dasar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pancasila, penjabaran akal ilmu hukum adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Nilai keseimbangan, nilai Ketuhanan, asas keadilan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, objektif, tidak diskriminatif, no favoritism, fairness. Nilai kemanusiaan asas persamaan (equality before the law). Nilai kemasyarakatan, nilai keadilan, asas demokrasi, asa persatuan, dan tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan.  Bahwa kaitannya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, yang dalam ciri hukum pidana dikenal dengan asas pembuktian terbalik (Reversel Burden of Proof) pada Pasal 77 Undang-Undang TPPU menentukan, “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Selanjutnya Pasal 78 ayat (1), dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, “Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara, bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Undang-Undang TPPU.Namun, dalam membaca ketentuan Pasal 78 juga perlu dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (2)-nya, yaitu yang terakhir, “Mengajukan dengan alat bukti yang cukup.”  Bahwa dengan diadopsinya asas tersebut ke dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU, maka yang menjadi pertanyaan lagi, apakah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP? Karena Pasal 66 KUHP dengan tegas menyatakan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”  Bahwa dalam penjelasan Pasal 66 KUHP ditegaskan, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Kemudian penjelasan umum KUHP angka 3 huruf c, lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnnya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  Bahwa karena asas tersebut merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang- Undang NomorNomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam dan dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanakah posisi ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU? Apakah memang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah? yang pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, khususnya terdakwa.  Pertanyaan selanjutnya, apakah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucuian uang bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang didakwakan padanya itu sudah dianggap bahwa terdakwa sudah bersalah. Apabila dilihat sepintas, seolah ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, bertentangan dengan Pasal 66 KUHP, yang di dalamnya telah diletakkan asas praduga tak bersalah.Namun sebenarnya tidak demikian karena dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang cukup bahwa kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, justru telah mengangkat harkat dan martabat terdakwa karena Undang-Undang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hak bicara, guna menyampaikan apa yang sebenarnya.  Bahwa di samping itu mengingat Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang TPPU tersebut, ranahnya ada, baru-baru ini proses persidangan dan tidak dalam memutus bahwa terdakwa bersalah, maka ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Demikian juga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP ditentukan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Sementara dalam pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU tersebut adalah hanya objeknya saja, yaitu asal-usul harta kekayaan yang dimiliki terdakwa bukan berdasar tindak pidana karena itu bila terdakwa tidak mampu menerangkan harta kekayaannya tersebut sebagai bukan berasal dari tindak pidana, maka ketidakmampuan dalam menerangkan itu tidak cukup menghukum terdakwa, sehingga tidak ada alasan juga untuk menyatakan hal itu bertentangan dengan KUHP karena ada jaksa lagi yang menentukan unsur-unsurnya itu. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa formulasi yang dituangkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU telah menunjukkan adanya nilai keseimbangan Pancasila, sebagai skema di atas tadi telah terimplementasi ke dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. Akan tetapi ketentuan tersebut oleh Pemohon dipandang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang- Undang Dasar 1945 dari Pasal 28G, 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.  Bahwa rumusan yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memang seharusnya demikian sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang, namun demikian hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu ada batas-batasnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.Dengan demikian kemutlakan itu tidak ada, yang ada adalah relatif.  Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU sebenarnya telah meletakan nilai keseimbangan dimaksud, dalam arti tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga terhadap aspek individual si pelaku tindak pidana. Jadi dat dader staatsrecht dengan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU justru di dalamnya telah terimplementasi nilai-nilai keseimbangan Pancasila, baik nilai Ketuhanan di antaranya objektif, nilai kemanusiaan persamaan di muka hukum, dan nilai kemasyarakatan atau demokrasi sebagaimana telah juga ahli kemukakan di atas.  Bahwa sebaliknya apabia terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya sehubungan dengan perkara yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dihadapinya. Justru yang demikian itu yang seharusnya dipandang sebagai bertentangan melanggar hak-hak asasi terdakwa. Lagi pula dalam pemeriksaan tersebut hanya merupakan cara dalam upaya mencari kebenaran materiil, sehingga meskipun terdakwa telah menyampaikan alat bukti yang cukup namun jaksa penuntut umum juga mengajukan alat bukti bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa adalah hasil dari atau terkait dengan tindak pidana dan proses di persidangan itulah yang akan menentukan adanya kebenaran.  Bahwa sehubungan dengan itu sebagaimana yang ditulis oleh Dr. H. Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. Dalam bukunya berjudul Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi, mengemukakan kasus yang ada selama tahun 2004-2008 terlihat belum ada satupun terdakwa melakukan pembuktian dengan pembalikan beban pembuktian. Di pengadilan menurut Dr. Akil, seyogianya diterapkan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa, tetapi sampai dengan penelitian, artinya dilakukan penelitian untuk penulisan buku itu terlihat para hakim di pengadilan masih menggunakan model pembuktian yang bersifat umum pada kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian sebetulnya juga Pemohon telah mendukung upaya penerapan asas pembuktian terbalik tersebut. Mengingat persoalan yang terkait dengan asas pembuktian terbalik tersebut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 01/Munas-7/MUI/2010 tentang Penerapan Asas Pembuktian Terbalik tanggal 27 Juli 2010, di mana pada bagian menimbang dikemukakan bahwa salah satu ikhtiar untuk mempermudah pembuktian tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang adalah penerapan asas pembuktian terbalik, dimana seseorang yang diindikasikan telah melakukan kejahatan tersebut dapat dimintai beban pembuktian, akan tetapi hingga kini gagasan penerapan asas pembuktian tersebut belum dapat terwujud karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah adanya benturan dengan asas lain dalam hukum, yakni asas pra duga tak bersalah.  Bahwa umat Islam harus memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mempercepat penanganan masalah korupsi termasuk dengan melakukan kajian terkait dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana tertentu dalam perspektif agama.  Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b musyawarah nasional ke delapan Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik sebagai pedoman. Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik.  Bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan atau ikrar atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Bahwa Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut umum, sedangkan sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ditemukan indikasi tindak pidana sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa.  Bahwa selanjutnya Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan baik kepada pemerintah dan DPR maupun kepada penegak hukum. Pemerintah dan DPR diminta untuk merevisi beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan agar dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik untuk menegakkan kemaslahatan umum dan mencegah maraknya tindak pidana akibat kesulitan pembuktian materiil. Para penegak hukum diharapkan dapat menangani dan mengadili tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang sekipun harus dengan menggunakan pendekatan pembuktian terbalik. Selain itu, dengan diadopsinya asas beban pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang TPPU adalah sesuai dengan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan tindak pidana biasa.  Bahwa sebagai penutup, hubungan-hubungan ekonomi antar bangsa itu sudah menjadi bersifat interdependensi dan melewati batas-batas nasional karena itu mau tidak mau kita juga harus mempedomani beberapa standar internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bukan berarti kita mengabaikan nilai-nilai yang tadi sudah ahli sampaikan sebelumnya. Hal itu dilakukan bahwa dalam konteks Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id politik hukum pidana dalam pembuatan undang-undang, termasuk Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 harus pula memperhatikan nilai-nilai global atau internasional.  Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan konstitusi, justru sebaliknya telah bersesuaian dengan nilai-nilai kesimbangan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dengan Pasal 66 KUHP yang di dalamnya telah diletakkan asas praduga tak bersalah serta ketentuan Pasal 183 KUHP. 2. Yunus Husein  Bahwa Ada empat isu yang akanahli jawab. Pertama, yaitu mengenai mengapa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan, dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Setidak- tidaknya ada tujuh alasan kenapa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Alasan pertama bersifat normatif, yaitu ada dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan wajib diperiksa. Yang disebut adalah tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu jadi tidak ada yang menyebutkan wajib itu tidak ada.  Kemudian yang kedua, sesuai dengan Pasal 183 KUHP dimana kita menganut pembuktian yang namanya negatief wettelijk. Di sini diperlukan adanya tindak pidana, ada dua alat bukti yang cukup, terdakwa memang bersalah, dan hakim harus yakin bahwa terdakwalah yang melakukan, yang bersalah danbarulah dapat dihukum. Kalau seandainya untuk memeriksa perkara TPPU harus menghukum dulu tindak pidana pelaku tindak pidana asal, akan sangat lama, satu kasus bisa lebih setahun, belum banding, belum kasasi, belum PK, dan seterusnya. Hampir bisa dipastikan kalau untuk memeriksa perkara TPPU menunggu perkara tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip negatief wettelijk yang ada dalam 183 KUHP tidak mungkin perkara TPPU akan banyak yang diperiksa oleh para penegak hukum.  Kemudian alasan yang ketiga adalah yurisprudensi, jadi sumber hukum saja Undang-Undang, bukan saja Undang-Undang TPPU, ada juga sepenafsiran, ada yurisprudensi. Sudah ada 116 yurisprudensi yang sebagian besar sudah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sudah begitu banyaknya yurisprudensi, apakah kita tidak lihat sebagai salah satu sumber hukum. Bahwa sebenarnya beginilah cara memeriksa perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya.  Alasan yang keempat, ahli ingin membandingkan dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Penadahan. Kalau ada orang membeli mobil misalnya murah di bawah harga pasar misalnya, murah sekali, katakan lah pasar gelap, menadah. Untuk memproses penadah tidak perlu dihukum dulu pencurinya, tidak perlu, sudah begitu banyak yurisprudensi. Ini juga begitu, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, TPPU bisa diperiksa mirip dengan pasal-pasal penadahan yang diatur di Pasal 480. Hal ini terutama terkait dengan TPPU yang diatur di Pasal 5 Undang-Undang 8 Tahun 2010.  Alasan kelima, Undang-Undang TPPU menganut pembalikkan beban pembuktian, tadi sudah dijelaskan oleh Prof Arief, beban pembuktian terbalik ini dikenal dalam UNCAC, Nation Conclusion Against Corruption, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan sudah lama dikenal oleh Undang-Undang Tipikor, misalnya dalam Undang- Undang 31 Tahun 1999. Jadi dikenal pada Undang-Undang lain, dikenal pada konvensi, beberapa konvensi .  Bahwa ini tidak bertentangan dengan praduga tidak bersalah karena ketidakmampuan terdakwa menjelaskan satu saja, yaitu hartanya bukan berasal dari pidana, tidak cukup untuk menghukum dia karena jaksa penuntut umum tetap membuktikan subjeknya, mens rea-nya, actus reus- nya, kesalahannya, baru dia dapat dihukum.  Bahwa dalam pendekatan follow the money karena yang dikejar itu adalah uang atau aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah si terdakwa. Apabila memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tetapi tidak tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. Dengan pendekatan follow the money, maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terdakwa karena tujuannya prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar pelakunya.  Alasan yang keenam, yaitu best practice. Dinegara-negara, baik common law maupun civil law countries. Ahli pernah bertanya pada beberapa orang hakim, dua orang Hakim Agung Belanda, ada Mr. Keizer, Hakim Agung kelahiran Garut, satu lagi Mr. Borunga. Pada satu pertemuan dengan para hakim di Bangkok, ahli pernah bertanya, apakah di Belanda saat memeriksa perkara TPPU perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya? Jawabannya, “Tidak.”.  Pada kesempatan lain, ahli bersama Prof. Muladi bertanya pada Mr. Keizer, di Hotel Meridien waktu itu, apakah di Belanda perlu dibuktikan dahulu? Jawabannya juga tidak. Ahli juga pernah bertanya juga pada salah satu hakim dari Amerika, Mrs. Virginia, pada pertemuan dengan para hakim di Bangkok pada beberapa bulan yang lalu. Apakah di Amerika juga diperlukan dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya? Jawabannya juga tidak. Begitu juga dengan hakim Australia yang seringkali memberikan training di Indonesia, bekerja sama dengan KPK, dengan kejaksaan, ahli tanyakan hakim-hakim Australia dan pengacara Australia, apakah di sana dibuktikan dulu pidana asalnya? Jawabannya juga sama, tidak perlu dibuktikan.  Bahwa di negara common law maupun civil law, semuanya seperti itu, Indonesia mau ikut yang mana? Apakah mau minta membuktikan terlebih dahulu?  Alasan ketujuh, dalam rangka penyusunan Undang-Undang TPPU, UNODC (United Nation Office of Drug and Crime) dengan ayat-ayat mengeluarkan pedoman. Pedoman tersebut namanya model legislation on money laundering and financing of terrorism. Pedoman ini diberikan dua pedoman. Satu untuk negara civil law, satu untuk negara common lawdan dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu pidana asal dibuktikan dulu, dihukum dulu“in order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences”. Jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (follow the money), it shall not be required, tidak harus dipersyaratakan untuk memperoleh adanya hukuman conviction of the predicate offences. Itu best practice pedoman yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dikeluarkan oleh UNODC dan LMF. Itulah kurang lebih tujuh alasan yang ahli kemukakan kenapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  Hal tersebut sering ahli ungkapkan pada saat menjadi ahli dalam kasus cuci uang, ada dalam 13 kasus di Pengadilan Tipikor Jakarta atas permintaan KPK.  Bahwa isu kedua yang ingin ahli jawab adalah terkait dengan kewenangan KPK di dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Kalau tadi ada tujuh alasan, di sini ahli kemukakan ada 10 alasan untuk mendukung kewenangan KPK di dalam menuntut perkara TPPU.  Alasan pertama adalah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu sendiri. Di sana disebutkan kalau penyidik tindak pidana asal menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, dia harus menggabungkan dua tindak pidana. Pasal 141 KUHP mengenai kemungkinan menggabungkan dua perkara dengan dibuat dakwaan komulatif di dalam satu berkas.  Kemudian Pasal 76 ada kata-kata penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan kurang-lebih dalam waktu sebulan. Ahli membaca penuntut umum bukan saja penuntut umum yang ada di Kejaksanaan Agung, tetapi bisa juga penuntut umum yang ada di KPK karena selama ini juga menuntut perkara-perkara korupsi dan cuci uang adalah perkara yang lahir dari tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor untuk memeriksa perkara cuci uang berasal dari tindak pidana korupsi.  Alasan kedua. Kenapa KPK berwenang? Kalau penuntutan perkara TPPU saja atau penuntut perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Jadi, yang menyidik KPK, perkara korupsi, yang menuntut juga. Lalu untuk TPPU diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ini tidak sesuai dengan asas hukum yaitu pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Satu perkara saja bisa setahun lebih, bagaimana apabila dipisah. Kasihan terdakwa, kasihan saksi, semuanya dipanggil. Apalagi time management dalam pengadilan kurang begitu bagus, sering kali menunggu lama sekali dan sudah tentu sangat tidak efisien, tidak sesuai dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini diatur bukan saja dalam KUHP, tetapi juga di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Alasan ketiga, ahli mengaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Jerman yang juga pernah menjadi menteri kehakiman di Jerman, yaitu Gustav Radbruch yang menyebutkan tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sama dengan pendapat Prof. Sadiman. Apabila dari ketiga unsur tersebut ada konfilik tim, maka keadilan yang harus didahulukan.  Bahwa ahli ingin mengaitkan dengan pendapat para ekonom waktu ahli belajar economy analysis of law, disebutkan bahwa menurut para ekonom, “Hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan dari hukum. Hukum tidak boleh mengatur kalau tidak efisien.” Jadi, pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sesuai dengan keadilan, paling tidak keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Apalagi kita semua merupakan homo ekonomikus.  Alasan keempat, menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak ada pasal yang menyebutkan harus demikian. Justru sebaliknya, KPK memiliki kewenangan supervisi. Dalam kewenangan supervisi ini KPK bisa mengambil alih perkara-perkara korupsi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Justru dengan mengambil alih, bukan yang menyerahkan. Ini diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Alasan kelima, Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai hukum acara. Dalam perkara TPPU yang berlaku hukum acara gabungan, yaitu bukan saja Undang-Undang TPPU sendiri, tetapi juga Undang-Undang lain yang memiliki hukum acara. Misalnya Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KPK, ITE, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri satu sama lain saling memperkuat.  Bahwa seandainya Undang-Undang TPPU ada kekurangan, misalnya kekurangan dalam hal KPK meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan, tidak bisa, misalnya tidak diatur, KPK dapat meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang nya sendiri. Ini diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang KPK. Jadi hukum acara sangat kuat, saling melengkapi, sehingga yang dipakai bukan saja Undang-Undang TPPU, tetapi juga Undang-Undang lainnya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Alasan keenam, kenapa KPK berwenang menuntut adalah Pasal 6 Undang- Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 menyebutkan pengadilan tipikor berwenang mengadili tiga perkara. Pertama, perkara korupsi, kedua, perkara TPPU yang berasal dari korupsi, ketiga, perkara lainnya yang dianggap juga perkara tindak pidana korupsi, misalnya perkara pelanggaran Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan dalam hal ini ahli ingin mengutip pendapat dari dua orang jaksa senior ya, yang menulis buku mengenai rezim pencucian anti uang dan perolehan hasil kejahatan tahun 2012. Ini statement dari dua orang jaksa Reda Mantovani dan Narendra, dua-dua menjadi atase kejaksaan sekarang di Hongkong dan di Thailand. Kedua penulis menyebutkan, “Sebenarnya dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis sudah dapat diambil suatu sikap bahwa penuntut umum KPK dapat juga menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.” karena memang secara historis dulu KPK hanya menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tipikor, tidak pernah kepada pengadilan lain. Kalau Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa perkara TPPU yang berasal dari korupsi maka KPK juga berwenang menyerahkan perkara yang dia sidik, di tuntut sendiri ke pengadilan tipikor.  Alasan ketujuh,ahli ingin mengutip pendapat dari Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresif, yang banyak dikembangkan di Undip yang mengedepankan hati nurani keadilan dan konsep hukum untuk manusia. Di dalam pemikiran hukum progresif ini kita tidak boleh terlalu tekstual, terlalu legalistis, bisa kita berpikir beyond in the teks lebih di luar teks yang tertulis. Memang kalau dikaji secara mendalam setiap undang-undang pasti ada kekurangan itulah beda ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan, kalau ciptakan Tuhan kita lihat makin kagum, makin banyak sekali yang sempurna, kalau ciptaan manusia pasti kurang. Jadi kekurangan-kekurangan itu dijawab oleh sistem, baik oleh yurisprudensi, oleh penafsiran, dan lain sebagainya termasuk penafsiran dengan menggunakan teori hukum yang progresif ini. Jadi haruslah juga dilihat yurisprudensi, dipergunakan oleh hati nurani, dilihatlah keadilan dalam rangka memproses kasus yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor yang disidik, dituntut oleh KPK. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Alasan kedelapan, yaitu yurisprudensi. Di dalam kasus tindak pidana pencucian uang sudah ada 6 kasus yang sudah inkracht semuanya yang penuntutnya adalah KPK, yaitu kasus Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishak, Fatonah, Rudi Rubiandini, dan Deviardi sudah inkracht dan semuanya penuntut umumnya adalah KPK dan sudah ada 6 yurisprudensi kenapa masih dipermasalahkan lagi.  Alasan kesembilan, kembali ke Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 di Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain.” Jadi jaksa-jaksa yang menuntut di KPK itu adalah jaksa dari kejaksaan juga mereka belum berhenti dan dia menuntut untuk kepentingan umum, kepentingan negara sama dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung.  Alasan kesepuluh, penuntutan oleh KPK akan lebih meningkatkan aset recovery, pemulihat aset hasil korupsi. Kalau hanya pakai Undang-Undang Korupsi dan hanya menghukum berat pelakunya tanpa mengejar aset hasil tindak pidananya orang tidak akan jera, orang akan lebih takut kalau asetnya diambil hasil kejahatan. Apabila hanya dihukum berat saja mungkin dia tidak terlalu takut apalagi di lembaga pemasyarakatan belum tentu dia hidup susah kalau uangnya tetap banyak, dia tetap dapat membeli fasilitasnya yang dia inginkan. Itu isu yang kedua, mengapa KPK berwenang menuntut Perkara TPPU?  Isu yang ketiga adalah terkait dengan dugaan Pemohon bahwa Pasal 95 bertentangan dengan Pasal 99, kalau menurut ahli tidak bertentangan, dua pasal ini dua hal yang berbeda. Pasal 95 berada pada bab ketentuan peralihan, Pasal 99 pada Bab Ketentuan Penutup. Kalau kita mengerti teknik perundang-undangan sistematika perundang-undangan seperti itu, ada peralihan ada penutup. Pasal 95 mengatur peristiwa yang lalu, peralihan ini mengatur peristiwa yang lalu bagaimana dampak Undang-Undang yang baru terhadap fakta-fakta, atau perbuatan hukum, atau tindak pidana pada waktu yang lalu? Undang-Undang a quo menyatakan kalau terjadi tindak pidana pencucian uang pada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebelum 22 Oktober maka berlaku Undang-Undang yang berlaku pada waktu itu. Ini sesuai dengan asas tempus delicti, mengutip pendapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Remmelink, “Jadinya tindak pidana pada suatu waktu tunduk pada hukum pidana yang ada pada waktu itu.” lex tempus delicti.  Apabila Pasal 95 ini tidak ada bahaya sekali akan ada kekosongan hukum, sehingga perkara-perkara yang terjadi pada waktu yang lalu tidak dapat dituntut. Dulu ada pernah kasus dimana dua orang hakim agung diadukan oleh Endin melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 3/1971, pada waktu diproses di pengadilan putusan pengadilan mengatakan NO (niet onvamkelijk verklaard) tidak dapat diterima karena Undang-Undang 3/1971 sudah dicabut oleh 31/1999,sehingga karena itulah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menghidupkan kembali pasal-pasal yang dicabut tadi supaya peristiwa-peristiwa korupsi sebelumnya tetap bisa dipidana dengan Undang-Undang yang berlaku pada waktu itu.  Jadi fungsi Pasal 95 untuk mencegah terjadinya kevakuman, kosongan hukum, sehingga peristiwa pidana yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dipidana kalau pasal ini tidak ada. Sebaliknya Pasal 99 adalah ketentuan penutup fungsinya adalah untuk menyatakan kapan berlaku satu Undang-Undang atau bagaimana dampak Undang-Undang yang baru lahir ini terhadap Undang-Undang yang lama? Kalau peradilan tadi melihat ke belakang ketentuan penutup melihat ke depan, Undang-Undang ini berlaku ke depan, dan untuk ke depan berlaku yang Undang-Undang ini sebagai konsekuensinya maka Undang-Undang yang lama dicabut. Jadi pencabutan undang-undang yang lama oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bukan bertentangan dengan Pasal 95 itu sendiri karena dua-dua berada pada bab yang berbeda yang fungsinya tetap berbeda. Jadi Undang-Undang yang lama tetap berlaku untuk TPPU pada waktu itu terjadi pada masa yang lalu. Undang-Undang 8/2010 berlaku untuk TPPU yang berlaku untuk masa yang akan datang.  Bahwa terkait dengan kewenangan KPK menangani perkara tindak pidana pencucian uang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sebagaimana diketahui, kewenangan KPK untuk menyidik perkara TPPU diatur dalam Pasal 74 dan undang-undang ini lahir sejak 22 Oktober 2010. Sejak itu ada kewenangan KPK untuk menyidik perkara TPPUkarena KPK menyelidiki korupsi yang melahirkan TPPU kemudian menuntut perkara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id korupsi, juga menuntut perkara TPPU sebagaimana 10 alasan yang ahli sebutkan tadi.  Bahwa permasalahan yang sering timbul apakah boleh KPK juga menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum 22 Oktober 2010, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? ahli melihat dalam hukum materiil memang tidak boleh berlaku surut karena bersifat pemidanaan. Tetapi kalau hukum formal yang sifatnya administratif, itu boleh berlaku surut ke belakang. Hal ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu gugatan terkait dengan perkara Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Gubernur ini korupsi sebelum adanya Undang-Undang Tipikor sebelum adanya KPK dan sebelum adanya Pengadilan Tipikor. Lalu perkara ini diperiksa oleh KPK dan Pengadilan Tipikor dan dianggap dapat diterima. Walaupun korupsi itu terjadi sebelum adanya KPK dan sebelum adanya Pengadilan Tipikor. Tetapi perkara itu dapat diperiksa oleh KPK dan oleh Pengadilan Tipikor yang dibentuk kemudian setelah peristiwa korupsi itu terjadi. Itu contoh yurisprudensi yang sudah pernah ada dan untuk kewenangan menuntut perkara-perkara TPPU sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah ada kurang lebih lima kasus juga yang dilakukan oleh KPK. Misalnya perkara atas nama Djoko Susilo. Jadi yang dikenakan bukan saja korupsi simulator dan TPPU, tetapi juga dikarenakan TPPU yang terjadi sebelum kasus simulatorkarena diduga aset yang begitu banyak berasal dari perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga dikejar juga cuci uangnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan putusannya sudah inkracht sampai Mahkamah Agung.  Ada beberapa putusan, salah satu adalah atas nama Djoko Susilo sebagian tadi [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 22 September 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007? 2. Pengujian materiil Undang-Undang TPPU Terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang TPPU, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa dari aspek sosiologis dapat dijelaskan, pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas, dan integritas sistem perekonomian, dan sistem keuangan, tapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks melintasi batas-batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force atau disingkat dengan FATF on money laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan revised forty recommendations and nine special recommendations. c. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, antara lain perlu meredefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, serta pemberian wewenang kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. d. Bahwa penyempurnaan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang pada intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau koorporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima, dan menguasainya. e. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa frasa patut diduga yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU sukar diukur dan bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. DPR berpendapat bahwa suatu rumusan delik pidana atau tindak pidana dapat saja mengandung unsur kesengajaan dan kelalaian yang dirumuskan dalam satu rumusan delik. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan propartus dolus propartus culpa, yaitu suatu tindak pidana yang memiliki dua jenis kesalahan sekaligus, yakni kesengajaan (dolus) dan diikuti dengan kelalaian (culpa) yang dirumuskan dalam satu rumusan delik atau tindak pidana seperti misalnya tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, “Barang siapa yang mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.” Dalam rumusan delik penadahan tersebut terdapat frasa yang diketahuinya danharus patut disangkanya suatu barang diperoleh dari kejahatan. f. Bahwa pada pembahasan di tingkat panja, rancangan undang-undang tersebut memang terjadi perdebatan yang cukup panjang tentang frasa patut diduga tersebut. g. Bahwa rumusan delik yang salah satu unsur deliknya memuat unsur patut dapat disangkanya atau patut diduga bermakna apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja atau patut diduga, maka seseorang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Misalnya, perbuatan penadahan, hanya karena kurang hati-hati menilai suatu penitipan atas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id barang tertentu yang ternyata berasal dari tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. h. Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat, yaitu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang ditujukan pada akibat tertentu dari perbuatannya tersebut, sehingga pelaku dengan melakukan perbuatan yang telah memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul. Namun pelaku dalam melakukan perbuatan yang tidak akan melakukan suatu perbuatan seandainya kemungkinan yang disadarinya tersebut dianggapnya sebagai suatu hal yang pasti akan terjadi. Hal inilah yang menjadi dasar bentuk kesengajaan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU ini disebut sebagai dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat dengan culpa yang dilakukan dengan sadar. i. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU telah dirumuskan pengertian dari frasa patut diduga, yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. j. Bahwa rumusan pengertian patut diduganya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bermakna seseorang atau pelaku tindak pidana dalam menilai kondisi dari harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, atau diterimanya yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan frasanya seharusnya pelaku sepatutnya dapat menduga bahwa sumber atau asal- usul harta kekayaan yang ditempatkan atau dikuasainya tersebut berasal dari tindak pidana. Seseorang atau pelaku tindak pidana tersebut tidak mengetahui baik langsung maupun tidak langsung mengenai kondisi harta kekayaan yang ditransfer, ditempatkan, atau dikuasainya, namun berdasarkan pengetahuan yang objektif atau pengalaman yang diperolehnya, maka seharusnya ada kesadaran dalam diri pembuat bahwa apa yang dialaminya mempunyai dampak akibat terlepas dari dampak akibat yang akan terjadi tersebut, baik atau buruk dibuktikan dengan apa yang menjadi fakta dipersidangan atau alat-alat bukti yang ada. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id k. Pengaturan frasa patut diduga-nya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dimaksudkan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat atau terjadinya tindak pidana yang diulangi, akibat atau terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh faktor kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). l. Bahwa berdasarkan uraian di atas DPR berpendapat bahwa frasa patut diduga dalam rumusan TPPU telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku universal dan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang TPPU juga telah dijelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan frasa patut diduga. Oleh karenanya frasa patut diduga yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. m. Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa adanya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU akan mengakibatkan seseorang terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan oleh sebab itu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang dijunjung tinggi dalam negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. DPR berpendapat dalam pencegahan tindakan terpidana pencucian uang dimaksudkan sebagai sarana untuk membuka tabir tindak pidana asal yang menjadi motif pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan asalnya. n. Bahwa TPPU adalah suatu kejahatan terorganisir yang sangat komplek dan sulit menguarainya. Oleh karenanya untuk mengungkap kejahatan metode penelusuran jejak-jejak kejahatan yang beralih dengan menelusuri jejak-jejak aliran uang hasil kejahatan, metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya pelaku tindak pidana asal. TPPU adalah alat atau sarana kontruksi hukum untuk menyeret seseorang pelaku kejahatan atau tindak pidana asal pengadilan atas tuduhan transaksi-transaksi yang mencurigakan yang ia lakukan untuk menyamarkan aktifitas kejahatan yang ia lakukan baik dimasa sekarang ataupun dimasa lalu dan ia nikmati hasilnya, artinya pada dasarnya tindak pidana asal tidak harus dibuktikan tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya dirampas untuk negara, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pengadilan yang berwenang mengadili dalam hal ini maksudnya adalah pengadilan yang berwenang mengadili sehingga terbukti atau tidaknya tindakan kejahatan tersebut. o. Prinsip tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal untuk dimulainya penyidikan dan penuntutan tindakan pencucian uang jalan dengan pendekatan follow the money yang menekankan pada penelusuran aliran dana, dengan pendekatan dapat diketahui asal-usul dana atau aset tindakan pidana yang dilakukan dan para pelakunya. Oleh karena itu Pasal 75 Undang-Undang TPPU menggabungkan penyidikan tindakan pidana pencucian uang dengan tindakan pidana asalnya. p. Bahwa DPR berpendapat tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan asal adalah dua delik yang terpisah, bisa saja kedua delik tersebut dilakukan oleh orang yang sama jika tindak pidana asal dan TPPU dilakukan oleh orang yang sama maka dalam hukum dikenal istilah dengan perbarengan perbuatan atau concursus realis. q. Berdasarkan uraian di atas DPR berpendapat ketentuan Pasal 69 Undang- Undang TPPU tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung dalam negara hukum dalam sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. r. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan kata penuntut umum dalam Pasal 76 ayat (1) yang tidak menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menuntutan TPPU, sehingga menimbulkan kepastian hukum. DPR berpendapat, Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Kejaksaan menyatakan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.” Dalam penjelasan pasal a quo disebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah suatu landasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan, kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pelaksanaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di KPK adalah bagian dari pelaksaan kewenangan kejaksaan agung sebagai pimpinan penanggung jawab tinggi dalam penuntutan. Dengan demikian, penuntutan TPPU adalah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh jaksa di wilayah pengadilan negeri setempat, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, atau jaksa penuntut umum di KPK satu atau sama saja. s. Bahwa Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang TPPU telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidik KPK menemukan bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya cukup beralasan dan memenuhi legal rasio jika jaksa atau penuntut umum di KPK juga terdapat melakukan penuntutan dengan dakwaan di pengadilan tipikor. t. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpendapat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU khususnya terkait definisi penuntut umum telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. u. Bahwa terkait pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, DPR menjelaskan bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU merupakan kebalikan dari sisi pembuktian secara konvensional yang dikenal dengan sistem pembalikkan beban pembuktian. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu, atau spesifik, atau khusus sifatnya (certain cases). Penerapan pembalikkan beban pembuktian dalam Undang-Undang TPPU hanya digunakan untuk Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tentang harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sedangkan untuk pembuktian unsur pasal dimaksud adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Oktober 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  Bahwa tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, PPATK mengungkapkan keprihatinan terhadap adanya permohonan pengujian Undang- Undang TPPU oleh Pemohon, yang berdasarkan proses persidangan yang berlangsung secara adil dan terbuka telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang dimohonkan oleh dan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi. PPATK meyakini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwakan terhadap Pemohon telah memeriksa dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap Putusan Pengadilan Tipikor yang telah dijatuhkan. Pemohon juga masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding.  Bahwa kedudukan legal standing dari Pemohon, PPATK berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dengan pertimbangkan bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon dan lebih menjelaskan kepada perbedaan pendapat antara Pemohon dengan pelaksana Undang-Undang TPPU atas penerapan teori hukum pidana dan teori hukum acara pidana dalam menafsirkan Undang-Undang TPPU.  Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang TPPU terhadap UUD 1945 pada hakikatnya mempertaruhkan dan berupaya melemahkan sistem atau Rezim Anti Pencucian Uang yang telah dibangun dengan sungguh-sungguh untuk menurunkan tingkat kriminalitas dari berbagai tindak pidana asal, termasuk tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di Indonesia, sekaligus perampasan aset-aset yang berasal dari kejahatan. Sistem atau Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia juga dikembangkan untuk mewujudkan integritas lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.  Sistem atau Rezim Anti Pencucian Uang yang mengedepankan pendekatan follow the money, memandang bahwa hasil-hasil kejahatan atau proceed of crimesartinya, hasil-hasil kejahatan merupakan aliran darah yang menghidupi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana, dengan bahasa lain, kalau tidak ada manfaat, orang tidak mungkin berbuat jahat.  Bahwa untuk melihat bagaimana dampak dari kejahatan TPPU,dari data yang ada di AVTF misalnya, jumlah perkiraan uang yang dicuci setiap tahun hanya dari perdagangan obat terlarang sekitar US$300 miliar sampai US$500 miliar. Data IMF untuk volume perkiraan jumlah uang yang dicuci untuk lintas batas negara saja seperti Amerika-Meksiko misalnya, itu antara 2 sampai dengan 5% dari pendapatan domestik bruto dunia atau setara dengan US$1,5 triliun miliar[sic!]. Kemudian dari data PPATK, begitu banyaknya lintas uang yang sifatnya cash, sehingga PPATKsusah mencari tahu dari mana sumber dan kepada siapa diberikan. Kalau dilihat dari jumlah terlapornya, mayoritas banyak individu yang melakukan transaksi, bukan perusahaan. Jumlah LTKT atau laporannya hampir 8 juta itu menyangkut individu, sementara nominalnya, untuk perusahaan sekitar 2.000.000 triliun, sementara individu 92.000 triliun.  Data yang menunjukkan bahwa adanya uang-uang yang tidak terlacak dalam sistem perbankan yang komprehensif mengingat sifatnya cash, sehingga salah satu sarana efektif perlu adanya Undang-Undang Pencucian Uang. Kemudian, ditambah lagi dengan data orang yang datang ke Indonesia membawa uang cash, apakah tujuan wisata, ataukah berobat, mengunjungi keluarga, rata-rata setiap bulan US$150 juta, dan ¥40 juta;  Bahwa bagaimana kemelaratan terjadi di Indonesia, yang membuat hati terluka melihat kondisi seperti ini. Kemudian, ada lagi olok-olok yang ada hidup di koran yang ada di Inggris, bagaimana cerita tentang jembatan berbayar dan ini masuk, tapi berbahaya yang sifatnya mengejek atau sinisme. Semua ini karena pelaku korupsi yang perlu untuk diberantas.  Bahwa data KPK 2004 sampai 2011 jumlah uang yang dikorup hampir 40 triliun. Seandainya uang ini digunakan untuk kegiatan sosial, bangun rumah 400.000, beasiswa anak-anak 68 juta orang bisa sekolah, IT yang canggih 8 juta bisa diadakan, bikin yayasan ratusan ribu, dan menyekolahkan anak kita sampai S3 bisa 4 juta orang. Tetapi kenyataannya, yang dilihat samping kanan menyedihkan sekali sebagai akibat ulah korupsi yang salah satu sarana efektif untuk memberantasnya, menyita asetnya melalui Undang-Undang TPPU. Contoh kasus Gayus. Uang cash, tidak ada di bank, tidak ada di pembukuan bank, tetapi di safe deposit box. Kalau tidak pendekatan follow the money Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sangat mustahil untuk bisa merampas uang-uang hasil kejahatan seperti ini. Apa lagi kalau dilihat jenis mata uangnya, per lembarnya S$10.000 yang hampir-hampir tidak dapat kita temukan di pasaran.  PPATK juga melihat beberapa hal menyangkut penyelenggaraan hukum tanpa follow the money. Selama ini pendekatannya hanya berangkat dari tindak pidana korupsi, sehingga tidak pernah menyentuh tentang aset-aset yang bakal atau untuk disita. Sehingga negara cenderung tidak mendapat apa-apa kecuali memenjarakan, sementara pelaku dan keluarganya atau kroninya menikmati hasil semua kejahatan karena tidak adanya Rezim Anti Pencucian Uang. Dalam melengkapi sistem atau rezim pencucian uang, setiap negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 konvensi PBB melawan korupsi atau United Nation Convention Against Corruption, Pasal 72 ayat (2) huruf b Konvensi Wina tentang larangan perdagangan obat terlarang, ada amanah perlu dibentuk lembaga seperti PPATK. Maka pada tahun 2002, lahirlah PPATK yang salah satu tugasnya adalah mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang. Ini contoh-contoh kesuksesan (success story) apabila pendekatan follow the money berdasarkan Undang-Undang TPPU. Di kasus Pemkab Batubara Rp100 miliar masuk kas negara. Elnusa Rp100 miliar, Melinda dapat Rp7 miliar, Bahasyim, Gayus, Joko Susilo, kasus Akil Mochtar, betapa banyak negara mendapat manfaat.  PPATK telah menghasilkan 2.720 hasil analisis dan 36 hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada penyidik, di antaranya 393 yang disampaikan pada KPK. Jumlah laporan tersebut, keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK per Agustus 2014 adalah sebanyak 97.272 laporan dan dari 300 atau pemeriksa keuangan berupa bank, dan sebanyak 82.000 laporan dari tiga ratus PJK nonbank, seperti pasar modal misalnya. Adapun jumlah LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) yang ditemukan oleh PPATK sampai dengan Agustus 2014 sebanyak 14 juta lebih laporan yang berasal dari 178 PJK bank dan nonbank. Selain itu, PPATK juga menerima laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa karena sejak Maret 2012, agen properti, car dealer, pedagang emas, balai lelang wajib lapor pada PPATK. Semua informasi tersebut merupakan cikal bakal untuk mengungkap kasus-kasus pencucian uang. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Kemudian, berdasarkan statistik PPATK, jumlah permintaan keterangan ahli sampai dengan Agustus 2014 adalah sebanyak 424 permintaan. Ini menunjukkan bahwa tren tentang pemberantasan kejahatan pendekatan follow the money TPPU makin meningkat. Kemudian, PPATK mencoba memanfaatkan temuan PPATK berdasarkan laporan dari pihak pelapor, ada 33 laporan dikirim kepada direktur jenderal pajak, ternyata hasilnya cukup signifikan, bisa diperoleh Rp2.680.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut yang sudah rill masuk kas negara Rp1.040.000.000.000,00. Bayangkan kalau tidak ada rezim TPPU dan tidak ada PPATK?  Bahwa Tindak pidana terorisme merupakan tindak pindana extraordinary, ini juga contoh peran dari PPATK atau pendekatan follow the money. Penggunaan frasa kata patut diduga dalam Pasal 2 yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme melalui sistem atau Rezim Anti Pencucian Uang mengingat Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme belum mengakomodir tindakan pendanaan terorisme secara menyeluruh. Penghapusan frasa atau kata patut diduga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU dapat berdampak pada tidak adanya keharusan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadinya sesuatu akibat tindak pidana terorisme. Kendati setiap orang tersebut dapat berbuat lain, namun setiap orang tersebut tetap melakukan tindakan itu walaupun ada risikonya.  Bahwa dampak lanjutan dari tidak terakomodasinya frasa kata patut diduga adalah tidak optimalnya Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, khususnya upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendeteksian dan pemutusan aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Apabila frasa atau kata patut diduga dihapuskan dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengatur keharusan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadinya sesuatu akibat tindak pidana terorisme dan ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa setiap orang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada frasa tersebut. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang disampaikan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harga kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.  Bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran-penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan ini kepada yang berhak, termasuk negara.  Bahwa apabila frasa patut diduga dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang TPPU dihapus, berdampak pada tidak adanya keharusan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadi sesuatu akibat tindak pidana. Kendati setiap orang tersebut dapat berbuat lain. Namun, setiap orang tersebut tetap melakukan tindakan walaupun tahu risikonya karena tidak ada dasar hukum oleh kata frasa tadi. Permintaan pemerintah dan DPR menyadari bahwa dimungkinkan di kemudian hari akan terjadi perdebatan terkait definisi patut diduga yang sekarang dipermasalahkan. Sehingga upaya yang dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir atas frase atau kata patut diduga yang disebut, maka dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya, yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dengan kata lain bahwa sama dengan makna dolus eventualis.  Bahwa apabila frasa atau patut diduganya dihapuskan, maka terhadap setiap orang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal, tidak dapat dikriminalisasikan. Akibatnya, setiap orang tersebut akan sangat mudah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif maupun pelaku pasif. Dengan demikian, pelaku tindak pidana asal tidak dapat melindungi harta kekayaan yang berasal tindak pidana dari proses penegakan hukum. Dipastikan pula upaya pengembalian kerugian negara tidak akan optimal apabila frasa itu dihapuskan.  Dengan tidak dikriminalisasinya pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat masif, sehingga tujuan dari Rezim Anti Pencucian Uang, yaitu menurunkan tingkat kriminalisasi atau kriminalitas di Indonesia tidak akan pernah tercapai dengan optimal. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 sudah tepat dengan memasukkan frasa kata patut diduga dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai independent crimes, ini berkenaan dengan Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 mengandung makna bahwa walaupun tindak pidana pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, penuntutan, tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. Misalnya, penanganan perkara Bank Global, di mana dalam putusan tindak pidana pencucian uang atas nama Imin Sumardi, pertimbangan hakim menyatakan bahwa tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal, yaitu tindak pidana perbankan dan penggelapan tanpa menunjuk siapa pelaku tindak pidana tersebut.Dalam hal ini, yang penting adalah adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dengan terjadinya tindak pidana asal. Sesuai dengan Putusan Nomor 1056/Pid.B/2005/PN.Jakarta Pusat juncto Putusan Nomor 211/Pid/205/PTDKI. Pemilik Bank Global sampai sekarang belum tertangkap, sehingga tidak mungkin pernah disidang.  Bahwa Pasal 69 Undang-Undang TPPU memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crime. Hal ini sejalan dengan pendapat Mantan Hakim Agung Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Djoko Sarwoko, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Karena itu, apabila aparat kejaksaan dapat mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal kalaupun seseorang lolos dari predikat crime-nya, bukan berarti lolos pula dari tindak pidana pencucian uang.Kemudian, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dibandingkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana penadahan, sebagaimana dengan Pasal 480 KUHP, di mana seseorang yang menadah barang-barang hasil kejahatan, dapat dituntut atau dipidana maksimal empat tahun penjara, walaupun pelaku tindak pidana asalnya, katakanlah pencurinya belum tertangkap.  Bahwa merujuk pada tidak ada ketentuan yang mengharuskan menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang menadah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/58, fakta tentang ada orang kecurian dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penadahan. Lebih tegas lagi, dan yang lain menyatakan bahwa tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri dan sejajar dengan tindak pidana pencucian uang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Tahun 1961.Atas dasar argumentasi sebagaimana disebut di atas, maka dalam hal frasa tidak dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU dihapus, tentu dapat berdampak pada hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Bayangkan kalau pelaku tindak pidana asal sudah meninggal dunia, sakit permainan, lari, hilang, dan sebagainya? Tentu tidak mungkin ada TPPU. Hal tersebut mengakibatkan dalam hal perbuatan tindak pidana asalnya tidak terbukti, maka perbuatan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum. Hal tersebut akan sangat menguntungkan pelaku tindak pidana asal, di mana hasil tindak pidana yang berhasil disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum, termasuk upaya pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harta kekayaan tersebut.Oleh karena itu, apabila frasa tidak atau kata tidak dari Pasal 69 dihapuskan, mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id keadilan kepada warga negara yang merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  Bahwa tidak terbuktinya perbuatan tindak pidana asal oleh si pelaku di sidang pengadilan, tidak hanya karena si pelaku memang benar tidak terbukti melakukan atau tetapi dapat juga dikarenakan misalnya masalah penerapan pasal, atau kurangnya saksi, atau tidak bisanya didatangkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami. Dengan demikian, apabila frasa kata-kata tidak dari Pasal 69 dihapuskan, juga berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru, yaitu follow the money yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia.Secara internasional, praktik multi-investigation menyangkut Pasal 74 merupakan salah satu hal penting yang direkomendasikan dalam rekomendasi Financial Action Task Force.Pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya dengan tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyucian uang. Selanjutnya, dalam Pasal 75 Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa agar menggabungkan proses penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, sungguh naif kiranya dimana Pasal 75 Undang-Undang TPPU mengamanatkan penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, namun proses penuntutannya dipisahkan karena tidak eksplisit kewenangan penuntutan tindak pidana TPPU disebutkan pada KPK. Tentu ini akan menghambat proses dari persidangan.  Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pemaknaan penuntut umum dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU adalah hanya Kejaksaan RI saja, tidak termasuk KPK, maka penerapan ketentuan pasal tersebut, Pasal 75 tadi bertentangan dengan asas umum KUHAP, yaitu peradilan cepat, murah, sederhana, dan biaya ringan.Apabila penuntutan TPPU perkara Pemohon diserahkan dari KPK ke Kejaksaan RI sesuai dengan pendapat dari Pemohon, maka bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pengadilan tersebut di atas, yaitu asas umum KUHAP. Dengan demikian, dengan menyerahkan perkara TPPU Pemohon kepada kejaksaan, membuat Pemohon harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi saling berhubungan yang tentu akan memakan waktu lama dan biaya besar, sehingga tidak sejalan dengan asas-asas umum KUHAP tadi dan tentu pada akhirnya akan menyulitkan saksi diperiksa berkali-kali.  Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU jelas mengatur apa yang dimaksud dengan penuntut umum dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.  Bahwa mengenai pembalikan beban pembuktian. Perkembangan kejahatan transnasional telah membuktikan bahwa penerapan teori pembuktian yang negatif atau negative wettelijk, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidaklah memadai kalau kita bicara tentang upaya pemberantasan korupsi dan perampasan asas. Bahkan secara tidak langsung, penggunaan teori pembuktian tersebut secara negatif telah memperkuat posisi organisasi kejahatan internasional untuk dengan leluasa memanfaatkan dan meluaskan jaringan organisasi dan aktivitasnya ke seluruh belahan dunia dengan menangguk keuntungan yang sangat signifikan, sehingga menimbulkan kemiskinan di tataran dunia.  Bahwa penerapan pembuktian beban pembuktian memberikan keuntungan, baik dari sisi waktu maupun sisi biaya dan memberikan hasil yang positif bagi negara tentunya. Rezim Anti Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 merupakan salah satu upaya atau paradigma baru yang digunakan dalam mendorong upaya pencegahan dan pemberatantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun dampak dari pengapusan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah tidak efektifnya, bahkan akan menghilangkan terobosan baru pemiskinan koruptor yang dapat memberikan efek jera dan menghilangkan deterrent effect atau efek pencegahan kepada yang belum berbuat, dan efek jera bagi yang pelaku, kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan seluruh penyelenggara negara pada khususnya. Sehingga cita-cita bangsa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah merajalela di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Indonesia menjadi sirna. Oleh karena itu, pengapusan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  Bahwa Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dimana ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana bukan hasil tindak pidana. Kewajiban tersebut sebenarnya merupakan hak kepada terdakwa untuk dapat melindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya atau kepemilikan pribadinya dari upaya pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan kejahatan, tentu akan dapat dirampas.  Bahwa Pasal 99 atau ketentuan peralihan Keberadaan Pasal 99 Undang- Undang TPPU tidak serta-merta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang TPPU karena keberadaan Pasal 99 yang berada pada Bab 13 mengenai Ketentuan Penutup Undang-Undang TPPU, semata-mata adalah untuk memenuhi formalitas perundang-undangan, dimana dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang, berarti akan menggantikan kewenangan dan waktu berlakunya Undang-Undang sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, PPATK sependapat dengan pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menghidupkan kembali Undang-Undang yang lama, tetapi berlaku untuk perbuatan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Ketentuan Pasal 95 Undang- Undang TPPU sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari negara hukum adalah asas legalitas. Dalam hal tersebut sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.  Bahwa pada intinya, PPATK mendukung seluruh keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR dan memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diajukan permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPATK mengajukan dua orang ahli yaitu Komariah E. Sapardjaja dan Eva Achjani Zulfa yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2014 serta keterangan tertulis ahli Saldi Isra dan Arif Havas Oegroseno yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2014 dan 11 November 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PPATK 1. Komariah E. Sapardjaja,  Bahwa tentang frasa yang diketahui atau patut diduganya. Frasa ini sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu ketika WVSNI menyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit15 Oktober 1915 Nomor 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut KUHP.  Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WVSNI sebagai unsur tindak pidana penadahan dan sebagainya yang diterjemahkan “yang diketahuinya atau patut disangkanya” dan frasa ini diantaranya Para Hakim, Para Ahli Hukum pidana tersebut oleh Prof. Muljatno, oleh Prof. Dr. Andi Hamzah dan dalam KUHP terjemahan resmi BPHN sekarang dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan atau surat tuntutan.  Bahwa dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana frasa tersebut lebih dikenal dengan proparte dolus proparte culpa dan bukan merupakan dolus eventualis sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 25. Menurut Jan Remmelink di dalam bukunya yang terakhir, perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat dolus yang terlalu ketat. Namun juga pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak pidana. Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tetapi justru Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kelenturan yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur atau faktor delik di dalam atau justru di luar lingkaran pengaruh dolus melainkan menempatkan sebagian unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh dolus, sebagian lainnya diobjektivasi dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan culpa.  Bahwa pada halaman yang sama, disebutkan juga oleh Jan Remeling, pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan. Dalam delik ini cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari dolus maupun culpa, yang jelas mencakup baik dolus sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun culpa.  Bahwa TPPU mempunyai banyak kesamaan dengan penadahan disebabkan karena TPPU pada hakikatnya adalah perbuatan yang ahli menyebutnya gigantik dari penadahan. Antara lain dari kejahatan asalnya sebagian besar di antaranya menukarkan, menyimpan, menyembunyikan. Akan tetapi dapat dimengerti bahwa WVSNI atau KUHP hanya menyebut 13 jenis kejahatan dari mana barang itu berasal, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyebut 26 tindak pidana asal, sebab kejahatan-kejahatan asal selebihnya 100 tahun yang lalu memang belum dikenal.  Unsur frasa tersebut juga digunakan dalam Statuta Roma, Pasal 28 di situ disebutkan new or should have nouns yang diambil alih ke dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung telah menerapkan frasa ini sebagai unsur TPPU dalam berbagai putusannya dan telah menjadi jurisprudensi tetap. Demikian juga unsure demikian juga sebagai unsur yang sama dalam putusan-putusan mengenai kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Timur.  Dengan demikian, tidak perlu ada sedikitpun keraguan bahwa frasa diketahui atau patut dapat diduganya merupakan suatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya. Atau akan memberikan ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga terhadap dalil ini haruslah ditolak.  Bahwa seseorang yang menerima suap, gratifikasi terlebih apabila pemilik dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara, bahkan tertangkap tangan dan kemudian menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bahkan seharusnya mengetahui Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bahwa perbuatan tersebut sangat tercela dan merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana serta diketahuinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tidaklah perlu lagi dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kedua. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 adalah delik formil. Sebagaimana diketahui dalam teori atau asas hukum pidana dikenal perbedaan delik formal dan delik materiil. Faktor pembeda antara delik formil dan delik materiil terletak pada syarat yang ditetentukan dalam rumusan deliknya yaitu pada delik materiil disyaratkan adanya akibat. Dalam delik formil cukup dengan terbuktinya unsur yang terdapat dalam rumusan delik.  Bahwa melihat rumusan delik dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak terdapat kata-kata yang mengakibatkan atau yang menyebabkan membuktikan bahwa delik tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana formal atau delik formal. Terlebih lagi jika diteliti dengan seksama pembuat undang-undang tidak menyisipkan kata dapat yang biasanya diartikan sebagai memudahkan pembuktian. Hal ini dapat dibandingkan dengan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan penjelasannya. Demikian tidaklah benar dalil yang dikemukakan Pemohon halaman 24 yang menyatakan bertujuan untuk memudahkan pembuktian, sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak.  Bahwa tentang kausalitas. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2 perumusan tindak pidana pencucian uang Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 TPPU adalah perumusan Undang-Undang yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah delik formil. Oleh karena itu ajaran kausalitas sebagimana telah yang dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon Prof. Eddy Hiariej, tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Ajaran kausalitas berada dalam bagian tentang pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan sebab yang paling relevan bagi terjadinya akibat yang selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kesalahan pelaku. Pembuktian tentang kesalahan pelaku bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan judex facti dalam hal ini hakim pidana. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa tentang kewenangan penuntutan oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Prof. Dr. Romli Atmasasmita seorang Guru Besar Hukum Pidana yang mengajar di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia dan diberbagai instansi, salah satunya tentang sistem peradilan pidana. Dalam berbagai tulisannya sering kali mengatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan adalah suatu rangkaian yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum pada KPK tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan adalah pendapat yang sangat keliru. Seseorang tidak dapat dituntut secara berturut-turut karena melakukan tindak pidana yang satu sama lain bersangkut paut atau ada hubungannya. Oleh karena itu Pasal 141 KUHP memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara dan memuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila hal tersebut di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi khususnya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut, maka penggabungan dakwaan tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang sudah menjadi kehendak pembuat Undang-Undang, sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa hal tersebut akan merugikan kepentingan Pemohon.  Selain itu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 KUHP sangat sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan. Sebagai ilustrasi mungkin ahli akan memberikan contoh, tidak mungkin dalam 1 sidang pengadilan ada 2 orang jaksa, dari KPK dan 1 lagi dari Kejaksaan Agung yang masing-masing akan membacakan dakwaannya yaitu dakwaan tipikor dan yang 1 lagi dakwaan tentang TPPU. Ini ahli kira Mejelis akan dapat melihat apabila kejadian itu terjadi di Indonesia.  Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka disimpulkan bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Eva Achjani Zulfa  Bahwa terkait dengan gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertama mengenai frasa patut diduga. Frasa patut diduga sebagaimana sudah dikemukakan oleh Prof. Khomariah tadi, merupakan frasa yang lazim sebetulnya dipergunakan dalam rumusan unsur kesalahan dalam berbagai perundang-undangan pidana dan sebagaimana juga tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Khomariah. Rumusan ini sudah teruji selama ratusan tahun. Jadi rasanya kalau kita meragukan rumusan ini, sepatutnya dipertanyakan berkaitan dengan pengalaman ratusan tahun tersebut. Tetapi, kita tentunya harus melihat ada alasan yang dipilih oleh para pembentuk Undang-Undang, mengapa para pembentuk Undang-Undang memilih bentuk rumusan ini?  Bahwa argumentasi yang harus dikemukakan di sini adalah bahwa bentuk ini pada dasarnya merupakan suatu rumusan delik yang menggambarkan adanya tujuan preventif yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sarana kontrol dalam pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat makna dari proparte dolus proparte culpa, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Khomariah tadi. Bahwa di sini ada sifat atau adanya permintaan dari pembentuk Undang-Undang kepada setiap warga negara untuk selalu berhati, untuk selalu bersikap waspada terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Termasuk di sini adalah perbuatan dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan penerimaan satu dana, penerimaan satu barang tertentu, yang tentunya adanya alasan bagi dia untuk menduga, dari mana asal uang, asal dana itu? Kalau di dalam gugatan, penggugat mengatakan bahwa ini hanyalah rumusan dari dolus eventualis.  Bahwa makna dolus eventualis adalah memberikan satu pandangan bahwa seorang pelaku yang menyadari adanya satu kondisi, adanya satu keadaan yang sangat besar kemungkinan terjadinya tindak pidana atas itu, dia mengambil risiko yang besar untuk mengemban risiko dari pelanggaran Undang-Undang, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id urusan proparte dolus proparte culpa, bahkan dalam bentuk eventualis sekalipun, mau menentukan atau menuntut adanya sifat kewaspadaan dari setiap warga negara. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uangkarena pada dasarnya, undang-undang ini dibentuk bukan hanya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang atau menanggulangi tindak pidana pencucian uang, tetapi yang terpenting dari keberadaan Undang-Undang ini adalah justru untuk mencegah tindak pidana asal dari uang yang dihasilkan tersebut.  Bahwa tindak pidana asal yang ahli maksudkan itu misalnya narkotika, perdagangan orang, atau terorisme yang sifat bahayanya itu luar biasa. Ahli setuju dengan Yunus Husein yang mengatakan bahwa TPPU ditujukan untuk mengamankan aset dalam hal ini adalah aset negara. Tetapi menurut ahli yang terpenting justru adalah mengamankan bagaimana ketertiban, keamanan masyarakat dari tindak pidana-tindak pidana yang dalam kategori serius tadi bisa dicegah melalui mekanisme yang ada di dalam Undang- Undang TPPU, yaitu melalui sarana kontrol.  Pada dasarnya, fungsi kontrol dari Undang-Undang ini terkait dengan pilihan kebijakan pidana dalam ranah legislasi. Di mana fungsi dari suatu ketentuan Undang-Undang tidak hanya sebagai sarana penanggulangan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan. Undang-Undang bukan berfungsi represif saja, tetapi fungsinya juga ada padanya adalah fungsi preventif.  Dalam perspektif ini, ahli ingin membawa kita semua pada satu ajaran teori kontrol sosial di dalam ilmu kriminologi. Ada satu mekanisme makro sosiologikal perspektif yang dapat kita pakai sebagai dasar untuk kemudian disetuju bahwa pilihan para pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan unsur kesalahan dalam bentuk proparte dolus proparte culpa, pada dasarnya adalah gambaran dari fungsi kontrol sosial. Dalam hal ini, strategi follow the money bukan hanya berjalan sebagai fungsi represif, bukan hanya berjalan sebagai sarana untuk mengamankan Undang-Undang, mengamankan uang tapi juga fungsi preventif, di mana setiap orang memiliki pertanggungjawaban untuk mendukung tegaknya hukum pidana yang menjadi penting dalam proses pencegahan kejahatan, sebagaimana yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dirumuskan di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dari Undang- Undang a quo.  Kebijakan hukum pidana seperti yang sudah dikemukakan oleh Yunus Husein, pada dasarnya bukan merupakan satu kebijakan yang menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang sudah dimiliki oleh Indonesia saja. Ini menjadi satu gerakan duniakarena kejahatan-kejahatan seperti yang ahli kemukakan tadi, pada dasarnya termasuk dalam kategori international crime, yang kita semua juga harus waspada. Harapan kita adalah dengan melalui sarana ini, maka penanggulangan kejahatan bukan hanya terpaku pada TPPU, tetapi penanggulangan kejahatan dalam ranah tindak pidana-tindak pidana yang lainnya, yang merupakan tindak pidana asal.  Untuk menguatkan pandangan itu, ahli kutip pendapat Peter Hoefnagel yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana (criminolog application) tetapi yang terpenting juga pada pencegahan tanpa memidana (prevention without punishment). Sifat kewaspadaan dalam melakukan perbuatan itulah yang dipesankan di dalam rumusan ini. Sehingga, frasa patut diduga yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU rasanya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak juga kita katakan sebagai satu yang unconstitutional karena sebetulnya justru ini adalah penegakan norma-norma constitutional di dalam Undang- Undang Dasar 1945.  Bahwa berkaitan dengan gugatan Pasal 69 Undang-Undang a quo sebagaimana yang telah dipermasalahkan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa penggunaan frasa tidak menjadi bermasalah yang dinyatakan sebagai mengandung ketidakpastian hukum yang seoalah-olah dinyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak perlu membuktikan tidak pidana asal sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan, tadi rasanya sudah sangat lengap dikemukakan oleh Prof. Arief, Prof. Khomariah dan Yunus Husein. Tapi ahli harus mengatakan dalam gugatan penggalan kata tidak itu dipisahkan dari rumusan yang ada di belakangnya, kata rumusan yang ada di dalam undang-undang harus dibaca utuh, tidak dapat dipenggal begitu saja. Oleh karena itu untuk melihat bahwa tidak perlu dibuktikan tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pidana asal tidak bisa dikatakan sebagai tidak membuktikan tindak pidana asal atau sebaliknya. Ini rumusan pasal yang utuh. Ahli sangat terganggu dengan gugatan sebetulnya yang memotong begitu saja frasa tidak.  Bahwa mengenai perlu tidaknya dibuktikan pada dasarnya ini sangat bergantung kepada kebutuhan pembuktian, rasanya bukan bagian dari perumusan Undang-Undang yang menjadi masalah. Kita tahu bahwa variasi yang muncul dari kasus-kasus tindak pidana pencucian uang ini sangat beragam, ada yang kita sebut-sebut sebagai pelaku predicate crime adalah juga pelaku pencucian uang, atau pelaku pencucian uang yang bukan merupakan pelaku predicate crime, atau bahkan mereka sebagai peserta delik yang dalam konsep hukum pidana peserta delik belum tentu orang yang memenuhi unsur delik. Apakah unsur predicate crime-nya atau unsur dari tindak pidana asalnya? Tetapi mereka bekerja bersama-sama orang ini untuk mewujudkan delik.Oleh karena itu, ahli katakan bahwa kebutuhan untuk membuktikan tindak pidana asal atau tidak sangat bergantung kepada rumusan pasal apa yang didakwaan kepada seseorang dan apakah fakta itu adalah fakta yang menentukan untuk membuktikan unsur yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, seperti tadi yang dikemukan oleh Yunus Husein, ahli ingin menguatkan di sini bahwa di dalam putusan-putusan dan yurisprudensi yang ada di dalam Mahkamah Agung, kebanyakan para penuntut umum meletakkan orang-orang ini sebagai peserta delik, dalam konteks peserta delik dapat membuka berbagai Literatur Yang Yan Ralamintang, Remmelink, Utrecht, dapat saja mereka adalah orang yang bukan memenuhi unsur delik tetapi mereka bekerja sama secara fisik, mereka dibuktikan sebagai orang yang bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan delik, atau mereka yang menyuruh melakukan, atau mereka yang membantu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam variasi- variasi tindak pidana semacam ini kalau kemudian kata harus atau wajib dibuktikan terlebih dahulu ahli kira menjadi tidak tepat, terkait dengan penegakan hukumdan dalam konteks penegakan hukum tadi ahli kira Pasal 69 Undang-Undang TPPU harus dilihat sebagai satu mekanisme yang sebetulnya justru memberikan keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan sebaliknya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa pandangan ahli terkait dengan Pasal 77 dari Undang-Undang TPPU yang didakwa dinyatakan di dalam gugatan. Untuk melengkapi perspektif dari Para ahli terdahulu ahli ingin menyatakan seperti ini bahwa Pasal 77 Undang-Undang a quo menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk disampaikan mengingat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon yang terkait dengan hal ini. Ahli ingin mengatakan secara sederhana begini, KUHP berubah karena satu kritik di mana terdakwa hanya dijadikan sebagai barang atau alat bukti, dia tidak bertindak secara aktif dalam proses pembuktian.  Bahwa ada satu mekanisme pelanggaran HAM di sini yang sebetulnya terlihat di dalam rumusan atau di dalam mekanisme pembuktian di mana seorang tersangka atau seorang terdakwa bersikap pasif yaitu hak untuk self defence hak untuk membela diri. Sehingga menurut ahli Pasal 77 justru memberikan ruang dalam penegakan hak untuk self defence bukankah yang mengetahui asal dari harta kekayaan seseorang adalah pemiliknya sendiri dan oleh karena itu kata kewajiban ini sesungguhnya merupakan mekanisme penegakan hak asasi manusia di dalam hukum acara pidana dan tidak dapat kita dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil atau unconstitutional. Ahli melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof Khomariah oleh Prof. Arief dan Yunus Husein.  Bahwa mengenai lex temporis delicti seperti yang dikemukakan oleh Yunus Husein tadi, aalam pandangan ahli terkait dengan permasalahan tersebut, pada hakikatnya Pasal 95 dan Pasal 99 sebagaimana yang ada di dalam gugatan seolah-olah ini dipertentangkan. Ahli setuju dengan Yunus Husein bahwa ini tidak tetap. Kenapa? Pertama, mengenai Pasal 95, sesungguhnya asas yang ditegakkan di dalam Pasal 85 terkait dengan kontruksi lex temporis delicti yang pada dasarnya mengacu kepada ajaran tempus delicti sebagai pijatan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Banyak teori terkait dengan hal ini, misalnya teori psikologi Zuang dari Forbach bahwa orang mengambil resiko dengan melanggar norma yang ada, yang berlaku pada saat dia melakukan perbuatan. Risiko inilah dasar pertanggungjawaban. Ini juga dikuatkan dengan pandangan atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id asas nua sena vunelehe yang mengatakan bahwa kualifikasi satu perbuatan yang dinyatakan harus mengacu kepada Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku pada saat itu.  Hal ini berdasarkan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang sangat berkait dengan norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Bukan mekanisme, kita bicara soal norma, soal aturan, soal parameter terhadap prilaku, bukan prosedur penanganan perkara karena kita bicara dalam ranah hukum pidana materiil. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai risiko yang diemban pelaku atas pelanggaran norma tersebut. Kita sadar betul, memang masyarakat bisa berubah. Bagaimana bila terjadi perubahan norma yang menjadi bagian penting dari pertimbangan untuk memutuskan norma mana yang berlaku pada terdakwa ketika rasa, cita hukum masyarakat yang tergambar dari norma ini berubah.  Bahwa dalam pandangan aliran konsekuensialis, mereka berpegang pada norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka itulah norma yang berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku. Sementara kalau berpijak pada aliran utiliterian, dinyatakan bahwa keberlakuan norma harus melihat pada kebergunaannya bagi pelaku, kebergunaannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka menjadi otoritas dari pembentuk Undang- Undang untuk menentukan norma mana yang sebaiknya berlaku dan dirumuskan. Yunus mengingatkan kita pada kasus Yahya Harahap, pada kasus Suprapti Suprapto dua hakim agung yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, tetapi kita lalai untuk merumuskan pasal peralihan ini di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan oleh karena itu, menjadi perdebatan, apakah yang dipakai Undang-Undang 71 atau Undang-Undang 99?  Sahetapi pernah mengatakan ketentuan ketentuan ini dinyatakan sebagai Undang-Undang tanpa anus karena tidak ada aturan peralihan yang memberlakukan itu. Apabila mengacu kepada lex temporis delicti yang digambarkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sesungguhnya ini adalah norma umum dengan melihat kepada kebutuhan dari legislasi di dalam masyarakat, kebutuhan norma di dalam masyarakat, otoritas para pembentuk undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id undang untuk menentukan apakah mengacu pada Pasal 1 ayat (2) atau membentuk norma sendiri.  Bahwa secara tegas pembentuk Undang-Undang menentukan aturan mana yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan sebelum keberlakuan Undang- Undang ini? Menurut ahli, pilihan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakkan norma kepastian hukum, sehingga hakim, para penegak hukum tidak ragu-ragu di dalam memilih, merumuskan di dalam dakwaannya, merumuskan di dalam putusannya, atas dasar apa atau dasar Undang- Undang mana yang diberlakukan kepada seseorang?  Oleh karena itu, Pasal 95 ini merupakan pasal mengenai asas keberlakuan atau perubahan Undang-Undang yang harus kita pahami dalam makna yang seperti itu. Sementara mengenai Pasal 99, sebetulnya ini merupakan pasal yang menegakkan asas nonretroaktif. Dia mengatakan bahwa bagi tindak pidana setelah terjadinya perbuatan setelah dirumuskannya diundang- undangkannya Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang sebelumnya tidak berlaku, yang berlaku adalah Undang-Undang ini ke depan. Jadi dua-duanya merupakan penegakkan atas norma kepastian hukum. Lantas bagian mana yang unkonstitusional? Oleh karena itu, menurut ahli, apa yang ada atau falsafah pemikiran yang ada di dalam Undang-Undang TPPU seperti yang sudah dikemukakan dalam pandangan- pandangan Prof. Komariah, Prof. Arief, Yunus Husein, dan pandangan ahli. Ahli mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjadi pertimbangan untuk kemudian memutuskan atas perkara ini dengan seadil-adilnya, sebaik- baiknya karena hal ini merupakan perwujudan dari ide memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan lebih utama lagi adalah penegakkan terhadap hak asasi manusia yang sebetulnya dipesankan di dalam rumusan pasal-pasal yang menjadi gugatan. 3. Saldi Isra  Perjuangan membersihkan negeri ini dari praktik korupsi dan menyelamat- kan aset-aset negara dari berbagai upaya "pencurian" uang negara memang tidak mudah.Tidak bisa tidak, semua itu membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak dan dilakukan secara simultan. Menyelamatkan uang negara tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga yang kuat serta aparatur yang berani, melainkan juga harus ditopang dengan berbagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id normahukum yang tidak mudah dipatahkan melalui serangan balik pihak- pihak yang merasa terancam dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi dan pencucian uang yang tengah dilakukan. Selain harus kokoh, norma tersebut semestinya juga dapat menjangkau perkembangan dan pesatnya kemajuan pola atau modus pencucian uang negara yang dilakukan oleh penjahat-penjahat kerah putih (white collar crime).  Dalam konteks itulah sebetulnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010 selanjutnya disebut UU TPPU] hadir.Sebagai produk hukum yang lahir di tengah gurita praktik korupsi, UU TPPU dibentuk dengan semangat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan yang terancam oleh tindak pidana pencucian uang. Pada saat yang sama, lahirnya Undang-Undang juga didorong oleh keinginan agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam rangka mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana.  Demi efektivitas penegakannya, sejumlah norma yang dirumuskan di dalam ketentuan, jika dilihat secara kasat mata terlihat seperti fleksibel (mengandung ketidakpastian), namun jika dipelajari dan ditelaah secara lebih serius norma tersebut sebetulnya tetap menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang yang dituntut berdasarkan norma dimaksud. Contohnya ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  Sebagian pihak menilai, ketentuan tersebut mendistorsi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan potensial untuk disalahgunakan. Namun, jika ketentuan Pasal 69 UU TPPU dipahami menggunakan pendekatan tafsir sistematis dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU serta pendekatan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak ada yang salah dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id rumusan Pasal 69 UU TPPU maupun rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU ini. Sebab, penggunaan frasa "patut diduganya" dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU memang tidak mengharuskan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Sebab, yang akan dibuktikan adalah apakah unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya" terbukti atau tidak. Di mana, pembuktian unsur tersebut tidak saja bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari terdakwa, melainkan juga berdasarkan atas bukti-bukti yang dihadirkan kehadapan persidangan dan pembuktian terbalik (terhadap kepemilikan harta bukan kesalahan) yang mesti dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 77 UU TPPU.  Dalam konteks itu, proses pembuktian terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU tetap mengacu kepada sistem pembuktian negative wettelijke yang dianut berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini, terpenuhi atau tidaknya unsur "diketahuinya atau patut diduganya" tetap mesti didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.Di mana, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah itulah hakim harus mendasarkan keyakinan apakah tindak pidana benar-benar telah terjadi di mana si terdakwa adalah orang yang melakukannya atau tidak.  Dengan demikian, penggunaan frasa "patut diduganya" dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU tersebut tidak dapat dianggap sebagai frasa yang mengandung ketidakpastian. Sebab, maksud dari frasa tersebut sangat jelas dan terang, di mana ia merujuk pada sesuatu yang ada di dalam penguasaan pengetahuan atau keinginan terdakwa. Apalagi, frasa "patut diduganya" juga dijelaskan pula melalui Penjelasan Pasal 5 UU TPPU, bahwa yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak- tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Sesuai penjelasan tersebut, frasa "patut diduganya" sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.  Selain itu, dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dijelaskan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebelumnya, kepastian hukum bagi seseorang yang dihadapkan ke persidangan atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang justru terletak pada kejelasan rumusan dari unsur-unsur tindakan yang dikriminalisasi melalui Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. Rumusan norma-norma tersebut memberikan kepastian bagi tersangka/ terdakwa sekaligus pembatasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Di mana, dengan unsur-unsur tindak pidana yang disebut dalam Pasal- Pasal tersebut, aparat penegak hukum dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa si terdakwa mengetahui atau patut menduga/mengetahui sumber harta yang dikuasainya. Pada saat bersamaan si terdakwa pun diberi hak untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta yang dikuasainya bukan berasa! dari suatu tindak pidana. Lalu, bagaimana mungkin dan atas alasan apalagi norma-norma tersebut kemudian dianggap telah menyebabkan terlanggarnya hak atas kepastian hukum yang dimiliki setiap warga negara? Menurut ahli, klaim tersebut sama sekali tidak beralasan.  Selain menggugat rumusan hukum pidana materil sebagaimana telah ahli singgung di atas, Pemohon perkara pengujian UU TPPU ini juga mempersoalkan hukum pidana formil dalam UU TPPU, terutama yang berhubungan dengan kewenangan KPK melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan masalah pembuktian terbalik. Dalam konteks ini, Ahli hanya akanmenerangkan tentang masalah kelembagaan, khususnya kewenangan KPK melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.  Terkait kewenangan tersebut, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 76 ayat (1) UU TPPU dengan rumusan frasa "penuntut umum", di mana menurut Pemohon frasa tersebut tidak mencakup penuntut umum pada KPK. Dalam arti, menurut Pemohon, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU.Pemohon menggunakan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU untuk memperkuat alasannya.  Menurut ahli, alasan tersebut tidaklah tepat. Setidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan : pertama, terkait hubungan antar norma dalam UU, khusus antara Pasal 76 ayat (1) dengan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) UU TPPU. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 76 ayat (1) mengatur tentang penyerahan berkas perkara TPPU dari penuntut umum kepada pengadilan negeri (mengatur tentang masalah penuntutan). Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU mengatur tentang tindakan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan permintaan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) dinyatakan, surat permintaan pemblokiran yang dikirim kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh : ... b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan. Menurut Pemohon, ketentuan itulah yang menutup ruang berwenangnya KPK melakukan penuntutan perkara TPPU.  Konstruksi pemahaman yang demikian dapat dikatakan keliru jika dibaca dalam perspektif sistematika pengaturan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam UU TPPU.Sebab, Pemohon menggunakan ketentuan terkait mekanisme pemblokiran sebagai argumen menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan.Harus dipahami bahwa tidak disebut secara eksplisit terkait bagaimana penuntut umum KPK melakukan pemblokiran dalam UU TPPU, bukan berarti KPK tidak berwenang melakukan pemblokiran dan juga penuntutan.Sebab, terkait kewenangan KPK melakukan pemblokiran, sesungguhnya KPK telah diberi kewenangan sesuai Pasal 12 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sehingga, UU TPPU tidak perlu lagi mengatur bagaimana KPK memerintahkan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana, khususnya korupsi. Lagi pula, menurut penalaran yang wajar sulit untuk diterima di mana sebuah norma yang mengatur masalah tertentu menjadi dasar untuk mengatur masalah yang lain (norma terkait pemblokiran dijadikan dasar untuk kewenangan penuntutan).  Selain itu, mendasarkan ketidakberwenangan KPK melakukan penuntutan perkara TPPU pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) juga tidak dapat dilakukan karena frasa "penuntut umum" dalam Pasal 76 ayat (1) UU TPPU bukanlah ditujukan kepada institusi penegak hukum tertentu, melainkan ditujukan bagi fungsi penuntutan yang melekat kepada penegak hukum yang berprofesi sebagai jaksa. Dalam konteks itu, di bawah institusi penegakan hukum mana pun (apakah Kejaksaan Agung ataupun KPK), penuntut umum sama-sama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 76 ayat (1) UU TPPU.Khusus bagi penuntut umum KPK, dibatasi hanya memiliki kewenangan menuntut perkara TPPU yang pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan KPK. Kedua, terkait keberadaan penuntut umum.Dengan menggunakan frasa "penuntut umum" yang dimaksud atau dikehendaki oleh Pasal 76 ayat (1) UU TPPU adalah fungsional, bukan institusi.Dalam artinya, penuntut umum yang dimaksud adalah jaksa yang melakukan penuntutan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Di mana, secara institusional sesuai UU Kejaksaan, UU KPK dan KUHAP para jaksa tersebut hanya bernaung di dua institusi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan frasa "penuntut umum" artinya Pasal 76 ayat (1) membuka ruang bagi jaksa yang berada di dua institusi tersebut untuk melakukan penuntutan untuk perkara TPPU sesuai kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, dari segi kewenangan yang dimilikinya, KPK merupakan institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara terintegrasi. Di mana, pemberian kewenangan yang demikian didasarkan atas alasan : (1) korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional; (2) lembaga pemerintah (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Untuk itu, kehadiran KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.  Hasil guna upaya pemberantasan korupsi tidak saja untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada si pelaku, melainkan juga bagaimana mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya mengandalkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi semata, melainkan mesti diiringi dengan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan hasil guna berupa pengembalian keuangan negara melalui penelusuran aset (follow the money). Mengingat tindak pidana korupsi seringkali diikuti atau dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dimana fakta-fakta hukum terkait kedua tindak pidana tersebut saling Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berhubungan dan saling mendukung bahkan dengan tipologi yang terstruktur maka penanganannya pun harus dilakukan secara terintegrasi.Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin bahwa kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK harus mengikuti kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal) yang dimiliki oleh KPK.Hal ini sejalan dengan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sekaligus tercapainya pengembalian keuangan negara yang optimal. Cara demikian akan menjadi salah satu jalan bagaimana kemudian tujuan pembentukan KPK untuk meningkatkan hasil guna upaya pemberantasan korupsi dapat dicapai.  Selain itu, dengan konsep penanganan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh KPK, maka pada saat KPK diberi kewenangan melalui UU TPPU melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang ditanganinya, maka secara linear, frasa "penuntut umum" dalam Pasal 76 ayat (1) UU TPPU juga meliputi penuntut umum pada KPK. Atas alasan itu, tidak ada yang patut dipersoalkan dengan kewenangan KPK melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.  Lagi pula, jika seandainya frasa "penuntut umum" dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU TPPU dipahami sesuai maksud yang disampaikan Pemohon, yaitu penuntut umum pada Kejaksaan RI saja, tentunya dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dilimpahkan kepada kejaksaan. Pertanyaannya, apakah sebuah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi secara integral, memiliki kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang, serta memiliki aparatur penyidik dan penuntut umum masih harus melimpahkan perkara pidana pencucian uang yang ada padanya kepada institusi kejaksaan? Bukankah KPK justru adalah lembaga yang melakukan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan? Selain itu, dari segi waktu dan institusi yang terlibat (KPK dan Kejaksaan), di mana letak efiensi dan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi berikut dengan tindak pidana lanjutannya?Dengan tidak efektif dan efisien, bukankah tujuan dan maksud dikeluarkannya UU Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK menjadi terhalangi?  Jadi, menurut Ahli, mempersoalkan kewenangan penuntutan KPK terhadap perkara TPPU di tengah kondisi norma UU TPPU, tidak lain hanyalah sekedar upaya untuk mengerem upaya pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, hal tersebut patut diduga sebagai upaya untuk membatasi bahkan melumpuhkan kedayagunaan dan kehasilgunaan pemberantasan korupsi yang hampir selalu disertai dengan tindak pidana pencucian uang.  Norma yang juga dipersoalkan Pemohon adalah ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang pada pokoknya mengatur bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pemohon meminta agar kata "tidak" dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.Dengan demikian, menurut Pemohon pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang baru dapat dilakukan setelah tindak pidana asal dibuktikan.  Apabila permohonan ini dikabulkan, yang kemudian akan terjadi adalah tidak efektifnya upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang dalam rangka mengembalikan aset-aset negara yang dikorupsi, terbukanya ruang dan waktu yang lebih luas bagi seseorang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana (termasuk korupsi), semakin kaburnya data dan informasi terkait sumber harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, serta berubahnya upaya luar biasa pemberantasan korupsi menjadi upaya biasa. Pada gilirannya, usaha untuk segera membawa negeri ini keluar dari cengkeraman perilaku korup tentunya akan semakin berat.  Oleh karena itu, sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mesti mampu menjaga agar Undang-Undang yang substansinya dinilai mampu menjawab kebutuhan upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lanjutannya secara efektif dan efisien tetap bertahan dan kokoh ditengah berbagai upaya merubuhkannya.Termasuk UU Nomor 8 Tahun 2010 yang sedang diperiksa oleh Mahkamah yang mulia. 4. Arif Havas Oegroseno  Ahli telah diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku Pihak Terkait menyampaikan pandangan tentang dalil Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak berakar dan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan semata-mata hanya mengacu pada United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN Model Law).  Ahli berpandangan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti UN Model Law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasionalnya. UN Model Law bukan merupakan produk hukumPersatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melainkan suatu dokumen yang diciptakan oleh Sekretariat PBB atas permintaan para anggota PBB, termasuk Indonesia.UN Model Law dimaksudkan sebagai referensi bagi para anggota PBB dalam penyusunan perjanjian intemasional dalam suatu isu tertentu, misalnya money laundering, arbitrase, kompetisi dan isu-isu lain yang memiliki aspek intemasional. Walaupun UN Model Law tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun bukan berarti UN Model Law tidak mencerminkan kepentingan nasional Indonesia.  Hubungan luar negeri dan politik luar negeri Republik Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila yang merupakan landasan filosofis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis pada Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, harus didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilans dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Bebas bukan berarti politik netral, melainkan politik luar negeri yang mampu menentukan sikap dan kebijaksanaan sendiri (independen) dalam berbagai permasalahan intemasional. Aktif berarti Indonesia secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi dalam upaya penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan global lainnya. Dalam hal ini, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia dalam isu money laundering atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan permasalahan global juga dilakukan dengan prinsip bebas aktif yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui keanggotaan pada Persatuan Bangsa-Bangsa, Indonesia memainkan peran aktif dalam upaya penyelesaian masalah money laundering. Dalam sidang- sidang umum PBB dan badan khusus PBB seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), Pemerintah Indonesia melaksanakan polugriatas dasar Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam penyusunan berbagai dokumen dan kebijakan intemasional terkait dengan penanganan masalah money laundering.  UN Model Law adalah dokumen yang disusun oleh Sekretariat PBB atas permintaan negara-negara anggota PBB yang ditujukan sebagai referensi dalam penyusunan suatu perjanjian intemasional dalam suatu isu tertentu. Melalui UN Model Law negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, juga dapat terbantu dalam menyusun dan memodernisasi peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing terkait dengan isu yang memiliki aspek intemasional, contohnya money laundering.  Terkait dengan isu money laundering, ada beberapa UN Model Law yaitu United Nations/Commonwealth Secretariat/International Monetary Fund - Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime April 2009, (for common law legal systems). United Nations/International Monetary Fund Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism December 2005 (for civil law systems). United Nations Model Terrorist Financing Bill, 2003 (for common law systems). United Nations Model Bill on Money Laundering, Proceeds of Crime And Terrorist Financing (2003) (for common law systems). United Nations Model Mutual Assistance in Criminal Matters Bill 2000 (for common law systems). United Nations Model Foreign Evidence Bill 2000 (for common law systems). United Nations Model Witness Protection Bill 2000 (for common law systems). United Nations Model Legislation on Laundering, Confiscation and International Cooperation in Relation to the Proceeds of Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Crime (1999) (for civil law systems). United Nations Model Law on Drug Trafficking and Related Offences (for civil law systems). United Nations Model Law on International Cooperation (Extradition andMutual Legal Assistance) with regard to Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors (for civil law systems). United Nations Model Treaty on Extradition 1990, A/RES/45/116, United Nations International Cooperation In Criminal Matters 1997, A/RES/52/88 (amendment to Model Treaty on Extradition, A/RES/45/116), United Nations Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters 1990, A/RES/45/117, United Nations Mutual Assistance and International Cooperation in Criminal Matters 1998, A/RES/53/112 (amendment to Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, A/RES/45/117).  Selain itu, ada pula Model Laws yang dibuat oleh Organisasi Internasional selain PBB yaitu antara lain Commonwealth Model Law for the Prohibition of Money Laundering, dan Organization of American States - CICAD Model regulations concerning laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences.  Selain dalam isu money laundering, terdapat pula UN Model Laws terkait dengan isu-isu internasional antara lain seperti United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Model Law on Competition, UNODC Model Law against Trafficking in Persons.  UN Model Law tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya perjanjian internasional baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Berbeda dengan perjanjian internasional, UN Model Law tidak memerlukan pengesahan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada kewajiban hukum yang timbul dari UN Model Law yang dapat berdampak bagi Indonesia sebagai negara anggota PBB. Hal ini sesuai dengan karakter UN Model Law sebagai produk Sekretariat PBB yang dibuat atas permintaan para negara anggota PBB untuk menjadi referensi dalam penyusunan perjanjian intemasional terkait isu tertentu.  Indonesia merupakan negara pihak dari konvensi-konvensi utama PBB yang terkait dengan isu money laundering yaitu United Nations Convention Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, United Nations Convention Against Corruption, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, danInternational Convention for the Suppresion of Financing of Terrorism.  Status hukum sebagai negara pihak ini memiliki arti bahwa kepentingan Indonesia telah terakomodasi dalam proses penyusunan Konvensi serta telah pula diterima oleh rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan proses ratifikasi yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional. Justru partisipasi aktif Indonesia dalam proses penyusunan konvensi dapat dilihat sebagai cerminan pengaruh Indonesia dalam konvensi internasional.  Dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya, Indonesia melaksanakan politik luar negeri melalui forum-forum PBB tersebut dan mempengaruhi agenda dan kebijakan global tentang money laundering sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Peran penting Indonesia sangat terlihat ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari Second session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption yang diselenggarakan di Nusa Dua, Indonesia, pada tanggal 28 Januari s.d. 1 Februari 2008. Dalam konferensi tersebut, lahir lima Resolusi UNCAC yang merupakan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menanamkan sikap dan kebijakan yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat global.  Pandangan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang semata-mata hanya merujuk atau "menghamba" kepada United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 dan bukan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keliru.  UN Model Law adalah bukan produk hukum PBB, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara anggota PBB, dalam hal ini termasuk Indonesia. UN Model Law adalah produk yang dibuat oleh Sekretariat PBB atas permintaan dari negara-negara anggota PBB. Tujuan dari dibuatnya UN Model Law adalah untuk membantu negara-negara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id anggota dalam penyusunan perjanjian internasional di bidang tertentu. PBB tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengintervensi penyusunan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia sebagai negara yang berdaulat.  Secara konstitusional, penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merujuk pada konvensi internasional terkait dengan money laundering yang mana Indonesia adalah negara pihak dari konvensi dimaksud merupakan pelaksanaan komitmen Indonesia yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk kepentingan nasional Indonesia. Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mencermati materi permohonan uji Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya ada 4 isu pokok yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan hal tersebut, KPK akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, terutama sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta perkembangan atas fakta dan proses pemberantasan tidak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang di Indonesia sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman KPK.  Bahwa hal lainnya yang juga penting, KPK menyetujui pendapat-pendapat yang dirumuskan dan sudah dikemukakan di dalam jawaban Pemerintah dan DPR dan juga tadi sebagian besar atau keseluruhan yang dikemukakan oleh Kepala PPATK sepanjang sesuai dengan pendapat yang disampaikan KPK dalam keterangan yang akan diberikannya.  Bahwasebelum masuk pada materi terhadap jawaban atas permohonan dari Pemohon, izinkan kami menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang dan melihat atau meletakkan perspektif Mahkamah Konstitusi di dalam keseluruhan argumen itu, yaitu sebagai berikut, Pertama, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinyakarena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the guardians of the constitutions Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan apa saja yang ada dalam konstitusi.  Bahwa salah satu hal yang sangat fundamental yang diatur di dalam konstitusi adalah perlindungan terhadap hak dasar yang paling asasi dari warga negara. Di antaranya, perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak-hak ekonomi dari rakyat. Beberapa hak dasar itu, yaitu misalnya hak untuk memperoleh pendidikan dasar, hak atas penguasaan aset negara untuk kemakmuran rakyat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak untuk hidup layak.Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa jaminan atas hak- hak dasar yang paling asasi itu tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh berbagai rumusan yang tersebut di dalam peraturan perundangan yang menjalankan amanat konstitusi karena hak dasar yang asasi tersebut merupakan marwahnya konstitusi yang menjadi prinsip dasar dari sebuah negara hukum. Hal tersebut di atas, dikonfirmasi di dalam salah suatu pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya, bilamana uraian hak dasar yang disebut dalam konstitusi dan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dikaitkan dengan tujuan pembentukan KPK dalam menegakkan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka akan didapatkan satu relasi urgensi dan relevansi di antara keduanya. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar yang paling asasi atau hak konstitusional warga negara di bidang sosial dan ekonomi.  Bahwa bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan sangat jelas dan tegas, yaitu tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi selama meluas tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.Uraian hal menimbang tersebut di atas, menyampaikan pesan yang sangat jelas adanya fakta bahwa korupsi menjadi salah satu tindakan yang menyebabkan jaminan atas hak-hak dasar, seperti dirumuskan di dalam konstitusi yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditegakkan secara paripurna. Suatu kekuasan yang diberikan dalam bentuk kewenangan kepada pejabat publik untuk menjalankan tugas dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kewajibannya untuk melindungi, menjalankan hak-hak dasar publik yang dijamin konstitusi justru diingkari dan dilanggar. Pendeknya, telah terjadi dalam istilah KPK yaitu korupsi konstitusi. Pada konteks itu, mandat kewenangan yang diberikan kepada KPK untuk melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, juga dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk langsung upaya untuk menegakkan konstitusi.  Mahkamah konstitusi sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan mandat sesuai tujuan pembentukannya yang untuk menegakkan konstitusi dan perwujudan negara hukum dan KPK sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang menangani tindak penyalahgunaan kewenangan dari pejabat publik yang menyebabkan dampak tidak dapat diwujudkannya berbagai hak dasar yang paling asasi dari warga negara yang dijamin konstitusi. Dalam perkembangannya bahwa mengenai konstitusi dan korupsi mulai muncul. Ada cukup banyak tulisan mengenai ini. Konstitusi sejatinya suatu aturan dasar yang dirumuskan untuk mengatur dan melindungi hak-hak fundamental dari warga negara tetapi, juga dimaksudkan untuk melindungi rakyat sang pemilik kedaulatan dari potensi penyalahgunaan kewenangan pejabat publik yang sesungguhnya diberikan kewajiban untuk mewujudkan hak-hak dasar dari warga negara. Mungkin juga akan menarik mengikuti pertarungan gagasan atau percakapan pemikiran yang berkembang di fora internasional. Misalnya, ada satu tulisan di salah satu chapter yang menuliskan mengenai “Anti-Corruption Roots of The Constitution”. Dalam salah satu yang disebut dalam artikel “The Anti-Corruptions Principle” yang ditulis oleh Zephyr Teachout di dalam Cornell Law Review. Yang menyatakan, “I show how the fight against corruption is a central part of the United States Constitution. It’s historical origins, the language of the debates around it, it’s substance and its structure.”  Dalam perkembangannya, modus operandi kejahatan kian berkembang sangat dan begitu pesat dan begitu juga dengan berbagai peraturan yang ditujukan untuk menanggulangi kecanggihan kejahatan yang dimaksud. Kini di dunia, rezim perundangan pemberantasan korupsi tidak berdiri sendiri karena kebijakan pemberantasan korupsi senantiasa disatupadukan dengan penanaman penanganan pencucian uangdan bahkan, sekarang ini ditambah satu lagi, yaitu perpajakan. Ini dapat dimaklumi karena biasanya para koruptor melakukan dengan apa yang disebut three in one criminality. Maksudnya, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id koruptor tidak hanya melakukan kejahatan korupsi, tetapi juga akan melakukan kejahatan ekonomi lainnya, terutama tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan.  Bahwa Pasal 43A di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ada penundukan diri hukum pajak terhadap rezim tindak pidana korupsi, tetapi KPK tidak bahas di sini. Itu sebabnya, tidaklah mengherankan pada konteks Indonesia. Kebijakan pemberantasan korupsi juga diintegrasikan dengan penanganan kejahatan pencucian uang. Kebijakan ini berangkat dari diintegrasikannya strategi pendekatan penanganan, di mana pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada strategi follow the suspect yang diintegrasikan dengan strategi follow the money dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada keseluruhan konteks tersebut, kebijakan dan politik hukum, sebagaimana tersebut dalam tujuan penbentukan KPK, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang KPK dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengalami perubahan sesuai mandat yang tersebut di dalam Undang-Undang TPPU. KPK juga diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.  Hal penting yang perlu ditekankan bahwa kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diberikan kepada KPK, tidak boleh dipandang hanya semata-mata untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang saja. Namun, juga harus dimaknai sebagai suatu upaya yang tak terpisahkan untuk bersama-sama lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, di mana KPK bisa ditempatkan sebagai mitra strategisnya untuk memastikan, menjamin, dan menegakkan Konstitusi agak hak-hak fundamental warga negara yang tersebut dalam hak sosial dan hak ekonomi masyarakat yang tersebut dalam Konstitusi tidak dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  Bahwa kebijakan penanganan penyalahgunaan kewenangan dalam politik hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum memberikan mandat kepada KPK berupa kewenangan, bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sudah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dikemukakan dengan sangat jelas dan tegas seperti tersebut dalam jawaban dan pendapat dari Pemerintah, dari DPR, dan dari PPATK. Pada intinya, dikemukakan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Ada perdebatan yang cukup dalam dan sangat panjang, mulai dari hal-hal yang bersifat filosofis, hukum, dan politis, serta melihat situasi faktual, serta sosiologis yang terjadi dan berkembang di masyarakat ketika Undang-Undang ini dibuat. Perdebatan panjang dan melelahkan itu tidak dapat didegradasi dengan tafsir gramatikal yang bersifat sepihak, hanya untuk kepentingan dari Pemohon, tetapi seolah-oleh menjadikan kepentingan seluruh masyarakat yang sungguh-sungguh sangat dirugikan oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan.Dengan demikian, semakin jelas bahwa original intents dari penyusun Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Undang- Undang TPPU dalam pembahasan kedua perundangan dimaksud telah memberikan mandat berupa kewenangan kepada KPK untuk dapat menuntut tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, bukan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan.  Bahwa dalam konteks kewenangan penindakan, KPK diberikan kewenangan serta diintegrasikan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya konsekuensi, antisipasi atas modus kejahatan yang kian canggih, dan yang senantiasa dilakukan koruptor dengan melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang, serta pajak bersama dengan berkelanjutan, tetapi juga sejalan dengan asas beracara yang cepat, sederhana, biaya ringan.  Bahwa selain integrasi penanganan tersebut, juga memberikan dampak besar terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, lebih-lebih bila berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini setidaknya dapat dikonfirmasi dengan data yang dimiliki KPK. Baru dua tahun KPK menangani tindak pidana yang mengintegrasikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, perampasan KPK sudah mendapatkan perampasan uang dalam bentuk rupiah lebih dari Rp141 miliar. Perampasan kendaraan terdiri kendaraan mewah sejumlah 64 mobil dan 31 motor. Perampasan aset sejumlah 74 bidang tanah, dan rumah, dan berbagai jenis barang berharga lainnya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa hal ikhwal yang berkaitan dengan Pemohon. Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara atas diri Pemohon, telah memutuskan Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu: a. Tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam jabatannya selaku Hakim Konstitusi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa, ada beberapa perkara yang berada di lingkup kewenangan MK, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkannya. b. Tindak pencucian uang sehubungan dengan perbuatan menempatkan mentransfer, mengubah bentuk, atau menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi pemilikan, atau perbuatan menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana.  Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut mempunyai dampak yang signifikan karena terbukti bukan hanya kerugian negara, tapi juga melemahkan dan menimbulkan distrust terhadap lembaga negara dan nilai-nilai demokrasi, sebagaimana diuraikan dalam pembukaan UNCAC maupun Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.Diajukannya permohonan ini adalah hak setiap orang, termasuk Pemohon, dan ini suatu upaya yang biasa dilakukan oleh pihak yang sedang menghadapi masalah hukumkarena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di sisi lainnya, ada juga fakta bahwa masalah yang diajukan dalam bentuk permohonan uji Undang-Undang bukan sesuatu yang baru dipersoalkan. Oleh karena ada cukup banyak kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum lain, termasuk KPK dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat di Mahkamah Agung.Ada risiko hukum yang sangat besar bila pemberantasan korupsi termasuk pencucian uang tidak diletakkan dalam upaya serius pemberantas korupsi dalam perspektif konstitusionalitas untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat yang dirugikan akibat korupsi.  Bahwa mengenai permohonan Pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, KPK berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berkaitan dengan penerapan undang-undang atau constitutional complaint, sehingga permohonan a quo bukanlah objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Dengan demikian, permohanan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.  Bahwa constitutional complaint, bukan ranah kewenangan yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 yang menyatakan, “Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dalam hal ini Bram H. D. Manoppo, sebagaimana termuat surat panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK tanggal 8 Oktober 2004 dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi Undang-Undang a quo melainkan merupakan masalah penerapan Undang-Undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.  Bahwa mengenai kedudukan hokum (legal standing), KPK hanya ingin menyatakan bahwa terkait permohonan Pemohon, apakah memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang ini, KPK menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.  Bahwa berkaitan dengan pokok perkara, yang langsung berkaitan dengan KPK di halaman 14, III dalam pokok perkara, KPK akan menyampaikan keterangan sesuai dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, namun perkenankan KPK menyampaikan terlebih dahulu keterangan yang menyangkut kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut, a. Kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan TPPU. KPK telah berpendapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam angka 1 pada halaman 11 dimana substansi permohonan yang terkait pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU, menurut KPK bukan merupakan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, melainkan pengujian terhadap persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional. Permohonan yang diajukan Pemohon tidak patut dikualifikasi sebagai suatu permohonan pengujian Undang-Undang yang bertentangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah tidak benar dan harus ditolak danapabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon terkait Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi), maka KPK menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian dengan alasan-alasan sebagai berikut KPK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang penting, KPK dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutionally important. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional atau constitutionally important dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. b. Bahwa di dunia ini sekarang ada lebih dari 30 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa salah satu lembaga yang explicitly diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah National Commission on Anti-Corruption. Selain dua komisi yang lainnya, yaitu komisi mengenai hak asasi manusia dan komisi mengenai penyelenggaraan Pemilu. Itu perkembangannya. c. Bahwa pertimbangan MK tersebut didukung dengan beberapa alasan. Efektivitas dan efisiensi lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah terintegrasinya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tujuan pemidanaan di dalam Undang-Undang KPK disebutkan sebagai premium remedium serta penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Tugas pokok, kewajiban, fungsi, dan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penindakan atau represif treatment policy semata, tetapi juga pendekatan pencegahan, serta pelibatan partisipasi publik, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK. Kesemuanya itulah yang membedakan KPK dengan lembaga penegakan hukum lainnya karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id d. Kejahatan korupsi sudah sedemikian masif, sistematis, dan terstruktur di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 6 United Convention Against Corruption 2003, di mana Indonesia telah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 menegaskan bahwa setiap negara diwajibkan mempunyai satu lembaga yang khusus didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. e. Bahwa tafsir dan interprestasi sistemik kewenangan penuntutan KPK pada tindak pidana pencucian uang yang disebut sebagai penuntut umum dalam seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia hanya diatur di dalam undang-undang, yaitu KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Agung dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan selain Kejaksaan Agung dan KPK. Demikian pun dengan pemeriksaan di pengadilan, tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan memeriksa terdakwa dan saksi korupsi di Pengadilan Tipikor, kecuali hakim saja. Kesemuanya ini adalah notoire feit atau fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan kembali. f. Bahwa Pasal 68 hingga Pasal 73 Undang-Undang TPPU dapat ditemukan dan diatur beberapa nomenklatur hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tindakan lain dari penegak hukum, yaitu melakukan penundaan transaksi pemblokiran harta kekayaan hasil TPPU, pemberian keterangan secara tertulis dari pelapor dan alat bukti. Tindakan lain yang berkaitan dengan penundaan transaksi dan pemblokiran harta kekayaan, semuanya dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Berkaitan dengan tata cara administratif mengenai siapa yang harus menandatangani pada pengaturan atas pemberian keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari pelapor, diatur tata cara permintaan keterangan, tapi juga harus dilihat bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai Pasal 13 huruf a Undang-Undang KPK. Bila nanti dipersoalkan Pasal 72 ayat (5), maka berkaitan dengan pasal itu, maka penyidik dan penuntut umum di KPK sudah bisa mendapatkan keterangan tertulis mengenai LHKPN dimaksud lebih dulu dan bahkan jauh hari sebelum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kasus tindak pidana korupsi ditangani penegak hukum lainnya. Ketentangantersebut ada di dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KPK di atas yang mempunyai kaitan erat sesungguhnya dengan Pasal 72 ayat (5) huruf (d) Undang-Undang TPPU. Ini salah satu alasan yang menyebabkan katanya KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan.  Bahwa pasal lain yang mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan juga secara tegas telah mengemukakan aturan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Khusus mengenai penuntutan di pengadilan, tidak ada kualifikasi khusus seperti pada penyidikan. Dalam memorie van toelichting berdasarkan perdebatan di dalam Undang-Undang TPPU tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang menjelaskan dan mengatur secara eksplisit bahwa kewenangan penuntutan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung semata dan tidak dapat dilakukan oleh KPK. Tidak ada satu pernyataan apa pun yang dapat ditafsirkan untuk mendelegitimasi kewenangan penuntutan KPK dalam perkara TPPU, ini mungkin bisa ditafsir original intent yang berkembang.  Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang TPPU, telah menutup kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan, maka KPK menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK diatur secara tegas bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menyatunya ketiga kewenangan tersebut telah berjalan secara efektif selama bertahun-tahun pada setiap tahapan penanganan perkara. Pada tahapan penyelidikan satu perkara, maka yang terlibat tidak hanya penyelidik KPK, melainkan juga penyidik KPK dan bahkan penuntut umum KPK.Demikian pula dalam tahap penyidikan, maka penutut umum pada KPK telah terlibat secara aktif dalam memberikan arahan jalannya penyidikan kepada penyidik KPK. Oleh karenanya, terintegrasinya penanganan satu perkara di KPK, maka pelaksanaan upaya-upaya paksa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, termasuk di dalam perintah kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap satu rekening yang diduga hasil korupsi, dilakukan penyidik pada tahap penyidikan. Dengan kata lain, penuntut umum pada KPK tidak pernah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening karena upaya tersebut telah selesai dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang TPPU, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.  Bahwa oleh karena kewenangan KPK dalam pelaksanaan pemblokiran tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang TPPU, maka KPK melaksanakan seluruh kewenangan dan melakukan penyidikan, dan penuntutan Undang- Undang dan penuntutan melalui Undang-Undang KPK. Oleh karenanya, dalam permohonan terkait dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdasar dan harus ditolak. Berkenaan dengan interpretasi sistemik gramatikal dan historical di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh penuntut umum dan berasal dari Kejaksaan Agung dan KPK, dan pemeriksaan pengadilan oleh hakim yang ditugaskan di Pengadilan Tipikor. Kewenangan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Sebelum Undang- Undang TPPU berlaku, tujuan utama pengembalian kerugian negara dalam penerapan Undang-Undang Tipikor belum tercapai secara optimal karena penerapan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar yang diperoleh terdakwa. Hal tersebut jelas sangat membatasi pengembalian kerugian negara, sehingga uang pengganti yang diputus oleh pengadilan jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah kerugian negara karena tidak ada instrumen hukum untuk mengembalikan keuntungan yang dinikmati oleh pihak ketiga dari hasil korupsi tersebut.  Undang-Undang TPPU yang berfokus pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, antara lain korupsi, merupakan produk hukum yang sangat progresif dalam menciptakan strategi baru atau dalam istilah kepala PPATK, paradigma baru. Untuk melakukan perampasan aset milik terpidana dan pihak-pihak lain, yang diuntungkan atau menikmati hasil korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Terdapat aturan-aturan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum baru yang mampu bersinergi dengan aturan Undang-Undang Tipikor, sehingga tujuan pengembalian kerugian negara atas kejahatan korupsi diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal.  Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan dan tindak pidana pencucian uang.  Bahwa integrasi penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejalan dengan prinsip beracara yang cepat, sederhana, dan murah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengadilan Tipikor berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana umum. Ini juga disebutkan sebagai asas di dalam KUHAP sebenarnya. Pasal 74 dan Pasal 75 TPPU, telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, penyidik KPK menggabungkan penyidik tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal KPK telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka sudah sepatutnya KPK juga dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari pidana asal (voort gazette delicten).Dengan demikian, apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang, maka pendapat tersebut bertentangan dengan semangat, selain dengan argumen di atas, juga dengan semangat pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu mandat atau amanat reformasi, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas kolusi, dan nepotisme.  Bahwa pentingnya perjuangan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara-cara yang luar biasa, juga ternyata didukung sendiri oleh Pemohon, itu tersebut secara jelas dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa tindak pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa extraordinary crime dan telah diakui sebagai salah satu jenis transnational crime, sehingga penanggulangannya pun memerlukan cara-cara yang luar biasa.  Bahwa pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi sebagai jawaban untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang telah berkembang dan bertautan atau berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang KPK yang berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya hanya dilakukan oleh KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, dan 019/PUU-IV/2006, 9 Desember 2006 menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan untuk dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka telah dibentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, secara jelas dan tidak terbantahkan, salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, yaitu perkara tindak pidana korupsi, juga perkara tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.  Bahwa perlu disampaikan sejak tahun 2004, KPK sampai dengan saat ini telah melakukan penuntutan lebih dari 300 perkara tindak pidana korupsi, di antaranya telah berkekuatan hukum tetap sejumlah lebih dari 272 perkara. Dari jumlah tersebut, sejak tahun 2012, walaupun Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 sudah diundangkan, pada tahun 2012 KPK baru mulai menggabungkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. Hingga kini, setidak-tidaknya ada tujuh perkara yang dakwaannya digabung dan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, dan sebagian besarnya sudah mendapatkan putusan inkracht. Oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan KPK, maka penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah menyadari Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan sepenuhnya bahwa penanganan korupsi tidak bisa dilepaskan dari penanganan pencucian uang. Selain itu, diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa tindak pencucian uang, maka penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa KPK juga memiliki kewenangan untuk menuntut perkara-perkara selain tindak pidana korupsi, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang dan perkara lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi.  Bahwa penggabungan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu sudah dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia seperti Guatemala, Lesotho, Malawi, Sierra Leone, itu juga menggabungkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi di masing-masing negara. Dengan demikian, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di dalam konteks internasional di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang diintegrasikan. Jadi menurut KPK, sangatlah aneh dan sangat bertentangan dengan semangat efektivitas penegakan hukum apabila KPK menuntut tindak pidana korupsi, sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang dilimpahkan kepada kejaksaan, sehingga KPK tidak lagi menuntut. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan tujuan penyusunan Undang-Undang TPPUdan juga kemungkinan besar akan bertentangan dengan Undang-Undang KPK karena di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang KPK, KPK justru memiliki kewenangan atau fungsi supervisi, pengambilalihan penanganan perkara dari lembaga penegak hukum lainnya, sehingga tidak masuk akal apabila menyerahkan kembali penanganan perkara kepada penyidik yang disupervisinya, padahal pengambilalihan penanganan perkara tersebut disebabkan oleh terhambatnya penanganan perkara. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terlihat jelas dan terang tidak terdapat pelanggaran konstitusional seperti yang diutarakan dalam dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon uji materiil tersebut tidak berdasar, sehingga harus ditolak.  Bahwa mengenai pencantuman frasa patut diduga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, KPK berpendapat Pemohon tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pengujian undang-undang Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU karena tidak terdapat keterkaitan antara proses hukum yang sedang dijalani oleh Pemohon dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU yang diujikan. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.  Bahwa pencantuman frasa patut diduganya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, itu yang dikemukakan dalam dalil Pemohon. Menurut KPK, dalil Pemohon tersebut yang yang menyatakan frasa patut diduga dalam pasal yang tadi disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan itu ditolak.  Bahwa tentang pembuktian unsur patut diduganya telah dibahas dan dikaji dan dipertimbangkan dengan cukup luas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT dengan terdakwa Pemohon.  Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa patut diduga dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon itu ditolak.  Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa frasa patut diduganya bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian atau easy law enforcement, sehingga tidak memerlukan lagi proses pembuktian adanya mens rea. Dalil Pemohon itu ternyata sangat tidak benar, mengada-ada, dan keliru karena dalam praktiknya, termasuk di dalam penanganan kasus terhadap Pemohon dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang terkait Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU wajib mempertimbangkan semua unsur-unsur delik dalam pasal-pasal tersebut, termasuk di dalamnya unsur patut diduganya. Pemahaman atas pelaksanaan pasal dimaksud juga harus diletakkan dalam konteks hukum acara dan dibacanya, dan dibaca pemahamannya sebagai satu kesatuan proses pembuktian dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut di atas. Selain itu juga, harus diletakkan dalam konteks teori hukum yang biasa digunakan untuk menjelaskan pengertian frasa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kata patut diduga dalam pertimbangan putusan hakim. Secara de facto di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mencari kesesuaian antara unsur-unsur delik dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud yang mengadili Pemohon telah memberikan definisi tentang pengertian frasa yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum lainnya juga menjelaskan tentang pengertian yang diketahui atau patut diduganya, dalam hukum pidana ini disebut dengan sengaja yaitu suatu keadaan batin di mana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu, hanyalah pelaku itu yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit untuk mengetahui kehendak batin si pelaku, kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya sendiri.  Bahwa pada keseluruhan konteks itu, Prof. Mr. D. Simons pada halaman 234 menyatakan bahwa merupakan seluruh tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia, sehingga menjadi tindakan nyata. Lebih singkatnya, pelaku mengetahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti, setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu tindak pidana korupsi. Demikian pun ada pendapat dari Prof. P.A.F. Lamintang, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mencantumkan frasa patut diduga dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU tidak benar tidak memerlukan kembali proses pembuktian karena putusan atas kasus Pemohon telah secara jelas menggambarkan satu pembuktian unsur kesalahan dari Pemohon dengan modus tindak pidana pencucian uang, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan sedemikian rupa hasil dari tindak pidana yang diperolehnya seolah-olah hasil tersebut diperoleh secara legal. Salah satu parameter pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang TPPU untuk membuktikan unsur diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana korupsi adalah dengan memperhatikan pola transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang di mana pola tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, sesuai kesimpulan di atas bahwa dalil Pemohon pada bagian ini juga harus dinyatakan sebagai tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak.  Bahwa mengenai permohonan kata tidak dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, KPK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU dan dikaitkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU, merupakan norma- norma yang berlaku dan telah mengatur adanya jaminan pembelaan diri dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga, ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 28D ayat (1). Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, kebenaran harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, pembebanan kebenaran harta kekayaan terdakwa ada pada diri terdakwa.Adapun contoh tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya telah dibuktikan terlebih dahulu dan di antaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah atas nama perkara terpidana Irjen Polisi Joko Susilo, perkara atas nama terdakwa Deviardi, perkara atas nama terpidana Lutfi Hasan Ishaaq, perkara atas nama terpidana Ahmad Fatonah, Waode Nurhayati, Wa Ode Nurhayati, dan di pengadilan negeri yang sudah terbukti adalah atas nama Pemohon dan atas nama Anas Urbaningrum.Berkaitan hal-hal tersebut di atas, KPK berkesimpulan sebagai berikut,dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara normatif ditentukan untuk dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitupun ketentuan Pasal 69 dalam Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang TPPU disebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia mengenai sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu untuk dapat menghukum seseorang, maka hakim harus mendasarkan keyakinannya pada dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.  Bahwa sistem pembuktian terbalik sebenarnya masuk dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. KPK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Justru menurut KPK sebaliknya, dengan adanya ketentuan tersebut, penegak hukum dapat bekerja lebih optimal dan efektif dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pemberantaasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  Bahwa berkaitan dengan salah satu kewenangan KPK yang berkaitan dengan pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik yang proporsional dan berkorelasi dengan kewenangan KPK, bisa dilihat dalam kewenangan KPK yang berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Terkait hal tersebut, penerapan pembuktian terbalik yang diterapkan, mengedepankan keseimbangan yang proporsional, pembuktian hanya diterapkan untuk membuktikan hasil kejahatan, proceed of crime, yaitu harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Salah satu penerapan dari ketentuan hal tersebut adalah Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPU yang menerapkan sistem pembuktian terbalik yang diterapkan secara seimbang yaitu jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa diberikan hak untuk memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan aset-aset atau harta kekayaan miliknya, tidak diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.Dengan kata lain, sesungguhnya pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU hanyalah terbatas kepada pembuktian mengenai sumber perolehan harta kekayaan seseorang, apakah berasal dari tindak pidana atau bukan, dalam hal ini berasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dari tindak pidana korupsidan tidak membuktikan kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tujuan dari diberlakukannya Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang TPPU adalah untuk merampas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana dan bukan untuk hukum pelaku tindak pidana, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut akan dirampas oleh negara.  Bahwa penerapan Pasal 78 Undang-Undang TPPU ini pertama kali dilakukan oleh KPK dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 18 Oktober 2012 dalam Nomor Registrasi Perkara 30/Pid.B/TPK/2012 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. Dalam perkara itu, dalam pertimbangan putusan dikemukakan, menimbang, di depan persidangan terdakwa Wa Ode Nurhayati menerangkan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan lain selain selaku Anggota DPR RI, yaitu usaha bisnis keluarga di Marauke dan di Kalimantan Tengah. Namun ternyata, di depan persidangan, terdakwa tidak dapat meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dari pekerjaannya tersebut. Menimbang majelis hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan merupakan dari hasil bisnis terdakwa Wa Ode Nurhayati, melainkan terkait dengan kedudukan terdakwa selaku Anggota DPR RI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI.  Bahwaketentuan peralihan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. KPK berpendapat bahwa penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut sudah sesuai dengan tempus delicti atau waktu dilakukannya tindak pidana pencucian uang yang merupakan perwujudan dari kepastian hukum yang adil dan menjamin pertimbangan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, permohonan uji Undang-Undang tersebut atas khusus dasar dalil Pasal 95 yang bertentangan katanya dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dinyatakan tidak benar dan tidak tepat, sehingga harus ditolak.  Bahwaterkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPK telah memberlakukan surut hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kejahatan Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pendapat KPK dalil tersebut keliru. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesungguhnya tidak tepat dan tidak mendasar.  Bahwa maksud dari frasa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau dikenal sebagai asas retroaktif adalah larangan memberlakukan surut terhadap hukum materiil dan bukan hukum formil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 95 dimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, tetapi diperiksa dan diputus dengan menggunakan hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.Dengan demikian menurut KPK, tindakan penuntut umum KPK yang tetap mendakwa Pemohon dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 adalah tepat karena hak memeriksa dan menggunakan hukum materiil dan Undang- Undang TPPU hanya dapat dilakukan dalam tempus delicti setelah Undang- Undang TPPU tersebut berlaku. Tindakan KPK menggunakan kewenangan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang TPPU untuk tindak pidana yang didakwakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tepat karena tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK tersebut terkait dengan hukum formil dan bukan hukum materiil.  Bahwa hakikat dari asas legalitas ini adalah bahwa satu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai crime atau kejahatan atau tindak pidana hanya jika Undang-Undang telah menentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu adalah kejahatan atau tindak pidana. Dengan perkataanlain, asas legalitas adalah mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kejahatan atau tindak pidana, dan bukan mengenai prosedur atau hukum acara atau kelembagaan tertentu. Ini juga dikemukakan oleh Prof. Ahmad Ali.  Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut, maka KPK berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang atau constitutional complaint, sehingga permohonan a quo bukan objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara nyata tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1). Ketiga, materi permohonan yang berkaitan dengan kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus dinyatakan ditolak karena tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak langsung yaitu Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform) menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang  Bahwa koalisi merupakan gabungan lembaga swadaya masyarakat (nongovernment organization) yang tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas koalisi sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam memerangi kejahatan termasuk ke dalam tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam bentuk aktivitas riset dan advokasi. Dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari Undang-Undang TPPU yang merupakan instrumen hukum yang sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan sebagaimana dimaksud.  Bahwa rezim anti pencucian uang yang tidak hanya bermanfaat bagi upaya menumpas kejahatan yang berorientasi ekonomis sebagai hasil kejahatan, melainkan juga untuk menjaga integritas sistem keuangan suatu negara. Paling Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak praktik pencucian uang memiliki dampak negatif, seperti, pertama, memberikan peluang bagi para penjual dan pengedar narkotika, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasi kejahatan mereka. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya penegakan hukum dalam memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkotika. Kedua, berpotensi untuk merongrong dan merusak finansial community atau masyarakat keuangan karena dalam praktik pencucian uang selalu dilibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga berpotensi pula untuk meningkatkan praktik korupsi bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut. Ketiga, berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah dan yang keempat menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.  Bahwa berbagai perkara kriminal kerah putih sukses diungkap dengan penggunaan Undang-Undang TPPU secara maksimal. Kasus mafia pajak Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika, Djoko Susilo dan Labora Sitorus merupakan contoh yang paling aktual dan betapa rezim anti pencucian uang sangatlah dibutuhkan sebagai strategi penanggulangan kejahatan. Negara tidak akan pernah dapat menjerat pelaku utama (criminal main) kejahatan kerah putih jika tidak memaksimalkan Undang-Undang TPPU karena yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan secara langsung, akan tetapi mereka yang paling menikmati hasil kejahatan atau ultimate benifisiari.  Bahwa masyarakat akan memiliki risiko yang lebih besar lagi sebagai korban kejahatan sebagaimana yang dimaksud di atas. Apabila penegakkan hukum terhadap tindak pidana asal pencucian uang tidak dibarengi dengan penerapan rezim anti pencucian uang. Setidak-tidaknya kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan manusia, kejahatan kehutanan akan semakin meningkat tajam karena uang hasil kejahatan tidak dapat dirampas oleh negara, melainkan dapat digunakan lagi untuk membiayai aktivitas kejahatan berikutnya.  Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini sama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 183 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id saja membahayakan bagi upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana yang sudah diingatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 011, 019/PUU-IV/2006 halaman 287 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Korupsi telah melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang baik dan menghambat berfungsinya penyelenggaraan negara secara efektif. Hal ini menjadi beban ekonomi yang berat karena menciptakan tingginya risiko ekonomi makro yang membahayakan stabilitas keuangan, keamanan umum, hukum, dan ketertiban. Terlebih lagi hal demikian dapat merongrong legitimasi dan kredibilitas negara di mata masyarakat.  Yang kedua tentang frasa patut diduga yang dipersoalkan oleh Pemohon. Secara historis, rezim anti pencucian uang lahir sebagai jawaban atas kegagalan banyak negara untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas batas negara. Maka dari itu, timbul kesadaran internasional untuk bersama-sama merumuskan kebijakan baru untuk menanggulangi kejahatan lintas batas tersebut. Hal mana jenis kejahatan tersebut dapat dikatakan jenis kejahatan internasional yang tidak mengenal rezim hukum tertentu atau karakter sosial dan budaya tertentu. Melalui berbagai persetujuan atau konvensi internasional, yang terakhir adalah United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 atau yang dikenal dengan Konvensi Wina. Sebagai puncak dari upaya internasional untuk menyatukan persepsi negara-negara dalam memerangi kejahatan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.  Aktivitas kejahatan peredaran gelap narkotika yang berdimensi pencucian uang akan menemui kegagalan dalam pemberantasannya apabila hanya menggunakan langkah-langkah domestik. Kegagalan tersebut misalnya berkaitan dengan sistem hukum masing-masing negara yang berbeda, adanya standar mens rea yang berbeda. Di mana satu negara menggunakan standar bahwa kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja (intention), tetapi negara lain menetapkan selain sengaja, juga kalalaian (negligence). Lahirnya rezim anti pencucian uang internasional salah satunya hendak menjembatani berbagai perbedaan rezim hukum tersebut agar pemberantasan kejahatan lintas batas dan terorganisasi dapat dilakukan dengan baik.Berdasarkan kesepahaman Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 184 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bersama negara-negara dalam menjatuhkan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara civil law maupun common law system. Adapun beberapa kesamaan yang merumuskan delik pencucian uang, khususnya berkenaan dengan frasa patut diduga merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang di beberapa negara, antara lain sebagai berikut. Saya ambil contoh beberapa negara saja, baik itu dari common law maupun continental. Misalnya, Malaysia, rumusan deliknya berbuyi, “Person knows or has reason to believe.” Afrika Selatan, “Knows or of reasonably to have known.” Kanada, “Knowing or believing.” Swiss yang Eropa Continental, “He knows or must assume.”  Bahwa persamaan delik pencucian uang di atas menunjukkan bahwa frasa patut diduga yang menurut Pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan Pancasila tidaklah berdasar sama sekali.  Yang ketiga tentang tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal. Penggunaan rezim anti pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir tindak pidana asal yang ada di belakangnya. Berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar kejahatan yang terorganisasi, maka cara-cara mengungkap kejahatan dengan peningkatan menelusuri jejak-jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak aliran uang dari hasil kejahatan. Metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penerimaan harta tersebut. Di mana pada posisi itu, dialah sesungguhnya aktor utama di balik kejahatan tersebut. Penggunaan instrumen anti pencucian uang adalah untuk menyeret seorang pelaku kejahatan tindak pidana asal ke pengadilan atas tuduhan transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan untuk mengabulkan aktivitas kejahatan yang ia lakukan dan ia nikmati hasilnya. Artinya, pada dasarnya, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan, tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya dirampas untuk negara.Terkait dengan hal ini, Hakim Konstitusi Prof. Aswanto menyatakan, “Apakah seseorang bisa dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana asal sebelum ada putusan yang inkracht?” Pertanyaan ini merujuk pada tahapan membuktikan unsur diketahui dan patut diduga harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Frasa ini mengandung bahwa yang harus dibuktikan adalah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 185 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebatas kondisi kerucigaan terhadap aset atau harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal dan bukan harus benar-benar berasal dari tindak pidana dengan bukti materiil berupa putusan pengadilan yang membenarkan bahwa aset itu terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari tindak pidana. Hal ini merupakan inti filosofi anti pencucian uang, di mana untuk menjerat pelaku kejahatan terorganisasi dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau prinsip follow the money. Kejahatan dideteksi dari hilir ke hulu, atau dari hasil tindak pidana kepada tindak pidananya, dan kemudian pelaku kejahatannya. Bukan melalui cara-cara yang konvensional, yakni dari hulu ke hilir, dari jejak- jejak kejahatan kepada pelaku kejahatannya.  Artinya, jika suatu kondisi sudah memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap aktivitas tertentu, dalam hal ini misalnya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana sudah dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan proses peradilan tindak pidana pencucian uang yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Adanya unsur kecurigaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti petunjuk atau Pasal 184 KUHAP yang bisa berupa danya transaksi mencurigakan.  Selanjutnya, pembuktian unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan terdakwa untuk menerangkan asal-usul harta kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana melalui pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Tentu saja hal ini tidak serta-merta akan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencucian uang, melainkan hanya menambah keyakinan hakim semata. Kesalahan terdakwa tetap harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur delik TPPU yang lainnya, misalnya unsur barang siapa, mentransfer, atau menerima sejumlah uang, dan sebagainya, dan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan sebagai kesempurnaan terjadinya suatu delik tindak pidana dan terakhir, yang juga harus dipastikan adalah kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa karena dalam hukum pidana, ada orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi kesehatan, dan kejiwaan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan di sini jika pembuktian unsur patut diduga harta berasal dari tindak pidana dapat dibuktikan dengan 2 hal. Yang pertama, dilihat adanya suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat dilihat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 186 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id baik dari cara transaksi dilakukan maupun dari nilai transaksi ketika dibandingkan dengan latar belakang profesi pelaku yang merupakan bukti permulaan TPPU untuk timbulnya proses peradilan dan yang kedua, tatkala terdakwa gagal membuktikan sebaliknya bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Selain itu, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang telah menyampaikan keterangan tertulis ahli Reda Manthovani yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (ruie of law) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Indonesia diidealkan dan dicita- citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara hukum Pancasila (rechsstaat/rule of law).Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggeris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi "supremacy of law" atau biasa juga disebut '"law's supremacy". Hornby.A.S (1974:869), mengemukakan bahwa secara etimologis.kata "supremasi" yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti "Higest in degree or higest ranK' artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Supremacy berarti "Higest of authority artinya kekuasaan tertinggi.Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggeris dari kata "/aw", dari bahasa Belanda "rechf bahasa Perancis "droif yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.  Soetandyo Wignjosoebroto (2002:457), menyatakan bahwa secara terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Namun demikian supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum,dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 187 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan.  Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 merupakan salah satu dasar bagi negara untuk menegakkan hukum, walaupun ada yang berpendapat bahwa Pasal tersebut cenderung semena-mena terhadap hak warga Negara serta akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh karena dapat menabrak prinsip Presumption of Innocence sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketidaksinkronan pendapat di atas adalah wajar oleh karena perlu pemahaman yang mendalam mengenai unsur dalam Pasal 69 di atas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak mendapat perlindungan dari pengambil alihan hak pribadi secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Namun perlu di pahami bahwa hak asasi yang dimaksud dalam kedua pasai diatas adalah masih termasuk hak yang dapat dikurangi (derogable rights) dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.  Pengejawantahan ketiga pasal dalam UUD 1945 tersebut di bidang hak kebendaan dapat dilihat dalam Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan". Dengan kata lain Bezit atas benda atau hak yang beritikad baik (bezit te goeder trouw), apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya dan disebut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 188 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bezit beritikad buruk (bezit te kwader trouw) apabila pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.  Disisi lain berdasarkan perkembangan teknologi dan jaman, modus kejahatan berkembang dan penyamaran atau penyembunyian hasil kejahatannya pun berkembang. Sehingga banyak harta hasil dari kejahatan tidak dapat disita dan dirampas oleh karena kemampuan si pelaku kejahatan dalam menyamarkan atau menyembunyikannya.Sementara itu, masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di daiam sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam KUHP dan KUHAP. Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya tersangka/terdakwa, dialihkan harta hasil kejahatan atau diatasnamakan orang lain atau adanya halangan lain yang melibatkan pelaku kejahatan tidak dapat menjalani pemeriksaan di pengadilan. Seorang pemilik hak atau harta kekayaan hasil kejahatan dianggap sebagai pemegang hak (bezit) yang beritikad buruk (bezit te kwader trouw) dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi.  Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 secara prinsip diperuntukkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau bezit yang beritikad buruk (bezit te kwader trouw) oleh karena pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya tetapi hasil dari kejahatan. Berdasarkan hal itu negara berwenang mengambil alih harta hasil kejahatan tersebut melalui proses acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum (due process of law). Terlebih lagi dalam proses acara pidana tersebut orang yang menguasai yang diduga berasal dari kejahatan tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaan yang di bawah kekuasaannya tersebut diperoleh secara sah (Pasai 78 UU Nomor 8 Tahun 2010).  Dengan demikian, secara prinsip pemberlakuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 malah sebaliknya Pasal tersebut merupakan pasal penegakan supremasi hukum, khususnya pengembalian harta hasil kejahatan yang disamarkan dan disembunyikan asal- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 189 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id usul kejahatannya. Keterangan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute For Criminal Justice Reform) 1. Frasa patut diduga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU terdapat frasa patut diduga dan patut diduganya yang merupakan suatu batasan bagi terdakwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan aktifitas pencucian uang. Bahwa frasa patut diduga sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut menjadi salah satu alasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawab pidana. Bahwa dalam penegakkan TPPU terdapat 2 jenis pelaku, yaitu TPPU aktif sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan 4 dan pasif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Bahwa sebagai pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai, dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan maka digunakan frasa patut diduga untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Bahwa perlu disadari juga setiap orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk dapat menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Bahwa dengan adanya frasa patut diduga membuat masyarakat kita memiliki tingkat kehati-hatian terhadap harta kekayaan yang diterimanya. Apakah berasal dari tindak pidana atau bukan? Bahwa dengan dihapuskannya frasa patut diduga sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dimohonkan, justru berpotensi mengakibatkan menurunnya tingkat kehati-hatian masyarakat terhadap praktik pencucian uang dan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. 2. Bahwa berdasarkan kesepahaman bersama di negara-negara dalam menyatakan perbedaan rezim hukum, semua delik pencucian uang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang termasuk juga negara civil law maupun common law, hampir semuanya memiliki unsur patut diduga. Bahwa persamaan delik pencucian di atas menunjukkan frasa patut diduga adalah unsur yang penting ada dalam tindak pidana TPPU. Oleh karena itu maka Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 190 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id permohonan Pemohon menyatakan frasa patut diduga adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) tidaklah tepat. 3. Tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dan hal ini tidaklah melanggarkan ketentuan konstitusi. Bahwa kejahatan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat tindak pidana asal atau predicate crime offence. Oleh karena itu, TPPU dipandang sebagai follow up crime atau supplementary crime yang diawali dengan adanya predicate offence meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu harta kekayaan dimaksud dalam TPPU tidak harus berasal tindak pidana sebagaimana dinyatakan Pasal 2. Bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam membaca dan memahami Pasal 69 Undang-Undang TPPU harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong-potong.Bahwa untuk diperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU ini menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dengan demikian bukti bukan berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal. Namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa terlebih dahulu adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Bahwa konsep TPPU juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencari sebelum menghukum orang yang bersalah, sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung baik Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1958 maupun Putusan Mahkamah Agung 29 November 1972 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan. 4. Bahwa frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 191 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya. 5. Bahwa dengan demikian, pembuktian tindak pidana dalam TPPU tidak wajib untuk dibuktikan namun tidak perlu menunggu hingga putusan tindak pidana karena asal telah berkekuatan hukum tetap. TPPU merupakan kejahatan yang terpisah. 6. Bahwa sejak tahun 1986, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terpisah dari kejahatan asalnya. Haruslah dipahami secara historis pembentukan Undang-Undang TPPU sudah ditentukan, dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Bahwa dalam naskah akademis rancangan Undang-Undang TPPU halaman 49 juga sudah dijelaskan bahwa ada kekhawatiran tidak terbuktinya tindak pidana asal, tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. 7. Bahwa meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari kejahatan asalnya, namun rezim anti pencucian uang hampir di seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai satu kejahatan tidak tergantung pada kejahatan asalnya. Dalam hal ini akan dilakukan proses penyidikan uang. Bahwa rumusan Pasal 2 TPPU tentang tindak pidana asal hanya untuk menunjukkan bahwa harta kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. 8. Bahwa dengan demikian, perkara TPPU tidaklah bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah karena TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Beban pembuktian terbalik sebagaimana termuat dalam Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum non self incrimination. Bahwa pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam Undang- Undang TPPU namun juga telah diatur dalam beberapa Undang-Undang lainnya. 9. Bahwa dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara unsur kesalahan lainnya tetap harus dibuktian oleh jaksa penuntut umum. Bahwa dalam Undang-Undang TPPU terdapat unsur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bahwa berdasarkan Pasal 77 dinyatakan beban Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 192 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pembuktian harta kekayaan yang diberikan kepada terdakwa dan bukan kepada penuntut wajib yang dinyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 10. Bahwa sesuai dengan frasa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, berarti pula bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Bahwa pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori balances probility principal atau pembuktian keseimbangan kemungkinan yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana, teori ini menempatkan perlindungan terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai pejabat dalam prinsip non self incrimination yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya. 11. Bahwa dengan demikian, beban pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 tidaklah bertentangan dengan asas hukum non self incrimination sebagai yang tercantum dalam ACCPR yang menyatakan bahwa yang dapat diartikan dengan terdakwa tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Bahwa terkait hal ini, terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya namun hanya di wajib membuktikan bahwa setiap harta kekayaan yang dimilikinya dari mana asal- usulnya atau sumber harta kekayaan. 12. KPK berwenang melakukan penuntutan dalam perkara TPPU. Pasal 74 Undang-Undang TPPU dijelaskan bahwa KPK sebagai penyidik tindak pidana asal dalam hal ini tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU jika dalam hal tindak pidana lainnya adalah tindak pidanan korupsi. Bahwa dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Bahwa dalam penindakan perkara TPPU menganut ketentuan yang diatur dalam KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang TPPU. Bahwa kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang jaksa yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 193 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ditugaskan atau di BKO-kan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK sebagai institusi yang berwenang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana TPPU. 13. Bahwa perlu dipertimbangkan pula jika setelah KPK melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas penyidikan kepada jaksa agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efisien dalam melakukan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menimbulkan beban, biaya, dan waktu yang lebih mahal. 14. Bahwa berdasarkan penjelasan ini, permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusi agar mengganti frasa penuntut umum menjadi penuntut umum pada Kejaksaan RI dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak tepat dan tidak berdasar. 15. Ketentuan peralihan Pasal 95 Undang-Undang TPPU tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan tentang ketentuan peralihan Pasal 95 Undang-undang TPPU yang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 diundangkan. Bahwa sejarah telah membuktikan ketidaklengkapan aturan yang ada dalam undang-undang seperti contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah-olah perbuatan korupsi sebelum Undang-Undang Tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut padahal korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan. 16. Bahwa adanya klausul peralihan dalam Undang-Undang TPPU Tahun 2010 hanya ingin meghindarkan peristiwa tahun 2001 tersebut agar tidak terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP.Bahwa keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya Pemohon untuk menghindar dari hukuman yang seolah-olah tidak memagari bahwa TPPU yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 padahal asas hukum yang jauh lebih hakiki dari Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 194 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pada pasal undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. 17. Petitum. Berdasarkan alasan tersebut, maka kami memohon kepada Mahkamah 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait tidak langsung dalam perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan seluruh permohonan diajukan oleh Pemohon perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang, dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 20 November 2014, 11 November 2014, dan 6 November 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “atau patut diduganya”, Pasal 69 sepanjang kata “tidak”, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 yang menyatakan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 195 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 2 ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”. Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 5 ayat (1) : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 69 : “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pasal 76 ayat (1) : “Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 196 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 77 : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Pasal 78 ayat (1) : “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Pasal 95 : “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, selanjutnya disebut UU 8/2010) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (4) : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 197 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 198 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 199 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.7] Menimbang bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010. Menurut Pemohon, pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal a quo,Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijerat oleh pasal a quo dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 8/2010 terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 apabila dikaitkan dengan frasa “akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme ….”, merupakan sesuatu yang sangat sukar diukur dan dilaksanakan, misalnya kapan dan atau atas dasar adanya keadaan- keadaan bagaimana sehingga “patut diduga” untuk kegiatan terorisme. Dengan demikian, frasa “patut diduga” tersebut tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan dapat menimbulkan ketidakpastian Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 200 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum yang adil sebagaimana dijamin dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  Bahwa frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 selain sukar diukur juga membebankan kepada seseorang warga negara agar “patut diduganya” suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sementara ia sendiri tidak tahu adanya tindak pidana tersebut dan atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan Hasil Tindak Pidana bertentangan dengan “hak warga negara” untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda dibawah kekuasaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;  Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 69 UU 8/2010 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dalam makna yang justru bertentangan dengan bunyi dari pasal- pasal lain dalam UU 8/2010, yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat dituntut dan diadilinya seseorang dengan dakwaan “tindak pidana pencucian uang” maka harta kekayaan tersebut harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crime). Dengan kata lain, tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal-nya (predicate crime-nya). Oleh karenanya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seorang warga negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tidak mengacu dan tidak berdasarkan kepada telah terjadi dan terbuktinya “tindak pidana asal” adalah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh sebuah Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;  Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum” sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) jika dimaknai “Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 201 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 merupakan ketentuan yang tidak proporsional, tidak terukur dalam penerapannya karena tidak memberikan kejelasan tentang “Harta Kekayaan yang harus dibuktikan asal-usulnya” serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut;  Bahwa Pasal 95 UU 8/2010 mengandung problem konstitusional sebagai berikut. (1) Pasal 95 UU 8/2010 telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda, dalam hal ini menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pertama, menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan sebelum berlakunya UU 8/2010; dan kedua, menggunakan UU 8/2010 untuk tindak pidana yang diduga dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang a quo; (2) Pasal 95 UU 8/2010 yang tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah “dibunuh mati” sendiri oleh Pasal 99 UU 8/2010 dengan menyatakan kedua Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, kedua Undang-Undang tersebut tidak lagi memiliki daya ikat dan daya laku sehingga seharusnya tidak dapat digunakan untuk menuntut/mendakwa Pemohon selaku Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Penuntut Umum KPK yang telah menuntut/mendakwa Pemohon dengan Undang-Undang yang telah dinyatakan “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menciderai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon; (3) Sekiranyapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetap “dianggap berlaku”, maka akan timbul permasalahan mendasar lainnya, yaitu berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara TPPU, apalagi wewenang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 202 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penuntutan sebagaimana diatur dalam UU TPPU tersebut karena ketentuan UU TPPU hanya berlaku untuk dan dapat diterapkan oleh penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan;  Dengan demikian, Pasal 95 UU 8/2010 jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang sesungguhnya telah dijamin oleh UUD 1945. [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta tiga orang ahli yaitu I Gde Panjta Astawa, Eddy OS Hiariej, Mudzakkir yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014, dan keterangan tertulis ahli Chairul Huda, Yusril Ihza Mahendra yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 dan 11 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan lisan pada tanggal 22 September 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2014 pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 22 September 2014, pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Langsung yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Oktober 2014 dan telah pula menyampaikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 203 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2014, pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PPATK dan Presiden telah mengajukan empat ahli yaitu M. Arief Amrullah, Yunus Husein, Komariah E. Sapardjaja, Eva Achjani Zulfa, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ahli Saldi Isra, Arif Havas Oegroseno yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2014 dan 11 November 2014, pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung yaitu Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 27 Oktober 2014 pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Pendapat Mahkamah [3.17] Menimbang bahwa frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menurut dalil Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbuktinya, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda terdapat rumusan pasal yang menggunakan frasa “patut diduga”, “patut diduganya” atau “patut dapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 204 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menyangka” yang terdapat, antara lain, dalam Pasal 283, Pasal 288, Pasal 292 dan Pasal 480. Penerapan pasal-pasal tersebut dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian, “patut diduga” atau “patut diduganya“ atau “patut disangkanya” tidak hanya dalam bahasa Undang-Undang, tetapi sangat tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persidangan. Hal demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara. Bukti dan keyakinan hakim merupakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. UUD 1945 telah menentukan adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] dan ayat berikutnya menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Khusus mengenai tindak pidana pencucian uang merupakan kewenangan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 205 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.19] Menimbang bahwa mengenai Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri yang menurut Pemohon hanya penuntut umum pada Kejaksaan RI yang berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa mengenai pembuktian oleh pihak terdakwa bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana [vide Pasal 77 UU 8/2010] yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan justru harus dibuktikan oleh penuntut umum, menurut Mahkamah, apabila terdakwa beritikad baik demi kepastian hukum tidaklah sulit baginya untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Sebaliknya, penuntut umum akan kesulitan membuktikannya, padahal aroma tindak pidananya sangat terasa. Selain itu, Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenankan pembuktian terbalik dalam hal gratifikasi. Untuk itu penjelasan dalam UU Tipikor antara lain menentukan, “Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 206 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terdakwa”. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.21] Menimbang bahwa mengenai Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 yang berkaitan dengan Pasal 77 UU 8/2010 yang telah dipertimbangkan di atas, demi kepastian hukum, kemanfaatan dalam mengejar keadilan didahulukan daripada sekadar formalitas yang bersifat kaku dengan dalih asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.22] Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 95 UU 8/2010 yang menurut Pemohon bukan kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntutnya, menurut Mahkamah kasus konkret mengenai instansi yang berwenang menyidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah sebab dalam pengujian konstitusionalitas suatu norma yang diutamakan adalah mengenai pertentangan suatu norma Undang-Undang dengan UUD 1945. Mahkamah menilai Pasal 95 UU 8/2010 tersebut adalah norma yang dimuat dalam ketentuan peralihan. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 127, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang- undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang maka ditetapkanlah UU 15/2002 (UU yang lama) sebagai hukum yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya UU 8/2010. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 207 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 208 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). KETUA, ttd Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Anwar Usman ttd Muhammad Alim ttd Aswanto ttd Patrialis Akbar ttd Maria Farida Indrati ttd Wahiduddin Adams ttd I Dewa Gede Palguna ttd Suhartoyo 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Bahwa UU 8/2010 pada hakikatnya bukanlah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). UU 8/2010 yang telah menggantikan UU 15/2002 kemudian direvisi kembali dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 209 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id UU 25/2003 dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 menjadi Undang-Undang adalah formulasi yang dapat dan seharusnya digunakan untuk memaksimalkan pengenaan pasal tindak pidana asalnya dikarenakan modus yang sering dipakai dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindakan pidana gabungan (double crimes), yang merupakan sintesa dari tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) dan tindak pidana setelahnya yakni pencucian uang (follow up crimes). Bahwa dalam teori Hukum Pidana dinyatakan, “dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur bestandeelen (bestanddelen) dan elementen. Bestandeel (inti delik) adalah unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka harus semua unsur tersebut dicantumkan juga dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Konsekuensinya apabila salah satu unsur bestanddeel (inti delik) tidak terbukti maka perkara harus bebas. Sedangkan elemen delik adalah unsur yang tidak dicantumkan tetapi diam-diam harus selalu dianggap ada, maka karena tidak dicantumkan dalam rumusan delik sehingga tidak perlu dicantumkan juga dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali menimbulkan keragu-raguan hakim”. Selain itu, ada juga pembagian unsur delik dalam kriteria unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan sesuai teori Actus non facit nissi mens sit rea atau dikatakan sebagai an act does not make a person guilty unless his mind is guilt (bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah). Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 maka actus reus dan mens rea-nya sebagai bestandeelen harus dibuktikan. - Pasal 3 UU 8/2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (sebagai actus reus) atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 210 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mens rea) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - Pasal 4 UU 8/2010 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan (sebagai actus reus) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sebagai mens rea) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). - Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan (sebagai actus reus) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sebagai mens rea) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut teori hukum pidana, semua unsur dari ketiga pasal tersebut harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan bestanddelen atau inti delik, termasuk harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang wajib dibuktikan dan apabila tidak terbukti bahkan dapat lepas dari jeratan hukum. Jadi kalau tindak pidana asal saja tidak terbukti bagaimana mungkin ada tindak kejahatan lanjutannya. Secara logika, dari kronologi perbuatan, tentu perbuatan tindak pidana asal (korupsi misalnya) harus terjadi terlebih dahulu dan bila hasil korupsi digunakan atau dialirkan baru terjadi tindak pidana lanjutan/follow up crimes (pencucian uang). Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (no money laundering without predicate crimes or offense), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua tindak pidana ini harus didakwakan sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif, bukan dakwaan alternatif atau substitusi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 211 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dapat pula didasarkan pada Pasal 14 angka 2 ICCPR ditegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”. Bahwa pemaknaan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 sebagai tindak pidana yang dapat diterapkan baik sebagai delik dolus ataupun delik culpa atau dipandang sebagai pro parte dolus pro parte culpa. Berpangkal tolak dari perumusan Undang-Undang tentang tindak pidana tersebut, yang sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan keliru oleh para penegak hukum dan hakim, yang sekedar mengambil alih instrumen hukum internasional seperti UN Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003, tanpa mengerti dengan baik atau malah tidak menjadikannya rujukan atau rekomendasi sama sekali. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang selalu menjadikan inti delik (bestanddeel) merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari tindak pidana itu, bahkan tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah causa dari timbulnya pencucian uang yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Artinya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut. Bahwa frase patut diduga yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 selain sukar diukur, juga membebankan kepada seorang warga negara agar patut diduganya suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana dikenal dalam teori hukum pidana ada pembedaan delik formal dan delik materiil. Faktor pembeda antara keduanya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 212 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terletak pada syarat yang ditentukan dalam rumusan deliknya, yaitu, pada delik materiil disyaratkan adanya akibat sedangkan dalam delik formil cukup dengan terbuktinya unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Selanjutnya, kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). Jadi, apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (hal. 34), yang menyatakan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap” sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keharusan adanya putusan tindak pidana asal sebelum melakukan proses terhadap tindak pidana pencucian uang dikabulkan. PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id