PUU
Tahun 2026
76/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon: Yohanes Brilian Jemadur, S.H. (Pemohon I), Alfi Thoriq Al Hasan, S.H. (Pemohon II), Defrin Fortinius Ziliwu (Pemohon III), Leo Agung Lagu (Pemohon IV), Yonatan Syahlendra (Pemohon V), dan Frans Edward Silalahi (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:36:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Yohanes Brilian Jemadur, S. H.
Pekerjaan
: Pelajar / Mahasiswa
Alamat
: Compang Ndejing, RT/RW 002/001, Compang
Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai
Timur, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Defrin Fortinius Ziliwu
Pekerjaan
: Pelajar / Mahasiswa
Alamat
: Hambawa Dusun II, RT/RW 000/000, Hambawa,
Gunung Sitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Sumatera
Utara.
Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Leo Agung Lagu
Pekerjaan
: Pelajar / Mahasiswa
Alamat
: Desa Bumi Jaya, RT/RW 006/003, Desa Bumi Jaya,
Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan,
Kalimatan Tengah
Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
: Yonatan Syahlendra
Pekerjaan
: Pelajar / Mahasiswa
Alamat
: Banyu Urip Wetan 1 C/28, RT/RW 002/007, Desa
Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya,
Jawa Timur
2
Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
: Frans Edward Silalahi
Pekerjaan
: Pelajar / Mahasiswa
Alamat
: Jalan Dangol L. Tobing, RT/RW 000/000, Desa
Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal
23 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
74/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 76/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 23
Ferbruari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 16 Maret 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa dengan amandemen UUD NRI 1945 telah melahirkan lembaga baru yang
berperan sebagai pengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya
disebut “MK”. Keberadaan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut
melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5266), yang selanjutnya disebut “UU MK” (Bukti P-3).
3
1. Bahwa MK memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-
Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
1945 yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU
Kekuasaan Kehakiman” yang menyatakan bahwa:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a
UU MK yang menyatakan bahwa:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa MK berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-
undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801) yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah
Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana
4
disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, selanjutnya disebut PMK 7/2025, yang menyatakan bahwa:
Pasal 2:
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal
7 ayat (4) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan sebagai
berikut:
Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung
jawab,
tugas,
dan
wewenang
dilaksanakan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU
pendidikan tinggi yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangan MK
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat
(1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 9
ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 ayat
(1) PMK 7/2025.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil
Pasal 7 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi terhadap UUD NRI 1945, maka MK
berwenang mengadili permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:
Pasal 4
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan bahwa yang
5
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dan diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah
Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian yakni sebagai berikut:
(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang atau Perppu
apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Dengan demikian syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-
undang terhadap UUD NRI 1945, yakni:
A. Para Pemohon adalah Perorangan
1. Bahwa Para Pemohon adalah subjek hukum perorangan Warga Negara
Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4), serta
berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Airlangga,
Universitas Janabadra, dan Universitas Katolik Darma Cendika (Bukti P5),
yang secara nyata dan berkelanjutan berada dalam sistem pendidikan tinggi
nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon
memiliki hak dan kewenangan konstitusional serta kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
6
(1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.
B. Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon
1. Kerugian Konstitusional Pemohon I
a. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa hukum yang memiliki
kepentingan konstitusional yang langsung terhadap keberadaan sistem
pendidikan tinggi nasional yang tersusun secara terpadu dan konsisten
dengan prinsip-prinsip konstitusi.
b. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon I tidak hanya berperan
sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai subjek akademik yang
mempelajari hukum tata negara, hukum pendidikan, serta prinsip-prinsip
konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan nasional.
c. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi menimbulkan kerugian konstitusional
bagi Pemohon I karena norma tersebut menciptakan fragmentasi
kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional dengan
memisahkan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan dari sistem
pendidikan tinggi secara umum.
d. Bahwa fragmentasi kewenangan tersebut berimplikasi pada melemahnya
prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional sebagaimana dijamin dalam
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga Pemohon I berada dalam sistem pendidikan tinggi
yang secara normatif tidak sepenuhnya terpadu.
e. Bahwa pemisahan kewenangan antara Kementerian Agama Republik
Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan
norma dalam hukum pendidikan nasional yang dipelajari oleh Pemohon I
sebagai mahasiswa hukum.
2. Kerugian Konstitusional Pemohon II
a. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa hukum yang memiliki
kepentingan konstitusional terhadap keberadaan sistem pendidikan
tinggi nasional yang terintegrasi dan selaras dengan prinsip konstitusi.
b. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi menimbulkan kerugian konstitusional
7
bagi Pemohon II karena norma tersebut menyebabkan adanya
pemisahan pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan karakter
kelembagaan tertentu, yaitu pendidikan tinggi keagamaan.
c. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam sistem pengaturan pendidikan tinggi nasional serta membuka
kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pendidikan tinggi yang
berdampak pada kesetaraan standar pendidikan.
d. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon II berhak memperoleh
sistem hukum pendidikan yang tertib, konsisten, dan konstitusional
sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Kerugian Konstitusional Pemohon III
a. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa hukum yang memiliki
kepentingan konstitusional terhadap keberadaan sistem pendidikan
tinggi nasional yang konsisten dan tidak terfragmentasi.
b. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi menciptakan fragmentasi kewenangan
dalam pengelolaan pendidikan tinggi nasional.
c. Bahwa fragmentasi tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi
pengaturan hukum pendidikan nasional yang menjadi objek studi
Pemohon III sebagai mahasiswa hukum.
d. Bahwa akibatnya Pemohon III berada dalam sistem pendidikan tinggi
yang secara normatif tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesatuan
sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kerugian Konstitusional Pemohon IV
a. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa hukum yang memiliki
kepentingan konstitusional terhadap terselenggaranya sistem pendidikan
tinggi nasional yang terpadu dan konsisten dengan prinsip-prinsip
konstitusi.
b. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi menimbulkan potensi ketidakterpaduan
kebijakan pendidikan tinggi nasional akibat adanya pemisahan
kewenangan antar kementerian.
8
c. Bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
sistem pendidikan tinggi nasional yang dipelajari oleh Pemohon IV
sebagai mahasiswa hukum.
d. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kesatuan sistem
pendidikan nasional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kerugian Konstitusional Pemohon V
a. Bahwa Pemohon V merupakan mahasiswa hukum yang memiliki
kepentingan konstitusional terhadap keberadaan sistem pendidikan
tinggi nasional yang terintegrasi, konsisten, dan tidak diskriminatif.
b. Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi membuka kemungkinan terjadinya
pemisahan sistem pendidikan tinggi berdasarkan karakter kelembagaan
tertentu.
c. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan preseden diskriminasi
sistemik dalam pendidikan tinggi yang didasarkan pada karakter non-
akademik, sehingga dapat berdampak pada kesetaraan akses terhadap
pendidikan tinggi yang bermutu.
d. Bahwa keadaan tersebut berpotensi merugikan Pemohon V sebagai
warga negara yang berhak memperoleh pendidikan sebagaimana
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia”. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas pendidikan
dan pengembangan diri merupakan hak konstitusional setiap warga
negara yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil, setara, dan
9
tanpa diskriminasi, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi sebagai sarana utama pengembangan kapasitas intelektual
dan akademik warga negara.
2. Bahwa Ketika pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan dipisahkan
dari sistem pendidikan tinggi nasional, kondisi tersebut dalam praktik
sering menimbulkan berbagai keterbatasan struktural. Pemisahan
kewenangan pengelolaan berimplikasi pada alokasi anggaran yang
relatif minim, akses terhadap pendanaan riset yang tidak setara, serta
terbatasnya kesempatan mobilitas akademik bagi dosen dan
mahasiswa. Keadaan ini menyebabkan penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi tidak berjalan secara optimal.
3. Bahwa
Akibatnya
hak
konstitusional
warga
negara
untuk
mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi sebagaimana dijamin
oleh UUD NRI 1945 tidak dapat terpenuhi secara maksimal, karena
negara belum menghadirkan kesempatan yang adil dan setara bagi
seluruh peserta didik, termasuk mereka yang menempuh pendidikan
tinggi keagamaan.
B. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal
tersebut menegaskan prinsip kepastian hukum yang adil dan
persamaan perlakuan di hadapan hukum (equality before the law)
sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin
oleh negara tanpa pengecualian, termasuk dalam pengaturan dan
penyelenggaraan pendidikan tinggi sebaga bagian dari pelayanan
publik oleh negara.
2. Bahwa Letak pertentangan norma Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari persoalan dualisme
penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sistemik dan historis.
Dualisme tersebut menguat pasca reformasi melalui pemisahan
10
penyelenggaraan pendidikan ke dalam dua rezim kewenangan, yakni
pendidikan umum di bawah Menteri Pendidikan dan pendidikan
agama serta keagamaan di bawah Menteri Agama. Pemisahan ini
berangkat dari pandangan dikotomis mengenai ilmu pengetahuan dan
pendidikan,
yang
sesungguhnya
merupakan
warisan
sistem
pendidikan kolonial yang membedakan pendidikan “umum” dan
pendidikan agama ke dalam ruang administrasi yang terpisah.
3. Bahwa Pandangan dikotomis tersebut kemudian dilembagakan
secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Penjelasan
Umum yang secara eksplisit menyatakan adanya pembedaan antara
pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Lebih lanjut, Pasal 30
UU Sisdiknas 2003 mengatur secara terpisah penyelenggaraan
pendidikan keagamaan, termasuk menyiapkan pelembagaan lanjutan
melalui pengaturan dengan Peraturan Pemerintah. Akibatnya,
pemisahan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi
berkembang menjadi dualisme sistemik dalam tata kelola pendidikan
nasional.
4. Bahwa Dualisme sistemik tersebut semakin menguat pada tataran
regulasi teknis, antara lain melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyerahkan
pengelolaan, pengajaran, evaluasi, akreditasi, pendirian, perizinan,
hingga pembinaan pendidikan keagamaan sepenuhnya kepada
Kementerian Agama. Pada saat yang sama, UU Sisdiknas 2003
menegaskan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional
merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan
pendidikan nasional. Rumusan normatif yang demikian tidak
menciptakan kejelasan tanggung jawab, melainkan justru membuka
ruang pengalihan kewenangan dan fragmentasi tata kelola
pendidikan.
5. Bahwa Kondisi dualistik tersebut diperkuat kembali melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 7
ayat (1) huruf e secara tegas mengecualikan pendidikan tinggi
keagamaan dari kewenangan Menteri Pendidikan, sementara Pasal 7
11
ayat (4) menyerahkan seluruh tanggung jawab, tugas, dan wewenang
penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan kepada Menteri
Agama. Pengaturan ini kemudian dikunci melalui PP Nomor 4 Tahun
2014 dan PP Nomor 46 Tahun 2019, yang secara operasional
menempatkan seluruh pendidikan tinggi keagamaan bagi semua
agama di bawah Kementerian Agama.
6. Bahwa Akibat pengaturan yang dualistik tersebut, penyelenggaraan
pendidikan tinggi di Indonesia berjalan dalam dua sistem administrasi
yang
berbeda,
dengan
standar,
kebijakan,
dan
kapasitas
kelembagaan yang tidak setara. Hal ini menimbulkan perbedaan
standar akreditasi, perbedaan pengakuan ijazah, serta perbedaan
tata kelola dan akses pembiayaan antara pendidikan tinggi umum dan
pendidikan tinggi keagamaan. Kondisi demikian secara nyata
melahirkan perlakuan yang tidak setara terhadap mahasiswa dan
sivitas akademika pendidikan tinggi keagamaan dibandingkan dengan
pendidikan tinggi umum.
7. Bahwa dengan demikian, Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2012
tidak hanya melanggengkan dualisme penyelenggaraan pendidikan
tinggi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan perlakuan
yang tidak setara di hadapan hukum bagi warga negara yang
menempuh pendidikan tinggi keagamaan. Keadaan tersebut
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan
persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
C. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang
berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu. Pasal tersebut menegaskan bahwa
prinsip non-diskriminasi sebagai hak asasi manusia yang bersifat
fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, serta
mewajibkan negara untuk tidak hanya menghindari tindakan
12
diskriminatif, tetapi juga secara aktif mencegah dan melindungi setiap
warga negara dari perlakuan yang menimbulkan pembedaan,
pengecualian, atau pembatasan yang tidak adil dalam pemenuhan
hak-hak konstitusionalnya, termasuk dalam penyelenggaraan dan
pengaturan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pelayanan publik
oleh negara.
2. Bahwa Selain menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakpastian
hukum, Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi juga melahirkan bentuk diskriminasi struktural
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut secara
normatif membedakan perlakuan negara terhadap warga negara
berdasarkan jenis pendidikan yang ditempuh, yakni antara pendidikan
tinggi
umum
dan
pendidikan
tinggi
keagamaan,
dengan
menempatkannya dalam rezim pengelolaan dan kebijakan yang
berbeda. Pembedaan tersebut bukan didasarkan pada perbedaan
kebutuhan akademik yang objektif, melainkan pada klasifikasi sektoral
yang bersifat administratif dan ideologis.
3. Bahwa Diskriminasi struktural tersebut tercermin dari perbedaan
perlakuan negara dalam hal perencanaan kebijakan, alokasi
anggaran, akses terhadap pendanaan riset, serta dukungan
pengembangan sumber daya manusia akademik. Mahasiswa dan
dosen pada pendidikan tinggi keagamaan, sebagai akibat langsung
dari pengelolaan yang terpisah, berada dalam posisi yang tidak setara
dibandingkan dengan mahasiswa dan dosen pendidikan tinggi umum.
Kondisi ini membatasi kesempatan yang sama untuk memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghambat
pengembangan kapasitas akademik secara optimal.
4. Bahwa pembedaan kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi
berdasarkan kategori “keagamaan” berpotensi menimbulkan stigma
institusional dan marginalisasi kelembagaan, karena pendidikan tinggi
keagamaan diperlakukan seolah-olah berada di luar arus utama
sistem pendidikan tinggi nasional. Padahal, UUD NRI 1945 tidak
mengenal klasifikasi hierarkis dalam pemenuhan hak atas pendidikan
berdasarkan
latar belakang
keagamaan atau
jenis institusi
13
pendidikan.
5. Bahwa pemberian tanggung jawab, tugas, dan kewenangan kepada
Kementerian Agama dalam pengelolaan pendidikan tinggi berpotensi
menimbulkan
perlakuan
diskriminatif
di
lingkungan
internal
Kementerian Agama. Hal tersebut tercermin dalam struktur
kelembagaan yang menunjukkan adanya pemisahan kewenangan
pengelolaan bidang pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam berada
di bawah direktorat tersendiri, sedangkan pendidikan agama lainnya
berada di bawah naungan Bimbingan Masyarakat (Bimas) masing-
masing agama.
6. Bahwa karena itu, Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2012 telah
melanggar prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa
pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
Negara, melalui pengaturan tersebut, justru menciptakan pembedaan
perlakuan yang berdampak pada pembatasan hak konstitusional
warga negara dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu,
setara, dan adil. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak hanya
bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, tetapi juga gagal
memenuhi kewajiban konstitusional negara untuk memberikan
perlindungan
terhadap
praktik-praktik
diskriminatif
dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
D. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan.” Pasal tersebut menegaskan
bahwa
hak
atas
pendidikan
merupakan
hak
konstitusional
fundamental setiap warga negara yang wajib dihormati, dilindungi,
dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi, baik dalam aspek akses,
mutu, maupun penyelenggaraannya. Norma ini mengikat negara
untuk menjamin tersedianya sistem pendidikan yang adil, setara, dan
dapat diakses oleh seluruh warga negara sebagai sarana
pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup.
2. Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Pemerintah
14
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang.” Pasal tersebut menegaskan kewajiban
konstitusional Pemerintah untuk membangun, mengelola, dan
menjamin keberlangsungan satu sistem pendidikan nasional yang
terintegrasi, inklusif, dan non-dikotomis, yang mencakup seluruh jenis
dan jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi keagamaan,
dalam satu kerangka kebijakan, standar, dan tata kelola yang setara
guna mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh.
3. Bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi justru memisahkan penyelenggaraan
pendidikan tinggi keagamaan dari sistem pendidikan tinggi nasional
dengan
menyerahkan
seluruh
tanggung
jawab,
tugas,
dan
wewenangnya kepada Menteri
Agama. Pengaturan tersebut
melanggengkan dualisme penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
dalam praktik menimbulkan perbedaan standar mutu, keterbatasan
akses pendanaan, riset, dan mobilitas akademik, serta perbedaan tata
kelola antara pendidikan tinggi umum dan pendidikan tinggi
keagamaan. Akibatnya, warga negara yang menempuh pendidikan
tinggi keagamaan tidak memperoleh pemenuhan hak atas pendidikan
secara adil dan setara.
4. Bahwa dengan demikian, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tidak hanya bertentangan dengan hak warga negara atas
pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI
1945, tetapi juga menyimpang dari kewajiban konstitusional
Pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) UUD NRI
1945. Oleh karena itu, ketentuan a quo secara konstitusional tidak
sejalan dengan prinsip kesetaraan, integrasi sistem pendidikan, dan
tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
E.
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Alokasi Anggaran Negara
Menunjukkan Adanya Fragmentasi Sistem Pendidikan Tinggi
Nasional yang Berimplikasi pada Perbedaan Mutu Pendidikan Tinggi
15
1. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban pemerintah untuk
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Norma konstitusional tersebut
mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan harus
dilaksanakan dalam satu kerangka sistem yang terpadu, konsisten,
dan tidak terfragmentasi, baik dalam aspek kebijakan, standar mutu,
maupun pembiayaannya.
2. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia,
terdapat pembagian kewenangan antara Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian
Agama Republik Indonesia. Hal tersebut menempatkan pendidikan
tinggi keagamaan di bawah kewenangan Menteri Agama, sedangkan
pendidikan tinggi lainnya berada di bawah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.
3. Bahwa pengaturan tersebut secara faktual menciptakan dualisme
kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional,
sehingga pendidikan tinggi tidak berada dalam satu sistem tata kelola
yang sepenuhnya terintegrasi. Dualisme ini tidak hanya menyangkut
aspek administratif, tetapi juga mempengaruhi standar kebijakan,
kapasitas kelembagaan, dan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Bahwa berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat
Statistik tahun 2025, pendidikan tinggi keagamaan yang berada di
bawah Kementerian Agama terdiri atas 1.001 perguruan tinggi,
dengan 44.288 dosen dan 1.194.344 mahasiswa. Sementara itu,
pendidikan tinggi yang berada di bawah Kemendiktisaintek terdiri atas
2.840 perguruan tinggi, dengan 267.775 dosen dan 9.241.945
mahasiswa.
5. Bahwa data tersebut menunjukkan bahwa jutaan mahasiswa
Indonesia menjalani pendidikan tinggi dalam dua sistem pengelolaan
yang berbeda berdasarkan kementerian pembina, yang pada
praktiknya memiliki kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber
daya yang tidak sepenuhnya sama.
16
6. Bahwa fragmentasi tersebut juga tercermin dalam aspek pembiayaan
pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026, anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh
Kementerian
Agama
Republik
Indonesia
tercatat
sebesar
Rp8.563.732.752.000, sedangkan anggaran pendidikan tinggi yang
dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia mencapai Rp43.199.367.315.000.
7. Bahwa perbedaan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan tersebut
berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan institusi
pendidikan
tinggi
dalam
menyediakan
fasilitas
pendidikan,
pengembangan riset, peningkatan kualitas dosen, serta penguatan
ekosistem akademik perguruan tinggi, yang merupakan unsur penting
dalam menentukan mutu pendidikan tinggi.
8. Bahwa dengan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan yang
mencapai lebih dari dua juta mahasiswa, namun berada dalam
struktur pengelolaan anggaran dan kebijakan yang relatif lebih
terbatas, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pendidikan tinggi nasional berjalan dalam dua sistem kebijakan dan
pembiayaan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan
perbedaan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Bahwa perbedaan mutu pendidikan tinggi tersebut tidak semata-mata
disebabkan oleh karakter akademik institusi pendidikan tinggi,
melainkan juga dipengaruhi oleh perbedaan sistem tata kelola dan
dukungan kebijakan yang berasal dari lembaga pemerintah yang
menaunginya. Dengan kata lain, perbedaan kementerian pembina
berimplikasi pada perbedaan dalam perumusan kebijakan pendidikan
tinggi, pengelolaan sumber daya akademik, serta kapasitas
pengembangan institusi pendidikan tinggi.
10. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan tinggi
pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal
perguruan tinggi, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan kebijakan
negara yang menaungi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.
Apabila penyelenggaraan pendidikan tinggi berada dalam dua sistem
17
tata kelola yang berbeda, maka secara struktural hal tersebut
berpotensi menciptakan perbedaan kapasitas pengembangan mutu
pendidikan tinggi.
11. Bahwa dengan demikian, pengaturan Pasal 7 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang
memisahkan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan dari
sistem pengelolaan pendidikan tinggi nasional telah menciptakan
fragmentasi sistem pendidikan tinggi nasional, baik dalam aspek
kelembagaan, kebijakan, maupun pembiayaan pendidikan tinggi.
12. Bahwa fragmentasi tersebut pada akhirnya berpotensi menghambat
terwujudnya satu sistem pendidikan nasional yang terpadu,
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpotensi
mempengaruhi pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh
pendidikan tinggi yang bermutu secara setara.
IV. PETITUM
Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3), dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi
merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang berada dalam
satu kerangka kebijakan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon
18
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang
tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336), khususnya
Pasal 7 ayat (4), yang menjadi objek pengujian materiil;
2.
Bukti P-2:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3)
sebagai batu uji konstitusionalitas;
3
Bukti P-3:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
4
Bukti P-4:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;+
5
Bukti P-5:
Fotokopi Surat keterangan aktif kuliah/Kartu Tanda Mahasiswa
Para Pemohon dari Universitas Airlangga, Universitas Sanata
Dharma, dan Universitas Katolik Darma Cendika.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
19
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012), terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian norma Pasal
7 ayat (4) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara online, yang diajukan
oleh Yohanes Brilian Jemadur, S.H., Defrin Fortinius Ziliwu, Leo Agung Lagu,
Yonatan Syahlendra, dan Frans Edward Silalahi, bertanggal 20 Februari 2026.
Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PUU/PAN.MK/
AP3/02/2026, tanggal 23 Februari 2026, permohonan a quo telah diregistrasi
dengan Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026, tanggal 23 Februari 2026. Para
Pemohon mengajukan permohonan disertai daftar alat bukti dan alat bukti yang
diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tanpa dibubuhi meterai;
[3.3.2]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Senin, tanggal 2 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal
20
permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum,
alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum), termasuk melengkapi bukti-bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Maret 2026, hlm. 29]. Terhadap nasihat
yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara,
para Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama
14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 Maret 2026, yaitu hingga paling lama tanggal
16 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon
telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari
Senin, tanggal 16 Maret 2026 pukul 02.52 WIB.
[3.3.3]
Bahwa pada tanggal 1 April 2026, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok perbaikan dan pengesahan alat bukti. Dalam persidangan dimaksud,
terungkap fakta hukum bahwa telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para
Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-5. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para Pemohon
tersebut ternyata tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan,
“Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1
(satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah
tidak mengesahkan alat bukti para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai
dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang
cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil
suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil
pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon
a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil
21
pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk
pengajuan permohonan;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
22
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo,
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi
Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 19 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (4) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara online, yang diajukan oleh Yohanes Brilian Jemadur, S.H., Defrin Fortinius Ziliwu, Leo Agung Lagu, Yonatan Syahlendra, dan Frans Edward Silalahi, bertanggal 20 Februari 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2026, tanggal 23 Februari 2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026, tanggal 23 Februari 2026. Para Pemohon mengajukan permohonan disertai daftar alat bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tanpa dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal 20 permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), termasuk melengkapi bukti-bukti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Maret 2026, hlm. 29]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 Maret 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 16 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 pukul 02.52 WIB. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 1 April 2026, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan dan pengesahan alat bukti. Dalam persidangan dimaksud, terungkap fakta hukum bahwa telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para Pemohon tersebut ternyata tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil 21 pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon; [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang 22 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto
