76/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 76/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom., M.H., MIL. Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gili Gede Nomor 23, RT/RW 001/223, Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 76/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 6 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 4 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang 2 terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..." Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: "Dalam hak suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 3 Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..." 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang- undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan 4 Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru, terhadap objek uji materiil; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 5 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 9. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6 11. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 12. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01) yang hak- hak konstitusionalnya secara aktual terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 13. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal- pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” (Vide Bukti P-02 salinan Undang- Undang Dasar 1945) 14. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian 7 Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Pasal 16 ayat (1) huruf l “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 16 ayat (2) huruf c “Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya” (Vide Bukti P-03 salinan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 15. Pemohon sebagai warga negara yang tunduk pada sistem hukum dan penegakan hukum oleh Kepolisian, berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan langsung, antara lain: 15.1 Tidak adanya “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Vide Pasal 28D Ayat 1) akibat adanya norma pada Pasal 16 ayat (1) huruf l yang terdapat frasa " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" yang terlalu umum, tidak spesifik, Mulitinterprestasi dan Multitafsir. Hal ini memberi ruang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan di luar prosedur hukum formal dengan dalih "Bertanggung jawab" tanpa parameter objektif. 15.2 Menimbulkan kesan Chilling effect: “Chilling effect merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang ketakutan pada masyarakat yang timbul akibat adanya Ambiguitas hukum atau perundangan (Townend, 2017)” 15.3 Pelanggaran terhadap perlindungan hak atas diri pribadi dan martabat manusia (Pasal 28G ayat (1)) karena pada Pasal 16 ayat (2) huruf C frasa "Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya" pada ayat (2) huruf c mengandung unsur penilaian subjektif. Kepolisian dapat menjustifikasi tindakan mereka sebagai “Masuk Akal” meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang 8 seharusnya melekat pada aparat penegak hukum, karena memiliki kewenangan yang tidak di sebutkan secara expressis Verbis dan terkesan Multitafsir karena terdapat Frasa “Masuk Akal” yang dapat di artikan adalah “Masuk Akal” Menurut mereka yang hingga fakta frasa tersebut hingga terlalu banyak menimbulkan permasalahan constitutional dan akan pemohon uraikan. a. Bahwa, norma pada pasal tersebut menciptakan potensi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian dan/atau polisi lainnya karena tidak menetapkan standar prosedural yang tegas dan transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya batasan dan pengawasan terhadap penggunaan “Kewenangan Negara”. b. Bahwa, Norma pada pasal tersebut menciptakan potensi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian dan/atau polisi lainnya karena tidak adanya pembatasan dan/atau kewenangan, karena frasa pada pasal tersebut dapat menjadi landasan dasar hukum bagi Polisi/Aparat Penegak hukum, sekalipun polisi tersebut baru dilantik menjadi seorang polisi dan memiliki pangkat terendah dalam organisasi Polisi (Pangkat Barada) sama memiliki kewenangan karena pasal a quo tersebut. c. Bahwa, Ketiadaan Parameter Objektif Merampas Hak Konstitusional Pemohon Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak atas perlindungan terhadap diri pribadi dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Keberadaan norma yang multitafsir dan multi interprestasi tersebut telah menyebabkan dirampasnya dan di kebiri hak Pemohon secara Konstitutional terhadap tindakan penegakan hukum yang tidak terkontrol dan tidak akuntabel. d. Bahwa, Mengganggu Prinsip Negara Hukum dan Pengawasan Kekuasaan 9 Dalam negara hukum (rechtsstaat), semua tindakan aparat negara harus didasarkan pada Hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Norma yang kabur dalam pasal a quo justru mencederai prinsip tersebut karena tidak memberi batasan hukum jelas dan ketat, sehingga pelemahan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan kepolisian dan menciptakan ketimpangan relasi antara warga negara dan polisi dan/atau aparat penegak hukum. e. Bahwa, Tidak Sesuai dengan Fungsi Kepolisian sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat yang seharusnya melindungi dan sesuai dengan slogan kepolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI), Kepolisian adalah aparat hukum yang harus menjalankan tugas berdasarkan hukum dan dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik, perlindungan, dan penghormatan HAM. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c justru meberikan celah tindakan represif atau sewenang-wenang, yang bertentangan dengan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON. 16. Bahwa, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l yang memuat frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tidak menjelaskan secara limitatif atau konkret bentuk tindakan yang dimaksud, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa, Norma yang demikian bersifat open norm yang tidak disertai penjelasan ataupun parameter yang objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang arbitrariness (kesewenang- wenangan) dalam pelaksanaannya. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, seperti dalam pernyataan “Ahli Nurhasan Ismail” didalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 halaman 72, beliau memberikan pandangan sebagai berikut: 10 Kepastian hukum di definisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum: • Pertama, adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945; • Kedua, bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir; • Ketiga, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan- pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan (Vide Bukti P.04 Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 halaman 72) 18. Bahwa, Potensi Kriminalisasi dan Represifitas Aparat Negara Dalam praktik, ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi tindakan seperti: • Penangkapan Tanpa dasar hukum yang jelas, • Penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai prosedur, • Tindakan koersif yang hanya dibenarkan secara internal oleh institusi Kepolisian. Dalam konteks itu, Pemohon sebagai warga negara sangat berpotensi menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, atau pelanggaran hak prosedural yang dibenarkan secara sewenang-wenang melalui norma tersebut. Padahal, konstitusi secara eksplisit menjamin hak untuk bebas dari perlakuan yang sewenang-wenang (Pasal 28G ayat (1) serta hak atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1). 19. Bahwa, Pemohon memberikan beberapa laporan data kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran yang selama ini Polisi menggangap tindakan tersebut perlu dan masih patut secara hukum. Laporan data dan contoh kasusnya sebagai berikut: 11  Pada 2019 saja, pihaknya mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat demonstrasi sebanyak 68 kasus. Penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban Kemudian, penahanan sewenang- wenang 326 korban dan penyiksaan sebanyak 474 korban  Demonstrasi menolak Revisi KUHP dan Revisi UU KPK di Jakarta (#ReformasiDikorupsi) Pada saat melakukan pengamanan aksi Polisi melakukan kekerasan setidaknya kepada 88 orang dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan 2 orang menderita luka pada bagian kepala.  Pada Agustus 2020 saat Demonstrasi Menolak Omnibus Law Tim Advokasi untuk Demokrasi menerima 390 Pengaduan korban kekerasan Anggota Polisi antara lain 201 korban merupakan mahasiswa, 50 korban merupakan pelajar, 13 korban berasal dari karyawan, 3 aduan kekerasan berasa dari pedagang, 2 aduan pegawai lepas 2, dan 1 aduan dari pengemudi ojek daring Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Tim Advokasi Untuk Demokrasi terdapat 187 orang dibawa ke Polda Metro Jaya, berdasarkan informasi dari korban mereka mengalami kekerasan dari Anggota Kepolisian pada saat ditangkap. (Vide Bukti P–08 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015061441-12- 708062/daftar-panjang-tindakan-represif-dan-kekerasan-polisi) 20. Bahwa, dalam konteks implementasi hukum di lapangan, norma yang multitafsir seperti ini cenderung diterapkan secara bias terhadap kelompok rentan, seperti: • Aktivis HAM, • Masyarakat adat, • Jurnalis independen, • Kelompok keagamaan minoritas. • Masyarakat/Rakyat. Dengan tidak adanya kejelasan prosedur dan pengawasan, aparat berpotensi bertindak secara represif terhadap kelompok-kelompok ini atas dalih “tindakan bertanggung jawab” atau “tindakan masuk akal.” 12 Hal ini melanggar prinsip affirmative protection yang seharusnya dilakukan negara untuk menjaga agar kelompok rentan tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. 21. Bahwa, seperti yang di dalilkan pada poin ke 20 (Dua Puluh) dalam posita kerugian Konstitutional pemohon, Pemohon mengalami kerugian secara Aktual fakta dan nyata karena pemberlakuan Pasal a quo yang di uji konstituional nya Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.” Dengan alasan sebagai berikut: A. Bahwa, Pemohon di rugikan secara actual dan nyata karena pemohon tidak mendapatkan kepastian, dan serta informasi secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum/institusi kepolisian yang tepat nya Bid.Propam POLRES SEKADAU, Kalimantan Barat. B. Bahwa, Pemohon a/n Syamsul Jahidin membuat laporan pengaduan Masyarakat dengan terkait dugaan menjadi backing Arisan Get oleh Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, yang faktanya bahwa Sdri. Anastasia Megawati (Istri Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047) yang sudah menjadi “TERSANGKA’ penipuan dan penggelapan yang dalam unsur pembuktiannya Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 yang alat buktinya sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian BID PROPAM POLDA KALBAR. (Vide P05 - SP2HP Briptu Anggraeni Mores, P06 - Sprin penarikan Briptu Anggraeni Mores) C. Bahwa, Pemohon dalam membuat pengaduannya melampirkan alat bukti lengkap dan secara actual faktanya istri dari Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 yang sudah menjadi tersangka a/n Anastasia Megawati, berdasarkan informasi SP2HP dengan nomor :B/195/IV/HUK.12/2025/Bidpropam per tanggal 16 April 2025, pada pokoknya memberitahukan “mengingat terdapat juga laporan polisi yang sama dengan laporan polisi nomor: LP/3- A/III/K/2025/Provos Tanggal 21 Maret 2025 yang di limpahkan juga ke SI PROPAM POLRES SEKADAU”., maka laporan pemohon juga di limpahkan ke SI PROPAM POLRES SEKADAU. (Vide P05 - SP2HP 13 Briptu Anggraeni Mores, P06 - Sprin penarikan Briptu Anggraeni Mores) D. Bahwa, mengingat laporan pengaduan “Pemohon” atas Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, sudah di limpahkan ke SI PROPAM POLRES SEKADAU, Pemohon tidak pernah di hubungi, di konfirmasi dan di berikan kelanjutan atas pengaduan pemohon oleh BID PROPAM POLRES SEKADAU, Pemohon merasa terputusnya informasi dan komunikasi membuat pemohon berpendapat bahwa Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, seolah-olah dilindungi oleh atasannya yang berdampak ketidakpastian hukum terhadap pemohon yang sebagai pelapor/pengadu, karena Hingga saat ini Oknum Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047 masih berdinas dengan aktif tanpa ada Tindakan konkret yang hal ini sangat melukai hati pemohon selaku Masyarakat, hal tersebut juga termasuk dalam fakta kerugian Konstitusional karena berlakunya Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.” Yang karena Frasa “Masuk Akal” hingga menyebabkan dirampas dan dirugikannya konstitusi Pemohon. (Vide P06 - Sprin penarikan Briptu Anggraeni Mores) E. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon atas Oknum Polisi a/n Briptu Anggraeni Mores, S.H NRP 99010047, dilain hal dan di waktu yang sama juga Pemohon juga melaporkan juga Oknum Polisi a/n Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 Pengaduan terkait “pelanggaran Prosedur Bripka Samsul Bahri anggota Polsek Nanga Taman Polres Sekadau atas dugaan melakukan Advokasi terduga pelaku penipuan dan penggelapan”, dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon, Nomor:Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025 Pertanggal 24 February 2025., dalam hal ini pengaduan/laporan pemohon di Tindaklanjuti oleh “Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar” dengan pada pokoknya terdapat Pelanggaran kode Etik yang di lakukan oleh Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 dan Pemohon mendapatkan Informasi secara berkala dari BID PROPAM POLDA KALBAR., 14 berbeda dan lain hal dengan SI PROPAM POLRES SEKADAU yang tidak ada sama sekali informasi dan menghubungi pemohon, dan pemohon juga ingin menghubungi SI PROPAM POLRES SEKADAU, akan tetapi pemohon tidak mendapatkan tanggapan, hal ini sangat melukai hati pemohon sebagai Masyarakat dan secara tidak langsung merugikan dan di langgarnya secara aktual/nyata konstitusi Pemohon. (Vide P07 - SP2HP2 BRIPKA SAMSUL BAHRI) Perbedaan perlakuan secara fakta nyata tersebut karena berlakunya Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.”, hal tersebut jelas merugikan Pemohon secara konstitutional yang dimana hal tersebut termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 22. Bahwa, dalam rumusan Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.” Namun, frasa “masuk akal” bersifat sangat subjektif dan tidak dapat diuji secara objektif, baik secara hukum maupun etika. Kepolisian dapat menyatakan bahwa suatu tindakan “masuk akal” menurut penilaiannya sendiri, padahal secara faktual dapat merugikan hak-hak warga negara. Ketidakjelasan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yang dalam doktrin hukum tata negara modern merupakan ancaman serius terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Norma hukum yang memberi ruang penilaian subjektif bagi aparat negara tanpa kontrol objektif berpotensi menimbulkan praktik otoritarianisme yang tidak sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem konstitusi 23. Bahwa, Setiap tindakan pejabat publik, termasuk kepolisian, harus dapat diuji secara hukum dan dikontrol oleh sistem pertanggungjawaban yang transparan. Dalam hal ini, norma yang dimohonkan uji justru memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada kepolisian tanpa dilengkapi dengan 15 prosedur, pembatasan, atau mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law yang telah menjadi bagian dari prinsip hukum modern dan sejalan dengan jaminan konstitusional atas perlindungan hukum dan keadilan prosedural sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D UUD 1945. Norma yang bias dan/atau kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berisiko besar menimbulkan pelanggaran HAM, kriminalisasi, dan ketidakadilan dalam praktik hukum di Masyarakat. 24. Bahwa, dalam negara hukum yang demokratis, setiap bentuk kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan dibatasi agar tidak menjadi absolut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution memiliki peran untuk melakukan constitutional review terhadap setiap norma hukum yang mengandung potensi kekuasaan tak terbatas (unlimited power). Dalam konteks pasal a quo, kewenangan “melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tanpa batasan dan definisi yang jelas adalah bentuk pemberian kekuasaan tak berbatas kepada aparat kepolisian, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi 25. Bahwa, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3). Dalam kerangka negara hukum, hukum harus bersifat jelas, dan pasti, sehingga warga negara memahami secara pasti hak dan kewajiban mereka, serta batas kewenangan aparat penegak hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian dapat melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” adalah norma yang kabur (vague norm). Tidak terdapat batasan atau daftar tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai “tindakan lain”, tidak pula disertai kriteria obyektif yang bisa dijadikan acuan untuk menguji pertanggungjawaban hukum dari tindakan tersebut. Berdasarkan kacamata keadilan (Sense of Justice) keberadaan norma ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam 16 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 26. Bahwa dalam sistem hukum yang sehat, kekuasaan yang besar harus diiringi oleh mekanisme pengawasan (oversight) yang ketat. Namun, norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l justru memberi ruang abu-abu dan tidak jelas yang menyulitkan pengawasan eksternal baik dari lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, KPK, Kejaksaan Agung, Masyarakat maupun dari Rakyat Sipil. Ketika tidak ada penjelasan konkret mengenai “tindakan lain menurut hukum”, maka ruang tafsir dibiarkan terlalu luas pada institusi kepolisian itu sendiri, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pelaksana dan penafsir norma. Situasi ini membuka kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan ketidaksetaraan perlakuan hukum. (Vide Bukti P-09 https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/19035251/peneliti-brin- ruu-polri-tanpa-penguatan-pengawasan-bisa-abuse-of-power 27. Bahwa, Pasal 16 ayat (2) huruf c mengatur bahwa tindakan dalam huruf l hanya dapat dilakukan jika “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.” Masalahnya, tidak ada kriteria yang dapat digunakan secara objektif dan terukur untuk menentukan apa yang disebut “Masuk akal”. Dalam Perspektif Hukum, sebuah norma harus dapat diuji secara rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ukuran “Masuk akal” ditentukan oleh persepsi individu aparat, maka tidak ada jaminan keseragaman. Pemohon sebagai warga negara, oleh karenanya, berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena dapat menjadi sasaran tindakan yang diklaim “Masuk akal” oleh aparat, tetapi tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan 28. Bahwa, berdasarkan dengan rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda”., Ketentuan 17 ini menjamin agar tidak ada satu pun institusi negara yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan atau tanpa dasar hukum yang jelas. Namun dalam praktiknya, norma yang sedang diuji ini membuka ruang dan/atau sudah terjadi tindakan represif oleh aparat kepolisian dengan pembenaran subyektif dan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. 29. Bahwa Oleh karena itu, norma ini tidak sekadar cacat dari aspek hukum formal, tetapi juga mengancam substansi perlindungan hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dari konstitusi. Dalam teori perundang-undangan, suatu norma hukum harus memenuhi syarat sebagai norma yang baik (good norm) yaitu jelas (clear), tidak multitafsir (unambiguous), dan dapat dilaksanakan (implementable). Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang - Undang Kepolisian tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. • Frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tidak memberikan penjelasan mengenai jenis tindakan yang dimaksud. • Frasa “masuk akal” dalam ayat (2) huruf C adalah bentuk norma evaluatif yang sangat relatif, bergantung pada persepsi individu, dan tidak menyediakan ukuran yuridis yang terukur atau obyektif. 30. Bahwa, salah satu fungsi utama hukum adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan memberikan alat akuntabilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Namun norma yang dimohonkan uji justru memperluas kekuasaan tanpa menyediakan alat ukur pertanggung Jawaban (accountability mechanism). • Siapa yang berwenang menilainya, dan berdasarkan indikator apa? • Apa sanksi jika tindakan tersebut ternyata menyimpang, tetapi diklaim sebagai masuk akal dan patut? Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini menunjukkan bahwa norma tersebut gagal menjalankan fungsi normatifnya dan justru menciptakan potensi kekacauan hukum (legal disorder), yang merugikan warga negara, termasuk Pemohon yang merasakan kerugian secara langsung, karena pemohon seharusnya sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh hukum. 18 31. Bahwa, Pasal 16 ayat (2) huruf c memperbolehkan tindakan berdasarkan ketentuan huruf l apabila dilakukan secara “patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya”. Namun, frasa "Masuk akal" tidak memiliki standar hukum yang baku. Penilaian atas “Masuk akal” bisa berbeda antara satu aparat dengan aparat lainnya, dan bahkan dapat dijadikan dalih pembenaran atas tindakan yang sebenarnya melanggar hukum atau etika profesi. Dalam sistem hukum acara pidana, tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain harus tunduk pada prinsip kehati- hatian ekstra tinggi karena menyangkut hak asasi warga negara. Jika frasa seperti “Masuk akal” dijadikan satu-satunya justifikasi, maka hukum tidak lagi menjadi pelindung warga, melainkan alat kekuasaan subjektif demi kepentingan objective. 32. Bahwa, ketentuan yang multitafsir seperti ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum, yang dapat berdampak secara struktural: • Warga yang tidak paham hukum berada dalam posisi lemah dan berisiko menjadi korban tindakan di luar prosedur. • Aparat penegak hukum menjadi satu-satunya penafsir kebenaran atas tindakannya sendiri, tanpa kontrol efektif dari luar. • Ketimpangan hukum semakin melebar antara kelompok yang memiliki akses terhadap pendampingan hukum dan yang tidak. Dalam konteks ini, Pemohon sebagai warga negara memiliki kerugian konstitusional potensial dan Kerugian Konstitutional (Examining Constitutional), karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban penyalahgunaan wewenang tanpa perlindungan hukum yang memadai akibat norma yang tidak pasti dan bias tersebut. 33. Bahwa, bila norma seperti ini dibiarkan berlaku tanpa koreksi, maka kekuasaan penegakan hukum tidak lagi tunduk pada konstitusi, melainkan tunduk pada tafsir pimpinan dan/atau atasan, dan tafsir institusi itu sendiri. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan konsep constitutional supremacy yang mengharuskan seluruh organ negara bertindak dalam kerangka hukum yang dapat diuji secara obyektif oleh lembaga peradilan. 19 Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua norma hukum yang berlaku tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga konstitusional secara substansial, khususnya dalam hal perlindungan hak warga negara. 34. Bahwa, norma multitafsir tersebut menjadikan warga negara, termasuk Pemohon, berada dalam posisi rentan terhadap tindakan sepihak dari aparat negara. Pemohon tidak hanya dirugikan secara actual, tapi pemohon juga di rugikan secara potential di masa akan datang (misalnya, melalui penangkapan, intimidasi, atau tindakan koersif lain), tetapi juga tidak memiliki instrumen hukum untuk menggugat dan/atau menolak tindakan tersebut secara efektif karena dasar hukumnya mengandung justifikasi tunggal: “menurut hukum yang bertanggung jawab” atau “Masuk akal”. 35. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan ketentuan multitafsir dalam pasal yang diuji, terjadi ketimpangan relasi hukum antara aparat dan warga negara, karena: • Institusi kepolisian dan/atau Aparat dapat menjustifikasi tindakan apa pun sebagai “Masuk akal”, • Warga tidak bisa memprediksi tindakan mana yang sah dan mana yang melanggar haknya, • Tidak tersedia instrumen korektif yang efektif dan cepat. Hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya kesetaraan di hadapan hukum, dan membuat Pemohon (dan warga negara lain) berada dalam posisi inferior secara hukum. 36. Bahwa, legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga: • Tingkat kejelasan aturan yang memungkinkan publik memahami hak dan kewajibannya, • Tingkat pengawasan yang dirasakan, yang memberikan keyakinan bahwa kekuasaan tidak digunakan semaunya. 20 Norma multitafsir seperti Pasal 16 ayat (1) huruf l, yang memberi keleluasaan tindakan tanpa parameter, memperburuk persepsi publik terhadap aparat, menurunkan legitimasi institusional, dan pada akhirnya membahayakan stabilitas hukum dan demokrasi. 37. Bahwa, prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik Profesi Polri menekankan bahwa setiap tindakan anggota Polri harus: • Berdasarkan perintah hukum yang jelas, • Dilakukan secara profesional dan proporsional, • Tidak boleh didasarkan pada interpretasi personal yang dapat merugikan warga negara. Namun Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c: • Membuka ruang bagi anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan persepsi pribadi terhadap “kebutuhan tindakan” atau “masuk akal”-nya suatu Tindakan yang menurut frasa perspektifnya atau menurut pemikirannya. • Tidak memuat rambu-rambu etis atau mekanisme akuntabilitas internal yang wajib diikuti. Dengan kata lain, norma ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tapi juga melanggar prinsip etik institusional yang seharusnya menjadi pedoman internal kepolisian dan/atau aparat penegak hukum. 38. Bahwa, Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara menganut prinsip “pembatasan kekuasaan” (limited government), yang berarti setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, diawasi, dan tidak absolut. Namun melihat norma “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”: • Tidak menyebutkan bentuk tindakan, batasan waktu, atau jenis kegiatan, • Tidak menyebutkan mekanisme pertanggungjawaban konkret (misalnya pelaporan kepada atasan, pengawasan eksternal, atau sanksi administratif bila melampaui kewenangan). 21 Kondisi ini menciptakan celah kekuasaan tanpa batas (Abuse Of Power), yang bertentangan dengan struktur kekuasaan yang dibatasi oleh UUD 1945, khususnya dalam prinsip negara hukum (rechtstaat). 39. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf l “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Norma Ini Tidak Selaras dengan Tujuan Dibentuknya Kepolisian Nasional Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” 40. Bahwa, menurut PEMOHON dapat menimbulkan Chilling Effect terhadap Kebebasan Warga Negara Chilling effect adalah kondisi psikologis di mana individu atau kelompok enggan mengekspresikan haknya karena khawatir akan dikenai tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan ketentuan seperti Pasal 16 ayat (1) huruf l: • Masyarakat akan merasa terancam untuk mengkritik, menyampaikan pendapat, atau menyatakan ekspresi di ruang publik, • Karena tidak ada jaminan hukum bahwa tindakan polisi akan dilakukan berdasarkan norma dan prosedur yang bisa diprediksi dan dikontrol. Hal ini bersesuaian dikarenakan Pasal 16 ayat (1) huruf L “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dikarenakan tidak ada penjelasan langsung dari pasal tersebut maka dapat berpotensi polisi dapat melakukan Tindakan melampaui kewenangannya atau Pasal 16 ayat (2) huruf c “Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya” sangat subjektif tanpa tolak ukur memadai yang dapat diketahui oleh semua Masyarakat, sehingga berpotensi Polisi melakukan Tindakan tidak wajar dan beralibi bahwa Tindakannya sudah sesuai dengan kepatutan atau masuk akal. 41. Bahwa, norma Multitafsir Menimbulkan Ketimpangan Perlakuan Hukum Norma “masuk akal” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c memungkinkan: • Institusi Kepolisian dan/atau Aparat menilai sendiri tindakan mereka berdasarkan ukuran yang subjektif dan bisa berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya, 22 • Tidak ada jaminan kepastian bahwa dua warga dengan kondisi serupa akan diperlakukan sama. 42. Bahwa, norma multitafsir yang membuka peluang tindakan sewenang- wenang secara langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian. Padahal, kepercayaan publik merupakan bagian dari:  Hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang baik,  Prinsip bahwa institusi negara harus menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip good governance. Tanpa batasan yang ketat, norma ini mengikis legitimasi institusi negara di mata publik, yang bertentangan dengan tujuan pembentukan institusi negara dalam kerangka demokrasi konstitusional. 43. Bahwa, bebagai lex specialis dalam hukum pidana formil, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengatur secara ketat proses penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun:  Pasal 16 ayat (1) huruf l menyisipkan celah kewenangan tindakan di luar norma KUHAP,  Yang menyebabkan pergeseran struktur hukum pidana prosedural (displacement of criminal procedure). Akibatnya, KUHAP yang seharusnya menjadi satu-satunya alat ukur prosedural hukum pidana terpinggirkan oleh tafsir sepihak terhadap Undang - Undang Kepolisian, dan ini melemahkan konsistensi sistem Hukum Nasional. 44. Bahwa, Sebagai referensi potensi penafsiran tolok ukur secara objektif PEMOHON mengutip Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 yang dimohonkan oleh Dr. R. PANJI UTOMO. Memohon atas kerugian konstitusi yang disebabkan keberlakuan Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945 Pada perkara tersebut Dr. R. PANJI UTOMO memiliki alasan di halaman 34: 23 “Aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik, jaksa penuntut umum, dan terakhir adalah hakim), karena aparat penegak hukum bukanlah sebagai pelaku maka aparat penegak hukum menafsirkan dengan menggunakan ukuran yang objektif dan tidak boleh menggunakan penilaian subjektif oleh masing-masing aparat penegak hukum” Kemudian pendapat pandangan Ahli Dr. Mudzakir, SH, MH pada paragraph [3.15.2] halaman 72: “Pasal 154 KUHP tersebut “bermata dua”. Jika ia ditafsirkan secara objektif dan diterapkan secara tepat dalam mengatasi situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan negara, maka ia dapat memberikan manfaat yang baik. Sebaliknya, jika ia dipergunakan secara sembarangan dengan penafsiran yang subjektif menurut selera aparat penegak hukum, maka ia bisa merugikan dan bertentangan dengan asas penyelenggaraan negara hukum yang demokratis” Pemohon berharap dengan adanya Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 dapat memberikan pandangan yuridis kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2) huruf C Undang- undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki permasalahan serupa Polisi dapat menggunakan tafsiran secara ukuran subjektif bukan ukuran objektif personal kepentingan. 45. Bahwa, Pemohon juga melampirkan alat Bukti Vide P-01 – Vide P-09 Untuk mendukung dalil-dalil pemohon dan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pemohon dalam mengabulkan perkara a quo. 46. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa:  Setiap norma dalam undang-undang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi;  Warga negara terlindungi dari potensi pelanggaran HAM oleh aparatur negara;  Negara tidak menggunakan hukum sebagai alat pembenaran tindakan yang tidak demokratis. Dalam hal ini, norma yang diuji:  Tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak dasar warga negara; 24  Justru berpotensi menjadi alat legitimasi tindakan yang sewenang- wenang;  Maka wajib diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi (Guarding Of Constitution) dan hak asasi manusia. 47. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf f Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap peraturan harus memuat: “kejelasan rumusan”. Ketika frasa “menurut hukum yang bertanggung jawab” dan “harus patut dan masuk akal” tidak diberi batasan operasional, maka:  Norma bertentangan dengan prinsip pembentukan hukum yang baik (legal drafting principles);  Melahirkan kontradiksi antar norma hukum, terutama dalam konteks hukum acara pidana dan hak asasi manusia;  Menjadi “norma sapu jagat” yang dapat menyusupi ranah-ranah hukum lain secara tidak sah 48. Bahwa, norma Multitafsir Menimbulkan Ketidakpastian Perlakuan Hukum Norma “masuk akal” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yang mengakibatkan Kepolisian Republik Indonesia memiliki citra buruk penilaian masyarakat dan hal tersebut membuat Kepolisian Indonesia Memiliki citra buruk nomor 2 (dua) di bandingkan dengan Negara lain Asia Pasific. 49. Bahwa, Karena pemberlakuan Norma “masuk akal” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yang mengakibatkan Kepolisian Republik Indonesia memiliki Kewenangan Abuse Of Power, terbukti dengan adanya Masyarakat yang mengalami kerugian constitutional secara nyata: 25 https://berinti.id/detail_berita/januari-2025-belum-habis-5-kelakuan-polisi- ini-perburuk-citra-polri-di-mata-publik-no-viral-no-justi Bahwa, oleh karena hal tersebut menjadi nyata kerugian konstitusi pemohon karena pasal a quo. V. PETITUM. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 26 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VIII/2010; 5. Bukti P-5 : Fotokopi SP2HP Briptu Anggraeni Mores; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sprin Penarikan Briptu Anggraeni Mores; 7. Bukti P-7 : Fotokopi SP2HP2 Bripka Samsul Bahri; 8. Bukti P-8 : Print out https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20211015061441-12-708062/daftar-panjang-tindakan- represif-dan-kekerasan-polisi; 9. Bukti P-9 : Print out https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/ 19035251/peneliti-brin-ruu-polri-tanpa-penguatan- pengawasan-bisa-abuse-of-power; 27 antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 28 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: ... l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 29 ... c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan merupakan masyarakat pembayar pajak (tax payers), yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2002 adalah norma yang terlalu umum, dan multitafsir yang dapat memberi ruang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan di luar prosedur hukum formal dengan dalih "bertanggung jawab" tanpa parameter objektif. Dan hal ini melanggar kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “masuk akal” dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c UU 2/2002 terkesan multitafsir dan mengandung unsur penilaian yang subjektif karena Kepolisian dapat menjustifikasi tindakan mereka sebagai tindakan yang “masuk akal” meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang seharusnya melekat pada aparat penegak hukum. Menurut Pemohon hal ini merupakan pelanggaran terhaap perlindungan atas diri pribadi dan martabat manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa menurut Pemohon kedua norma tersebut berpotensi menciptakan tindakan sewenang-wenang dari Kepolisian karena tidak adanya pembatasan dan tidak ditetapkannya standar prosedural yang tegas dan transparan. Menurut Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan fungsi Kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga menurut Pemohon ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 30 [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon, berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang pidana yaitu persyaratan dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pemohon dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan untuk membuktikannya Pemohon telah menyampaikan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan dan rasa aman serta memperoleh perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena menurut Pemohon norma tersebut terlalu umum sehingga dapat menimbulkan multitafsir yang memberi ruang kepada Kepolisian untuk mengambil tindakan di luar prosedur hukum dengan dalih “bertanggung Jawab” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2002 dan menyatakan tindakannya “masuk akal” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c UU 2/2002. Terhadap uraian anggapan kerugian konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial. Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan di luar prosedur hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian serta kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. [3.6.2] Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer) dan sebagai pembayar pajak Pemohon menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan undang- undang a quo. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan 31 pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji berkaitan dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Dalam beberapa putusan Mahkamah menegaskan, terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan Pemohon harus dapat menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang memiliki kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang yang diuji [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020 bertanggal 19 Mei 2020]. Setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai hubungan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). [3.6.3] Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang terhalang karena berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 [vide Risalah Sidang Perkara 76/PUU-XXIII/2025, tanggal 22 Mei 2025, hlm 26, 27, dan 42]. Setelah Mahkamah memeriksa uraian Pemohon mengenai kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap uraian mengenai kedudukan hukum, uraian pada permohonan awal dengan uraian pada perbaikan sama, Pemohon hanya melakukan perbaikan pada poin 7, di mana Pemohon memperbaiki uraian mengenai norma yang diuji. Kemudian dalam menguraikan kedudukan hukumnya, Pemohon memisahkan antara uraian mengenai kedudukan hukum dengan uraian mengenai kerugian hak konstitusional. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) disebutkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa 32 hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai “Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. Sehingga menurut Mahkamah, jika merujuk pada Pasal a quo, Pemohon tidak perlu memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002. Oleh karena itu, dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. 33 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo 34 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani