76/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 76/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Bansawan Pekerjaan : Pekerja Freelance Alamat : Gedung Agung, RT.000, RW.000, Desa Gedung Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat – Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Mei 2024, memberi kuasa kepada Laura Donna Maria P., S.H., dan Ferdian Sutanto, S.H., M.H., para Advokat pada Laura Donna & Co, Advocates & Legal Consultants, yang berkantor di Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 2 Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor 76/PUU-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (UU MK) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 48/2009, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; c. Bahwa Permohonan Pemohon aquo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dasar Hukum Legal Standing Permohonan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; 4 d. Lembaga Negara; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memuat identitas pihak dan bukti sebagaimana : Pasal 51A ayat (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 51A ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi; 5 d. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Bahwa adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi; Legal Standing Pemohon : 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945; 2. Bahwa Pemohon saat pekerjaannya sebagai tenaga Freelance berdasarkan yang dapat dikualifikasi pekerja mandiri (Bukti P-4); Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo; Adapun kerugian-kerugian konstitutional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini. III. Posita Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat 1. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 6 2. Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku. “..agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum” 3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum dengan Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara. Dengan demikian, maka pada dasarnya hak konstitusi adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara namun tetap memberikan hak konstitusi pada Warga Negara Indonesia khususnya pada Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law“ untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004 dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1) 4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah No. 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945). Uji Materil implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan 7 prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil hal itu sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 5. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakkan dan perlindungan HAM sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta membatasi hak pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945; 7. Bahwa Pemohon dalam kesehariannya adalah sebagai pekerja freelance jika Pemohon dibebankan membayar tabungan perumahan rakyat akan tambah berat beban hidup Pemohon, seharusnya Negara memfasilitasi kesejahteraan setiap warga Negara Indonesia yang belum memiliki rumah, apabila menabung tentu dengan keinginannya sendiri secara sukarela. 8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55), selanjutnya disebut UU Tapera Pasal 1 ayat (3) 8 berbunyi: “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta 9. Bahwa Pemohon sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur yang berusia relatif muda berkeinginan ikut berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia kedepan, namun tidak ingin juga hak konstitusi Pemohon dilanggar ada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera, memang saat ini belum berlaku, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PP Tapera, PP Tapera akan berlaku pada tahun 2027, saat ini bagi Pemohon belum terjadi kerugian konstitusi, namun Mahkamah menganut potensi kerugian dengan penalaran yang wajar, artinya adalah sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tapera, Pemohon akan dirugikan jika pada tahun 2027 nanti diberlakukan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa uang hasil jerih payah Pemohon bekerja dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera akan diwajibkan diberikan ke Negara, sedangkan tabungan adalah merupakan pilihan, Pemohon setuju dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera asalkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela, oleh sebab itu jika tahun 2027 diberlakukannya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan 9 hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, jika penerapan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera pada tahun 2027 (Bukti P-5) dilakukan tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya; 11. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera dalam hal Berpotensi Merugikan Pemohon jika diberlakukan 2027 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera berlaku sepanjang dimaknai dengan keinginannya sendiri secara sukarela. 12. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945; Pemohon Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Negara Hukum, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 13. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 14. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum; 15. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang- 10 Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan : ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali; 16. Bahwa menurut para pakar hukum diantaranya : a. Menurut Satjipto Raharjo hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum hanya bisa dijalankan oleh campur tangan manusia. Hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsive, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial; b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan hukum yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan fair (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan commited untuk tercapainya keadilan yang substansial; 17. Bahwa Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 11 tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 18. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (vide Pasal 28D ayat 1 UUD 1945); Bahwa dalam persepektif Hukum Tata Negara, Konstitusi sering di lambangkan sebagai pemisahan kekuasaan, selain itu pembatasan kekuasaan menjadi ciri khas Negara Hukum, oleh sebab itu ketiga hal itu, adalah: Konstitusi, Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasan menjadi serangkaian hubungan Negara dengan Hukum. 19. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari Negara; Misalnya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan :”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” 20. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin… dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui 12 undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang; 21. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera jika diberlakukan pada tahun 2027 di Indonesia maka pasal a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Pemohon dan juga Kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 22. Bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera jika di terapkan tahun 2027 berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 23. Bahwa UU Tapera sebagai instrumen hukum, mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan keamanan serta dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang bertujuan pengaturan UU Tapera untuk mewujudkan pelayanan yang prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta berdayaguna dan berhasil guna. 24. Bahwa Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyelenggaraan berdasarkan asas, kemanfaatan, keamanan, keserasian, keseimbangan, keadilan, akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan sesuai paradigma Negara hukum yang diperuntukan guna kesejahteraan dan ketentraman warga negaranya, sehingga hukum dan Undang-Undang Tapera yang dibuat untuk rakyat, yang mampu mengayomi, melindungi, dan memberi kebahagiaan bagi segenap bangsa dan tumpah darah begitu pula dengan Pemohon. 25. Bahwa materi, muatan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 13 martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan” tentunya asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Pembentukan Undang-Undang Tapera dimaksudkan untuk memberi memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap warga Negara termasuk Pemohon dan setara bagi setiap warga Negara, oleh sebab itu hal itu tidak sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. 26. Bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera tersebut telah berpotensi merugikan Pemohon dengan penalaran yang wajar, karena : a. Bahwa Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja beraktifitas dalam keseharian sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, melakukan berbagai aktifitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi; b. Bahwa oleh karena terganggunya keamanan dan kenyamanan hak Pemohon merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, karena Pemohon telah mengalami potensi kerugian dengan penalaran yang wajar, sehingga Pemohon khawatir ada warga Negara Indonesia yang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa, sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang sudah “karena telah mencederai konstitusi” bagi Pemohon; c. Apabila Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional dengan penalaran yang wajar dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera, sehingga undang-undang acapkali dapat dibuat oleh Pembuat Undang-Undang maupun yang berkepentingan dalam hal ini, namun pencari keadilan dirugikan dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia; 27. Bahwa untuk melindungi konstitusi Pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka Pemohon dalam menguji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera 14 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi Pemohon apabila norma hukum diberlakukan dan diterapkan; 28. Bahwa dengan melihat hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah. Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera menciderai konstitusi Pemohon, membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 29. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum); Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (wetsvacuum) tersebut, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera, agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan agar potensi kerugian Pemohon tidak terjadi lagi, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan Pemohon tersebut, Mahkamah Konsitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan” dan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan 15 Perumahan Rakyat “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta” dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55), bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi Konstitusional Bersyarat sepanjang tidak dimaknai; dengan keinginan sendiri secara sukarela IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan” dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta” dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55), bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi Konstitusional Bersyarat sepanjang tidak dimaknai; dengan keinginan sendiri secara sukarela 3. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan 16 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) Harus di maknai: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan, dengan keinginan sendiri secara sukarela. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta, dengan keinginan sendiri secara sukarela. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan Pemohon sebagai pekerja freelance; 17 5. Bukti P-5 : Fotokopi berita online dari VOA Indonesia daan Kompas.com tanggal 31 Mei 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 1 ayat (3) [sic!] dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, selanjutnya disebut UU 4/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 18 perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2024; 2. Permohonan Pemohon a quo telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 pukul 14.40 – 15.26 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024]; 3. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon perihal permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon; 4. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, untuk memeriksa perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, baik Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir. Selanjutnya, pada saat sidang dengan agenda perbaikan permohonan dimaksud, melalui sambungan telepon kepada Juru Panggil Mahkamah, kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan a quo digugurkan. Namun demikian, permintaan Pemohon untuk menggugurkan permohonan dimaksud harus dikesampingkan karena tidak disampaikan dalam forum persidangan dan juga tidak menyampaikan secara tertulis. Terlebih, Pemohon juga tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan. Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Pengujian Norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat 19 (2) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Registrasi Nomor 76/PUU-XXII/2024. [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus terpenuhinya syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. … b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.4.2] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formal yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama 20 permohonan Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-3), kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 3-6), dan alasan permohonan (hlm. 6-19). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 19-21). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.4.3] Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum permohonan angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan” dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta” dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55), bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi Konstitusional Bersyarat sepanjang tidak dimaknai; dengan keinginan sendiri secara sukarela 3. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan 21 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) Harus di maknai: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan, dengan keinginan sendiri secara sukarela. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta, dengan keinginan sendiri secara sukarela. Bahwa berkenaan dengan petitum dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2024, dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024, hlm. 11-12]. Namun demikian, terhadap nasihat Mahkamah tersebut karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan Mahkamah pada saat agenda persidangan Perbaikan Permohonan dan Pemohon juga tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Sehingga, Mahkamah tidak bisa menelusuri apakah yang dinasihatkan tersebut sudah diakomodasi oleh Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan yang dijadikan rujukan oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan a quo adalah permohonan awal. Terhadap permohonan awal dimaksud, apabila dicermati petitum angka 2 dan angka 3 merupakan petitum yang saling berkelindan namun bersifat kontradiktif. Dalam hal ini, pada petitum angka 2, Pemohon dengan tegas meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dengan mencantumkan/memuat frasa “dengan keinginan sendiri secara sukarela” (conditionally unconstitutional). Sementara itu, petitum angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum bersyarat (conditionally unconstitutional) karena pada 22 petitum dimaksud tidak terdapat rumusan yang menerangkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dengan UUD NRI Tahun 1945. Padahal petitum angka 2 dan angka 3 merupakan kesatuan rangkaian petitum dalam permohonan Pemohon a quo yang bersifat kumulatif. Dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan salah satu di antaranya, mengingat antara petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan (kontradiktif). Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut oleh Mahkamah, petitum Pemohon juga dirumuskan tidak seperti petitum yang lazim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon kabur; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 24 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa