76/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 76/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ir. Barid Effendi Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Persahabatan Timur I Nomor 5 RT. 06/RW. 01 Cipinang, Jakarta Timur sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dedy Sani Ardi, S.E., M.E. Pekerjaan : Wirausaha Alamat : Medang Lestari Blok C IV/C.59, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Riris Munadiya, S.E., M.E. Pekerjaan : Pegawai KPPU Alamat : Jalan Kampung Bali I Nomor 45, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 28 Juli 2022 dengan Nomor 76/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Agustus 2022, dan diterima Mahkamah pada 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), mengatur bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 selanjutnya disebut UU 15/2019), ditegaskan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa yang diajukan para Pemohon adalah uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Ayat (2): “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat”. Ayat (4): "Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi". 6. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. 4 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi selaku pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka para Pemohon menguraikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan pemegang KTP No. 3175022305640003 (Bukti P-3), sebagai Pensiunan PNS; 5 b. Pemohon II merupakan pemegang KTP No. 3603222202760002 (Bukti P-4), sebagai pelaku wira usaha; c. Pemohon III merupakan pemegang KTP No.3171076810770008 (Bukti P-5) dan berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 10/KPPU/Kep.I/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 (Bukti P-6) masih sah sebagai pegawai KPPU dan menduduki jabatan fungsional sebagai Investigator Utama. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi kualifikasi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yakni sebagai “perorangan warga negara Indonesia”. 5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 tersebut angka 2, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan berkenaan dengan keberlakuan dari Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. 6. Mengenai kerugian hak-hak konstitusional tersebut angka 5, Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut: 6.1. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketiadaan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di KPPU atau dalam hal/apabila berurusan dengan KPPU. Kerugian konstitusional ini terjadi atau potensial akan terjadi diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945. Kerugian hak-hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik berupa: a. Pemohon I sangat dirugikan karena sebagai PNS yang dipekerjakan di Sekretariat KPPU dengan jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi, dan terakhir sebagai staf Ahli bidang Kelembagaan dan kerja sama, keseluruhannya selama 10 (sepuluh) tahun lebih, tidak mendapatkan pengakuan dan tidak dapat memperoleh hak-haknya (kepangkatan dan hak-hak keuangan) seperti PNS pada lembaga 6 negara lainnya dengan jabatan sebagai Kepala Biro. Hal ini terjadi karena jabatan struktural Sekretariat KPPU tidak diakui oleh pemerintah. Meskipun status Pemohon I telah pensiun dari PNS maupun pegawai KPPU, sebagai warga negara yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 tersebut meyakini dan tetap terpanggil untuk menuntut keadilan untuk dirasakan oleh para pegawai PNS yang sekarang masih aktif dipekerjakan di KPPU. Keberadaan PNS di KPPU jelas sangat vital karena tanpa adanya PNS, maka anggaran biaya operasional KPPU tidak dapat dicairkan, akan tetapi faktanya sampai saat ini keberadaan PNS di KPPU justru nyata-nyata hanya dipekerjakan untuk kepentingan pragmatis. Sedangkan hak-hak keuangan dan karir atau kepangkatannya selama dipekerjakan di KPPU tidak diakui oleh pemerintah. b. Pemohon II, selaku wira usaha mempunyai potensi kerugian konstitusional berupa kepastian hukum mendapatkan pelayanan terbaik (baik dalam kecepatan dan kepastian waktu penanganan perkara maupun hal keahlian dan ketepatan dalam melakukan analisis persaingan) dari pegawai sekretariat KPPU yang kompeten dan professional dalam menjalankan tugasnya mengawasi persaingan usaha. Menurunnya kinerja pegawai sekretariat diantaranya dapat ditunjukkan dari kecenderungan menurunnya grafik penanganan perkara persaingan di KPPU, setidaknya untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kompetensi dan penatakelolaan pegawainya menjadi masalah kritis lembaga KPPU yang berpotensi mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan bahkan kepercayaan Pemohon dan masyarakat terhadap profesionalisme pegawai dalam segenap penanganan perkara persaingan yang dijalankannya. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari ketidakjelasan status kepegawaian dan pembinaannya, padahal faktualnya pegawai sekretariat KPPU nyata-nyata menjalankan tugas negara yakni membantu Komisi dalam melaksanakan amanat UU 5/1999. c. Pemohon III, sebagai pegawai KPPU yang masih aktif dan menduduki jabatan fungsional sebagai Investigator Utama, tidak mendapatkan 7 hak atas pengakuan yang sah sebagai pegawai instansi pemerintah, padahal secara sah KPPU adalah lembaga non struktural (Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut Kepres 75/1999), dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sekretariat KPPU merupakan instansi pemerintah pusat. Ketiadaan pengakuan yang sah tersebut karena pegawai KPPU tidak diangkat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Presiden (sekarang bernama pejabat pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam UU ASN), melainkan hanya diangkat oleh Komisi dengan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (SK KPPU) yang bukan merupakan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam UU ASN, dan bahkan dasar kewenangannya pun tidak ada. Kondisi ini berakibat pegawai KPPU tidak memiliki legalitas dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana pegawai instansi pemerintah pada umumnya, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Status pegawai KPPU diperlakukan sebagai pegawai non-PNS, atau seperti halnya pegawai honorarium. Jabatan struktural dan fungsional para pegawai KPPU tidak diakui oleh pemerintah. Status seperti ini nyata-nyata tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Padahal sebagai pegawai KPPU, sehari-hari nyata-nyata menjalankan tugas negara, yakni membantu Komisi untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU 5/1999 dan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang 2) Status ini semakin tidak jelas karena berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, pada tahun 2023 pemerintah akan menghapuskan/menghentikan skema penugasan pegawai Non-PNS pada instansi pemerintah. Menyongsong kebijakan pemerintah tersebut jelas semakin meresahkan pegawai KPPU karena sampai saat ini belum ada 8 kejelasan sikap pemerintah terhadap nasib pegawai, kecuali hanya sebatas pendataan pegawai saja. Tidak berlebihan, secara penalaran yang wajar, pegawai KPPU yang nyata-nyata melaksanakan tugas negara dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi, semestinya mendapatkan apresiasi atau kompensasi secara proporsional atas penerapan kebijakan pemerintah tersebut, seperti halnya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi faktanya KemenPAN dan RB masih memperdebatkan keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. Kondisi ini menggugah tekad dan semangat Pemohon III mewakili pegawai KPPU untuk memperjuangkan hak-hak pegawai secara konstitusional (melalui Mahkamah Konstitusi) yang dilindungi oleh UUD 1945. 6.2. Bahwa seluruh kerugian hak-hak konstitusional sebagaimana uraian tersebut di atas terjadi karena akibat berlakunya Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 yang berbunyi "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat" tidak dapat memenuhi kaidah hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak menyatakan secara tegas kewenangan Presiden untuk menetapkannya. b. Bahwa norma dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 yang berbunyi: "Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi", tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena pengaturan susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja tersebut jelas merupakan kewenangan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden. c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, dan huruf b, sangat jelas permasalahan konstitusional dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang berakibat Presiden tidak dapat menetapkan sekretariat 9 KPPU, sehingga tata kelola sekretariat KPPU tidak memiliki legitimasi hukum pemerintahan yang sah dan karenanya tidak dapat memberikan kepastian hukum. 6.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 6.2 tersebut, tampak jelas bahwa kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan potensial untuk terus terjadi. Akar permasalahannya benar- benar masalah konstitusional dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. 6.4. Berdasarkan uraian pada angka 6.1 s/d angka 6.3, menunjukkan dengan jelas bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. Kerugian hak-hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu juga terlihat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan adanya rumusan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang dimohonkan untuk uji materi dan ada keyakinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. 6.5. Bahwa para Pemohon sangat yakin, apabila permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945 ini dikabulkan seluruhnya, maka kerugian hak-hak konstitusional yang telah bersifat spesifik dan aktual tersebut dapat segera terselesaikan karena dengan dikabulkannya permohonan a quo maka tidak ada lagi tafsir terhadap rumusan ayat tersebut selain yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. 10 C. POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa para Pegawai KPPU sudah pernah mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945 dengan batu uji Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan tersebut, pokok permohonannya antara lain agar kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, Pemohon mempermasalahkan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 yang menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, karena menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Pemohon memohon agar frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”, atas usul Komisi”. 2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, setelah menguraikan alasan-alasan yuridisnya dan konsekuensinya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya (hlm 49) menyatakan apabila frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden” maka hal tersebut akan menggeser alasan historis dan substansi pada saat pembentukan undang-undang dimana oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan 11 Komisi. Selain itu (hlm 50–51) menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Selanjutnya menurut Mahkamah (hlm 52), dinyatakan bahwa dalil permohonan para Pemohon berkaitan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” tidaklah beralasan menurut hukum. Terhadap permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah berkesimpulan: Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan oleh karenanya terhadap Putusan ini, pemerintah tetap tidak mau menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tersebut, dan sikap bersikukuhnya pemerintah yang tidak mau menerbitkan peraturan Presiden tentang sekretariat KPPU dan tetap meminta agar dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, maka para Pemohon tetap meyakini bahwa permasalahan sekretariat KPPU nyata-nyata merupakan permasalahan konstitusional atas keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan kembali Permohonan Uji Materiil UU 5/1999 Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945. Materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya pun berbeda dengan permohonan terdahulu, sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon berkeyakinan Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan pengujian materi ini. 12 “Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Selain itu, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan:”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Selanjutnya adanya perbedaan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau adanya perbedaan alasan permohonan dengan perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan di bawah ini. 4. Bahwa dalam perbaikan permohonan uji materi UU 5/1999 ini, terdapat penambahan ayat yang dimohonkan untuk diuji materiil, yakni ayat (2) Pasal 34 UU 5/1999, sehingga keseluruhannya menjadi dua (2) ayat. Adapun alasan Pemohon untuk menambahkan ayat ini adalah: a. Ayat (2) dan ayat (4) dalam Pasal 34 UU 5/1999, merupakan satu kesatuan yang integral mengatur sekretariat KPPU. Kedua ayat ini sejak awal berdirinya KPPU menjadi sumber perdebatan antara pemerintah dengan KPPU dan selalu diminta oleh Kemen PAN dan RB untuk direvisi terlebih dahulu, sehingga beralasan untuk diluruskan bersama-sama. b. Untuk memperkuat materi muatan dan argumen hukum serta alasan permohonan, sehingga permohonan ini benar-benar berbeda materi muatan dan alasan permohonannya dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dan beralasan secara hukum untuk diproses oleh Mahkamah. Selain penambahan ayat, juga ada penambahan satu Pemohon dari pegawai KPPU yang masih aktif untuk memperkuat posisi kedudukan hukum pemohon dalam permohonan uji materi ini. 13 5. Bahwa berbeda dengan Permohonan dalam Putusan 54/PUU-XVIII/2020, pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang berbunyi: Ayat (2): “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat” Ayat (4): "Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi". para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 ”Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 4 ayat (1), UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar”. Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum, adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar”. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden dalam menggunakan “Pedang Kekuasaan”, tidak boleh menyalahgunakan wewenang, karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Rambu- rambu penyalahgunaan wewenang, telah diatur secara rinci dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 7. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 yang berbunyi "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kesekretariatan yang dimaksudkan dan tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengaturnya. 14 Ketentuan seperti ini telah menimbulkan kerancuan dan multitafsir dalam pengaturan kesekretariatan KPPU sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat bagi Presiden untuk mengatur organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan”. Pasal 13 UU 12/2011 ini menegaskan bahwa norma yang ada dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 ini, tidak lengkap dan tidak dapat dijadikan dasar pijakan yang kuat bagi pemerintah dalam pembentukan Peraturan Presiden karena nyata-nyata tidak memberikan perintah pembentukan Peraturan Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. 9. Bahwa meskipun Pasal 13 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memungkinkan “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan”, akan tetapi ketidaklengkapan norma yang ada dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 ini, selama ini menjadi sumber perdebatan dalam proses pembentukan Peraturan Presiden karena tidak ada penegasan kewenangan Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. Oleh karena itu penegasan kewenangan Presiden untuk mengaturnya menjadi sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat bagi Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. 10. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 yang memberikan pendelegasian kewenangan mengatur “susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja” kepada Komisi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena secara konstitusional kewenangan mengatur sekretariat secara keseluruhan termasuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja adalah kewenangan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja jelas akan menimbulkan konsekuensi keuangan negara yang harus tunduk dengan tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya tidak mungkin hanya diatur oleh Komisi. Prof. 15 Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, dalam pendapat hukumnya menyatakan:“Susunan organisasi sekretariat KPPU sebagai lembaga pemerintahan yang penting dalam menyelenggarakan negara tidak bisa diatur hanya dalam bentuk peraturan KPPU, karena terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain: UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara dan lain-lain”. (Vide Surat Ketua KPPU kepada Presiden, Nomor 276/K/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 Bukti P-07) 11. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 tersebut yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 12 Keppres No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bukti P-08), telah menimbulkan kerancuan dan kekacauan dalam implementasinya, antara lain: a. Dalam Pasal 8 Keppres 75/1999 dinyatakan “Susunan organisasi Komisi terdiri dari: a. anggota Komisi; b. sekretariat”. Rumusan ini jelas bertentangan dengan penjelasan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 yang menyatakan: “Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi”. Dengan demikian Presiden telah membuat rumusan baru tentang “Komisi” dan “Sekretariat” yang tidak sejalan dengan UU 5/1999 dan telah membingungkan. b. Dalam Pasal 12 Keppres 75/1999, menimbulkan kerancuan makna sekretariat dengan Pasal 8 Keppres No. 57/1999. Dengan demikian nyata bahwa sejak awal berdirinya KPPU, amanat Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 tersebut tidak dilaksanakan karena konstruksi dan rumusan Pasal 34 UU 5/1999 a quo memang tidak memungkinkan untuk dapat diimplementasikan. 12. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Keppres No. 75/1999 tersebut sejak awal beroperasinya KPPU dijadikan dasar hukum oleh Komisi dalam mengatur tata kelola sekretariat KPPU secara menyeluruh. Faktanya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertabrakan dengan undang- undang lainnya, antara lain: 16 a. Bahwa diktum menimbang dalam Keppres 75/1999 adalah melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yakni mengatur pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya, bukan termasuk mengatur sekretariat yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, atau dengan kata lain Keppres tersebut tidak mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal yang melampaui amanat dari Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999. Dengan demikian Presiden telah menyalahgunakan wewenang dalam Keppres 75/1999 tersebut. b. Tidak dapat terintegrasi dengan UU ASN karena berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ditegaskan “Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,dan Manajemen ASN”. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 tidak ada penegasan kewenangan Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. Dengan demikian tidak ada kejelasan siapa yang berwenang mengatur sekretariat KPPU. c. Bertabrakan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang mengatakan “Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sedangkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 secara limitatif hanya memberikan kewenangan mengatur “mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja”. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Komisi dalam mengatur sekretariat KPPU jelas tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 7 UU Administrasi Pemerintahan. 13. Bahwa dengan demikian, implementasinya ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang diuraikan tersebut nyata-nyata telah melanggar kedua UU tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pengangkatan pegawai KPPU oleh Komisi jelas tidak ada dasar hukumnya karena ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 sama sekali tidak memberi kewenangan kepada Komisi untuk mengatur 17 kepegawaian. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam penafsiran Pasal 34 UU 5/1999 yang dituangkan dalam Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 yang mengatakan “sebagai kekuasaan independen yang berada di luar kekuasaan eksekutif, KPPU dilarang campur tangan dalam urusan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat yang disebutkan dalam UU ASN. b. Dengan demikian, pengangkatan pegawai KPPU, pengangkatan jabatan struktural dan fungsional oleh Komisi jelas melanggar Pasal 7 UU Administrasi Pemerintahan, karena tindakan yang dilakukan oleh Komisi nyata-nyata tidak sesuai dengan kewenangannya, tidak mengikuti kebijakan pemerintahan, dan tidak mematuhi AUPB. Hal ini juga nyata dan terang benderang bahwa Komisi telah melakukan penyalahgunaan wewenang berupa tindakan yang melampaui kewenangannya yang dikualifikasikan sebagai hal yang dilarang dalam Pasal 17 UU Administasi Pemerintahan. c. Oleh karenanya pegawai sekretariat KPPU, dan para pejabat yang diangkat oleh Komisi sejak awal berdiri sampai sekarang tidak mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan status kepegawaian dan status jabatan. d. Dengan demikian, nyata-nyata ketentuan Pasal 34 ayat 2 dan ayat (4) UU 5/1999 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena nyata-nyata tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pegawai sekretariat KPPU. e. Faktanya Peraturan Komisi yang mengatur organisasi sekretariat dan kepegawaian KPPU, oleh Kemen Kumham tidak dapat diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain tidak diterima sebagai produk hukum yang sah. (Pendapat hukum atas penafsiran Pasal 34 UU 5/1999 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Bukti P-09). 14. Bahwa tindakan pengangkatan pegawai dan pengangkatan jabatan struktural dan fungsional pada sekretariat KPPU oleh Komisi yang tidak ada 18 dasar kewenangannya tersebut, selain tidak dapat memenuhi AUPB jelas tidak dapat memenuhi akuntabilitas dan kredibilitas penggunaan keuangan negara yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, dalam audit kinerja Lembaga pada tahun 2014 telah menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Atas temuan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pengkajian atas usulan penyempurnaan kembali Keppres 75/1999 yang disesuaikan dengan format tata kelola kelembagaan Instansi Pemerintah. Namun tindak lanjut yang dilakukan oleh Ketua KPPU tidak ada hasilnya karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap bersikukuh tidak akan merubah Perpres tersebut kecuali dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap rumusan Pasal 34 UU 5/1999. Temuan BPK RI sejak tahun 2014 tersebut pun akhirnya masih terbuka dan belum terselesaikan sampai dengan semester I tahun 2021. (Foto copy Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014, Bukti P-10) 15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XII/2014, bertanggal 4 Agustus 2015, Paragraf [3.15] huruf c yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020, secara tegas dinyatakan: “Kesekretariatan suatu Lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena sekretariat adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan…”. Dengan demikian, sangat jelas bahwa sekretariat KPPU adalah birokrasi pendukung Komisi dan bukan bagian dari Komisi karena sekretariat bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan. 16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XII/2014, maka sekretariat KPPU dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999, baik organisasi maupun kepegawaiannya tidak mungkin hanya diatur oleh Komisi karena kewenangan Komisi hanya terbatas dalam hal 19 tugas dan wewenang lembaga sebagaimana diatur dalam UU 5/1999, sedangkan kewenangan pengaturan organisasi dan kepegawaian adalah kewenangan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan tata kelola pemerintahan. Kewenangan pemerintahan ini hanya dimiliki oleh Presiden sehingga rasio legisnya sekretariat yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana amanat dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999, tidak ada lain, selain sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden. 17. Bahwa berdasarkan pendapat hukumnya Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dinyatakan: “Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 juncto Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Kepres 75/1999 bahwa “Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi”. Jadi, kedua ketentuan a quo memberikan kewenangan secara atributif kepada Komisi untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat ke dalam bentuk Keputusan Komisi. Dalam hal ini, baik UU 5/1999 maupun Kepres 75/1999 memisahkan (antara) kewenangan pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya dengan kewenangan untuk mengatur tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat sebagai unit organisasi yang mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Komisi. Kewenangan pembentukan Komisi beserta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya, secara atributif diberikan kepada Presiden, sedangkan kewenangan untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat sebagai unit organisasi yang medukung dan membantu pelaksanaan tugas Komisi, secara atributif diberikan kepada Komisi. Padahal di antara keduanya (yaitu KPPU secara kelembagaan dan sekretariat sebagai unit organisasi pendukung dan pembantu pelaksanaan tugas KPPU), tidak dapat dipisahkan, karena tidak mungkin ada sekretariat tanpa ada KPPU dan tidak mungkin ada KPPU tanpa adanya sekretariat. Sebab, bagaimanapun juga, KPPU membutuhkan dukungan teknis - administratif finansial dari sekretariat dalam pelaksanaan tugas Komisi. Karena itu, idealnya kewenangan untuk mengatur tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat secara atributif diberikan kepada Presiden yang pengaturannya dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun dikarenakan UU 5/1999 juncto Kepres 75/1999 memberikan kewenangan secara atributif kepada Komisi untuk mengatur 20 susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat ke dalam bentuk Keputusan Komisi tentu secara hukum kewenangan Komisi tersebut tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi kewenangan Presiden untuk mengaturnya ke dalam bentuk Peraturan Presiden, karena dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden sebagai hal yang dilarang dalam ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan menunjuk konstatasi yang demikian itu, maka solusi atas permasalahan kelembagaan KPPU tersebut di atas, sekurang-kurangnya dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu: Pertama, revisi terbatas terhadap UU 5/ 1999, khususnya ketentuan Pasal 34, atau Kedua, mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”. (Pendapat hukum Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., tanggal 10 September 2020, Bukti P-11) 18. Bahwa Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., juga menyatakan dalam pendapat hukumnya bahwa:”pola pikir pembentuk UU 5/1999 yang mencampuradukkan antara KPPU sebagai lembaga independent dengan sekretariat KPPU yang juga dipahami (harus) steril dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 34 UU 5/1999 tersebut, adalah tidak beralasan secara hukum, karena: Pertama: sekretariat adalah organ dalam tubuh KPPU yang menjalankan fungsi dan tugas yang bersifat teknis – administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi. Dengan kata lain, secara teknis – administratif, sekretariat adalah administratur atau motor penggerak kelancaran pelaksanaan tugas Komisi; Kedua : semua sekretariat, baik pada Lembaga negara utama maupun Lembaga negara bantu adalah organ Lembaga negara yang menjalankam fungsi teknis - administatif dengan status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), karena tidak ada sekretariat pada Lembaga negara manapun yang berstatus kepegawaian bukan ASN atau memiliki status kepegawaian tersendiri. Karena KPPU adalah Lembaga negara bantu yang berada di ranah eksekutif, maka ratio legisnya status kepegawaiannya (seharusnya) adalah ASN juga. 21 Sebagai ASN, semua sekretariat yang ada pada Lembaga negara utama dan Lembaga negara bantu, berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Ketiga: bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap kedudukan dan status kepegawaian sekretariat KPPU. (Pendapat hukum Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., tanggal 19 Februari 2022, Bukti P-12) 19. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap sekretariat KPPU akibat keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang bertentangan dengan UUD 1945 berdampak pada status pegawai KPPU yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Kondisi ini, secara penalaran hukum yang wajar jelas mengurangi akuntabilitas pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berperkara di KPPU karena proses perkara hukumnya dilayani oleh pegawai yang ternyata tidak memiliki status hukum atau status kepegawaian yang sah. Sulit diterima dengan akal sehat ketika Pegawai KPPU sedang menjalankan tugas penegakan hukum berhadapan dengan para terlapor, tetapi pegawai KPPU sendiri ternyata tidak taat terhadap tatanan hukum penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. 20. Bahwa mengingat pentingnya kebutuhan legalitas sekretariat KPPU yang memiliki kepastian hukum (terlebih KPPU sebagai Lembaga penegak hukum), maka untuk meyakinkan dan mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden, Ketua KPPU melalui Surat Nomor 276/K/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 menyampaikan kepada Bapak Presiden perihal pokok-pokok pikiran tentang sekretariat KPPU dari para ahli hukum, masing-masing: 1) Dr. Hamdan Zoelva, S.H, M.H.; 2) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, MPA.; 3) Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H, LLM.; 4) Dr. Refly Harun, S.H, LLM. Pendapat hukum dari para ahli hukum tersebut, pada prinsipnya menyatakan bahwa Presiden berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU 5/1999 tersebut dapat menerbitkan Peraturan Presiden tentang 22 Kesekretariatan KPPU. Dengan pendapat hukum para ahli hukum tersebut, diharapkan dapat meyakinkan kepada pemerintah bahwa tidak ada hambatan yuridis bagi Presiden untuk mengatur sekretariat dan status pegawai KPPU. Akan tetapi faktanya pemerintah pun tetap tidak mau menerbitkan Peraturan Presiden dimaksud. (Foto Copy Surat Nomor 276/K/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 Bukti P-07) 21. Bahwa kebuntuan langkah yang ditempuh ketua KPPU tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan kesekretariatan KPPU di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 14 April 2016, yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, serta Ketua KPPU. Dari rapat tersebut disepakati penyelesaian masalah kesekretariatan KPPU dilakukan dengan langkah-langkah antara lain “mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 34 UU 5/1999”. Bahwa dari hasil rapat koordinasi tersebut nyata-nyata menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah terkait pun mengakui bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU adalah benar-benar masalah konstitusional atas keberlakuan Pasal 34 UU 5/1999. (Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua KPPU Nomor B-368/ M.Sesneg/D 1/HK.03.00/04/2016 tanggal 27 April 2016, Bukti P-14) 22. Bahwa dengan mengacu pada 2 (dua) pendapat hukum dari Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan sikap pemerintah yang tidak mau menerima pendapat hukum para ahli hukum yang diajukan oleh Ketua KPPU kepada Presiden tersebut serta pendapat hukum atas penafsiran Pasal 34 UU 5/1999 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut, maka meneguhkan keyakinan para Pemohon bahwa keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 memang bermasalah secara konstitusional sehingga menurut pemohon sangat beralasan untuk diajukan kembali uji materiil kepada Mahkamah agar diperoleh kepastian hukum dan dapat menjadi acuan bagi Presiden dalam tata kelola sekretariat KPPU. Terlebih faktanya meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020, tetapi pemerintah cq. Kemen PAN dan RB tetap bersikukuh tidak akan 23 menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur sekretariat KPPU melainkan dilakukan revisi terlebih dahulu ketentuan Pasal 34 UU 5/1999, atau dengan kata lain rumusan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) tersebut tetap diyakini oleh Kemenpan dan RB sebagai ganjalan konstitusional bagi Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. (vide Surat Menpan dan RB kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B/1109/M.KT.01/2021 tanggal 23 November 2021, Bukti P-13). 23. Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PUU-XVIII/2020 telah dinyatakan: a. ”apabila frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden” maka hal tersebut akan menggeser alasan historis dan substansi pada saat pembentukan undang-undang dimana oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan Komisi”, b. menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa “Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”, maka dengan argumen dan alat bukti yang baru ini para Pemohon sangat berharap kepada para Hakim Konstitusi yang mulia untuk menguji kembali permasalahan konstitusional keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 dimaksud demi tegaknya konstitusi dan untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 sampai saat ini sama sekali belum dapat memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan kerugian konstitusional para Pemohon. 24. Bahwa dengan demikian permohonan uji materi Pasal 34 ayat (2) ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan 24 oleh para Pemohon ini jelas sangat beralasan menurut hukum karena selain menuntut kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon, juga sekaligus membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sekretariat KPPU yang telah dua dasa warsa lebih terkatung-katung, serta demi menjaga marwah KPPU sebagai lembaga penegak hukum di ranah hukum administrasi. 25. Bahwa oleh karena akar permasalahannya adalah rumusan Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 yang tidak lengkap dan ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang memberikan pendelegasian kewenangan kepada komisi, yang seharusnya kepada Presiden, maka para Pemohon memohon kepada para Hakim Konstitusi yang mempunyai kewenangan sebagai Penafsir Akhir Konstitusi kiranya berkenan: a. Memberikan penafsiran pada kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden”; b. Memberikan penafsiran frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden”. 26. Bahwa para Pemohon meyakini permohonan penafsiran kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 agar tidak dimaknai selain “sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden” jelas merupakan penegasan atas norma yang ada agar tidak menimbulkan multi tafsir (sumber perdebatan), dan memberikan kepastian hukum bagi Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. Dengan demikian pemahaman dan penafsiran oleh pemerintah bahwa Presiden tidak berwenang untuk mengatur sekretariat KPPU tidak beralasan lagi. Sedangkan permohonan penafsiran frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 agar tidak dimaknai selain “peraturan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden”, selain menyesuaikan terminologi dalam ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan, juga menyelaraskan konstitusionalitas karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Presiden, namun tetap mempertahankan (tanpa menghilangkan) histori dan substansi dalam 25 penyusunan UU 5/1999 yang menjadi kehendak para penyusun undang- undang sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XVIII/2020. 27. Bahwa para Pemohon meyakini dengan permohonan penafsiran tersebut, sama sekali bukan membentuk norma baru yang bukan wilayah kewenangan Mahkamah, melainkan memberikan penegasan untuk kepastian hukum demi tegaknya konstitusi yang justru menjadi wilayah kewenangan Mahkamah. Selain itu, para Pemohon juga meyakini bahwa permohonan pengujian materiil Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 ini memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi karena nyata-nyata terdapat alasan permohonan yang berbeda dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020. 28. Bahwa dengan penafsiran tersebut, maka dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 13 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, maka tidak ada halangan konstitusional lagi bagi Presiden untuk menggunakan kewenangannya dalam menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur sekretariat KPPU secara menyeluruh dengan menata ulang organisasi dan mengakomodasi transformasi pegawai KPPU menjadi pegawai ASN secara proporsional. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, para Pemohon sangat mengharapkan kepada para Hakim Konstitusi yang mulia agar dalam pertimbangan hukumnya juga mengingatkan kepada pemerintah agar dalam melaksanakan kebijakan penghapusan/penghentian skema honorarium pada instansi pemerintah, tetap memperhatikan hak-hak pegawai KPPU secara proporsional, mengingat kerugian konstitusional ini sudah berlangsung lama. 29. Bahwa dengan tata kelola sekretariat KPPU yang diatur dengan Peraturan Presiden tersebut maka tata kelola sekretariat KPPU benar-benar memiliki legitimasi hukum pemerintahan yang sah sehingga dapat memberikan kepastian hukum, atau dengan kata lain kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Tata kelola sekretariat KPPU yang diatur dengan Peraturan Presiden tersebut sebenarnya sekaligus juga memenuhi perwujudan kewajiban Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yakni 26 penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 30. Bahwa untuk meyakinkan para Hakim Konstitusi yang mulia, dalam pemeriksaan uji materi Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 ini para Pemohon memohon kepada Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk dapat menghadirkan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti: a. KPPU; b. Kemen PAN dan RB; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Keuangan; dan e. Kementerian Sekretariat Negara. Keterangan dari pihak-pihak terkait ini jelas sangat penting untuk mengungkap permasalahan kesekretariatan KPPU yang telah lebih dari 2 (dua) dasawarsa dibiarkan terus menerus tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan dan merugikan hak-hak konstitusional dar ipara Pemohon. 31. Bahwa para Pemohon berharap dengan seluruh uraian tersebut di atas dapat memberikan pandangan yang baru atau yang berbeda dengan permohonan terdahulu (Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PUU-XVIII/2020) bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam mempertimbangkan permasalahan konstitusional atas keberlakukan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon berharap kepada para Hakim Konstitusi Yang Mulia kiranya dapat mengabulkan seluruh permohonan ini. D. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 27 Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden”; 3. Menyatakan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden”; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Ir. Barid Effendi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Dedy Sani Ardi, M.E.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Riris Munadiya; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan KPPU Nomor 10/KPPU/ Kep.1/II/2022 tentang Honorarium Kelompok Staf Ahli Dan Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Ketua KPPU kepada Bapak Presiden Nomor 276/K/XII/2015, perihal Penyampaian pokok-pokok pikiran dari Ahli Hukum Tata Negara tentang secretariat Komisi 28 Pengawas Persaingan Usaha, bertanggal 11 Desember 2015; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, perihal Pendapat hukum atas penafsiran Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pendapat hukum tentang Masalah Kelembagaan dan Kepegawaian Komisi Pengawas Persaidangan Usaha oleh Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., tanggal 10 September 2020; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pendapat hukum Beberapa Catatan tentang Pengujian Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU NO. 5/1999 Terhadap UUD 1945, oleh Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., tanggal 19 Februari 2022; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Menpan dan RB kepada Menteri Sekretaris Negara, Nomor B/1109/M.KT.01/2021, tanggal 23 November 2021, perihal Kelembagaan Kesekretariatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Mensesneg kepada Ketua KPPU, Nomor B- 368/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2016, tanggal 27 April 2016, perihal Permasalahan Kesekretariatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 29 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, yang selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 30 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: … (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat. … (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi. terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 31 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau dalam hal berurusan dengan KPPU yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999; 3. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang telah pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai KPPU telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga tetap terpanggil untuk menuntut keadilan agar dirasakan oleh PNS yang sekarang masih aktif di KPPU; 4. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang berwirausaha mempunyai potensi kerugian hak konstitusional berupa kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pegawai KPPU, namun hal tersebut tidak dapat terjadi akibat dari ketidakjelasan status kepegawaian dan pembinaan pegawai KPPU; 5. Bahwa Pemohon III sebagai warga negara Indonesia yang menduduki jabatan fungsional investigator utama di KPPU tidak mendapatkan hak atas pengakuan yang sah sebagai pegawai instansi pemerintahan karena pegawai KPPU hanya diangkat oleh Komisi melalui Surat Keputusan KPPU, padahal sebagai pegawai KPPU, Pemohon III menjalankan tugas negara namun statusnya semakin tidak jelas karena pada tahun 2023 pemerintah akan menghapuskan/menghentikan skema penugasan pegawain non-ASN pada instansi pemerintah; 6. Bahwa seluruh kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon di atas terjadi akibat berlakunya Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang menurut para Pemohon berakibat Presiden tidak dapat menetapkan Sekretariat KPPU, sehingga tata kelola Sekretariat KPPU tidak memiliki legitimasi hukum yang sah dan karenanya tidak memberikan kepastian hukum; 7. Bahwa menurut para Pemohon kerugian hak-hak konstitusional di atas bersifat spesifik dan aktual serta menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu menurut para Pemohon terlihat adanya hubungan sebab- akibat antara kerugian yang terjadi dengan adanya rumusan norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 32 Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon III telah dapat menguraikan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di KPPU. Sebab, keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 menimbulkan ketidakjelasan bagi status kepegawaian pegawai KPPU. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menguraikan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon III perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I sebagai mantan pegawai KPPU dan Pemohon II sebagai wira usaha dengan keberlakuan norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon III (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 33 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kesekretariatan KPPU yang dimaksud dalam UU a quo dan tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengaturnya, sehingga menimbulkan kerancuan dan multi tafsir dalam pengaturan sekretariat KPPU; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena kewenangan mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh Presiden, bukan ranah kewenangan Komisi sebagaimana ditentukan dalam norma a quo; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 telah menimbulkan kerancuan dan kekacauan dalam implementasinya. Sebab, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kepres 75/1999) yang dijadikan dasar hukum oleh Komisi untuk mengatur tata kelola sekretariat KPPU justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertabrakan dengan undang-undang, seperti dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014); 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 tidak memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengatur kepegawaian, sehingga mengenai pengangkatan pegawai yang selama ini dilakukan selain bertentangan dengan UU 5/2014, tindakan tersebut telah melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 17 UU 30/2014. Oleh karena itu, pegawai KPPU termasuk para pejabat yang diangkat oleh KPPU sejak berdiri sampai dengan sekarang tidak mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan status kepegawaian dan status jabatannya; 5. Bahwa menurut Pemohon, organisasi dan kepegawaiannya tidak mungkin hanya diatur oleh KPPU karena pengaturan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden, sehingga sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 tidak ada yang lain, selain sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden. Adapun mengenai Keputusan Komisi tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi kewenangan 34 Presiden untuk mengaturnya ke dalam bentuk Peraturan Presiden karena dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, selain juga akan menggeser alasan historis dan substansi UU 5/1999 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 bertanggal 26 Oktober 2020; 6. Berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden”. Demikian juga frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden”. Dengan demikian menurut Pemohon tidak ada halangan lagi bagi Presiden untuk mengatur sekretariat secara menyeluruh dengan menata ulang organisasi dan mengakomodasi transformasi pegawai KPPU menjadi pegawai ASN secara proporsional. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. 35 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa pengujian norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Oktober 2020 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sedangkan, untuk permohonan Pemohon a quo yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, tidak termasuk ayat (1), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 namun permohonan a quo tidak menguji ayat (1) dan terdapat pula dasar pengujian yang berbeda yakni terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada rumusan petitum inkonstitusional bersyarat dalam permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena perkara a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda, maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan yang didalilkan Pemohon telah ternyata pada pokoknya berkenaan dengan status kelembagaan sekretariat KPPU dan pengaturan lebih lanjut sekretariat KPPU dengan Keputusan Komisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999. Untuk itu 36 penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 terkait dengan sekretariat KPPU yang mempertimbangkan sebagai berikut: “ …, sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya. Bahwa penegasan berkenaan penentuan status kelembagaan kesekretariatan KPPU yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, sesungguhnya juga dipahami oleh para Pemohon sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam salah satu dalil permohonannya yang menyatakan penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Mahkamah setidak- tidaknya dapat memberikan landasan konstitusional sebagai arah penyempurnaan UU 5/1999, sehingga rancangan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masuk dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang prioritas dan segera dilaksanakan (vide permohonan para Pemohon hlm. 28, huruf e). Terhadap hal tersebut, Mahkamah dapat memahami bahwa oleh karena penyempurnaan UU 5/1999 dapat juga merupakan bagian penegasan terhadap kedudukan dan kewenangan kelembagaan kesekretariatan KPPU maka dengan mempertimbangkan, bahwa lembaga KPPU dibentuk dengan tujuan untuk 37 mencegah dan menindak adanya praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia, KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang disebutkan pada Pasal 30 UU 5/1999, dan ditambah dalam perjalanannya selama ini KPPU mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan UU 5/1999 dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Maka, melalui putusan ini Mahkamah penting menegaskan status kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan telah dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan dengan kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.” Lebih lanjut, dalam Putusan a quo Mahkamah juga telah mempertimbangkan terkait dengan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat KPPU, sebagai berikut: “Bahwa uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas juga berlaku (mutatis mutandis) terhadap dalil para Pemohon yang meminta agar frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden.” Hal ini dikarenakan norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 juga bersifat konkret, individual, dan sekali selesai, yakni terkait dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU yang merupakan kewenangan komisi untuk mengaturnya. Dengan demikian tidaklah tepat apabila mempermasalahkan norma dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 yang merupakan norma delegasi dari undang- undang, sementara substansi yang diperintahkan adalah memang berkaitan dengan hal yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Dengan kata lain norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 merupakan delegasi untuk pembentukan komisi dan susunan organisasi, tugas dan fungsi lembaga KPPU serta ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU. Sehingga apabila norma pasal-pasal a quo pada frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”, maka hal tersebut sama saja dengan menggeser pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja pada lembaga KPPU diatur dengan perpres, maka akan menggeser pula alasan historis dan substansi pembentukan KPPU yang dijadikan rujukan ketika dibentuk. Di mana oleh pembentuk undang-undang berkenaan pembentukan komisi cukup diatur dengan keppres sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sedangkan berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan Komisi, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999. Di samping hal tersebut bertentangan dengan sifat dari perpres yang merupakan ketentuan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus, juga terdapat “contradictio in terminis” antara substansi yang diatur dengan 38 norma yang semestinya mengatur dalam norma yang bersangkutan. Terlebih, tidak semua keppres dapat serta-merta dimaknai dan diberlakukan sebagaimana perpres, karena hanya terhadap keppres yang bersifat “mengatur” (regeling) yang dapat dimaknai sebagai perpres. Sementara itu frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya merupakan keppres yang berisi norma bersifat “mengatur” (regeling) ataukah “menetapkan” (beschikking) hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.” Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon a quo, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai penentuan status kelembagaan sekretariat KPPU dan substansi pengaturan lebih lanjut sekretariat KPPU bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Meskipun Mahkamah menyatakan demikian, namun pada bagian lain dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah juga memerintahkan secara implisit kepada addressat putusan Mahkamah agar menindaklanjutinya. Bahwa putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dapat saja Mahkamah memberikan perintah (judicial order) di dalam bagian pertimbangan hukum yang harus dilaksanakan juga oleh addressat putusan Mahkamah. Dalam konteks perkara a quo, meskipun dalam bagian amar putusan tersebut Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah terdapat perintah kepada pemerintah dan lembaga terkait. Perintah tersebut yakni untuk terlebih dahulu melakukan penilaian atau kajian yang komprehensif mengenai urgensi perlunya penyesuaian kebutuhan lembaga KPPU. Lebih lanjut, agar lembaga KPPU termasuk sekretariatnya berkembang sesuai dengan kebutuhan, pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengingat rujukan pembentukan KPPU termasuk kesekretariatannya tidak dapat dilepaskan dari saat dibentuknya ketentuan tersebut, sehingga eksistensi lembaga KPPU dan sekretariat KPPU saat ini masih memberlakukan UU 5/1999. Sementara itu, sekarang ini rujukan yang berkaitan dengan UU 5/1999 tersebut sudah berubah dan berkembang, seperti terkait dengan 39 nomenklatur yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian juga berkenaan dengan pegawai suatu lembaga atau institusi-institusi negara sekarang ini telah berlaku ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan penentuan status kesekretariatan KPPU termasuk juga status pegawai KPPU selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 maka melalui putusan ini Mahkamah menambahkan perlunya segera dilakukan penyesuaian penataan kelembagaan sekretariat KPPU oleh pembentuk undang- undang dengan mendasarkan pada perkembangan sekretariat suatu lembaga atau institusi-institusi negara dengan menggunakan rujukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang yang telah memasukkan rencana perubahan atau penyempurnaan UU 5/1999 dalam Program Legislasi Nasional periode 2014-2019 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015- 2019 dan disebutkan lagi dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Terlebih lagi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan disebutkan lagi dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU sehingga dapat semakin berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan merangsang penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi di pasar domestik atau luar negeri. Oleh karenanya, menurut Mahkamah proses perencanaan legislasi penyempurnaan UU 5/1999 dapat disegerakan sesuai dengan target Prolegnas. 40 [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden”. Demikian juga frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden”, tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena rumusan petitum demikian tidaklah lazim. Namun demikian, substansi apa yang dimohonkan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyesuaian yang nantinya akan dilakukan terhadap kelembagaan KPPU sebagaimana pertimbangan hukum di atas. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari dan Fransisca F sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams 42 ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari ttd. Fransisca F