76/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 76/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Alamat : Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan Tanah Abang 1 No.12, Jakarta Pusat 10160 Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. Advokat yang memilih domisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 9 September 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah 2 pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 di atur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa obyek Pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah UU Kementerian Negara in casu Pasal 23. Artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945 7. Bahwa namun sebelum masuk pada bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional, penting bagi Pemohon untuk menjelaskan kewenangan melekat Mahkamah Konstitusi dalam membuat rumusan norma saat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah berarti mendudukan Mahkamah Konstitusi menjadi Positive Legislator (Pembentuk Undang-Undang). 8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution); • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights); 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang- Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). 4 10. Bahwa sebagai The Guardian of Constitution Mahkamah Konstitusi tentunya dapat memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi, disinilah mahkamah konstitus berfungsi sebagai The Final Interpreter of Constitution; 11. Bahwa dalam memaksimalkan fungsinya sebagai The Guardian of Constitution dan The Final Interpreter of Constitution, Mahkamah Konstitusi juga dapat membuat rumusan norma yang sesuai dengan konstitusi terhadap suatu ketentuan norma dalam udang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Tujuannya untuk menjadi “guidance” bagi pembentuk undang-undang saat akan melakukan revisi atas ketentuan norma tersebut. 12. Bahwa penting untuk dipahami bahwa makna “Membuat Rumusan Norma” berbeda dengan makna “Membuat Norma yang termuat dalam undang- undang yang telah diundangkan”. Oleh karenanya saat Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma sebagaimana diminta oleh PEMOHON, bukan berarti Mahkamah sedang memposisikan diri sebagai “Positive Legislator” karena rumusan norma tersebut masih termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi in casu belum menjadi norma dalam undang-undang. Namun oleh karena adanya sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sejak diucapkan (final and binding). Maka rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dinyatakan adanya penundaan keberlakuan kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah pada amar putusanya (contoh Amar Putusan No. 97/PUU-XI/2013). Hal tersebut untuk terwujudnya adanya kepastian hukum serta menghindari terjadinya kekosongan hukum terhadap ketentuan norma suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau 5 bagian dari UU yang telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 13. Bahwa penting untuk mengingatkan Mahkamah, bahwa pada tahun 2011 pasca diundangkannya UU No. 8 Tahun 2011, terdapat penambahan ketentuan norma Pasal 57, yakni pada ayat (2a) yang menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Bahwa adanya ketentuan Norma tersebut di atas telah membuat Mahkamah terpenjara untuk dapat menjalankan 5 fungsi sebagaimana telah di uraikan pada poin 8 di atas. 15. Bahwa kemudian pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah dalam Putusan No. 48/PUU-IX/2011 dalam amar putusan menyatakan Pasal 57 ayat (2a) UU No 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 16. Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan: Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang- Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahakmah untuk: (i) Menguji konstitusionalitas norma (ii) Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang- Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut. (iii) Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 17. Bahwa artinya pasca putusan MK, secara a contrario dimaknai Mahkamah “dapat membuat rumusan norma” untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum 6 mengikat dan hal tersebut bukan berarti membuat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator, namun semata untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakan konstitusionalitas norma serta demi melaksanakan fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia (The Protector of Human Rights) dan melindungi hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: 7 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum inilah yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan norma a quo sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan ini. 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu di jelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3 – KTP) yang hak- hak konstitusionalnya secara potensial dalam penaaran yang wajar pasti akan terlanggar dengan keberadaan Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945; 5. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara tentunya menghendaki pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuannya agar tercipta proses bernegara yang efektif demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi dalam menjalankan roda pemerintahan menggunakan anggaran yang sebagaian besar berasal dari pajak Rakyat. 6. Bahwa sebagai Warga Negara Pemohon berprofesi sebagai Advokat (Bukti P.4 – Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat) yang fokus menangani perkara di wilayah ketatanegaraan (Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dengan keahliannya. Sehingga Pemohon sering disebut sebagai Constitusional Lawyer (Advokat Konstitusi). 7. Bahwa sebagai Constitutional Lawyer Pemohon tidak semata-mata hanya untuk menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mendampingi dan/atau membela kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun Pemohon juga menjalankan perannya menegakan nilai-nilai Konstitsionalisme untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik hak individu maupun hak konstitusional secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini pun dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 8 8. Bahwa dapat dikatakan Pemohon juga adalah seorang Penggiat/aktivis yang concern mewakili kepentingan publik dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusionalisme apabila ada peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara, dengan melakukan upaya konstitusional. Hal tersebut dilakukan Pemohon sejak tahun 2011 dengan menjadi inisiator dan pendiri serta Ketua Umum pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (Bukti P.5-Akta Pendirian FKHK). 9. Bahwa upaya nyata yang dilakukan Pemohon untuk menegakan konstitusi yakni dengan menguji norma dalam peraturan perundang-undangan baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2012. Telah banyak Putusan yang diajukan oleh Pemohon baik yang dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Beberapa Perkara yang diinisiai dan diajukan oleh Pemohon saat menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, beberapa diantaranya yaitu: Perkara No. 4/PUU-X/2012 tentang Pegujian UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan terkait dengan Larangan Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila (Putusan Dikabulkan Sebagian (Bukti P.6 – Halaman Depan Putusan), Perkara No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian tentang UU No. 12 Tahun 2008 tetang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Putusan Dikabulkan Sebagian) (Bukti P. 7 - Halaman Depan Putusan). 10. Bahwa melihat ketatnya penerapan Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan-putusannya. Maka apabila terhadap posisi Pemohon sebagai Ketua Umum FKHK dipandang oleh Mahkamah belum cukup untuk menguatkan Kedudukan Hukum (legal standing), dengan alasan bahwa pada saat itu yang mengajukan Permohonan adalah FKHK dalam kapasitas sebagai Badan Hukum Perkumpulan, sementara saat ini yang mengajukan Permohonan adalah Pemohon secara perseorangan. Maka perlu juga pemohon Pemohon jelaskan, pada saat sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, 9 Pemohon juga tetap aktif melakukan upaya Penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, salah satunya yakni dalam menjadi Pemohon dalam Perkara No. 85/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terkait Keterbukaan Sidang Uji Materiil di Mahkamah Agung (Bukti P.8 – Halaman Depan Putusan), di mana dalam perkara ini Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan tersebut. Selain itu terdapat beberapa perkara lainnya yang menurut Pemohon untuk mempersingkat, maka Pemohon merasa tidak perlu memberikan semua contoh perkara-perkara yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. 11. Bahwa selanjutnya, selain melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan diatas disertai dengan bukti-bukti. Sebagai penggiat/aktivis yang concern dalam upaya menegakan nilai-nilai konstitusionalisme, Pemohon juga aktif sebagai influencer dalam dunia maya (Zoom/googlemeet, Facebook dan Youtube). Untuk memperkuat keyakinan hakim konstitusi dalam menilai kedudukan hukum Pemohon sebagai Influencer, perlu Pemohon uraikan satu-persatu aktivitas baik dalam memberikan pengaruh (Influencer) melalui beberapa media sosial diantaranya: 11.1. Media ZOOM / GOOGLE MEET - Dalam melakukan aktivitas memberikan pengaruh, PEMOHON aktif menyelenggarakan webinar atau pun diminta sebagai Narasumber yang fokus pada isu-isu penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada webinar yang diadakan Lembaga- lembaga yang bergerak di bidang Hukum dan Konstitusi, (Bukti P.9 – Flayer kegiatan Webinar 2020). 11.2. Media YOUTUBE - Pemohon juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui dunia maya (Daring) dengan menggunakan sarana media sosial Youtube dengan Channel “Konstitusionalis TV” (link: 10 https://www.youtube.com/channel/UCRcXBWYgPJuAIKt9tBk93 BA) yang dibuat sejak bulan juni 2019. - Channel “Konstitusionalis TV” memiliki tujuan untuk memberikan edukasi, mengajak dan menyerukan, serta mensosialisasikan “PENTINGNYA BERKONSTITUSI DALAM BERNEGARA”. Sebagaimana slogan dalam Logo di bawah ini. - Pada channel ini pemohon telah beberapa kali membuat konten yang membahas tentang “Rangkap Jabatan Wakil Menteri menjadi Komisaris BUMN” (Bukti P.10 – Screenshoot konten tentang Wakil Menteri). 11.3. Media Sosial FACEBOOK - Apabila aktivitas pemohon sebagai influencer melalui saluran youtube dinilai belum juga memenuhi syarat karena Mahkamah mengukur kepantasan seorang dikatakan sebagai influencer melalui Youtube adalah dilihat dari “Viewers”. Maka Pemohon menambahkan peran peran Pemohon sebagai Influencer di media sosial di laman facebook (link facebook: https:// www.facebook.com/victor.tandiasa/) yang memiliki pertemanan sebanyak 3.764 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) pertanggal 30 September 2020). - Dalam aktivitasnya di dunia maya in casu facebook Pemohon intens memposting hal-hal yang terkait hukum, konstitusi dan konstitusionalisme, dan perkembangan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan memberikan pengaruh agar masyarakat dunia maya menjadi lebih memperhatikan serta ikut mengawasi perkembangan hukum dan konstitusi, khususnya terhadap perkara-perkara yang ditangani di Mahkamah Konstitusi. 11 12. Bahwa Penting untuk diperhatikan, di Era Digital dan Era Milenial saat ini peranan media sosial menjadi sangat penting, oleh karenanya penting pula bagi Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi para influencer di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat ikut berperan serta dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia. 13. Bahwa sebagai informasi, mengingat pada persidangan pendahuluan yang digelar pada hari senin, 28 September 2020, Pkl 13.30, Majelis Hakim Konstitusi melihat hubungan serorang influencer dengan jumlah Viewers (terutama di kanal Youtube). Maka Pemohon merasa perlu untuk menjelaskan kategori influencer pada media sosial yang terbagi menjadi 3 kelompok influencer. 14. Bahwa apabila kita lihat peran influencer adalah memberikan pengaruh (influencer) kepada audience nya di media sosialnya. Sementara influencer sendiri terbagi atas 3 kelompok yakni: Micro Influencer (memiliki 1000 sampai 10.000 pengikut/pertemanan di sosial media), Makro Influencer (memiliki 10.000 sampai 100.000 pengikut/pertemanan di sosial media) dan Mega Influencer (memiliki lebih dari 100.000 pengikut/pertemanan di sosial media). Artinya dalam hal ini, Pemohon masuk dalam Kategori Micro Influencer. 15. Bahwa sebelum masuk pada kerugian konstitusional Pemohon, penting bagi Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum seorang Penggiat/ Aktivis dalam pengujian undang-undang sebagai upaya menegakan nilai-nilai konstitusionalisme. 16. Bahwa menegakan nilai-nilai konstitusionalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, termasuk Warga Negara. Apalagi jika kita melihat kedudukan Warga Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara secara eksplisit tertulis dalam batang tubuh UUD 1945 in casu Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 17. Bahwa kemudian UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945). 12 18. Bahwa Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menegakan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Upaya tersebut seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab seluruh Warga Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 19. Bahwa dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme inilah, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) juga Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (the protector of citien’s constitutional rights) 20. Bahwa dalam posisi ini, peran Mahkamah Konstitusi saat warga negara baik yang berkedudukan sebagai Penggiat ataupun bukan penggiat mengajukan Permohonan terhadap ketentuan norma suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang dinilai bententangan dengan bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau merugikan hak konstitusional warga negara (karena berlaku erga omnes). Berdasarkan rasa ataupun penalaran yang wajar, Mahkamah Konstitusi pun melihat ada persoalan yang secara nyata merugikan warga negara dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai konstitusionalisme, maka sebagai Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) juga Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (the protector of citien’s constitutional rights), selayaknya Mahkamah Konstitusi membantu warga negara yang mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan pelindungan atas hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar atau dirugikan. 21. Bahwa perlu kita pahami, keberlakuan undang-undang bukan hanya untuk 1 (satu) orang atau badan hukum tertentu saja, namun berlaku secara umum (Erga Omnes). Oleh karenanya dalam pengundangannya, dicatatkan dalam Lembaran Negara agar saat undang-undang itu diundangkan dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara maka semua warga negara telah dianggap tahu. 22. Bahwa keberlakuan secara umum inilah yang seharusnya memiliki korelasi terhadap kedudukan hukum bagi seorang warga negara yang merupakan penggiat/aktivis yang concern memperjuangkan kepentingan publik baik itu dalam lingkup penegakan hukum dan HAM, penegakan nilai-nilai 13 demokrasi, dan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, tentunya dibuktikan dengan aktivitasnya sebagai penggiat/aktivis. 23. Bahwa artinya penting untuk membedakan kedudukan hukum pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara biasa yang langsung dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, dengan pemohon dalam kapasitasnya sebagai penggiat/aktivis yang dalam aktivitasnya mewakili dan/atau memperjuangkan kepentingan publik (public interest) yang dirugikan dan/atau atas adanya suatu norma yang bertentangan dengan UUD 1945. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 24. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma aquo sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, perlu pemohon jelaskan kerugian Pemohon yang bersifat actual dan dalam penalaran yang wajar secara potensial dirugikan. 25. Bahwa agar lebih memperjelas kerugian konstitusional Pemohon, maka terhadap penjelasan kerugian konstitusional Pemohon, akan dijelaskan satu-persatu, sebagai berikut: 25.1. PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA - Sebagai Warga Negara Indonesia tentunya dirugikan dengan adanya ketidakpastian hukum yang atas keberlakuan ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara, dimana pasca Putusan MK No. 80/PUU-XVIII/2019 Mahkamah pada bagian Pertimbangan Hukum telah menegaskan yang pada pokoknya pengaturan Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku bagi Wakil Menteri agar dapat fokus pada beban kerja tertentu yang diberikan Presiden untuk membantu Menteri. - Namun pada pelaksanaannya Wakil Menteri tetap masih merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama/Wakil Komisaris/ Anggota Komisaris di beberapa perusahaan milik negara. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVIII/2019. Padahal para wakil Menteri 14 yang merangkap jabatan menjadi komisaris adalah para wakil Menteri yang berada di kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Di mana menjadi salah satu sektor utama yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk Pemohon. - Artinya dengan tetap adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil Menteri, maka selama itu Wakil Menteri yang diadakan untuk beban kerja tertentu menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya, khususnya di kementerian BUMN. Hal ini menimbulkan kerugian di perusahaan-perusahaan milik negara tersebut akibat wakil Menteri yang seharusnya fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya, akhirnya menjadi harus merangkap tupoksi sebagai Komisaris di suatu perusahaan. Kerugian yang dialami ini tentunya berdampak pada kepentingan rakyat karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia termasuk Pemohon. - Oleh karenanya Pemohon dalam kedudukannya sebagai warga negara mengalami kerugian konstitusional sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan pada konteks pengelolaan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, baik secara langsung ataupun setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar dirugikan secara potensial. 25.2. PEMOHON SEBAGAI CONSTITUTIONAL LAWYER - Dalam kesehariannya Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang concern pada penanganan perkara konstitusi. Sebagai Constitutional Lawyer, salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Pemohon adalah saat perkara yan ditangani oleh PEMOHON yang diajukan dikabulkan atau terdapat penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum walaupun Amar Putusannya ditolak atau pun tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan tersebut tentunya haruslah memberikan 15 kepastian hukum dan keadilan bagi klien secara khusus dan bagi masyarakat secara umum karena sifat Erga Omnes dari keberlakuan Undang-Undang. - Pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon menjalankan tugas Profesi berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Klien yakni Bayu Segara sebagai Ketua FKHK dan Novan Lailathul Risky sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid untuk menguji Pasal 10 UU Kementerian Negara terkait tentang Konstitusionalitas Wakil Menteri yang teregistrasi dengan nomor Perkara No. 80/PUU-XVII/2019. Kemudian Perkara tersebut diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 dengan Amar Putusan “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.” Namun pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Mahkamah memberikan Penegasan melarang Wakil Menteri Merangkap Jabatan. - Ternyata penegasan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri yang dimuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran dan tidak mengikat. Hal tersebut dikemukan oleh Juru Bicara Istana dan Menteri BUMN yang memiliki 3 Wakil Menteri dimana ketiganya merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama ataupun Wakil Komisaris. - Hal ini tentunya merugikan Pemohon sebagai Kuasa Hukum para Pemohon yang telah berusaha mengupayakan agar adanya kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil-wakil Menteri menduduki jabatan Komisaris BUMN. Padahal tugas wakil Menteri dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara diadakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. - Atas adanya pendapat yang berbeda terhadap penegasan larangan wakil Menteri yang termuat dalam bagian 16 pertimbangan hukum Putusan MK, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemohon menjadi sia-sia. 25.3. PEMOHON SEBAGAI PENGGIAT/AKTIVIS - Dalam kedudukan hukum Pemohon sebagai Penggiat penegak nilai-nilai konstitusionalisme, Pemohon merasa dengan tidak dimuatnya penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap dalam memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara. Padahal Mahkamah telah memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Namun Pemerintah menganggap penegasan Mahkamah tersebut hanyalah sekedar saran dan tidak mengkat, sehingga kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wakil Menteri. - Hal ini telah jelas melanggar Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari hak konstitusional yang dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. - Artinya terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon untuk menegakan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi sia-sia. - Dengan diabaikannya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVIII/2019, memiliki implikasi atas keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit hanya Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk wakil menteri. Hal ini membuat ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap tidak memberikan kepastian hukum saat Pemohon akan melakukan upaya hukum untuk melakukan Gugatan atas 17 Keputusan Menteri BUMN yang mengangkat wakil Menteri menjadi komisaris disalah satu perusahaan milik negara, atau upaya melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas keputusan dan/atau Tindakan Presiden dan/atau Menteri BUMN yang tetap membiarkan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon secara langsung atau setidak-tidaknya bersifat potensial dalam penalara yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 25.4. PEMOHON SEBAGAI INFLUENCER - Pemohon juga memiliki kanal youtube dengan nama Channel “Konstitusionalis TV”, dimana tujuan Pemohon membuat Channel Youtube ini juga sebagai upaya Pemohon mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak Masyarakat agar “PENTINGNYA BERKONSTITUSI DALAM BERNEGARA”. Selain melalui Youtube, Pemohon juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya melalui media sosial Facebook. - Dalam hal perkara rangkap jabatan dalam UU Kementerian Negara Pemohon telah membuat konten dengan tema “Jabatan Wakil Menteri Bisa Merangkap Jabatan dan di isi oleh Warga Negara Asing?” (Dipublikasi pada hari Selasa, 24 Desember 2019, link: https://www.youtube.com/watch?v=U3y PwIq1ECs). - Substansi Persoalan yang dibahas dalam konten tersebut oleh Mahkamah Konstitusi akhirnya mendapatkan penegasan bahwa terhadap larangan jabatan bagi Wakil Menteri tunduk pada ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara. Namun ternyata secara terang benderang Pemerintah in casu Presiden dan Menteri BUMN menunjukan praktik mengabaikan sikap berkonstitusi dalam bernegara dengan menganggap penegasan larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri oleh Mahkamah hanyalah dipandang sebagai saran dan tidak mengikat, hal 18 tersebut dikuatkan dengan tidak segeranya dilakukan pencopotan posisi komisaris yang dirangkap oleh wakil Menteri. - Padahal penegasan Larangan Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Mahkamah pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan adalah mengikat karena merupakan Ratio Decidendi bukanlah Obiter Dicta/dictum. - Alhasil pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara ternyata bukannya memberikan kepastian hukum atas adanya wakil Menteri menduduki jabatan komisaris di salah satu perusahaan milik negara. Namun malah dengan sengaja pemaknaan larangan jabatan bagi Menteri termasuk wakil Menteri pada ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara diabaikan oleh Pemerintah dengan tetap membiarkan beberapa wakil menterinya merangkap jabatan menjadi komisaris disalah satu perusahaan negara, bahkan sampai saat ini rangkap jabatan tersebut tetap dipertahankan. - Adanya kondisi yang saling bertentangan atau adanya bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah atas pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan yang menyudutkan Pemohon saat menjelaskan adanya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakuakn pemerintah atas pemaknaan rangkap jabatan dalam ketentuan Norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak termasuk Waki Menteri 26. Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Pasal 23 UU Kementerian Negara, pasca Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap frasa: “Menteri dilarang 19 merangkap jabatan” menjadi bertengan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk wakil menteri". 27. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN Sebelum masuk pada pokok perkara, Pemohon ingin menjelaskan bahwa pada permohonan sebelumnya Pemohon membangun konstruksi pengujian konstitusionalitas norma secara bersyarat dengan menggunakan model Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitusional) Sebagaimana dinyatakan pertama kali dalam amar putusan No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 12 huruf c UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 No. 51, Tambahan LNRI No. 4836). Dimana dalam pemahaman Pemohon ketentuan Norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap konstitusional, artinya ketentuan norma tersebut secara gramatikal, tekstual dan konstitusional tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun dalam perkembangannya, pasca Putusan Nomor 80/PUU- XVII/2019, Mahkamah Konstit usi telah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku pula bagi wakil Menteri. Sehingga Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap kata “Menteri” tetap konstitusional sepanjang dimaknai “termasuk Wakil Menteri”. Artinya apabila pelaksana undang-undang, memaknai rangkap jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak termasuk Wakil Menteri sehingga posisi Wakil Menteri tetap dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris di perusahaan milik negara. Maka tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi. 20 Namun pada sidang pendahuluan, saat memberikan nasihat/masukan kepada Pemohon, Majelis Panel Hakim Konstitusi pada pokoknya memandang bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah menguji adanya pertentangan norma dalam undang-undang dengan UUD 1945. Majelis Panel Hakim Konstitusi juga berpatokan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 di mana Petitum harus memuat adanya pertentangan norma. Artinya apabila tidak ada pertentangan norma dalam undang-undang terhadap UUD 1945 maka hal tersebut bukan merupakan obyek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, berdasarkan nasihat Majelis Panel Hakim Konstitusi, saat ini konstruksi permohonan telah diubah berdasarkan masukan Majelis Hakim Konstitusi menjadi Pengujian konstitusionalitas dimana adanya pertentangan norma secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dimana ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 23, yang menyatakan: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau. c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Terhadap frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan” sepanjang tidak dimaknai “termasuk Wakil Menteri”, bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 945, antara lain: Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 21 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara. 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan larangan terhadap Wakil Menteri. Terhadap Penegasan larangan tersebut, pada Paragraf [3.13], halaman 96, selengkapnya Mahkamah mengatakan: “Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.” 3. Bahwa artinya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVIII/2019, pemaknaan dalam ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tentang larangan rangkap jabatan bagi Menteri seharusnya termasuk Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada posisi sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU Kementerian Negara. 4. Bahwa namun yang jadi persoalan adalah, pada bagian Konklusi dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 22 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. AMAR PUTUSAN: Mengadili Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 5. Bahwa terhadap bunyi konklusi yang menyatakan bahwa “Para Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo”, lalu kemudian diperkuat dengan Amar Putusan yang menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” hal ini tentunya menimbulkan pemahaman bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan pemohon pun tidak dapat diterima artinya tidak ada perkara yang diperiksa, diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang kemudian menjadi dasar Pemerintah menganggap penegasan larangan rangkap jabatan yang ada pada bagian pertimbangan hukum bukanlah sesuatu yang mengikat, hanya sebagai saran. 6. Bahwa akhirnya pemahaman yang digunakan adalah mempersamakan karakteristik berperkara di Mahkamah Konstitusi dengan karakteristik berperkara di Pengadilan Perdata. Dimana saat dalam putusan dinyatakan bahwa pemohon/penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan/gugatan tidak dapat diterima, maka dianggap tidak ada perkara. Artinya terhadap pokok perkara tidak diperiksa. 7. Bahwa padahal sejatinya karakteristik berperkara di Mahkamah Konstitusi (Court of Constitution) berbeda dengan karakteristik berperkara di badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Court of Justice). 8. Bahwa hanya kemudian persoalan yang timbul dalam memahami berperkara di Mahkamah Konstitusi yakni terhadap adanya perbedaan antara Putusan yang pada bagian konklusi menyatakan bahwa “pemohon tidak memiliki kedudukan hukum” dan dalam amar putusan menyatakan 23 “permohonan pemohon tidak dapat diterima”, namun Mahkamah masuk dan memeriksa pokok perkara dan memberikan tafsir/pemaknaan/ penegasan terhadap pokok perkara yang diuji. Sementara ada juga Putusan yang pada bagian konklusi dan amar menyatakan hal yang sama yakni “pemohon tidak memiliki kedudukan hukum” dan “permohonan pemohon tidak dapat diterima” oleh karenanya Pokok Perkara tidak dipertimbangkan in casu tidak diperiksa, sering diibaratkan seperti pintu yang tidak dapat dibuka jika Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum terhadap perkara yang dimohonkan (tidak ada kedudukan hukum maka tidak ada perkara). 9. Bahwa memang perlu dipahami, terhadap putusan yang pokok perkaranya diperiksa oleh Mahkamah, kendati pada bagian konklusi menyatakan “pemohon tidak memiliki kedudukan hukum” dan pada bagian amar Putusan menyatakan “permohonan pemohon tidak dapat diterima”, Mahkamah selalu mengatakan bahwa mahkamah perlu menilai kedudukan hukum pemohon bersamaan dengan Pokok Perkara. Sehingga saat Mahkamah selesai memeriksa Pokok Perkara barulah kemudian Mahkamah dapat menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa namun yang penting untuk dipahami, Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, kendati bunyi Amar Putusan itu “tidak mengabulkan” in casu “ditolak” ataupun terhadap Amar Putusan yang menyatakan “tidak diterima”, bukan berarti bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 11. Bahwa terhadap kekuatan hukum mengikat bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Fajar Laksono Suroso, pada artikel yang dimuat di media hukumonline.com, Selasa, 15 September 2020, menjelaskan sebagai berikut: “…, acapkali MK menuliskan mandat konstitusional untuk (i) menguraikan kaidah hukum berupa penafsiran konstitusi terhadap norma UU yang diuji. Ingat, tafsir MK ini bersifat final (ultimate intepretation) mengakhiri segala polemik tafsir yang ada sebelumnya. Suka tidak suka, atas nama dan demi hukum, semua pihak tanpa 24 kecuali bertunduk pada tafsir MK; (ii) perlu menyatakan secara ekspisit ‘apa dan bagaimana seharusnya agar tercipta suatu kondisi konstitusional’. MK memberi pesan, rambu-rambu, pedoman, pilihan- pilihan, teguran, atau bahkan perintah untuk menghindari jerat problem konstitusional di masa mendatang; dan/atau (iii) memberi panduan mengenai bagaimana seharusnya putusan itu diimplementasikan. Dengan isi pertimbangan hukum putusan MK di atas, selain tak mudah, memilah mana ratio decidendi dan mana obiter dicta, agaknya juga tak terlalu relevan dan tak diperlukan. Malah jika dilakukan, itu akan membuat orang semakin gagal memahami putusan atau kesulitan dalam menindaklanjuti putusan karena akan kembali terjebak pada perdebatan mana yang mengikat mana yang tidak. Jadi, sekali lagi, pemilahan dua hal itu itu nampaknya tak kompatibel diterapkan pada putusan MK. Itu hanya cocok untuk ulasan putusan peradilan biasa.” (Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f608c 2b844ca/putusan-mk--idu-geni--dan-soal-bagian-yang-mengikat-oleh- -fajar-laksono?page=all). 12. Bahwa sebelumnya pada artikel tersebut, Fajar Laksono Suroso juga membedakan karakter, derajat dan fungsi Putusan Mahakamah Konstitusi dengan Putusan peradilan biasa, ia mengatakan: “…, putusan MK merupakan produk peradilan konstitusi yang tak bisa disejajarkan dengan putusan peradilan biasa. Betapapun sama-sama putusan, keduanya berbeda karakter, derajat, dan fungsi. Sebab jelas, putusan MK berderajat (i) erga omnes, bukan hanya berlaku bagi Pemohon, melainkan bagi seluruh warga negara, sebagaimana keberlakuan Konstitusi itu sendiri; (ii) dibuat atas dasar hukum tertinggi bernegara; (iii) menjawab dan mengatasi problem konstitusional yang dikemas dalam perkara; dan (iv) dalam rangka penataan hukum bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan UUD 1945.” 13. Bahwa artinya terhadap kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, apapun model amar putusannya selama Mahkamah membuat tafsir/pemaknaan terhadap suatu norma, ataupun membuat penegasan maupun panduan pada bagian Pertimbangan Hukum. Maka apapun yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum mengikat. 14. Bahwa nyatanya pasca putusan yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, dalam menyikapi Larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri yang termuat pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, sikap Menteri BUMN terhadap 3 (tiga) Wakil Menterinya, dimana ketiganya merangkap jabatan sebagai Komisaris 25 Utama ataupun Wakil Komisaris di 3 Perusahaan BUMN, tidak sesuai amanat yang ditegaskan dalam Putusan tersebut. 15. Bahwa Menteri BUMN mengatakan "Saya belum tahu detailnya, tapi saya pelajarin. Tetapi intinya tidak mengabulkan, tapi menyarankan. Nanti mungkin konsultasi dengan tentu dari pemerintah Menkumham, dan ada yang lain kita koordinasikan dulu." Lebih lanjut Menteri BUMN mengatakan "Saya mau pelajari dulu. Seakan-akan kami dari kementerian itu melawan hukum. Tapi kalau tidak salah itu keputusannya menganjurkan, jadi bukannya gitu. Saya yakin wamen saya tak seperti itu," (https://bisnis.tempo.co/read/1380204/mk-tolak-hapus-jabatan-wamen- erick-thohir-nanti-kita-koordinasikan). 16. Bahwa pernyataan dan sikap Menteri BUMN pun diperkuat pernyataan dan sikap dari Presiden yang disampaikan melalui Juru Bicara Istana Dini Purwono. Menurut Dini Purwono “Soal rangkap jabatan Wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK”. Lebih lanjut Dini Purwono mengatakan, "Namun MK memang memberikan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan Wamen”. Kemudian Dini Purwono mengatakan "Saya liat soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat blunder yang mengatakan bahwa pendapat MK itu adalah Keputusan MK dan karenanya final serta mengikat. Padahal tidak," (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5162087/istana-jelaskan-pendapat-mk- soal-rangkap-jabatan-wakil-menteri). 17. Bahwa artinya sikap Presiden dan Menteri BUMN ini menunjukan ketidakpahaman terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi, juga ketidakpatuhan atas kekuatan hukum atas Putusan yang telah dikeluarkan tersebut. Artinya tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan dan semakin mendegradasi wibawa putusan Mahkamah Konstitusi. 18. Bahwa Pemerintah tentunya merupakan entitas negara yang secara konstitusional dibentuk untuk melaksanakan apa yang sudah diatur dalam 26 Peraturan Perundang-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah konstitusi setingkat dengan Undang-Undang dan memiliki kekuatan hukum dan sifat keberlakuan yang sama dengan Undang-Undang, saat dalam putusan itu Mahkamah membuat suatu rumusan norma, tafsir/pemaknaan, ataupun penegasan terhadap suatu ketentuan norma pasal yang diuji konstitusionalitasnya. 19. Bahwa artinya, terhadap pelaksanaan Pasal 23 UU Kementerian Negara pasca Putusan Mahakamah Konstitusi, dengan adanya pemahaman yang berbeda dari Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunjukan dengan sikap tidak melaksanakan apa yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tentunya secara nyata telah membangun ketidakpastian hukum atas ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara. 20. Bahwa terhadap pemahaman Pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara. Dikarenakan pada satu sisi Mahkamah telah membuat penegasan atas pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara melalui Putusan No. 80/ PUU-XVII/2019, yakni ketentuan norma tersebut berlaku juga untuk Wakil Menteri. Namun karena Amar Putusan nya Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon “tidak diterima”, hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dari Pihak Pemerintah cq Presiden dan Menteri-menterinya. Karena Pemerintah sepertinya masih menggunakan logika Hukum, dimana jika suatu putusan itu dinyatakan “tidak diterima” karena pemohon tidak memiliki legal standing, maka pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan tersebut dianggap tidak mengikat. 21. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman ini pun dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memasukan Wakil Menteri dalam Revisi Pasal 23 UU Kementerian Negara dimasa yang akan datang karena menganggap bahwa Pertimbangan Hukum terkait penegasan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat dan hanya bersifat menyarankan. Artinya bisa di tindak-lanjuti namun bisa juga tidak (dapat diabaikan). Hal tersebut tentunya selain bentuk pembangkangan 27 terhadap konstitusi juga mengakibatkan tidak terlaksananya maksud dan tujuan Mahkamah agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 22. Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 23. Bahwa oleh karenanya, demi menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, maka ketidakpastian hukum ini harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan” dalam Ketentuan Norma Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi (Conditionally Unconstitusional) sepanjang tidak dimaknai “termasuk wakil Menteri”. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), terhadap frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk Wakil Menteri”; 28 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10 sebagai berikut: 1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Bukti P.2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat; 5. Bukti P.5 : Fotokopi Akta Pendirian FKHK; 6. Bukti P.6 : Fotokopi Halaman Depan Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 tentang Pegujian UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan terkait dengan Larangan Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila; 7. Bukti P.7 : Fotokopi Halaman Depan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian tentang UU No. 12 Tahun 2008 tetang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 8. Bukti P.8 : Fotokopi Halaman Depan Putusan MK No. 85/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terkait Keterbukaan Sidang Uji Materiil di Mahkamah Agung; 9. Bukti P.9 : Fotokopi Flayer kegiatan Webinar 2020; 10. Bukti P.10 : Fotokopi Screenshoot konten tentang Wakil Menteri. 29 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 30 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 31 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 UU 39/2008 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 23 UU 39/2008 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 karena dalam pelaksanaannya Wakil Menteri tetap merangkap jabatan. Sebagai contoh para Wakil Menteri yang berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi salah satu sektor utama yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa sebagai Constitutional Lawyer, Pemohon merupakan Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan amar putusan “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Namun pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Mahkamah memberikan penegasan melarang Wakil Menteri merangkap jabatan dan implementasi terhadap Pertimbangan Hukum Putusan tersebut 32 dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran serta tidak mengikat, sehingga merugikan Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang telah berupaya mewujudkan kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil-wakil Menteri; c. Bahwa Pemohon sebagai penggiat/aktivis yang concern mewakili kepentingan publik dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2011 Pemohon menjadi inisiator dan pendiri serta Ketua Umum pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Pemohon merasa dengan tidak dimuatnya penegasan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap dalam memaknai Pasal 23 UU 39/2008, sehingga kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wakil Menteri. Hal ini jelas melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon untuk menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi sia-sia. Hal ini terlihat dengan diabaikannya Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 80/PUU- XVII/2019 karena tidak berimplikasi pada keberlakuan norma Pasal 23 UU 39/2008 yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit yakni hanya Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk Wakil Menteri; d. Bahwa Pemohon sebagai influencer memiliki kanal Youtube dengan nama channel “Konstitusionalis TV” di mana tujuan dibentuknya adalah mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak masyarakat mengenai “pentingnya berkonstitusi dalam bernegara”, dan dalam hal rangkap jabatan Wakil Menteri, Pemohon telah membuat konten dengan tema “Jabatan Wakil Menteri bisa merangkap jabatan dan diisi oleh Warga Negara Asing”. Selain melalui kanal Youtube, Pemohon juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya melalui media sosial Facebook untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya dalam rangka mengawasi perkembangan hukum dan konstitusi, khususnya perkara-perkara yang ditangani di Mahkamah Konstitusi. 33 3. Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 oleh Pemerintah. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 UU 39/2008, namun Pemohon hanya mengedepankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon pada pokoknya wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan pasal a quo namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai influencer yang kerap kali memberikan pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui Youtube dan media sosial lainya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya norma pasal yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai influencer dan memang menunjukkan kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas 34 antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan pasal yang dimohonkan pengujian. [3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU 39/2008 telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang mengenai organ pemerintah, in casu UU 39/2008 yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintah, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Materi muatan pasal-pasal dalam UU 39/2008 tersebut mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik di pusat ataupun di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan pengujian konstitusionalitasnya oleh warga negara. UU 39/2008 tetap dapat dipersoalkan pengujian konstitusioniltasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung dengan UU 39/2008. Sementara itu, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Constitutional Lawyer, pegiat/aktivis, dan influencer tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008 khususnya terhadap pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 35 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan 36 dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa