76/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 76/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Demmy Pattikawa Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta Alamat : Limus Pratama Regensi, Jalan Purwa Karta IX, Blok J7/5 Cilengsi, Bogor Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 165/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XIII/2015, pada tanggal 17 Juni 2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, (untuk selanjutnya disebut “MK”), sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (untuk selanjutnya disebut “UU MK”). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 55 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 6. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 7. Surat Keputusan Pimpinan Unit PT. Pertamina (Persero) Cirebon Nomor kpts-042/D3000/83-B1 tertanggal 31 Agustus 1983 memutuskan memberhentikan saya tanpa pesangon. Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut “PHK”) dilakukan tanpa motif (bukti P-2). Surat keputusan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Martono Soedoro sebagai Pimpinan Unit). Motivasi PHK juga tidak dicantumkan. Atasan saya menasehati saya agar tidak usah melawan, jalani saja dengan rasa tawakal karena itu adalah politik. Pengarahan ini tentunya adalah bentuk ancaman santun pada zaman orde baru. Sekarang ini Pemohon hendak menuntut keadilan terhadap ke sewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon. Akan tetapi Pemohon terjegal oleh Pasal 55 UU PTUN. Menurut Pemohon adalah hal yang tepat jika saya nanti menujukkan masalah ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Alasan pertama, bahwa PT. Pertamina (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia karena PT Pertamina (Persero) menguasai pengelolaan minyak, gas, serta energi yang penting bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak serta bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini senada dengan ketetapan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Cabang­cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dengan demikian sangat jelas bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan badan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menguasai hajat hidup orang banyak dibidang energi (bukti P-3). Sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan, maka PT. Pertamina (Persero) termasuk dalam kategori Badan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (8) UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (bukti P-4A). Alasan kedua, PHK yang dilakukan terhadap saya dapat dikatagorikan kedalam sengketa kepegawaian, dimana sengketa kepegawaian sendiri merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (10) UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". 8. Bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bisa dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi (bukti P-4B): “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Ketentuan dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (bukti P-3B) 9. Dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dimana ketentuan tersebut telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil. Untuk itu, Yang Mulia Majelis Hakim izinkan Pemohon untuk memberi ringkasan latar belakang kasus Pemohon sebelum Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 mengajukan alasan-alasan fundamental Pemohon supaya Yang Mulia dapat memahami betapa besar dan dalam kerugian yang saya dan keluarga Pemohon alami akibat Pasal 55 UU PTUN yang menghalangi perjalanan Pemohon untuk mencari keadilan. C. Latar Belakang 10. Saya lahir di Oma, Ambon pada tanggal 26 Mei 1942. Agama saya adalah Islam. 11. Saya lulus dari Akademi Perminyakan Bandung pada tahun 1967. Saya bekerja di PT. Pertamina (Persero) (awalnya bernama Permina) pada periode 1962-1983. Nomor kepegawaian saya adalah 163517. 12. Spesialisasi saya adalah pengeboran minyak dan gas bumi. Jabatan terakhir sebagai Kepala Bor Lapangan Cirebon, Jawa Barat sejak Oktober 1980 saat saya berumur 38 tahun. Sebelum itu saya menjabat sebagai Kepala Bor Lapangan Sangata dan Bunyu di Kalimantan Timur. 13. Pada bulan Januari 1983, sekitar 26 bulan setelah saya dan keluarga saya pindah ke Cirebon, Polisi Cirebon melakukan penggerebekan pada sebuah rumah di daerah Kelayan di dekat kantor pusat PT. Pertamina (Persero) Cirebon (Kantor Pertamina Cirebon beralamat di Jalan Patra Raya Klayan Nomor 1). Rumah tersebut dijadikan sebagai gudang milik seorang tukang tadah yang berisi barang-barang bekas pakai, sebagian berupa alat-alat bor, produksi dan teknik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh oknum eks- karyawan-karyawan PT. Pertamina (Persero) dan non PT. Pertamina (Persero). Dapat dipastikan bahwa barang-barang di rumah/gudang tukang tadah tersebut sudah bertahun-tahun dikumpulkan dan bukan hannya dua atau tiga tahun belakangan. 14. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) kala itu diperintahkan secepatnya menyelesaikan masalah ini. Martono Soedoro, selaku Kepala Umum Cirebon 1983 - Kepala Unit, memecat kurang lebih 14 karyawan diantaranya tiga orang Kepala Bagian, termasuk Pemohon, yang dilakukan melalui proses intrograsi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) saja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 15. Pemecatan dilakukan secara internal dengan tidak melibatkan pihak luar (tidak melibatkan pengadilan atau kepolisian). Pemecatan terhadap Pemohon dilakukan tanpa motivasi walaupun dari berbagai sidang internal Pemohon berargumentasi bahwa Pemohon tidak bersalah. 16. Legalnya untuk melakukan PHK, atasan langsung harus menyerahkan dengan tanpa perantara disertai pengarahan dan surat keputusan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Martono Soedoro sebagai Pimpinan Unit) dan seperti yang terlihat di P-2, surat tidak ditandatangani secara lengkap. Ironisnya surat keputusan diserahkan kepada saya sewaktu saya dirawat di Rumah Sakit Pertamina oleh seorang yang saya tidak kenal pada bulan September 1983. Jadi secara konkrit Pemohon mengetahui Pemohon dipecat pada saat Pemohon di rawat di Rumah Sakti Pertamina. 17. Bukti-bukti dokumen dari barang-barang pun tidak ada karena semua surat-surat pembelian barang-barang sudah diamankan oleh pihak PT. Pertamina (Persero) tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga tidak bisa dipastikan siapa yang menandatangani pembelian-pembelian barang dan kapan dilakukan. Apakah sebelum Pemohon bekerja di Cirebon atau sesudah. 18. Melihat keberadaan Pemohon yang baru 26 bulan menetap di Cirebon, di lingkungan dan tempat kerja baru serta nilai barang-barang berat pengeboran, hal yang tidak mungkin Pemohon lakukan dalam waktu yang secepat itu. Perlu waktu yang cukup lama dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa mengumpulkan barang-barang berat tersebut dan bersosialisasi dengan pelaku-pelaku, sedangkan Pemohon baru saja datang di Pertamina Cirebon dan belum begitu mengenal banyak orang. 19. Pemecatan juga sangat menghancurkan karier Pemohon dan berdampak luas ke keluarga saya. Juga sesuai peraturan yang berlaku para karyawan yang di PHK tidak diperkenankan diterima oleh perusahaan-perusahaan production sharing contract dengan PT. Pertamina (Persero). Beberapa tahun setelah Pemohon dipecat, Pemohon juga tidak mengerti kenapa media cetak Tempo Nomor 12 halaman 43 THN XVIII tanggal 21 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Mei 1988 melansir nama Pemohon menggantikan nama orang yang ketangkap basah membawa material/peralatan kerja keluar yaitu Malik Main dan Imam Suheri. Pada bukti P-13A Pemohon lampirkan surat dari pengacara Pemohon bapak Warsito Sanyoto SH. Di surat tersebut Pemohon meminta Tempo untuk beralat fitnah tersebut. Tetapi sayangnya tidak ada tanggapan apapun dari Tempo. Anak Pemohon, Harry Pattikawa, sedang menunggu dari Tempo fotokopi dari lansiran tersebut. Mohon perbolehkan Pemohon untuk mengirim bukti ini menyusul dan kiranya Yang Mulia dapat meminta Tempo untuk menjelaskan tuduhan tersebut jika berkenan. bukti P-13B. Nama Pemohon juga menjadi tidak baik karena kasus ini dan oleh karena itu tidak bisa mendapat pekerjaan di tempat yang layak sesuai dengan profesi dan keahlian Pemohon. Dengan kata lain pemecatan yang sewenang-wenang oleh Pertamina itu, membuat Pemohon sangat susah menemukan tempat kerja yang layak dan berkesinambungan. Pada tahun 1998 sampai 2003 Pemohon benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan yang melihat latar belakang Pemohon di PT. Pertamina (Persero) dan peraturan production sharing contract dengan PT. Pertamina (Persero). Alhamdulilah istri Pemohon bisa mencari nafkah selama masa susah itu, akan tetapi sebagai bapak dan suami Pemohon merasa jatuh karena sewenang-wenangan PT. Pertamina (Persero) tersebut. II. Alasan-Alasan Permohonan 20. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (untuk selanjutnya disebut “SEMA”), paragraf V di mana Mahkamah Agung membenarkan menyimpang dari ketentuan kalimat “hanya bisa di lakukan” di Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986. 1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. 2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. (bukti P-5) Berdasarkan SEMA tersebut, maka juga terbuka kemungkinan bagi Pemohon untuk menyuarakan keberatan Pemohon berdasarkan keadilan. 21. Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 dilahirkan pada sebuah era di mana hak-hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian, dengan demikian sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Berdasarkan SEMA tersebut, maka juga terbuka kemungkinan bagi Pemohon untuk menyuarakan keberatan Pemohon berdasarkan keadilan. Dengan begitu menurut Pemohon adalah suatu yang adil - jika alasan Pemohon mengapa tidak melakukan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari dari tanggal surat PHK Pemohon yang notabenenya dikeluarkan dalam era di mana hak-hak warganegara yang lemah kurang mendapat perhatian - turut didengar. 22. UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 dilahirkan setelah tanggal Surat Keputusan Pimpinan Unit yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1983 di keluarkan pada tanggal 29 Desember 1986 sehingga sebenarnya UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 tidak juga sepenuhnya bisa digunakan sebagai acuan dalam kasus saya karena pada saat itu (31 Agustus 1983) belum ada aturan tentang tenggang waktu 90 hari. Atas dasar hukum dan keadilan maka tidak lah salah untuk mengkaji kepada Undang-Undang tata usaha peninggalan zaman kolonial Belanda Algemene wet bestuursrecht. Juga karena sejarah perundang-undangan itu telah memberi bentuk kepada perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang asing ini menitik beratkan kepada hak-hak penggugat dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan sehingga poin saya ini bermuara kepada filosofi bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang di amanahkan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Mohon izinkan saya Yang Mulia Majelis Hakim untuk membawa tiga Pasal dari Algemene wet bestuursrecht yang sudah lama digunakan oleh Belanda sejak 1994. Sebelumnya sudah terserat di Undang-Undang Belanda mulai dari Wetgevingsadvisering en Administratief Beroep 1848-1962, kemudian menjadi de Wet beroep administratieve beschikkingen 1963, kemudian menjadi Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 1976 dan pada akhirnya Algemene wet bestuursrecht: Artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. Artikel 6:9 Algemene wet bestuursrecht 1. Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. (bukti P-6A) Terjemahan dari ke tiga ayat ini adalah sebagai berikut: Pasal 6:7 Algemene wet bestuursrecht Tenggang waktu untuk mengajukan keberatan (gugatan) atau banding adalah enam minggu. Pasal 6:9 Algemene wet bestuursrecht 1. Keberatan (gugatan) atau banding adalah tepat waktu, jika diajukan dan diterima sebelum akhir tenggang waktu. Pasal 6:11 Algemene wet bestuursrecht Keberatan (gugatan) atau banding yang diterima setelah tenggang waktu dapat diterima jika layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian bukan akibat dari pihak penggugat. Terjemahan dari ahli dapat diuji di bukti P-6B. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Poin Pemohon adalah bahwa Pasal 6:11 UU PTUN di Belanda membuat lahirnya suatu keharmonian di sistem perhukuman mereka di mana negara tidak semena-mena dan buat rakyat menjadi jelas bahwa jika kelalaian bukan akibat dari perbuatan mereka, perundang-undangan melindungi mereka. Filosofi itu menurut Pemohon sangat berpadu dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketiga pasal tersebut terutama Pasal 6:11 Algemene wet bestuursrecht, maka keadilan perlu ditimbang atas nama Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan keadaan dan situasi yang membuat Pemohon tidak bisa atau lalai melakukan gugatan dalam waktu baik 90 hari yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986, baik di era 1980-an, di era 1990-an, maupun di era 2000-an. 23. (a) PHK yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 31 Agustus 1983 terjadi di era di mana hak asasi manusia kurang diperhatikan. (b) Di era yang Pemohon maksud itu tidak ada rakyat biasa yang leluasa bisa dan berani melawan keputusan dari Pemerintah [PT. Pertamina (Persero) dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah]. (c) Di dalam periode Pemohon berkarir dari tahun 1962 – 1983, banyak kejadian yang sudah diketahui oleh publik. Rasa takut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan buat banyak rakyat dan Pemohon, di era 1990-an dan 1997-an rasa takut itu masih ada. (d) Kejadian-kejadian yang Pemohon maksud di atas sudah dicatat oleh banyak instansi dan bisa Pemohon tampilkan di Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 (bukti P-7). Data-data tersebut Pemohon dapat dari Kontras dan merupakan data publik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Tabel 1 http://www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran%20HAM.pdf Tabel 2 http://www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran%20HAM.pdf Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Tabel 3 http://www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran%20HAM.pdf Sebagai tambahan kasus Munir Said Thalib 2004 terlepas dari benar dan tidaknya tuduhan-tuduhan. Di era 2000an saya dan juga rakyat biasa seperti masih tetap takut terhadap situasi HAM. Rasa takut untuk menuntut keadilan ke pada Pemerintah (bukti P-8A). Di dalam laporan berjudul "World Report 2015" setebal 656 halaman itu, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia banyak mengabaikan perlindungan HAM dalam menghadapi ancaman keamanan. (bukti P-8B) (d) Kondisi hukum di zaman yang Pemohon maksud dapat dikatakan bahwa telah terjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 krisis hukum. Krisis tersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Akan tetapi, pada zaman yang Pemohon maksud itu, kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif. Poin Pemohon adalah Pemohon belum percaya kala itu bahwa, hak Pemohon dalam menuntut keadilan akan di proses seadil-adilnya di pengadilan kalau melihat campur tangan eksekutif yang begitu besar dan dapat membahayakan Pemohon dan keluarga jika Pemohon menuntut hak Pemohon ke pengadilan. Argumentasi Pemohon ini juga didukung oleh sebuah buku yang berjudul “Krisis Masa Kini dan Orde Baru”, oleh Prof. Dr. Taufik Abdullah halaman 196 : Tabel 4 Kekuasaan Hakim (bukti P-9) (e) Di dalam hati Pemohon dan yang juga istri Pemohon rasakan, Pemohon yakin jika Pemohon menuntut atau menggugat, baik langsung setelah dipecat, baik di era 1980-an, baik di era 1990-an dan baik di era 2000-an, Pemohon bisa mendapat ancaman atau penekanan yang dapat berdampak buruk pada keluarga Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Rasa takut Pemohon ini berfondasi kuat dan di dukung oleh kejadian- kejadian sejarah (Tabel1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4) yang Pemohon sebut di atas, dan bukan mengada-ada. 24. Situasi yang Pemohon paparkan di bagian “23” di atas adalah situasi ketidak berdayaan dimana manusia tidak dapat melakukan tindakan. Mohon perkenankan Pemohon untuk merujuk lagi kepada Pasal 6:11 Algemene wet bestuursrecht dari Belanda. Poin yang hendak Pemohon ajukan adalah bahwa Pasal 6:11 Algemene wet bestuursrecht banyak mengandung nilai- nilai kemanusiaan dan menyentuh jantung Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan memberi sebuah kasus hukum, saya akan tegakan poin yang Pemohon maksud sebagai berikut. Ayat 6:11 Algemene wet bestuursrecht " Keberatan (gugatan) atau banding yang diterima setelah tenggang waktu dapat di terima jika layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian bukan akibat dari pihak penggugat". Dalam kasus hukum Nomor ECLI:NL:CRVB:2011:BR0165 (bukti P-10A), seorang pemohon banding di Belanda sudah siap mengirim gugatan banding yang dituju kepada pengadilan tinggi Belanda pada hari terakhir dari periode, tapi kemudian di pagi harinya mendadak harus mengantar istrinya ke rumah sakit yang sedang di ujung tanduk harus melahirkan. Hari berikutnya istrinya melahirkan bayi kembar prematur. Setelah itu pemohon dan istrinya menghabiskan waktu bersama selama dua hari di rumah sakit. Segera setelah istri dan anak-anaknya keluar dari rumah sakit, ayah muda ini mengirim gugatan ke pengadilan tinggi. Karena sudah habis tenggang waktu maka permintaan mesti di tempuh lewat prosedur "verzet". Hakim memutuskan bahwa keadaan begitu sangat tidak terduga dan menetapkan kelalaian bukan pada pihak ayah muda itu (pemohon). Terjemahan dapat dikaji pada bukti P-10B. 25. Majelis Hakim yang saya muliakan. Kesimpulan saya dari bagian “24” bahwa kasus Nomor ECLI:NL:CRVB:2011:BR0165 telah memberikan keharmonian hukum di Belanda. Negara tidak sewenang-wenang dan Negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusaan. Dengan begitu esensi dari kasus ayah muda itu sangat sepadu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diamanahkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 oleh Pasal 28H (2) UUD 1945. Pemohon rasa sesuatu yang sangat baik jika kejadian kasus hukum di Belanda itu diterapkan di dalam UU PTUN, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian menurut dasar-dasar dan asas- asas budaya yang berlaku. 26. Sesuatu yang bertentangan dengan keadilan Yang Mulia bila Pemerintah menentukan jika dalam 90 hari, saya sebagai insan Indonesia tidak menjawab, berarti Pemohon setuju dengan Keputusan PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) kala itu mesti memberi informasi kepada pihak yang ditujukan dalam Keputusan Badan Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan hukum yang ada untuk membela hak-hak nya. Berdasarkan informasi yang diberikan kepada Pemohon (bukti P-2), tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban PT. Pertamina (Persero) (Pemerintah) untuk menginformasikan kepada Pemohon sebagai pihak yang dituju dalam keputusan Badan Tata Usaha Negara tersebut tentang langkah- langkah apa yang dapat Pemohon tempuh pasca dikeluarkannya Keputusan PT. Pertamina (Persero). Maka izinkan Pemohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk kembali kepada Algemene wet bestuursrecht Belanda karena belum ada ketentuan yang konkrit di Indonesia dalam pengetahuan hukum Pemohon yang terbatas ini. Bukan maksud Pemohon agar kasus hukum dari bekas kolonis ini ditiru Yang Mulia, akan tetapi dapat menjadikan referensi dari sebuah sejarah yang sudah beberapa langkah maju ke depan dengan mengambil yang baik sesuai dengan budaya yang ada. Poin yang hendak Pemohon bangun argumentasinya di bawah ini adalah negara tidak dapat sewenang-wenang dan mesti memberi kesempatan arahan kepada Pemohon, rakyat dan publik yang berkepentingan atas keputusan yang negara ambil yang mana akan ada dampak buat kehidupan dan keluarga dari yang bersangkutan. Ada kejadian hukum di Belanda yang sejalan poin Pemohon ini di mana mengakibatkan keharmonian sistem hukum sehingga menurut saya sangat berpadu dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Poinnya adalah sebagai berikut: Pada tanggal 21 September 2011, de Raad van State - PTUN tertinggi Belanda-mengeluarkan keputusan penting (201010355/1/ H2, LJN: BT2131). De Raad van State memberikan arahan hukum mengingat pentingnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 kesatuan hukum (de rechtseenheid) dalam hukum administrasi negara yang mana mesti sejalan dengan keputusan hukum dari beberapa instansi Belanda yaitu De Hoge Raad - Mahkamah Agung Belanda- (HR 19 Maret 2010, LJN BL7954, BNB 2010/240), Dewan Banding PTUN Belanda (CRvB June 23, 2011, LJN BR0151) dan Dewan Banding Perdagangan dan Industri Belanda (Tribunal tanggal 13 Januari 2004, AB 2004/111). De Raad van State menganggap bahwa kurangnya referensi hukum untuk tindakan atau keputusan dari Badan Tata Usaha Negara pada prinsipnya dapat mendapat pemaafan atau excusability atas keterlambatan - verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding - dari penggugat (pemohon). Asal usul dari ketetapan De Raad van State ini Pemohon jelaskan sebagai berikut: (bukti P-11A). Pengadilan Negeri Belanda menyatakan bahwa tidak adanya arahan mengenai alat hukum untuk melawan Keputusan Badan Tata Usaha Negara Kota Maastricht di Belanda, tidak cukup untuk menentukan suatu keterlambatan dalam menggugat Keputusan Badan Tata Usaha Negara. Tetapi menurut de Hoge Raad (Tabel 5) - melihat dari sepanjang sejarah perjalanan Pasal 6:11 Algemene wet bestuursrecht dalam menentukan tidak adanya arahan dan alat hukum untuk melawan keputusan dapat dimaafkan, jika terlambat mengajukan gugatan - badan tata usaha negara dan pengadilan negeri mesti memberikan penjelasan atas keputusan mereka dan alat hukum apa yang dapat digunakan untuk melawan/banding. Jika penjelasan alat hukum itu tidak diberikan, maka kelalaian karena keterlambatan mengajukan gugatan tidak dapat dilimpahkan kepada penggugat (pemohon). (bukti P-11B). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Tabel 5 – Hoge Raad Cassatie ECLI:NL:HR:2010:BL7954 Terjemahan dapat dikaji di bukti P-11C. 27. Kesimpulan Pemohon dari bagian “26”, bahwa kasus hukum Nomor 201010355/1/H2, LJN: BT2131 dan HR 19 Maret 2010, LJN BL7954, BNB 2010/240 telah memberikan keharmonian hukum di Belanda. Negara menjadi tidak sewenang-wenang. Dengan begitu esensi dari ke dua kasus hukum ini sangat sejalan dengan Pasal 28H (2) UUD 1945. Atas dasar itu saya rasa hal yang sangat baik jika kejadian sejarah hukum di Belanda itu di terapkan di UU PTUN, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian menurut dasar-dasar dan asas-asas budaya yang berlaku. 28. Pada tanggal 11 Maret 2014, tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 13 Januari 2015 Pemohon sudah mengirim surat ke PT. Pertamina (Persero) (bukti P-12). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Akan tetapi surat-surat Pemohon tidak dijawab secara layak. Surat-surat Pemohon bertujuan untuk supaya PT. Pertamina (Persero) dengan cara kekeluargaan mengembalikan hak-hak saya karena PT. Pertamina (Persero) telah memberhentikan saya dengan cara yang melanggar undang-undang dan sewenang-wenang. Pada tanggal 14 Januari 2015 saya mendapat surat balasan akan tetapi saya disuruh ke bagian lain dari PT. Pertamina (Persero) untuk menanyakan tentang dana pensiun. Keputusan Pimpinan Unit PT. Pertamina (Persero) Nomor kpts- 042/D3000/83-B1 sama sekali tidak memberikan referensi proses hukum untuk apa yang Pemohon dapat lakukan (bukti P-2). Yang sangat menusuk marwah Pemohon adalah bukannya referensi proses hukum yang Pemohon dapat, akan tetapi dua mantan atasan Pemohon bapak Saguro dan bapak Suyoto menasehati Pemohon agar tidak usah melawan, jalani saja dengan rasa tawakal karena itu adalah politik. Berdasarkan argumentasi saya bagian ini dan bagian sebelumnya, keterlambatan saya wajar bisa di terima. 29. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (bukti P-3B) Sekarang, saya melihat sudah banyak perubahan pada demokrasi. Terlebih komitmen Pemerintah baru yang ingin memperbaiki sektor migas di mana PT. Pertamina (Persero) beroperasi sejak berdirinya. Dengan perubahan yang sudah dicapai Pemerintah sekarang ini, Pemohon ingin mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan saudara-saudara Pemohon yang lebih muda yang dapat dan berani melakukan gugatan dalam 90 hari, yang sebelumnya tidak dapat Pemohon lakukan pada zaman Pemohon dulu guna mencapai persamaan dan keadilan. Pemohon juga sudah 73 tahun dan anak-anak Pemohon sudah pada mandiri, maka tidak ada beban lagi bagi Pemohon untuk menuntut hak Pemohon kepada PT. Pertamina (Persero) (Pemerintah), sebagai insan bangsa Indonesia yang hak-haknya dilindungi oleh UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 III. Permohonan: 1. Menetapkan bahwa Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 2. Menetapkan bahwa Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Pemohon memohon untuk kepentingan konstitusi Pemohon dan juga rakyat luas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memberikan tafsiran konstitusional terhadap Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Pasal 55 UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaknai sebagai berikut: “Gugatan PTUN ini tidak dibatasi oleh jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selama layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian untuk mengajukan gugatan tersebut bukan akibat dari pihak penggugat” 4. Apabila MK berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13B sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : A. Kutipan Surat Keputusan Nomor Kpts- 018/D.3010/1983-B1; B. Lampiran Kutipan Surat Keputusan Pimpinan Unit EP III, Nomor Kpts-018/D.3010/1983-B1, tanggal 25 Februari 1983; C. Kutipan Suarat Keputusan Nomor Kpts- 042/D3000/83-B1; 3. Bukti P-3A sampai dengan Bukti P-3B : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 4. Bukti P-4A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Usaha Negara; 5. Bukti P-4B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tanggal 29 Desember 1986; 6. Bukti P-5 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 7. Bukti P-6A1 sampai dengan Bukti P-6A3 : Algemene wet bestuursrecht; 8. Bukti P-6B1 : Surat Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, tertanggal 26 Mei 2015, perihal Terjemahan Artikel 6:7, 6:9 dan 6:11 Algemene Wet Bestuursrecht Dari Bahasa Belanda Ke Bahasa Indonesia; 9. Bukti P-6B2 : Pasport 10. Bukti P-6B3, dan Bukti P-6B4 : The Netherlands Chamber Of Commerce Commersial Register Extract; 11. Bukti P-7.1 sampai dengan Bukti P-7.3 : Data Pelanggaran HAM di Indonesia; 12. Bukti P-8A sampai dengan bukti P-8B : Artikel dari www.kontras.org dan World Report 2015; 13. Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.4 : Fotokopi dari Buku Krisis Masa Kini dan Orde Baru; 14. Bukti P-10A1 : De Rechtspraak; 15. Bukti P-10A2 : ECLI:NL:CRVB:2011:BR0165 16. Bukti P-10A3 : In het Geding tussen; 17. Bukti P-10A4 : Rechtspraak.nl – Print uitspraak; 18. Bukti P-10B-1 : Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal Terjemahan ECLI:NL:CRVB:2011:BR0165, dari bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, bertanggal 26 Mei 2015; 19. Bukti P-10B-2 : Pasport; 20. Bukti P-10B-3 : The Netherlands Chamber Of Commerce Commercial Register Extract; 21. Bukti P-10B-4 : The Netherlands Chamber Of Commerce Commercial Register Extract; 22. Bukti P-10B-5 : Rangkuman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, bertanggal 01-07-2011; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 23. Bukti P-10B-6 : Putusan 10/4204 WSFBSF; 24. Bukti P-10B-7 sampai dengan Bukti P-10.B-8 : Tanggal Putusan 1 Juli 2011; 25. Bukti P-11A1 sampai dengan Bukti P-11A14 : De Rechtspraak dan tulisan-tulisan (Dokumen) lainnya; 26. Bukti P-11B1 sampai dengan Bukti P-11B12 : De Rechtspraak dan tulisan-tulisan (dokumen) lainnya; 27. Bukti P-11C1 : Surat Keterangan atas nama Uli Marina Rotua Situmorang; 28. Bukti P-11C2 sampai dengan Bukti P-11C3 : Papor atas nama Uli Marina Rotua 29. Bukti P-12.1 sampai dengan Bukti P-12.9 : Email FW: Pertamina/Permintaan Bantuan Hukum dan surat serta dokumen lainnya; 30. Bukti P-13 : Surat dari Law Office Warsito Sanyoto & Partner. Kepada Majalah Tempo 31. Bukti P-13B : Majalah Tempo Nomor 12, halaman 43, thn XVIII, tanggal 21 Mei 1998; [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015 telah memberikan keterangan lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: • Pokok Permohonan Pemohon tidak dibacakan karena diangap sudah diketahui; • Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan haknya kurang diperhatikan disebabkan keberadaan ketentuan a quo yang telah menghalanginya untuk mengajukan tuntutan atas perkara yang sudah lama adalah bukan masalah isu konstitutionalitas keberlakuan norma dengan pertentangan batu ujinya. Permasalahan tersebut seharusnya diajukan ke legislative review, bukan ke constitusional review. • Atas hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang a quo. • Namun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007). • Terhadap materi permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan bahwa sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:  Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.  Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa,dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap/pengabdian untuk masyarakat;  Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi agar setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 kepentingan,perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.  Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.  Dengan pertimbangan tersebut dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sebuah Undang-Undang guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.  Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebabkan dalam memperjuangkan haknya Pemohon kurang diperhatikan atau terhalangi, Pemerintah menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 55 dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ketentuan batas waktu tersebut menjadi penting dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara di Peradilan. 2. Tenggang waktu lazim juga disebut bezwaartermijn atau klaagtermijn ini merupakan batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hanya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara yang sesungguhnya proses gugatan adalah sesuatu yang harus dinormatifkan agar setiap orang mengetahui dalam menyampaikan gugatannya mempunyai batas waktu 3. Bahwa atas keberatan Pemohon terhadap ketentuan a quo, menurut Pemerintah hal tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses gugatan di setiap peradilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 sebagai perbandingan apabila tenggang waktu tersebut menjadi persoalan dalam peristiwa politik seperti pemilukada, masa tenggang waktu menggugat seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo menjadi rentang waktu yang cukup lama yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi keputusan TUN serta mengganggu proses pemilihan. Sehingga dengan adanya batas waktu setiap orang dapat segera mendapatkan kepastian hukum terhadap permohonannya untuk dapat diproses sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4. Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. • Berdasarkan hal di atas, Pemerintah berpendapat Pembatasan jangka waktu gugatan dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan baik di PTUN, di MK maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu dinyatakan tidak dapat diterima. • Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang a quo pernah diuji dan diputus sehingga sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk memberlakukan mutatis mutandis terhadap Permohonan ini. • Petitum Pemerintah sebagai berikut: Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2015, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional norma Undang-Undang in casu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU PTUN), yang menyatakan, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah diberhentikan dari Unit PT. Pertamina Cirebon pada tanggal 31 Agustus 1983 tanpa pesangon dan berdasarkan surat keputusan pemberhentian kerja yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta tidak ada alasan pemberhentian kerja Pemohon. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PTUN dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon yang hendak menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap PT. Pertamina karena telah berbuat sewenang-wenang kepada Pemohon menjadi terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 hari. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon yang menjadi korban PHK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai korban PHK yang bermaksud mengajukan gugatan terhadap PT Pertamina ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PTUN, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 55 UU PTUN lahir pada era dimana hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Lagipula UU PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina diterbitkan, sehingga pasal yang diujikan oleh Pemohon tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan lisan Presiden, serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, paragraf [3.12.8] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut,”...Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama...”. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut menjadi mutatis mutandis untuk perkara a quo, lagipula ketentuan Pasal 55 UU PTUN lahir setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian kerja dari PT. Pertamina kepada Pemohon. Secara faktual, Pemohon mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina pada saat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU PTUN sehingga dengan demikian Pemohon harus patuh dan tunduk kepada ketentuan tersebut. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id