75/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 75/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Imam Maulana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jorong Simancung, Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Silpa, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No, 134 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Ursula Lara Pagitta Tarigan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Taman Chrysant 1, Blok i.7, Nomor 25 Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon IV 2 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 75/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi 3 sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut “UU MK” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4 4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan”; 5. Bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil merupakan pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU sebagaimana diatur dalam pengaturan lebih lanjut (Further Regulation), Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: “(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”; Selanjutnya, permohonan pengujian proses pembentukan peraturan perundang-undangan (uji formil) harus memenuhi sebagaimana pengaturan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang menyatakan: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil menjadi landasan bekerjanya uji materiil melalui pengujian pemenuhan prosedur suatu pembentukan rancangan undang-undang terhadap proses atau prosedur konstitusional. Kemudian, batu uji Mahkamah Konstitusi untuk memulai pengujian formil sebuah undang-undang terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 82–83 yang menyatakan bahwa: 5 “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945” Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; 7. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap objek pengujian yaitu perubahan UU TNI yang bertentangan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan perluasan batu uji pengujian formil di atas, para Pemohon menambahkan batu uji terhadap pengujian formil UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6) sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut UU P3 sebagaimana amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa tenggat waktu pengujian formil undang-undang diperlukan mengingat pengujian formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal sehingga diperlukan untuk mendapat kepastian hukum atau status undang-undang apakah dibuat secara sah atau tidak sebagaimana yang 6 tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” Berdasarkan berkas salinan UU TNI, perubahan UU TNI diundangkan pada 26 Maret 2025 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan Permohonan adalah 10 Mei 2025. Adapun para Pemohon mengajukan permohonan pada 2 Mei 2025 yang masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum. 9. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjaga konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “the guardian of constitution”. Dengan demikian, pengujian formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah cacat prosedural dan secara nyata melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas delegasi kewenangan UUD NRI Tahun 1945) merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi; 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara a quo. 7 II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik indonesia 1945”; Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang- Undang tersebut, Para Pemohon harus memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025 yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian pada hak/atau kewenangan konstitusional atas proses pembentukan UU a quo. 3. Bahwa dalam menentukan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon harus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian 8 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan, e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang- Undang tersebut diatas, perlu dijelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon sebagai berikut: Kualifikasi Para Pemohon 4.1. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 4.2. Bahwa Para Pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. 4.3. Selain kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-4) sehingga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik para Pemohon dalam belajar dan berkembang. 9 4.4. Bahwa para Pemohon concern di bidang Hukum Tata Negara dan memiliki kepentingan hukum dalam hal mempersoalkan proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang tidak berdasar pada due process of law making. 4.5. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Pemohon I merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, Pemohon I juga merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (Bukti P-5). Dalam menjalankan perannya Pemohon I aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Bahwa Pemohon I dalam menjalankan perannya pernah memberikan pendidikan politik anti uang menjelang PILKADA SERENTAK melalui Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM dengan pembicara utama Zainal Arifin Mochtar (Lihat:https://www.instagram.com/p/DApHuMAS11O/?utm_source=i g_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==). Bahwa Pemohon I juga pernah terlibat langsung sebagai Panitia Pemungutan Suara TPS Khusus UGM pada Pemilu serentak 2024. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon 1 bukan hanya pemilih pasif tetapi juga terlibat langsung untuk memastikan Tahapan Pemilu berjalan dengan baik. Pemohon I juga pernah terlibat sebagai moderator dalam diskusi publik dan nobar film “Pesta Oligarki” di kampus yang menceritakan kerusakan pemilu 2024 salah satunya akibat pengerahan militer dalam kampanye paslon. Pemohon I dalam kaitannya UU TNI pernah mengadakan diskusi publik yang mengulas permasalahan UU TNI dalam ranah akademis (lihat: https://www.instagram.com/p/DI289qgvNrR/?utm_source=ig_web_c opy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==). . Selain itu, Pemohon I pernah menjadi moderator Diskusi Publik Integrity Law Firm yang mengulas keterlibatan TNI dalam wilayah tambang (Lihat:https://www.instagram.com/p/C-g9g- GyZXy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== 10 ). Terkait isu kecacatan formil UU a quo Pemohon 1 pernah menulis artikel berjudul “Menguji Konstitusionalitas UU TNI” https://www.kompas.id/artikel/menguji-konstitusionalitas-uu-tni. Pemohon I juga sedang mendalami Mata kuliah Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dalam hal ini Pemohon I memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa antara teori dan praktik harus berjalan sesuai dengan kaidahnya. 4.6. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 4 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan memiliki minat terkait dengan Hukum Tata Negara. Minat tersebut Pemohon II salurkan melalui aktivitas di perkuliahan dan organisasi melalui diskusi dan tulisan di bidang ketatanegaraan. Adapun organisasi yang diikuti oleh Pemohon II adalah dengan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai Menteri Kajian dan Diskusi sejak 2023–2025. Pemohon II juga melakukan penulisan buku berjudul “Membatasi Kekuasaan Presiden” dengan bahasan utama mengenai eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan. Kemudian, aktif dalam menggali isu demokrasi terkait Pemilu dengan Komunitas Lab Demokrasi dan ikut serta dalam melancarkan Pemilu 2024 dengan menjadi Relawan Pemantau Pemilu. 4.7. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah Catatan Kritis Revisi UU TNI dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025 (https://bit.ly/KajianCatatanKritis). 4.8. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sarjana semester 4 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pemohon IV 11 merupakan pengurus aktif bidang Manajemen Isu Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2025. Terlibat dalam berbagai kegiatan kepenulisan antara lain: Amicus Curiae, Catatan Kritis, dan Kajian yang membutuhkan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sebagai landasan kepenulisan. Salah satu kajian tersebut adalah Catatan Kritis Revisi UU TNI dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025 (https://bit.ly/KajianCatatanKritis). 4.9. Bahwa, para Pemohon, yang merupakan mahasiswa, memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya penyelenggaran negara yang transparan dan terjaminnya partisipasi publik, Sebagai generasi muda, para Pemohon memerlukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam penyelenggaran negara sehingga dapat memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (lihat: generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Presidential Threshold dalam UU Pemilu dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas syarat usia kepala daerah dalam UU Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya. Dalam hal ini, jika wakil rakyat mengabaikan partisipasi rakyat, maka akan kembali terulang DWIFUNGSI ABRI dengan pemaknaan yang berbeda akibat cacat formil UU a quo, maka para Pemohon akan kehilangan kanal advokasi yang menjadi sarana utama dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional mereka; Kerugian Konstitusional Pemohon Akibat Cacat Formil Proses Perubahan UU TNI : 12 4.10. Pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Atas dasar hal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia (Bukti P-3) para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya sebagai pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi dan memperoleh pengakuan, jamian, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 4.11. Kedua, terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari proses perubahan UU TNI yang cacat formil dengan hubungan sebab-akibat: 4.11.1. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dirugikan karena dalam proses pembentukannya (law making process) tidak menjamin hak-hak para Pemohon dan tidak memperhatikan hak atas pengakuan serta jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang tertib dan berkeadilan. 13 Selanjutnya, acuan utama pengajaran Hukum Tata Negara adalah praktik ketatanegaraan, yang menunjukkan bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Khusus dalam proses pembentukan undang-undang, pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3. Namun, senyatanya proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang melanggar ketentuan UU P3 tentunya menjadi praktik yang bertentangan dengan teori ataupun normatif yang dipelajari para Pemohon. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan Fakultas Hukum yang mempelajari bagaimana tugas dan fungsi DPR sebagai pembentuk peraturan-perundangan dengan suatu kewajiban untuk mendasarkan pembentukan suatu undang- undang berdasarkan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu UU P3. Kemudian, lebih dari itu, sebagai pemilih DPR, para Pemohon ingin supaya yang terpilih menjalankan mandatnya sebagai fiduciary dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat dengan fair, jujur, dan bertanggungjawab. Namun, senyatanya pada praktik perubahan UU TNI telah mengabaikan UU P3 sebagai delegasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang tidak fair, jujur, dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon beranggapan perubahan UU TNI telah merugikan hak konstitusional para Pemohon akibat cacat formil pada tahapan pembentukannya sebagaimana diatur dalam UU P3 sehingga tidak terdapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil untuk mendapat 14 keterbukaan dalam setiap tahapan perubahan UU TNI sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan UU P3. 4.12 Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, dirugikan akibat berlakunya materi muatan yang diatur dalam UU a quo. Para Pemohon khawatir dengan berlakunya UU a quo dapat mengembalikan DWIFUNGSI ABRI, ketika ekspresi demokrasi mahasiswa akan dihadapkan dengan represifitas militer dan tragedi 1998 akan terulang kembali. Hal demikian amat sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari campur tangan militer; serta berkaitan erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi rakyat. 4.13 Ketiga, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya secara potensial, menurut penalaran yang wajar, dipastikan akan terjadi. Berdasarkan kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para Pemohon berpandangan sebagai peserta pemilu, tidaklah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, tetapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam hal ini, proses perubahan UU TNI merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah masa depan negara sehingga sebagai subjek (yang memiliki hak berperan aktif), para Pemohon setidak-tidaknya mendapat asas keterbukaan terhadap proses perubahan UU aquo tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi senyatanya pembentuk UU tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah 15 bangsa (actual loss) yang dapat menyebabkan potensial loss di kemudian hari atas tindakan pembentuk UU yang bahkan menghindari warga negara untuk terlibat dalam setiap prosesnya. 4.14 Dalam hal ini, keempat, terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan proses perubahan UU TNI oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan sama sekali para Pemohon sebagai pemilih yang mengharapkan wakil yang dipilih menjalankan fungsinya sesuai mandat sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan asas keterbukaan dan sehingga tidak ada meaningfull participation dalam menentukan arah dan masa depan negara. 4.15 Kelima, berdasarkan keterangan di atas, apabila UU Nomor 3 Tahun 2025 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. 5. Bahwa selain syarat di atas, MK telah menentukan tolak ukur mengenai kualifikasi kedudukan hukum bagi setiap pemohon pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 62, yang menyatakan: ● Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 6. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 10 di atas, perlu kami jelaskan bahwa 16 dalam proses perubahan UU TNI secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU a quo, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur, dan bertanggung jawab. 7. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian formil dan materiil UU TNI sehingga perkara a quo dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan UU P3 1. Bahwa perlu untuk dijelaskan di awal mengenai konsep pembentuk peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa secara teoritik pengertian perundang-undangan (wet) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu, pertama, aspek formal (wet in formele zin) berupa undang-undang dalam arti formal lebih menunjukkan pada dalam aspek bentuk dan cara pembentukannya, kedua, aspek material (wet in materiele zin) berupa undang-undang arti material adalah isi atau substansinya yang mengikat umum. Kemudian, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan “pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil”. Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis judicial review berdasarkan objek yang diuji secara umum (toetsingrecht), yaitu meliputi (a) formele toetsingrecht dan materiele toetsingrecht. 17 Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sri Soemantri (HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA,1997, hlm 6) terkait hak menguji formil merupakan wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dengan demikian, pengujian formil UU TNI merupakan pengujian peraturan pada aspek formal berupa aspek bentuk dan cara pembentukannya apakah sudah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan atau tidak. 3. Bahwa batu uji yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 4. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty) lahir sebagai dasar pengakuan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga melahirkan konsep demokrasi. Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Alinea IV yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 18 Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 66–67, Mahkamah menyatakan: “bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkannya juga hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Tambahan pula sebagaimana telah diuraikan di atas segi keabsahan Undang-Undang mempunyai aspek yang sangat mendasar karena menjadi conditio sine qua non adanya negara hukum yang oleh karenanya tidak hanya menjadi kepentingan anggota DPR tetapi juga kepentingan seluruh rakyat dalam rangka penegakan sistem negara hukum. Pembentukan Undang-Undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945 sedangkan kekuasaan untuk membentuk UUD 1945 adalah pencerminan dari suatu kedaulatan sehingga pembentukan Undang-Undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Meskipun DPR bersama Presiden oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk bersama-sama membentuk Undang-Undang namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan menurut UUD 1945 dan apabila tidak digunakan berdasarkan UUD 1945 maka Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-Undang telah melanggar UUD 1945 yang akibat dari pembentukan tersebut akan menyebabkan tercederainya pelaksanaan negara hukum.” Mahkamah juga konsisten menegaskan terkait hal di atas pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). 19 Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).“ Atas uraian di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak terbatas pada formalitas tahapan, tetapi partisipasi rakyat dalam setiap tahapan tersebut tidak dapat diabaikan sebagai amanat kedaulatan rakyat. Demikian halnya terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai manifestasi kehendak rakyat, partisipasi rakyat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. 5. Bahwa konsep negara hukum Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan esensi dan identitas fundamental dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Selanjutnya, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Terkait dengan hubungan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangan DPR dan presiden dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, Mahkamah telah menegaskan pada Putusan No. 27/PUU- vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 63–65 “bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dalam arti bahwa kewenangan alat pemerintahan tersebut diberikan oleh hukum dalam hal ini UUD 1945, serta cara penggunaan kewenangan tersebut juga didasarkan pula atas hukum. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa 20 berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam hal ini UUD 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan. Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang- Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan. Sebagai sebuah contoh betapa pentingnya prosedur dalam menentukan keabsahan sebuah produk hukum yaitu bahwa Putusan Mahkamah ini akan tidak sah sejak awal apabila ternyata putusan tidak diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi atau putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup karena kedua hal tersebut bertentangan dengan keharusan yang ditentukan dalam UU MK. Bahwa kepastian hukum sangatlah penting dalam negara hukum dan kepastian hukum tersebut utamanya disebabkan sahnya perbuatan organ atau alat pemerintahan negara karena hanya dengan cara demikian pemerintahan tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang- wenang. UUD 1945 sangat menekankan arti penting keabsahan perbuatan organ atau lembaga konstitusi hal demikian tercerminkan dengan dikenalnya pranata pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 yang tidak hanya dibatasi pada pengujian materil saja tetapi juga pengujian formil. Di samping itu adanya kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada intinya adalah untuk menjaga agar supaya tercipta tertib konstitusional di antara lembaga negara berdasarkan kewenangan masing-masing yang artinya supaya setiap lembaga negara menggunakan kewenangannya secara sah. Dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam negara hukum Indonesia masalah keabsahan perbuatan organ negara merupakan conditio sine qua non bagi tertib hukum Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga keabsahan bukanlah hanya sekadar permasalahan administratif semata. Bahkan dalam hubungannya dengan pengujian materiil seharusnya keabsahan Undang-Undang yang diajukan untuk diuji secara materiil tidak bermasalah lagi artinya secara a priori aspek formil pembentukan Undang-Undang sudah tidak menjadi persoalan hukum. Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan 21 Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.” Dengan demikian, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum untuk menunjukkan sahnya perbuatan lembaga negara karena hanya dengan cara demikianlah pemerintah tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kepastian hukum untuk mengontrol pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara sewenang-wenang. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 83 yang menyatakan : “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945” Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; Dengan demikian, berdasarkan delegasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan perluasan batu uji pengujian formil oleh Putusan Mahkamah di atas, batu uji terhadap pengujian formil UU TNI ini juga pada, yaitu: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dilakukan perubahan pertama 22 UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 (Bukti-6) b. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya, “Tatib DPR No. 1 Tahun 2014”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018. 7. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU P3 menyatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. ” Selanjutnya pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 91/PUU-VII/2020, Paragraf (3.17.9), halaman 394 menyatakan : “ … Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.” Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan di atas, maka perlu dijelaskan tahapan atau proses perubahan UU TNI untuk menunjukkan adanya cacat formil, sebagai berikut: B. Proses Perencanaan dan Penyusunan Perubahan UU TNI dalam PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 Melanggar Hukum dan Bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. 8. Bahwa perencanaan perubahan UU TNI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum dan senyatanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22A UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR; 9. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan legislasi UU TNI, sebab UU a quo tidak termasuk dalam 41 Prolegnas prioritas. Prolegnas 23 Prioritas 2025 yang memuat daftar RUU prioritas yang akan dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 pada 19 November 2024. Pada lampiran II Keputusan DPR RI tersebut, tidak tercantum sama sekali judul Rancangan Perubahan UU TNI sebagai salah satu RUU prioritas tahun 2025; 10. Bahwa selain perubahan UU TNI tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2025, ternyata RUU TNI juga tidak tercantum dalam 18 (delapan belas) RUU prioritas pada RPJMN 2025-2029. Dokumen yang menjadi pegangan Pemerintah sendiri tidak menganggap perubahan terhadap UU TNI menjadi kebutuhan prioritas; 11. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, proses perencanaan perubahan UU TNI yang dipaksakan terbukti dengan adanya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 yang mengusulkan UU TNI dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan Sjafrie SJamsoeddin selaku Menteri Pertahanan mengajukan rapat pembahasan UU TNI kepada komisi 1 DPR RI (Bukti P-7) ; 12. Bahwa kemudian proses perencanaan perubahan atas revisi UU TNI tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur Tata Tertib DPR. Pengambilan keputusan yang memasukkan revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ke-13, pada tanggal 18 Februari 2025 tidak sesuai dengan mata acara rapat. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengambilan keputusan sebelum agenda utama rapat dimulai (lihat:https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pembahasan-ruu-revisi-uu-tni- sudah-bermasalah-sejak-awal-hentikan-sekarang-juga/ ); 13. Bahwa dengan demikian seharusnya proses pengambilan keputusan untuk memasukkan perubahan UU TNI dalam agenda Rapat Persidangan Paripurna seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR yang berbunyi: (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. 24 (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ketua Rapat Paripurna, terbukti bahwa sejak awal memang tidak terdapat agenda pengambilan keputusan apalagi pembahasan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan tidak terdapat perubahan agenda di awal sebelum persidangan; 14. Bahwa pertimbangan memasukkan perubahan UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 justru berdasarkan surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025. Padahal seharusnya pertimbangan utama harus berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR. Hingga Kami mengajukan perbaikan permohonan, Para Pemohon tidak bisa menemukan dan mengakses dokumen pertimbangan Badan Legislasi memasukkan revisi UU TNI dalam PROLEGNAS Prioritas 2025; Pasal 66 huruf f f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Pasal 67 ayat (3) 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang- undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Kejanggalan tersebut terlihat dengan adanya surat presiden Nomor R12/Pres/02/2025, pada tanggal 13 Februari 2025 yang berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU TNI. sementara, saat surat itu dikeluarkan, pada tanggal 13 Februari 2025, belum terdapat keputusan resmi DPR untuk memasukkan perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Seharusnya, Surat presiden dikeluarkan/disampaikan setelah 25 DPR menetapkan revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas dan terdapat surat dari DPR yang menginisiasi pembahasan RUU dengan mengirimkan draft RUU dan naskah akademik kepada presiden sejalan dengan Pasal 49 UU P3 dan Pasal 141 Tata Tertib DPR; Pasal 49 UU P3 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 141 Tata Tertib DPR (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Dengan demikian terdapat kecacatan prosedur berdasarkan fakta hukum tersebut. Seharusnya surat Presiden dikeluarkan setelah penetapan DPR terkait perubahan UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan surat resmi DPR yang menginisiasi RUU dengan mengirimkan naskah akademik dan RUU kepada Pemerintah bukan sebaliknya. 15. Bahwa kecacatan prosedur dalam perencanaannya terlihat dari adanya lampiran draf RUU TNI dan naskah akademik bersamaan dengan surat Presiden kepada ketua komisi I DPR. Padahal, dalam dokumen Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029, RUU TNI adalah usul inisiatif dari DPR, sehingga sudah sepatutnya RUU dan naskah akademik disiapkan oleh DPR, sementara Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3. Patut dicurigai Draft RUU 26 dan naskah akademik yang dikirimkan menteri pertahanan kepada ketua komisi I digunakan langsung. Pasal 68 ayat (3) UU P3 3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). 16. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Revisi UU TNI yang masuk dalam PROLEGNAS Prioritas 2025 senyatanya melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tatib DPR. C.Proses perencanaan dan penyusunan pembentukan UU TNI telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik. 17. Bahwa Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang.” Oleh sebab itu, selain mengacu kepada batu uji dalam UUD NRI 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus turut memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3. Hal demikian berlaku pula pada pembentukan UU TNI sehingga dalam hal ini, Para Pemohon akan turut melakukan analisis berdasarkan UU P3 sebagai batu uji; 18. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. 19. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijunjung dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan; 27 Menurut Saldi Isra, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem legislasi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, bahwa proses pembentukan undang-undang (law making process) merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: (1) prakarsa pengajuan rancangan Undang-Undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3) persetujuan rancangan Undang-Undang; (4) pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dilakukan untuk melimitasi aktivitas politik fungsi legislasi demi menjamin due procces of law yang tertib dan berkeadilan. Pentingnya sebuah kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan rancangan undang-undang. Mengenai proses pembentukan undang-undang, Yuliandri berpandangan bahwa proses pembentukan undang-undang memiliki sifat constitutional importance sebagaimana tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Terdapat tiga alasan yang mendasarinya, pertama, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan. Kedua, prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada di balik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata , substansi yang dimuat dalam Undang-Undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur merupakan open legal policy pembentuk Undang-Undang, tetapi sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard. Ketiga, proses dan hasil pembentukan sebuah Undang- Undang bukanlah dua hal yang terpisah. Sekalipun keduanya dapat dibedakan, tetapi keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil sehingga proses yang harus dinilai terlebih dahulu, kemudian hasilnya. Selanjutnya menurut Mochtar terdapat tiga alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan demikian, mencapai tujuan 28 hukum. Kedua, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain tujuan hukum, misalkan tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah. Ketiga, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau fairness, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujuan menghalalkan segala acara atau the ends justify the myths. Procedure is the heart of law, prosedur adalah jantungnya hukum. Oleh karenanya, due process of law diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan; 20. Bahawa Due process of law secara doktrin bermakna bahwa proses tersebut menjadi unsur mewujudkan “fairness” dalam membuat peraturan atau menetapkan suatu keputusan. Unsur lain untuk mewujudkan “fairness” adalah asas “equal protection”. Dengan perkataan lain, “due process of law” dan “equal protection” merupakan dua syarat untuk mewujudkan “fairness”. Menjamin “fairness” dalam setiap peraturan dan tindakan pemerintah harus memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak, seperti hak untuk menerima pemberitahuan, hak untuk didengar sebelum keputusan ditetapkan, termasuk memberi kesempatan yang sama memenangkan suatu sengketa. Adapun tujuannya yaitu: 1. Melindungi rakyat dari peraturan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan, termasuk perbuatan melampaui wewenang dan kurang hati-hati; 2. Membatasi kekuasaan penyelenggara negara; 3. Memberi wewenang kepada hakim membatalkan atau menyatakan tidak mengikat, peraturan atau tindakan yang bertentangan dengan “due process of law”. Wewenang ini hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemudian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang sangat penting adalah dasar yuridis pembentukannya, yaitu: a. Harus ada kewenangan dari pembentuk peraturan perundang- undangan sehingga hanya badan yang lembaga yang berwenang saja yang diharuskan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Konsekuensi bila yang membentuk badan di luar yang telah diberikan 29 kewenangan adalah batal demi hukum atau peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada demikian akibatnya batal secara hukum. b. Harus adanya kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang- undangan dengan materi yang diatur. Apabila tidak sesuai, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. c. Harus mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, pendelegasian Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk pengaturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan eksistensi UU P3. UU P3 inilah yang menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk UU No. 3 Tahun 2025 sebagaimana pengejawantahan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun nyatanya tidak terdapat due process of law dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU P3; 21. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 yang mengelaborasikan dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang- undangan dan ilmu perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan (asas formil); b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas formil); c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (asas formil dan materil) ; d. Dapat dilaksanakan (asas formil); e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (asas formil dan materil); f. Kejelasan rumusan (asas materiil); g. Keterbukaan (asas formil).” 22. Bahwa pengaturan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengelaborasikan penggunaan asas formil dan materiil tersebut 30 menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materil adalah hal yang bersifat kumulatif sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan dikesampingkan pelaksanaan satu sama lain. 23. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang- undangan (cacat formil) atas perubahan UU TNI dengan penjelasan sebagai berikut: Asas Kejelasan Tujuan a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 hlm 366 menyatakan bahwasanya pemenuhan asas kejelasan tujuan dapat dilihat dari Penjelasan Umum RUU terkait yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang terkait. c. Bahwa dalam penjelasan umum diakui TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sehingga diperlukan penguatan tugas dan fungsi TNI. Selanjutnya juga disebutkan bahwa “dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya.” Adapun, di sinilah pembuat undang-undang tidak memberikan alasan logis berkaitan keterlibatan TNI ke dalam kementerian/lembaga tertentu atau upaya penambahan tugas operasi militer selain perang. d. Bahwa seharusnya politik hukum menata profesionalisme TNI ke arah yang profesional, hal itu sejalan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 maupun TAP MPR No. VII/MPR/2000. Dalam konsiderans butir a,c, dan d TAP MPR No. VI/MPR/2000, pada pokoknya MPR RI mengakui bahwa TNI saat itu merupakan lembaga yang tidak profesional dan berdampak buruk bagi demokrasi, sehingga diperlukan pemisahan terhadap TNI dan POLRI sebagai upaya mengembalikan 31 profesionalisme masing-masing institusi. Adapun bunyinya sebagai berikut: “Menimbang: a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; e. Bahwa selanjutnya, dalam bagian menimbang (konsiderans) butir d dan f TAP MPR No. VII/MPR/2000, pada pokoknya MPR RI menyatakan pentingnya membangun alat pertahanan negara yang profesional seiring proses demokratisasi dan globalisasi. Adapun berbunyi: d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia; f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka politik hukum terkait TNI harus mengacu pada semangat agenda reformasi TNI sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun maksud awal (original intent) pembentukan UU TNI; g. Kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 adalah jantung untuk menentukan urgensi dari perubahan yang dilakukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bahwa eksistensinya tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok tertentu; 32 h. Bahwa proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memiliki tujuan yang jelas atau setidak-tidaknya pemberian penjelasan konkret dari pembentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan dari perubahan yang dilakukan terhadap UU a quo kepada warga negara baik secara lisan dan/atau tulisan. i. Perubahan terhadap UU a quo telah meniadakan asas kejelasan tujuan dan setidak-tidaknya tidak berlandaskan pada tujuan berbangsa dan bernegara berdasar amanat konstitusi khusus dalam proses pembentukan undang-undang terkait usaha pertahanan dan keamanan negara. ii. Ketiadaan kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 akan menyulitkan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas keberlakuannya yang menyebabkan proses perbaikan terhambat yang berakhir dengan tidak terdapat jaminan kepastian hukum bahwa perubahan yang dilakukan tidak mencederai kepentingan rakyat. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan i. Bahwa secara teoritis, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bersumber dari pendekatan utilitarianisme hukum, yaitu pandangan yang menempatkan hukum sebagai sarana instrumental untuk mencapai kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (the greatest good for the greatest number). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini menuntut agar setiap norma hukum tidak semata-mata memenuhi nilai keadilan formal, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif secara nyata. j. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. k. Bahwa “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” mengandung makna setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dan berdasar dari 33 kebutuhan nyata dalam masyarakat, disertai dengan proyeksi manfaat (daya guna) dan capaian hasil ( hasil guna) yang terukur. Penilaian terhadap asas ini lazim dilakukan melalui analisis kebutuhan (need assessment), proyeksi efektivitas norma, dan relevansi terhadap kondisi sosial-politik yang melatar belakanginya. l. Bahwa, proses perubahan UU TNI tidak memiliki alasan mendasar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini karena tidak masuk dalam draf 41 RUU Program legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Namun, disetujui secara mendadak dalam Rapat Paripurna DPR tertanggang 18 Februari 2025 dengan mengalahkan RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2025. Selanjutnya, rakyat menginginkan TNI berfungsi berdasarkan UU TNI sebelum perubahan dilakukan karena senyatanya perubahan UU TNI telah memberikan respon negatif yang masif terhadap eksistensi TNI kedepannya yang dikhawatirkan melaksanakan tindakan di luar fungsi pertahanan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak terdapat urgensi perubahan UU TNI benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. m. Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada Naskah akademik pembentukan UU TNI, tidak ditemukan adanya kajian empiris maupun identifikasi kebutuhan konkret masyarakat sipil terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI, terutama perluasan kewenangan TNI dalam OMSP. Dalam naskah akademik yang kami temukan tidak terdapat argumentasi ilmiah yang menjelaskan adanya krisis pertahanan, ketidakefektifan norma berlaku sebelumnya, ataupun kebutuhan sistemik untuk mengubah struktur atau peran TNI. n. Bahwa setelah menganalisis Naskah Akademik, para Pemohon menemukan penjelasan ”“Penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian/lembaga lain memberikan dampak positif bagi pemerintah dan juga masyarakat. Publik harus diberikan pemahaman bahwa keterlibatan prajurit TNI aktif tersebut bukan bagian dari pelaksanaan dwifungsi TNI, sebab TNI tidak terlibat dalam politik praktis……” Penjelasan ini menurut para Pemohon bukan termasuk 34 kajian ilmiah, justru hanya menjadi justifikasi yang tidak disertai dengan riset ilmiah mendalam. Lantas menjadi pertanyaan serius bagi DPR dan Pemerintah, mengapa tidak terlebih dahulu berangkat dari kajian ilmiah yang mendalam baru merevisi pasal yang bermasalah? Oleh karena itu, semakin meyakinkan Revisi UU TNI tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. o. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketidakpenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat dilihat dari Tidak adanya kajian naskah akademik yang mendalam dan urgensi Keterlibatan TNI dalam sejumlah jabatan sipil, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU a quo yang menyebabkan nihilnya partisipasi publik dari masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Padahal Partisipasi publik (akan dijabarkan pada asas keterbukaan) merupakan syarat untuk menguji norma yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kebermanfaatan. p. Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang telah dijabarkan, Revisi UU TNI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Asas Keterbukaan q. Bahwa penjelasan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. r. Bahwa Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3 menjadi dasar perbuatan konkret yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai asas keterbukaan: “(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan 35 Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. “ Selanjutnya Mahkamah juga memberi pertimbangan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada Paragraf [3.17.8] halaman 392 telah memberikan syarat terhadap pemenuhan meaningful participation sebagai berikut: “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” 24. Bahwa pada proses pembahasan Revisi UU TNI tak sama sekali publik dilibatkan sehingga tidak memenuhi syarat keterpenuhan meaningful participation, hal itu terbukti dengan adanya rapat komisi I DPR RI dan 36 Pemerintah diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Jumat, 14 Maret 2025. Bahkan ketika aktivis masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Ruang Rubby 1 dan 2 Fairmont Hotel, mereka mendapatkan tindakan anarkis dari aparat ketika mencoba masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Hingga pada akhirnya Hotel tersebut dijaga ketat oleh militer selama pembahasan revisi UU TNI (lihat: https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-rapat-revisi-uu-tni-di-hotel-fairmont- dilakukan-tertutup-digeruduk-koalisi-sipil-1220570). 25. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (6) UU P3 DPR memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik bersama dengan masyarakat. Melalui mekanisme ini, DPR seharusnya memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk berdialog dengan masyarakat terkait dengan RUU yang sedang dibahas. Namun, selama proses pembentukkan RUU TNI tidak ada kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat yang diinisiasikan oleh DPR, berakibat kepada terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi. 26. Bahwa adanya keterlibatan militer dalam penjagaan penyusunan undang- undang yang mengatasnamakan rakyat merupakan bentuk kemunduran demokrasi, hingga menunjukkan praktik legislasi kilat. Keterlibatan militer secara prinsip fundamental merusak tujuan dari partisipasi publik yang bermakna. Seharusnya penyusunan undang-undang dilakukan berdasarkan konsensus, terbuka, demokratis, pengambilan keputusan yang sehat, bukan dengan kekuatan otoritarianisme (lihat: https://www.hukumonline.com/berita/a/karut-marut-partisipasi-publik-yang- bermakna-dalam-revisi-uu-tni-lt67d79562848ef/). 27. Bahwa dalam pembahasan Revisi UU TNI, masyarakat juga tidak diberikan akses terhadap draft naskah akademik dan RUU TNI. Para Pemohon kebingungan dalam hal mempelajari dan mengkaji, pasalnya draft yang kami dapatkan melalui media sosial simpang siur. Apakah draft yang kami dapatkan merupakan draft resmi, draft awal, draft perubahan atau bukan. Fenomena ini juga terbukti dengan adanya pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 18 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa draf UU TNI yang tersebar di masyarakat bukanlah draf yang sama dengan draf yang dibahas oleh Komisi I DPR RI (Lihat: 37 https://www.tempo.co/politik/wakil-ketua-dpr-membagikan-draft-revisi-uu-tni- tidak-ada-rapat-diam-diam-122102. Oleh karenanya, Para Pemohon memandang bahwasannya pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 turut relevan untuk dinyatakan pada permohonan a quo. 28. Mahkamah menggunakan pertimbangan ‘asas keterbukaan” dalam memutus pengujian formil Undang-Undang Cipta kerja pada putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Pada halaman 412 bagian [3.18.4] alinea 3, Mahkamah berpandangan sebagai berikut: “Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” 29. Bahwa Selanjutnya Mahkamah pada halaman 412 bagian [3.19], Mahkamah melanjutkan pertimbangan hukum dengan memberikan pandangan sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.” Kemudian Mahkamah juga meneruskan pertimbangannya pada bagian [3.20] dengan menyatakan: “[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan 38 tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.” “[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo.” 30. Bahwa jika melihat pertimbangkan Mahkamah pada UU Ciptaker yang dinilai belum maksimal melibatkan masyarakat dalam tahap perubahan, sepatutnya Mahkamah juga memberikan pertimbangan dengan pendirian yang sama pula terhadap UU TNI yang mengalami kecacatan semenjak proses perencanaan dan nihilnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukannya. 31. Bahwa perlu untuk Mahkamah ketahui, selama proses pembentukan UU a quo sudah begitu banyak penolakan secara meluas dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan banyaknya demonstrasi hingga memakan banyak korban baik luka-luka. Artinya, penolakan serius yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia menjadi bukti bagi publik dan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa perubahan terhadap UU TNI tidak mencerminkan asas keterbukaan (lihat: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4yk9r8ye3o). D. Revisi UU TNI Tidak Termasuk Carry Over sehingga Pembahasan Perubahan UU TNI Melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. 39 32. Bahwa konsep carry Over dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Pasal 71A UU P3 berbunyi: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang- Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” 33. Bahwa ketentuan Pasal 71A UU P3, setidaknya terdapat (3) prasyarat yang harus terpenuhi pada RUU Carry Over. pertama, RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode sebelumnya; kedua, hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya; ketiga, terdapat kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan. 34. Bahwa pada DPR Periode sebelumnya, RUU TNI terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Kemudian pada akhir periode, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi UU TNI sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa Persidangan V tahun sidang 2023- 2024, meskipun tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024. Kemudian, proses pembahasan revisi UU TNI pada 2024 dihentikan ketika masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal itu terjadi karena tidak adanya surat Presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019-2024. 35. Bahwa dalam keputusan DPR No: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2025-2029, Revisi UU TNI juga tidak termasuk dalam kategori RUU carry over. Sebagaimana yang tertuang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 setidaknya terdapat 12 (dua belas) RUU carry over dari DPR pada masa keanggotaan 2019-2024. a. RUU Carry Over dalam prolegnas Jangka Menengah 2025-2029: 40 ● RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; ● RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Narkotika; ● RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; ● RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; ● RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara; b. RUU Carry Over dalam Prolegnas Prioritas 2025: ● RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; ● RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; ● RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; ● RUU tentang Hukum Acara Perdata; ● RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ● RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara c. RUU Carry Over dalam Daftar Kumulatif Terbuka ● RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 36. Bahwa Berdasarkan Fakta hukum yang terjadi, Surat Presiden untuk Penunjukkan perwakilan pemerintah dalam pembahasan Revisi UU TNI baru diterbitkan pada 13 Februari 2025 (masa keanggotaan DPR 2024-2029), bukan masa Periode sebelumnya. Dengan demikian, Revisi UU TNI bukan pelimpahan dari DPR Periode sebelumnya. Surat Presiden itu yang kemudian dijadikan dasar pengusulan pembahasan perubahan UU TNI antara DPR dan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2025. 41 37. Bahwa, pada pokoknya Presiden Periode 2024–2029 tidak pernah mengirimkan surat penunjukkan wakil pemerintah dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, Revisi UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai Carry Over dan tidak sepatutnya melanjutkan pembentukan ke tahap pembahasan undang-undang. Seharusnya, proses revisi UU TNI dilakukan sejak tahap awal, termasuk pada tahapan penyusunan, yaitu dengan DPR menyiapkan naskah akademik dan Rancangan undang-undang; 38. Bahwa pernyataan Revisi UU TNI termasuk Carry Over pernah diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh (lihat : https://www.kompas.tv/nasional/582553/komisi-i-dpr- bantah-pengesahan-uu-tni-dilakukan-ngebut-sudah-7-tahun-sifatnya-carry- over). Menurut Oleh Soleh, “Undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya, ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya sifatnya carry over (meneruskan),” Lebih lanjut Oleh Soleh menyatakan: “Tidak menjadi sebuah baku bahwasanya di dalam sebuah prolegnas ini tidak bisa nambah misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam prolegnas awal ini adakah RUU yang akan dibahas itu ada 20 misalkan, di dalam UU ini tidak melarang untuk tambahan terhadap pembahasan UU yang diusulkan baik itu inisiasi pemerintah maupun DPR.” 39. Bahwa melihat respon anggota Komisi I tersebut, para Pemohon menganggap wakil rakyat pun ternyata tidak mengetahui tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau pura-pura lupa. Dengan tidak dilanjutkan proses pembahasannya hingga tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah dan tidak adanya surat presiden pada periode sebelumnya, maka Revisi UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai Carry Over. 40. Bahwa dengan dilampauinya tahap Perencanaan dan tahap persiapan pembentukan undang-undang akibat penyalahgunaan mekanisme Carry Over, artinya menutup ruang partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Kedua tahap tersebut dilampaui, maka tidak mungkin masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan Revisi UU TNI secara holistik; 42 Kesimpulan 41. Bahwa telah terang dan nyata, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3 karena proses pembentukan UU a quo hanya dimaknai sebagai syarat tertib pembentukan tanpa disertai kualitas dan rasionalitas dalam due process of law making. 42. Bahwa mengikuti kembali pertimbangan hakim pada pada Putusan Nomor 91/PUU-VII/2020, Paragraf (3.17.9), halaman 394 menyatakan : “ … Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. Telah terpenuhinya cacat formil dalam pembentukan/perubahan UU TNI berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti para Pemohon untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang, yaitu: a. Proses perencanaan dan penyusunan perubahan UU TNI dalam PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 melanggar hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. b. Proses perencanaan dan penyusunan pembentukan UU TNI telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik. c. Perubahan UU TNI tidak termasuk Carry Over sehingga pembahasannya melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. Poin-poin tersebut menciptakan kesimpulannya bahwa beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU TNI tidak terpenuhi 43 atau mengalami kecacatan formil terhadap UU P3 sebagaimana delegasi UUD NRI Tahun 1945. 43. Bahwa apabila dibatalkannya UU a quo berpotensi memunculkan kekosongan hukum bagi TNI sehingga diperlukan alternatif yang rasional untuk mencegah hal demikian. Penting bagi Mahkamah untuk memberlakukan kembali UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai landasan konstitusional bagi TNI dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya. IV. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 44 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Asisten Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi berita mengenai proses perubahan UU TNI Selain itu, untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D., dan 1 (satu) orang saksi atas nama Usman Hamid, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2025 dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025. Di samping itu, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2025, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut. AHLI PARA PEMOHON Prof. Dr. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D Semua perkara constitutional review di Mahkamah adalah perkara yang penting, namun tetap saja ada beberapa perkara yang mempunyai bobot lebih dibandingkan yang lain. Pengujian UU TNI adalah salah satunya. Dalam setiap negara konstitusional demokrasi, salah satu tantangan utama adalah mengatur (to rule), membatasi (to limit), dan mengendalikan (to control) kekuasaan negara. Dalam prinsip dasar konstitusionalisme, konstitusi diberi peran utama untuk menjaga agar penguasa negara di semua bidang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sesuatu yang selalu menjadi persoalan dan tantangan abadi dalam relasi kekuasaan negara dengan masyarakatnya, dimana penguasa tidak jarang tergoda untuk melanggengkan dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan privat, bukan untuk kepentingan publik. Padahal, tugas utama penguasa negara di semua level adalah mengabdikan amanahnya untuk kepentingan “sebesar-besar kemakmuran rakyatnya”. Saya sengaja mengutip bagian frasa di Pasal 33 UU UUD 45 1945 itu untuk menunjukkan, bagaimana benturan kepentingan kekuasaan seringkali terhubung dengan kepentingan untung dan rugi di sektor ekonomi. Kekuasaan yang paling sering disalahgunakan adalah kekuasaan yang punya daya paksa kepada rakyat, seperti hukum publik, yang berhubungan dengan ketertiban; dan kepentingan pertahanan. Daya paksa itu bisa berupa kewenangan hukum misalnya menyita, menggeledah, menyadap, dan menahan yang dimiliki aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK. Di sektor pertahanan, kewenangan untuk berperang dan menggunakan alat tempur seperti yang dimiliki tentara, ataupun kerja-kerja intelijen semuanya merupakan kekuasaan yang akan bergesekan langsung utamanya dengan hak-hak privat, hak-hak asasi manusia. Maka, pengaturan UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU KPK, UU Kekuasaan kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, UU Mahkamah Agung, UU Intelijen, dan UU TNI, adalah bidang-bidang yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam proses pembentukannya, maupun dalam praktik pelaksanaannya. Apalagi, karena karakteristik kekuasaannya yang berwenang untuk melakukan upaya hukum paksa, bahkan secara harfiah aparatnya bisa membawa senjata secara legal, maka tantangan untuk menjaga kekuasaan hukum pidana dan hukum militer dengan menjadi berlipat ganda lebih sulit dan menantang. Itu sebabnya, sudah menjadi fenomena dan rahasia umum, dengan sifat kekuasaannya yang lebih berdaya rusak dan menakutkan demikian, kasus-kasus publik sebagaimana pembengkingan tindak kejahatan white collar crime (korupsi, narkoba, judi, pertambangan ilegal) ataupun tindak pidana pemilu seringkali disinyalir melibatkan oknum penegak hukum, militer, dan intelijen. Karena, aparat yang melakukan kejahatan demikian, apalag mempunyai posisi tinggi akan sulit disentuh hukum alias untouchables. Tantangan mana sudah kita alami ketika KPK mencoba melakukan penindakan kepada oknum kepolisian dan tentara, yang menghadirkan dinamika “cicak buaya”, ataupun pembunuhan Munir yang disinyalir melibatkan intelijen, dan masih menjadi utang sejarah republik untuk mengungkap pelaku utamanya. Seharusnya, tidak sulit untuk menilai apakah proses due process of lawmaking atau proses pembuatan undang-undang dilakukan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis atau tidak. UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta dengan Peraturan Tata Tertib DPR yang telah 46 ditegaskan oleh beberapa Putusan Mahkamah, adalah batu uji yang telah mengatur dengan cukup baik, bagaimana prosedur pembuatan undang-undang dilakukan. Apakah kita bisa menilai segala fakta peristiwa dan bukti yang melingkupi proses pembentukan Perubahan UU TNI a quo itu sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary) atau tidak? Tidak jarang, suatu perkara strategis, bukanlah diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum, fakta peristiwa, ataupun bukti yang hadir di persidangan; tetapi karena intervensi kekuasaan dan godaan keuangan yang merusak dan menjebol dinding hati keadilan yang seharusnya independen dan merdeka. Sekali lagi, berhubungan dengan perkara terkait dengan tentara, tantangan kekuasaan dan keuangan demikian bisa semakin besar, dan semakin sulit untuk dihindari. Tentu, Ahli masih yakin dan menaruh harapan Majelis Hakim Konstitusi Yang berlevel Negarawan, dapat menangkis dan menepis semua tantangan sulit tersebut. Bahwa ada beberapa indikator, atau dalam bahasa pembuktian, “petunjuk”, yang seharusnya kita gali bersama, untuk menentukan apakah proses legislasi suatu undang-undang sudah dijalankan sesuai aturan main prosedural (procedural legislation requirements) ataukah tidak. Tentu saja parameter dan indikator ini dikaji berdasarkan proses dan aturan ketatanegaraan Indonesia, namun sebenarnya juga adalah logika hukum universal yang berlaku di banyak negara hukum demokratis: 1. ARTI PENTING KONTROL INTERNAL DALAM PROSES LEGISLASI Setiap proses legislasi mensyaratkan adanya proses saling kontrol saling imbang (checks and balances) secara internal dan eksternal. Proses kontrol internal datang dari dinamika internal parlemen; sedangkan kontrol eksternal, hadir dari masukan dan sikap kritis dari luar parlemen. Makin berjalan proses saling kontrol tersebut, menunjukkan proses pembuatan suatu undang-undang semakin bermakna (meaningful), bukan hanya pura-pura (proforma) Di Indonesia, proses kontrol internal terjadi di setiap pemangku kepentingan mulai proses di setiap partai politik, fraksi, Pimpinan DPR, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan jangan lupa – yang seringkali tidak dilibatkan – DPD. Dalam batas penalaran yang wajar, Perubahan UU TNI, yang sangat penting dan strategis bagi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis, seharusnya menghadirkan perdebatan dan deliberasi yang dinamis dan substantif di antara parpol, fraksi dan seterusnya. Saya tidak tahu, apakah 47 DPD dilibatkan dan mempunyai pandangan atas perubahan UU TNI ini. Jika ada bagaimana masukannya, dan dilibatkan pada tahap apa? Jika tidak ada, mengapa? Hal yang patut dikritisi dan dicurigai, jika suatu aturan undang-undang untuk militer tidak menghadirkan perdebatan yang dinamis, di antara kekuatan politik. Jika semua parpol bersepakat dan tidak menghadirkan perdebatan substansial pada seluruh tahapan pembahasan, maka itu merupakan indikasi bahwa kontrol internal (internal control) tidak berjalan seharusnya. Adalah suatu hal tidak wajar, jika pengaturan soal tentara, tidak menghadirkan aspirasi yang tajam dan beragam. Apalagi sejarah kita Indonesia punya berbagai catatan terkait reformasi tentara, termasuk soal dwi fungsi ABRI—yang menjadi salah satu materi muatan Perubahan UU TNI a quo, khususnya yang mengatur posisi prajurit di jabatan sipil (kementerian/lembaga). Maka, menjadi penting untuk mengakses catatan atau risalah rapat-rapat di setiap tahapan pembahasan di DPR, Bamus, Baleg, dan lain-lain, terkait dengan pembahasan perubahan UU TNI a quo. Tanpa pembahasan yang deliberatif dan substantif di antara semua pemangku kepentingan parlemen, maka maknanya tidak ada kontrol yang bermakna dalam pembahasan Perubahan UU TNI tersebut, dan hal demikian adalah termasuk pelanggaran prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Sekali lagi, karena setiap pembahasan rancangan undang-undang, apalagi terkait militer, sewajarnya menghadirkan benturan dan perdebatan kepentingan yang dalam dan tajam. 2. ARTI PENTING OPOSISI DALAM PROSES LEGISLASI Sikap kritis semakin harus dihadirkan ketika pemerintahan berjalan tanpa adanya kontrol oposisi yang kuat dan efekif (strong and effective opposition). Dalam setiap pemerintahan presidensial sekalipun, selain ada pemerintah koalisi (governing parties), sebaiknya juga ada oposisi (opposing parties). Ketika pemerintahan disusun berdasarkan koalisi mayoritas mutlak, apalagi tanpa oposisi, maka jalannya pemerintahan negara akan mudah terjebak pada kolusi (collutive government). Yaitu sistem presidensial yang cenderung sarat benturan kepentingan dan tidak sensitif atas pelanggaran kolusi bernegara. Termasuk dalam proses legislasi undang-undang. Pemerintahan yang kolutif, karena tidak punya oposisi yang kuat dan efektif, di satu sisi akan mudah 48 menghadirkan undang-undang. Namun, pada sisi lain, akan lebih rentan dengan kemungkinan hadirnya penyalahgunaan prosedural pembuatan dan substansial materi muatan undang-undang. Maka, dalam pemerintahan yang hampir tidak mempunyai oposisi sebagaimana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang, fungsi kontrol internal koalisi, ataupun juga internal parlemen, memang sulit dihadirkan. Itu artinya, makin penting dihadirkan kontrol eksternal (external control) dalam setiap proses legislasi kita. 3. ARTI PENTING KONTROL EKSTERNAL DALAM PROSES LEGISLASI Selain kontrol internal, proses legislasi undang-undang memerlukan kontrol eksternal melalui publik partisipasi yang bermakna (meaningful participation) ataupun Mahkamah Konstitusi yang kuat dan merdeka (strong and independence Constitutional Court). Terkait Mahkamah yang kuat dan merdeka, tentu sangat berkait erat dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi (the guardian of the constitution and democracy), yang tidak perlu lagi dielaborasi panjang lebar, karena Ahli yakin sudah sangat dipahami dan dijiwai oleh seluruh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ahli hanya ingin menegaskan, bahwa dalam situasi aktual, terutama pasca putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal, tantangan konstitusional berhadapan dengan kekuatan partai dan parlemen kembali diuji, yang memang merupakan persoalan abadi relasi Mahkamah dan parlemen (DPR). Terkait dengan perkara a quo, Mahkamah kembali diuji independensi dan hati keadilannya melihat bagaimana proses perubahan UU TNI dilakukan, apakah bermakna, ataukah hanya pura-pura. Terkait partisipasi publik yang bermakna sudah dimaknai dengan sangat baik oleh Mahkamah dalam beberapa putusan, yaitu hak untuk: didengarkan pendapatnya (right to be heard); dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bagaimana caranya mengukur dan apa indikatornya bahwa suatu partisipasi publik sudah dilakukan secara bermakna. Apakah klaim penjelasan Presiden dalam perkara a quo yang menuliskan beberapa daftar rapat dan proses meminta masukan sejak tahun 2023 adalah bentuk partisipasi yang bermakna. Yang pasti ahli berpendapat, sebanyak 49 apapun kegiatan, melibatkan masyarakat, bukan berarti meaningful public participation sudah dilakukan. Dalam pandangan Ahli, indikator adanya partisipasi yang bermakna adalah akses yang mudah (easy access), tranparansi proses (transparent process), dan pengetahuan publik yang memadai (public knowledge). Yang seringkali Ahli jadikan contoh partisipasi publik yang berhasil adalah proses reformasi konstitusi di Afrika Selatan segera pasca apartheid. Kala mana, akses terhadap draft konstitusi dibuka dengan mencetak dalam 11 (sebelas) bahasa, termasuk dalam huruf braille. Sosialisasi melalui surat kabar, internet, hot line telepon, selain program khusus radio dan televisi dengan tajuk Constitutional Talk. Di ujungnya, sosialisasi yang masif itu menjangkau dan menyebabkan 73% rakyat Afrika Selatan mengetahui proses pembuatan konstitusi mereka. Seberapa mudah dokumen naskah akademik dan rancangan undang-undang didapatkan masyarakat? Seberapa transparan proses pembahan di DPR dapat diakses publik? Serta, seberapa banyak rakyat Indonesia yang tahu, apalagi mengerti, soal proses perubahan UU TNI a quo? Jika atas ketiga jawaban itu jawabannya adalah positif, maka berarti partisipasi publik relatif telah dilakukan, dan sebaliknya. 4. ARTI PENTING WAKTU PEMBAHASAN Waktu suatu proses legislasi undang-undang dikerjakan juga adalah indikator apakah due process lawmaking dihormati atau dikhianati. Waktu di sini mempunyai 2 (dua) makna, yaitu kapan (when) dan berapa lama (how long). Terkait ketika suatu pembuatan undang-undang tiba-tiba muncul di masa akhir, ataupun di masa awal pemerintahan, maka itu adalah indikasi permulaan, adanya proses pembahasan di masa injury time. Ketika di akhir, saat presiden sudah tidak lagi efektif (lame duck presidency), dan anggota parlemen disibukkan dengan masa transisi ataupun pemilu agar dipilih kembali, maka sewajarnya pembahasan RUU yang penting dan strategis tidak dilakukan. Selain melanggar etika bernegara, yaitu tidak boleh mengambil keputusan strategis di masa transisi; proses legislasi yang demikian akan membuka ruang lebih besar bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 50 Hal ini terjadi ketika perubahan UU KPK dibahas di ujung pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama tahun 2019, dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019, tiga hari menjelang pelantikan periode kedua kepresidenan Jokowi. Apakah raison d’etre yang mendasari perubahan UU TNI dilakukan di masa awal Presiden Prabowo Subianto, yang melalui surat Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari Surat mengusulkan perubahan UU TNI? Apalagi tanggal 26 Maret 2025, dalam rentang kurang dari 1,5 (satu setengah bulan) sudah diundangkan? Faktor waktu yang juga penting dicermati adalah berapa lama suatu pembahasan rancangan undang-undang dilakukan. Logika sederhananya, makin pendek dan kilat, makin sulit diharapkan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. Perubahan UU KPK, menurut catatan pemberitaan Kompas, dibahas hanya dalam rentang waktu super kilat 12 (dua belas) hari. Sedangkan perubahan UU TNI, menurut keterangan Presiden di hadapan sidang MK, Pembahasan Tingkat I dimulai pada tanggal 11 Maret 2025; dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 19 Maret. Artinya proses pembahasannya lebih kilat lagi, hanya memakan waktu 8 (delapan) hari kalender. Lagi-lagi, proses yang super kilat demikian, apakah mungkin telah menghadirkan partisipasi publik yang bermakna? Dengan menggunakan 4 (empat) parameter tersebut, Ahli berpandangan Mahkamah dapat menilai lebih jauh, selain masalah prosedural yang diatur hukum positif (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR), apakah proses pembuatan Perubahan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 secara formil bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ahli berpendapat, dengan mencermati fakta dan peristiwa, serta menggunakan empat parameter di atas, maka prosedur formal pembuatan perubahan UU TNI tersebut, tidak bisa dikatakan memenuhi syarat-syarat pembuatan undang- undang yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Selanjutya atas pertanyaaan hakim dalam persidangan ahli menambahkan keterangan terkait kekhususan dalam pembahasan RUU TNI terkait tahap 51 pembahasan semacam itu atau jika terkait dengan isu-isu tertentu bisa dilakukan pembahasan yang sifatnya lebih tertutup yang sangat bergantung materi pembahsannya. Namun dalam pembahsan Undang-Undang 3/2025 yang berbicara mengenai umur, berbagai pasal-pasal dasar gitu, tentang peran dan tugas, tidak melihat ini harusnya dirahasiakan yang kerahsiaan tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas. SAKSI PARA PEMOHON Usman Hamid Saksi Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Polemik atas UU TNI terbagi dalam dua kubu. Kubu idealis diwakili koalisi masyarakat sipil yang khawatir melemahnya supremasi sipil, merosotnya profesionalisme militer, dan kembalinya dwifungsi militer. Kubu realis diwakili oleh politisi DPR, pejabat dan mantan pejabat pemerintah yang percaya RUU ini memperkuat supremasi sipil, profesionalisme dan menyangkal ada pasal-pasal dwifungsi. Supremasi sipil adalah konsep yang mengacu pada kekuasaan dan kontrol pemerintah sipil atas militer dalam negara demokratis. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui pemilu, otoritas sipil adalah pembuat kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk pengerahan militer. Hal ini bertujuan untuk mencegah intervensi militer dalam politik seperti negara-negara otoriter. Dwifungsi militer adalah konsep tentang peran ganda militer dalam sejarah, terutama selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1965-1998). Dalam dwifungsi, militer bukan hanya alat pertahanan keamanan negara untuk melindungi kedaulatan negara. Tapi juga memiliki peran dalam politik pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Praktik dwifungsi militer merambah ke multifungsi: keterwakilan politik di parlemen tanpa pemilu, kekaryaan di jabatan sipil tanpa mengikuti jenjang karier aparatur sipil negara bahkan menduduki jabatan politis (menteri), peran dalam bisnis, keberadaan komando teritorial yang mengikuti struktur pemerintahan sipil, peran penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, hingga peran di bidang sosial budaya yang memata-matai masyarakat dan mengintervensi sengketa buruh, petani, hingga 52 karya seni. Seberapa jauh dwifungsi militer tersebut kembali dalam realitas politik hari ini? Atau seberapa jauh materi UU TNI yang disahkan masih mengandung potensi kembalinya dwifungsi militer? Sebelum lebih jauh, artikel ini terlebih dahulu mengulas proses pembuatan UU TNI. Ketiadaan akses publik atas naskah resmi. Polemik bermula ketika Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden (Surpres) pada 18 Februari 2025 kepada DPR RI tentang Revisi UU No. 34/2004 Tentang TNI. Polemik atas RUU ini berjalan tanpa ketersediaan naskah RUU yang bisa diakses publik. Bahkan tak kunjung ada-- termasuk di situs internet DPR RI-hingga disahkan sebulan kemudian. Koalisi menilai RUU perubahan atas UU TNI ini merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR RI pada 28 Mei tahun lalu. Berbekal naskah yang beredar saat itu, Koalisi mengkritik perluasan peran militer dalam Revisi UU TNI, dari jabatan sipil pemerintah hingga wewenang penegakan hukum dan keamanan dalam negeri yang menjadi domain kepolisian. Selain melemahkan supremasi sipil, hal itu melemahkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara, dan mengembalikan dwifungsi militer. Polemik menguat usai beberapa politisi, pejabat pemerintah, dan petinggi militer melontarkan wacana penempatan militer aktif di jabatan sipil (kekaryaan militer) hingga penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik. Jika itu masuk revisi UU TNI, maka bagi Koalisi itu melanggar UU TNI dan menghianati reformasi karena mengembalikan dwifungsi militer. Kritik ini memang keras. Tapi bukan asal kritik. Selain merujuk naskah yang beredar di DPR RI tahun lalu, sebagian pengkritik berlatar ilmu pertahanan. Sebut saja Al Araf, lulusan Pertahanan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Cranfield University, atau Muhammad Haripin, lulusan Ritsumeikan University dengan disertasi doktoral soal Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ini belum termasuk Andi Widjajanto, lulusan National Defense University (NDU) Amerika Serikat, atau Agus Widjojo, intelektual militer yang konsisten sejak 1998. Sayangnya, sejumlah politisi menyanggah kritik tanpa membuka naskah resmi. Bahkan ketika tampil dalam telewicara TV, beberapa dari mereka juga belum mendapatkan naskah resmi yang terbaru. Rapat dengar pendapat dengan segelintir peneliti pun tanpa ada rujukan naskah resmi. Perdebatan memanas usai kepala kantor presiden dan petinggi militer menuduh pengkritik sebagai “penyebar hoax” 53 dan “otak kampungan.” Di luar pemerintahan, ada pula pernyataan mantan pejabat mahkamah konstitusi yang idealnya mendasarkan diri pada kaidah konstitusi justru mendukung proses RUU TNI yang tergesa-gesa. Puncaknya, mahasiswa dan kaum muda pegiat media sosial lalu meramaikan polemik melalui beragam cara termasuk menginterupsi rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont, (16/3). Partisipasi tergesa-gesa, Tiga hari menjelang pengesahan, ada pertemuan lebih luas antara Koalisi bersama perwakilan pimpinan Komisi I, Komisi III, Komisi XIII, didampingi pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeluh, kritik Koalisi tidak merujuk naskah resmi. Koalisi mengeluh balik mengapa naskah tidak diunggah di situs DPR RI, termasuk mengapa tidak masuk Prolegnas. Perwakilan DPR lalu membagikan tiga lembar kertas sembari menegaskan perubahan terbatas tiga pasal: Pasal 3 soal kedudukan TNI, Pasal 47 soal jabatan sipil bagi anggota TNI aktif; dan Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun. Koalisi menanyakan pasal lain, yaitu pasal 7 yang memperluas peran militer dalam penanganan ‘narkotika’ dan ‘ancaman siber’ atas nama Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Artinya lebih dari tiga pasal. Pertemuan kedua terjadi pada Selasa siang, (18/3) yang meliputi perwakilan Koalisi lebih luas. Pembahasan terfokus pada pasal-pasal sebelumnya, ditambah pasal soal OMSP (Pasal 7), perluasan wewenang TNI AD dalam menjaga keamanan di wilayah darat (Pasal 8), dan yurisdiksi peradilan bagi anggota TNI yang melanggar hukum (Pasal 74). Di akhir pertemuan, DPR menjamin RUU tetap berbasis supremasi sipil dan menolak kembalinya dwifungsi militer. Namun Koalisi perlu jaminan perbaikan naskah. Hingga pertemuan selesai naskah resmi belum dirilis. Saat diminta, Komisi I beralasan naskahnya terus mengalami perubahan. Naskah dikirim baru Selasa malam, (18/3) dan Rabu siang, (19/3). Berbekal kabar rencana pengesahan pada Kamis, (20/3) pukul 14.00 WIB Koalisi bergerak cepat menelaah naskah. Namun pengesahan terjadi lebih cepat, Kamis, (20/3) pukul 10 pagi. Jadi sulit untuk mengatakan RUU menempuh proses “partisipasi yang bermakna” sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (hal. 393), mengartikan partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagai 1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan 54 penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang menyangkut perubahan substansial UU TNI. Ada sejumlah masalah serius yang terkandung dalam perubahan pasal-pasal legislasi ini yang dapat melemahkan supremasi sipil dan membawa kembali dwifungsi militer. Melemahnya kontrol sipil atas militer. Dalam supremasi sipil, kedudukan militer berada di bawah kontrol menteri pertahanan. Semasa Orde Baru, militer menyatu dengan kementerian pertahanan. Posisi panglima militer menjabat menteri pertahanan dan langsung di bawah presiden berlatar belakang militer. Reformasi mulai meletakkan militer di bawah kontrol sipil, namun belum ideal. Ini terlihat dari bertahannya kedudukan panglima militer langsung di bawah presiden (Pasal 3 ayat 1 UU Lama tetap) dan setara menteri pertahanan. Tapi supremasi sipil mulai tegak: militer dipisahkan dari kementerian pertahanan, menteri pertahanan dijabat dari non-militer, dan militer didudukkan setidaknya “di bawah koordinasi” menteri pertahanan (Pasal 3 ayat 2 UU lama). Jika supremasi sipil benar-benar tegak, kata “koordinasi” perlu dihapus agar kedudukan militer “di bawah” kementerian pertahanan. Tapi kini justru melemah kembali karena diubah menjadi “di dalam koordinasi” (Pasal 3 baru). Bertambahnya peran militer selain perang. Revisi UU TNI masih mengaburkan peran perang militer (combatant, Operasi Militer Perang, OMP) dan peran selain perang (civilian, Operasi Militer Selain Perang, OMSP). Semula Pasal 7 menambahkan “penanggulangan narkotika” dan “ancaman siber” ke dalam daftar OMSP. Ini jelas tumpang tindih dengan sistem penegakan hukum. ‘Narkotika’ adalah tindak pidana yang penanganannya ada di kepolisian. ‘Ancaman siber’ juga sama, kecuali jika maksudnya adalah “pertahanan siber”. DPR akhirnya menerima usul ini dan menghapus penanganan ‘narkotika’ dan menambahkan diksi ‘pertahanan siber’ dalam OMSP. Problemnya ada pada penjelasan yang ternyata masih bersifat karet. Ini belum soal “ancaman lain yang ditetapkan oleh presiden” yang bersifat karet (Pasal 7 1 a angka 8). Problem lain dari pasal ini adalah melemahnya kontrol legislatif atas militer ketika pelaksanaan OMSP berlangsung untuk peran-peran selain perang yang masih bersifat combatant. Contoh, OMSP untuk mengatasi “gerakan separatis bersanjata”, “pemberontakan bersenjata,” dan “aksi terorisme” kini cukup dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (Pasal 7 ayat 4), padahal sebelumnya tetap 55 harus dengan keputusan dan kebijakan politik negara. Tumpang-tindih peran militer dan polisi. Revisi UU TNI idealnya lebih memperjelas perbedaan peran militer dan kepolisian. Peran TNI sebagai “kekuatan pertahanan negara” dan “Polri” sebagai “kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat” jangan sampai kembali rancu dan tumpang tindih (Konsideran c. TAP VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, UU No. 34/2004 tentang TNI). DPR tepat mengakomodir usul Koalisi agar mengganti kata “keamanan” jadi “pertahanan” demi mencegah tumpang tindih militer dan kepolisian (Pasal 8 ayat 1 huruf b). Tapi pembahasan tak tuntas dan tak lagi sempat memeriksa frasa berikut pasal itu yang memperluas cakupan wilayah penjagaan militer dari UU Lama yang berbunyi “menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain” (Pasal 8 ayat 1 huruf b UU Lama) menjadi “pertahanan di darat termasuk di perbatasan dengan negara lain” (Pasal 8 ayat 1 Revisi UU TNI). Ini belum termasuk penjelasan mengenai “segala bentuk ancaman dan/atau gangguan dari dan/atau di Wilayah darat” (Pasal 8 1 huruf b Revisi UU TNI). Implikasinya, cakupan wilayah yang dijaga militer jadi meluas dan mengaburkan batas peran militer dan polisi terkait wilayah hukum dan keamanan dalam negeri. Bertambahnya fungsi kekaryaan militer di jabatan sipil. Reformasi 1998 menghapuskan fungsi kekaryaan militer di jabatan sipil. Kekaryaan militer di jabatan sipil wajib didahului pengunduran diri atau pensiun dini (Pasal 5 ayat 5 TAP VII/MPR/2000). Tak ada kecuali. Namun dinamika politik pasca pemakzulan Presiden Gus Dur (yang pro-supremasi sipil) memungkinkan kompromi reformasi militer. Meski masih mewajibkan ‘pengunduran diri’ atau ‘pensiun dini’ bagi kekaryaan militer (Pasal 47 ayat 1), UU TNI lama yang mereka buat bersama wakil militer di parlemen itu membuka celah kembalinya fungsi kekaryaan militer itu pada sepuluh jabatan sipil (Pasal 47 ayat 2). Yaitu kantor yang membidangi “koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung” (Pasal 47 ayat 2 UU TNI lama). DPR tepat mengakomodir usul Koalisi dengan menghapus jabatan sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi jabatan lainnya alot. Jika DPR konsisten pada supremasi sipil, maka sepuluh jabatan itu idealnya berkurang. Tapi revisi kekaryaan militer bertambah di enam 56 jabatan sipil: kesekretariatan presiden, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 47 ayat 2). Jabatan terakhir ini melanjutkan kekeliruan Presiden Jokowi mengangkat militer aktif sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer pada 11 Februari 2021. Proyeksi ke depan. Dengan uraian di atas dapat disimpulkan masih adanya pasal yang melemahkan supremasi sipil dan mengembalikan dwifungsi. Kita jadi mengerti mengapa publik, Koalisi dan mahasiswa turun ke jalan, termasuk menempuh uji konstitusi UU ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Itu adalah pengejawantahan idealisme mereka akan tentara profesional dalam perspektif supremasi sipil. Uraian ini sebatas tinjauan normatif atas perubahan legislasi militer. Kita perlu menakar praktik di lapangan terlepas revisi undang-undang ini. Sebut saja pembuatan MOU militer dan berbagai kementerian non-pertahanan, pengerahan militer ke Papua tanpa kebijakan politik negara, ketiadaan penghukuman atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, hingga penempatan anggota militer di jabatan sipil yang menyalahi undang-undang. Semoga supremasi sipil masih bisa ditegakkan di tengah kondisi Indonesia yang kini dinilai oleh dunia semakin kurang demokratis dan menuju autokrasi elektoral (Indeks Demokrasi V-Dem 2025) [2.3] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 3/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: 1. Proses perencanaan dan penyusunan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan PUU, dan Tatib DPR RI (vide Perbaikan Permohonan hlm. 20-23). 2. Proses perencanaan dan penyusunan RUU a quo telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (asas kejelasan 57 tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan) dan tidak mengakomodir partisipasi publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 23- 34). 3. Revisi UU 34/2004 tidak termasuk carry over sehingga pembahasan perubahan UU 34/2004 melanggar UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan PUU, dan Tatib DPR RI (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34-36). Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 58 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 49, Pasal 68 ayat (3), Pasal 71A, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan PUU Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 59 f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 16 UU Pembentukan PUU Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 UU Pembentukan PUU Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 20 ayat (2) UU Pembentukan PUU Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan PUU Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 UU Pembentukan PUU (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Pasal 49 UU Pembentukan PUU 60 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 71A UU Pembentukan PUU Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 ayat (1) UU Pembentukan PUU 61 Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Pasal 96 UU Pembentukan PUU (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasukan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 2. Pasal 1 angka (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 62 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang 63 disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 3. Pasal 7, Pasal 51 huruf a, Pasal 66 huruf f, Pasal 67 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124, Pasal 141, Pasal 254 ayat (4), Pasal 290, dan Pasal 295 ayat 64 (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan DPR 1/2020 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 51 huruf a Peraturan DPR 1/2020 Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; Pasal 66 huruf f Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 114 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: 65 a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 141 Peraturan DPR 1/2020 (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 290 Peraturan DPR 1/2020 66 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. 4. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (6), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020), yang berketentuan sebagai berikut: (1) di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan. Dalam hal hasil Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. Pasal 7 Peraturan DPR 2/2020 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Pasal 24 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; 67 b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 33 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. Pasal 34 Peraturan DPR 2/2020 (3) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (3) Peraturan DPR 2/2020 Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Pasal 41 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 68 Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas. Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan undang-undang. Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 Perpres 87/2014 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. 69 (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Pasal 25 Perpres 87/2014 (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UndangUndang tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UndangUndang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Presiden; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. Rancangan Undang-Undang; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Pasal 26 Perpres 87/2014 Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan 70 penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang 20 71 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam penerapannya pada Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota 72 masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang- Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai berikut: 1. Para Pemohon yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan adressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. Oleh karena Para Pemohon bukanlah 73 masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, maka Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo. 2. Kedudukan Para Pemohon yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan MK sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil UU TNI disebutkan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang- undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses 74 pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU TNI 3/2025. 4. UU a quo tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 yang mana ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. 75 Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 3/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Bahwa era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari 76 permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 4. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, maka diperlukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan yang dapat berdampak pada Warga Negara Indonesia yang terdapat sekitar 350.000 orang di Taiwan. Pembentukan UU a quo yang memberikan paradigma baru terhadap peran dan tugas TNI, salah satunya membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 5. Bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas pertahanan. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 diucapkan Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hal ini terkait 77 dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun TNI. Dengan adanya RUU perubahan UU 34/2004, materi terkait batas usia pensiun TNI diatur dalam RUU tersebut bersama dengan pengaturan mengenai penempatan di jabatan sipil oleh prajurit TNI. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 3/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini: Tahap Perencanaan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah (vide Lampiran 1). 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 202 0nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi (vide Lampiran 2) 9–11 September 2021 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). 78 8-10 Februari 2022 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 29 Oktober 2024 – 15 November 2024 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025- 2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 antara lain: 1. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 6); 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 (vide Lampiran 7); 3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 (vide https://www.youtube.com/watch?v=aQyCeUTIuJA); 79 4. RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 11 November 2024 (vide Lampiran 8); 5. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara pada tanggal 6-8 November 2024 (vide Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11); 6. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13-15 November 2024 (vide Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14). 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Tahap Penyusunan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 13 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur 80 Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) (vide Lampiran 17). 20 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) (vide Lampiran 18). 2 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19). 3 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20). 7 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) (vide Lampiran 21). 9 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (vide Lampiran 22). 21 Mei 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 23). 21 Mei 2024 Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 24). 22 Mei 2024 Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo (vide Lampiran 25). 28 Mei 2024 Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR (vide Lampiran 26). 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 81 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27, Lampiran 28, dan Lampiran 29). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004 (vide Lampiran 30). 26 Agustus 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi yang menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 33) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 35). 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). Tahap Pembahasan 3 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) (vide Lampiran 37 – Lampiran 40). 82 4 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) (vide Lampiran 42 – Lampiran 44). 10 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) (vide Lampiran 45 dan Lampiran 46). 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 ; 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU ; 4. Pembentukan panja; dan lain-lain (vide Lampiran 47) 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 (vide Lampiran 48). 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. (vide Lampiran 49 dan Lampiran 50) 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo (vide Lampiran 51). 17 Maret 2025 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 52) dan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 53) 83 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54). 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 55). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 57). 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 59). Tahap Pengesahan 26 Maret 2025 Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahap Pengundangan 26 Maret 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 3/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan proses pembentukan UU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena RUU a quo telah dibahas oleh DPR RI dan 84 Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama. Selain itu juga telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan PUU mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. 2. Bahwa terkait dengan proses persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel Kronologis bahwa RUU a quo telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). b. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR RI menerima permintaan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas 85 UU 34/2004 dan melakukan berbagai diskusi dengan pakar/akademisi dan praktisi di bidang keamanan negara (vide Lampiran 17 s.d. Lampiran 22). Bahwa pada tahun 2024 Badan Legislasi DPR RI melakukan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU. Dasar pertimbangan adanya Putusan MK untuk mengubah UU 34/2004 tercantum jelas dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) yang menyatakan bahwa, Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan. UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan “kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai 86 dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.” Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa “Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.” Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. d. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun (Pasal 53 UU 34/2004) dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana kutipan berikut: [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan dalam UU 34/2004 terkait dengan usia pensiun prajurit TNI meskipun amar putusan tidak mengabulkan permohonan a quo. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya 87 berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. f. Bahwa dalam praktik sebelumnya pembentuk undang-undang pernah menjadikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengubah materi muatan UU Pembentukan PUU karena diperlukan tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. g. Bahwa terdapat dua materi perubahan UU 34/2004 yang disusun oleh DPR RI, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dalam Pasal 53 UU 34/2004 dan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian /lembaga dalam Pasal 47 UU 34/2004. Perubahan Pasal 47 UU 34/2004 dilatarbelakangi salah satunya karena terdapat bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh TNI. h. Selanjutnya pada periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). i. Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih 88 dari 20 tahun, yaitu adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. j. Selanjutnya Presiden mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut Presiden menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur kementerian, maka terdapat perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo yaitu menjadi Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara (vide Lampiran 32). k. Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 89 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40-11.35. l. Pernyataan Pimpinan Rapat Paripurna yang menyebutkan “sebelum memasuki agenda pertama” merupakan bentuk permohonan persetujuan untuk menambahkan agenda rapat paripurna. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa, Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat pelanggaran Tata Tertib DPR RI dalam proses penetapan RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. m. Bahwa Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI melalui proses yang terbuka oleh seluruh anggota DPR RI, sehingga menjamin representasi, transparansi, dan legitimasi politik atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan, Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 telah menyepakati masuknya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 90 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan agenda Rapat Paripurna dan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang adalah dalil yang tidak tepat. n. Bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut, DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Proram Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). o. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 3. Bahwa terkait dengan permasalahan mekanisme pembahasan RUU antar periode yang diuraikan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Rumusan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang- undang untuk melanjutkan suatu pembahasan RUU kepada DPR RI dan Pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses pembentukannya sejak awal dengan syarat terdapat kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat 91 Presiden kepada DPR, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. b. Bahwa proses pembentukan RUU a quo telah dimulai sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 ketika RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1) dan tercantum pada nomor 24 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Pada akhir periode keanggotaan 2019-2024, RUU a quo tetap terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 17), Babinkum TNI (vide Lampiran 18), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20), Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI (vide Lampiran 21), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (vide Lampiran 22). d. Kemudian penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sejak tanggal 21 Mei 2024 ketika Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU a quo. Badan Legislasi DPR RI kemudian membentuk panitia 92 kerja dan mengadakan rapat di hari dan tanggal yang sama. Pada tanggal 22 Mei 2024 Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo (vide Lampiran 25). e. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 26). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPR RI kemudian mengirim surat kepada Presiden Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tertanggal 28 Mei 2024 yang disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27). f. Pada tanggal 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 30). Adanya Surat Presiden tertanggal 2 Juli 2024 tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap RUU a quo dan Naskah Akademik yang telah disiapkan dan dikirim oleh DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024. g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ h. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang 93 lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. i. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. j. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 3/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap 94 pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. k. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. l. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan 95 padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. m. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. n. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” 96 Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. o. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. p. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang- undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 3/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 3/2025. q. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru 97 memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. r. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. s. Dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian, Presiden perlu melakukan perubahan penunjukan wakil pemerintah yang akan mengikuti pembahasan RUU a quo. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU a quo (vide Lampiran 32). 98 t. Bahwa dalam Surat Presiden tersebut disebutkan “..., perlu menyampaikan perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penggunaan kata “perubahan” menunjukkan bahwa Surat Presiden tersebut berkelindan dengan Surat Presiden sebelumnya, yaitu Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bermaksud dan berkomitmen untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai sejak tahun 2024. u. Maksud dan komitmen Presiden tersebut disambut oleh DPR RI dengan membicarakannya dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan menyepakati RUU a quo menjadi RUU Prolegnas Prioritas. Hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan politis antara pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya. v. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU a quo yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya DPR RI untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periode keanggotaan DPR RI dan menghindari adanya dinamika yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bahwa tidak terdapat ketentuan baik dalam UU Pembentukan PUU maupun dalam Peraturan DPR 2/2020 yang melarang pembahasan RUU menggunakan draft RUU dan NA yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Adapun jika terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan undang-undang yang telah disahkan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU- XII/2014 paragraf [3.23] hlm. 211, yaitu: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan 99 atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” w. Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia- sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang- undang sedari awal. x. Undang-undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 4. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU a quo, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan 100 Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam paragraf [3.15.4], halaman 366: “..dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil”; Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. b. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa materi muatan UU a quo pada pokoknya mengatur tentang kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI. Materi tersebut diatur dengan undang-undang telah konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 101 1945, yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Selain itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”, maka terdapat kekuasaan Presiden terhadap TNI, yang meliputi aspek merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelensdaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) melalui pembentukan UU 3/2025. c. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU- XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya 102 undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; (halaman 367). Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. d. RUU a quo menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU a quo, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini jika konflik militer di Selat Taiwan terjadi, maka pemerintah wajib untuk mengevakuasi warga negara tersebut dari Taiwan, yang berjarak sekitar 2.500 kilometer dari wilayah NKRI. Hal ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. RUU a quo berupaya mengantisipasi dinamika keamanan kawasan dengan paradigma baru peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama dari perlindungan kepentingan Indonesia tentu saja adalah menjamin keamanan kawasan, termasuk dalam konteks konflik Taiwan. Jika upaya ini gagal, maka tujuan kedua harus ditempuh, yakni evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan UU 34/2004 maka postur pertahanan dan strategi militer dalam membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri menjadi mendesak untuk direalisasikan. 103 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo telah melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini telah sejalan pula dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses 104 pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). b. Bahwa sejak adanya putusan MK 62/PUU-XIX/2021 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan diskusi terkait dengan perubahan UU 34/2004 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun akademisi dan pemerhati masalah TNI. c. Pada tahap perencanaan, DPR RI menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk memasukkan agenda perubahan atas UU 34/2004 dalam daftar Prolegnas Prioritas, antara lain: 1) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3) pada tanggal 9-11 September 2021, perwakilan dari Darem 161 memberikan masukan bahwa “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. 2) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4) pada tanggal 8-10 Februari 2022, terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. 105 d. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR RI melalui Badan Keahlian telah mengadakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17 – Lampiran 22) dengan melibatkan: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). e. Selanjutnya pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan RUU a quo. Rapat tersebut dilakukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 (vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46) dengan melibatkan: 1) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; 2) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; 3) Centre for Geopolitics Risk Assessment; 4) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; 5) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan 6) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. f. Selain itu pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54) yang informasinya dapat ditemukan dari tautan berikut: 106 1) https://www.antaranews.com/berita/4718909/dpr-terima-koalisi- masyarakat-sipil-untuk-beri-masukan-soal-ruu- tni#google_vignette 2) https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/dasco-dan-komisi-i-terima- koalisi-masyarakat-sipil-bahas-ruu-tni/ 3) https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54766/t/Puan%3A+DPR+Ter buka+Terima+Masukan+Bahas+RUU+TNI 4) https://www.youtube.com/watch?v=HSjvP0uuWNw 5) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA g. Selain diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR RI menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Dalam rangka sosialisasi Prolegnas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat- kelengkapan-dewan/14/kunjungan-kerja) dan laporan per kegiatan dapat diunduh pada pranala berikut: (1) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf. (2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf 107 b) Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi publik yang disiarkan secara langsung dalam platform Youtube, yaitu: (1) RDPU dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Komnas Perempuan pada tanggal Selasa 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 2) dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=9-m3APNW5LE. (2) RDPU dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=ITpwRUp2Zr8. (3) RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=iZSpJ6Cml7o. (4) RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal Senin 11 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=49UZO27tHu8. c) Selain mengadakan RDPU, Badan Legislasi DPR RI juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas dengan ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut 108 telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/kunjungan-kerja). d) Pencantuman RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas dapat terlihat dari dokumen Prolegnas yang telah diunggah dalam website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas) dan dokumen Prolegnas tiap tahunnya dapat diunduh sebagai berikut: (1) Prolegnas Tahun 2020–2024 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- 45c0749ba8e010c8b22c3e5a7245d0c3.pdf (2) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- a35f4ebae092759896234e3afc2fe8c6.pdf (3) Prolegnas Tahun 2020–2024 Perubahan Keenam dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG- SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN- 2023-DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM- TAHUN-2020-2024-1697446237.pdf (4) Prolegnas Tahun 2025-2029 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2025- PROLEGNAS-RUU-TAHUN-2025-2029- 1744787824.pdf (5) Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-52- 41d15a890e07d82abf3079ec50214629.pdf. 2) Tahap Penyusunan a) Sebelum disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi, NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 disiapkan oleh Badan Keahlian. Dalam penyusunan tersebut Badan Keahlian melakukan: 109 (1) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada 13 April 2022. (2) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) pada 20 April 2022. (3) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 Juni 2022. (4) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si pada 3 Juni 2022. (5) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) pada 7 Juni 2022. (6) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 9 Juni 2022. b) Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan secara terbuka untuk umum (vide Lampiran 25). c) Naskah Akademik dan RUU a quo telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses pada laman berikut: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364. d) Bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan Naskah Akademik tersebut telah terbukti dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi 110 Jangka Panjang” pada bulan Maret 2025. Dalam dokumen tersebut ISDS menyatakan bahwa, “ISDS mengapresiasi Komisi I yang menghapus kalimat “serta Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di Pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Baleg DPR RI.” (vide https://www.isds.co.id/wp- content/uploads/2025/03/Policy-Brief-ISDS-tentang-Revisi- UU-TNI.pdf). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR RI. e) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 41). Dalam surat tersebut KontraS pada pokoknya menyampaikan penolakan terhadap dua pasal dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 berdasarkan draft RUU yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan akses publik terhadap draft RUU a quo. f) Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A. Pada tahap penyusunan ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga perlu dilihat dari aktivitas dan kegiatan Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat guna penyusunan DIM RUU a quo. 3) Tahap Pembahasan a) RDPU dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan 111 Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas. b) RDPU dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk. c) RDPU dengan PEPABRI tanggal 10 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI. d) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU. e) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE. f) Rapat Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 49, hlm. 3) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. 112 Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang untuk membahas RUU a quo secara tertutup dan diam-diam. Bahwa di lokasi diselenggarakannya Rapat Panja tersebut terdapat sejumlah jurnalis yang telah menunggu selesainya rapat untuk menerima penjelasan dari DPR RI terkait hasil pembahasan dalam rapat. Artinya, Rapat Panja tersebut tidak dilakukan secara diam-diam dan telah diketahui oleh masyarakat. g) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c. h) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws. 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak 113 memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. Terkait dengan pemenuhan right to be heard dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) DPR RI kembali menyampaikan bahwa ruang penyampaian masukan dari masyarakat telah dibuka mulai dari penyusunan Prolegnas sebagai tahap perencanaan pembentukan RUU a quo. Pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas pada tahun 2021 dan 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 2) Selain itu pada Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, setidaknya DPR RI telah melakukan enam kali RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. 3) Pada tahap penyusunan NA dan RUU yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Keahlian, telah dilakukan berbagai kegiatan diskusi dengan akademisi, praktisi, dan pakar pertahanan untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Kemudian DPR RI telah memasukkan dokumen RUU a quo dan Naskah Akademik dalam website (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364) yang terdapat kolom “Partisipasi” dan masyarakat dapat mengirim feedback melalui alamat email ke set_baleg@dpr.go.id. 114 4) Pada tahap pembahasan, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 5) Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: 1) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 2) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 3) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 6) Bahwa selain telah dibukanya ruang partisipasi oleh pembentuk undang-undang agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo, pemenuhan syarat right to be heard berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan PUU, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Perlu digarisbawahi bahwa 115 kegiatan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang merupakan hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memenuhi dan menggunakan hak yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, yaitu: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang- undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar- benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. d. Terkait dengan pemenuhan right to be considered dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 116 1) Bahwa dalam Raker Komisi I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariatan Negara sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025, Wakil Ketua Komisi I menyampaikan yang pada pokoknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan memberlakukan mekanisme pengaturan terbatas. F-P.GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO): ... Penyesuaian undang-undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian/lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan yang dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah (vide Lampiran 36 hlm. 8). 2) Bahwa salah satu aspirasi dari kalangan internal TNI ialah adanya penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Aspirasi ini berkaitan dengan materi muatan uraian tugas Angkatan Darat dalam UU a quo. Dalam RUU a quo yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2024, kedua usulan tersebut belum terakomodasi baik dalam perubahan Pasal 8 maupun Pasal 47 RUU a quo. Adanya aspirasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Rapat dalam Rapat Panja RUU a quo tepat sebelum rapat tersebut diskors pada tanggal 14 Maret 2025 untuk dibahas pada rapat berikutnya. 117 KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Masih ada satu tema yang menurut saya kita butuh pengendapan, penempatan prajurit TNI. Kalau kemarin ada 15, tadi ada, minta maaf, mungkin ada susulan tim baru. Saya, kita kan di sini kita semua terbuka, ada permintaan dari Panglima untuk kalau bisa daerah perbatasan. ... Tetapi yang jelas kalau Panglima, tadi Panglima itu juga membuat itu tentu ada pertimbangannya. Daerah perbatasan sih kalau di benak saya sangat perlu. Di sana itu kan di wilayah utama kita, orang masuk, kalau ada tentara, paling enggak rakyat ayem, tenang hatinya (vide Lampiran ... hlm. 100). 3) Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui pada Rapat Panja RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 dengan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Mohon izin, Pimpinan. Yang 52 ada perubahan, Pimpinan. Seperti yang kemarin Pimpinan menyampaikan, bahwa ada pesan dari Panglima TNI yang kemarin saya bacakan, Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, silakan. WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Ya di DIM Nomor 52, ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain.” ... KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Berarti Pak Rizki oke dengan draf baru ya? Pak Endi oke? Pak Endi oke? Oke-nya sambil nyender dia, mulai nyender. Ketahanan ada batasnya. Kalau nggak ada kita gedok, kita tidak pakai yang tetap. Ini ada usulan perubahannya seperti yang jalur kanan, kita gedok. Saya baca ulang: “Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan dengan negara lain.” 118 Kita gedok ya? Oh silakan Pak, silakan. F-PKS (DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI): Ya, terima kasih Pimpinan. Ikut menguatkan, bukan tidak setuju, ikut menguatkan. Ketika ada kalimat keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan darat dengan negara lain, ini akan lebih kuat posisinya, karena yang matra udara dan matra laut juga menggunakan kalimat wilayah darat dan wilayah laut seperti di Pasal 9 nanti ya, huruf b, dan pasal 10 huruf b. Terima kasih. Hanya memperkuat saja Pak. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Terima kasih. Kita gedok ya, Pak? Kita gedok DIM 52. (RAPAT SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI) 4) Dengan disetujuinya usulan tersebut maka terdapat penambahan materi dalam UU a quo terkait tugas Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan negara dan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Penambahan materi muatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini dengan menyandingkannya antara UU 34/2004, RUU Perubahan Atas UU 34/2004, dan UU 3/2025. UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Pasal 8 huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. - Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan Pasal 47 ayat (1) Prajurit dapat menduduki jabatan 119 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lemba ga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. pada kementerian/lemba ga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 5) Terhadap seluruh masukan dari pakar DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. 120 e. Terkait dengan pemenuhan right to be explained oleh DPR RI terhadap pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang a quo telah memenuhi aspek keterbukaan dalam tiap tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU a quo. DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terbuka bukan hanya untuk menyerap aspirasi publik melainkan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembentukan UU a quo. 2) Selain terpenuhinya asas keterbukaan, DPR RI juga telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, antara lain: a) Penjelasan dari Pimpinan Komisi I DPR RI bahwa telah diselenggarakannya rapat penyerapan aspirasi dan pendapat publik dari berbagai pihak terkait pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=NrZZu_VmVb8). b) Hasil penyerapan aspirasi dari PEPABRI pada RDPU tanggal 10 Maret 2025 dijelaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI bahwa penempatan anggota TNI dalam kementerian/lembaga harus mengacu pada sistem merit yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga serta menghindari conflict of interest dengan adanya kewajiban untuk pensiun (vide https://www.youtube.com/watch?v=mirKkQoxP2c). c) Setelah Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI pada tanggal 13 Maret 2025, Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa telah terdapat kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa RUU a quo mengutamakan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI (vide https://www.youtube.com/watch?v=P1dp7MBM_S0). 3) Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi I DPR RI melakukan konferensi pers pada tanggal 17 Maret 2025 terkait dengan 121 adanya peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh berbagai media nasional, DPR RI menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam perubahan UU 34/2004, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, disertai penjelasan singkat mengenai pertimbangannya. Kemudian DPR RI membagikan draft kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai pembentukan RUU a quo (vide https://www.youtube.com/watch?v=rBUcffKha9s dan https://www.youtube.com/watch?v=ExzfzDdTs8g). 4) Terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan RUU a quo akan mengembalikan dwifungsi TNI, DPR RI telah memberikan penjelasan atau respons terhadap reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui tautan: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 5) Selain itu sesaat setelah dilakukannya pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, Ketua DPR RI memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan TVR Parlemen bahwa UU a quo tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (vide https://www.youtube.com/watch?v=LMNlK3YE1_Y). 6) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penambahan tugas TNI untuk operasi militer selain perang, DPR RI telah menjelaskan perihal tersebut melalui media berikut ini: 122 a) penjelasan oleh Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I – F-PAN) dalam https://fraksipan.com/desy- ratnasari-soroti-isu-krusial-dalam-perubahan-uu-tni-usia- prajurit-dan-penempatan-di-birokrasi-sipil/ tanggal 5 Maret 2025; b) penjelasan oleh Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota Komisi I – F-GOLKAR) dalam https://m.jpnn.com/news/abraham-sridjaja-pastikan- perluasan-peran-tni-di-jabatan-sipil-tidak-sembarangan tanggal 10 Maret 2025; c) penjelasan oleh Nurul Arifin, M.Si. (Anggota Komisi I – F- PGOLKAR) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/nurul- arifin-perubahan-uu-agar-tni-tetap-relevan-dengan- perubahan-zaman/ tanggal 17 Maret 2025; d) penjelasan oleh Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota KomisiI–F-PDIP) dalam https://www.tempo.co/politik/keterlibatan-tentara-dalam- operasi-militer-selain-perang-di-revisi-uu-tni-1221480 tanggal 20 Maret 2025; e) penjelasan oleh Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI – F- PDIP) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni- sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/ tanggal 20 Maret 2025; f) penjelasan oleh Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I – F-PDIP) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar- 16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993 tanggal 20 Maret 2025; g) penjelasan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I – F-PGERINDRA) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar-16- tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993/5 tanggal 20 Maret 2025. 123 7) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) penjelasan oleh Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Anggota Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dalam media https://www.rri.co.id/nasional/719787/ruu-tni- dan-polri-didorong-tingkatkan-profesionalisme; b) penjelasan oleh Supratman Andi Agtas (F-P GERINDRA) selaku Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana terdapat dalam beberapa media berikut:  https://news.detik.com/berita/d-7364185/ketua-baleg-dpr- tegaskan-ruu-tni-tak-kembalikan-dwifungsi;  https://www.rri.co.id/nasional/722730/dpr-pastikan-ruu-tni- tidak-kembalikan-dwifungsi-tni;  https://www.tempo.co/hukum/tni-aktif-bisa-isi-jabatan-di- kementerian-ketua-baleg-dpr-sesuai-kebutuhan-presiden- 54356; c) penjelasan oleh TB Hasanuddin (F-PDIP) tanggal 18 Maret 2025 dalam https://www.youtube.com/watch?v=4zapHcFlc0A. 8) Kemudian terkait dengan materi muatan UU 3/2025 perihal perubahan usia pensiun prajurit TNI telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) Berita bisnis.com – Komisi I DPR Soal Wacana Revisi Usia Pensiun (5 Maret 2025) https://kabar24.bisnis.com/read/20250309/15/1859524/komisi -i-dpr-soal-wacana-revisi-usia-pensiun-tni Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Wakil Ketua Komisi I – F-PKS): Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI. 124 b) Berita Tribun News – Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo Tentang Pensiun Prajurit TNI (12 Maret 2025) https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/12/okta- kumala-dewi-dukung-arahan-presiden-prabowo-tentang- pensiun-dini-prajurit-tni Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi I – F-PAN): Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sangat kami hargai. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara dunia sipil dan militer. Kita perlu memastikan bahwa prajurit TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dan tidak teralihkan dari tanggung jawab utama mereka di institusi militer. c) Berita Antara: Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal 65 Tahun di RUU TNI (17 Maret 2025) https://www.antaranews.com/berita/4716621/anggota-dpr- bintang-4-bisa-pensiun-maksimal-65-tahun-di-ruu-tni TB Hasanuddin (Anggota Komisi I – F-PDIP): Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya sudah diketok. Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu. 9) Selanjutnya pembahasan terhadap masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang telah diterima oleh DPR RI terhadap ketiga materi perubahan UU 34/2004 tersebut dan penjelasan DPR RI kepada masyarakat akan disampaikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 60. Berdasarkan uraian di atas yang dapat dilihat dari tayangan video maupun dokumen yang DPR RI lampirkan, telah jelas tergambar bahwa pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik secara luas dan bermakna dalam rangka memenuhi hak publik untuk 125 didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan mengenai pembentukan UU a quo. 7. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan UU a quo dilaksanakan dalam waktu yang singkat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya ketentuan mengenai alokasi waktu yang wajar dalam pembentukannya. b. Pencantuman RUU a quo telah masuk ke dalam Prolegnas sejak tahun 2024 dan kemudian proses penyusunannya telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga pengusul RUU a quo. Setelah diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024, Pimpinan DPR mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden untuk kemudian dirumuskan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU a quo. Selanjutnya RUU dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis di atas. Dengan demikian maka seluruh proses/tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. c. Selanjutnya DPR RI mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan 126 bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang. [3.15.3] … Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan. (vide Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 364) Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang- undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." 127 Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan rapat panja RUU a quo yang berlangsung pada 14-17 Maret 2025 telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 yang mengatur bahwa, Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat Panja di luar gedung DPR RI tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan dilakukannya pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Agenda rapat panja tersebut didasarkan adanya kesepakatan rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukan merupakan pelanggaran. b. Bahwa DPR RI juga tetap memperhatikan transparansi dan keterbukaan selama rapat panja berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya peliputan media nasional terhadap kegiatan rapat tersebut, termasuk pemberitaan yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2025 yang menginformasikan penjelasan Pimpinan Komisi I DPR dan anggota panja mengenai materi pembahasan RUU a quo (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32- 1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster utama). 128 Oleh karena itu, masyarakat pun tetap mendapatkan akses informasi atas proses legislasi yang sedang berlangsung. 9. Para Pemohon mendalilkan bahwa Naskah Akademik RUU a quo yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa: a. Di dalam Lampiran I huruf D UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan basis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum MK di dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.21] sebagai berikut: “Sedangkan pada Lampiran I huruf D UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.” b. Di dalam Naskah Akademik RUU a quo di dalam BAB I huruf D mengenai Metode Penyusunan Naskah Akademik, bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU a quo dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (vide Lampiran 18 hlm. 12) 129 c. Bahwa Para Pemohon menyatakan penyusunan BAB II huruf B Naskah Akademik RUU a quo tidak menjelaskan mengenai asas- asas yang dimaksud di dalam RUU a quo. Bahwa apabila dicermati, di dalam Naskah Akademik RUU a quo pada BAB II huruf B telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Pembentukan PUU. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo telah menjelaskan mengenai asas apa saja yang digunakan dalam Pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU, serta materi muatan yang mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Pembentukan PUU. d. Bahwa Para Pemohon di dalam Alasan Permohonan (Posita) poin 70 telah salah dalam merujuk poin di dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35). Pada Posita tersebut, Para Pemohon menyebutkan bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo BAB II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas. Namun, apabila dirujuk di dalam Naskah Akademik RUU a quo, BAB II huruf D mengenai Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara, bukan mengenai Kajian terhadap prinsip atau asas. Sedangkan Kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang tercantum di dalam BAB II huruf B. Oleh karena itu, Para Pemohon salah membangun argumentasi dalam posita Permohonan. IV. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: A. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA: 1. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 130 a. Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 1) Pada tanggal 9-11 September 2021, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Darem 161 yang menyatakan “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. Laporan dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 2) Pada tanggal 8-10 Februari 2022, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai alasan RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. Terhadap masukan tersebut Anggota Baleg DPR RI menanggapinya 131 dengan pernyataan, “RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi rekan-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR.” Laporan kegiatan tersebut dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: b. Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 1) Tanggal 29 Oktober 2024 – 15 November 2024: RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dengan melakukan kegiatan RDPU dengan beberapa kelompok masyarakat (vide Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8) dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi (vide Lampiran 9 – Lampiran 14). 2) Tanggal 23 – 25 Desember 2024: 132 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Berdasarkan hal tersebut DPR RI telah memenuhi partisipasi bermakna pada tahap perencanaan baik pada saat proses penyusunan prolegnas melalui penyerapan aspirasi dan masukan maupun pada saat prolegnas telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi. 2. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Penyusunan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 34/2004 di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan berbagai kegiatan diskusi untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para narasumber: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 13 April 2022 (vide Lampiran 17); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) pada tanggal 20 April 2022 (vide Lampiran 18); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022 (vide Lampiran 19); 133 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. pada tanggal 3 Juni 2022 (vide Lampiran 20); 5) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) pada tanggal 7 Juni 2022 (vide Lampiran 21); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 9 Juni 2022 (vide Lampiran 22). 3. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Pembahasan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga 134 swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas 135 d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI 136 b. Pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 137 c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA Dengan demikian, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan UU Pembentukan PUU telah dilakukan secara kumulatif dalam semua tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 4. Terhadap proses transisi dan kesepakatan antar-periode keanggotaan untuk melanjutkan pembentukan suatu RUU sebagaimana dari periode yang lama ke periode yang baru sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Bahwa berkaitan dengan proses untuk melanjutkan pembahasan yang menjadi keputusan transisi pembahasan RUU a quo telah disepakati oleh Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut RUU a quo pada 26 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan untuk menunda dan melanjutkan pembahasan RUU a 138 quo dengan alasan mempertimbangkan waktu yang tersisa di masa jabatan DPR RI Periode 2019-2024 (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 139 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ b. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. c. Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada 26 Agustus 2024 untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo telah ditindaklanjuti dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program 140 Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) yang mengubah wakil pemerintah dari yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Presiden sebelumnya karena adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian. e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 untuk memasukkan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka terdapat perubahan Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Adapun RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada urutan ke-2 (vide Lampiran 35). f. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025, DPR RI menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). g. Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo dari periode sebelumnya terealisasi dalam Rapat Kerja Komisi I pada tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 47). 5. Terkait dengan historis perencanaan pembentukan UU 3/20025 dan perkembangan materi muatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pada saat awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam 141 Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Meskipun telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPR RI belum melakukan penyusunan NA dan RUU pada tahun tersebut. b. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004. Dalam diskusi tersebut didapatkan berbagai masukan dari para narasumber terkait perubahan materi perubahan UU 34/2004, antara lain ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti Putusan tersebut dengan menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 pada tahun 2024. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari legislative review atas pelaksanaan UU 34/2004 yang kurang adaptif terhadap perkembangan situasi. Di dalam NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dua materi muatan, yaitu perubahan Pasal 47 UU 34/2004 terkait penempatan prajurit pada jabatan sipil dan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 terkait batas usia pensiun prajurit. Pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) antara lain: 1) aturan batasan usia tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 142 2) faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini terus bertambah; 3) adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan perubahan UU 34/2004 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena terdapat perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan Polri. Adapun pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 17-18) antara lain: 1) diperlukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga yang selama ini sudah dilakukan atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi; 2) adanya penambahan kebutuhan kementerian/lembaga terhadap sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh prajurit TNI. d. Dalam perkembangannya terdapat banyak kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida seperti terorisme dan perang siber. Kondisi tersebut merupakan sebuah urgensi nasional sehingga membutuhkan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI karena TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat dalam menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. e. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah melakukan penambahan substansi materi perubahan UU 34/2004 yang semula hanya dua pasal kemudian menjadi delapan pasal sebagaimana tercantum dalam DIM yang disampaikan oleh Pemerintah (vide Lampiran 50), yaitu: 1) perubahan Pasal 3 UU 34/2004 tentang kedudukan; 2) perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang tugas TNI; 143 3) perubahan Pasal 8 UU 34/2004 tentang tugas TNI AD; 4) perubahan Pasal 9 UU 34/2004 tentang tugas TNI AL; 5) perubahan Pasal 10 UU 34/2004 tentang tugas TNI AU; 6) perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga; 7) perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun; dan 8) penambahan Pasal II tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan Pasal 53. Penambahan substansi tersebut disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) karena RUU yang disampaikan oleh DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 usul DPR RI perlu dilakukan penyempurnaan dan pembahasan pasal sebagaimana terlihat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48): f. Bahwa tanggal 18 Februari 2025 Pimpinan DPR RI telah meminta persetujuan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Berdasarkan persetujuan rapat tersebut maka DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI 144 Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). g. Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh aspek pada tahap perencanaan, yaitu termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, adanya urgensi nasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara, dan telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 B. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. 2. Terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 145 Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945). Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah disusun oleh pejabat pembentuk yang tepat yakni DPR RI dan Presiden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui disusunnya panitia kerja yang terdiri dari DPR RI dan Pemerintah selaku unsur Presiden. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menerangkan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan UU, sedangkan materi muatan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pembentukan PUU, yang menerangkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan 146 b. Bahwa penyusunan UU 3/2025 telah menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berpedoman dalam Pasal 10 UU Pembentukan PUU, yang mengatur ketentuan bahwa materi muatan undang-undang berisi: 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Pembentukan PUU tersebut, salah satu materi muatan yang diatur di dalam UU 3/2025 merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. d. Bahwa UU 3/2025 juga mengatur materi muatan lainnya sebagai bentuk atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 3/2025, yakni dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. 4. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 147 harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana telah tertuang dalam Naskah Akademik dan dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. b. Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 3/2025 berlandaskan pada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. c. Pembentukan UU 3/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis bahwa TNI merupakan institusi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia. Untuk mendukung pemenuhan tugas tersebut maka TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. d. Bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pada saat pembentukan UU 3/2025 dan telah terdapat berbagai dinamika pengaturan, kebijakan, serta situasi geopolitik yang telah berkembang. Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam UU 34/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan 148 organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan UU 3/2025 telah berlandaskan dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. e. Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. 5. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan 149 adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 6. Terhadap pemenuhan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan asas ini, pembentukan UU 3/2025 telah mendasarkan pada Lampiran II UU Pembentukan PUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, selain dari yang telah diuraikan sebelumnya, DPR RI memberikan keterangan tambahan terkait dengan masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat berikut ini. a. Dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, diperoleh berbagai masukan dari para narasumber yang pada pokoknya tertuang dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akad. Univ.Pertahan an Republik Indonesia) Diskusi pada tanggal 13 April 2022 1. Usulan perubahan batas usia berdasarkan Putusan MK setuju untuk diakomodasi karena kepakaran semakin tua semakin banyak ilmunya maka seharusnya masa pensiun lebih lama. 2. Frasa “membantu” dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) terkait OMSP kurang pas, sebaiknya mengundang ahli bahasa terkait hal tersebut. (vide Lampiran 17) 150 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladika ri, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) Diskusi pada tanggal 20 April 2022 1. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar sinkron dengan penempatan prajurit aktif pada Badan Narkotika Nasional (Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004). 2. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri. 3. Mengubah kata “membantu” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 UU 34/2004 menjadi kata “mendukung”. 4. Frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 ditinjau kembali atau secara lebih konkret diubah dengan amanat pendelegasian ke peraturan turunan UU 34/2004 baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 5. Terkait dengan penambahan umur pensiun, hal tersebut didasarkan pada kajian Indeks Hidup Sehat, Indeks Prajurit Militer, dan standar jasmani, fisik dan psikologi berdasarkan samapta periodik 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Pusat Jasmani dan 151 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) yang hasilnya adalah prajurit mendekati umur pensiun masih siap untuk diperpanjang. (vide Lampiran 18) Kementerian Pertahanan Diskusi pada tanggal 2 Juni 2022 1. Diperlukan penyusunan nomenklatur. 2. Diperlukan perluasan instansi dimana prajurit TNI aktif dapat terlibat didalamnya 3. Penyesuaian batas usia prajurit dengan UU ASN dan UU Polri. 4. Terdapat usulan untuk mengubah 5 pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. (vide Lampiran 19) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si Diskusi pada tanggal 3 Juni 2022 1. Terdapat urgensi untuk mereformasi UU 34/2004 dalam artian membutuhkan perubahan fundamental, tidak terpisah-pisah dan terkotak-kotak serta mampu membangun paradigma serta kekuatan baru. 2. Jangkauan dan arah pengaturan dalam reformasi UU 34/2004: pengaturan OMSP, penempatan TNI aktif dalam kementerian/lembaga, penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. (vide Lampiran 20) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Diskusi pada tanggal 7 Juni 2022 1. Diperlukan perubahan UU 34/2004 dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 47, Pasal 53, dan Pasal 71. 2. Perlu ada Dewan Pertahanan Nasional yang 152 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Badan Intelijen Strategis TNI) bertugas untuk mengatasi ancaman keamanan nasional secara komprehensif dan holistik. 3. Perlu segera dipercepat pembahasan Undang- Undang Keamanan Laut (UU Kamla) untuk memperjelas pelaksanaan tugas Bakamla dan TNI AL di laut. (vide Lampiran 21) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi.FH. UI) Diskusi pada tanggal 9 Juni 2022 1. UU 34/2004 perlu dilakukan perubahan secara parsial karena terdapat perkembangan geopolitik, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI, dan adanya uji materi UU 34/2004 ke MK. 2. Usulan materi muatan dalam perubahan UU 34/2004: a. Perluasan ancaman yang tidak hanya militer, nonmiliter, dan hybrid tetapi juga cyber warfare. b. Penambahan tugas pokok OMSP. c. Keleluasaan penempatan TNI di jabatan sipil. d. Usia pensiun perwira, bintara, tamtama disamakan semuanya menjadi 60 tahun dengan pertimbangan life expectancy manusia Indonesia yang semakin membaik. (vide Lampiran 22) 153 b. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang operasi militer selain perang terdapat inti sari masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2025, 13.18 – 15.30 WIB 1. Mengingat ATHG ke depan makin berat, perluasan peran TNI dalam OMSP dianggap penting untuk menghadapi ancaman non- militer seperti terorisme dan keamanan siber. 2. Usul tambah kegiatan Pasal 7: pengejaran koruptor lintas negara. 3. TNI perlu antisipasi ancaman modern: perang software, militerisasi ruang angkasa, robotik, senjata biologis, dan perusakan lingkungan. (vide Lampiran 38) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB Tujuan strategis menuntut redefinisi ancaman terhadap keamanan nasional, baik sebagai isu tata kelola maupun pendekatan luar biasa. (vide Lampiran 39) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB (vide Lampiran 37) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2025, 11.09 – 13.40 WIB 1. Doktrin Huntington membedakan antara objective civilian control dan subjective control yang justru melemahkan relasi sipil-militer. 154 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Setara Institute) 2. Amandemen UUD 1945 dan UU TNI telah membentuk desain konstitusional ideal yang tunduk pada kontrol sipil, namun tetap memberi ruang peran militer dalam OMSP dan jabatan tertentu. 3. Praktik kebijakan negara belum sepenuhnya selaras: profesionalisme dan kesejahteraan prajurit terbatas, sementara otoritas sipil belum mampu menyusun agenda politik yang visioner sesuai tujuan nasional. 4. Dalam konteks ancaman baru (perang asimetris, siber, AI, dan human security) dibutuhkan pembaruan hukum, termasuk UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer. (vide Lampiran 42) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2024, 11.09 – 13.40 WIB 1. Jenis operasi konteks OMSP bervariasi antarnegara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing negara. 2. Terdapat 8 prinsip pengaturan OMSP. 3. Pengaturan tentang perbantuan TNI sifatnya masih parsial dan belum komprehensif. 4. Tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP adalah mandat rakyat. Mekanisme kebijakan OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara, 155 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan termasuk dalam hal ini otoritas DPR. 5. Keterlibatan TNI di luar sektor pertahanan dengan dalih OMSP akan menggerus profesionalisme militer dan berdampak pada menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Kontribusi militer dalam OMSP dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. (vide Lampiran 43) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU – Terbuka – Senin, 10 Maret 2025 – 13.44- 15.45 WIB 1. Perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa UU TNI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan tidak selalu bersifat konvensional, seperti ancaman siber, ancaman hibrida, dan ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan. 2. Dengan adanya ketentuan tentang OMSP, TNI memiliki dasar hukum untuk terlibat dalam berbagai situasi darurat yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan sosial. Ini sangat relevan mengingat Indonesia sering menghadapi bencana alam 156 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan dan tantangan keamanan non-tradisional. 3. Terdapat tantangan dalam membangun persepsi positif publik terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa peran TNI dalam konteks ini tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI, tetapi lebih pada kontribusi untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kompetensi terkait. TNI tidak boleh mengambil alih peran lembaga sipil, tetapi lebih berperan sebagai pendukung atau bantuan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan keterlibatan militer, utamanya dalam menghadapi ancaman hibrida. (vide Lampiran 45) c. Terkait dengan materi perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit pada jabatan sipil, terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 1. Pasal 47 ayat (2) UU TNI No 34/2024 mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara, yakni prajurit aktif dapat 157 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan M.A. (Mayjen TNI/Purn) 15.30 – Terbuka menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. 2. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L bukan dwifungsi TNI. 3. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L saat ini sebatas penempatan tugas profesional atas keahlian tertentu yang dibutuhkan K/L. 4. Kebutuhan SDM yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada K/L di atas. (vide Lampiran 37) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi sektor pertahanan negara sudah dibahas menjelang berakhirnya rezim Orde baru; dan kemudian semakin intensif, bahkan dalam kasus TNI, sampai tahun 2004; dengan turbulensi luar biasa kompleks khususnya 2002- 2004 2. Profesionalisasi TNI seharusnya meliputi isu-isu politik, institusi (democratic governance, termasuk hubungan Kemhan_Mabes 158 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan TNI), profesionalisasi ethics/morality/code and conduct of military behaviour (UU No. 2/1988 tentang keprajuritan, aturan tentang peradilan militer, transparansi anggaran, technical/operaitonal competence of military leaderships and personnels. 3. Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. 4. Kalau tidak bagaimana menjelaskan komplikasi koordinasi P5 dengan Kepala K/L tentang pembinaan karier prajurit yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil; bagaimana transparansi internal untuk mengurangi “disintegrating monolith” di lingkungan TNI, bagaimana mengurangi konsekuensi pada carrier path di lingkungan sipil; bagaimana membuka ruang non-ASN (termasuk profesional anggota partai) untuk mengisi jabatan-jabatan uang diperlukan? 5. Seperti apa PP dirancang? 6. Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun (dan atau binsnis TNI) 7. Profesionalisme ethics/morality dll (Saptamarga, Sumpah Prajurit, disiplin militer), institusional (penggunaan anggaran, peradilan militer, supremacy of the civilian institutions, profesionalisme technical (core competence). 159 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Perihal penempatan prajurit aktif di berbagai K/L, maka proses penempatan hendaknya dilakukan transparan dan akuntabel, tidak mengganggu profesionalisme TNI dalam tugas pokok pertahanan negara, dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan kalangan TNI dan K/L. 2. Diperlukan koordinasi yang baik antara Panglima TNI dan pimpinan K/L secara mengikuti kriteria International Organization for Standardization (ISO) sehingga dapat dibenarkan secara manajemen modern. 3. Dalam hal khusus, perlu ditempatkan prajurit aktif untuk jabatan senior pada instansi sipil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan koordinasi dengan K/L. 4. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai penempatan prajurit aktif di lingkungan sipil. (vide Lampiran 38) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Dosen Fakultas RDPU Komisi I, 4 Maret 2025, Pukul 11.09-13.40 - Terbuka 1. Prinsip Profesionalisme:  Ahli dalam bidangnya: menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi perang.  Tidak berpolitik  Tidak Berbisnis  Netral, mengikuti kebijakan negara 160 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Hukum Universitas Brawijaya)  Tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem peradilan  Hubungan sipil-militer: tunduk kepada prinsip supremasi sipil, terdapat kontrol objektif/kontrol sipil demokratik dari otoritas sipil terhadap militer. 2. Praktinya: Data babinkum TNI menyebutkan bahwa hingga tahun 2023 saja sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif duduki jabatan sipil. 3. Implikasinya: Dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme, dampak birokrasi sipil, ruang politik, loyalitas ganda. 4. TNI Aktif di Jabatan Sipil a. Dibanyak negara demokrasi, militer aktif di kementerian pertahanan saja dibatasi dan dikritik. b. Kementerian Pertahanan harus didominasi orang sipil bukan militer aktif dengan berbagai argumentasinya, salah satunya masalah loyalitas ganda. c. Beberapa negara seperti AS, menurut UU mereka, militer yg sudah pensiun hanya bisa menjadi menteri pertahanan jika sudah melalui 10 tahun masa pensiunnya. (vide Lampiran 43) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan RDPU Komisi I, 4 Maret 2024, Pukul 1. Wacana revisi UU TNI, terutama pada Pasal 47 ayat (2), memberi legitimasi regresi Reformasi TNI 161 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Pengurus Setara Institute) 11.09-13.40 - Terbuka melalui perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. 2. Terdapat perubahan Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 1 ayat (1). Struktur dalam ketentuan tersebut diubah melalui Pepres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. 3. Akrobat Regulasi melalui perubahan struktur menyebabkan penempatan prajurit TNI pada jabatan Seskab dapat dibenarkan. Sesmilpres termasuk dalam jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagai jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI. 4. Perubahan regulasi tidak serta merta mengubah analisis bahwa jabatan Seskab relevan untuk di duduki oleh prajurit TNI. (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawa n Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU Komisi I, 10 Maret 2025, Pukul 13.44-15.45 WIB - Terbuka 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan. 2. Perluasan penempatan prajurit pada jabatan sipil fokus di bidang-bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi prajurit yang ditugaskan. 3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. 4. Perlu ada pembatasan yang jelas mengenai jenis jabatan 162 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. (vide Lampiran 45) d. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun prajurit terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut: Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A. (ADDSForu m) RDPU tanggal 03 Maret 2025 Dinas Prajurit TNI maksimal 58/Pa dan 53/Ba dan Ta (aturan tidak sinkron dengan batasan usia bagi anggota Polri dan ASN) (vide Lampiran 37) Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Isu lama ini muncul karena dorongan menyesuaikan aturan kepolisian, tanpa perlu ubah UU, mengingat usia 60 tahun masih produktif.  Perpanjangan usia pensiun bukan merupakan jawaban bagi menumpuknya perwira non-job di lingkungan TNI, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan masa aktif dalam UU 34/2004 dan sudah dapat diserap oleh perluasan struktur/organisasi TNI.  Ketidaksesuaian antara perencanaan personil sesuai dengan rencana jangka panjang struktur/organisasi TNI masa depan. 163 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan  Jawaban untuk itu tidak pernah dibicarakan dengan serius – misalnya terkait dengan isu “reintegrasi prajurit ke dalam ranah sipil”.  Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun perlu memperhatikan isu-isu strategis lainnya. (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Diperlukan peraturan pemerintah batas usia pensiun yang memuat kriteria profesionalisme dan etika manajemen, agar tidak mengganggu regenerasi dan promosi di tubuh TNI.  Diperlukan peraturan internal yang mengatur perpanjangan masa dinas khusus untuk yang sudah memiliki Pangkat Perwira Tinggi mereka. (vide Lampiran 38) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU tanggal 04 Maret 2025 Perlunya memperhatikan relevansi perpanjangan usia pensiun bagi Perwira TNI dengan persoalan di internal TNI yakni:  Jumlah Perwira TNI Non- Job  Hambatan Regenerasi  Penumpukan Bintang 4 (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawa RDPU tanggal 10 Maret 2025 Usulan penambahan usia pensiun bagi anggota TNI 164 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan n Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABR) diharapkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru dan potensi merusak profesionalisme TNI secara keseluruhan. (vide Lampiran 45) e. Terhadap seluruh masukan dari pakar tersebut, DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. f. DPR RI juga menerima masukan dan pandangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melalui surat tertulis dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 41) yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU 34/2004 karena akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Terhadap aspirasi dari KontraS tersebut, DPR RI mengadakan audiensi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, antara lain PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Setara, dan lainnya (vide Lampiran 54). Dalam audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2025, DPR RI menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Dalam forum tersebut disepakati bahwa DPR RI mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui UU 3/2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA) C. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 165 1. Terhadap pemenuhan syarat kuorum dalam penyelenggaraan rapat pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: b. Bahwa Pasal 232 UU MD3 mensyaratkan pemenuhan kuorum dalam setiap rapat atau sidang yang melakukan pengambilan keputusan. Ketentuan kuorum tersebut terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi. Ketentuan kuorum juga telah terpenuhi dalam beberapa rapat pembahasan UU 3/2025 yang melakukan pengambilan keputusan berikut. c. Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran 26), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 125 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 125 orang, izin 165, dan dengan total 290 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 sebagai berikut: 166 Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 66 orang 10 orang 49 orang F-P.GOLKAR 24 orang 3 orang 41 orang F-P.GERINDRA 27 orang 1 orang 40 orang F-P.NASDEM 21 orang - 17 orang F-PKB 31 orang - 18 orang F-P.DEMOKRAT 19 orang 1 orang 17 orang F-PKS 23 orang - 21 orang F-PAN 17 orang - 19 orang F-PPP 12 orang - 2 orang TOTAL 240 orang 15 orang 224 orang d. Rapat Paripurna penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 (vide Lampiran 33), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 311 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat yang membuka Rapat dengan kalimat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan): Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini, telah ditandatangani dan hadir 311 orang anggota dari 579 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenalkanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2024-2024, hari Selasa, 18 Februari 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI berikut (vide Lampiran 34). Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 25 orang 7 orang 77 orang 167 Fraksi Izin Sakit Hadir F-P.GOLKAR 13 orang 1 orang 78 orang F-P.GERINDRA 12 orang 2 orang 49 orang F-P.NASDEM 17 orang 5 orang 42 orang F-PKB 21 orang 2 orang 42 orang F-P.DEMOKRAT 6 orang 1 orang 34 orang F-PKS 19 orang 1 orang 30 orang F-PAN 13 orang 1 orang 30 orang TOTAL 126 orang 20 orang 382 orang e. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 18 Maret 2025 telah memenuhi syarat Kuorum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut (vide Lampiran 55): Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Komisi I DPR RI): Berdasarkan laporan dari sekretariat telah hadir lebih dari separuh Anggota dan delapan fraksi. Sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, kuorum rapat kerja telah terpenuhi. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tanggal 18 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 56): Fraksi Hadir PDIP 8 orang P.GOLKAR 4 orang P.GERINDRA 4 orang P.NASDEM 3 orang PKB 3 orang P.DEMOKRAT 2 orang PKS 2 orang PAN 3 orang 168 TOTAL 29 orang f. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 20 Maret 2025 telah kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57), pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 293 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr.(H.C.) Puan Maharani/Ketua DPR RI) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 58): Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 24 orang 5 orang 75 orang F-P.GOLKAR 14 orang 1 orang 73 orang F-P.GERINDRA 11 orang 2 orang 69 orang F-P.NASDEM 8 orang - 50 orang F-PKB 14 orang 3 orang 39 orang F-P.DEMOKRAT 5 orang - 31 orang F-PKS 10 orang 1 orang 35 orang F-PAN 14 orang - 25 orang TOTAL 100 orang 12 orang 397 orang 169 2. Terhadap sifat rapat-rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup juga diatur di dalam Pasal 278 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Lebih lanjut, dalam ayat (6) dinyatakan “Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Artinya, rapat tertutup apabila disetujui oleh rapat dapat mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. b. Bahwa berikut disampaikan rekapitulasi sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004: No. Nama Rapat Sifat Rapat 1. RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 40) Terbuka 2. RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 (vide Lampiran 44) Terbuka 3. RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025 (vide Lampiran 46) Terbuka 4. Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Terbuka 170 No. Nama Rapat Sifat Rapat Negara pada tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) 5. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48) Terbuka 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 14 Maret 2025 (vide Lampiran 49) Terbuka 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 (vide Lampiran 51) Terbuka 8. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo pada tanggal 17 Maret 2025 (vide Lampiran 52) Tertutup 9. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 18 Maret 2025 (vide Lampiran 55) Terbuka 10. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57) Terbuka c. Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka hanya terdapat satu kali rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup, yaitu Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025. Bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah merumuskan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan terhadap politik hukum dan substansi muatan RUU yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja sebelumnya yang bersifat terbuka. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat lalu menyatakan rapat tertutup untuk umum disertai dengan alasannya tanpa ada sanggahan dari peserta rapat. Berikut ada kutipan pembukaan rapat tersebut oleh Ketua Komisi I DPR RI (vide Lampiran 52). Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Ketua Komisi I DPR RI): Hari ini kita agendanya tunggal, yaitu tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja DPR RI dan Panja Pemerintah telah 171 menyelesaikan seluruh DIM RUU TNI untuk menyempurnakan DIM RUU tersebut, masih perlu dilakukan perumusan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan yang akan menjadi tugas Timus-Timsin. ... Tetapi Timus-Timsin dilarang mengubah substansi. Sekali lagi, dilarang mengubah substansi. ... Oh, iya rapat Timus-Timsin dengan ini saya nyatakan dibuka. (Rapat Dibuka Pukul 12.06 WIB) (Ketok Palu 1 Kali) ... Ibu-Bapak, bahannya sudah ada di Bapak. Oh, iya saya minta maaf, saya tadi lupa, bahwa ini rapatnya tertutup. (Rapat Dinyatakan Tertutup Untuk Umum) (Ketok Palu 1 Kali) Kenapa harus tertutup? Timus-Timsin bukan yang bagian diperdebatkan dan publik perlu tahu, tapi ini lebih kepada, sekali lagi sinkronisasi kata-kata yang kurang lebih dan yang seperti saya sampaikan. d. Berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan tertutup hal, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025 juga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.2] “... Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan.” Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025 yang dilakukan secara tertutup merupakan sebuah pengecualian dengan alasan tertentu yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat. D. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. terkait tindak lanjut atas Putusan MK, DPR RI menerangkan, DPR RI melalui Badan Keahlian telah 172 menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 173 b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut: Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 3 9-11 September 2021 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 4 8-10 Februari 2022 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 5 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 6 29 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan 7 30 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 174 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 8 11 November 2024 Laporan Singkat RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 9 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur 10 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara 11 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara 12 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung 13 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat 14 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara 15 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. 17 13 April 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan) 18 20 April 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) 19 2 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Kementerian Pertahanan 175 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 20 3 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 21 7 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Badan Intelijen Strategis TNI 22 9 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 24 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 25 22 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo. 26 28 Mei 2024 Risalah Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR. 27 28 Mei 2024 Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 28 28 Mei 2024 Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 28 Mei 2024 RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 30 2 Juli 2024 Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004. 31 26 Agustus 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi. 32 13 Februari 2025 Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 33 18 Februari 2025 Risalah Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 34 18 Februari 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 35 18 Februari 2025 Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 176 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 36 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo. 37 3 Maret 2025 Materi Paparan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 38 3 Maret 2025 Materi Paparan Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD) dalam RDPU Komisi I DPR RI 39 3 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) dalam RDPU Komisi I DPR RI 40 3 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) 41 3 Maret 2025 Surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK- KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 42 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 43 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 44 4 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) 45 10 Maret 2025 Materi Paparan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 46 10 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI). 47 11 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 48 13 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 49 14 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo 177 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 50 Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 51 15 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 52 17 Maret 2025 Risalah Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 53 17 Maret 2025 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo kepada Panitia Kerja. 54 18 Maret 2025 Surat Pimpinan DPR RI kepada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Nomor B/4225/3/2025 perihal Undangan Audiensi. 55 18 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 56 18 Maret 2025 Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 57 20 Maret 2025 Risalah Validasi Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 58 20 Maret 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 59 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 60 Pemenuhan meaningful participation dalam pembentukan UU 3/2025 Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 21 Juli 2025 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 11 Juli 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yakni, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., 178 LL.M., Ph.D yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada 45, 56, 69, 75, Dan 81/PUU-XXIII/2025, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan UU a quo? 2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk UU a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antar periode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan UU a quo? Atas dua persoalan yang diuji konstitusional terhadap pembentukan tersebut, pendapat ahli adalah sebagai berikut. Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum, istilah fast track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang. Sarana fast track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa negara, misalnya di Inggris, Selandia Baru, dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda-beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. Dalam diskursus akademik selama lima tahun terakhir, istilah fast track legislation menjadi sesuatu yang berkembang dikarenakan satu alasan yang nampak jelas, yaitu perihal penyusunan undang-undang yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio tahun 2018 hingga 2020 dan melahirkan beberapa publikasi mengenai fast track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang Ahli lakukan tersebut, menjelaskan bahwa: 179 1. Indonesia tidak memiliki sarana fast track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut. 2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat, sehingga diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat dia lebih dekat dengan bentuk constitutional decree, authority. 3. Sarana fast track dapat dimaknai apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa dilakukan fast track di antara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentuk undang-undang. Sehingga apabila seluruh tahapan tersebut tidak diatur, maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan. 4. Sarana fast track juga harus dirumuskan, apa alasan yang membolehkan adanya fast track, siapa yang mengusulkan, dan dalam tahapan apa mosi fast track itu dapat diajukan. Sehingga kapan mitra dalam pembentukan undang-undang harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast track tersebut. 5. Ketiadaan penerapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana di muka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan undang-undang secara fast track menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang. 6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan fast track ini perlu diatur, namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu. Dalam hal dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentuk undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi suatu yang inkonstitusional, menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga, predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instan secara legal politis menjadi suatu hal yang niscaya dan hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan suatu undang-undang. Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif, kapan suatu RUU yang telah masuk dalam prolegnas akan diselesaikan? Dengan demikian, praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup 180 jelas bagaimana sarana fast track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal, bagaimana, dan kapan sarana fast track legislation itu dijalankan. Kedua, ahli menilai dalam sistem pembentukan undang-undang Indonesia mengenal sistem pembahasan antarperiode. Istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dalam tatib DPR menggunakan istilah RUU operan, bahkan dalam beberapa publikasi kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu, landasan hukum untuk mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A Undang-Undang P3 dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan Putusan Nomor 91 Tahun 2020 paragraf 3.17.5, halaman 391. Secara filosofis teoritis, maka Pasal 71A Undang-Undang P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efisiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan produk hukum nasional. Paradigma filosofis, teoritis, dan politis ini menjadi alasan, sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah Undang-Undang 12/2011 melalui Undang-Undang 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A P3 merujuk kepada Pasal 65 ayat (1) P3 yang menegaskan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau menteri yang ditugasi, yang mana sebelum itu dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3 menentukan Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3, penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 hari tersebut. Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas, maka dengan demikian telah dimaknai telah bersedia DIM atas RUU tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR. Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili, maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. 181 Kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang-Undang P3 merupakan probatio proban atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A Undang-Undang P3. Secara sederhana, dapat dimaknai bahwa pintu masuk untuk dapat menentukan para pembentuk undang-undang menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antarperiode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugasi menteri secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3. Kesepakatan selanjutnya yang lahir dari proses ini menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang atau saya menyebutnya primus inter pares atau first among equals yang dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan. Ahli menilai, kesepakatan ini berada pada koridor otoritatif di antara lembaga pembentuk undang-undang tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang P3. Artinya, untuk dapat melihat Pasal norma 71A Undang-Undang P3, terdapat sifat otorisasi yang melekat di antara para pembentuk undang-undang dalam menentukan apakah dapat diteruskan antarperiode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam undang-undang. Pasal 71A Undang-Undang P3 juga bermakna sebagai relasi check and balances antarpembentuk undang-undang yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu rancangan undang- undang untuk dapat di-carry over atau tidak, sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pembentuk undang-undang. Formula check and balances meletakkan pemegang kuasa pembentuk undang-undang yang sesungguhnya untuk menguji apakah suatu RUU dapat dilakukan antarperiode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk undang-undang tidak menyepakati untuk dilakukan antarperiode, maka dengan sendirinya secara formal dan substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antarperiode. Berdasarkan dua pendapat dan atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan undang-undang a quo, maka disimpulkan bahwa, 182 Pertama, ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi sarana fast track legislation yang identik seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan undang di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara fast track. Kebutuhan akan adanya pengaturan fast track untuk kemudian dapat dijustifikasi apakah suatu pembentukan undang-undang layak atau tidak melalui jalur fast track menjadi persoalan yang berbeda dan bukan isu konstitusional dalam perkara a quo. Kedua, pembahasan RUU antarperiode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antarperiode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara check and balances antarlembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares dari instrumen yang sama. Dengan demikian, kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang-Undang P3 merupakan hal yang menentukan decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang- Undang P3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. A. Beberapa permasalahan terkait substansi permohonan para Pemohon dan tanggapan dari pihak DPR Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025, pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) permasalahan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 2. Naskah Akademik (NA); 3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 4. Melanjutkan Proses Pembentukan RUU; 5. Partisipasi Publik dan Keterbukaan; 6. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 183 7. Kesesuaian dengan UUD 1945. Ketujuh permasalahan tersebut akan diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut: 1) Kedudukan Hukum Para Pemohon Terkait permasalahan pertama ini, Ahli sependapat dengan DPR-RI yang berpandangan sebagai berikut: 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI; melainkan sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga. 2. Terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU, khususnya terkait isu dwifungsi, yang merupakan ranah pengujian materiil ,sehingga merupakan bentuk kesalahan dalam obyek (error in objecto). 3. Batu uji yang disampaikan oleh para pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. 2) Naskah Akademik (NA) Terkait permasalahan kedua, Ahli sependapat dengan DPR-RI sebagai berikut: 1. Tidak terdapat ketentuan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, yang melarang pembahasan RUU menggunakan NA dan Naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR- RI sebelumnya. 2. Perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang- undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang- undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK- RI No. 73/PUU-XII/2014 paragraf [3.23] hal. 211, sebagai berikut: 184 “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. (Putusan MK-RI Nomor 73, dibacakan pada hari Senin, 29 September 2014). 3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait permasalahan yang ketiga, Ahli mendukung pendapat DPR sebagai berikut: 1. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang disusun pada bulan Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka adalah akibat dari Putusan MK-RI Nomor: 62/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11:53 WIB yang intinya dalam paragraf [3.13.2], hal. 7 dinyatakan sebagai berikut: “sehingga, demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. 2. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 6.1/DPR RI/II/2024-2025. 3. Banyak aspirasi muncul, yang mengindikasikan adanya kebutuhan penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. 4. Perlu Ahli tambahkan pula, dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna telah meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal 185 tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ. Sebagai catatan tambahan, dapat Ahli kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pertama, ada 3 (tiga) pintu masuk agar suatu RUU bisa masuk sebagai RUU Prioritas Tahunan, yaitu: a) Daftar Prioritas Tahunan. Daftar ini berbasis pada RUU untuk masing-masing Komisi, Badan Legislasi, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI). Praktiknya, satu Komisi mendapatkan jatah 2 RUU per tahun dan hal itu berdasarkan usulan dari masing-masing Komisi. Oleh karena itu, jumlahnya sekitar dua kali jumlah Komisi, karena dijatah 2 RUU per Komisi; dari RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan RUU yang diajukan oleh DPD-RI. Biasanya RUU Prioritas tersebut sudah disebar ke masing-masing Komisi (tsebagaimana tertulis dalam kolom keterangan) dan juga oleh Pemerintah dan DPD-RI. Namun, keterangan ini juga tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus, DPD-RI mengajukan RUU Usul Insiatif sebagai pelaksaaan salah satu tugas dan wewenang mereka berdasarkan Pasal 22D UUD 1945. b) Kumulatif Terbuka. RUU golongan ini adalah RUU yang dibentuk setiap tahun atau bersifat rutin, seperti RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom baru serta untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi Putusan MK-RI. RUU yang masuk dalam katagori kumulatif terbuka ini ada yang tertulis, terutama yang bersifat rutin. Ada juga yang statusnya untuk kumulatif terbuka ini bersifat ganda (dobel), yaitu bisa masuk dalam list prioritas tahunan; atau bisa juga masuk dalam long list, atau bahkan sama sekali belum tertulis, karena mengantisipasi adanya putusan MK-RI. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa di pagi hari Rapat Paripurna memutuskan Prolegnas Prioritas, namun pada siang hari keluar putusan MK-RI 186 yang perlu segera ditindaklanjuti, maka secara otomatis pembentukan UU tersebut masuk dalam katagori kumulatif terbuka. c) Keadaan tertentu. Artinya untuk merespons keadaan yang mendesak seperti keadaan konflik, bencana, dan sebagainya. 2. UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa masuk dalam golongan pertama (karena sudah ada putusan dalam Prolegnas), dan bisa juga masuk dalam kumulatif terbuka; namun,lebih kuat pada bobot kumulatif terbukanya, karena sejak penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI, pilihan atau pertimbangannya adalah kumulatif terbuka. 3. Kumulatif terbuka merupakan ruang fleksibilitas agenda legislasi, dan menurut catatan Badan Keahlian DPR-RI, ada 56 RUU yang seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR-RI dan Pemerintah sebagai tindaklanjut dari Putusan MK-RI. Pada akhir periode DPR-RI 2019- 2024 lalu, ke-56 RUU tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik yang siap untuk diajukan oleh DPR-RI atau pemerintah sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu evaluasi Prolegnas.. 4) Melanjutkan Proses Pembentukan RUU (Carry Over) Isu yang keempat ini Ahli memberikan beberapa catatan sebagai berikut: 1. Rumusan Pasal 71A UU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR-RI dan Pemerintah periode selanjutnya, tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPR-RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR-RI, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR-RI periode baru. 2. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan suatu RUU, dan pada kenyataannya Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan 187 pembahasan terhadap RUU yang telah diproses sebelumnya, dan DPR-RI kemudian menyetujui untuk melakukan pembahasan; maka hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo. Hal ini berarti pembentukan UU tersebut konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. konsep carry over mengacu pada tahapan- tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Dengan demikian, carry over adalah suatu mekanisme yang tidak mengulangi lagi tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya, jika suatu RUU telah melampaui tahapan perencanaan dan penyusunan, maka kedua tahapan tersebut tidak perlu dimulai dari awal lagi. Karena sudah dipastikan ketika ada kegiatan penyusunan, maka berarti telah melewati tahap perencanaan, sehingga ketika telah sampai pada tahap penyusunan, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan apakah RUU tersebut prioritas atau tidak. Dengan demikian apabila telah sampai pada selesainya tahap penyusunan, yang ditandai dengan salah satu pihak, baik pemerintah maupun DPR, telah mengirimkannya kepada Presiden; atau apabila hal itu merupakan RUU Usul Pemerintah, Pemerintah telah mengirim RUU dengan Pengantar Surat Presiden, maka selesailah tahap penyusunan, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembahasan. 4. Selanjutnya, Ahli berpandangan bahwa dalam implementasi carry over ini ada permasalahan terkait kelanjutan proses pembahasan suatu RUU dalam dua rezim pemerintahan yang berbeda, yang kemungkinan bisa memiliki pokok-pokok haluan negara dan politik hukum yang berbeda. Karena itu, terkait persyaratan teknis seperti pembahasan DIM menjadi sangat tidak relevan, karena persyaratan semacam ini berpotensi menutup ruang bagi DPR dan pemerintah berikutnya untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan membahas kembali beberapa substansi yang sudah dibahas. Misalnya dalam Rapat Paripurna DPR- RI; dan semua masalah yang ada menurut DPR-RI periode itu sudah tuntas, namun ketika terjadi penolakan publik, maka DPR-RI periode berikutnya tidak sekedar melanjutkan pengambilan keputusan pada 188 Tingkat II pada rapat paripurna, tetapi juga membahas kembali beberapa materi yang sudah disepakati yang dikenal dengan 15 materi baru. Dengan demikian, persyaratan teknis suatu RUU carry over. Pemikiran ini juga mempertegas bahwa hal- hal yang bersifat teknis tidak boleh mengorbankan hal-hal yang bersifat substantif. 5) Partisipasi Publik dan Keterbukaan Terkait persoalan ini, Ahli mendukung pandangan DPR-RI yang menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. • Pada tahap perencanaan, tanggal 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR-RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah MK- RI Nomor 91/PUU-XVIII/20, yang pada pokoknya adalah untuk mengimplementasikan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, DPR-RI - melalui Badan Keahlian DPR-RI – telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17-22) dengan melibatkan para narasumber sebagai berikut: 1) Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan RI; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 5) Dr. Wahyu Mujiono,S.H., M.H. (Sekretaris BAIS TNI); dan 189 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. • Pada tahap pembahasan, 11 sampai dengan 20 Maret 2025: Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPR-RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu: 1. 3 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDS Forum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA). 2. 4 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative). 3. 10 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selanjutnya diselenggarakan pembahasan RUU dengan kegiatan sebagai berikut: 1. 11 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 2. 13 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU). 3. 14 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 4. 15 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 5. 17 Maret 2025: Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 6. 18 Maret 2025: Pimpinan DPR-RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi/Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. 7. 18 Maret 2025: Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka 190 Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 8. 20 Maret 2025: Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. • Tahap pengesahan, 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. • Tahap pengundangan, Menteri Sekretaris Negara RI telah mengundangkan UU No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104.Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa selama proses pembahasan UU No. 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka (kecuali Rapat Timmus dan Timsin). 6) Kesesuaian dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ahli berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, karena proses pembentukannya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Ahli merujuk pada pertimbangan hukum MK-RI dalam Putusan Nomor: 79/UU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15:13 WIB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 7) Kesesuaian dengan UUD 1945 Terkait hal ini, perkenankan Ahli mengutip Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek beleid (kebijakan), regelensdaad (tindakan pengaturan), bestuursdaad (tindakan pemerintahan), beheersdaad (pengelolaan), dan toezichthoudensdaad (tindakan pengawasan). 191 Dalam pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dan beberapa kendalanya. Beberapa kendala dalam penerapan prinsip yang ideal ini antara lain adalah sebagai berikut: (a) cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu tema tertentu; (b) para pengurus dan aktivis dari stakeholder yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang- undangan tersebut orangnya cenderung berganti-ganti; (c) tidak semua pengurus dan aktivis yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar memahami seluk-beluk dari topik peraturan perundang-undangan yang dibahas tersebut secara mendalam, sehingga agak terkendala saat memberikan masukan; (d) adanya peranan lembaga donor dalam memberikan arah masukan dalam proses tersebut: dan (e) apabila ada suatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus dan aktivis tersebut yang kemudian tidak masuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi suatu hukum positif, langsung muncul tuduhan bahwa proses pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan suatu frasa “kutunggu di MK”. B. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang “Partisipasi Masyarakat” diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan 192 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) ) kali perubahan sebagai berikut: (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 193 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (1) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; 194 c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (6) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Disamping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dimana dalam bagian pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang- undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir ini. C. Tanggapan terhadap Berbagai Opini Hukum Para Pemohon, Saksi, 195 Ahli, dan Berbagai Pihak Lainnya yang Menentang Pembentukan dan Pengesahan UU TNI Terhadap berbagai berbagai opini hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Saksi, Ahli dan berbagai Pihak lainnya yang menentang pembentukan dan pengesahan UU TNI, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU TNI merupakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. 2. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU TNI ini pihak DPR-RI telah memenuhi berbagai persyaratan baik formil maupun materiil pembentukan UU. Hal ini antara lain bisa dilihat secara lengkap dalam berbagai dokumen yang diberikan dalam dokumen yang berjudul “Daftar Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 45, 56, 69, 75 dan 81/PUU-XXIII/2025),untuk selanjutnya disebut sebagai Daftar Lampiran - yang diberikan oleh DPR-RI kepada MK-RI. 3. Salah satu dari Daftar Lampiran itu, misalnya adalah Lampiran Nomor 60 yang berjudul “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang Ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR-RI, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024- 2025, tanggal 26 Agustus 2024”, yang dalam Bagian “II. Kesimpulan” menyatakan sebagai berikut:  Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR-RI, 196 menyepakati/menyetujui: a. Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM. b. Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019- 2024. c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR-RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. I. Konstitusionalitas Perbedaan Muatan Materi Pengaturan dalam Naskah Akademik dengan suatu Undang-Undang Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (PDPR 2/2020) sebagai dasar hukum pembentukan UU yang melarang pembahasan RUU dengan menggunakan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Ketiadaan pengaturan tentang larangan pembahasan RUU dengan menggunakan NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya baik dalam UU P3 maupun dalam PDPR 2/2020, maka penggunaan NA dan naskah RUU tersebut adalah konstitusional. Terlebih, tidak terdapat alasan dalam batas penalaran yang wajar untuk mengatakan bahwa penggunaan NA dan naskah RUU pada pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya menyebabkan proses pembentukan undang- undang inkonstitusional mengingat Pasal 43 ayat (3) UU P3 hanya mensyaratkan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. 197 Persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta- merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang- undang menjadi inkonstitusional. Hal ini dikarenakan NA hanya merupakan referensi, dan perubahan yang terjadi selama pembahasan di legislatif tetap sah. Lebih jauh, MK dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik pengujian formil maupun pengujian materiil sejak tahun 2003 atau sejak berdirinya MK tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap beberapa Putusan MK yang meliputi: 1. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Putusan a quo, MK memberikan pertimbangan, bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang- undang. 2. Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Putusan a quo, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan undang- undang, ada atau tidak ada naskah akademik. Berdasarkan Undang- Undang 198 Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak adanya Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tidak menyebabkan batalnya suatu undang- undang, meskipun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharuskan ada naskah akademik dalam pembentukannya. Ketiadaan naskah akademik bisa dikatakan sebagai cacat prosedur, namun cacat prosedur tidak menyebabkan batal, selama prosedur-prosedur lainnya terpenuhi. 3. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MK dalam Putusan a quo menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa walaupun perubahan pasal dalam UU tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang- undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Berdasarkan teori perundang-undangan, naskah akademik pada dasarnya merupakan alat untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang adalah sah dan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. 199 Pada teori yang sama, yaitu teori perundang-undangan juga dikemukakan bahwa pencapaian kualitas legislasi dapat dilakukan jika perancang undang-undang berpegang pada keutamaan (virtues) dalam perancangan undang-undang, bukan berpegang teguh pada kesesuaian undang-undangan dengan NA (Vide Helen Xanthaki, On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale, Ashgate, Hampshire-Burlington, 2008, hlm., 17.). Keutamaan tersebut antara lain: 1. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efficacy); 2. kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang- undang (effectiveness); 3. efisiensi, yaitu mencakup kejelasan (clarity), ketelitian (precision), dan tidak ambigu; 4. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-neutral language). Merujuk pada UU P3, pencapaian kualitas legislasi selain berpegang pada keutamaan di atas juga berpegang pada beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Begitu juga, faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 juga bukan karena terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang. Faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 hingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah ketiadaan profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang beserta proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa 200 dalil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. Maka dari itu, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan UU TNI tetap menjadikan UU TNI sebagai UU yang konstitusional. II. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan UU TNI Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden (pemerintah). Eksistensi peraturan undang-undang merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum karena pada prinsipnya “without positive action by legislation and positive law more generally many human rights would fail to be realized” (vide Gregoire Webber, Paul Yowell, dan Richard Ekins, Legislated Right: Securing Human Rights Trough Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm.19). Proses untuk menghasilkan undang-undang atau yang dikenal dengan pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional, sementara itu untuk menghasilkan Undang-Undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal), serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 (secara vertikal). Guna mewujudkan Undang- Undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan Undang- Undang di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi nasional (Prolegnas) merujuk pada UU P3 dimaknai sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam kata lain, prolegnas tidak lain adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan undang- 201 undang. Maksudnya, program legislasi nasional merupakan wadah dimana pembentukan suatu undang-undang direncanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pembangunan (materi) hukum nasional. Jika dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori perundang-undangan, Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum, namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang- Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam periode penyusunanya. Daftar RUU yang dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas akan dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah sebelum akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi UU. Program legislasi nasional pada pelaksanaannya memuat daftar skala prioritas RUU yang akan di bentuk pada suatu periode tertentu. Periode tersebut ada yang 5 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional jangka menengah atau 5 tahunan dan ada juga untuk periode 1 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional prioritas tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan tersebut pada pelaksanaannya di penggal- penggal menjadi prioritas tahunan atau prolegnas tahun. Prolegnas 5 tahun itu dapat dievaluasi atau disesuaikan dengan perkembangan setiap tahunnya bersamaan dengan ditetapkannya prolegnas tahunan. Penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan agar adanya suatu perencanaan yang matang dan mendalam dalam pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan kemudian adalah undang-undang yang berkualitas, sinkron dengan peraturan yang lainnya, serta efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penyusunan prolegnas oleh DPR tersebut tidak lain dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia secara konstitusional berada di lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR antara lain menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative initiation), membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval). Hal ini, sebagaimana pandangan Montesquieu bahwa parlemen sebagai kuasa pembentukan hukum merepresentasikan seluruh golongan 202 dalam negara baik golongan kehormatan maupun bukan, sebagai berikut: “The legislative power is therefore committed to the body of the nobles, and to that which represents the people, each having their assemblies and deliberation apart, each their separate views and interest.” Pelaksanaan prolegnas ini dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya memuat daftar RUU, tetapi didasarkan pada visi misi dan kebijakan yang merupakan kriteria untuk menetapkan, mengurutkan, dan memprioritaskan RUU untuk periode 5 tahun dan 1 tahun. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Karena itu, prolegnas disebut sebagai grand design utama DPR dan Pemerintah dibidang produk hukum, di samping sebagai barometer kinerja mereka dalam fungsi legislasi sekaligus sebagai penopang negara hukum sesuai UUD 1945. Prolegnas secara spesifik adalah implementasi fungsi sekaligus menjawab kebutuhan yuridis/legislasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya UU TNI termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pembentukan dan pengesahan UU TNI adalah sah dan konstitusional karena UU a quo termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Bahkan, penetapan UU TNI sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas adalah sah mengingat penetapan RUU dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. III. Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Carry Over Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya atau disebut dengan sistem carry over terhadap RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang menyatakan 203 bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang DPR, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan legislasi nasional senantiasa berkelanjutan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah supaya akuntabilitas kinerja DPR di bidang legislasi dapat terus ditingkatkan. Jika mengulas histori pemberlakuan metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang ini, pada dasarnya pemberlakuan metode carry over didesain untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan legislasi nasional, yaitu perihal produktivitas. Target yang sudah disiapkan kerap tidak dapat tercapai dan bahkan sangat kurang. Hal inilah yang membuat prolegnas seperti terdegradasi dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dalam kata lain, target yang ada di dalam prolegnas prioritas dan tahunan tidak pernah terpenuhi, sedangkan ketentuan hukum positif belum mengatur bahwa daftar RUU yang ada dalam prolegnas merupakan agenda yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bersama DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dan alasan pembuatan prolegnas. Kerancuan demi kerancuan dalam proses legislasi terus bertambah hingga akhirnya diberlakukan metode carry over dalam proses pembuatan Undang-Undang melalui perubahan UU P3 untuk mempermudah dan menambah produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU yang masuk dalam 204 prolegnas. Carry over sendiri merupakan mekanisme pewarisan RUU ataupun pengalihan pembahasan RUU yang telah dibahas pada prolegnas periode sebelumnya (berakhir) ke prolegnas periode berikutnya (sedang berjalan). Dengan demikian, RUU yang masuk dalam daftar prolegnas tidak memiliki keharusan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun agar proses penyelesaian RUU lebih bertumpu pada kualitas materi dibandingkan waktu penyelesaian. Konsekuensi atas adanya metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pada periode pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Mau tidak mau praktik tersebut harus diterima sebagai suatu tindakan dan/atau perubatan yang konstitusional sesuai dengan norma hukum yang berlaku selagi praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Dalam kaitannya dengan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, ahli berpendapat bahwa UU TNI merupakan UU carry over karena proses pembahasannya telah dilakukan mulai dari DPR periode sebelumnya dan UU tersebut telah ditetapakan sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Ini menandakan bahwa UU TNI telah memenuhi seluruh syarat dikategorikannya UU carry over, yaitu (1) pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya UU tersebut telah memasuki tahap pembahasan DIM; dan (2) UU tersebut dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena tidak selesai. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa proses pembentukan UU TNI sah dan konstitusional. IV. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Izinkan Ahli menyampaikan pandangan mengenai dalil Pemohon terkait kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa proses legislasi undang-undang a quo telah cacat formil 205 karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi dalil tersebut, secara prinsip partisipasi publik merupakan pilar fundamental dalam negara hukum demokratis, dan keterbukaan adalah prasyarat bagi legitimasi setiap produk legislasi. Namun, implementasi dan penafsiran prinsip-prinsip tersebut haruslah proporsional dan tidak dapat serta-merta mengesampingkan keseluruhan tahapan serta substansi proses legislasi yang telah dilaksanakan. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak sekadar retorika, melainkan berakar kuat dalam teori demokrasi deliberatif dan esensi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan tidak berhenti pada momen pemilihan wakil rakyat semata. Ia melampaui itu, menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, terutama saat merumuskan hukum yang kelak akan mengikat mereka. Sebagaimana diuraikan oleh pemikir seperti Jürgen Habermas, teori demokrasi deliberatif menekankan urgensi diskusi rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi keputusan publik. Ini berarti, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas. Partisipasi publik adalah sebuah proses dinamis di mana gagasan-gagasan terbaik dapat muncul dan berkembang melalui pertukaran pandangan yang bebas, terbuka, dan kritis. Prinsip partisipasi publik merupakan aspek esensial yang memiliki keterkaitan erat dengan teori representasi politik dalam konteks negara hukum yang demokratis. Demokrasi perwakilan modern tidak semata-mata bertumpu pada representasi elektoral yakni keterpilihan wakil rakyat melalui proses pemilu melainkan juga menuntut adanya representasi substansial yang menghendaki agar kepentingan, suara, serta aspirasi konstituen terartikulasikan secara nyata dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus prosedural untuk menjamin bahwa mekanisme representasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalistik, tetapi mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Ketidakterlibatan publik 206 dalam proses legislasi berpotensi menjadikan arena pembentukan hukum tertutup dan elitis, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mendeligitimasi produk hukum yang dihasilkan. Partisipasi publik memiliki fungsi multifaset yang vital. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, sehingga produk perundang-undangan lebih dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Partisipasi publik juga secara substansial memperkaya kualitas kebijakan melalui penyerapan masukan dari berbagai spektrum pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terdampak langsung dan para pakar di bidangnya. Lebih dari itu, partisipasi publik turut meminimalisir potensi konflik di kemudian hari, karena isu-isu problematik dapat teridentifikasi dan tertangani sejak tahap awal. Yang tak kalah esensial, partisipasi publik merealisasikan akuntabilitas, di mana transparansi proses memungkinkan publik untuk memonitor kinerja perwakilan mereka dan memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terlayani, bukan semata- mata kepentingan parsial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui serangkaian putusannya yang progresif, telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi standar konkret yang dikenal sebagai "partisipasi publik yang bermakna" (meaningful participation). Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sekadar mengundang perwakilan masyarakat ke dalam ruang rapat. Partisipasi publik mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen utama, salah satunya adalah hak untuk didengar (right to be heard), yang mengharuskan tersedianya ruang dan mekanisme yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan terhadap rancangan undang- undang yang sedang disusun.Kedua, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), di mana masukan-masukan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan masukan tersebut dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan serta meresponsnya, baik dengan mengakomodasi atau, jika tidak, memberikan alasan penolakan yang rasional dan transparan. Ketiga, hak untuk dijelaskan (right to be explained), yang mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan rasional mengapa suatu masukan tidak diakomodasi. Penjelasan ini bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga pondasi dari 207 prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna. Keterbukaan ini telah terwujud melalui akses informasi yang komprehensif, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan beserta dokumen terkait, termasuk Naskah Akademik, telah tersedia secara luas melalui platform resmi Pemerintah dan DPR RI. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mempelajari substansi materi secara informatif, sehingga masukan yang diberikan pun berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara multi-tahap. Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan berbagai forum, mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga rapat dengar pendapat yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan: dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pertahanan dan para pakar di bidang terkait. Penting untuk ditegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan secara resmi diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi materi muatan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini sejak tahun 2023. Komitmen awal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya serangkaian FGD (Focus Group Discussion) oleh Babinkum Mabes TNI. Sebuah indikator kuat bahwa ada upaya nyata untuk mendengar masukan publik terhadap materi yang akan diregulasi, jauh sebelum RUU masuk ke ranah legislasi formal di DPR. Selanjutnya, ketika Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan resmi menjadi inisiatif DPR RI, seluruh proses pembentukannya dikoordinasikan penuh oleh DPR. Pada tahap penyusunan RUU, DPR RI secara transparan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai komponen masyarakat sebagai berikut: ● Pada 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, dan Dr. Kusnanto Anggoro. ● Kemudian, pada 4 Maret 2025, Komisi I DPR RI kembali mengadakan 208 RDPU dengan Ismail Hasani dari Setara Institute, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. ● Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR diselenggarakan bersama Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Setelah tahap penyusunan, pada tahap pembahasan RUU, yang berlangsung intensif dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2025, proses legislasi terus melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan keterbukaan: ● Pada 11 Maret 2025, diadakan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. ● Dilanjutkan pada 13 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). ● Pada 14 Maret 2025, dan kembali pada 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI diselenggarakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU a quo. ● Kemudian, pada 17 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. ● Secara signifikan, pada 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI secara khusus mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dengan agenda mendengarkan serta mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Ini membuktikan komitmen DPR untuk melibatkan suara kritis masyarakat sipil. ● Pada hari yang sama, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI kembali digelar bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU a quo. ● Puncak proses pembahasan tercapai pada 20 Maret 2025, dengan Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 209 Seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, mulai dari pengajuan sebagai usul inisiatif DPR hingga pengesahannya menjadi undang- undang, dikelola dan dicatat secara menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja merupakan bukti otentik dari komitmen terhadap prinsip partisipasi dan keterbukaan. Lebih lanjut, publikasi tahapan proses legislasi pun dilakukan secara berkala melalui media massa dan saluran informasi resmi, memastikan masyarakat luas senantiasa mengetahui perkembangan dan status RUU. Dalil Pemohon yang mengklaim kurangnya partisipasi dan keterbukaan sering kali berakar pada asumsi keliru bahwa setiap masukan harus diakomodasi, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya steril dari dinamika politik. Padahal, proses legislasi adalah arena dialektika kompleks antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, yang pada akhirnya harus bermuara pada suatu keputusan politik yang mengikat secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa partisipasi publik tidak berarti publik memiliki hak veto mutlak. Sebaliknya, ia menjamin pemberian ruang yang memadai bagi aspirasi untuk didengar dan dipertimbangkan secara rasional dalam bingkai perumusan kebijakan publik yang lebih besar. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dugaan adanya cacat formil akibat terbatasnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak mencerminkan realitas proses legislasi yang telah berlangsung.Prosedur yang telah dijalankan oleh pembentuk undang- undang, dengan segala tahapan dan dokumentasinya yang transparan dan akuntabel, telah memenuhi standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, bahkan didahului oleh upaya penyerapan aspirasi yang komprehensif oleh pihak Pemerintah. V. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain dalil mengenai kurangnya partisipasi publik yang telah kami elaborasi sebelumnya, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas 210 keterbukaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemohon berargumen bahwa selama proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi serta pemberian masukan sangat terbatas. Namun, dalil ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami ruang lingkup dan batasan asas keterbukaan dalam konteks pembentukan undang-undang, yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum positif kita. Asas keterbukaan merupakan salah satu dari enam asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Asas ini pada intinya menghendaki bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi di sini merujuk pada ketersediaan informasi yang memadai mengenai tahapan, materi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang- undang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang saling melengkapi. Transparansi adalah prasyarat bagi akuntabilitas, di mana publik tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan jika informasi mengenai proses dan keputusan tersebut tidak tersedia secara memadai. Akuntabilitas sendiri berarti kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil selama proses legislasi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melibatkan setiap individu atau kelompok secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan rincian pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan harus dipahami secara 211 proporsional, sejalan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi modern dan pertimbangan efektivitas proses legislasi itu sendiri. Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang relevan adalah partisipasi yang difokuskan pada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 secara eksplisit memberikan batasan subjek partisipasi. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Frasa "kelompok orang" dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut diartikan secara spesifik sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pembatasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya untuk menjaga efisiensi dan fokus pembahasan legislasi agar masukan yang diterima benar-benar relevan dan substantif, tanpa mengorbankan esensi partisipasi bermakna. Hal ini sejalan dengan konsep rasionalitas prosedural, di mana prosedur yang jelas dan terarah mendukung hasil legislasi yang berkualitas, sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas prosedural. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi dan keterbukaan publik kerap didasarkan pada asumsi yang tidak tepat, yakni seolah-olah setiap masukan masyarakat wajib diakomodasi secara mutlak, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya bebas dari pengaruh dan dinamika politik. Padahal, proses pembentukan undang- undang secara inheren merupakan forum dialektika yang kompleks, di mana berbagai kepentingan, perspektif, dan orientasi politik berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan normatif yang mengikat secara hukum dan sah secara konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip partisipasi publik bukanlah pemberian hak veto kepada masyarakat atas seluruh substansi regulasi, melainkan penjaminan adanya ruang yang memadai bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang 212 kemudian dipertimbangkan secara proporsional dan rasional dalam kerangka perumusan kebijakan yang lebih luas. Mekanisme ini selaras dengan prinsip legitimasi prosedural, yang menekankan bahwa validitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, menurut penilaian Ahli, tuduhan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami cacat formil karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tidak berdasar secara hukum dan tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik dari proses legislasi yang telah berlangsung. Seluruh tahapan pembentukan undang- undang tersebut telah diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk melalui pelaksanaan serangkaian forum konsultasi publik dan penyerapan aspirasi oleh Pemerintah secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketentuan formil tersebut, proses legislasi yang dimaksud telah mencerminkan standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Setelah menelaah secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta setelah mengelaborasi secara komprehensif mengenai penerapan asas partisipasi publik dan keterbukaan, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan. Dari tinjauan cermat atas seluruh tahapan dan bukti-bukti proses legislasi yang telah kami uraikan di hadapan Majelis Yang Mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi setiap ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan awal yang melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdokumentasi, hingga proses penyusunan 213 dan pembahasan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Rapat Kerja (Raker) lintas instansi, telah menjadi ruang deliberatif yang substansial. Adanya dokumentasi lengkap berupa catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dijalankan. Tak hanya itu, publikasi berkala atas tahapan legislasi juga memastikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat luas. Prinsip partisipasi publik yang bermakna jelas terpenuhi melalui mekanisme yang secara konsisten memastikan adanya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan sah. Perlu ditegaskan, pembatasan subjek partisipasi yang termaktub dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bukanlah pengabaian hak, melainkan sebuah upaya rasional untuk menjaga fokus dan efisiensi pembahasan demi menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Demikian pula, asas keterbukaan telah terimplementasi secara optimal melalui akses informasi yang komprehensif dan proses pembahasan yang transparan, termasuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan, bahkan suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil. Maka, jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mendelegitimasi Undang- Undang ini. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensif terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai koridor hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya, menolak permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 214 2025 adalah produk legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel serta transparan. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Masukan atas Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang TNI Makalah ini disiapkan berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disiapkan oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul Diskusi Pakar dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam ToR tersebut disampaikan 8 isu dalam bentuk pertanyaan yang merupakan materi dari Naskah Akademik berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang. Oleh karenanya makalah ini akan menjawab kedelapan isu yang disampaikan. I. Sangat Dibutuhkan Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat “RUU Perubahan UU TNI”) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan telah 18 tahun UU TNI tidak mengalami perubahan apapun padahal banyak perkembangan yang telah terjadi, baik geopolitik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI serta adanya uji materi atas UU ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat UU TNI merupakan produk diawal reformasi tahun 1998 sehingga banyak ketentuan yang merupakan respons terhadap praktek yang terjadi sebelum tahun 1998. RUU Perubahan UU TNI diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan legalitas eksistensi TNI. II. Urgensi dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Ada paling tidak enam urgensi mengapa RUU Perubahan UU TNI dilakukan, 215 yaitu: 1. Bentuk perang yang telah berubah secara cepat Saat ini bentuk perang telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang tidak hanya sekedar yang dinyatakan oleh negara, namun perang dapat dilakukan tanpa dinyatakan oleh negara. Belum lagi perang tidak hanya berhadapan dengan negara lain, atau pelaku separatis namun perang dapat diinisiasi oleh para pelaku teror yang bertujuan untuk mengganti ideologi, dasar dan bentuk negara. Perang pun saat ini tidak dilakukan dengan menggunakan alutsista konvensional atau alutsista yang dikendalikan oleh teknologi canggih, namun secara perlahan namun pasti telah menjadi perang siber (cyber warfare) (sistem informasi, media sosial). Oleh karenannya UU TNI sudah sewajarnya untuk dilakukan perubahan sehingga adaptif dengan perkembangan bentuk perang saat itu dan untuk mengantisipasi perkembangan bentuk perang di masa depan. 2. Situasi geopolitik memerlukan pengembangan TNI Situasi geopolitik dan tututan kepentingan nasional (national interest) memerlukan pengembangan TNI yang membutuhkan landasan hukum yang kuat. Situasi geopolitik saat ini baik di kawasan seperti Laut China Selatan, maupun di luar kawasan seperti perang di Ukraina mengharuskan TNI untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi. Situasi geopolitik membutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berpengalaman. 3. Kepentingan Nasional di Luar Wilayah Kedaulatan Fenomena baru yang dialami oleh banyak negara adalah adanya kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan namun perlu mendapat penjagaan dari tentara nasionalnya. Jepang misalnya memberikan peran yang besar pada Self Defence Forces nya untuk menjaga Sea Lanes of Communication (SLOC) Jepang yang berada di wilayah kedaulatan. 216 Demikian pula TNI pernah dilibatkan dalam penjagaan armada kapal perdagangan yang melintasi perairan di Somalia yang merupakan negara gagal yang rawan pembajakan. Pada tahun 2011 TNI melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Saat itu Soamila masuk dalam katagori negara gagal (failed State) sehingga setiap negara bertanggung jawab atas kapal-kapal niaganya. (ditambah oleh negara setempat membolehkan) Saat operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus sebenarnya UU TNI tidak memberi landasan hukum yang kuat. Oleh karenanya RUU Perubahan atas UU TNI perlu memberikan landasan yang kuat bagi pelibatan TNI menjaga kepentingan nasional. Landasan hukum ini menjadi penting bila Presiden mengambil keputusan agar TNI turut dalam operasi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention operation) dengan negara lain atau dimandatkan oleh organisasi internasional atau kawasan untuk melakukan Responsibility to Protect. 4. Tantangan yang dihadapi bangsa yang mengharuskan TNI turut berpartisipasi secara aktif TNI sebagai alat negara ternyata telah mengalami berbagai penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang konvensional. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI untuk melakukan penugasan dibidang kesehatan, termasuk diantaranya penanganan terhadap wabah penyakit Covid 19. Hal ini tentu membutuhkan perbuasan atas tugas-tugas OMSP yang telah ditetapkan dalam UU TNI. 5. Terbitnya berbagai Undang-undang pasca UU TNI yang bersinggungan dengan eksistensi TNI Pasca tahun 2004 telah banyak Undang-undang yang terbit dan bersentuhan dengan TNI, Perubahan atas UU Terorisme (“UU Terorisme”), UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU PSDN”) dan UU Aparatur Sipil negara (“UU ASN”). 6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilakukannya Amandemen 217 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar UU TNI dilakukan perubahan. Dalam kata-kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan disebutkan “usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat melalui upaya legislative review.” Selanjutnya MK mengatakan, “… demi memberikan kepastian hukum, menurut Mahkamah, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU TNI dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” III. Undang-undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU 1. UU TNI 2. UU Terorisme 3. UU PSDN 4. UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia IV. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Landasan Filosofis a. Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 paragraf empat disebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu senantiasa membangun postur sistem pertahanan, termasuk TNI, sesuai dengan perkembangan ancaman tradisional maupun non- tradisional serta perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Dalam konteks demikian TNI yang telah beberapa kali mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi internal di Indonesia pada masa reformasi saat UU TNI dibentuk perlu untuk dilakukan penyesuaian 218 kembali agar dapat menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi bangsa dan tanah air Indoenesia secara baik. b. Saat ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara menuntut adanya berbagai perubahan tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak saja berbasis pada wilayah kedaulatan negara, tetapi pada kepentingan Indonesia di luar wilayah kedaulatan Indonesia. 2. Landasan Sosiologis a. Masyarakat hingga saat ini mengapresiasi peran TNI yang tidak semata-mata menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara namun peran menjaga kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan, seperti menjaga kapal-kapal dagang Indonesia dari ancaman perompak di negara lain yang sedang mengalami kegagalan pemerintah. b. Disamping itu masyarakat sangat mengapresiasi peran TNI dalam OMSP, utamanya perang melawan terorisme, perang melawan pandemi, melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik senjata di suatu negara ataupun melakukan evekuasi adanya wabah penyakit di negara lain, bahkan dalam menjalankan program-program pemerintah yang daya jangkaunya ke seluruh wilayah dan dalam waktu yang cepat. c. Masyarakat juga menginginkan agar para prajurit TNI dapat ditempatkan di birokrasi institusi sipil mengingat kemampuan manajerialnya yang bermanfaat. d. Life expectancy populasi Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir semakin panjang dan karenanya masa dinas aktif seorang prajurit dapat menyesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat mencapai usia 60 hingga 62 tahun. 3. Landasan Yuridis Secara yuridis UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat telah hadir UU PSDN dan UU Terorisme serta Putusan Mahkamah Konstitusi. V. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 219 Indonesia a. Sasaran Menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI yang harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan sehingga menjadikan TNI sebagai alat negara yang tangguh, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. b. Ruang Lingkup Pengaturan Mengatur eksistensi TNI baik dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ditambah dengan kepentingan nasional di berbagai belahan dunia serta tugas TNI dalam OMSP. RUU Perubahan atas UU TNI ditujukan untuk melaksanakan penyusaian dengan berbagai UU yang bersinggungan dengan UU TNI dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. c. Jangkauan RUU Perubahan UU TNI ditujukan untuk para pengambil kebijakan dalam lingkup pertahanan negara sehingga dalam mengambil kebijakan mempunyai landasan yang kuat dan adanya kepastian hukum, termasuk dalam mengerahkan pasukan dalam menjaga kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan, menjalankan tugas menumpas terorisme yang terkait dengan eksistensi dan keselamatan negara, serta pengaturan masa aktif dinas ketentaraan. Disamping itu bagi pengambil kebijakan dapat melibatkan para prajurit TNI di luar kedinasan di lingkungan TNI ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan intelijen. d. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan UU tentang TNI adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang efektif dan efisien dalam melindungi bangsa dan tumpah darah negara, termasuk kepentingan Indonesia yang berada di luar wilayah kedaulatan. Disamping itu dalam rangka mengoptimalkan para prajurit TNI sehingga memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk bisa mengabdi di birokrasi 220 pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. VI. Materi muatan yang sekiranya diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang peru bahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Tugas pokok dan fungsi TNI Membuat pengaturan TNI tidak hanya penegak kedaulatan tetapi juga menjaga kepentigan nasional di luar wilayah kedaulatan. 2. Pelibatan TNI dalam OMSP Membuat pengaturan OMSP yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu termasuk pananganan penularan wabah penyakit. 3. Penempatan Prajurit TNI dalam Birokrasi Pemerintah Membuat pengaturan yang tegas tentang penempatan prajurit TNI dalam birokrasi pemerintah. 4. Usia Prajurit Membuat pengaturan usia prajurit yang lebih panjang daripada usia prajurit berdasarkan UU TNI. VII. Tanggapan pengaturan OMSP TNI telah secara positif melakukan banyak OMSP sehingga perlu diatur lebih luas pelibatan TNI dalam OMSP, seperti penanganan wabah penyakit, evakuasi warga negara yang terjebak dalam konflik bersenjata di suatu negara atau pemulangan warga negara ke Indonesia karena adanya pandemi di suatu negara. VIII. Penempatan TNI aktif dalam Kementerian/Lembaga Penempatan TNI dalam Kementerian/Lembaga perlu diperluas mengingat sangat dibutuhkan prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan manajerial untuk berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karenanya para prajurit TNI diberi kesempatan untuk bersaing dengan ASN dalam mengemban tugas-tugas Kementerian/Lembaga. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah 221 pada tanggal 23 Juni 2025, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2025 dan 18 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara 75/PUU-XXIII/2025 a. bahwa proses pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta telah terdapat Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada paragraf 3.9 angka 2 halaman 66 sampai dengan 67, Mahkamah menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan Undang- Undang adalah partisipasi masyarakat; b. pembentukan UU a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta telah terdapat Putusan Nomor 27/PUU-VII/2019 pada paragraf 3.9 angka 2 halaman 66 sampai 65, yang pokok utamanya bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka; c. bahwa proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 UU P3 karena RUU TNI Perubahan tidak masuk ke dalam 41 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh DPR tertanggal 19 November 2024. Proses masuknya RUU TNI Perubahan dimulai saat penerimaan Surat Presiden (Surpres) Nomor R/12/Presiden/02/2025 yang menyatakan, “Penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang TNI.” Surpres tersebut tidak menggunakan alasan yang mendasar terhadap perintah penunjukkan wakil pemerintah; dan 222 d. bahwa proses pembentukan UU a quo tidak mematuhi Pasal 290 ayat (2) Tata tertib DPR menyatakan, “Usul perubahan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan UU 3/2025 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. 2. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XXI/2023, ditentukan bahwa Pemohon dalam pengujian formil harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 3. Bahwa ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat 223 (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang- undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang- undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. b. Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. c. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang- undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih 224 tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. d. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan UU Pembentukan PUU. Adapun terhadap dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI jelas merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 3/2025 225 1. Landasan Filosofis. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. 2. Landasan Sosiologis. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. 3. Landasan Yuridis. UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 (vide bukti PK-1) dan memperhatikan kebutuhan hukum. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU 226 TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajutir TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN. C. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menjelaskan proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa: 1) RUU TNI Perubahan tersebut masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Nomor Urut 141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-2); 2) RUU TNI Perubahan kemudian disampaikan oleh DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-3); 3) Selanjutnya, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-4); 4) Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan 227 DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya (vide bukti PK-5); 5) Kemudian, pada bulan Oktober Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung proses pembentukan RUU yang telah berlangsung pada tahun 2024, serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-6) dan DIM (vide bukti PK-7); 6) bahwa dalam Surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 tersebut di atas, Presiden menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI Perubahan, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian Presiden dan perubahan struktur kabinet, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025; 7) Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI Perubahan tersebut juga merupakan wujud penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menindaklanjuti pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memuat: ”[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 228 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 8) Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 9) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan 229 Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber), 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan 3) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU TNI Perubahan. b. Selanjutnya Pemerintah menguraikan kronologis proses pembentukan UU a quo sebagai berikut: Proses Perencanaan 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam 230 Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide bukti PK- 8). 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide bukti PK- 9). Proses Penyusunan 28 Mei 2024 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU TNI Perubahan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tautan dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5Rjomh1KKTU pada menit 2:19:00. 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide bukti PK-3). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-4). 11 Juli 2024 Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Borobudur (vide bukti PK-10). 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi 231 Masalah (vide bukti PK-6.1 dan PK-6.2). Surat berisi perubahan wakil Pemerintah. Proses Pembahasan 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan RUU a quo (vide bukti PK-11). 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-12). 17 Maret 2025 Rapat Panja RUU a quo dan Rapat Timus dan Timsin RUU a quo (vide bukti PK-13). 18 Maret 2025 Rapat Kerja RUU a quo Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI (vide bukti PK-14). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide bukti PK-15). 232 Proses Pengesahan 26 Maret 2025 Penyampaian RUU yang telah diparaf/pengesahan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Proses Pengundangan 26 Maret 2025 Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide bukti PK-17). c. Berdasarkan kronologis di atas, Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Pelaksana UU P3). Bahwa sebelum RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian menjadi materi muatan UU 3/2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, karena RUU TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR, proses pembentukan RUU TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Proses penyusunan Naskah Akademik RUU TNI Perubahan juga telah 233 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU P3 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres Pelaksana UU P3. 2) Tahap penyusunan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 UU P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari DPR RI Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam). Sebelumnya, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 234 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 235 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 236 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-2). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 237 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan 238 adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 239 a) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK- 28). b) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: b). 1. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b). 2. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); b). 3. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); b). 4. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); b). 5. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); b). 6. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); b). 7. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); b). 8. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 240 b). 9. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. 3) Tahap pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU P3. Bahwa tahap pembahasan suatu RUU, berdasarkan Pasal 66 UU P3, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dimulai dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini (vide Pasal 68 ayat (1) UU P3). Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (vide Pasal 69 ayat (1) UU P3). a) Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: a). 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). a). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom 241 Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). a). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). a). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). a). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). 242 4) Tahap pengesahan/penetapan dan tahap pengundangan Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya terhadap RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU P3 karena selama proses penyusunan UU 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 yang dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3). b. Bahwa terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU P3 yang berketentuan sebagai berikut: 243 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 244 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. c. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. d. Bahwa Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 2) Tahap Penyusunan. Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU 3/2025 telah dibuka seluas-luasnya. e. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- 245 undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). f. Pemerintah menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya asas keterbukaan dengan telah dibukanya akses masyarakat pada tahap pembentukan UU 3/2025 sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-45) dan dokumen ini dapat diakses melalui laman https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN-2023- DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM-TAHUN- 2020-2024-1697446237.pdf. 2) Tahap Penyusunan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A (vide bukti PK-46). 3) Tahap Pembahasan a) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: 246 https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU (vide bukti PK-47) b) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE (vide bukti PK-48). c) Rapat konsinyering Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14-15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide bukti PK-49) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang- undang untuk membahas RUU a quo secara diam-diam dan tertutup. Dengan demikian ditutupnya pintu ruang rapat tidak dapat diartikan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup dan terlarang untuk dimasuki. d) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: 247 https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c (vide bukti PK-50). e) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws.s (vide bukti PK-51). g. Kemudian, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2025 telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pada tahapan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful 248 participation”, maka Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3. b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Selanjutnya, terkait dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan: 249 [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). e. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas- luasnya. f. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (Pasal 96 UU P3). 250 g. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU 3/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3. 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 251 Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN (Diterima pada tanggal 11 Juli 2025) I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 252 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 253 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan 254 dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, 255 dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- 256 Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 257 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam 258 rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 259 c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 260 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. 261 e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 262 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. 263 Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: 264 Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. 265 b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 266 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. 267 Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) 268 Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015- 2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda 269 Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK- 62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 270 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B- 1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor 271 B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK-69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK- 71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan 272 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II nomor 137) (vide bukti PK-74) 273 dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010- 2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 274 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai 275 akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang 276 telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a 277 TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN (Diterima pada tanggal 18 Juli 2025) Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus 278 tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal 279 Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan 280 kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 281 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. 282 Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada 283 tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain 284 itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 285 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk 286 membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat 287 Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XIX/2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional 288 Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun...Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 26 Agustus 2024; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal. 5 Maret 2025; 8. Bukti PK-7a : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI; 289 9. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 10. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024- 2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025; 11. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Seskemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik, Surat Seskemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dan Nota Dinas Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: B/ND-245/VII/2024/DIT SDM; 12. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah; 13. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4196/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Transkrip Rapat Panja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dan Label urutan pembicara rapat Komisi I DPR RI; 14. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4221/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 15. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Daftar Hadir Tamu dan 290 Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah; 16. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 17. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 18. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35; 19. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Wisma Elang, Menteng TA 2023 tanggal 5 September 2023; 20. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Muslim Indonesia Makassar TA 2023 tanggal 14 September 2023; 21. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Jember TA 2023 tanggal 18 September 2023; 22. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura TA 2023 tanggal 18 September 2023; 291 23. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Hangtuah TA 2023 tanggal 19 September 2023; 24. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani TA 2023 tanggal 3 Oktober 2023; 25. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di STHM Ditkumad TA 2023 tanggal 6 Oktober 2023; 26. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret TA 2023 tanggal 10 Oktober 2023; 27. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Dipenogoro TA 2023 tanggal 12 Oktober 2023; 28. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Gajah Mada TA 2023 tanggal 1 November 2023; 29. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 292 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber; 30. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-1153/HK.00.00/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 31. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2028/HK.00.00/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 32. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2060/HK.00.00/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 33. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2100/HK.00.00/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 34. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2144/HK.00.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 35. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2228/HK.00.00/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 36. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2303/HK.00.00/9/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Undangan Rapat; 37. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2974/HK.00.00/9/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Undangan Rapat; 38. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-3005/HK.00.00/9/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Undangan Diskusi; 39. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/3806/LG.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja; 293 40. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4085/LG.02.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 41. Bukti PK-40 : Fotokopi Transkrip Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025; 42. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panja; 43. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG/02/02/03/2025 tentang Undangan Rapat Panja; 44. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 45. Bukti PK-44 : Fotokopi Risalah Rapat Sementara dan Risalah Rapat Validasi Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI; 46. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 47. Bukti PK-46 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024; 48. Bukti PK-47 : Fotokopi Tautan Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025; 49. Bukti PK-48 : Fotokopi Tautan Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025; 294 50. Bukti PK-49 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panja RUU TNI Perubahan Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah; 51. Bukti PK-50 : Fotokopi Tautan Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025; 52. Bukti PK-51 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025; 53. Bukti PK-52 : Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2025; 54. Bukti PK-53 : Fotokopi Kep DPR Nomor 41A-DPR RI-I-2009-2010 ttg Prolegnas 2010-2014; 55. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin 1081 VI 2020 Pokja Revisi UU TNI Cap; 56. Bukti PK-55 : Fotokopi Sprin Panglima TNI No Sprin 415 III 2011 Tim Revisi UU TNI; 57. Bukti PK-56 : Fotokopi Draft RUU Tentang TNI; 58. Bukti PK-57 : Fotokopi Sprin Panglima TNI Nomor Sprin-454-II-2014 ttg Daftar Pers Pokja RUU TNI; 59. Bukti PK-58 : Fotokopi Keputusan DPR RI NOmor 06A-DPR RI-II- 2014-2015; 60. Bukti PK-59 : Fotokopi Keputusan DPR RI 4-DPR-III-2015-2016 ttg Prolegnas 2016 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019; 61. Bukti PK-60 : Fotokopi Kep DPR Nomor 1-DPR RI-II-2017-2018 ttg Prolegnas 2015-2019; 62. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan B-3834-VII-2014 Laporan Pembahasan RUU TNI; 63. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor R-142-13-01-15- SRU ttg Draft RUU TNI; 64. Bukti PK-63 : Fotokopi Kepmenhan Nomor KEP 192 II 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU NOmor 34 Tahun 2004 tentang TNI; 65. Bukti PK-64 : Fotokopi Pointer Rapat RUU TNI 12 Agustus 2015; 295 66. Bukti PK-65 : Fotokopi Matrik Perbandingan Substansi Usulan Perubahan RUU TNI; 67. Bukti PK-66 : Fotokopi Kep Menhan No 556 Tentang Pembentukan Panitia Antarkem Penyusunan RUU; 68. Bukti PK-67 : Fotokopi Nota Dinas Dirjen Strahan B-ND-126-V-2018- Ditperpu Penyampaian Bahan Rakorsus Menhan di Kemenpolhukam-3-17; 69. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Menko Maritim B-1067 Menko Maritim UM 206 V 2018 Undangan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan UU No 34 Tahun 2004 ttg UU TNI; 70. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-UND-2675-VI- 2018 ttg Und Rapat RUU TNI; 71. Bukti PK-69a : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-1434-VII-2018 ttg Lap Rapat RUU TNI 72. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Dirjen Kuathan Kemhan B 538 08 01 16 Djkuat Rapat Pembahasan RUU TNI; 73. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Sekjen a.n. Menhan Nomor B-1144-13- 01-78-Ditkum ttg Permohonan Penyelarasan Nasmik RUU TNI-pages; 74. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Menkumham Nomor PPE.PP.01.03-1389 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep RUU TNI; 75. Bukti PK-73 : Fotokopi No PHN-HN.02.04-20 Surat Kemenkumham Ket Hasil Penyelarasan NA RUU TNI; 76. Bukti PK-74 : Fotokopi Kep DPR RI Nomor 13 DPR RI II 2022-2023. Selain itu, Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., dan Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 serta 2 (dua) orang saksi yakni Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: 296 AHLI PRESIDEN 1. Dr. Ahmad Redi S.H., M.H. Ahli menerangkan mengenai hal-hal terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi “UU TNI”), yaitu sebagai berikut: 1. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan General Principles of Good Legislation atau Prinsip-Prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (selanjutnya disebut “PUPB”) merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”), yang secara normatif, menurut Ahli, termanifestasi ke dalam 3 (tiga) klaster besar, yaitu klaster: (1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan; (2) asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan; serta (3) prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP, bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 297 pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dengan penerapan ‘asas materi muatan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPP, serta penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam pasal-pasal di UU PPP. Berdasarkan pemikiran di atas, terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap UU TNI maka mestilah menggunakan batu uji berupa penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dan berdasar UU PPP. Hal ini mengingat, terhadap perkara a quo yang diuji ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini, Ahli hendak melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU TNI melalui penerapan dua standar di atas. Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan UU TNI dikaitkan dengan penerapan beberapa asas yang relevan dengan pengujian formil sesuai Permohonan Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang- Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Dalam UU TNI dapat dilihat dari bagian Konsiderans menimbang dan bagian Penjelasan Umum dalam UU TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU TNI, tujuan UU TNI yang hendak dicapai, yaitu: a. mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara; b. menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, 298 ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI; c. mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya; dan d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa UU TNI telah memenuhi PPUB dimensi penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ sesuai UU PPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penerapan asas ‘dapat dilaksanakan’ dalam UU TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, halaman 266-367, menyatakan dalam Pertimbagannhya bahwa asas dapat dilaksanakan: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” Maka dalil yang menyatakan bahwa UU TNI melanggar ‘asas dapat dilaksanakan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU PPP besifat premature sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian penerapan asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP, bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 299 berbangsa, dan bernegara.” Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan apakah UU TNI telah sesuai dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sismetatis, dan teleologis, UU TNI telah memenui ‘asas kedayagunaan dan kehasilgunaan’, karena: (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) saat ini; (b) dibutuhkannya pelaksanaan kebijakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia; (c) adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal- hal tersebut tertuang dalam substansi UU TNI, yang secara objektif maka pertimbangan historis, sistematis, dan teleologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas telah sesuai dengan ‘asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan’. Selanjutnya, penerapan asas ‘kejelasan rumusan’ dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP, bahwasetiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan 300 sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, UU TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II UU PPP mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu pula dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh Pasal 53 UU TNI, telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal 53 (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Pr4iurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 6l (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh norm adresaat siapa pun sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintara dan tamtama, maupun perwira tinggi Bintang 3. Hal ini membuktikan bahwa UU TNI telah secara nyata, tegas, dan pasti telah sesuai dengan asas ‘kejelasan rumusan’. Selanjutnya, penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam UU TNI, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara 301 lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas keterbukaan. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam 96 ayat (3) UU PPP bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi berkali-kali kepada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap UU TNI. Berdasarkan Keterangan Presiden dan Keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. 302 Perihal peratisipasi public ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang dalam Pertimbangannya menyatakan: “…berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro- aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi Masyarakat”. Namun demikian, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut bahwa: “…pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien”, berdasarkan Pertimbangan ini maka secara teknis ada pemakluman bahwa tidak mungkin ada partisipasi piublik yang dapat dilakukan secara maksimal, karena teknis operasional ini tidak efektif dan efisien. Perlu pula dipahami bahwa pembentukan UU mestilah efektif dan efisien. Pada masa ini basis pembentukan UU harus menreapkan Better Regulation Framework. Di Inggris, implementasi Better Regulation Framework melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar Better Regulation Framework dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Better Regulation Framework dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh proses regulasi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, cepat, serta dapat diimplementasikan secara efektif. 303 Menurut Ahli, UU TNI telah pula secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip peratisipasi publik yang bermakna sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UUU PPP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Ketaatan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu ketaatan terhadap proses pembentukan sejak perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. UU TNI sejatinya telah terpebuhi sejak tahap perencanaan yang dibuktikan melalui adanya dokumen perencanaan, sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. e. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. f. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. 304 h. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. i. Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan hal di atas maka jelas bahwa UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan UU secara konsisten , bahkan sejak 2009. Artinya, UU TNI telah memenuhi PUPB dan memiliki legitimasi perencanaan yang mumpuni. Bahkan UU TNI merupakan salah satu UU yang paling baik konsisten perencanaannya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ketaatan terhadap tahapan penyusunan UU dapat dibuktikan dengan adanya naskah RUU dan Naskah Akademik RUU TNI. Secara kausalitas, tidak akan pernah ada pengesahan UU apabila tidak ada RUU- nya. Artinya RUU TNI tentu disusun oleh DPR sebagai lembaga pembentuk yang memegang hak inisiatif RUU TNI. Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah memiliki hak inisiatif RUU TNI sesuai dengan Proglegnas di masanya, maka tentu akan ada Naskah Akademik, misalnya melalui Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM nomor B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dibalas dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RUU-nya, sesuai surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal tahap penyusunan UU TNI ini dengan membaca kronologis yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR RI maka penyusunannya telah dilakukan secara periodik, baik pada saat masa periode DPR RI 2019-2024 305 maupun masa periode DPR RI 2024-2029. Pada masa periode DPR RI 2019- 2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU-nya. Surat Ketua DPR ini pun dibalas oleh Presiden dengan Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Selanjutnya, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya dalam tahap pembahasan, DPR pun melakukan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II secara taktis, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pembahasan RUU TNI di DPR. Proses yang cepat ini merupakan langkah maju dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan secara cepat ini guna merespon berbagai tantangan pembentukan UU, yaitu birokrasi yang kompleks, politisasi yang berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis. Proses legislasi secara prosedural melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR, DPD, kementerian terkait, dan Presiden. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang efektif dan efisien. Pembentuk UU harus taat terhadap seluruh proses pembentukan, namun ketaatan terhadap proses pembetukan undang-undang tidak serta merta harus mengakibatkan waktu yang panjang dan lama. Begitu pula tantangan politisasi berlebihan yang mana kepentingan politik seringkali mendominasi proses pembuatan undang-undang, mengalahkan pertimbangan substantif dan teknis. Hal ini menyebabkan perdebatan berkepanjangan yang tidak produktif dan penundaan yang tidak perlu. Anehnya, saat ini politisasi yang berlebihan seringkali muncul dari elemen non-state yang berupaya melakukan aksi dan reaksi yang berlebihan untuk memaksakan kehendaknya dengan memonopoli kebenaran tunggal. 306 Tantangan lainnya dalam proses pembentukan UU, yaitu kurangnya kapasitas teknis, yang mana anggota legislatif dan staf pendukung terkendala keahlian teknis yang memadai dalam bidang-bidang khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses penyusunan dan pembahasan menjadi tidak efisien, sehingga membuat penyusunan dan pembahasan RUU sangat lama. RUU TNI yang dibahas secara cepat menjawab tantangan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya, tantangan birokrasi yang kompleks, politisasi berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis dapat dipatahkan dengan terbentuknya UU TNI secara cepat, efektif, dan efisien. Sejatinya inilah bentuk Better Regulation Framework dan Smart and Good Legislation. Terlebih, menurut Ahli, UU TNI pun hanya mengatur mengenai hal-hal yang kompleksitasnya relatif rendah, yaitu hanya terbatas mengatur mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan Prajurit pada kementerian/Lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI, yang tetap megacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 3. UU TNI merupakan RUU Carry Over Sekaligus RUU Kumulatif Terbuka Meskipun dalam Keterangan-nya, Presiden dan DPR, sependek pengetahuan Ahli, tidak menyatakan bahwa RUU TNI merupakan RUU Carry Over atau RUU luncuran, namun menurut Ahli RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU luncuran (carry over). Adapun yang menjadi alasan dari Ahli untuk menyatakan bahwa RUU TNI sebagai RUU Carry Over, yaitu: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi: (1) RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan (2) hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pertama, menurut Ahli, RUU TNI telah memasuki masa Pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Hal ini didasari oleh argumentasi faktual, bahwa pada periode DPR RI 2019-2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 307 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo. Surat Ketua DPR ini dibalas oleh Presdien dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPP diatur bahwa: Pasal 49 (1) RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PPP dijelaskan bahwa: “Penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI, secara formal- administratif harus dianggap telah ada Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU disertai dengan DIM. Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PPP mengatur bahwa: Pasal 50 (1) RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. (3) DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka waktu 60 hari sejak Ketua DPR menerima Surat Presiden mengenai penugasan wakil disertai DIM maka telah dimulai pembahasan secara administratif-formal. Hal ini terbukti pula dengan fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 308 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Artinya telah ada fakta hukum bahwa RUU telah dimulai Pembahasan DIM dan ada keputusan hukum dari DPR yang menyatakan akan dilakukannya carry over terhadap RUU TNI. b. RUU TNI disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan adanya penetapan RUU TNI dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang- Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Presiden pun secara hukum dan politik bersepakat untuk meneruskan pembahasan (carry over) RUU TNI melalui Surat Presiden Nomor R/12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo termasuk perubahan struktur kabinet, Presiden tetap berkomitmen secara politik melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025. Bila secara politis Presiden tidak berkehendak untuk melanjutkan pembahasan RUU maka, Presiden tidak akan menyurati DPR dengan menugaskan kembali wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI di DPR. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ahli, jelas bahwa RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU Carry Over karena memenuhi ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Selain dapat dinyatakan RUU Carry Over, RUU TNI pun dapat dikategorisasikan sebagai RUU yang memenuhi syarat RUU Kumulatif Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPP. Sifat kumulatif terbuka RUU TNI pun dapat didasarkan pada 2 (dua) sebab, yaitu sebab 309 pelaksanaan putusan MK dan sebab dalam keadaan tertentu karena adanya urgensi nasional. Sebab pelaksanaan Putusan MK, yaitu terlihat dari Penjelasan Umum UU TNI yang menjelaskan bahwa UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sedangkan sebab adanya urgensi nasional dapat dilihat dari, misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa: Pasal 47 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr4jurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan Pasal 47 ini, menurut Ahli, merupakan substansi urgensi nasional yang harus segera dibentuk dalam UU TNI, karena Pasal 47 ini dalam rangka memberikan legitimasi praktik berhukum yang telah ada sebelum UU TNI ada dengan tetap berlandaskan pada demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam situasi genting, “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”, yang berarti bahwa segala tindakan yang tampak perlu demi mencapai keberhasilan nyata dapat dianggap sah atau dibenarkan. Dengan kata lain, keadaan urgensi nasional sering kali membuka ruang pembenaran terhadap tindakan-tindakan business as usual. Apabila pun ingin dinyatakan bahwa UU TNI pun merupakan UU yang dibentuk secara regular, yaitu RUU yang memulai kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka RUU ini pun dapat dikatakan demikian dengan 310 memulai start perencanaan dari penetapan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025. Dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, pembahasan, dan seterusnya, yang secara periodik dapat dibuktikan secara administrasi hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek formil pembentukan UU TNI, dapat saya simpulkan bahwa proses legislasi UU TNI telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip Konstitusionalisme. UU TNI hasil perubahan ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas berhukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kehendak politik dan hukum negara untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan tantangan zaman yang kian kompleks dan beragam. Oleh karenanya, ahli meyakini bahwa tidak terdapat cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut. Ibnu Taimiyah pernah berkata, ﻟَﻳْﺱَ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﻝُ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻳَﻌْﻠَﻡُ ﺍﻟْﺧَﻳْﺭَ ﻣِﻥْ ﺍﻟﺷﱠﺭِّ ﻭَﺇِﻧﱠﻣَﺎ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﻝُ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻳَﻌْﻠَﻡُ ﺧَﻳْﺭَ ﺍﻟْﺧَﻳْﺭَﻳْﻥِ ﻭَﺷَﺭﱠ ﺍﻟﺷﱠﺭﱠﻳْﻥِ “Orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi, orang ygang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan”. 2. Prof. Dr. I Gde pantja Astawa SH MH Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal – hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang – undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu undang – undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Ketentuan Pasal 20. Undang – undang sebagai produk legislatif, merupakan 311 sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat 1 UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan, dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan “batu uji” atau dasar pengujian formil terhadap UU TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU TNI sejalan dengan tata cara / prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu : Pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR ; Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU TNI yang telah disetujui bersama menjadi undan -undang tersebut, selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara. Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU TNI pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.UU P3 itu sendiri merupakan undang-undang organik, yaitu undang-undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan :”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang”. Pasal 22 A UUD 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang – undang dengan undang – undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Sebab, yang namanya undang – undang, adalah bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang – undangan. Dalam konteks ini ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Adanya inkonsistensi itu menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation, 312 khususnya landasan yuridis (juridische gronslage), - selain landasan filosofis dan landasan sosiologis – sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik. Dasar atau landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena sekurang - kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan (vernietigbaar) peraturan perundang – undangan tersebut. Seperti halnya UU P3. UU a quo, dilihat dari bentuknya (yaitu undang – undang) memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22 A UUD 1945, namun penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang (tata cara) pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Pasal 22 A UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang ada dalam UU P3 (sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo), itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian UU (TNI) terhadap UU (P3) dan hal itu bukanlah maksud UUD 1945 (vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945). UU P3 adalah undang – undang pula, yang artinya sebagaimana undang – undang pada umumnya, dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian Andaikatapun pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan UU P3, maka harus dipahami bersama bahwa : Pertama, norma yang ada dalam UU P3 hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang – undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang – undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU P3, tidaklah serta merta menyebabkan undang-undang tersebut batal. Karena, dapat saja suatu undang- undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3 justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang – undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945 ; 313 Kedua, pembentukan UU TNI (yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) merupakan undang – undang Daftar Komulatif Terbuka (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas perubahan UU TNI masih mempersyaratkan pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing para Pemohon, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 58 / PUU – XX / 2012 yang antara lain dikutip pada halaman 169, sebagai berikut : “…….pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang – undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang – undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang – undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain : kelompok / organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat….” ; Ketiga, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara para Pemohon yang meyebutkan bahwa proses pembentukan UU TNI dinilai cepat. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa UU TNI merupakan perubahan ataupun revisi atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – 314 XIX / 2021 dalam perkara Pengujian Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 UU P3, maka UU TNI masuk Prolegnas yang dimuat dalam Daftar Komulatif Terbuka. Selain itu, UU TNI yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah (Rancangan UU carry over) dari Tahun 2024 yang dilanjutkan ke Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dan 2 (dua) Surat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas (Rancangan) UU TNI Perubahan serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021. Bahwa pengajuan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka tersebut, pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat (Fast Track Legislation) di beberapa Negara pada umumnya. Fast Track Legislation (FTL) adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi tertentu. Dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang – undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara – Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang – undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Sementara itu, FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis dalam “Expedited Procedure in the House : Variations Enacted into Law sebagai “Expedited Legislation” (2003 : 76) adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi oleh Congress untuk mengesahkan RUU yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan RUU dan membatasi agenda perdebatan pengesahan RUU tersebut. Secara khusus FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi 315 perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian internasional. Dari pemaparan singkat sebagai perbandingan penerapan FTL di ketiga Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan, antara lain : 1. Dalam situasi darurat, keadaan yang memaksa, atau keadaan normal ; 2. Untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran Negara ; 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat ; dan 4. Untuk memperbaiki sebuah undang – undang. Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang–undang, namun beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakannya FTL sebagaimana disebutkan di atas, dijumpai dalam ketentuan Pasal 23 UU P3 yang terkait dengan pembentukan UU TNI, yaitu : Pertama,bahwa UU TNI dibentuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat (1b) UU P3). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU – XIX / 2021, sekaligus memperbaiki atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ; Kedua, bahwa adanya perluasan ataupun pelebaran atas isi Putusan MK No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam UU TNI didasari oleh alasan : selain merespon aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 h UU P3), juga menjawab keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional (Pasal 23 ayat 2 b UU P3). Dalam hal ini, sekurang – kurangnya ada 2 (dua) hal penting / urgen yang mendasarinya, yaitu : 1. Dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber) ; 2. Dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. Atas dasar kedua hal penting / urgen itu, dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif sebagai dasar 316 pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, karena pokok pemikiran Satjipto Raharjo dalam Hukum Progresif, berangkat dari asumsi dasar bahwa “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan atau menjadi penentu. Manusia pula sebagai subyek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum, bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Pemikiran Satjipto dalam Hukum Progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejaheraan masyarakat. Kritik Satjipto Raharjo terhadap formalism hukum itu, sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma : Keberhasilan dari Hukum (rules) dan prosedur (procedures) adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara – cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang, berarti ada yang salah di dalamnya ; bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi – kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu (2002 : 123). SAKSI PRESIDEN 1. Edy Prasetyono M.I.S., Ph.D. Saksi sebagai Narasumber dalam FGD yang diadakan pada tanggal 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur dan beberapa forum/rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi UU TNI telah lama dilakukan. Sejauh dialami/ikuti adalah sebagai berikut: 317 Pertama, pembahasan tentang OMSP dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend. (Purn) Moeldoko, Jaleswari Pramodhawardhani dan saya sendiri. Saksi pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP. TNI bisa digunakan dalam situasi di mana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi, termasuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; dan mengatasi aksi terorisme dan sebagainya seperti dinyatakan pada Pasal 7 UU No 34/2004 tentang TNI. Bahkan OMSP TNI bisa juga mencakup deterrence (tetapi ini tidak ada dalam cakupan OMSP yang diatur dalam UU tentang TNI). Yang paling penting adalah harus didasarkan keputusan politik dan atau kebijakan. Sementara itu Jend Purn. Moeldoko melihat OMSP dapat mendekatkan TNI dengan rakyat dan Jaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian. Kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme yang juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir Dr. Ali Wibisono pada saat itu banyak sekali pertanyaan tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut saksi mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan/menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul dan instrument apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, pada tahun 2019 menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan, yang dihadiri oleh Menhan pada saat itu yaitu Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro,, Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, dan saksi. Dalam kesempatan tersebut saksi menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus. Keempat, pada tahun 2024 pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI pada tahun 2024, yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksamana 318 Muda Kresno Buntoro dan saksii, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, saksi menyoroti masalah kelembagaan yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Matkas Besar TNI dan pengangkatan dan tugas panglima. Sementara itu Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun. Kelima, pada tahun 2024 di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, saya sendiri, dan satu pembicara lagi dari Imparsial. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi UU TNI yaitu jatidiri/karakter dan nilai, demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya Saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi TNI dan pertimbanganpertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. 2 Jakarta, 23 Juli 2025 Hormat Saya, Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. 2. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Masukan yang disampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam pembentukan UU TNI Perubahan sebagai berikut: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas. UU ini memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi-posisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, seperti dalam bidang keamanan, pertahanan, atau penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh anggota TNI dan Polri ini harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI atau Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan. 2. Ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan POLRI tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri” dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (3) 319 pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, seperti di bidang penanggulangan bencana atau keamanan siber. Kedua, pendekatan Military-Civil Fusion (MCF), sebagaimana diuraikan oleh Sarjito (2023) dalam Journal of Social Politics and Governance, memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, seperti pengembangan teknologi ganda (dual-use technology) untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama adalah potensi pelanggaran asas supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi (n.d.) dalam Asian Social Science, yang menyoroti risiko dominasi militer dalam birokrasi sipil tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perluasan harus didukung oleh mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan. Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami dan saksikan sendiri sebagai berikut: Telah beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang Reformasi Undang Undang TNI di berbagai kesempatan, yang diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada potensi manfaat perluasan jabatan TNI ke ranah sipil dalam memperkuat koordinasi antar sektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, diskusinya diantaranya: 1. Pelaksaanaan FGD Urgensi Revisi UU TNI di Fisipol Unjani Cimahi Tahun 2023 2. Perkuliahan Teori dan terapan Organissai dan Managemen Pemerintahan pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN 3. Perkuliahan Teori Kebijakan Publik Program Doktoral Ilmu Pemerintahan 320 Sekolah Pascasarjana IPDN 4. Perkuliahan Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 5. Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah pada Program Megister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani Cimahi 6. KKN Diklat Reguler Seskoad Tahun 2023. 7. Pengabdian Masyarakat dosen IPDN Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu antara lain adalah: 1. Peningkatan Koordinasi Antar Sektoral Peserta Diskusi rata rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil ASN dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil, personel TNI dapat menjembatani komunikasi antara kementerian/lembaga, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis. 2. Kekuatan Disiplin dan Integritas TNI TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan ASN. 3. Kapasitas Penanganan Krisis Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antar sektoral sering kali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki jabatan sipil dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan. 321 Kesimpulan Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer, jika diatur dengan baik, dapat memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer sesuai amanat UU ASN dan UU TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab uji formil UU TNI dengan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan prinsip demokrasi. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. KESIMPULAN PARA PEMOHON A. DALAM EKSEPSI A.1. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO 1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut “UU MK” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 322 bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan”; 5. Bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil merupakan pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU sebagaimana diatur dalam pengaturan lebih lanjut (Further Regulation), Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: 323 “(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”; Selanjutnya, permohonan pengujian proses pembentukan peraturan perundang-undangan (uji formil) harus memenuhi sebagaimana pengaturan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang menyatakan: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “ Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil menjadi landasan bekerjanya uji materiil melalui pengujian pemenuhan prosedur suatu pembentukan rancangan undang-undang terhadap proses atau prosedur konstitusional. Kemudian, batu uji Mahkamah Konstitusi untuk memulai pengujian formil sebuah undang-undang terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 82–83 yang menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945” Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan 324 perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; 6. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap objek pengujian yaitu perubahan UU TNI yang bertentangan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan perluasan batu uji pengujian formil di atas, para Pemohon menambahkan batu uji terhadap pengujian formil UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6) sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut UU P3 sebagaimana amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945; 7. Bahwa tenggat waktu pengujian formil undang-undang diperlukan mengingat pengujian formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal sehingga diperlukan untuk mendapat kepastian hukum atau status undang-undang apakah dibuat secara sah atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” Berdasarkan berkas salinan UU TNI, perubahan UU TNI diundangkan pada 26 Maret 2025 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan Permohonan adalah 10 Mei 2025. Adapun para Pemohon mengajukan 325 permohonan pada 2 Mei 2025 yang masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum. 8. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjaga konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “the guardian of constitution”. Dengan demikian, pengujian formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah cacat prosedural dan secara nyata melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas delegasi kewenangan UUD NRI Tahun 1945) merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti pula permohonan a quo masih dalam tenggat waktu sebelum 45 hari semenjak UU TNI diundangkan menjadi undang-undang sehingga permohonan a quo tidak lah ne bis in idem. A.2. TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN, PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa dalil kedudukan hukum oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan dalam fakta persidangan pengujian formil UU TNI, Para Pemohon benar memiliki kedudukan hukum. Demikian dalil tersebut didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 326 konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui konstruksi Pasal di atas, maka Para Pemohon menguraikan secara jelas kriteria untuk menilai kedudukan hukum pada Permohonan dalam pengujian formil UU TNI, antara lain: 1. Kualifikasi Para Pemohon Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Kemudian, Para Pemohon memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 sehingga memiliki hak untuk untuk mempersoalkan konstitusional suatu UU, terkhusus dalam prosedur pembentukannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon Bahwa dalam menentukan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon harus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah 327 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan, e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan konstruksi Pasal di atas, Para Pemohon menguraikan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercederai sebagai akibat dari proses pembentukan UU TNI, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 2. Bahwa terciderainya hak konstitusional Para Pemohon sebagai akibat dari proses perubahan UU TNI yang tidak sesuai dengan prosedur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik dan aktual kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah ketika tidak adanya ruang partisipasi dan keterbukaan bagi Para Pemohon dalam proses perubahan UU TNI. 3. Ketiadaan ruang partisipasi dan keterbukaan pada proses perubahan UU TNI tersebut memiliki hubungan sebab akibat terhadap kerugian 328 Para Pemohon karena tidak terakomodasinya partisipasi Para Pemohon. Dengan demikian, dikabulkannya permohonan Para Pemohon, kerugian Konstitusional sebagai akibat tidak adanya ruang partisipasi dan keterbukaan tersebut tidak lagi terjadi. Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam hal Permohonan pengujian formil suatu UU, kedudukan hukum Para Pemohon tidak dinilai dari kerugian konstitusional Para Pemohon terhadap substansi suatu UU yang dimohonkan sehingga kerugian yang dimaksud adalah kerugian atas proses pembentukan suatu UU yang cacat formil. Hal tersebut dilakukan oleh Para Pemohon, yaitu tidak menyentuh substansi dari UU TNI dan sepatutnya terhadap hal tersebut kedudukan hukum Para Pemohon tidak dinilai dari apakah Para Pemohon dirugikan atas substansi Pasal-Pasal pada UU TNI yang diubah/dibuat. Dengan demikian, pernyataan DPR dan Pemerintah pada Sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden mengenai Legal Standing Para Pemohon adalah tidak tepat karena menggunakan pendekatan kerugian konstitusional atas substansi UU (materiil), yaitu pihak-pihak yang berkaitan erat dengan muatan Pasal- Pasal UU TNI. Mengingat bahwa uji formil tidak berfokus pada substansi UU yang diuji, melainkan pada proses pembentukan UU maka kerugian konstitusional Para Pemohon didasarkan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, yang berbunyi: [3.9] ... 1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. [...] 1.b. Dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan Undang-Undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-Undang, 329 prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang- Undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. ● Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang- Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. [...] Pendekatan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa syarat kerugian konstitusional didasarkan pada pemahaman konsep mandat yang tidak terputus antara rakyat dengan wakilnya yang dipilih melalui Pemilu sehingga wakil rakyat dalam melaksanakan mandat dari rakyat harus fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Para Pemohon seluruhnya telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 sehingga memiliki hubungan tidak terputus antara Para Pemohon dengan wakil rakyat yaitu pembentuk UU. Dalam hal ini, Para Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang terpilih dalam Pemilu karena melakukan proses pembentukan UU yang tidak sesuai dengan mandat yang diperoleh secara fiduciair. DPR dan Presiden yang seharusnya melaksanakan fiduciary duty untuk membentuk UU sebagai wujud kedaulatan rakyat senyatanya telah membentuk UU yang tidak partisipatif, tertutup, dan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR. Kemudian, kerugian 330 tersebut valid sebab Para Pemohon merupakan warga masyarakat yang berkepentingan dengan proses perubahan UU TNI dengan detail sebagai berikut: i. Pemohon I merupakan mahasiswa hukum dan asisten peneliti pada pusat kajian dalam bidang hukum tata negara, serta aktif dalam diskursus ilmiah, misalnya dalam bentuk diskusi ilmiah dan penulisan artikel media terkait dengan UU TNI. (Keterangan lengkap pada berkas permohonan) ii. Pemohon II merupakan mahasiswa hukum yang aktif dalam komunitas hukum tata negara dan terlibat aktif dalam dikursus ilmiah terkait hukum tata negara. (Keterangan lengkap pada berkas permohonan) iii. Pemohon III dan Pemohon IV merupakan mahasiswa hukum yang terlibat aktif dalam dikursus ilmiah terkait isu hukum, misalnya berupa penulisan artikel kajian ilmiah terkait dengan UU TNI. (Keterangan lengkap pada berkas permohonan) B. Dalam Pokok Perkara B.1. PROSES PEMBENTUKAN UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 22A, PASAL 28D UUD NRI TAHUN 1945, DAN UU P3. 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Prinsip tersebut harus tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena erat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Hal ini tegas dirumuskan Mahkamah dalam Putusan MK No. 91 PUU- XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang 331 sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).“ Atas uraian di atas, pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik tidak terbatas pada formalitas tahapan, tetapi partisipasi rakyat dalam setiap tahapan tersebut tidak dapat diabaikan sebagai amanat kedaulatan rakyat. Demikian halnya terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai manifestasi kehendak rakyat, partisipasi rakyat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. 2. Bahwa konsep negara hukum Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan esensi dan identitas fundamental dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada 332 hukum. Selanjutnya, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Terkait dengan hubungan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangan DPR dan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah menegaskan pada Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2: “....Prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang-wenang. UUD 1945 sangat menekankan arti penting keabsahan perbuatan organ atau lembaga konstitusi hal demikian tercerminkan dengan dikenalnya pranata pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang tidak hanya dibatasi pada pengujian materil saja tetapi juga pengujian formil. Di samping itu adanya kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada intinya adalah untuk menjaga agar supaya tercipta tertib konstitusional di antara lembaga negara berdasarkan kewenangan masing-masing yang artinya supaya setiap lembaga negara menggunakan kewenangannya secara sah. Dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam negara hukum Indonesia masalah keabsahan perbuatan organ negara merupakan conditio sine qua non bagi tertib hukum Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga keabsahan bukanlah hanya sekadar permasalahan administratif semata. Bahkan dalam hubungannya dengan pengujian materiil seharusnya keabsahan Undang-Undang yang diajukan untuk diuji secara materiil tidak bermasalah lagi artinya secara a priori aspek formil pembentukan Undang- Undang sudah tidak menjadi persoalan hukum. Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang- Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal 333 demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.” Dengan demikian, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum untuk menunjukkan sahnya perbuatan lembaga negara karena hanya dengan cara demikianlah pemerintah tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kepastian hukum untuk mengontrol pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara sewenang-wenang. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 83 yang menyatakan : “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945” Dengan demikian, berdasarkan delegasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan perluasan batu uji pengujian formil oleh Putusan Mahkamah di atas, batu uji terhadap pengujian formil UU TNI ini juga pada, yaitu: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 (Bukti-6) b. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya, “Tatib DPR No. 1 Tahun 2014”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018. 4. Bahwa UU P3 adalah UU yang mengatur proses pembentukan produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan 334 perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem civil law atau hukum yang tertulis sehingga sebegitu vitalnya peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan di negara kita disusun berdasarkan hierarki, salah satu di dalam hierarki tersebut adalah Undang-Undang. Oleh karena itu, UU P3 merupakan suatu bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur mengenai proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk/diubah termasuk UU TNI. 5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU P3 menyatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. ” Selanjutnya pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 91/PUU- VII/2020, Paragraf (3.17.9), halaman 394 menyatakan : “ … Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.” Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan di atas, menunjukkan bahwa minimal satu saja di antara proses pembentukan UU 3/2025 sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU P3 yang tidak terpenuhi dari standar yang diatur, maka UU tersebut dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Untuk menunjukkan apakah UU TNI yang diubah cacat formil atau tidak, 335 perlu dijelaskan tahapan atau proses perubahan UU TNI yang bertentangan dengan UU P3 dan Tatib DPR, sebagai berikut: 1. Proses perencanaan dan penyusunan UU TNI (UU 3/2025) dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum dan bertentangan dengan UU P3 dan Tata Tertib DPR; 2. Proses perencanaan dan penyusunan pembentukan UU TNI telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik; 3. Revisi uu tni terbukti tidak termasuk carry over sehingga perubahan uu tni melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. 4. Selama proses persidangan ditemukan fakta bahwa pernyataan kumulatif terbuka tidak terpenuhi sama sekali proses perubahan UU TNI dengan pendekatan fastrack legislation terbukti melanggar konstitusi dan melanggengkan praktik otokrasi legalism. Keempat poin di atas akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya: B.2. PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN UU TNI TERBUKTI TIDAK TERMASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR. 1) Bahwa RUU TNI tidak termasuk ke dalam 41 RUU yang termuat dalam Prolegnas Prioritas sebagaimana dibuktikan berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024–2025 pada 19 November 2024. 2) Bahwa RUU TNI tidak termasuk ke dalam 18 (delapan belas) RUU prioritas pada RPJMN 2025-2029 yang menunjukkan bahwa Pemerintah tidak menganggap perubahan UU TNI sebagai kebutuhan prioritas. 3) Bahwa UU TNI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas secara dipaksakan. Terbukti dengan terbitnya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tentang pengusulan Perubahan UU TNI masuk ke 336 dalam Prolegnas Prioritas 2025 (Bukti P-7) serta Sjafrie SJamsoeddin selaku Menteri Pertahanan mengajukan rapat pembahasan UU TNI kepada komisi 1 DPR RI. 4) Proses perencanaan perubahan atas revisi UU TNI secara nyata bertentangan dengan Tata Tertib DPR dan UU P3, antara lain: a) Pengambilan keputusan yang memasukkan RUU TNI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ke-13, pada tanggal 18 Februari 2025 tidak sesuai dengan mata acara rapat, pengambilan keputusan dilakukan sebelum agenda utama rapat dimulai. Pengambilan keputusan untuk memasukkan perubahan UU TNI ke dalam agenda Rapat Persidangan Paripurna melanggar Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR. Sebab seharusnya usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, diajukan terlebih dahulu paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan. Bahkan berdasarkan pernyataan Ketua Rapat Paripurna membuktikan sejak awal tidak terdapat agenda pengambilan keputusan apalagi pembahasan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan tidak terdapat perubahan agenda di awal sebelum persidangan. b) Dasar pertimbangannya masuknya perubahan UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025. Berdasarkan Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR, seharusnya pertimbangan utama berasal dari Badan Legislasi bukan dari desakan Presiden. Hingga hari ini, Para Pemohon tidak bisa menemukan dan mengakses dokumen pertimbangan Badan Legislasi memasukkan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025. c) Terbitnya surat presiden Nomor R12/Pres/02/2025, pada tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan revisi UU TNI melanggar Pasal 49 UU P3 dan Pasal 141 Tata Tertib DPR. Sebab, seharusnya surat presiden terbit setelah DPR menetapkan bahwa revisi UU TNI 337 masuk ke dalam Prolegnas Prioritas yang dapat dibuktikan jika terdapat surat resmi DARI DPR yang menginisiasi RUU dengan mengirimkan naskah akademik dan RUU kepada Pemerintah. d) Perlu diberi perhatian khusus mengenai pelaksanaan Pasal 68 Ayat (3) UU P3, pasal tersebut mengatur bahwa apabila RUU TNI merupakan usul inisiatif DPR –sebagaimana tertuang dalam dokumen Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029– maka sudah sepatutnya RUU dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR, kemudian DIM disiapkan oleh Pemerintah. Sedangkan, patut dicurigai bahwa Draft RUU dan Naskah Akademik yang disiapkan oleh Pemerintah digunakan secara langsung –yang dikirimkan oleh Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I. 5) Bahwa berdasarkan pernyataan Ahli Susi Dwi Harjanti (Risalah Sidang 7 Juli 2025, poin ke-76) masuknya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas dilakukan tanpa prosedur, dibuktikan dengan Surat Presiden terbit lebih dahulu daripada Keputusan Resmi DPR terkait kesepakatan memasukkan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Bahkan dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025, tidak mencantumkan agenda menyepakati masuknya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas. Secara mendadak Wakil Ketua DPR mengusulkan untuk menyetujui RUU TNI masuk ke dalam Prolegnas, dan kemudian langsung disetujui. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa terlanggarnya Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR. Mencerminkan tidak stabilnya serta tidak dapat diprediksinya pembentuk undang-undang dalam menegakkan aturan yang ada. B.3. PROSES PEMBENTUKAN UU TNI TERBUKTI TELAH MELANGGAR ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN TIDAK MENGAKOMODIR PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, sehingga UU P3 menjadi salah satu batu uji dalam perkara ini. Jika merujuk kepada Pasal 5 UU P3, terdapat tujuh asas yang harus 338 dipenuhi dalam membentuk peraturan perundang-undangan antara lain: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. 2. Bahwa asas-asas tersebut perlu dijunjung dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan; a. Menurut Saldi Isra, tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan dalam sistem legislasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, terdiri dari : pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Pengaturan ini untuk melimitasi aktivitas politik fungsi legislasi demi menjamin due procces of law yang tertib dan berkeadilan. Pentingnya sebuah kaidah dan asas pembentukan undang- undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan rancangan undang-undang. b. Menurut Yuliandri proses pembentukan undang-undang memiliki memiliki sifat constitutional importance sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945. Terdapat tiga alasan utama: (1) prosedur pembentukan undang-undang berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kekuasaan DPR dan Presiden tidak disalahgunakan; (2) prosedur dapat menilai motif di balik perumusan norma hukum –substansi yang dimuat dalam Undang-Undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur merupakan open legal policy, tetapi sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard–; dan (3) proses dan hasil pembentukan undang-undang tak terpisahkan tapi saling terkait. Proses sangat menentukan hasil sehingga proses yang harus dinilai terlebih dahulu, kemudian hasilnya. c. Menurut Mochtar kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan penting karena tiga alasan: (1) prosedur hukum adalah alat untuk mencapai tujuan hukum 339 melalui putusan dan proses yang sah; (2) prosedur juga berfungsi mencapai tujuan lain seperti tujuan sosial serta menerapkan nilai yang dianut oleh masyarakat maupun pemerintah; dan (3) prosedur prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau fairness, transparansi, dan lain-lain. Prosedur menjadi mekanisme untuk mencegah the ends justify the myths, due process of law diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan. 3. Due process of law merupakan doktrin penting untuk menjamin fairness dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan, bersama dengan asas equal protection. Keduanya memastikan diberikannya kesempatan bagi semua pihak, seperti hak untuk diberi tahu, didengar, dan mendapat kesempatan yang sama dalam penyelesaian sengketa. Tujuan utama due process adalah melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, membatasi kekuasaan negara, serta memberi kewenangan kepada hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak mengikat, peraturan atau tindakan yang bertentangan dengan “due process of law” Dalam pembentukan peraturan, penting untuk memastikan: (1) pembentuknya memiliki landasan kewenangan, (2) bentuk dan jenis peraturan sesuai dengan materi yang diatur, dan (3) prosedur pembentukan dipatuhi. Jika ketiga hal ini diabaikan, peraturan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 22A UUD 1945 mendelegasikan UU P3 untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan. Namun dalam praktiknya, revisi UU TNI tidak mengikuti due process of law dan prinsip-prinsip sebagaimana dalam UU P3. 4. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 yang mengelaborasikan dan menggabungkan asas formil dan materil, menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materil adalah hal yang bersifat 340 kumulatif sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan dikesampingkan pelaksanaan satu sama lain. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (cacat formil) atas perubahan UU TNI, antara lain: a. Asas Kejelasan Tujuan Pasal 5 huruf a UU 12 Tahun 2011 mengharuskan setiap pembentukan undang-undang memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan berfungsi untuk menentukan urgensi dari perubahan yang dilakukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bahwa eksistensinya tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat. MK dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa tujuan ini dapat dilihat dalam penjelasan umum RUU terkait. Namun, UU No. 3 Tahun 2025 tidak menjelaskan secara konkret alasan pelibatan TNI dalam ranah sipil atau penambahan tugas OMSP. Politik hukum pembentukan UU TNI seharusnya mewujudkan semangat reformasi TNI sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000 yang menekankan profesionalisme TNI dan pemisahan peran dengan POLRI. Namun, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memiliki tujuan yang jelas atau setidak-tidaknya pemberian penjelasan konkret dari pembentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan dari perubahan yang dilakukan terhadap UU a quo kepada warga negara baik secara lisan dan/atau tulisan. b. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Asas ini dimuat dalam Pasal 5 huruf e UU 12 Tahun 2011, menghendaki agar setiap peraturan tidak semata-mata memenuhi nilai keadilan formal, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif secara nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian terhadap asas ini lazim dilakukan melalui analisis kebutuhan (need assessment), proyeksi efektivitas norma, dan relevansi terhadap kondisi sosial-politik yang melatar belakanginya. Namun, Revisi 341 UU TNI tidak menunjukkan urgensi yang jelas, tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan disetujui secara mendadak., minim kajian empiris maupun nihilnya partisipasi publik yang bermakna. Naskah akademik tidak menjelaskan adanya kebutuhan konkret atau krisis yang mendasari perubahan, serta hanya berisi justifikasi normatif tanpa riset ilmiah. Penempatan TNI aktif di jabatan sipil bahkan menimbulkan kekhawatiran publik atas potensi penyimpangan peran TNI. Dengan demikian, revisi ini tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formil. c. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan mengharuskan pembentukan undang-undang dilakukan secara transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat luas dalam setiap tahapannya. Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3 mengatur kewajiban DPR dan pemerintah untuk menyediakan akses terhadap draf RUU dan naskah akademik serta mewujudkan partisipasi publik. Namun, dalam proses revisi UU TNI, tidak ada keterlibatan publik yang berarti (meaningful participation). Hal ini terbukti dalam Rapat pembahasan dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, tanpa melibatkan masyarakat sipil. Publik juga tidak diberikan ruang berdialog melalui kegiatan konsultasi publik, sulitnya akses terhadap draf resmi RUU, yang justru simpang siur di media sosial. Hal ini melanggar asas transparansi dan membuat publik sulit memberikan masukan secara tepat. Mahkamah sebelumnya, melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, telah menegaskan bahwa partisipasi publik harus bersifat bermakna, dengan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan pendapatnya. Jika Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena kurang keterbukaan, maka jika revisi UU TNI—yang sama sekali tidak melibatkan publik—juga dinilai berdasarkan pertimbangan dan pendirian yang sama dengan 342 pengujian UU Cipta Kerja. Terlebih, penolakan luas dari masyarakat terhadap revisi UU TNI menunjukkan bahwa proses pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan yang diamanatkan konstitusi. 5. Dalam konteks UU TNI, ketidakpenuhan partisipasi publik dalam proses pembentukannya terlihat dari penyerahan Suppres yang dilakukan pada 13 Februari 2025, kemudian dilakukan Rapat Kerja pertama antara DPR dan pemerintah pada tanggal 11 Maret dan persetujuan dalam pembahasan tingkat II dilakukan pada 20 Maret, artinya hanya ada 9 hari waktu pembahasan (perhitungan hari kerja). Menurut Para Pemohon, dengan proses pembahasan substansi yang memakan waktu 9 hari kerja tidak akan mungkin menghasilkan proses partisipasi publik yang bermakna. Meskipun tak ada ukuran waktu dalam proses legislasi. Dengan penalaran yang wajar dapat dikatakan proses keterlibatan publik sangat minim dan cenderung formalitas semata. 6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, DPR mengadakan rapat pada tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret dengan mengundang pakar, maupun LSM. Menurut Ahli Bivitri Susanti, rapat RDPU sebanyak 3 kali dilakukan sebelum proses pembahasan DPR dan Pemerintah dalam rapat panja 11 Maret 2025 hanyalah bersifat formalitas, sebab apa yang menjadi masukan masyarakat sipil nyatanya tidak dipertimbangkan sama sekali. Termasuk demonstrasi yang terus terjadi dari sebelum dan setelah proses pengundangan nyatanya juga tidak didengarkan oleh Presiden. Seharusnya Presiden bisa saja menganulir UU TNI dengan mengeluarkan PERPPU untuk menganulir uu a quo demi kepentingan dan aspirasi publik. 7. Bahwa dengan bersandar terhadap Para Pemohon alami maupun mendengarkan keterangan ahli Sdr Bivitri Susanti, Naskah Akademik dan naskah RUU tidak tersedia dalam website resmi DPR maupun Kemensetneg sehingga sangat menyulitkan Para Pemohon dalam mengakses dokumen-dokumen tersebut. Sehingga Para Pemohon mendapatkannya melalui sumber-sumber tidak resmi, 343 seperti pesan WhatsApp maupun sumber Aplikasi X. Bahkan Pimpinan DPR mengkritik balik, katanya kritik masyarakat itu salah naskah. Bagaimana mungkin masukan dan kritik bisa diberikan dengan baik apabila naskah saja tidak tersedia. Dengan bersandar pada apa yang Para Pemohon alami maupun Ahli Bivitri Susanti, maka terlihat bagaimana DPR dan Pemerintah menutup-nutupi proses pembentukan UU TNI. Bahkan proses pengundangan yang dilakukan pada tanggal 26 Maret oleh Presiden tidak diberitahukan kepada publik. 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Usman Hamid, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang 7 Juli 2025 ke-62 dan ke-125, terdapat beberapa fakta yang membuktikan bahwa meaningful participation tidak terwujud dalam proses pembentukan UU TNI, antara lain: a. Bahwa Saksi Usman Hamid, pada hari Senin, 17 Maret 2025 bertemu dengan beberapa pimpinan dewan DPR. Kedatangan Saksi tanpa dibekali naskah resmi. Saksi mengkritik mengenai keterbukaan dokumen resmi seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, maupun daftar inventaris masalah. Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sudah dipublikasi, tetapi beberapa anggota dewan lainnya mengatakan belum dipublikasi dengan alasan masih dalam pembahasan dan terus mengalami perubahan. Pada pertemuan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hanya terdapat tiga pasal yang berubah yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Sedangkan berdasarkan DIM yang diperoleh Saksi melalui Cica seorang Jurnalis Tempo, terdapat pasal lain yang berubah dan dibenarkan oleh anggota dewan yang lainnya. Pada intinya, pada pertemuan tersebut semakin memperjelas ketiadaan akses publik atas naskah yang resmi. Pada pertemuan tersebut, Saksi meminta akses dokumen kembali sekaligus meminta agar masukan diakomodir. Tetapi hingga pertemuan berakhir, hingga pada pertemuan selanjutnya pada 344 Selasa, 18 Maret 2025, naskah resmi yang diminta tetap belum diperoleh Saksi. b. Selanjutnya, pada Selasa, 18 Maret 2025 Saksi melangsungkan pertemuan kembali di DPR RI Gedung Nusantara, tanpa dibekali naskah resmi. Pertemuan dijadwalkan pukul 10.30 WIB. Surat resminya baru saksi terima dari Bapak Endipat pada pukul 10.02 WIB, 28 menit sebelum waktu dijadwalkan. Bahkan pertemuan nyaris dibatalkan karena adanya tuduhan bahwa niat Saksi bukan berdialog tetapi unjuk rasa. Pertemuan tidak diumumkan kepada publik, tetapi Saksi melihat sejumlah wartawan berada di luar ruangan yang tidak diperkenankan masuk dan tidak dilibatkan. Pertemuan kedua ini juga berakhir dengan Saksi yang tidak memperoleh naskah resmi seperti DIM, RUU, dan Naskah Akademik. c. Bahwa pada, Rabu 19 Maret 2025 Saksi menerima pesan dari Sufmi Dasco Ahmad berisikan naskah resmi. Saksi membagikannya kepada rekan anggota koalisi dengan asumsi pengesahan UU TNI dilakukan pada Rapat Paripurna Kamis, 20 Maret 2025 pukul 14.00 WIB. Namun ternyata pengesahan berlangsung lebih cepat dari jadwal semula yaitu pukul 11.00 WIB. B.4. REVISI UU TNI TERBUKTI TIDAK TERMASUK CARRY OVER SEHINGGA PERUBAHAN UU TNI MELANGGAR UUD NRI 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR. 1. Bahwa RUU TNI bukan merupakan RUU Carry Over sebagaimana tertuang dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Sebuah RUU dapat dikatakan carry over jika telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode sebelumnya; kedua, hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya; ketiga, terdapat kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan. 345 2. Bahwa proses pembahasan revisi UU TNI pada tahun 2024 diberhentikan saat dalam tahap pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. 3. Bahwa Presiden Periode 2024-2029 tidak pernah mengirimkan surat penunjukkan wakil pemerintah dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundangan tidak seharusnya melanjut ke tahap pembahasan undang-undang. 4. Fakta tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh ahli perkara 45/PUU-XXIII/2025, Sdr Novrizal menjelaskan secara umum, sebuah RUU masuk dalam mekanisme carry over jika terjadi pemindahan pembahasan RUU yang sudah berjalan dari satu periode keanggotaan DPR ke periode berikutnya sesuai pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). “Mekanisme carry over tidak cukup cuma berdasarkan kesepakatan politik antara DPR dan presiden. Salah satu syarat penting lainnya adalah RUU tersebut telah memasuki tahap pembahasan tingkat I, yakni pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pada periode keanggotaan DPR sebelumnya,” ucapnya. Selain itu, Novrizal mengatakan, pernyataan DPR tersebut tidak didasari bukti konkret. Hal itu bisa dilihat dalam putusan DPR Nomor 64/DPR/I/2024-2025, di mana pada dokumen tersebut RUU TNI perubahan tidak dikategorikan menggunakan mekanisme carry over. 5. Bahwa tidak ada pula pembaruan SK DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI perubahan menggunakan mekanisme carry over, meskipun RUU lain yang menggunakan mekanisme carry over seperti RUU narkotika dan psikotropika jelas tercantum dengan jelas sebagai RUU carry over. 6. Bahwa apabila merujuk pada pada Keputusan DPR Nomor 19/DPR/III/2018–2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 serta Keputusan DPR Nomor 10/DPR/II/2023–2024 tentang Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, kedua putusan itu 346 tidak tercantum keterangan RUU TNI telah dibahas sampai tahap DIM. 7. Bahwa dengan demikian RUU TNI perubahan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over karena tidak pernah dinyatakan dalam dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar pembenarannya. Akibatnya, UU TNI yang sedang berlaku sekarang tidak memenuhi prosedur. Selain itu, proses pembentukan dan perencanaan UU TNI dapat dikatakan tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang yang merupakan implementasi dari norma konstitusi, yaitu Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal ini juga berarti terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi itu sendiri. B.5. PROSES PERUBAHAN UU TNI DENGAN PENDEKATAN FASTRACK LEGISLATION TIDAK MEMILIKI LEGITIMASI HUKUM YANG SAH. 1. Bahwa penggunaan mekanisme FTL merupakan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat. FTL memiliki terminologi berbeda-beda di tiap negara, antara lain rapid legislation, instant legislation, dan fast-track prosedur. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara FTL merupakan mekanisme untuk memangkas tahap pembahasan. 2. Bahwa jika bersandar pada perbandingan negara lain yang telah memiliki pengaturan mengenai FTL. Tujuan pengaturan mekanisme FTL adalah untuk menghindari pembentukan peraturan perundang- undangan yang serampangan. Penggunaan mekanisme ini hanya mempercepat tanpa mengurangi proses sehingga kualitas legislasi yang dihasilkan tetap memenuhi prosedur dan standar yang baik. 3. Bahwa di Indonesia sendiri, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari lima tahap, yaitu: a). Perencanaan; b). Penyusunan; c). Pembahasan; d). Pengesahan; dan e). Pengundangan. Tidak ada kriteria jangka waktu yang ideal 347 untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Makin pendek suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, makin singkat juga waktu penyebarluasannya terhadap masyarakat. Hal ini pula yang menimbulkan semakin singkatnya masyarakat dapat memberikan masukan sehingga berpengaruh terhadap kualitas partisipasi publik. 4. Bahwa dalam konteks perubahan UU TNI, UU TNI disetujui sebagai RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2025 pada tanggal 18 Februari 2025. Sementara, pengesahan UU TNI jatuh pada tanggal 20 Maret 2025 sehingga dapat disimpulkan seluruh tahap pembentukan hingga disahkan memakan waktu 30 hari. Sehingga dengan segala proses yang ugal-ugalan, dibahas di hotel secara tertutup hingga dokumen pembahasan yang tidak bisa diakses publik menunjukkan UU TNI telah cacat prosedur. 5. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli DPR atas nama Sdr Ibnu Sina Chandranegara menunjukkan bahwa paradigma FTL sebelumnya dikenal di beberapa negara seperti Inggris, Selandia Baru, dan Perancis. Namun, berdasarkan keterangan ahli, di Indonesia tidak memiliki sarana FTL maupun konsep yang resmi sehingga menurut Para Pemohon tidaklah sah secara hukum apabila penggunaan FTL sebagai justifikasi atas pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 6. Bahwa Ahli yang diajukan oleh DPR juga berpendapat “Sarana fast track dapat dimaknai apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa dilakukan fast track di antara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentuk undang-undang. Sehingga apabila seluruh tahapan tersebut tidak diatur, maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan”. Ketiadaan Sarana FTL tersebut menurut para pemohon dapat disimpulkan bahwa FTL tidak memiliki legitimasi yang sah secara hukum (Inkonstitusional). Sebab tiada pembatasan bukan berarti diperbolehkan secara hukum justru hal tersebut dapat dikatakan suatu bentuk abuse of discretion dan pembenaran untuk 348 bertindak diluar kendali dengan memanfaatkan celah hukum. 7. Bahwa apabila Ahli yang diajukan oleh DPR berpendapat FTL diasosiasikan dengan PERPPU yang dikeluarkan presiden yaitu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Menurut Para Pemohon seharusnya tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara, dan juga tidak dibenarkan ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara hanya dapat mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Apabila ditelaah dari sisi substansi terdapat perluasan kewenangan presiden dan penghapusan kewenangan DPR dalam hal OMSP. Selaras dengan pendapat tersebut, bahwa konsep Perppu yang dapat membatasi derogable rights menghasilkan kontradiksi dengan jaminan yang diatur konstitusi. Meskipun terdapat kesamaan adanya kriteria kemendesakan antara FTL dan Perppu, namun keduanya adalah hal yang berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. C. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 349 Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON a. DPR RI berpendirian bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memiliki pertautan langsung dengan UU a quo dan fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap norma UU 3/2025 sehingga hal tersebut error in objecto. b. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pendirian DPR RI tersebut didukung pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 2. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 a. Pokok Permohonan: 1. Tahapan Pembentukan UU 3/2025 dan Meaningful Public Participation Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi meaningful public participation pada setiap tahapannya, sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU Perubahan UU 34/2004 masuk kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Pada tahap ini partisipasi publik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, DPR RI menerima aspirasi dari Danrem 161 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan TNI Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perubahan atas UU 34/2004. b. Tahap Penyusunan Kegiatan diawali oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, dilanjutkan oleh Badan Legislasi hingga menjadi RUU usul inisiatif 350 DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024. Pada tahap ini, partisipasi publik dilakukan melalui diskusi dengan pakar/ahli/praktisi, yaitu: Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia), Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). c. Tahap pembahasan Pembahasan dilaksanakan dalam rentang waktu 3 s/d 20 Maret 2025, dengan beberapa agenda, yaitu RDPU yang dihadiri Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI); Rapat Kerja, yang dihadiri Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selain itu, DPR RI juga mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. d. Tahap Pengesahan dan Tahap Pengundangan RUU a quo disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi meaningful public participation. Proses penyusunan RUU a 351 quo telah dimulai sejak adanya Putusan MK pada tahun 2022. Adapun materi muatan yang tidak terbatas pada batas usia pensiun sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK merupakan sebuah keniscayaan mengingat adanya berbagai masukan berbagai pihak. 2. Prolegnas Prioritas Kegiatan penyusunan RUU a quo pada tahun 2022 dilakukan karena RUU a quo masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Pada perkembangan selanjutnya terdapat dinamika kondisi geopolitik yang menjadi urgensi untuk segera dilakukannya perubahan UU 34/2004. Untuk itu dilakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU a quo tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, DPR RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat rapat berlangsung dapat diusulkan penambahan agenda untuk selanjutnya diambil keputusan. Pada rapat tersebut, penambahan agenda disetujui oleh peserta rapat. 3. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode UU Pembentukan PUU tidak menyebutkan istilah carry over. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode. Namun, keberlanjutan pembentukan Undang-Undang antar-periode tidak dapat dibatasi oleh ketentuan teknis melainkan memerlukan kesepakatan politis dari DPR RI dan Presiden. Kesepakatan politis tersebut tercermin dari keputusan Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 yang menyerahkan pembahasan RUU a quo kepada DPR RI periode berikutnya. Selanjutnya, Presiden Periode 2024-2029 mengirimkan Surat Nomor: R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 untuk menunjuk menteri melakukan pembahasan dan DPR RI kemudian menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. 4. Pembentukan Dalam Waktu Singkat / Fast Track Legislation 352 Pembentukan UU 3/2025 tidak dapat hanya dilihat dari tahap pembahasan pada tahun 2025, namun harus dilihat dari tahap penyusunan yang sudah dimulai setidaknya pada tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang mengatur berapa lama suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, sehingga jangka waktu pembentukannya bukan merupakan ukuran karena tergantung dari kompleksitas materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada undang-undang yang dibentuk dengan fast track legislation. Apabila fast track legislation dibandingkan dengan pembentukan Perpu, maka proses perubahan UU 34/2004 lebih demokratis dilakukan melalui undang-undang dibandingkan dengan Perpu. 3. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Pada sidang tanggal 14 Juli 2025, Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan dirinya sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun Perkumpulan KontraS merupakan bagian dari Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025, sehingga kesaksian pihak tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. b. Menurut Ahli Para Pemohon Perkara Nomor 45 (Mohammad Novrizal), Perkara Nomor 69 (Susi Dwi Harijanti) dan Perkara Nomor 81 (Fajri Nuryamsi) pada intinya mempermasalahkan masuknya RUU Perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap pandangan para ahli tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020, dimungkinkan adanya tambahan agenda rapat oleh pimpinan rapat untuk dimintakan persetujuan peserta rapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pelanggaran tata tertib. c. Menurut Ahli Pemohon Perkara 75/PUU-XXIII/2025, Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan faktor waktu dalam suatu pembahasan rancangan undang-undang, yang memiliki konsekuensi 353 logis terhadap terpenuhinya partisipasi publik bermakna. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI menanggapi bahwa tidak terdapat aturan baku yang menyatakan bahwa waktu pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR telah membuka ruang dialog dan konsultasi publik sejak dari tahap penyusunan, tidak hanya terbatas pada tahap pembahasan. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan undang-undang. d. Menurut Ahli Para Pemohon, terkait dengan pemenuhan meaningful public participation dalam pembentukan UU 3/2025, pada intinya menyampaikan bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dan harus diukur secara kualitatif, yaitu sejauh mana masyarakat terlibat secara substantif dalam proses pembentukan norma. Terhadap hal tersebut, DPR RI telah melaksanakan serangkaian audiensi publik, RDPU, Rapat Kerja, hingga Rapat Paripurna yang bersifat terbuka dan disiarkan langsung kepada publik. Selain itu, pemenuhan partisipasi bermakna yang substantif membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi melalui ruang yang telah dibuka oleh DPR RI, baik secara online maupun offline. Perlu adanya kriteria untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang terpenuhi secara konkret. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU 3/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: Para Pemohon Perkara 81 merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi 354 sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan yang langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU 3/2025 dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad Alim dalam perkara 27/PUU-VII/2009 advokat/YLBHI tidak mempunyai Legal Standing. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. Keterangan Pemerintah Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-45), penyusunan (vide Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-10, Bukti PK-18 s.d. Bukti PK- 37, dan Bukti PK-46), pembahasan (vide Bukti PK-11 s.d. Bukti PK-15, Bukti PK-38 s.d. Bukti PK-44, dan Bukti PK-47 s.d. Bukti PK-51), pengesahan (vide Bukti PK-16), dan pengundangan dengan 355 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., serta Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025 telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 3/2025. III. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 14 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 3/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Ke-I Presiden tertanggal 11 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2025; dan 2. Keterangan Tambahan Ke-II Presiden tertanggal 18 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 (Prolegnas 2010-2014), sehingga penyerapan masukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: 356 Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU TNI Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI pada beberapa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai berikut: a. Prolegnas 2010-2014 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41 A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah/DPR (vide bukti PK-53). b. Prolegnas 2015-2019 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 11 sebagai inisiatif Pemerintah (vide bukti PK-58). c. Prolegnas 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Desember 2022 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah (vide bukti PK-74). d. Prolegnas 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 2 sebagai inisiatif DPR RI (vide bukti PK-8). Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU TNI Perubahan pada kurun waktu tahun 2010-2024, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan 357 Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan 358 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang- 359 Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 360 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 361 Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik 362 Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2022 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan pada tanggal 15 Desember 2022, DPR RI menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah) (vide bukti PK-74). Sebagai langkah tindak lanjut atas Putusan MK dimaksud, Pemerintah menyelenggarakan beberapa kegiatan penyerapan masukan terkait batas usia pensiun pada tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) 363 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 364 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 365 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menyerap aspirasi/masukan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa bukan hanya terbatas pada pembahasan batas usia pensiun, tetapi juga terkait penempatan prajurit TNI aktif diluar struktur TNI, sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) 366 dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada 367 kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Pemerintah juga menghadirkan saksi Pemerintah Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd dalam sidang pada tanggal 28 Juli 2025 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di 368 Universitas Jenderal Ahmad Yani tanggal 2 Oktober 2023 dalam membahas terkait penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan pusat dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian, untuk mendapatkan aspirasi dari Masyarakat maupun akademisi sebagai bahan penyusunan DIM. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam tahap Penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). b. Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) dan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah diundang dan menghadiri uji publik dimaksud, sehingga para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 telah diberikan ruang partisipasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. c. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM melalui beberapa kali rapat penyusunan DIM sebagai berikut: 1) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 369 2) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 3) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 4) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 5) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 6) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 7) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); 8) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 9) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). d. Seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusun DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. e. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Bahwa pada tahap Pembahasan, UU 3/2025 telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagai berikut: a. Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 1) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat 370 Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2) Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). 3) Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK- 40). 4) Rapat Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b. Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). Bahwa pada tahap Pengesahan/Penetapan, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK- 16). 371 Selanjutnya pada tahap Pengundangan, RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17). Berdasarkan seluruh uraian di atas, pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation dalam setiap tahap pembentukannya, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. RUU TNI merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya Urgensi Nasional. Berdasarkan uraian kronologis pembentukan UU 3/2025 di atas, RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas sebagai Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan Pemerintah sampaikan juga bahwa pada saat proses pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga perubahan UU TNI tidak hanya terkait dengan usia pensiun melainkan juga mencakup: a. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional. Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer moderen. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. b. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 372 c. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo-Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat, tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 3. Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia 373 pensiun prajurit TNI yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan: Bahwa UU 3/2025 merupakan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang-undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 374 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan 375 nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Selain itu, belum adanya pengaturan dalam UU TNI sebelumnya mengenai pelibatan TNI dalam perlindungan WNI di luar negeri, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kehadiran Negara dalam menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Bahwa Pemerintah telah uraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dan juga telah dituangkan sebelumnya dalam Keterangan Presiden. Kedua Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025 beserta bukti sebagai berikut: 376 ● Bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025; dan ● Bukti PK-7a dan Bukti PK-53 sampai dengan PK-74 yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2025. IV. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi para Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2025, tanggal 7 Juli 2025, dan tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. M. Novrizal Bahar sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. UU TNI Perubahan hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. b. RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK Prolegnas DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. c. RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. Naskah akademik hanya dibuat sebagai syarat semata dan isinya terkadang tidak mencerminkan norma dalam UU. b. Naskah Akademik baru dibuat setelah draft RUU, sehingga seolah- olah dibuat hanya untuk mengisi checklist. c. Partisipasi publik hanya dilakukan oleh akademisi, sehingga publik dikerdilkan dengan akademisi. Padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang dibahas. 377 d. RUU dan NA tidak terbuka, padahal dokumen tersebut yang menjadi bahan bagi setiap orang yang ingin memberikan masukan. e. Partisipasi publik dilakukan secara terburu-buru dan terkesan diada- adakan. f. Waktu pembahasan substanstif 9 (sembilan) hari yang terlalu singkat. g. Kritik dari masyarakat sipil salah naskah, padahal naskah resminya tidak disediakan untuk diakses 3. Susi Dwi Jayanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. Pengujian formil memiliki fungsi menjaga supremasi negara hukum untuk memenuhi prinsip ketaatan terhadap prosedur, negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi dalam proses legislasi. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi seluruh prinsip tersebut. b. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena dokumen RUU dan NA (yang memuat: latar belakang, analisis, evaluasi, dan dampak) tidak dipublikasikan. c. Pengujian formil melindungi hak yang fundamental. Mahkamah dapat menilai kecukupan partisipasi melalui serangkaian tes antara lain apakah legislator telah menyedikan ruang partisipasi masyarakat. d. Terjadi gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat. e. Terjadi ketidakstabilan Pembentuk UU dalam menegakkan aturan Tata Tertib pembentukan UU. 4. Denny Indrayana sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. UU TNI merupakan UU yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya kekuasaan yang berdaya rusak. b. Indikator/petunjuk untuk menentukan proses pembentukan UU telah sesuai/tidak: 1) Kontrol internal (dinamika parlemen) dan kontrol eksternal (masukan kritis dari luar parlemen). Apakah dalam kontrol internal melibatkan juga DPD? Jika tidak, alasannya apa? 378 2) Oposisi yang kuat. Tidak adanya oposisi di periode Prabowo, maka diperlukan kontrol eksternal yang lebih kuat. 3) Partisipasi publik yang bermakna (Meaningful Participation) terwujud melalui akses yang mudah, transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai. 4) Waktu pembahasan (kapan dan berapa lama). Semakin pendek waktunya, semakin sedikit masukan yang dapat diserap, sehingga diragukan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. 5. Fajri Nursyamsi (PSHK) sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 (14 Juli 2025): a. Proses pembentukan seharusnya ditafsirkan sebagai amanat konstitusi, bukan hanya sekedar prosedur b. Ada prosedur yang dilanggar dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yaitu: 1) tidak adanya agenda pengesahan RUU TNI Perubahan dan tidak ada usulan penambahan agenda untuk perubahan agenda rapat; dan 2) tidak dilaksanakan sesuai prosedur penetapan Prolegnas karena seharusnya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya untuk masuk dalam Prolgens Prioritas 2025. c. Prolegnas Prioritas 2025 tidak memasukkan judul RUU TNI Perubahan sebagai RUU Daftar Kumulatif Terbuka. d. Tidak adanya pembahasan urgensi RUU TNI Perubahan untuk dicantumkan sebagai RUU Prioritas, sehingga mengabaikan urgensi RUU lain yang memang sudah diprioritaskan. e. PSHK sudah melakukan siaran pers untuk mengingatkan prosedur RUU TNI Perubahan, namun tidak didengarkan, sehingga melanggar Pasal 97 UU P3. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: UU 3/2025 bukan merupakan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat. 1. Pemerintah telah menegaskan dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden bahwa pintu masuk pembentukan RUU TNI dengan mekanisme daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan diprioritaskan untuk dibahas karena 379 adanya Urgensi Nasional. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 dan Pemerintah telah menyerap aspirasi dari banyak pihak pada saat itu. 2. Adapun pendapat Ahli Pemohon terkait dengan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang–undang. 3. Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Kalaupun pembentukan UU 3/2025 dimaknai Fast Track Legislation (FTL) dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara-Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang-undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 melalui daftar kumulatif terbuka dan proses pembentukan Undang-Undang telah melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembahasan RUU TNI Perubahan, Pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan untuk menghadapi dinamika perkembangan ancaman dan kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber). Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Telah Terpenuhi: 380 1. Pendapat ahli Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pandangan yang tidak berdasar. Pemerintah menyatakan bahwa standar "partisipasi bermakna" harus diukur secara proporsional. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Presiden dan 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden, beserta seluruh bukti. 2. Kemudian, Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si juga menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2025 bahwa: “ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR- RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. V. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 381 1. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembentuk UU 3/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained) sehingga pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa para pemohon perkara nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, dan KontraS telah diundang dan menghadiri kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka pembentukan UU 3/2025 sehingga Pemerintah telah membuka ruang para pemohon untuk memberikan masukan dan diskusi. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU- XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 382 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 383 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 384 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan 385 hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum secara khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal 386 ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam permohonan a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula 387 urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 388 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; 389 [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas, pada pokoknya para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: b. Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan juga Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA), serta Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM [vide Bukti P-5]. c. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 4 (empat) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [vide Bukti P-4]. d. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [vide Bukti P-4]. e. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa semester 4 (empat) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [vide Bukti P-4]. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan: 1. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dijamin hak konstitusionalnya sebagai pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi dan memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari proses perubahan UU TNI yang cacat formil karena dalam proses pembentukannya (law making process) tidak menjamin hak-hak para Pemohon dan tidak memperhatikan hak atas pengakuan serta jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang tertib dan berkeadilan. Selain itu, para Pemohon khawatir dengan berlakunya UU a quo dapat mengembalikan dwifungsi ABRI, ketika ekspresi demokrasi mahasiswa akan dihadapkan dengan represifitas militer dan tragedi 1998 akan terulang kembali. Hal 390 demikian sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari campur tangan militer; serta berkaitan erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi rakyat; 3. Bahwa berdasarkan kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para Pemohon berpandangan sebagai peserta pemilu, tidaklah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, tetapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam hal ini, proses perubahan UU TNI merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah masa depan negara sehingga sebagai subjek (yang memiliki hak berperan aktif), para Pemohon setidak-tidaknya mendapat asas keterbukaan terhadap proses perubahan UU a quo tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi senyatanya pembentuk UU tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah bangsa (actual loss) yang dapat menyebabkan potential loss di kemudian hari atas tindakan pembentuk UU yang bahkan menghindari warga negara untuk terlibat dalam setiap prosesnya; 4. Bahwa terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan proses perubahan UU TNI oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan sama sekali para Pemohon sebagai pemilih yang mengharapkan wakil yang dipilih menjalankan fungsinya sesuai mandat sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan asas keterbukaan dan sehingga tidak ada meaningful participation dalam menentukan arah dan masa depan negara. 5. Bahwa apabila UU 3/2025 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum para Pemohon 391 dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan a quo, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, yaitu Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 74/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Sementara itu, terhadap permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), in casu permohonan a quo, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pleno dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke sidang pleno, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon tersebut setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu permohonan telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian tidaklah serta- merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45-56-69-75-81/PUU-XXIII/2025 bertanggal 23 Juni 2025, hlm. 4 s.d. 5]. Bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kepentingan para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses 392 pembentukan UU 3/2025. Pada uraian kedudukan hukum, para Pemohon hanya menguraikan bahwa dalam proses perubahan UU TNI tidak berdasar pada due process of law making, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti yang mendukung mengenai kegiatan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa aktif yang concern dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan UU 3/2025. Misalnya, menunjukkan kegiatan nyata para Pemohon kepada pembentuk undang- undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan langsung para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahkan, Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV hanya menguraikan bentuk perhatiannya melalui tautan (link) yang kemudian dipublikasikan, sehingga hal tersebut tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterlibatan para Pemohon sebagaimana dimaksud. Dengan mendasarkan fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya relevansi adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Oleh karena Mahkamah tidak menemukan bukti konkret berupa kegiatan yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 393 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------- 394 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2025 yang pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan UU PPP, di mana proses perencanaan dan penyusunan perubahan UU 3/2025 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum, serta melanggar asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik, dan revisi UU 3/2025 tidak termasuk carry over sehingga pembahasan perubahan UU 3/2025 melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR. UU 3/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah 395 ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang-undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa, berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 3/2025 yang tidak mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses dalam mengikuti serta mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dalam pembentukan UU 3/2025 sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan pemenuhan asas keterbukaan sehingga tidak ada meaningfull participation dalam menentukan arah dan masa depan negara. Selain itu, para Pemohon juga merasa bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang a quo yang dilakukan oleh pembentuk UU telah menyalahi aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip- prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen naskah-naskah serta tidak dapat mengikuti persidangan pembahasan UU 3/2025 yang digelar bukan di Gedung parlemen selayaknya dalam proses pembuatan sebuah undang-undang adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan 396 konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang-undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh empat orang Pemohon, yaitu: Muhammad Imam Maulana (Pemohon I), Mariana Sri Rahayu Y.S., (Pemohon II), Nathan Radot Z.P.S, (Pemohon III) dan Ursula Lara Pagitta Tarigan (Pemohon IV). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa 397 putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 3/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berkenaan dengan penilaian atas hubungan pertautan langsung para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa terhadap proses pembentukan UU 3/2025, perlu mencermati penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon pada perkara-perkara pengujian formil UU 3/2025 yang telah diputus sebelumnya. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025 telah mempertimbangkan sebagai berikut: ”[3.6] ...Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini 398 merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 hlm. 53]. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3), yang memiliki hak pilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-4). Bahwa Pemohon I merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, Pemohon I juga merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (Bukti P-5). Dalam menjalankan perannya Pemohon I aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Pemohon I juga pernah terlibat sebagai moderator dalam diskusi publik dan nobar film “Pesta Oligarki” di kampus yang menceritakan kerusakan pemilu 2024 salah satunya akibat pengerahan militer dalam kampanye paslon. Pemohon I dalam kaitannya UU TNI pernah mengadakan diskusi publik yang mengulas permasalahan UU TNI dalam ranah akademis. Selain itu, Pemohon I pernah menjadi moderator Diskusi Publik Integrity Law Firm yang mengulas keterlibatan TNI dalam wilayah tambang. Terkait isu kecacatan formil UU a quo Pemohon I pernah menulis artikel berjudul “Menguji Konstitusionalitas UU TNI”. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa dan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai 399 Menteri Kajian dan Diskusi sejak 2023–2025. Pemohon II juga melakukan penulisan buku berjudul “Membatasi Kekuasaan Presiden” dengan bahasan utama mengenai eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah Catatan Kritis Revisi UU TNI dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2024 (https://bit.ly/KajianCatatanKritis). Bahwa Pemohon IV merupakan dan pengurus aktif bidang Manajemen Isu Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2025. Terlibat dalam berbagai kegiatan kepenulisan antara lain: Amicus Curiae, Catatan Kritis, dan Kajian yang membutuhkan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sebagai landasan kepenulisan. Salah satu kajian tersebut adalah Catatan Kritis Revisi UU TNI dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2024 (https://bit.ly/KajianCatatanKritis). Bahwa para Pemohon sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draf rancangan undang- undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU TNI, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU a quo memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas. 400 [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon IV oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. 401 Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September tahun dua ribu dua puluh lima dan hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 402 PANITERA PENGGANTI, ttd. Muhidin