75/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 75/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Taufiqurrahman, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Cempaka V Nomor 1-B RT. 012 RW. 01 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juni 2024 memberikan kuasa kepada Mohamad Taufiqurrahman, S.H, M.H. dan Muhammad Sidik, S.H, kesemuanya merupakan advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum THT Lawfirm yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7-9, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 75/PUU-XXII/2024 pada tanggal 9 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Untuk selanjutnya disebut sebagai UU DKJ) terhadap Pasal 18 Ayat (2) dan (4), dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 7. Bahwa Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menyebutkan: 4 Pasal 1 Angka (9) UU DKJ, menyebutkan: “Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif I Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur” Pasal 6 Ayat (1), menyebutkan: “Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administratif dan Kabupaten Administratif” Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU DKJ, menyebutkan: “(2) Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur” “(3) Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur)” “(4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur; 8. Bahwa Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) dan (4), dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Pasal 18 Ayat (2) dan (4) UUD NRI 1945, menyebutkan: “(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” “(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, menyebutkan: 5 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) A. Kedudukan Hukum para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yakni: 1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2. Adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: 6 Pertama, Kualifikasi Sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171051606800003 (Vide P1); Bahwa Pemohon Saat ini merupakan Kader Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat, dan yang menjadi salah satu target politik Pemohon adalah mejadi Walikota Jakarta Pusat. (Vide Bukti P2); Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan : “Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” Bahwa berdasarkan kententuan pasal tersebut diatas, maka Pemohon memiliki Hak Konstitusional untuk dapat dipilih dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, dan karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Pengujian Objek Permohonan; Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusanputusan selanjutnya sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 7 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang- Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan 12 WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam “Judicial Review in Perspective, 1995); B. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar karena berlakunya Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang- Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hak-hak atau kepentingan konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: 8 Hak untuk memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, menyebutkan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 2. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 3. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan dan dipertegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 4. Bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum (the right to vote) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana disebutkan dalam putusan dimaksud yang dikutip lengkap sebagai berikut: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka 9 pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara 5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menggunakan haknya untuk dapat dipilih sebagai Walikota Jakarta Pusat, dimana sesuai dengan domisili pemohon dan kapasitas pemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat, dalam perhelatan Pemilukada serentak tahun 2024 sebagai Pengejewantahan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Namun demikian Pemohon tetap tidak dapat dipilih dikarenakan walikota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak melalui Pemilukada, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini dikarenakan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 secara khusus pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) menyebutkan: “Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur)”. 6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, maka hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk, berpotensi untuk dirugikan dikarenakan ketentuan dimaksud. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Pasal 1 Angka (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2024, telah disahkan dan diundangkan Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6913 dan mulai berlaku 10 secara efektif sejak diundangkan, selain dari pengaturan mengenai Kedudukan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan perubahan Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 2. Bahwa, pada saat Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta diundangkan, adalah sebagai dasar pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebelumnya adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Ibu Kota Nusantara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur; 3. Bahwa UU DKJ yang berkaitan dengan dengan otonomi daerah meletakan otonomi daerah hanya ada tingkat provinsi, sebagaimana disebutkan Pasal 6 Ayat (1), menyebutkan: “Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administratif dan Kabupaten Administratif” Dalil Pemohon: Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU DKJ, telah menyimpangi Pasal 18 Ayat (2) dan (4) UUD NRI 1945, yang menyebutkan: “(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Bahwa Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Bahwa dengan mendekatkan pemerintahan daerah kepada warga diharapkan dapat tercipta percepatan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien; 11 4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU DKJ, menyebutkan: “(2) Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur” Dalil Pemohon: Bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (2) UU DKJ, telah menyimpangi Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan: “(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Dalam hal pelayanan pemerintah daerah yang berbasis pelayanan publik idelanya dengan mendekatkan kewenangan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga tidak membutuhkan proses yang Panjang dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Apabila otonomi daerah diletakan sampai dengan ke-tingkat kota/kabupaten di Wilayah Jakarta maka akan menciptakan masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang Panjang dan segera memperoleh kepastian dalam pelayanan; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4) UU DKJ, menyebutkan: “(3) Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur)” “(4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur; Dalil Pemohon a. Bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4) UU DKJ, telah menyimpangi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyebutkan: 12 “(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” b. Bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4) UU DKJ, telah menyimpangi Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, menyebutkan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, Dapat disimpulkan pula, Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak meletakan otonomi daerah ditingkat kota/kabupaten. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dimaksud menghilangkan hak konstitusional warga negara In cassu hak konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme Pemilukada; 6. Bahwa, salah satu tujuan khsusus Partai Politik adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 7. Bahwa, Pemohon adalah anggota Partai Demokrat yang diberikan mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2009 – 2014 dan Periode 2014 - 2019; 8. Bahwa, pemohon pada saat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2009 – 2014 dan Periode 2014 – 2019 terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Pusat; (Vide Bukti P3); 9. Bahwa, salah satu indikator kemanfaatan dari eksistensi dari Partai Politik In Cassu Partai Demokrat adalah mempersipakan Anggota untuk menduduki Jabatan-jabatan di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Bahwa, dalam rangka mencapai tujuan khusus Partai Politik in cassu Partai Demokrat, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik Pemohon sebagai 13 Anggota Partai Politik, yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan eksekutif di tingkat daerah, yaitu dengan menjadi Walikota Jakarta Pusat sebagaimana Anggota Partai Demokrat lain di tingkat Kota dan Kabupaten di Republik Indonesia yang memiliki kesempatan untuk menjadi Bupati atau Walikota dengan cara ikut sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihaan Umum Kepala Daerah untuk tingkat Kota dan Kabupaten; 11. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menimbulkan Diskriminasi karena menutup kesempatan Pemohon untuk dapat berpartisipasi dalam Pemerintahan Daerah tingkat Kota sebagai Calon Walikota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 12. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (2), yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.; 13. Bahwa sebelum perkara ini pernah diajukan, pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 dan telah diregistrasi pada hari Senin tanggal 21 April 2008 dengan Nomor 11/PUU-VI/2008. Dalam Putusanya Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan sebagai berikut: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” Bahwa, Pemohon mengutip pendapat mahkamah dalam PMK Nomor 11/PUU-VI/2008: …. Dalam Kekhususan Jakarta sebagai ibukota negara memerlukan pengaturan yang juga bersifat khusus. Menurut Mahkamah, pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan 14 (2) UUD 1945, karena adanya kedudukan norma konstitusi yang setara antara Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan pasal 18B UUD 1945. Bahwa sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta, yang juga mencabut status Ibukota Negara Republik Indonesia, dan mengganti kekhususan Daerah Khusus Jakarta sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka (2) UU DKJ yang berbunyi: “Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global”. Bahwa pemohon menilai, kendatipun Undang-undang Daerah Khusus Jakarta menyebutkan bahwa kekhususan Daerah Jakarta adalah terkait fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global tidak seharusnya menghilangkan hak konstitusional warga negara dan menyimpangi norma-norma yang termaktub di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan otonomi daerah di Negara Kesatuan Repbulik Indonesia; 14. Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil pemohon dalam pengujian Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pemohon akan menguraikan bahwa Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, sebagai berikut: a. Alasan Politik Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menggantikan Undang- undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara politik tidak berpotensi memiliki resistensi karena Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pusat pemerintahan. Keistimewaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan hanya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga 15 menjadi Provinsi dimana terpusatnya aktivitas pemerintahan seperti Istana Negara tempat Presiden dan Wakil Presiden berkantor, Kantor- kantor kementrian negara dan Lembaga-lembaga setingkat kementerian seperti TNI dan Polri yang tidak lagi dimiliki oleh Daerah Khusus Jakarta sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Alasan yuridis 1. Bahwa berdasarkan pasal 35 Ayat (4) huruf C Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan cakupan wilayah untuk terbentuknya Kota adalah 4 (empat) Kecamatan. Sedangkan saat ini Kota dan Kabupaten di Povinsi Daerah Khsusus Jakarta memiliki: - Jakarta Pusat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan diantaranya Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamtan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Tanah Abang. Jumlah Penduduk berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 1.102.052 (Satu juta serratus dua ribu lima puluh dua) jiwa; - Jakarta Barat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan diantaranya Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Palmerah. Jumlah Penduduk berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 2.470.054 (Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat) jiwa; - Jakarta Timur terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan diantaranya Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo dan Kecamatan Pulogadung. Jumlah 16 Penduduk berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 3.079.618 (Tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus delapan belas) jiwa; - Jakarta Selatan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan diantaranya Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Tebet. Jumlah Penduduk berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 2.235.606 (Dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam) jiwa; - Jakarta Utara terdiri atas 6 (Enam) kecamatan diantaranya Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Kebayoran Pademangan, Kecamatan Mampang Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 1.808.985 (Satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) jiwa; - Kabupaten Pulau Seribu terdiri atas 2 (dua) kecamatan diantaranya Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 28.523 (Dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa. Oleh Karena Kabupaten Kepulaun Seribu tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 35 Ayat (4) huruf C Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, maka kepulauan Seribu masuk dalam pemerintahan Kota Jakarta Utara; (Vide P4); 2. Kapasitas Daerah yang berbasis pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b. 17 Kota-kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dari hotel, mall dan tempat hiburan; 3. Bahwa otonomi di tingkat provinsi yg di dalamnya terdapat wilayah setara dengan kabupaten kota tidak tepat karena menjauhkan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat karena dari segi hukum dan karakter penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendekatkan pelayanan publik dan fungsi manfaat pemerintahan kepada masyarakat melalui desentralisasi wilayah dan peningkatan optimalisasi pemanfaatan APBD bagi masyarakat bagi daerah otonom; 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut (renvoi dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2024): 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan: a. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai walikota/bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri; b. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom; c. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom. 18 d. Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai Walikota/Bupati di wilayah Daerah Khusus Jakarta dipilih secara demokratis melalui Pemilukada. e. Pasal 13 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan Pemerintahan Kota/Kabupaten di Daerah Khusus Jakarta bersifat otonom berdasarkan Asas Desentralisasi. 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi e-KTP a.n. Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Ketua DPP Partai Demokrat Nomor 156/SK/DPP.PD/DPC/VI/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Anggota DPRD DKI Jakarta; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 19 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 pukul 13.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, salah satunya, agar 20 Pemohon mencermati serta memperbaiki uraian petitum permohonan sesuai dengan PMK 2/2021 dan kelaziman praktek beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Pemohon kemudian telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 18]: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan: a. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai walikota/bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri; b. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom; c. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai d. Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai e. Pasal 13 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.30 WIB, Pemohon kembali mengajukan renvoi atau pembetulan (perbaikan) tambahan pada bagian petitum 21 permohonan dengan menambahkan kalimat pada bagian angka 2 huruf c sampai dengan huruf e yang selengkapnya adalah sebagai berikut: a. Pasal 1 angka (9) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Walikota/Bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri”; b. Pasal 6 ayat (1) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom”; c. Pasal 13 ayat (2) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom”; d. Pasal 13 ayat (3) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Walikota/Bupati di wilayah Daerah Khusus Jakarta dipilih secara demokratis melalui Pemilukada”; e. Pasal 13 ayat (4) huruf a UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Penyelenggaraan Pemerintahan Kota/Kabupaten di Daerah Khusus Jakarta bersifat otonom berdasarkan Asas Desentralisasi”. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.3] Bahwa norma Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021 pada pokoknya telah menentukan Pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari sejak Sidang Pendahuluan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu tersebut. Dalam konteks demikian maka Pemohon telah menggunakan haknya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya sebagaimana perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 sehingga seharusnya tidak terdapat ruang lagi bagi Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki kembali permohonannya. Oleh sebab itu, permohonan yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo adalah perbaikan permohonan dengan rumusan petitum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas. Rumusan petitum demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (obscuur) karena meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja 22 yang menjadi pokok tuntutan atau permintaan Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam praktik beracara di pengadilan, kecermatan dan ketelitian dalam menyusun permohonan merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta, hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan dapat dipahami dengan jelas dan tepat. [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon tersebut, sebenarnya masih terdapat tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan renvoi pada petitum permohonan antara tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan sebelum dilaksanakannya Sidang Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 (keesokan harinya), akan tetapi Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan justru baru menyampaikan renvoi dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal demikian, Mahkamah sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk melakukan renvoi dalam persidangan, khususnya berkenaan dengan uraian petitum permohonan Pemohon angka 2 huruf c sampai dengan huruf e. Akan tetapi, perbaikan (renvoi) yang dilakukan Pemohon tetap belum memenuhi pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya dalam petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, petitum permohonan Pemohon yang telah direnvoi tidak mencantumkan frasa “dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dalam hal ini, frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” menjadi sangat penting karena berkenaan dengan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuan atau daya mengikatnya norma tersebut oleh Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk Pemohon semata, melainkan berlaku secara umum (erga omnes). Berdasarkan hal tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan petitum permohonan 23 a quo menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 24 tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 25 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha