75/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 75/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Helmi Fahrozi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Dosen Hukum Tata Negara Alamat : Jalan Gurame 3 Nomor 267, RT/RW. 007/007, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : E. Ramos Petege Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kampung Gaibakunu, Kelurahan Gaibakunu, Kecamatan Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Leonardus O. Magai Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua 2 Alamat : Kampung Abaimaida, Kelurahan Abaimaida, Kecamatan Mapia, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.; Angela Claresta Foek, S.H., M.H.; Rustina Haryati, S.H.; dan Aldo Pratama Amry, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama- sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor 75/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 8 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) --- Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) --- Selanjutnya disebut “UU MK” --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 4 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) --- Selanjutnya disebut UU PPP --- menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang --- selanjutnya disebut PMK PUU --- menyatakan: “objek pengujian PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 7) Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 8) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa setelah para Pemohon menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, menguji, dan mengadili perkara a quo, selanjutnya para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konsitusional para Pemohon sehubungan dengan berlakunya pasal- pasal a quo sebagai berikut: 1) Bahwa memperhatikan kriteria pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. Perseorangan warga negara Indonesia; 5 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau privat; atau 4. Lembaga negara.” 2) Bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, menyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kerugian konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. Lembaga negara. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependidikan 3275041910890015 (bukti P- 3); b. Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9126090208860001 (bukti P-4); dan c. Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9126021707870002 (bukti P-5). 4) Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 3) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan 6 kerugian konsitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 5) Bahwa dalam menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon, perlu diuraikan terlebih dahulu syarat dan kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu meliputi: 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. 6) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstutusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. c) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan ““setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 7 d) Pasal 28E ayat (1) [Sic!] UUD 1945, menyatakan ““setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 7) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya beberapa pasal dalam UU 2/2008 dan UU 2/2011, sebagai berikut: a) Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, yang menyatakan “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain”. 8) Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 7), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I adalah adalah warga negara perseorangan yang merupakan dosen aktif mengajar hukum tata negara di UPN Veteran Jakarta (bukti P-6). Dalam hukum tata negara, praktik ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi pengajar hukum tata negara dalam memberikan pengajaran di ruang akademik dimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Terutama, dalam pembahasan materi pembatasan kekuasaan di negara hukum, yang mana Pemohon jadikan sebagai bahan ajar dalam ruang kuliah. Pemohon I memahami Indonesia sebagai sebuah negara hukum berarti penyelenggara negara dan juga warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan kesadaran berkonstitusi demi tercapainya keadilan, kepastian dan manfaat, sehingga setiap lapisan masyarakat wajib tunduk kepada pembatasan, terutama kepada pembatasan kekuasaan di negara hukum. Inilah yang Pemohon I ajarkan dan tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi Pemohon I baik di dalam perkuliahan, maupun melalui karya tulis dan seminar Pemohon I sebagai bagian dari tugas Pemohon I mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi. 8 b) Bahwa ketika berdialog dengan mahasiswa membahas hal tersebut di kelas, hambatan terbesar Pemohon I adalah ketika sangat sulit menjelaskan kedudukan partai politik dalam hukum tata negara Indonesia. Pemohon harus menjelaskan bahwa dalam “Politik Hukum” pembentuk undang-undang, partai politik diberikan kekuasaan yang sangat penting dan besar di negara ini. Dalam praktik ketatanegaraan contohnya, ada partai yang ketua umumnya (e.g. PDIP) memiliki hak suara mutlak dalam menentukan calon presiden. Ketika Pemohon I menjelaskan hal tersebut, akan ada mahasiswa dengan pemikiran kritisnya menanyakan, lantas kenapa tidak ada pembatasan periode pengurus partai politik, apabila partai politik sebegitu besar kekuasaannya? Padahal kekuasaan yang terlalu besar cenderung disalahgunakan, seperti contohnya jabatan presiden di orde baru yang sekarang hanya dibatasi dua periode. Lalu akan ada lagi dialektika lain dari mahasiswa, kenapa rakyat harus tunduk pada pembatasan oleh undang-undang, sementara pengurus partai politik yang notabene merupakan penguasa di negeri ini (karena besarnya kekuasaan partai politik), tidak tunduk pada pembatasan kekuasaan? c) Pemohon I kesulitan membantah pertanyaan kritis demikian, sebab negara hukum yang ada di dalam teori tata negara yang selalu berpusat pada pembatasan, check and balances dan sebagainya, ternyata dalam praktik ketatanegaraan di negara ini (yang adalah negara hukum) ternyata bertentangan. Pemohon I tidak dapat “membela” secara akademik permasalahan a quo kepada peserta didiknya incasu mahasiswa/i di kampus, sebab memang secara nyata bertentangan dengan teori negara hukum. Sehingga, Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum, karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait negara hukum ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 9 d) Selain itu, mahasiswa/i yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa Pemohon I yakinkan akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum, sebab mereka berpikir bahwa pengurus partai politik yang memegang kekuasaan begitu besar saja tidak dibatasi kekuasaannya oleh peraturan, kenapa rakyat biasa harus patuh dan tunduk pada peraturan? Akibatnya, marwah Pemohon I sebagai dosen hukum tata negara yang tentu mempunyai kewajiban mulia untuk berusaha menyadarkan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi kepada warga negara, menjadi tercoreng, dan semua usaha Pemohon I itu menjadi sia-sia. e) Bahwa Pemohon II sebagai rakyat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum yang dijamin dalam konstitusi merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat perlindungan serta perlakuan hukum yang adil karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara langsung dan bebas melainkan hanya memilih dari apa yang sudah dipilihkan terlebih dahulu oleh pengurus partai politik. Sehingga dalam sistem demokrasi Indonesia slogan yang dikenal “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” telah berubah menjadi “ dari partai, oleh partai, untuk partai” dimana rakyat hanya bisa tunduk dan disuapi oleh partai politik. Hak pilih Pemohon II dalam sistem politik saat ini telah terciderai maknanya karena begitu besar kewenangan pengurus partai politik, inter alia menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden. Dengan legal standing sebagai rakyat, Pemohon II pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi meminta agar Partai Politik wajib mengadakan preliminary election untuk menetukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden dalam Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang ingin memilih pimpinan negara dalam hal ini presiden dan 10 wakil presiden serta memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, tetapi tidak dilibatkan sejak awal oleh partai politik telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dengan tiadanya preliminary election. Legal standing sebagai rakyat yang memiliki hak memilih dalam perkara tersebut seharusnya diakui juga dalam perkara ini, sebab perkara tersebut amar putusannya ditolak, yang berarti saat ini kewenangan menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden tetap sepenuhnya ada di tangan pengurus partai politik. Apabila pengurus partai politik terus menerus itu saja orangnya, maka sebagaimana Lord Acton katakan, power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely, akan diwujudkan dengan terwujudnya oligarki yang korup di partai politik karena pengurusnya itu-itu saja orangnya. Saat ini, hal ini sudah nyata tercermin dalam pernyataan Bambang Wuryanto yang menyampaikan bahwa di republik ini gampang, apabila ingin melakukan lobi-lobi politik jangan di gedung DPR, tapi dengan ketua umum partai politik. Berarti, kewenangan untuk membuat undang-undang dan untuk menentukan posisi tertinggi di negara ini (bakal calon presiden dan/atau wakil presiden) berada di tangan oligarki yang korup. Sehingga, sebagai rakyat ada sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dengan kekuasaan pengurus partai politik yang terlalu besar karena masa jabatannya tidak dibatasi. f) Bahwa Pemohon III adalah aktivis yang kerap aktif menyuarakan pentingnya demokrasi dan pembatasan kekuasaan di negara hukum, dimana Pemohon III saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua (bukti P-7). Pemohon III mengkritisi kekurangan penyelenggara negara dengan tujuan untuk membangun dan memperbaiki yang kurang dari bangsa ini. Perlu diingat, bahwa 11 Papua adalah bagian dari Indonesia yang memiliki kesenjangan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang sangat kentara dibandingkan dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Akibat kesenjangan tersebut, banyak sekali rakyat Papua yang pendidikannya tertinggal. Apalagi, kesadaran hukumnya. Karena itu, Pemohon III sebagai Aktivis asli Papua kerapkali mengkritisi berbagai kebijakan dan peristiwa dengan tujuan pada umumnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini, dan tujuan pada khususnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Papua. Pemohon III mempermasalahkan tidak adanya pembatasan masa jabatan pengurus partai politik yang jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Apabila terus dibiarkan, maka kualitas demokrasi Indonesia akan terus merosot, yang mana merupakan kontradiksi total dari apa yang Pemohon III perjuangkan sebagai aktivis demokrasi. Selain itu, kekuasaan yang terlalu besar dari pengurus partai politik karena tidak dibatasi masa jabatannya, membuat pengurus partai politik hanya diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan di Jakarta, sehingga cenderung mengesampingkan masyarakat Papua yang jaraknya sangat jauh. Akibatnya, warga Papua cenderung semakin abai terhadap kesadaran hukum dan bernegara (yang esktrimnya oleh sebagian rakyat Papua ingin merdeka) karena kompetisi perebutan kekuasaan lebih sulit diikuti oleh masyarakat Papua. Pemohon III sebagai aktivis asli Papua selalu memperjuangkan kesetaraan akses dan hak bagi masyarakat Papua dalam demokrasi dan pemerintahan, karena itu dengan tiadanya pembatasan terhadap masa jabatan pengurus partai politik, bertentangan total dengan aktivitas Pemohon III yang memperjuangkan kesetaraan akses dan hak bagi masyarakat Papua, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon III. g) Bahwa selain itu, juga Pemohon II dan III merupakan warga negara Indonesia yang telah melebihi usia 17 tahun dan memenuhi syarat untuk dikemudian hari jika berkeinginan, dapat 12 menjadi anggota partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 yang menyatakan “Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin”. h) Bahwa meskipun Pemohon II dan III telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota partai politik, tetapi hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon II dan III tidak atau belum mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik manapun karena mengingat partai politik di Indonesia cenderung berjalan dalam sistem yang feodal dimana sekelompok elite terus menerus berkuasa sebagai ketua umum dan pengurus partai politik. Sebagai perbandingan, dapat dilihat uraian beberapa ketua umum atau pimpinan partai politik yang telah menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama, sebagai berikut: Tabel 1. Masa Jabatan Ketua Umum dan Pimpinan Partai Politik di Indonesia No. Nama Jabatan Partai Masa Jabatan 1. Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI- Perjuangan (1999-2024) 25 Tahun 2. Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB (2004-2024) 20 Tahun 3. Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra (2014-2025) 11 Tahun 4. Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Umum Ketua Majelis Tinggi Demokrat (2013-2020) 7 Tahun (2020- Sekarang) 3 Tahun 5. Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB (1998-2005 dan 2015-2024) 17 Tahun Gambaran sebagaimana tersebut di atas menunjukan bahwa terdapat bukti empiris bahwa sistem hukum yang ada tidak mampu mewujudkan regenerasi nasional ditubuh partai politik karena kekosongan hukum dalam peraturan dan pasal-pasal a quo. Hal 13 tersebut bukan saja menyebabkan ketua umum atau pimpinan partai politik dijabat oleh orang yang sama selama puluhan tahun tetapi juga pengurus partai politik yang menjabat merupakan orang yang sama yang memiliki kedekatan dengan ketua umum partai politik masing-masing. Kondisi ini menyebabkan pimpinan dan pengurus partai politik tidak dibentuk dalam suatu siklus yang wajar dan profesional melainkan dibentuk dalam sistem feodal yang menggantungkan kemajuan karir dan kinerja politik berdasarkan hubungan kekerabatan. i) Bahwa sistem partai politik yang bersifat feodal dan menggantungkan perkembangannya pada hubungan kekerabatan tersebut telah akan berimplikasi pada proses regenerasi kepemimpinan nasional yang sejak awal reformasi hingga saat ini hanya diisi oleh nama-nama lama yang memiliki kekuasaan melalui pendirian partai politik sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan sektoral dan kelompok tertentu. Selain itu, tanpa adanya batasan mengenai masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik, menyebabkan program partai politik yang tidak up to date dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern karena proses regenerasi yang mati padahal salah satu tujuan partai politik adalah untuk rekrutmen, pendidikan, dan regenasi politik. Para anggota partai politik dalam sistem saat ini hanya menjadi perpanjangan tangan dari keinginan dan kekuasaan pimpinan dan ketua umum partai politik. Hal ini tercermin dari kenyataan dimana pengurus (khusunya ketua umum) partai politik merupakan “Juragan” bagi anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPR. Konsekuensinya, anggota dewan harus tunduk pada kehendak pengurus partai politik, dan bukan suara rakyat yang memilih mereka. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bambang Wuryanto dari PDIP yang merupakan ketua komisi III DPR RI dimana ia menyampaikan bahwa di republik ini gampang, apabila ingin melakukan lobi-lobi politik jangan di gedung DPR, tapi dengan ketua umum partai politik. Jika diperintah oleh ketua umumnya, ia siap menggolkan undang-undang yang 14 diperintahkan oleh ketua umumnya. Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa banyak pengurus dan ketua umum partai politik yang sudah menjabat dengan sangat lama lebih dari 2 periode, menunjukkan sebetapa gawatnya demokrasi karena tidak lagi di tangan rakyat. Sehingga, sangat perlu agar ada pembatasan terhadap masa jabatan pengurus partai politik. j) Bahwa karena partai politik merupakan salah satu pilar dari suprastruktur politik yang akan sangat berpengaruh pada arah dan tujuan pembangunan nasional maka proses regenerasi dalam tubuh partai politik memiliki urgensinya bagi upaya pemajuan demokrasi dan pembangunan bangsa. Regenerasi tersebut hanya dapat diwujudkan dengan adanya pembatasan terhadap masa jabatan pemimpin dan pengurus partai politik dan karenanya melalui pendekatan hukumlah yang pada akhirnya mendorong proses tersebut terjadi mengingat sistem yang dibiarkan terbuka (digantungkan pada AD/ART) telah menciptakan sistem yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II dan III. Oleh karenanya, upaya untuk memperbaiki dan mengkoreksi praktik yang terjadi saat ini hanya mungkin dilakukan apabila berada di luar partai politik karena mengingat kekuasan ketua umum yang sangat besar dan dapat mengintervensi apa saja dan kapan saja. k) Bahwa bilamana penilaian kerugian konstitusional dinilai berdasarkan apakah Pemohon II dan III berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat, sebab Pemohon II dan III mengajukan permohonan a quo sebelum menjadi anggota partai agar memiliki keleluasaan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bilamana Pemohon II dan III mengajukan pengujian setelah berstatus sebagai anggota partai politik maka kondisi tersebut akan menghambat keleluasaan Pemohon II dan III karena adanya potensi intervensi dari petinggi- petinggi partai. Oleh karenanya walaupun saat ini belum bergabung menjadi anggota dari salah satu partai, namun Pemohon II dan III tetap memiliki kedudukan hukum dan kerugian 15 konstitusional yang akan dialami bilamana kedepannya bergabung menjadi anggota partai politik. l) Bahwa kerugian faktual (aktual) yang dialami Pemohon II dan III ialah sebagaimanapun besar upaya untuk menjadi pengurus dan pimpinan partai politik tertentu, hal tersebut merupakan suatu angan-angan yang mustahil dapat terwujud karena tidak memiliki kedekatan dan hubungan relasi dengan ketua umum atau pengurus partai politik yang menjabat saat ini. Selain itu, Pemohon II dan III juga mempertanyakan proses pemilihan ketua umum dan pengurus partai politik yang berlaku menurut pasal a quo merupakan masih musyawarah dalam proses yang demokratis (murni) atau tidak lebih dari hasil lobi-lobi dibalik layar yang mana bagi pemilik hak suara yang tidak mendukung calon ketua umum tertentu akan dengan sangat mudah untuk disingkirkan (melalui pemecatan, sanksi, dan sebagainya). m) Bahwa kerugian Pemohon II dan III yang bersifat potensial terjadi karena kedepannnya sangat terbuka bagi Pemohon II dan III untuk menjadi anggota partai politik sehingga pengaturan a quo menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak politik Pemohon II dan III di internal partai dalam hal ini menjadi ketua umum tereduksi akibat tidak adanya pembatasan kekuasaan (masa jabatan) bagi ketua umum partai politik sehingga memungkinkan untuk terus menerus menjabat sebagai ketua umum. Pemohon II dan III juga kehilangan haknya untuk menjadi salah satu pengurus partai politik karena kebijakan menentukan pengurus terpusat pada ketua umum partai politik yang tentu akan lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya untuk mengisi struktur kepengurusan sehingga akan membentuk dinasti dalam kepengurusan partai politik. n) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan III berupa hilangnya hak atas partisipasi politik dan kesetaraan kesempatan yang adil dalam partai politk sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8) disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011 membiarkan proses pemilihan, regenerasi, dan 16 penggantian ketua umum, pimpinan, dan pengurus partai politik hanya digantungkan pada ketentuan dalam AD/ART. Konstruksi hukum yang demikian menjadikan sistem partai politik yang feodal dan mampu berkuasa terus menerus sepanjang dikehendaki dengan kekuasaan untuk menyingkirkan siapapun yang tidak dikehendaki dan tidak mendukung atau bersaing dengan ketua umum dan pengurus yang berkuasan tersebut. Pada akhirnya pengaturan a quo menjadi sebab rusaknya sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem kepartaian. 9) Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional para Pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial tidak terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga para Pemohon memperoleh kepastian mengenai proses regenerasi kepemimpinan partai politik secara berkala dalam rangka pemajuan proses demokrasi dan demikianlah seharusnya hukum berperan untuk mencapai cita-cita mulia bagi penyelenggaraan negara. 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1) Bahwa terkait dengan permohonan a quo, sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pengujian konstitusionalitas UU a quo kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, terlebih dahulu para Pemohon perlu menjelaskan bahwa permohonan ini tidak nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK PUU, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 17 2) Bahwa terhadap UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tentang Partai Politik yang diujikan oleh para Pemohon dalam perkara a quo, telah dilakukan sebelumnya melalui beberapa putusan sebagai berikut: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2011 c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-X/2012 f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XI/2013 g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIII/2015 k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015 l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIII/2015 m) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016 n) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016 o) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XV/2017 p) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XV/2017 q) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XVI/2018 r) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XX/2022 s) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2023 t) Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 3) Bahwa setelah mengkaji dan meneliti 20 (dua puluh) perkara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian UU a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem, karena beberapa alasan sebagai berikut: a) Dari 20 (dua) puluh perkara yang diujikan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai UU 2/2008 jo. UU 2/2011, hanya terdapat 2 (dua) perkara yang berkaitan dengan permohonan pengujian 18 masa jabatan pimpinan partai politik, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2023 dan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023. Selanjutnya para Pemohon akan menguraikan alasan kedua putusan tersebut berbeda dengan permohonan a quo; b) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XX/2023, telah diputus dengan amar permohonan tidak dapat diterima. Meskipun diajukan oleh para Pemohon, dasar pengujian, dan alasan permohonan yang relatif sama, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi belum melakukan pengujian terhadap substansi permohonan. Atas dasar tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali. c) Terhadap Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XXI/2023, hingga diajukannya permohonan a quo, perkara tersebut sedang berada dalam proses pemeriksaan/pengujian dan belum selesai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuan Pasal 78 PMK PUU tidak dapat diberlakukan. Apabila ketentuan Pasal 78 PMK PUU tetap berlaku maka secara substansi memiliki perbedaan permohonan, yaitu: (1) objek pengujian dalam perkara tersebut adalah Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011; (2) dasar uji yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3); dan (3) alasan permohonan dan kerugian konstitusional yang berbeda. 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan nebis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU. IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Merupakan Implikasi Tujuan Partai Politik dalam Meraih 19 Kekuasaan Pemerintahan Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Hukum dan Konstitusi 1) Bahwa konsepsi negara hukum yang berlandaskan atas kedaulatan menurut konstitusi telah menempatkan kedudukan dan eksistensi partai politik dalam suatu negara sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan demokrasi di negara-negara di dunia yang menganut sistem tersebut. Suatu negara yang dikatakan demokratis hanyalah apabila terdapat jaminan pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat salah satunya melalui partai politik karena partai politik hakikatnya merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya [Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics, (Harvard Law Review, Vol. 118:1, 2004)]. 2) Bahwa selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, partai politik juga merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pengertian yang diatur dalam UU Partai Politik, beberapa ahli juga mendefinisikan partai politik berdasarkan tujuan dari dibentuknya partai politik, definisi tersebut diantaranya: a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki 20 orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Utama, 2007). b. Sigmund Neumann dalam Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut: a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda) – [Sigmund Neumann, Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963)]. c. Carl J. Friedrich; A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and adventages (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggora partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil) – [Friedrich, carl J, constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe andAmerica. Wakham, (Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967)]. d. R. H. Soltau mendefinisikan partai politik adalah "… A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their votingpower, aimto control the government and carry out their general policies." (Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan 21 menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka) – [Soltau, Roger H. An lntroductionto Politics. (London: Longmans, Green & Co, 1961)]. e. Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy berpendapat bahwa partai politik adalah "... is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power.... party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association. (...adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan ... Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan) – [Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism, and Democracy (New york Harper, 1942)]. 3) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan partai politik salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasan (pemerintahan). Menurut Daniele Caramani menjelaskan sistem kepartaian sebagai “… are sets of parties that compete and cooperate with the aim of increasing their power in controlling government” [sekumpulan partai (politik) yang saling bersaing dan bekerjasama untuk tujuan meningkatkan kekuasaan mereka dalam mengontrol pemerintahan] (Daniele Caramani, Comparative Politic, New York: Oxford University Press, 2008, hlm. 319). Senada dengan itu, Isharyanto juga menjelaskan bahwa tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu untuuk merealisasikan program yang dicanangkan oleh partai politik tertentu (Isharyanto, Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan, Yogyakarta: Absolute Media, 2017 hlm. 17). Oleh karena, keberadaan partai politik 22 sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kekuasaan, dalam rangka memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, maka adanya pembatasan mengenai kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik menjadi sangat relevan untuk mencegah pemusatan kekuasaan hingga pelanggengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari partai politik yang berkuasa. Hal ini (tujuan memperoleh kekuasaan) juga yang membedakan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakat (ormas) lainnya sehingga ormas lainnya tidak memerlukan pembatasan masa jabatan pimpinan dan/atau pengurus ormas sementara bagi partai politik merupakan suatu keharusan untuk diatur menurut hukum. 4) Bahwa salah satu bukti nyata hubungan antara partai politik dan kekuasaan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk pengisian semua jabatan politik di pemerintahan (presiden) dan lembaga perwakilan (DPR) hanya dapat dilakukan dengan keterlibatan mutlak dari partai politik. Semua negara di dunia yang menganut paham demokrasi menggunakan pola-pola yang sama tersebut. Menurut Mac Iver, praktik demokrasi dimana rakyat terlibat secara langsung hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. "Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui partai politik tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan 23 rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum. 5) Bahwa dengan memperhatikan konstruksi konstitusi yang demikian, maka sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat tetapi pelaksanaannya melalui pemilihan umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan partai politik. Begitu pun dengan para calon- calon wakil rakyat yang diusung partai politik dalam suatu pemilihan umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan partai politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa pemilihan umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi diantara partai politik. 6) Bahwa partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Partai Politik menyebutkan partai politik merupakan pilar demokrasi. … Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi 24 Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. 7) Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. Sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi. 8) Bahwa ratio legis pembatasan kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu: a) Partai politik merupakan tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi maka sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinsip- prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. b) Partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terdepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi. c) Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat (Pasal 31 UU 2/2008 jo. UU 2/2011). Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri. 25 9) Bahwa eksistensi dan kedudukan partai politik dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Partai politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. b. Partai politik menurut UUD 1945 (vide Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika tidak ada partai politik maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu partai politik merupakan penggerak, tonggak, dan pilar demokrasi. c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu dimana pesertanya adalah partai politik rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakil- wakilnya. 10) Bahwa uraian tersebut di atas menunjukan bahwa hubungan partai politik dan kekuasaan pemerintahan merupakan sistem yang dibangun secara sistematik sehingga menghasilkan mekanisme tunggal dalam mengisi posisi stategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam perspektif moral dan etika, maka hal-hal yang bersinggungan dengan kekuasaan, negara, dan pemerintahan seyogyanya harus dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan: a) Pembatasan masa jabatan atau periodisasi waktu tertentu dari pejabat negara (jabatan politik lembaga negara dan lembaga pemerintahan); b) Usia pensiun (untuk ASN); ataupun c) Melalui durasi masa kerja berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Karena kedudukan dan eksistensi partai politik yang sangat menentukan subjek-subjek yang mengisi jabatan-jabatan penyelenggara pemerintahan, maka sudah seyogyanya terhadap pimpinan partai politik juga dilakukan pembatasan-pembatasan dengan pola-pola tersebut sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu 26 kepastian hukum dalam proses regenerasi dan rekrutmen politik baik di tingkat lokal dan nasional yang juga menjadi salah satu fungsi partai politik dibandingkan dengan sistem a quo yang menggantungkan ada ketentuan AD/ART yang memungkinkan orang tertentu memonopoli kekuasaan pimpinan dan pengurus partai politik. B. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kekuasaan yang Terpusat pasa Orang atau Figur Tertentu dan Terciptanya Otoritarianisme dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik 1) Bahwa design UU 2/2008 jo. UU 2/2011 cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalaupun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamaannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum. Terlebih mayoritas sistem internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin (sistem satu komando) dimana seluruh kebijakan dan keputusan partai politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai politik. 2) Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan waktu atau periode yang begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Apabila masa jabatan pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan 27 institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2). 3) Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritaianisme dan dinasti di tubuh partai politik. Salah satu contoh yang masih melekat hingga sekarang adalah otoriterinisme yang terjadi di masa orde baru dimana otoriterinisme tersebut muncul akibat lamanya kekuasaan yang dipegang oleh presiden yang menjabat hingga 32 (tiga puluh dua) tahun. Otoriterinismenya tersebut juga tentunya sudah terjadi di tubuh-tubuh partai politik sekarang ini. Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti di tubuh partai politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu: a. Partai PDIP, ketua umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani. b. Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Kedua partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik. 4) Bahwa salah satu bukti otoritarianisme di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat pesetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat 28 dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya. Dalam kesempatan yang sama, Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari ketua umum partai politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai https://news.republika.co.id/berita/rsydnu377/bambang-pacul- kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai. 5) Bahwa di kesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150721180244-32- 67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai. 6) Bahwa selain itu, mekanisme dan sistem yang dibangun melalui kekosongan hukum dalam pasal-pasal a quo menyebabkan pimpinan partai politik cenderung menumpuk kekuasaan untuk terus menerus berkuasa. Sebagai akibatnya, mereka dengan mudah untuk menyingkirkan siapa saja yang berlawanan dan berseberangan dengan kehendak ketua umum atau pimpinan partai politik. Beberapa fakta menunjukan fenomena tersebut seperti: a. Pemecatan Zulfan Lindan dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Industri, dan Tenaga Kerja Parta Nasdem karena dinilai sering membuat kegaduhan politik (https://katadata.co.id/ira/berita/6347d7667e3 34/deretan- pernyataan-zulfan-lindan-pengurus-nasdem-yang-dipe cat-paloh). 29 b. Pemecatan 4 (empat) orang kader PDI-Perjuangan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Samosir karena dinilai tidak melaksanakan tugas memenangkan pasangan calon Bupati Samosir dari PDI-Perjuangan (https://nasional.tempo.co/read/1514419/kader- pdi-perjuangan-yang-dipecat-gugat-megawati-rp-40-miliar). c. Pemecatan 7 (tujuh) orang kader Partai Demokrat yang dinilai melakukan kudeta atas kepemimpinan Partai Dmokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210227170349-32-611711/dipecat-ahy-tujuh-eks-kader- demokrat-akan-gugat-ke-ptun). 7) Bahwa dibandingkan menggunakan pendekatan pembinaan kader dan anggota partai politik, pilihan yang digunakan oleh pimpinan partai politik tersebut lebih menekankan upaya represif melalui pemecatan. Hal tersebut tentu hanya sedikit dari apa yang mungkin tidak terekspos di media massa. Upaya menekan kader dan anggota partai politik tersebut terjadi dan tertanam dalam lembaga partai politik. Dengan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi mekanisme yang dapat digunakan oleh anggota partai politik untuk melakukan evaluasi dan seleksi mengenai karakter pimpinan yang lebih sesuai dengan tujuan partai politik baik secara eksternal dan internal. 8) Bahwa selain fakta-fakta empiris tersebut, yang perlu juga perlu dipertanyakan dalam sistem partai politik saat ini, apakah mekanisme penggantian pemimpin dan pengurus partai politik telah dilakukan secara demokratis sebagaimana diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011?. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa upaya represif dapat digunakan untuk menekan pemilik suara dalam menentukan calon pimpinan atau ketua umum tertentu disertai ancaman bagi yang tidak mentaatinya. Hal ini diperparah bahwa hal tersebut telah menjadi rahasia umum, sehingga proses pemilihan dan pergantian pemimpin dan pengurus partai politik bukanlah hasil proses demokrasi yang murni melainkan lobi-lobi politik kekuasaan internal partai politik. Seluruh uraian di atas menunjukan jika pimpinan partai politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di 30 tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara intenal, pimpinan partai politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan. 9) Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 UU Partai Politik telah mendelgasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Penyerahan kewenangan tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun menjadi tidak benar bilamana pengaturan mengenai lamanya masa jabatan pengurus partai politik cq ketua umum didelegasikan melalui pengaturan AD dan ART. 10) Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam Paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 menyatakan pratik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi: “Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.” Walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisai advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara a quo dengan alasan: 31 a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, organisasi advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan orgasnisasi politik yang keberadaan berasal langsung dari UUD 1945. b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan a quo karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan. 11) Pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART menyebabkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan. Bilamana UU Partai Politik melalui pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) membatasi masa jabatan ketua umum maka pengaturan masa jabatan yang diatur dalam AD dan ART wajib menyesuaikan dengan pengaturan yang diatur oleh UU Partai Politik. C. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Sebagai Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik dan Membangun Mekanisme Check and Balance 1) Bahwa dalam UU 2/2018 jo. UU 2/2011, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan- larangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Parpol. Dalam pasal-pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap masa jabatan pimpinan partai politik cq ketua umum. 2) Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap partai politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU 2/2008 jo. UU 2/2011 juga tidak melimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai kepengurusan partai politik ditetapkan dan diatur melalui AD/ART Partai Politik tersebut 32 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 2/2008 jo. UU 2/2011. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 mengenai kepengurusan partai politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum Partai Politik) sangat besar untuk menentuan AD dan ART, di samping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik. 3) Bahwa tidak adanya mekanisme check and balances dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum partai politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam partai politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik. 4) Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Organisasi Advokat melalui undang-undang, secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi: [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum 33 demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masingmasing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, 34 ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang- undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturutturut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana 35 dinyatakan dalam amar putusan a quo. 5) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik karena alasan: a. Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, partai politik merupakan tonggak, penggerak, dan pilar demokrasi, partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. Oleh karena itu sangat rasional bilamana larangan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 ditambahkan larangan lainnya, yaitu larangan bagi pimpinan partai politik untuk menjabat lebih dari 2 (dua) periode. b. Apabila mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut di atas, seyogyanya masa jabatan pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut juga sejalan dengan periode regenerasi kepemimpinan nasional (Presiden) dan lembaga perwakilan (DPRD) sehingga tercipta suatu mekanisme regenerasi nasional di seluruh infrastruktur politik dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan atas Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 untuk menciptakan dan membangun mekanisme pengawasan dan check and balance di tubuh partai politik melalui pembatasan masa jabatan pimpinan dan pengurus partai politik. D. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan dan Pengurus Partai Politik MenyebabkannKerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 36 1) Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada dintangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memingkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya. 3) Bahwa partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama- sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu: a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu 37 keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan; b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang; c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan, dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti. 4) Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu: a. Manipulatif Participation, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. b. Passive Manipulation, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut. c. Participation by Consultation, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota. d. Participation for material insentive, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya. e. Functional Participation, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan. f. Interactive Participation, yaitu partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok 38 lokal. g. Self Mobilisation, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. 5) Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. Apabila praktik- praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu. 6) Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik di masyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung di dalamnya. 39 7) Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain, pemimpin partai politik juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota partai politik untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan partai politik tempatnya bernaung. E. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1) Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku. 2) Bahwa hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasaskan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha, ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para 40 pengikutnya [Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4]. 3) Bahwa tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur. 4) Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. 5) Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik-baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik serta mekanisme pemilihan dan pergantian penguruas partai politik hanya ditentukan oleh AD dan 41 ART. Ketentuan a quo tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin partai politik. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART partai politik. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normatif pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia. 6) Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal a quo tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik karena memungkinkan pemimpin petahana (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 42 adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7) Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak- hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran. 8) Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019). 9) Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk memengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik 43 lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. 10) Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja. V. PETITUM Berdasarkan dalil dan pokok permohonan sebagaiman diuraikan secara lengkap pada bagian terdahulu, para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan para Pemohon agar berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Partai Politik lain, dan Pengurus Partai Politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 44 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon 1; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon 2; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon 3; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengenal Dosen atas Nama Muhammad Helmi Fahrozi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Leonardus O. Magai. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 45 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) yang pada intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik lain, dan Pengurus Partai Politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”. Terhadap petitum a quo, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik. Sementara itu, persoalan yang diminta oleh para Pemohon merupakan bagian dari Bab IX mengenai Kepengurusan. Apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon untuk memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, pemaknaan baru tersebut bukan merupakan bagian dari norma yang mengatur tentang pembentukan partai politik. Seandainya pemaknaan baru yang dimohonkan tersebut dimuat dalam Bab II, disadari atau tidak, hal demikian akan mengubah struktur dan substansi yang diatur dalam Bab II. Pemaknaan baru tersebut semakin sulit untuk dibenarkan karena para Pemohon menghendaki agar pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 46 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut. Hal demikian menunjukkan adanya pertentangan antara alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sebagaimana hubungan antara posita dan petitum yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas (kabur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang, oleh karena permohonan para Pemohon kabur, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 47 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah 48 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi