PUU Tahun 2018

75/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Forum Perjuangan Pensiunan BNI, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M.

Tanggal Registrasi: 2018-09-12

Tanggal Putusan: 2018-11-22

UU Diuji: UU 13/2003

Majelis Hakim: ["Enny Nurbaningsih (K)", "Wahiduddin Adams (A)", "Saldi Isra (A)", "Mardian Wibowo (PP)"]

Teks Putusan

# Pengujian UU Pemberantasan Korupsi ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[75/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ketetapan - **Tanggal Putusan**: 2018 April 20 - **Significance**: Medium - **File**: [[75 PUU 2018_Ketetapan-telahucap-22Nov2018. Doc]]K 2. **2018**: Proses pemeriksaan dan sidang 3. **2018**: Putusan dijatuhkan ### Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam [[UUD 1945]] menolak permohonan karena tidak terbukti adanya pertentangan dengan [[UUD 1945 terkait konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam undang-undang dan memberikan pedoman bagi penerapan hukum di masa mendatang. ### Analisis Khusus Pemberantasan Korupsi Mahkamah mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks ini, pembatasan hak-hak tertentu dapat dibenarkan sepanjang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi yang diamanatkan konstitusi. [[Mahkamah Konstitusi]] (Anggota) - [[Wahiduddin Adams]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” namun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor [[100/PUU-X/2012]] yang membatalkan ketentuan [[Pasal 96]] [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan ## Timeline - **2013-09-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2018-08-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-09-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-09-19**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2018-09-25**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-10-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-10-04**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-11-22**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[100/PUU-X/2012]] ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” namun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor [[100/PUU-X/2012]] yang membatalkan ketentuan [[Pasal 96]] [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003]] tentang Ketenagakerjaan diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 96]] - [[Pasal 51]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*