PUU
Tahun 2026
74/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon: Agus Sujono (Pemohon I) dan Kodri Bin Hasanuddin (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-29T14:58:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;<br />2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi". <br />3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;<br />4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 74/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1. Nama
: Agus Sujono
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Kp. Mekar Jaya, Rt.001/009, Kelurahan
Mekarjaya,
Kecamatan
Panggarangan,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Kodri Bin Hasanuddin
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Jalan Pelopor, Rt.007/011, Kelurahan Tegal
Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta
Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Februari 2026 memberi kuasa kepada
Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H., Eep Ependi, S.H., Davy Helkyah
Radjawane, S.H., Em Jagat kautsar, S.H., Mukti Wibowo, S.H., dan Dikri Arahman,
S.H., kesemuanya Advokat pada MUFIDZ LAWFIRM, yang beralamat di Perumnas
Samesta Dramaga, Cluster Galunggung, Blok D14, Nomor 8, Desa Cimanggu 1,
Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 18 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 19 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2026 dengan
Nomor 74/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 12 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945), menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan
peradilan
yang
berada
di
bawahnya
dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan
peradilan
militer,
lingkungan
peradilan
tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), menyatakan:
3
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076)
menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian
materiil Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, yang berbunyi:
Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas
mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3
(tiga) bulan.
terhadap
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
6. Bahwa berdasarkan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di
atas, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji
konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 terhadap Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut para Pemohon, Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
4
a. perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), dinyatakan:
Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau
tidak akan terjadi.
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [Bukti
P-3, P-4] yang pernah bekerja di PT. Radiance [Bukti P-5, P-6], dan memiliki
hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
yakni kepastian hukum.
4. Bahwa penjelasan hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan
oleh berlakunya muatan materi dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004,
dan adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian hak
konstitusional para Pemohon berupa kepastian hukum dengan berlakunya
Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, diuraikan sebagai berikut:
5
a. Bahwa PT. Radiance, tempat para Pemohon bekerja telah dinyatakan
pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 22 Oktober 2018 melalui Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Kemudian
bersamaan
dengan
pernyataan pailit, ditunjuk serta diangkat Tim Kurator yang memiliki
tugas mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan;
b. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Tim Kurator PT. Radiance telah
memberitahukan keputusan pemutusan hubungan kerja kepada para
Pemohon sebagai Kreditor Preferens [Bukti P-7], yang dipastikan
memiliki kaitan dengan harta pailit sebagai jaminan atas pembayaran
Upah Terutang dan/atau Uang Pesangon;
c. Bahwa para Pemohon hingga permohonan dalam perkara a quo
diajukan, belum mendapatkan pembayaran penuh atas tagihan Upah
Terutang dan/atau Uang Pesangon terhitung sejak diputuskan
hubungan kerja oleh Tim Kurator PT. Radiance [Bukti P-10]. Oleh
karenanya, para Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk meminta
informasi keadaan harta pailit (terakhir melalui Surat bertanggal 22
Desember 2025), namun tidak mendapatkan tanggapan yang
menggambarkan informasi keadaan harta pailit [Bukti P-11];
d. Bahwa para Pemohon sebagai pekerja, tidak memiliki pengetahuan
yang cukup atas keberadaan maupun keadaan harta yang dimiliki oleh
Perusahaan tempatnya bekerja sebagai Debitor Pailit. Terlebih, harta
pailit merupakan satu-satunya jaminan atas pembayaran tagihan Upah
Terutang dan/atau Uang Pesangon, yang semestinya diketahui juga
secara pasti oleh para Pemohon sepanjang keadaan harta yang dimiliki
oleh Perusahaan tempatnya bekerja setelah dinyatakan pailit;
e. Bahwa norma dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, yang hanya
mengatur sepanjang keharusan bagi Kurator melaporkan keadaan harta
pailit dan pelaksanaan tugasnya hanya kepada Hakim Pengawas,
mengakibatkan para Pemohon harus pro-aktif ditengah keterbatasan
pengetahuan serta upaya untuk mengetahui keadaan harta pailit yang
berada dibawah penguasaan Kurator;
6
f. Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004,
mengatur laporan mengenai keadaan harta pailit bersifat terbuka untuk
umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Akan
tetapi, pada prakteknya, keadaan yang demikian tidaklah serta merta
menjadi mudah bagi para Pemohon dalam mengetahui keadaan harta
pailit yang berada dibawah penguasaan Kurator. Hal mana telah pernah
para Pemohon upayakan dengan mengirimkan surat permohonan
informasi keadaan harta pailit sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ditujukan
kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Tim Kurator pada
tanggal 8 September 2020 [Bukti P-8], dan khusus kepada Tim Kurator
pada tanggal 22 Desember 2025 [Bukti P-9]. Namun, baik Tim Kurator
maupun Hakim Pengawas tidak memberikan penjelasan yang cukup
tentang keadaan harta pailit yang para Pemohon maksud;
Selain itu, para Pemohon juga tidak dapat setiap waktu mengetahui atau
diberitahu oleh Tim Kurator, sepanjang informasi keadaan harta pailit
yang mungkin saja telah dilekatkan pada papan informasi di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagai bentuk pemenuhan Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004;
g. Bahwa kendati para Pemohon adalah sebagai mantan pekerja di PT.
Radiance akibat telah dinyatakan pailit, namun para Pemohon memiliki
hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Para Pemohon berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil dalam mendapatkan hak-haknya berupa Upah
Terutang dan/atau Uang Pesangon yang telah diatur dalam Pasal 95
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 39 UU 37/2004,
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11
September 2014. Dimana hak atas Upah Terutang dan/atau Uang
Pesangon dimungkinkan dapat terpenuhi oleh penjualan atas harta
pailit. Namun bagaimana para Pemohon dapat mengetahui hak-haknya
bisa terpenuhi, apabila para Pemohon tidak mengetahui secara pasti
keadaan harta pailit yang berada dibawah penguasaan Kurator;
7
h. Bahwa ketidak-tahuan para Pemohon atas keadaan harta pailit yang
berada dibawah penguasaan Kurator adalah akibat dari norma dalam
Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang hanya mengharuskan Kurator
melaporkan keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas. Sehingga,
keberadaan norma dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, telah
merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai Kreditor berupa
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil untuk
mengetahui keadaan harta pailit yang berada dibawah penguasaan
Kurator sebagai satu-satunya jaminan atas pembayaran Upah Terutang
dan/atau Uang Pesangon para Pemohon;
5. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian
konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945, berupa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil untuk mengetahui keadaan harta pailit yang berada dibawah
penguasaan Kurator sebagai satu-satunya jaminan atas pembayaran Upah
Terutang dan/atau Uang Pesangon para Pemohon, tidak akan terjadi.
Sebab, para Pemohon akan diberitahukan secara reguler dalam kurun
waktu tertentu oleh Kurator sepanjang informasi keadaan harta pailit, dan
para Pemohon dapat mengetahui secara pasti keadaan harta pailit tanpa
harus mengalami kekhawatiran, mengingat pemberesan harta pailit tidak
memiliki batas waktu.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon
berpendapat
memiliki
kedudukan
hukum
(legal
standing)
untuk
mengajukan permohonan a quo.
III.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 74 ayat (1) UU
37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus
pengujian konstitusional norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, dalam
Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, dengan amar menolak
seluruhnya permohonan para Pemohon: Aniek Trisilowati dan kawan-
kawan tersebut.
8
Dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, materi
muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi
kecuali yang salah satunya jika terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Oleh karenanya, maka agar permohonan dalam perkara a quo dapat
dimohonkan pengujian kembali, para Pemohon terlebih dahulu hendak
menyampaikan perbedaan antara permohonan dalam Perkara Nomor
112/PUU-XXII/2024
dengan
permohonan
dalam
perkara
a
quo
sebagaimana para Pemohon uraikan sebagai berikut:
Uraian
Permohonan Nomor
112/PUU-XXII/2024
Permohonan A Quo
Alasan Pengujian
Pasal 74 ayat (1) UU
37/2004 hanya mengatur
keharusan kurator dalam
menyampaikan
laporan
kepada hakim pengawas
mengenai keadaan harta
pailit
dan
pelaksanaan
tugasnya dan tidak adanya
penegasan
pengaturan
mengenai limitasi waktu
pelaksanaan
tugasnya
sejak pernyataan putusan
pailit diucapkan.
Pasal
74
ayat
(1)
UU
37/2004 hanya mengatur
keharusan kurator dalam
menyampaikan
laporan
kepada hakim pengawas
mengenai keadaan harta
pailit
dan
pelaksanaan
tugasnya dan tidak adanya
penegasan
pengaturan
mengenai kewajiban kurator
untuk memberikan informasi
dimaksud kepada kreditor
dan debitor maupun pihak
ketiga lainnya.
Petitum
dimaknai: “Kurator harus
menyampaikan
laporan
kepada Hakim Pengawas
mengenai keadaan harta
pailit
dan
pelaksanaan
tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan
dan
harus
menyelesaikan
pemberesan
harta
pailit
serta seluruh pelaksanaan
tugasnya dengan jangka
dimaknai:
“Kurator
harus
menyampaikan
laporan
kepada Hakim Pengawas
dengan tembusan kepada
Kreditor dan Debitor Pailit
maupun pihak ketiga lainnya
atau kuasanya yang sah
melalui surat kilat tercatat
yang
disampaikan
oleh
Kurator mengenai keadaan
harta pailit dan pelaksanaan
9
waktu paling lambat 3 (tiga)
tahun
sejak
pernyataan
putusan pailit diucapkan”.
tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan”.
Dengan mendasarkan pada perbandingan demikian, maka telah ternyata
antara permohonan dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dengan
permohonan a quo, terdapat alasan (posita) permohonan dan petitum yang
berbeda. Oleh karenanya, permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal
74 ayat (1) UU 37/2004 dalam perkara a quo tidaklah bertentangan dengan
hukum dan dapat dimohonkan pengujiannya kembali ke Mahkamah
Konstitusi.
3. Bahwa para Pemohon berpendapat, Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, yang
berbunyi: Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas
mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan, secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum, dengan uraian sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004, diatur
tentang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas. Kurator diberi wewenang untuk
melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit,
diantaranya berupa penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi
utang dari semua kekayaan Debitor Pailit.
Peran Kurator adalah sebagai fiduciary officer yang memikul kewajiban
kehati-hatian (duty of care) dan loyalitas (duty of loyalty). Artinya, setiap
tindakan pemberesan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan
akuntabel dalam melaksanakan amanah yang disertai dengan risiko
pertanggungjawaban. Pemberesan harta pailit oleh Kurator tidak hanya
didasarkan pada prinsip a pari passu pro rata parte tetapi juga transparan
dan akuntabilitas. Karenanya, Kurator tidak semata-mata memberikan
informasi yang berkaitan dengan keadaan harta pailit hanya kepada Hakim
Pengawas, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan erat
10
dengan harta pailit, yakni Debitor Pailit dan Kreditor maupun pihak ketiga
lainnya. Pengurusan dan pemberesan atas harta pailit bukan hanya
sekedar tindakan administratif semata, melainkan pelaksanaan dari
mandat hukum yang berdampak langsung pada kepastian hak dan
kewajiban para pihak, diantaranya kewajiban Kurator dalam upayanya
memenuhi hak-hak Kreditor dari harta kekayaan Debitor Pailit.
Terlebih dahulu, para Pemohon perlu mengutip Pertimbangan Hukum
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang
diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni
2025, pada paragraph [3.16.4], yang menyatakan:
Bahwa lebih lanjut dijelaskan, kurator memiliki tugas melakukan
pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak
dan kewajiban debitor maupun kreditor. Oleh karena kurator
harus selalu menyeimbangkan kepentingan debitor dan
kreditor, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya kurator harus independen serta bebas dari benturan
kepentingan [vide Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004]. Oleh karena
itu, sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya kurator
diwajibkan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas
mengenai keadaan harta pailit dan hal-hal yang telah dilakukan
berkenaan dengan pelaksanaan kepengurusan/pemberesan
terhadap harta pailit dimaksud setiap 3 (tiga) bulan dan oleh
hakim pengawas laporan berkala tersebut dapat diperpanjang
jangka waktunya [vide Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU
37/2004]. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab
kurator memiliki posisi sentral dan menjadi penting dalam
rangka menjaga kepentingan secara seimbang atas semua
pihak yang terkait dengan harta pailit, baik debitor, kreditor,
maupun pihak ketiga lainnya yang mengharuskan semua
tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, telah mewajibkan Kurator
menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas yang
terkandung prinsip transparansi prosedural. Namun, jika Kurator
menjalankan kewenangan publik tanpa kewajiban membuka informasi,
maka akan terjadi ketimpangan kekuasaan yang berpotensi merugikan
Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya. Sehingga
sesungguhnya, hak atas informasi bukan sekadar hak tambahan,
melainkan konsekuensi logis dari prinsip due process of law dalam
kepailitan.
11
Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri, Kreditor memiliki
kepentingan langsung terhadap nilai dan kondisi harta pailit karena hal
tersebut menentukan besaran tagihan yang telah diajukannya dan
kemudian hak-hak tersebut ditetapkan oleh Kurator dalam Daftar Piutang
Tetap. Disisi lain, meskipun Debitor Pailit telah kehilangan kewenangan
untuk mengurus harta kekayaannya, tetapi tetap memiliki kepentingan
terhadap sisa harta kekayaannya (jika ada) serta reputasi dan tanggung
jawab hukumnya di kemudian hari.
Apabila keadaan harta pailit tidak tersedia atau tidak transparan, maka
proses kepailitan berpotensi kehilangan legitimasi. Kreditor dapat
meragukan objektivitas Kurator dalam menjual aset, sementara Debitor
Pailit dapat merasa dirugikan apabila aset dijual di bawah nilai wajar tanpa
terlebih dahulu mengetahui keadaan harta pailit yang sesungguhnya.
Dengan demikian, hak atas informasi adalah bagian dari jaminan fairness
dalam sistem kepailitan, yang memungkinkan para pihak (termasuk
Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya) melakukan
pengawasan sosial terhadap tindakan Kurator, sekaligus meminimalkan
potensi penyalahgunaan kewenangan.
Sesungguhnya dapat dipahami bersama, bahwa Kreditor adalah pihak
yang secara langsung terdampak oleh pemberesan harta pailit. Karenanya
nilai aset, strategi penjualan, dan biaya kepailitan akan menentukan
besaran pemenuhan atas tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator
dalam Daftar Piutang Tetap. Oleh karena itu, para Pemohon berpendapat,
Kreditor juga memiliki hak untuk mengetahui daftar harta kekayaan Debitor
Pailit yang termasuk dalam boedel pailit, keadaan harta pailit, harga
transaksi dan hasil penjualan, biaya kepailitan, serta rencana dan realisasi
daftar pembagian.
Pengaturan bahwa hak atas informasi keadaan harta pailit yang dlaporkan
oleh Kurator, telah ternyata tidak hanya ditujukan kepada Hakim Pengawas
semata. Tetapi juga, Kurator berkewajiban untuk menyampaikan tembusan
laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
12
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta
Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (Permenkumham 37/2018).
Dalam hal ini, Pemerintah melalui Dirjen AHU Kemenkumham memiliki
kepentingan yang sama dengan Kreditor, yakni melakukan pengawasan
terhadap Kurator. Karenanya, tanpa akses terhadap informasi tersebut,
menurut para Pemohon, Kreditor tidak dapat menggunakan instrumen
kontrol terhadap Kurator. Bahkan lebih jauh lagi, tanpa transparansi
informasi yang salah satunya sepanjang keadaan harta pailit, berpotensi
meningkatkan moral hazard karena Kurator mengelola harta pailit yang
bernilai besar dengan diskresi sangat luas.
Para Pemohon kembali mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, pada
paragraph [3.17.1], yang menyatakan:
Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan norma Pasal 74 UU
37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu
bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau
telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim
pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Di samping itu,
kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan
yang bersifat terbuka untuk umum tersebut harus dilaporkan
kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan
pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara
cuma-cuma [vide Pasal 74 UU 37/2004]. Artinya, dengan
laporan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga
tersebut, maka baik debitor maupun kreditor secara bersama-
sama termasuk pihak ketiga lainnya telah mendapatkan
kepastian hukum mengenai pengurusan dan pemberesan yang
sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan
memantau berdasarkan laporan yang dibuat oleh kurator.
Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, telah secara tegas
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil
in casu dalam pemberian informasi mengenai laporan Kurator atas
pengurusan dan pemberesan kepailitan yang diumumkan di kepaniteraan
pengadilan niaga agar dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma,
menurut Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk kepastian hukum baik
kepada Kreditor maupun Debitor. Namun telah ternyata mekanisme
pemberian informasi sepanjang laporan mengenai keadaan harta pailit
13
sebagaimana terkandung dalam Pasal 74 UU 37/2004, tidak memiliki
penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana laporan Kurator kepada Hakim
Pengawas dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma.
Padahal informasi mengenai keadaan harta pailit yang berada dibawah
penguasaan Kurator, bukan termasuk informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan
penyelenggara
dan
penyelenggaraan
negara
dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846).
Makna yang terkandung dalam frasa “dapat diketahui setiap orang secara
cuma-cuma” pada Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004, setidaknya dapat
dipahami sebagai Informasi Publik yang terbuka, transparan, dan mudah
diakses tanpa biaya (gratis) bagi masyarakat. Dalam prakteknya,
penyediaan informasi perkara kepailitan yang dapat diketahui setiap orang
secara cuma-cuma yaitu hanya daftar pembagian yang telah disetujui oleh
Hakim Pengawas, yang umumnya dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan
melalui papan informasi dengan durasi waktu tertentu.
Selain itu, makna yang terkandung dalam frasa “dapat diketahui setiap
orang secara cuma-cuma” pada Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004, tanpa
penjelasan lebih lanjut mengenai tata caranya adalah bersifat abstrak.
Karena siapapun pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi
keadaan harta pailit dimaksud, akan dapat dengan mudahnya
menggunakan argumentasi, jika pihaknya tidak atau belum mengetahui
adanya laporan Kurator mengenai informasi keadaan harta pailit, akibat
pihak-pihak tersebut tidak diberikan tembusannya.
Sehingga untuk memenuhi prinsip kepastian hukum yang terkandung
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka laporan Kurator mengenai
informasi keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas, diberikan
tembusannya oleh Kurator sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab
mengelola harta pailit, baik kepada Kreditor dan Debitor Pailit maupun
14
pihak ketiga lainnya atau kuasanya yang sah melalui surat kilat tercatat
untuk memastikan laporan informasi keadaan harta pailit telah diterima
oleh pihak-pihak yang berkepentingan (in casu Kreditor dan Debitor Pailit
maupun pihak ketiga lainnya), yang biayanya merupakan bagian dari biaya
kepailitan sbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 UU 37/2004.
Oleh karenanya menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 74 ayat (1)
UU 37/2004 sepanjang mengenai laporan Kurator atas keadaan harta pailit
kepada Hakim Pengawas yang diumumkan melalui kepaniteraan
pengadilan niaga tersebut belum memberikan kepastian hukum.
Alasannya karena:
-
Kreditor dan/atau Debitor Pailit tidak mengetahui kapan (waktu) laporan
Kurator kepada Hakim Pengawas dilekatkan pada papan informasi di
kepaniteraan pengadilan niaga;
-
Kreditor khususnya para Pemohon dari kalangan pekerja tidak memiliki
kemampuan ekonomi yang cukup untuk pergi ke atau mendatangi
pengadilan niaga;
-
Kreditor dan/atau Debitor Pailit tidak serta merta dapat dengan mudah
mendapatkan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas, terlebih para
Pemohon dari kalangan pekerja yang terkadang mendapatkan
perlakuan yang melelahkan walau hanya ingin bertemu dengan Kurator
atau Hakim Pengawas.
Dengan demikian, maka tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang
bagaimana laporan Kurator kepada Hakim Pengawas dapat diketahui
setiap orang (wabil-khusus Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga
lainnya) secara cuma-cuma pada Pasal 74 UU 37/2004, bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa menurut para Pemohon, muatan materi dalam Pasal 74 ayat (1)
UU 37/2004, belum memberikan kepastian hukum kepada Kreditor dan
Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, muatan materi
dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 beralasan menurut hukum untuk
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
15
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:
Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dengan
tembusan kepada Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya
atau kuasanya yang sah melalui surat kilat tercatat yang disampaikan oleh
Kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3
(tiga) bulan.
5. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sependapat dengan
argumentasi para Pemohon tersebut di atas, maka dengan diberikannya
pemaknaan baru norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, maka telah cukup
beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan
permohonan para Pemohon.
IV.
PETITUM
Berdasarkan segala uraian di atas, maka para Pemohon mohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Kurator harus menyampaikan
laporan kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Kreditor dan
Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya atau kuasanya yang sah melalui
surat kilat tercatat yang disampaikan oleh Kurator mengenai keadaan harta
pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan pada permohonan a quo ke dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya.
16
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2004
tentang
Kepailitan
dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443);
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-I atas nama AGUS
SUJONO;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-II atas nama KODRI
BIN HASANUDDIN;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Radiance
Nomor 258/HR-RDN/I/2018 tanggal 10 Desember 2018,
diberikan kepada Pemohon-I atas nama AGUS SUJONO;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Radiance
Nomor 298/HR-RDN/I/2018 tanggal 10 Desember 2018,
diberikan kepada Pemohon-II atas nama KODRI BIN
HASANUDDIN;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja
Nomor 070/TIMKURATOR-R&S/X/2018 tanggal 26 Oktober
2018 dari Tim Kurator PT. Radiance kepada seluruh karyawan
termasuk para Pemohon;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Surat Kuasa Hukum seluruh karyawan PT. Radiance
termasuk para Pemohon Nomor 080/SH.M/9-2020 tanggal 8
September
2020
tentang
Permohonan
kepada
Hakim
Pengawas atas Laporan Keadaan Harta Pailit PT. Radiance;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Surat Kuasa Hukum seluruh karyawan PT. Radiance
termasuk para Pemohon tanggal 22 Desember 2025 tentang
Permohonan kepada Tim Kurator atas Laporan Keadaan Harta
Pailit PT. Radiance;
17
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Radiance (dalam
pailit) dan Soenario Harjanto Ongkowidjaja (dalam pailit)
Perkara
Nomor
116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
yang dibuat oleh Tim Kurator, dengan kedudukan Tagihan Upah
Tertunggak Karyawan dan Pesangon yang baru dibayarkan
Rp293.342.413,00 dari Nilai Tagihan yang diakui sebesar
Rp14.613.043.836,00;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Korespondensi antara Kuasa Hukum para Pemohon
(Eep Ependi, S.H.) dengan Tim Kurator perihal Tanggapan Tim
Kurator atas Permohonan Informasi Keadaan Harta Pailit PT.
Radiance (dalam pailit).
[2.14]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
18
[3.2]
Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443,
selanjutnya disebut UU 37/2004), sehingga Mahkamah berwenang menguji
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
19
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, yang apabila dirumuskan
Mahkamah sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas
dalam permohonan a quo adalah Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004:
Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai
keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia
yang pernah bekerja di PT. Radiance;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
20
4. Bahwa PT. Radiance, tempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja telah
dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal
22
Oktober
2018
melalui
Putusan
Nomor
116/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian bersamaan dengan pernyataan pailit,
ditunjuk serta diangkat Tim Kurator yang memiliki tugas mengurus harta pailit
sejak putusan pailit diucapkan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga permohonan dalam perkara a quo
diajukan, belum mendapatkan pembayaran penuh atas tagihan Upah Terutang
dan/atau Uang Pesangon terhitung sejak diputuskan hubungan kerja oleh Tim
Kurator PT. Radiance [Bukti P-10]. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II
telah beberapa kali berupaya untuk meminta informasi keadaan harta pailit
(terakhir melalui Surat bertanggal 22 Desember 2025), namun tidak
mendapatkan tanggapan yang menggambarkan informasi keadaan harta pailit
[vide Bukti P-11];
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pekerja, tidak memiliki pengetahuan
yang cukup atas keberadaan maupun keadaan harta yang dimiliki oleh
perusahaan tempatnya bekerja sebagai Debitor Pailit. Terlebih, harta pailit
merupakan satu-satunya jaminan atas pembayaran tagihan Upah Terutang
dan/atau Uang Pesangon, yang semestinya diketahui juga secara pasti oleh
Pemohon I dan Pemohon II sepanjang keadaan harta yang dimiliki oleh
Perusahaan tempatnya bekerja setelah dinyatakan pailit;
7. Bahwa norma dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, yang hanya mengatur
sepanjang keharusan bagi Kurator melaporkan keadaan harta pailit dan
pelaksanaan tugasnya hanya kepada Hakim Pengawas, mengakibatkan
Pemohon I dan Pemohon II harus pro-aktif ditengah keterbatasan pengetahuan
serta upaya untuk mengetahui keadaan harta pailit yang berada dibawah
penguasaan Kurator;
8. Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004, mengatur
laporan mengenai keadaan harta pailit bersifat terbuka untuk umum dan dapat
dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Akan tetapi, pada prakteknya,
keadaan yang demikian tidaklah serta merta menjadi mudah bagi Pemohon I dan
Pemohon II dalam mengetahui keadaan harta pailit yang berada dibawah
penguasaan Kurator. Hal mana telah pernah Pemohon I dan Pemohon II
upayakan dengan mengirimkan surat permohonan informasi keadaan harta pailit
21
sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ditujukan kepada Hakim Pengawas dengan
tembusan kepada Tim Kurator pada tanggal 8 September 2020 [vide Bukti P-8],
dan khusus kepada Tim Kurator pada tanggal 22 Desember 2025 [vide Bukti P-
9]. Namun, baik Tim Kurator maupun Hakim Pengawas tidak memberikan
penjelasan yang cukup tentang keadaan harta pailit yang Pemohon I dan
Pemohon II maksud;
9. Bahwa kendati Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mantan pekerja di
PT. Radiance akibat telah dinyatakan pailit, namun para Pemohon memiliki hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Pemohon I dan Pemohon II berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil dalam mendapatkan hak-haknya berupa Upah Terutang
dan/atau Uang Pesangon yang telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Pasal 39 UU 37/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014. Di mana hak atas Upah Terutang
dan/atau Uang Pesangon dimungkinkan dapat terpenuhi oleh penjualan atas
harta pailit. Namun bagaimana Pemohon I dan Pemohon II dapat mengetahui
hak-haknya bisa terpenuhi, apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui
secara pasti keadaan harta pailit yang berada dibawah penguasaan Kurator;
10. Bahwa ketidak-tahuan Pemohon I dan Pemohon II atas keadaan harta pailit yang
berada dibawah penguasaan Kurator adalah akibat dari norma dalam Pasal 74
ayat (1) UU 37/2004 yang hanya mengharuskan Kurator melaporkan keadaan
harta pailit kepada Hakim Pengawas. Sehingga, keberadaan norma dalam Pasal
74 ayat (1) UU 37/2004, telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dan
Pemohon II sebagai Kreditor berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil untuk mengetahui keadaan harta pailit yang berada dibawah
penguasaan Kurator sebagai satu-satunya jaminan atas pembayaran Upah
Terutang dan/atau Uang Pesangon Pemohon I dan Pemohon II;
Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut di
atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga
negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan
22
sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak
konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan
berlakunya norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian.
Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I
dan Pemohon II selaku mantan pekerja di PT. Radiance yang telah dinyatakan pailit,
karena ketidak-tahuan Pemohon I dan Pemohon II atas keadaan harta pailit yang
berada dibawah penguasaan kurator adalah akibat dari norma dalam Pasal 74 ayat
(1) UU 37/2004 yang hanya mengharuskan kurator melaporkan keadaan harta pailit
kepada hakim pengawas. Sehingga, keberadaan norma dalam Pasal 74 ayat (1) UU
37/2004, dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II
sebagai kreditor berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
untuk mengetahui keadaan harta pailit yang berada di bawah penguasaan kurator
sebagai satu-satunya jaminan atas pembayaran upah terutang dan/atau uang
pesangon Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, apabila permohonan
dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut
tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo;
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan para Pemohon;
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 74 ayat (1)
UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 telah
mewajibkan kurator menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas
yang terkandung prinsip transparansi prosedural. Namun, jika kurator
23
menjalankan kewenangan publik tanpa kewajiban membuka informasi, maka
akan terjadi ketimpangan kekuasaan yang berpotensi merugikan Kreditor dan
debitor pailit maupun pihak ketiga lainnya.
2. Bahwa menurut para Pemohon, kreditor memiliki kepentingan langsung
terhadap nilai dan kondisi harta pailit karena hal tersebut menentukan besaran
tagihan yang telah diajukannya dan kemudian hak-hak tersebut ditetapkan oleh
Kurator dalam Daftar Piutang Tetap. Di sisi lain, meskipun debitor pailit telah
kehilangan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya, tetapi tetap
memiliki kepentingan terhadap sisa harta kekayaannya (jika ada) serta reputasi
dan tanggung jawab hukumnya di kemudian hari;
3. Bahwa menurut para Pemohon, apabila keadaan harta pailit tidak tersedia atau
tidak transparan, maka proses kepailitan berpotensi kehilangan legitimasi.
kreditor dapat meragukan objektivitas kurator dalam menjual aset, sementara
debitor pailit dapat merasa dirugikan apabila aset dijual di bawah nilai wajar
tanpa terlebih dahulu mengetahui keadaan harta pailit yang sesungguhnya.
Dengan demikian, hak atas informasi adalah bagian dari jaminan fairness dalam
sistem kepailitan, yang memungkinkan para pihak (termasuk kreditor dan debitor
pailit maupun pihak ketiga lainnya) melakukan pengawasan sosial terhadap
tindakan kurator, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan;
4. Bahwa menurut para Pemohon, kreditor tidak dapat menggunakan instrumen
kontrol terhadap kurator. Bahkan lebih jauh lagi, tanpa transparansi informasi
yang salah satunya sepanjang keadaan harta pailit, berpotensi meningkatkan
moral hazard karena kurator mengelola harta pailit yang bernilai besar dengan
diskresi sangat luas;
5. Bahwa menurut para Pemohon, muatan materi dalam Pasal 74 ayat (1) UU
37/2004, belum memberikan kepastian hukum kepada kreditor dan debitor pailit
maupun pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon
dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk
menyatakan bahwa norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim
pengawas dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit maupun pihak ketiga
24
lainnya atau kuasanya yang sah melalui surat kilat tercatat yang disampaikan oleh
kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11,
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil
permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma
Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian
norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga norma a quo dapat atau tidaknya
dimohonkan pengujian kembali.
Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
25
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap norma atau pasal yang
telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus Mahkamah hanya
dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau
alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan a quo, ternyata
Mahkamah telah memeriksa dan memutus pengujian norma Pasal 74 ayat (1) UU
37/2004 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024,
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025,
dengan amar menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Sementara itu, dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan
pengujian norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 dengan dasar pengujian Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena terdapat dasar pengujian yang sama
antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya, maka Mahkamah akan
menguraikan perbedaan alasan permohon a quo dengan permohonan sebelumnya.
Dalam permohonan a quo, pada pokoknya para Pemohon menguraikan berkenaan
dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 hanya mengatur keharusan kurator
dalam menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta
pailit dan pelaksanaan tugasnya dan tidak ada penegasan pengaturan mengenai
kewajiban kurator untuk memberikan informasi dimaksud kepada kreditor dan
debitor maupun pihak ketiga lainnya. Sementara itu, dalam permohonan 112/PUU-
XXII/2024, berkenaan dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 hanya mengatur
keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada hakim pengawas
mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya dan tidak adanya
penegasan pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak
pernyataan putusan pailit diucapkan. Artinya, terdapat perbedaan alasan pengujian
yang digunakan permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena
itu, secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU
MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 74 ayat (1)
UU 37/2004 dapat dimohonkan pengujian kembali dan selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan a quo, memeriksa alat bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan
argumentasi pokok yang didalilkan, ternyata yang dipersoalkan adalah berkenaan
26
dengan konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang menurut para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
tidak memberikan kepastian hukum yang adil, in casu dalam pemberian informasi
mengenai laporan kurator atas pengurusan dan pemberesan kepailitan yang
diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui setiap orang
secara
cuma-cuma,
termasuk
debitor
dan
kreditor.
Berkenaan
dengan
permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang
didalilkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan
sebagai berikut.
[3.11.1]
Bahwa dalam perspektif filosofis, dengan makin pesatnya perkembangan
perekonomian dan perdagangan, makin banyak pula dinamika utang-piutang yang
timbul di masyarakat. Semula, salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang-
piutang adalah undang-undang kepailitan (faillissements-verordening, staatblad
1905:217 juncto staatsblad 1906:348) yang merupakan produk hukum peninggalan
pemerintahan Hindia Belanda, di mana sebagian materinya tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan
menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
namun perubahan tersebut, belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan
masyarakat. Dalam hal ini, perubahan terhadap undang-undang tentang kepailitan
tersebut, dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-
ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari pemikiran tersebut di
atas, perlu dibentuk undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional yang
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat tersebut maka
disahkan UU 37/2004 [vide Penjelasan Umum atas UU 37/2004].
Adapun faktor penting perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang adalah: Pertama, untuk menghindari
perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang
menagih piutangnya dari debitor; Kedua, untuk menghindari adanya kreditor
pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual
27
barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor
lainnya; Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan
oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk
memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu
sehingga kreditor lain dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk
melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan
tanggungjawabnya terhadap kreditor [vide Penjelasan Umum atas UU 37/2004].
[3.11.2] Bahwa di samping untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan
memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak kalah penting alasan dibentuknya UU
37/2004 adalah dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha
terhadap perangkat hukum dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang
berdasarkan asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan dan integrasi demi
memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini.
Adapun salah satu fungsi UU 37/2004 adalah untuk melindungi kepentingan hukum
debitor maupun kreditor yang bersifat seimbang, tidak merugikan debitor dan tidak
memberikan perlakuan yang berlebihan kepada kreditor (stability of interest). Oleh
karena itu, untuk mewujudkan kesimbangan kepentingan hukum kreditor dan debitor
tersebut, maka pengadilan niaga menunjuk kurator bersama-sama pada saat
putusan pailit dijatuhkan. Sementara itu, pengertian/definisi kurator adalah balai
harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk
mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim
pengawas [vide Pasal 1 angka 5 UU 37/2004]. Oleh karena itu, keberadaan kurator
dapat menjadi subjek hukum atau lembaga yang memiliki fungsi melaksanakan
tindakan-tindakan hukum terhadap harta debitor pailit sehingga tidak terjadi
perebutan harta debitor pailit apabila dalam waktu yang bersamaan dalam kepailitan
terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor yang dinyatakan
pailit. Lebih lanjut, tindakan hukum kurator tersebut juga bertujuan untuk
menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut
haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan
kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk menghindari pula adanya
kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu
sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang
atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau
adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua/sebagian harta
28
kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya untuk
membayar hutang-hutangnya dari tagihan para kreditor [vide Penjelasan UU
37/2004]. Berkenaan dengan kewenangan yang melekat pada kurator bersifat tidak
bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata, jika akibat kesalahan atau
kelalainya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta
pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara
perdata terhadap kurator. Selain itu, terdapat upaya perlawan kepada hakim
pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [vide
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009,
Paragraf [3.20] hlm. 55].
[3.12]
Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang
mempersoalkan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang menurut para Pemohon
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim
Pengawas dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit maupun pihak ketiga
lainnya atau kuasanya yang sah melalui surat kilat tercatat yang disampaikan oleh
kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan”. Berkenaan dengan dalil inkonstitusionalitas norma yang dipermasalahkan
oleh para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan tugas/kewajiban kurator sebagai pelindung
kepentingan hukum debitor dan kreditor yang bersifat seimbang, Mahkamah dalam
Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, pada Sub-paragraf [3.16.4] menyatakan
bahwa:
[3.16.4] Bahwa salah satu fungsi UU 37/2004 adalah untuk melindungi
kepentingan hukum debitor maupun kreditor yang bersifat seimbang, tidak
merugikan debitor dan tidak memberikan perlakuan yang berlebihan kepada
kreditor. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesimbangan kepentingan hukum
kreditor dan debitor tersebut, maka pengadilan niaga menunjuk kurator
bersama-sama pada saat putusan pailit dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 5 UU 37/2004, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang
perseorangan
yang
diangkat
oleh
pengadilan
untuk
mengurus
dan
membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh
karena itu, keberadaan kurator dapat menjadi subjek hukum atau lembaga yang
memiliki fungsi melaksanakan tindakan-tindakan hukum terhadap harta debitor
29
pailit sehingga tidak terjadi perebutan harta debitor pailit apabila dalam waktu
yang bersamaan dalam kepailitan terdapat beberapa kreditor yang menagih
piutangnya dari debitor yang dinyatakan pailit. Tindakan hukum kurator tersebut
juga bertujuan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor
tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk
menghindari pula adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah
seorang kreditor atau debitor itu sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk
memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu
sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor
untuk melarikan semua/sebagian harta kekayaannya dengan maksud untuk
melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar hutang-hutangnya dari
tagihan para kreditor [vide Penjelasan UU 37/2004].
Bahwa lebih lanjut dijelaskan, kurator memiliki tugas melakukan
pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban
debitor maupun kreditor. Oleh karena kurator harus selalu menyeimbangkan
kepentingan debitor dan kreditor, maka dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya kurator harus independen serta bebas dari benturan
kepentingan [vide Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004]. Oleh karena itu, sebagai
bentuk tugas dan tanggung jawabnya kurator diwajibkan menyampaikan
laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan hal-hal
yang
telah
dilakukan
berkenaan
dengan
pelaksanaan
kepengurusan/pemberesan terhadap harta pailit dimaksud setiap 3 (tiga) bulan
dan oleh hakim pengawas laporan berkala tersebut dapat diperpanjang jangka
waktunya [vide Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004]. Dengan demikian,
kewenangan dan tanggung jawab kurator memiliki posisi sentral dan menjadi
penting dalam rangka menjaga kepentingan secara seimbang atas semua pihak
yang terkait dengan harta pailit, baik debitor, kreditor, maupun pihak ketiga
lainnya yang mengharuskan semua tindakan hukum yang dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, berkenaan dengan tugas/kewajiban periodik kurator
menyampaikan laporan kepada hakim pengawas, ditegaskan kembali oleh
Mahkamah dalam putusan yang sama pada Sub-paragraf [3.17.1] yang
menyatakan antara lain bahwa:
[3.17.1] … Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi
Mahkamah menegaskan kembali pengertian kurator adalah balai harta
peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk
mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim
pengawas. Oleh karena itu, kurator sebagai pihak yang melaksanakan putusan
pailit memiliki peran sentral karena melekat kewenangan untuk melakukan
pengurusan dan pemberesan seluruh harta pailit milik debitor pailit terhadap
kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor dan termasuk pihak ketiga
lainnya, sehingga hal tersebut secara yuridis memberi konsekuensi tanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya untuk memastikan segala tindakan kurator
harus transparan dan akuntabel. Prinsip transparan dan akuntabel demikian
diperlukan karena pada kurator terletak semua data/informasi yang harus
disusun dalam suatu daftar agar diketahui oleh kreditor atau para kreditor dan
juga umum, tentang tagihan piutangnya, baik piutang sementara maupun
30
piutang yang dibantah yang akan menjadi salah satu dasar penyelesaian atau
pemberesannya, sejak dilakukan rapat bersama maupun pada waktu
pelaksanaan riilnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan norma Pasal 74
UU 37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk
penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan
kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi
oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Di samping itu, kewajiban secara
periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum
tersebut harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di
kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara
cuma-cuma [vide Pasal 74 UU 37/2004]. Artinya, dengan laporan yang
diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, maka baik debitor
maupun kreditor secara bersama-sama termasuk pihak ketiga lainnya telah
mendapatkan kepastian hukum mengenai pengurusan dan pemberesan yang
sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan memantau berdasarkan
laporan yang dibuat oleh kurator.
Sementara itu, ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004 yang
menyatakan
hakim
pengawas
dapat
memperpanjang
jangka
waktu
penyampaian laporan kurator tidak dimaksudkan pada jangka waktu
pemberesan harta pailit sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan
hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dalam konteks
ini, perpanjangan waktu penyampaian laporan 3 (tiga) bulanan kurator tersebut
tidak ada kaitannya secara langsung dengan terhambatnya proses pemenuhan
kewajiban kurator dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh
karenanya, para Pemohon telah keliru menafsirkan waktu penyusunan
pelaporan yang merupakan bagian dari pengurusan dan pemberesan yang
dilakukan kurator secara periodik yang disamakan dengan waktu pengurusan
dan pemberesan sebagai bagian terakhir rangkaian tugas kurator secara
keseluruhan.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pada
pokoknya berkenaan dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, Mahkamah tetap
pada pendiriannya bahwa norma tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi
salah satu parameter atas penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh
kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai
wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Oleh karena itu, menjadi kewajiban
secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk
umum dan harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di
kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-
cuma. Namun demikian, berkaitan dengan hal tersebut dan tanpa bermaksud
menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 yang didalilkan para Pemohon sepanjang
31
mengenai laporan kurator atas keadaan harta pailit kepada hakim pengawas yang
diumumkan melalui kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, jika dikaitkan dengan
hakikat laporan kurator kepada hakim pengawas adalah untuk melaporkan
perkembangan
tindakan
kurator
dalam
melakukan
pengurusan
dan/atau
pemberesan harta pailit. Dalam hal ini, laporan kurator yang harus diumumkan pada
kepaniteraan pengadilan niaga adalah agar laporan dimaksud memenuhi asas
publisitas, yang esensinya agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu, apabila laporan kurator dimaksud ditindaklanjuti
hanya terbatas pada diumumkan pada papan pengumuman kepaniteraan
pengadilan niaga, sementara itu, domisili para kreditor dan debitor dimungkinkan
tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan niaga yang bersangkutan atau
bahkan saling berjauhan, maka berkenaan dengan hal tersebut berpotensi tidak
mendapatkan akses informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan harta
pailit oleh kurator yang diperoleh para kreditor dan debitor. Dengan demikian,
disebabkan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana laporan
kurator kepada hakim pengawas dapat diketahui setiap orang terutama kreditor dan
debitor pailit maupun pihak ketiga lainnya, maka secara faktual terdapat beberapa
fakta empirik yang berpotensi dialami oleh para kreditor maupun debitor, yaitu:
a. kreditor dan/atau debitor pailit tidak mengetahui kapan (waktu) laporan kurator
kepada hakim pengawas dilekatkan/ditempelkan pada papan informasi di
kepaniteraan pengadilan niaga;
b. kreditor yang memiliki keterbatasan kemampuan terkendala untuk secara aktif
mengikuti perkembangan penanganan harta pailit oleh kurator, khususnya para
kreditor yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau finansial yang cukup
untuk pergi ke atau mendatangi pengadilan niaga;
c. kreditor dan/atau debitor pailit tidak serta merta dapat dengan mudah
mendapatkan akses yang mudah untuk bertemu dengan kurator atau hakim
pengawas untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan harta pailit
oleh kurator.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil para
Pemohon yang menghendaki agar debitor dan kreditor serta pihak ketiga yang
berkepentingan dapat diberikan tembusan atas laporan kurator kepada hakim
pengawas berkaitan dengan penanganan harta pailit setiap 3 (tiga) bulan/triwulan,
mengingat kreditor dan debitor adalah subjek hukum yang secara langsung
32
berkepentingan secara hukum terhadap harta pailit, maka menurut Mahkamah ihwal
yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah permohonan yang berdasar. Terlebih,
secara faktual dalam tataran empirik Mahkamah Agung telah mengeluarkan
ketentuan guna menegaskan berkenaan dengan laporan kurator kepada hakim
pengawas agar tidak terjadi kurangnya informasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan khususnya kreditor berkaitan dengan transparansi pemberesan
budel pailit. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016
tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan
dan PKPU di Pengadilan, menegaskan bahwa:
“Untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas
berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan
pemberesan kepada Kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun
berdasarkan permintaan kreditor. Jika setelah dua kali Kurator tidak
menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang
untuk:
a. Memanggil dan meminta penjelasan kurator;
b. Memberikan teguran tertulis kepada Kurator dengan tembusan organisasi
kurator dan Menteri Hukum dan HAM;
c. Mengusulkan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim Niaga.
Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tersebut dan tanpa
Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, hal dimaksud membuktikan dalam
tataran empirik berkenaan dengan informasi laporan perkembangan pengurusan
dan pemberesan harta pailit oleh kurator acapkali menimbulkan permasalahan yang
salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak
yang berkepentingan, khususnya kreditor dan debitor, sehingga hak-hak kreditor
maupun debitor berpotensi untuk dirugikan. Oleh karena itu, untuk menjaga
transparansi dan perlindungan hak-hak kreditor dan debitor berkaitan dengan
laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator
kepada hakim pengawas, menurut Mahkamah penting untuk diberikannya
tembusan laporan kurator terhadap hakim pengawas kepada kreditor dan debitor
pailit atau kuasanya yang sah dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit
atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi
dalam pelaksanaan tugas kurator setiap 3 (tiga) bulan.
[3.12.2] Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
berkenaan batasan kewajiban pelaporan kurator kepada hakim pengawas
mengenai keadaan harta pailit, dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024 pada Sub-paragraf [3.17.3]
33
berdasarkan Keterangan DPR telah ditegaskan berkaitan dengan adanya rencana
perubahan UU 37/2004 sebagaimana telah termuat dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2020-2024 Nomor Urut 218, yang di dalamnya terdapat
substansi usulan perubahan Pasal 74 UU 37/2004 sebagai berikut.
(1) Kurator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dan
ditembuskan Menteri mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan
tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem
informasi Pengadilan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum
dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
(4) Dalam hal Kurator tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Hakim Pengawas wajib memanggil Kurator untuk diberikan
teguran lisan.
(5) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kurator tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) Hari, Hakim Pengawas dapat menjatuhkan sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. usulan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim pengadilan niaga.
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas,
berkaitan dengan pendirian Mahkamah untuk menerima permohonan para
Pemohon a quo, tidak terdapat kaitannya dengan hal-hal yang telah diputuskan oleh
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024
dimaksud. Sebab, dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan agar ke depan
pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan
pemberesan harta pailit harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil,
efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam
pengurusan dan pemberesan harta pailit. Artinya, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah mendorong untuk
adanya batasan penyelesaian harta pailit, sehingga tidak banyak terjadi
penyelesaian perkara kepailitan yang terbengkalai atau terkatung-katung
(mangkrak) hingga puluhan tahun yang tidak dapat terselesaikan. Sedangkan dalam
permohonan a quo, Mahkamah berpendirian pentingnya penyelesaian harta pailit
oleh kurator secara transparan sehingga hak-hak kreditor dan debitor dapat
terlindungi. Oleh karena itu, hak atas informasi bukan sekedar hak sekunder, akan
tetapi sebuah konsekuensi yuridis dari prinsip due process of law sebagai fondasi
sistem peradilan yang adil dan modern. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil
para Pemohon, sekali lagi tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh
34
para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan
kewajiban kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai
keadaan harta pailit, harus disertai dengan tembusan kepada kreditor dan debitor
pailit atau kuasanya. Adapun tembusan tersebut dilakukan dengan disampaikan
melalui tembusan langsung kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui
surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan
dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 haruslah dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kurator menyampaikan laporan kepada hakim
pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai
perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan
debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel)
atau aplikasi”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar
menurut hukum. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak
sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon
adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak memberikan
kepastian hukum yang adil seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena
pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan
para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
35
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Pokok permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kurator menyampaikan
laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan
kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau
surat elektronik (surel) atau aplikasi”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
36
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo,
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan
Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
37
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Agusniwan Etra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, pada paragraph [3.16.4], yang menyatakan: Bahwa lebih lanjut dijelaskan, kurator memiliki tugas melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitor maupun kreditor. Oleh karena kurator harus selalu menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurator harus independen serta bebas dari benturan kepentingan [vide Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004]. Oleh karena itu, sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya kurator diwajibkan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan hal-hal yang telah dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kepengurusan/pemberesan terhadap harta pailit dimaksud setiap 3 (tiga) bulan dan oleh hakim pengawas laporan berkala tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya [vide Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004]. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab kurator memiliki posisi sentral dan menjadi penting dalam rangka menjaga kepentingan secara seimbang atas semua pihak yang terkait dengan harta pailit, baik debitor, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya yang mengharuskan semua tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, telah mewajibkan Kurator menyampaikan laporan berkala kepada Hakim Pengawas yang terkandung prinsip transparansi prosedural. Namun, jika Kurator menjalankan kewenangan publik tanpa kewajiban membuka informasi, maka akan terjadi ketimpangan kekuasaan yang berpotensi merugikan Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya. Sehingga sesungguhnya, hak atas informasi bukan sekadar hak tambahan, melainkan konsekuensi logis dari prinsip due process of law dalam kepailitan. 11 Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri, Kreditor memiliki kepentingan langsung terhadap nilai dan kondisi harta pailit karena hal tersebut menentukan besaran tagihan yang telah diajukannya dan kemudian hak-hak tersebut ditetapkan oleh Kurator dalam Daftar Piutang Tetap. Disisi lain, meskipun Debitor Pailit telah kehilangan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya, tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap sisa harta kekayaannya (jika ada) serta reputasi dan tanggung jawab hukumnya di kemudian hari. Apabila keadaan harta pailit tidak tersedia atau tidak transparan, maka proses kepailitan berpotensi kehilangan legitimasi. Kreditor dapat meragukan objektivitas Kurator dalam menjual aset, sementara Debitor Pailit dapat merasa dirugikan apabila aset dijual di bawah nilai wajar tanpa terlebih dahulu mengetahui keadaan harta pailit yang sesungguhnya. Dengan demikian, hak atas informasi adalah bagian dari jaminan fairness dalam sistem kepailitan, yang memungkinkan para pihak (termasuk Kreditor dan Debitor Pailit maupun pihak ketiga lainnya) melakukan pengawasan sosial terhadap tindakan Kurator, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Sesungguhnya dapat dipahami bersama, bahwa Kreditor adalah pihak yang secara langsung terdampak oleh pemberesan harta pailit. Karenanya nilai aset, strategi penjualan, dan biaya kepailitan akan menentukan besaran pemenuhan atas tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dalam Daftar Piutang Tetap. Oleh karena itu, para Pemohon berpendapat, Kreditor juga memiliki hak untuk mengetahui daftar harta kekayaan Debitor Pailit yang termasuk dalam boedel pailit, keadaan harta pailit, harga transaksi dan hasil penjualan, biaya kepailitan, serta rencana dan realisasi daftar pembagian. Pengaturan bahwa hak atas informasi keadaan harta pailit yang dlaporkan oleh Kurator, telah ternyata tidak hanya ditujukan kepada Hakim Pengawas semata. Tetapi juga, Kurator berkewajiban untuk menyampaikan tembusan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 12 Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (Permenkumham 37/2018). Dalam hal ini, Pemerintah melalui Dirjen AHU Kemenkumham memiliki kepentingan yang sama dengan Kreditor, yakni melakukan pengawasan terhadap Kurator. Karenanya, tanpa akses terhadap informasi tersebut, menurut para Pemohon, Kreditor tidak dapat menggunakan instrumen kontrol terhadap Kurator. Bahkan lebih jauh lagi, tanpa transparansi informasi yang salah satunya sepanjang keadaan harta pailit, berpotensi meningkatkan moral hazard karena Kurator mengelola harta pailit yang bernilai besar dengan diskresi sangat luas. Para Pemohon kembali mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, pada paragraph [3.17.1], yang menyatakan: Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan norma Pasal 74 UU 37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Di samping itu, kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum tersebut harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-cuma [vide Pasal 74 UU 37/2004]. Artinya, dengan laporan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, maka baik debitor maupun kreditor secara bersama- sama termasuk pihak ketiga lainnya telah mendapatkan kepastian hukum mengenai pengurusan dan pemberesan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan memantau berdasarkan laporan yang dibuat oleh kurator. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, telah secara tegas menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil in casu dalam pemberian informasi mengenai laporan Kurator atas pengurusan dan pemberesan kepailitan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma, menurut Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk kepastian hukum baik kepada Kreditor maupun Debitor. Namun telah ternyata mekanisme pemberian informasi sepanjang laporan mengenai keadaan harta pailit 13 sebagaimana terkandung dalam Pasal 74 UU 37/2004, tidak memiliki penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana laporan Kurator kepada Hakim Pengawas dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma. Padahal informasi mengenai keadaan harta pailit yang berada dibawah penguasaan Kurator, bukan termasuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Makna yang terkandung dalam frasa “dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma” pada Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004, setidaknya dapat dipahami sebagai Informasi Publik yang terbuka, transparan, dan mudah diakses tanpa biaya (gratis) bagi masyarakat. Dalam prakteknya, penyediaan informasi perkara kepailitan yang dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma yaitu hanya daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, yang umumnya dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui papan informasi dengan durasi waktu tertentu. Selain itu, makna yang terkandung dalam frasa “dapat diketahui setiap orang secara cuma-cuma” pada Pasal 74 ayat (2) UU 37/2004, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai tata caranya adalah bersifat abstrak. Karena siapap
