74/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 74/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Abdur Rahman Aufklarung Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Raya Mojosari-Pacet, Dusun Ngudi RT 01/RW 07, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai---------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Satrio Anggito Abimanyu Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Wijaya I, Gg. Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Irsyad Zainul Mutaqin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Lebung Jembat Batu, Dusun V, RT 024/RW 005, Surya Mataram, Marga Tiga, Lampung Timur, Lampung sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Bagus Putra Handika Pradana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Diponegoro RT 002/RW 001, Grobogan, Jawa Tengah 2 sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai---------------- --------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 30 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 30 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 5 Mei 2025 dengan Nomor 74/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Mei 2025 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 3 Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa pengujian formil dilakukan ketika terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai cakupan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021): Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang- undang secara formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil undang - undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan” 4 8. Bahwa terkait tolak ukur atau batu uji pengujian formil, Mahkamah pernah menilai dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD NRI 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang- Undang yang diharuskan oleh UUD NRI 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 9. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh para Pemohon yaitu Pembentukan UU 3/2025, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (selanjutnya disebut UU P3). 10. Bahwa artinya objek pengujian formil yang dimohonkan oleh para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 11. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), serta diatur juga pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021. II. KETENTUAN WAKTU PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG 12. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatas waktu dalam pengajuan pengujian formil, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.34]). 13. Bahwa UU 3/2025 ditetapkan atau disahkan pada tanggal 20 Maret 2025, kemudian baru diundangkan atau dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 26 Maret 2025. Apabila dihitung 45 hari sejak UU a quo diundangkan atau dimuat dalam lembaran negara adalah tanggal 9 Mei 2025. Sementara Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 30 April 2025, artinya perkara a quo masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh) lima hari sejak UU a quo dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. 14. Bahwa artinya Pengujian Formil UU 3/2025 yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) PMK 2/2021, dan masih memenuhi tenggat waktu 45 hari berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU- VII/2009. 15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 3/2025 terhadap UUD NRI 1945. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 16. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diajukan sebagai pengujian formil, yaitu: a. perorangan WNI; 6 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 17. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 18. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, yakni apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 19. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 [halaman 68] pada tanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 7 “Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang- Undang yang diajukan pengujian formil.” 20. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 20.1 Pemohon I adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang beralamat di Jalan Raya Mojosari-Pacet KM 5.6 Dsn. Ngudi, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, yang aktif sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak pada 14 Februari tahun 2024 [Bukti P-6] dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7]. Sebagai mahasiswa, PEMOHON merupakan salah satu pendiri organisasi SC (Study Club) Study of Constitutional Law Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Selanjutnya disebut SCL FH UII) sekaligus menjadi ketua umum pertama di dalam organisasi a quo [Bukti P-8]. SCL FH UII berdasarkan AD/ART merupakan organisasi belajar independen yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual ketatanegaraan [Bukti P-8]. Pemohon juga sering terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh SCL FH UII seperti: sebagai Pemantik dalam forum Kajian dan Diskusi tentang “Tafsir 8 Pasal 16 UUD NRI 1945: Perubahan UU Wantimpres, Sudah Tepatkah?”, sebagai Moderator dalam Kajian dan Diskusi tentang “Tinjauan Yuridis Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Terkait Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Berdasarkan Prinsip Konstitusionalisme”, sebagai Pemantik dalam Kajian dan Diskusi tentang “Mengenal Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Dalam Pemilihan Umum serta Lembaga Penyelesaiannya”, dan sebagai Moderator dalam Kajian dan Diskusi tentang “Mengenal Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat DPR” [Bukti P-9]. 20.2 Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang berdomisili di Jalan Wijaya 1 Gg. Langgar, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, serta aktif dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD, dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak pada 14 Februari tahun 2024 [Bukti P-6] dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7] dan sebagai mahasiswa PEMOHON juga terlibat aktif dalam diskusi ketatanegaraan di kampus dalam (Study Club) Study of Constitutional Law [Bukti P-10], selain itu PEMOHON juga aktif dalam melakukan advokasi sosial terhadap UU yang merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh DPR dengan melakukan Judicial Review uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan, sebagaimana Pemohon mengajukan permohonan pada perkara No.137/PUU-XII/2024 [Bukti P-11] Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang meminta pemindahan hak pilih/Tempat Pemungutan Suara bagi perantau untuk diberikan akses hak suara lintas kota, selain itu sekarang Pemohon sedang melakukan permohonan perempuan menjadi hakim konstitusi dalam perkara Nomor 27/PUU- XXII/2025 [Bukti P-12] tentang keterlibatan Hakim Perempuan di Mahkamah Konstitusi akibat praktek diskriminasi pasif yang dilakukan 9 oleh Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri dengan hanya memberi ruang hakim konstitusi perempuan 1 pada setiap periode pergantian. 20.3 Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang berdomisili di jalan Lebung Jembat Batu, Dusun V, RT 024/RW 005, Surya Mataram, Marga Tiga, Lampung Timur, Lampung. serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak pada 14 Februari tahun 2024 [Bukti P-6] dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7] dan sebagai mahasiswa, PEMOHON juga terlibat aktif dalam diskusi proses ketatanegaraan di kampus dalam study club yang bernama Study Constitutional Of law [Bukti P-10] 20.4 Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5], bahwa Pemohon merupakan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan serta ingin mengimplementasikan ilmu tersebut dengan mengamati sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pemohon yang berdomisili di Jalan Diponegoro Dusun RT 002/RW 001, Grobogan, Jawa Tengah, serta aktif dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif anggota DPD, DPRD dan DPR yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu serentak di 14 Februari tahun 2024 [Bukti P-6]. Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-7]. dan sebagai mahasiswa PEMOHON mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa yang biasa disebut Forum Kajian dan Penulisan Hukum (UKM), yang mana UKM tersebut merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang fokus pada diskusi hukum yang aktual dalam kehidupan sehari-hari. 21. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 10 Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 21.1 Bahwa Pemohon I-IV merupakan warga negara Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka, Pemohon secara konstitusional memiliki hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28F UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 21.2 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 karena memiliki hak konstitusional untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 22. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 22.1 Bahwa mengingat PEMOHON I - IV adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari Sivitas Akademika perguruan tinggi, maka para Pemohon memiliki sebuah tugas dan amanat yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut UU 12/2012) [Bukti P-27] untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagaimana Pasal 1 Angka 9 yang menyatakan “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma 11 adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (3) UU 12/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berlaku otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 22.2 Bahwa mengingat kembali PEMOHON I - IV sebagai mahasiswa hukum yang berfokus pada hukum tata negara dengan salah satu keilmuan yang dipelajari adalah proses pembentukan UU, dan pedoman proses pembentukan UU yang selama ini digunakan adalah UU P3, sehingga dalam hal ini para Pemohon memiliki kewajiban untuk mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pada praktiknya yang dilakukan DPR RI bersama Presiden RI dalam membentuk UU 3/2025 tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh UU P3, sehingga menjadikan hak atas kepastian hukum para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” menjadi terlanggar. 22.3 Bahwa mengingat para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, dan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut UU 14/2008) [Bukti P-28], telah memberikan sebuah legitimasi kepada setiap orang atas hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana Pasal 4 angka 1 menyatakan “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” lalu tujuan UU 14/2008 dijelaskan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi terkait kebijakan publik sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a yang menyatakan: “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik” 12 maka, para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia yang telah menggunakan hak pilih dalam pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 yang dibuktikan dengan data diri yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka secara langsung hak para Pemohon atas informasi kebijakan publik telah teraktivasi berdasarkan UU 14/2008. Namun faktanya DPR selaku pembuat kebijakan publik dalam merancang UU 3/2025 tidak menjalankan kewajiban pemberian informasi kepada warga negara termasuk para Pemohon atau setidak-setidaknya para Pemohon menjadi kesulitan untuk mendapatkan informasi perihal pembentukan UU 3/2025 mulai dari tahap pembahasan hingga pengundangan, sehingga hak konstitusional para Pemohon atas hak informasi publik yang dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” menjadi terlanggar. 22.4 Bahwa dengan demikian praktik proses pembentukan UU 3/2025 yang dilakukan oleh DPR senyata - nyatanya melanggar secara aktual maupun potensial hak konstitusional Pemohon I-IV untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memperoleh informasi publik dengan mengingat kembali berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU P3 diamanatkan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap masyarakat dengan tujuan setiap rancangan undang-undang yang sedang dibahas mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat yang terkait. 22.5 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. 23. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab- 13 akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 23.1 Bahwa mengingat para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya kerugian bagi para Pemohon yang merupakan sivitas akademik untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya menjalankan praktek otonomi keilmuan. Otonomi keilmuan adalah tugas civitas akademik untuk dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan, metode keilmuan. Dan metode prosedur pembentukan UU yang berlandaskan pada UU P3 termasuk di dalamnya. Dan Berkaitan dengan kebenaran kaidah keilmuan dan metode keilmuan prosedur pembentukan UU, tindakan DPR yang menyimpangi prosedur UU P3 atau UU yang biasa digunakan untuk menjadi patokan dalam membuat UU selama ini, maka dengan demikian keadaan yang dialami para Pemohon menciptakan kebingungan untuk dapat menentukan kebenaran kaidah keilmuan dan metode keilmuan prosedur pembentukan UU mana yang benar, antara kebenaran yang nyata sebagaimana diatur dalam UU P3 atau kebenaran yang nyata terjadi dalam praktik DPR, sehingga dengan itu para Pemohon dengan senyata-nyatanya mengalami kerugian akan kepastian hukum. 23.2 Bahwa mengingat para Pemohon mengalami kerugian atas hak konstitusional terkait keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh UUD NRI 1945 Pasal 28F, dengan mengingat keterbukaan informasi publik adalah jaminan yang diberikan untuk hak warga negara agar mengetahui rencana kebijakan publik sebagaimana tujuan UU 14/2008 Pasal 3 huruf a, dan para Pemohon yang merupakan warga negara serta telah melakukan pemilihan umum legislatif pada 2024 menyebabkan secara pasif memiliki hak lebih khusus atas keterbukaan informasi publik terkait proses pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR guna menjalani peran sebagai social control, sebab mengingat para Pemohon yang merupakan mahasiswa dan 14 tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Study Constitutional Of law dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), artinya para Pemohon termasuk dalam pemerhati konstitisi, dan terlebih lagi dalam para Pemohon diberikan hak untuk memberikan masukan sebagaimana peraturan DPR RI Nomor Tahun 2020 Pasal 243 yang berbunyi: “Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses: a……. b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; c………d namun hal ini menjadi terlanggar atau tidak dapat dilakukan, sebab informasi draf RUU TNI tidak dipublish sehingga PARA PEMOHON tidak dapat mengakses dengan jelas dan pasti akan isi perubahan UU atau rencana kebijakan publik yang akan diambil oleh DPR. 23.3 Bahwa dengan demikian ketidakpatuhan DPR terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara aktual maupun potensial tentang kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik, hal ini mengakibatkan para Pemohon yang merupakan sivitas akademik tidak dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik yang bersandar pada hak yang diberikan oleh UU perguruan tinggi akibat terjadi kerancuan dan kebingungan atas prosedur pembentukan UU mana yang benar, selain itu juga ketidakterbukaan informasi publik menyebab para pemohon tidak dapat menjalankan hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR sebagaimana tatib DPR dan kewajiban sebagai social control dalam proses jalannya pemerintahan yang dalam hal ini proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional. 23.4 Bahwa dengan adanya kerugian konstitusional PEMOHON I - IV yang Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara langsung (aktual). 15 24. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka dapat dipastikan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. 25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. IV. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) 26. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok permohonan, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang- Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD NRI 1945 [Bukti P- 2]. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang - undangan (selanjutnya disebut UU P3) [Bukti P-3]. Artinya UUD NRI 1945 telah mendelegasikan mekanisme konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU P3. Sehingga semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada UU P3 tanpa terkecuali. 27. Bahwa proses pembentukan undang-undang dibagi menjadi beberapa tahap antara lain: a. Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2011; b. Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 16 2011; c. Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 UU Nomor 12 Tahun 2011; d. Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 UU Nomor 12 Tahun 2011; e. Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011; 28. Bahwa seluruh tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki keterangan sebagaimana berikut: I. Tahap Perencanaan a. Badan legislatif menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat; b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan; c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. II. Tahap Penyusunan a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi; b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi; c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi, RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif; d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR; e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan: i. Persetujuan tanpa perubahan; ii. Persetujuan dengan perubahan; atau iii. Penolakan. f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang; g. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui 17 surat pimpinan DPR; h. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. III. Pembahasan a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus. b. Pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan rapat paripurna; IV. Pengesahan RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan; V. Pengundangan RUU yang telah disahkan diundangkan oleh Presiden dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 29. Bahwa oleh karenanya sepanjang undang-undang mengatur mekanisme atau formil-prosedural pada hakikatnya hal tersebut merupakan delegasi kewenangan dari konstitusi, maka undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). [Bukti P-15] 30. Bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan perkara pengujian formil yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [Bukti P-4] 31. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [Bukti P-4], Mahkamah Konstitusi telah menguraikan secara lengkap pembentukan undang-undang (law making process) mulai dari paragraf [3.17.2] sampai dengan paragraf [3.17.8] yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan 18 Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan antara DPR dan Presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan. 32. Bahwa UU P3 Pasal 43 ayat (3) menyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Kemudian menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (11) UU P3, Naskah Akademik adalah: “Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. 33. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU P3 menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 UU P3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan UU P3 menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 34. Bahwa asas keterbukaan dimanifestasikan dalam bentuk transparansi proses dengan tujuan supaya masyarakat dapat aktif terlibat dalam menyampaikan aspirasinya (partisipasi publik yang bermakna), terutama bagi setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan materi muatan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), (3), (4), dan (8) 19 UU P3 yang menyatakan: a. Pasal 96 ayat (1): “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 96 ayat (3) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan” c. Pasal 96 ayat (4) “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”. [Bukti P-3] 35. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping harus terbuka juga harus sesuai dengan standar teknik atau metode yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) & (2) UU P3, yang selengkapnya menyatakan: a. Pasal 43 ayat (3): Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik; b. Pasal 44 ayat: i. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik; ii. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan perundang- undangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini [Bukti P-3] 36. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah Konstitusi juga menetapkan standar penilaian pengujian formil untuk memperkuat syarat penilaian pengujian formil yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 [Bukti P-16], yaitu: a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; b. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan 20 d. Pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materil. 37. Bahwa Mahkamah juga menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara KUMULATIF. Dalam hal ini menurut Mahkamah Konstitusi, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang (vide Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], halaman 393-394). [Bukti P-11] 38. Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU. 39. Bahwa melihat aturan proses pembentukan perundang-undangan di atas maka UU 3/2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah terjadi kecacatan formil dari beberapa tahapan sebagai berikut: A. Proses pembentukan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut RUU TNI) tidak transparan dan tidak konsisten) 40. Bahwa sebelumnya di dalam website DPR RI pada tanggal 5 April 2025, RUU TNI masuk ke dalam kategori Prolegnas Prioritas Tahunan [Bukti P-29], kemudian pada tanggal 15 Mei 2025 di dalam website DPRI RI, RUU TNI berubah kategori menjadi Prolegnas Jangka Menengah [Bukti P-30]. 41. Bahwa di dalam website DPR RI bagian proses legislasi pembentukan RUU 21 TNI, memiliki keterangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 memberikan tugas kepada Komisi I untuk membahas RUU TNI [Bukti P-31]. Meskipun, secara fakta berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 yang dipublikasi oleh DPR RI di website resminya, tidak ada agenda penugasan kepada Komisi I untuk membahas RUU TNI [Bukti P-17]. 42. Bahwa di dalam website DPR RI bagian Jadwal Agenda Komisi I, dapat ditemukan bahwa Komisi I pertama kali melakukan rapat pembahasan RUU TNI ialah pada tanggal 27 Februari 2025 [Bukti P-18]. Kemudian pada tanggal 14 hingga 16 Maret secara berturut-turut Panitia Kerja Komisi I DPR RI melakukan konsinyering untuk membahas RUU TNI [Bukti P-32]. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2025 Panitia Kerja Komisi I melakukan pembahasan RUU TNI dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi [Bukti P-33]. Kemudian pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 pada tanggal 20 Maret 2025, DPR RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang [Bukti P-19]. 43. Bahwa melihat dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan RUU TNI dimulai pada tanggal 27 Februari 2025 dan berakhir disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. 44. Bahwa berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dikatakan “Untuk setiap rapat paripurna, rapat luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengan pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat. 45. Bahwa berdasarkan Pasal 301 ayat (2) yang dimaksud Risalah adalah: “Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang: a. Jenis dan sifat rapat; b. Hari dan tanggal rapat; c. Tempat rapat; d. Acara rapat; e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. Ketua dan sekretaris rapat; g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani dafrat hadir; dan h. Undangan yang hadir. 46. Bahwa berdasarkan Pasal 302 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dikatakan: 22 “Risalah rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat” 47. Bahwa dari awal pembahasan RUU TNI hingga telah disahkan dan diundangkan, tidak ditemukan naskah risalah sidang pembahasan RUU TNI di dalam website DPR RI bagian Risalah Rapat. Dalam artian tidak ada transparansi atau keterbukaan dalam tahap pembahasan RUU TNI. 48. Bahwa di samping tidak ada keterbukaan pembahasan RUU TNI dengan indikator tidak adanya publikasi risalah rapat pembahasan, draft RUU TNI sendiri juga sama sekali tidak dipublikasi oleh DPR RI melalui website resminya hingga 2 hari pasca disahkan [Bukti P-14]. Kemudian hal ini divalidasi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Dave Laksono dalam wawancara dengan Narasi TV, bahwa Draft RUU TNI memang sengaja untuk tidak dipublikasi [Bukti P-20]. 49. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 Pukul 09.52 WIB, ditemukan dalam akun X @PBHI_Nasional postingan berisi gambar salinan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah diundangkan sejak tanggal 26 Maret 2025 [Bukti P-21]. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB beberapa media informasi resmi memberitakan hasil wawancara wartawan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang baru saja dilakukan yang menyatakan bahwa Undang-Undang TNI hasil revisi telah diundangkan oleh presiden sejak sebelum lebaran (31 Maret 2025) tanpa menyebutkan tanggal pengundangannya. [Bukti P-22] 50. Bahwa tindakan DPR RI dengan tidak mempublikasi atau menyebarluaskan draf RUU sejak tahap pembahasan hingga pengesahan in casu RUU TNI, jelas bertentangan dengan pasal 5 huruf g UU P3 terkait asas keterbukaan yang kurang lebih menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka. 51. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan partisipatif memiliki dua indikator yakni proses yang tertib hukum dan substansi yang responsif. Proses yang tertib hukum mencakup mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau menyampaikan aspirasinya. Berkaitan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus bersifat transparan dan 23 terbuka, dalam Pasal 88 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa: “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang”. (Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020: hlm. 170). 52. Bahwa jika mengutip pendapat Victor Immanuel dalam bukunya berjudul “Ilmu Perundang-undangan” (2017), keberadaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari fungsinya, yang di antaranya adalah: 1) Untuk mencegah peraturan perundang-undangan sekedar sebagai produk politik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; dan 2) Untuk menjamin agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mayoritas khalayak yang dituju. Kemudian, dalam buku tersebut juga dipaparkan pendapat menurut Lon Fuller bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai internal morality of law salah satunya adalah Asas publisitas yakni, setiap peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh seluruh subjek hukum. 53. Bahwa keterbukaan dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi sebagai sarana mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam artian, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi terkait draf rancangan undang-undang in casu RUU TNI menjadi tidak terpenuhi akibat tidak dipublikasikannya draf tersebut hingga tahap pengesahan. [Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.18.13]. 54. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah menjelaskan bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dengan maksimal. 24 Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap draf rancangan undang-undang harus tersedia untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [Paragraf 3.18.4] 55. Bahwa selain melanggar asas keterbukaan, tindakan DPR di atas juga melanggar Pasal 96 ayat (1) dan (4) UU P3 yang kurang lebih menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi terhadap setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, serta untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terhadap setiap RUU yang dibahas, maka setiap RUU harus dapat dengan mudah diakses oleh setiap masyarakat. 56. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, partisipasi masyarakat pada suatu pembentukan undang-undang mempunyai tujuan, yaitu untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang mampu memberikan analisis lebih dalam dan hasil yang maksimal pada proses legislasi, (ii) membangun kebiasaan lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam mengambil keputusan, (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara kepada lembaga legislatif, (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama dalam setiap keputusan dan tindakan, (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) terkait peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara, (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent) [3.17.8]. 57. Bahwa melihat kembali dalam teori menurut konsepsi Ferguson sebagaimana dikutip oleh Idul Rishan dalam Jurnal Konstitusi (Vol. 8, No. 1, Maret 2021) [Bukti P-23] tentang teori investasi politik, dikatakan bahwa negara sering kali dikendalikan oleh koalisi investor sehingga kebijakan legislasi cenderung dikuasai oleh pebisnis, maka dari itu pembentukan peraturan perundang-undangan perlu didasari dengan proses yang tertib dan taat hukum. Dalam hal ini keterbukaan pembentukan RUU TNI dengan cara 25 mempublikasikan draf RUU TNI sebagai salah satu tahapan yang diperintahkan oleh undang-undang agar masyarakat luas dapat mengawasi dan menyampaikan aspirasinya menjadi sangat penting. 58. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8] bahwa: “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 59. Bahwa selain tindakan DPR yang tidak transparan dalam proses pembentukan RUU TNI hingga tahap pengesahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, Presiden juga melakukan tindakan yang tidak transparan dalam mengundangkan RUU TNI yang telah disahkan bersama dengan DPR menjadi sebuah UU. 60. Bahwa keabsahan gambar salinan dokumen UU 3/2025 yang diposting oleh akun media sosial X @PBHI_Nasional pada tanggal 17 April 2025 [Bukti P- 21] menjadi masuk akal apabila dikaitkan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara di hari yang sama yang mengatakan bahwa UU TNI hasil revisi memang sudah diundangkan sejak sebelum lebaran yakni di antara tanggal 20 sampai 27 Maret 2025. Oleh karenanya kami menganggap salinan dokumen Undang-Undang a quo yang tersebar di media sosial adalah dokumen asli yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam artian UU 3/2025 telah resmi berlaku selama 22 hari tanpa sepengetahuan masyarakat. 61. Bahwa pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang telat menginformasikan atas diundangkannya RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang- undang ke dalam lembaran negara, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dalam merancang waktu untuk menyusun permohonan pengujian formil yang menurut Putusan MK adalah 45 hari sejak dimuat dalam lembaran negara sebagaimana dinyatakan “Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil Undang-Undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah 26 undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.34]) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang- undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”, 62. Bahwa mengingat kembali penjelasan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi seluruh tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali tahapan pengundangan. 63. Bahwa mengingat kembali pemaparan di atas jika dikaitkan dengan penilaian akumulatif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (paragraf [3.17.9], halaman (394) menyatakan “ jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar…” dan lebih lanjut mengutip penjelasan di atas poin 8 dari amanat Mahkamah Konstitusi kembali pada putusan perkara yang sama, Mahkamah memberikan pandangan, dalam menilai keabsahan formalitas pembentukan undang- undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut mahkamah pada paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2022 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU. B. Naskah Akademik RUU TNI yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU P3. 64. Bahwa melihat naskah akademik yang tersebar di kalangan masyarakat melalui berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ- 20240903-080932- 3747.pdf) [Bukti P- 24] memiliki keterangan diterbitkan per bulan Mei 2024, 27 kemudian pembahasan RUU TNI yang didelegasikan kepada komisi I pada tanggal 18 Februari 2025 melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2024 – 2025. 65. Bahwa mengingat DPR sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tugas legislasi memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan naskah akademik atau sekurang-kurangnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagaimana UU P3 Pasal 96 ayat (4) yang menyatakan: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”. 66. Melihat interpretasi gramatikal hukum dalam pasal di atas menggunakan kalimat penghubung “dan/atau” yang memiliki arti kedua berkas draf RUU dan naskah akademik atau minimal salah satu berkas dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 67. Bahwa melihat waktu proses pembentukan RUU TNI sejak didelegasikan ke komisi I pada tanggal 18 Februari 2025 sampai pengesahan pada tanggal 20 Maret 2025, berkas yang tersebar dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat hanyalah naskah akademik melalui berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932- 3747.pdf maka, kami menganggap naskah akademik ini merupakan pertanggungjawaban DPR RI dalam menjalankan tugas menyebarluaskan salah satu dari kedua berkas antara draf RUU TNI dan/atau Naskah Akademik RUU TNI. 68. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU P3 dikatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik harus sesuai dengan teknik atau metode yang telah ditetapkan dalam Lampiran I UU P3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU a quo, sebagaimana berikut: Lampiran I Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 28 Keterangan Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Keterangan Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab beriikut: A….. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penetuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT Keterangan Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang- Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang- undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian 29 ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS Keterangan A. ………. B. ………. C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang- Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Keterangan Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. 30 Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; B. materi yang akan diatur; C. ketentuan sanksi; dan D. ketentuan peralihan. BAB VI PENUTUP Keterangan Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. 69. Bahwa melihat substansi Naskah Akademik RUU TNI dapat disimpulkan bahwa penyusunannya tidak sesuai dengan standar teknik atau metode penyusunan naskah akademik sebagaimana dipaparkan di atas, dengan penjelasan sebagaimana berikut: 70. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU TNI Bab II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas, memuat sebagaimana berikut: Adapun secara pokok, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini berpedoman dan merujuk pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan Selain itu, pada undang-undang dimaksud telah ditentukan pula bahwasanya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka tinggal ika; 31 g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintantahan i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Dikarenakan materi muatan ini terkait peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI maka asas-asas/prinsip-prinsip yang terkait dengan materi muatan tersebut juga turut menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik ini. 71. Bahwa jika mengacu pada teknik penyusunan naskah akademik, BAB II huruf B seharusnya berisi analisis terhadap asas-asas yang berkaitan yang ditentukan sebagai dasar materi muatan dalam rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Sedangkan dalam BAB II huruf B Naskah Akademik RUU TNI sekedar mengatakan bahwa asas-asas yang terkait dengan materi muatan peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI juga turut menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik tanpa menyebutkan dan menjelaskan asas apa saja yang dimaksud beserta landasan ilmiahnya. Hal ini menjadi sangat jelas bahwa Naskah Akademik RUU TNI tidak mengkaji asas/prinsip yang berkaitan dengan norma yang akan diatur. 72. Bahwa di dalam BAB II huruf C tentang Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Naskah Akademik RUU TNI, hanya dijelaskan bahwa: 73. Terdapat 2 (dua) obyek kajian dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kedua obyek kajian itu, yaitu: peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. Terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian/lembaga lain, selama ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Prajurit aktif TNI dapat diperbantukan pada: kementerian koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. Selain itu, beberapa prajurit aktif TNI antara lain juga dapat diperbantukan pada kementerian kelautan dan perikanan, staf kepresidenan, badan nasional penanggulangan terorisme, badan nasional penanggulangan bencana, badan nasional pengelolaan perbatasan, kejaksaan agung, serta kementerian/lembaga lainnya atas kebijakan Presiden. Terkait dengan batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI paling tinggi usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama, batasan usia tersebut sudah tidak relevan lagi. Apalagi jika hal ini dibandingkan dengan batasan usia bagi anggota Polri dan juga pegawai ASN. Batasan usia masa dinas prajurit TNI 32 perlu diubah dan diperpanjang demi optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan perlakukan yang sama dihadapan hukum kepada para prajurit TNI. 74. Bahwa melihat teknik penyusunan naskah akademik, BAB II huruf C seharusnya menyajikan data empiris terkait praktik penyelenggaraan undang-undang dan permasalahan yang dihadapinya di lapangan. Sedangkan dalam naskah akademik RUU TNI sama sekali tidak menjelaskan data empiris atau gambaran praktik di lapangan para prajurit TNI aktif yang menduduki 10 jabatan sipil selama 20 tahun terakhir, tetapi hanya memaparkan data normatif Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang selama ini berlaku beserta keterangan tambahan kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Kemudian dalam kaitannya dengan batasan usia masa dinas prajurit TNI yang dianggap tidak lagi relevan dan perlu diperpanjang dengan tujuan mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, dan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi prajurit aktif TNI tidak dijelaskan sama sekali alasannya secara ilmiah dan komprehensif. 75. Bahwa melihat dalam Naskah Akademik RUU TNI Bab II huruf D, implikasi penerapan norma perpanjangan batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI terhadap beban keuangan negara hanya dikatakan sebagai berikut: “implikasi penerapan sistem baru terkait perubahan dan perpanjangan batasan usia masa dinas prajurit TNI berdampak pada penambahan beban keuangan negara. Untuk itu perlu diantisipasi secara bijak akibat penambahan beban keuangan negara dimaksud. Sebelum disahkan, pembentuk undang-undang harus cermat menelaah dan mensimulasikan segala kemungkinan dari implikasi penerapan sistem baru dimaksud. Termasuk mempertimbangkan aspek kepangkatan dan beban kerja yang dimiliki oleh prajurit aktif TNI” . 76. Bahwa jika mengacu pada teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I UU P3 bagian penjelasan Bab II huruf D sebagaimana telah dirubah dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dikatakan bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan untuk mengetahui perkiraan biaya yang diperlukan oleh negara untuk menerapkan norma tersebut serta manfaat apa yang akan diperoleh. 33 Sedangkan dalam Naskah Akademik RUU TNI, implikasi penerapan norma perubahan masa usia dinas TNI tidak dijelaskan berapa perkiraan biaya yang diperlukan oleh negara serta manfaat yang akan diperolehnya. Oleh karena itu BAB II huruf D Naskah Akademik RUU TNI menjadi cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan dalam UU P3. 77. Bahwa melihat Lampiran I UU P3 terkait teknik penyusunan naskah akademik RUU, di dalam BAB III tentang Evaluasi dan Analisis Perarturan Perundang - Undangan mengamanatkan adanya harmonisasi vertikal dan horizontal dalam naskah akademik, artinya setiap naskah akademik harus menganalisis peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dengan UU yang akan dibentuk. Namun dalam Naskah Akademik RUU TNI yang tersebar kepada masyarakat, dalam BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan hanya menjelaskan harmonisasi hubungan secara vertikal yakni: UUD NRI 1945 Pasal 20, Pasal 21 tentang kekuasaan DPR dalam membentuk UU, Pasal 30 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) tentang keamanan dan pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia, Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak menjelaskan harmonisasi hubungan RUU TNI secara horizontal. Padahal di dalam UU TNI terdapat norma yang menyangkut beberapa lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, di mana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga peradilan, sehingga analisis terhadap UU Kejaksaan Agung, UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. 78. Bahwa di dalam BAB IV huruf C tentang Landasan Yuridis Naskah Akademik RUU TNI hanya dijelaskan bahwa: UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan hukum yang ada. 79. Bahwa jika mengacu pada standar teknik penyusunan naskah akademik BAB IV huruf C, landasan yuridis setidaknya harus menggambarkan 34 pertimbangan atau alasan secara komprehensif bahwa peraturan yang dibentuk diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan, jika melihat landasan yuridis dalam Naskah Akademik RUU TNI, dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan selama masa berlakunya UU TNI (20 tahun) yang meskipun secara umum dikatakan masih adaptif, tidak dijelaskan dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan apa saja yang memengaruhi materi UU TNI selama masa berlakunya tersebut, dan bagian mana saja yang dianggap masih adaptif. Kemudian, terkait ketentuan peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI yang perlu disesuaikan juga tidak dijelaskan pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan perhatian sebagai landasan penyesuaiannya. 80. Bahwa melihat Lampiran I UU P3 terkait teknik penyusunan naskah akademik RUU, di dalam Bab V tentang Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan agar setiap naskah akademik harus memuat jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan RUU yang akan dibentuk yang terdiri atas: ketentuan umum rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa (apabila ada penambahan ketentuan umum), materi yang akan diatur, ketentuan sanksi (apabila ada), serta ketentuan peralihan (apabila diperlukan). 81. Bahwa dalam konteks perubahan UU TNI yang tidak menambah ketentuan umum dan norma larangan, maka setidaknya ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik RUU TNI harus memuat materi yang akan diatur saja. 82. Bahwa jika melihat dalam Bab V huruf B Naskah Akademik RUU TNI tentang ruang lingkup materi muatan hanya dijelaskan sebagaimana berikut: Materi muatan RUU memuat materi perubahan dalam Pasal 47 dan Pasal 53 UU TNI. Di samping itu, dimuat juga ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan atas UU TNI ini oleh DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Rumusan materi muatan perubahan Pasal 47, Pasal 53, dan tugas pemantauan dan peninjauan UU TNI sebagaimana dimuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU TNI. 35 83. Bahwa jika merujuk pada buku Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh Badan Keahlian DPR RI [Bukti P-34], dijelaskan bahwa bagian ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik harus menguraikan materi muatan secara sistematis dan menjelaskan substansi secara lengkap dalam bentuk narasi supaya dapat mempermudah pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma sesuai dengan teknik perancangan UU. Selain itu uraian juga perlu diperkuat dengan alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. 84. Bahwa berdasarkan ketentuan penyusunan Bab V Naskah Akademik UU P3 dan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa penjelasan ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik RUU TNI tidak sesuai karena tidak menguraikan materi muatan secara sistematis dan tidak menjelaskan substansi secara lengkap. 85. Bahwa selain substansi dalam beberapa Bab dan Subbab Naskah Akademik RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3, secara umum substansi Naskah Akademik a quo juga tidak menjangkau keseluruhan materi muatan baru yang diatur dalam RUU TNI yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR bersama Presiden pada tanggal 20 Maret 2025. 86. Bahwa apabila Naskah Akademik RUU TNI dikorelasikan dengan substansi RUU TNI yang telah disahkan dapat ditemukan bahwa ada beberapa materi muatan baru yang sama sekali tidak dibahas dalam naskah akademik secara keseluruhan, dengan keterangan sebagai berikut: • Sebelum revisi: Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan” • Perubahan: Pasal 3 ayat (2) UU 3/2025 yang berbunyi: “Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan” • Penambahan 2 kewenangan UU 3/2025 36 Pasal 7 ayat (2) angka 15 dan 16 yang berbunyi: 15. “membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; 16. “membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. • Penambahan 1 norma UU 3/2025 Pasal 8 ayat (2) UU yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” • Penambahan 1 norma UU 3/2025 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” • Penambahan 1 norma UU 3/2025 Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 87. Bahwa dikarenakan tidak adanya risalah rapat pembahasan RUU TNI, maka menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat untuk menganggap Naskah Akademik RUU TNI terutama pada Bab V adalah satu-satunya sumber ilmiah yang digunakan untuk menentukan norma baru dalam RUU TNI. Dengan kata lain perubahan norma yang ada di dalam RUU TNI tetapi tidak dibahas di dalam Naskah Akademik menjadi cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU P3 yang pada intinya memerintahkan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. 88. Bahwa melihat pemaparan perubahan materi yang terjadi dalam RUU TNI sebagaimana penjelasan di atas tidak mencerminkan urgensi perubahan materi yang merujuk pada naskah akademik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 pada pertimbangan [3.17.3 ]; “Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substantif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam NA.” Sehingga setiap materi muatan yang tercantum dalam RUU termasuk RUU TNI harus bersumber dari naskah akademik agar masyarakat mengetahui 37 urgensi atas implikasi yang mengharuskan dilakukannya sebuah perubahan, tetapi hal tersebut tidak didapati dalam Naskah Akademik RUU TNI yang tersebar kepada masyarakat, sehingga menjadikan Naskah Akademik a quo secara nyata menyalahi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020. 89. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas menjadikan naskah akademik RUU TNI yang tersebar melalui link berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ- 20240903-080932-3747.pdf secara nyata tidak memenuhi standar teknik atau metode penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3. 90. Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan terkait kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk UU sebagaimana dalam Putusan No. 3/PUU-VII/2009 Pendapat Mahkamah [Paragraf 3.16] huruf d: [Bukti P-25] Bahwa untuk menilai konstitusional tidaknya kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu ketentuan normatif tentang Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut: Ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Ayat (4): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.” Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang- undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak 38 menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi;” Kemudian Mahkamah telah menjelaskan lebih lanjut terkait batasan kebijakan hukum terbuka bagi pembuat UU yakni harus berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai sebagaimana Putusan No. 116/PUU- XXI/2023 pertimbangan [3.18] [Bukti P-26] yang berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional.” Pertimbangan [3.19] “Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. 91. Bahwa melihat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU- XXI/2023 dapat disimpulkan bahwa sekalipun kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang, tetap harus berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai. Dalam hal ini materi Naskah Akademik RUU TNI juga merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetapi, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa materi dalam Naskah Akademik tidak sesuai dengan metode dan standar teknik penyusunannya, maka secara logis materi Naskah Akademik RUU TNI juga tidak memiliki argumentasi yang memadai. 92. Bahwa melihat pemaparan 2 subbab A dan B yang menjelaskan tidak transparansi dan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan RUU TNI dan ketidaksesuaian penyusunan naskah akademik berdasarkan metode yang ditetapkan dalam UU P3, maka kembali mengutip penilaian akumulatif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (paragraf [3.17.9], halaman (394) menyatakan “jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup 39 dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar…” sehingga dapat disimpulkan bahwa UU 3/2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia cacat secara formil. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) untuk dihapus dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439) berlaku kembali. 5. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi kembali Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 40 Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7140) dengan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak putusan dibacakan, dan jika apabila setelah 6 bulan sejak putusan dibacakan UU a quo tidak atau belum selesai dilakukan revisi, maka UU a quo tidak dapat diajukan kembali untuk direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden selama 1 Tahun. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon: 1. Identitas Pemohon I KTP dengan NIK 3516070211020008; 2. Identitas Pemohon II KTP dengan NIK 3174071801030002; 3. Identitas Pemohon III KTP dengan NIK 1807113010040001; 4. Identitas Pemohon IV KTP dengan NIK 3315030706040003; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Para Pemohon: 1. Tangkapan Layar DPT Pemohon I; 2. Tangkapan Layar DPT Pemohon II; 3. Tangkapan Layar DPT Pemohon III; 4. Tangkapan Layar DPT Pemohon IV; 41 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Identitas Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Para Pemohon: 1. Identitas Pemohon I KTM dengan NIM 22410657; 2. Identitas Pemohon II KTM dengan NIM 23410801; 3. Identitas Pemohon III KTM dengan NIM 23410834; 4. Identitas Pemohon IV KTM dengan NIM 23410912; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tangkapan Layar AD/ART SCL FH UII dan Sertifikat Ketua Umum SCL FH UII; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan Layar Keorganisasian Pemohon 1; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Anggota SCL FH UII 1. Pemohon II; 2. Pemohon III; 3. Pemohon IV; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 137/PUU-XXII/2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Tangkapan Layar Tanda Keanggotaan PSHK FH UII (Pemohon IV); 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkapan Layar Website DPR RI tanggal 22 Maret 2025; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19] (Halaman 82-83); 16. Bukti P-16 : Salinan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke -13 masa ke- II tahun 2024-2025, tanggal 18 Februari 2025; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan Layar website DPR RI jadwal agenda Komisi I; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan Layar Youtube dan Berita Pengesahan RUU TNI Tanggal 20 Maret 2025; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Instagram Narasi Newsroom: Wawancara Wakil Komisi I Dave Laksono tanggal 20 Maret 2025, dan Link https://www.instagram.com/reel/DHbD2eLhHwA/?igsh=M zRxY3l0cHMwNzBw; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tangkapan Layar UU Nomor 3 Tahun 2025 Postingan PBHI di X pada tanggal 17 April 2025; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan berita: Mensesneg Ungkap UU TNI Sudah Diteken Prabowo; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Jurnal Konstitusi (Vol. 18, Nomor 1, Maret 2021); 24. Bukti P-24 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Nomor.. Tahun.. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 42 25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3 /PUU-VII/2009; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pertimbangan [3.18]; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 29. Bukti P-29 : Fotokopi tangkapan layar Website DPR Bagian Fungsi Legislasi Prolegnas Prioritas Tanggal 5 April 2025; 30. Bukti P-30 : Fotokopi tangkapan layar Website DPR bagian Fungsi Legislasi Prolegnas Menengah, tanggal 5 Mei 2025; 31. Bukti P-31 : Fotokopi tangkapan layar Website DPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 18 Februari 2025; 32. Bukti P-32 : Fotokopi tangkapan layar Website DPR RI Panitia Kerja Komisi I melakukan konsinyering untuk membahas RUU TNI; 33. Bukti P-33 : Fotokopi tangkapan layar Website DPR RI tanggal 17 Maret 2025 Panitia Kerja Komisi I melakukan pembahasan RUU TNI dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, pusat perancang undang- undang Badan Keahlian DPR RI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 44 [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. 45 Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 46 b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5] dan terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 yang saat ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [vide bukti P-7]. Pemohon I juga merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum organisasi Study of Constitutional Law FH UII (SC FH UII) [vide Bukti P-8]. Berdasarkan AD/ART SC FH UII merupakan organisasi belajar independen yang bertempat di FH UII yang aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu HTN serta isu aktual kenegaraan; 2. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [vide bukti P-6] dan terdaftar dalam DPT Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 serta merupakan mahasiswa FH UII yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [vide Bukti P-7]. Pemohon II juga aktif dalam diskusi ketatanegaraan di kampus dalam SCFH UII [vide Bukti P-10]. Selain itu, Pemohon II juga aktif melakukan advokasi sosial terhadap undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh DPR dengan melakukan judicial review sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 137/PUU-XII/2024 [vide Bukti P-11] dan Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2025 [vide Bukti P-12]; 3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [vide Bukti P-5] dan terdaftar dalam DPT Pemilu serentak 14 Februari 2024 [vide Bukti P-6] yang saat ini sebagai Mahasiswa FH UII yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [vide Bukti P-7]. Pemohon III aktif dalam diskusi proses ketatanegaraan di kampus melalui SC FH UII [vide Bukti P-10]. Sedangkan Pemohon IV mengikuti Unit Kegiatan 47 Mahasiswa (UKM) Forum Kajian dan Penulisan Hukum yang fokus pada diskusi hukum yang aktual dalam kehidupan sehari-hari; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) menyatakan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa pembentukan UU 3/2025 oleh DPR dan Presiden tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) karena tidak transparan dan tidak konsisten. Hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon secara aktual maupun potensial tentang kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik, sehingga para Pemohon sebagai civitas akademika tidak dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik yang bersandar pada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi akibat adanya kerancuan dan kebingungan atas prosedur pembentukan undang-undang yang mana yang benar. Selain itu, ketidakterbukaan informasi publik menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR dan kewajiban sebagai social control dalam proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat proses pembentukan UU 3/2025, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memberikan uraian penjelasan maupun bukti yang mendukung untuk dapat menggambarkan adanya hubungan pertautan yang langsung secara aktual, faktual ataupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar dengan proses pembentukan UU 3/2025. Pada bagian kedudukan hukum para Pemohon hanya menguraikan akibat dari pembentukan UU 3/2025 oleh DPR dan Presiden yang tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam UU P3 sehingga menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon terutama karena tidak dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik serta menimbulkan kebingungan terhadap 48 prosedur pembentukan undang-undang. Namun demikian, tidak terdapat bukti apapun yang mendukung aktivitas para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa untuk turut mengawal proses pembentukan UU 3/2025, misalnya melalui surat terbuka, pemberian pendapat kepada DPR, diskusi ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh para Pemohon. Walaupun para Pemohon mengklaim dirinya merupakan anggota dari SC FH UII yang merupakan organisasi yang aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual ketatanegaraan [vide Bukti P-8], namun para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas atau kegiatan SC FH UII yang berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2025. Berdasarkan fakta hukum di atas, para Pemohon tidak dapat membuktikan partisipasi yang nyata dalam proses pembentukan UU 3/2025. Selain itu, uraian kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan para Pemohon di atas, telah ternyata tidak relevan untuk dijadikan alasan adanya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 49 [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing 50 sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca