74/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 74/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hukman Reni Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kasimo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor 74/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Juli 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Kemudian Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahu 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 3. Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5234) mengatur bahwa, secara hierarkis kedudukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang- undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; 4. Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3 5. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahu 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945; 7. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang- undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materil), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/ atau pengujian materiil; (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap pembentukan undang-undang acau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 4 Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian materi (uji mteril) penjelasan pasal 4 hruf C Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Inndonesia, sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang. 9. Bahwa untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi, maka dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya atau memberi penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstiusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga pasal-pasal yang tidak jelas, dan multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi, supaya tidak menimbulkan kerugian konstitusional dalam penerapannya bagi warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang- undang yang dimohonkan. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 5 2. Kemudian penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional tersebut diantaranya adalah: 1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian”; 2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 3. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 4. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 3. Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU/V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya mengatur bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 6 c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Syarat pertama bahwa, pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), serta pernah tinggal di Timor Timur berdasarkan bukti Penghargaan Pramuka (bukti-P2) dan bergabung dalam kelompok perlawanan rakyat AITARAK yang ikut membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia di Timor Timur berdasarkan bukti Piagam Penghargaan PATRIOT BELA NEGARA dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (bukti-P3), yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945,; Syarat kedua bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia; Syarat ketiga bahwa, rumusan penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran secara spesifik dianggap dapat menimbulkan kerugian konstitusional, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kalau permohonan ini tidak dikabulkan. Syarat keempat bahwa pemohon sebagai penerima Piagam Penghargaan PATRIOT BELA NEGARA memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; Kelima, pemohon khawatir jika penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran tersebut tidak diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dapat dirugikan. 7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PENJELASAN PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN A. ALASAN HISTORIS 1. Timor Timur pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) tahun (1976-1999), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084), dan dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Bahwa selama masa integrasi Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja prajurit kesatuan bersenjata resmi yang aktif membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi ada juga warga Negara Indonesia lainnya yang ikut secara aktif membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur. Warga Negara Indonesia yang dimaksud di sini adalah warga sipil atau warga masyarakat biasa yang secara aktif ikut membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta, yang dianut di Indonesia. Sistem ini mencakup perlawanan rakyat semesta dalam menghadapi setiap ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Perlawanan rakyat semesta adalah bentuk kesadaran, sikap, tekad, dan pandangan seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini warga sipil Timor Timur, dalam menangkal, mencegah, menumpas, maupun menggagalkan 8 seluruh ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Organisasi perlawanan rakyat semesta selama masa integrasi Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa kelompok dengan sebutan yang berbeda-beda, diantaranya Hansip (pertahanan sipil), Wanra (perlawanan rakyat), Kamra (keamanan rakyat) yang berinduk dalam kesatuan keamanan resmi (tentara maupun polisi) atau pada masa itu disebut ABRI. Selain kelompok di atas, masih ada lagi kelompok perlawanan rakyat yang keanggotaanya bersifat sukarela yang dibentuk oleh rakyat di 13 kabupaten dan kota dalam wilayah Timor Timur. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan milisi, yaitu: AITARAK (Dili); AHI (Aileu); ABLAI (Manufahi); MAHIDI (Ainaro); LAKSAUR (Covalima); SAKUNAR (Ambeno); BESI MERAH PUTIH (Liquica); DARAH INTEGRASI (Ermera); HALILINTAR (Bobonaro); MAHADOMI (Manatuto); Saka-Sera (Baucau); ALFA (Lautem); MAKIKIT (Viqueque). Kelompok-kelompok perlawanan tersebut ada yang lahir sebelum integrasi kemudian mendeklarasikan Petisi Integrasi di Balibo pada tanggal 30 November 1975. Di samping itu, masih ada lagi kelompok perlawanan rakyat yang disebut kelompok partisan, yang anggotanya terdiri dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timor, khususnya Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Anggota kelompok perlawanan rakyat sebagaimana diuraikan di atas secara nyata telah berperan aktif membela dan mempertahankan kadaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur dari tahun 1975-1999, sesuai amanat konstitusi Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sehingga atas perjuangannya, kelompok perlawanan rakyat tersebut layak memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. 9 ALASAN PENDUKUNG 1. Bahwa usulan untuk memberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada pejuang pra-integrasi dan pejuang integrasi sudah sejak lama menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Ketua Komisi I DPR RI Aisyah Aminy sudah pernah melontarkan gagasan bahwa tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah integrasi Timor Timur ke Indonesia sudah semestinya mendapat pengakuan sebagai veteran dari pemerintah. Masalah tersebu diungkap dalam rapat Komisi I DPR RI tanggal 8 Juni 1993 di Jakarta, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi I di Timor Timur pada 2-6 Mei 1993 di Timor Timur. Menurut Aisyah Aminy yang memimpin kunjungan kerja Komisi I ketika itu, penghargaan itu penting sekali bagi mereka sebagai status sosial, karena pejuang perintis sebelum integrasi serta pejuang integrasi non- ABRI itu banyak membantu ABRI dalam penanganan gerombolan pengacau keamanan (GPK) di Timor Timur (Harian Republika, 9 Juni 1993, bukti – P4); 2. Hak warga sipil terkait Veteran Seroja ini sempat menjadi bahan perbincangan dalam proses pembuatan rancangan undang-undang veteran tahun 2012. Dalam Risalah Rapat (memorie van toelichting) Panja Pembahasan Rancangan Undan-undang Veteran tanggal 18 Juni 2012 (bukti – P5 halaman 10), Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Hj. Nany Sulistyani Herawati menyampaikan pendapat bahwa: "Berbicara mengenai Veteran memang belum semuanya tersentuh kalau kami melihat perlu adanya revisi yang perlu dimasukkan karena kalau apabila revisi ini akan dimasukkan harus melihat kepada jangka panjangnya. Dalam hal ini kriteria veteran yang seperti apa yang masuk didalam angkatan dan yang tidak masuk di dalam angkatan yang tersebut yaitu, veteran-veteran sipil dan mereka pun merasa telah berjuang, baik itu tahun 1945 yang usianya sudah, kebanyakan sudah meninggal. Yaitu Veteran-veteran yang tadi kami diskusikan yaitu, Veteran PMI, juru masak, caraka dan penjaga, apakah sudah dimasukkan didalam revisi UU tersebut? 3. Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI (purn) Yahya Sacawiryas menyampaikan pendapatnya mengenai veteran sipil dengan mengatakan bahwa: “… mereka yang ikut terlibat yang kebetulan tidak dikasih Surat Perintah karena mereka bukan tentara tapi kemana-mana ikut terus dan saya punya anak buah dulu dari mulai Dwikora sampai saya jadi Komandan Kompi ikut terus, tapi dia ajudan tidak tertulis gitu ya, 10 ajudan tidak resmi, ikut komandan. Ya kontak ya kontak, tiarap ya tiarap, masuk ke perbatasan ya masuk ke perbatasan. Mungkin kalau nanti suatu saat orang-orang ini muncul kemudian meminta haknya sebagai bagian dari warga negara, ini mungkin perlu diakomodir dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang bisa dia jangkau persyaratannya. “Saya berpendapat perlu dirumuskan secara cermat kriteria-kriteria untuk bisa menampung yang dinamakan Veteran baik itu militer maupun itu sipil. Kalau waktu perang kemerdekaan cukup jelas tetapi kalau sudah kesini-sini contohnya kalau waktu Timor Timur, Apakah orang yang ikut berperang dalam kapasitos sebagai TBO (tenaga bantu operasi), dia juga ikut ditembaki juga ya, itu juga termasuk bagian dari Veteran. Jadi perlu ada satu penjabaran lanjutan, apakah penjabaran lanjutan itu nanti didalam penjelasan atau dibagian mana atau mungkin di turunan dari UU itu, PP sehingga ini begitu gamblang, begitu jelas. (bukti – P5 halaman 14) 4. Selanjutnya dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Veteran pada hari Senin, 25 Juni 2012, anggota Fraksi PDIP H, Tri Tamtomo menyatakatan bahwa: “… Nah demikian juga dengan pihak Kemsos karena veteran pejuang itu juga dimiliki oleh warga sipil sesuai dengan bidang tugas dengan kriteria yang tertentu ini perlu dimasukan didalam undang-undang yang baru karena dari undang RUU yang baru ini kita perlu untuk mendapatkan masukan dari bapak sekalian dimana itu kriterianya seperti apa sehingga kita perlu wadahi sehingga yang namanya veteran adalah hak dari setiap warga Negara TNI, Polri maupun Sipil sehingga mereka diwadahi nah disini yang kita butuhkan masukan (bukti – P6 halaman 13) 5. Tanggapan dari Kementerian Sosial yang hadir dalam Rapat Panja tersebut menyatakan bahwa: “… Kemudian yang terkait dengan masalah Timtim tadi jadi pada saat paska jajak pendapat memang ada sekitar 16.000 lebih apakah itu Milisi kemudian rakyat yang memang berjuang untuk kita itu mereka Eksodus ke NTT. Nah kalau kita ingin mengakomodir para Pejuang- Pejuang kita yang mereka berjuang untuk mempertahankan kekuatan RI yang ada Timur Leste pada saat itu kita harus melihat suasana kebatinan waktu itu sekarang karena lepas dari kita sehingga mereka juga dikejar mereka juga lari mereka juga takut kesana tetapi kalau kondisinya lain mereka juga menjadi Pejuang kita dan jumlahnya cukup banyak ini sekarang ini jumlah mereka ada yang di NTT langsung kemudian ada di Maluku, Sulawesi Tenggara dan ditempat- tempat lain bahkan dipulau Jawa itu ada mereka yang pernah berjuang 11 di Timur Leste itu jumlahnya dari data yang kami dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 16.000 (bukti – P6, halaman 24) 6. Kemudian Ketua Rapat Drs Ramadhan Pohan MIS menyatakan bahwa: “…khusus untuk Timtim itu berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 itu yang mendapat respon nah kemudian dengan berakhirnya misi PBB yang ada di Timor Kupang yang termasuk dalam PPRI nomor 72 tahun 2011 nah disini pak dalam rangka mengorangkan mengwongke orang-orang ini pak yang merasa dia pernah berjuang untuk kepentingan Negara Bangsa tapi karena keputusan politik dia terpaksa exodus namun kenyataan dilapangan dia belum menerima satu kehormatan dan penghargaan yang diharapakan (bukti – P6, halaman 25) 7. Selanjutnya sebagai perbandingan warga sipil yang menjadi veteran di negara lain bahwa: Parlemen Rusia baru saja meresmikan undang-undang baru yang mengatur status warga sipil yang turut berjuang melaksanakan "operasi militer" di Ukraina. Nantinya, warga sipil yang terlibat akan berstatus sebagai veteran perang. Tak hanya warga sipil yang masuk dalam batalion tertentu yang bisa berstatus sebagai veteran perang layaknya batalion milik pasukan Chechnya. Beberapa profesi dikabarkan juga bisa berstatus sebagai veteran perang seperti dokter, teknisi, pekerja konstruksi, hingga jurnalis yang terlibat dalam "operasi militer" di Ukraina dapat berstatus sebagai veteran perang (bukti – P7) 8. Bahwa dalam Sarasehan Keveteranan RI Tahun 2018 di Kantor Kementerian Pertahanan, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa: bila dihadapkan dengan situasi dan kondisi perkembangan saat ini, dirasakan sudah kurang relevan lagi. Menurut beliau, cakupan pengertian yang ada bukan saja WNI yang berjuang untuk membela dan mempertahankan NKRI, akan tetapi juga setiap WNI yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Hal ini juga perlu diatur dalam undang-undang sebagai suatu peristiwa keveteranan dengan tujuan agar dapat menjadi bagian dari Veteran RI. Dengan demikian perlu ada perluasan definisi Veteran RI yang mencakup para pejuang yang menegakan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI perlu direvisi atau disempurnakan. (Sumber: SARASEHAN KEVETERANAN RI, 28 Maret 2018. 12 https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/03/28/sarasehan-keveteranan-ri- tanggal-28-maret-2018.html diakses Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024); 9. Bahwa hasil Sarasehan Keveteranan RI yang dilaksanakan oleh Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2019 di Jakarta menyepakati bahwa: Pemerintah perlu memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejuang pada peristiwa keveteranan Seroja terhitung tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan tahun 1999 agar dapat bergabung menjadi anggota Veteran RI seperti pejuang Veteran lainnya untuk memperoleh hak-haknya sehingga kesejahteraan pejuang menjadi semakin baik. Hal ini demi memberikan rasa keadilan dan dapat mengakomodir setiap warga negara Indonesia yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu adanya perubahan undang-undang sebagai suatu Peristiwa Keveteranan guna mewadahi setiap warga negara Indonesia yang terlibat dalam peristiwa atau pertempuran untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga para pejuang Seroja yang berjuang dari Juli 1976 sampai dengan tahun 1999 memenuhi syarat untuk mendapatkan Lencana Seroja, karena risiko yang dihadapi pasca Juni 1976 masih tinggi dan tidak kalah berat dibanding periode 1975 – Juni 1976. (Sumber: Website Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dipublikasikan pada Senin, 8 April 2019. https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/08/penghargaan-bagi-para- pejuang.html diakses pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024); B. ALASAN POKOK 1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran disebutkan bahwa: Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Veteran Pembela Trikora; b. Veteran Pembela Dwikora; c. Veteran Pembela Seroja; dan 13 d. Veteran Pembela lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “Veteran Pembela Seroja” adalah Warga Negara yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata. Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran ini mengandung dua aspek, yaitu: pertama adalah aspek kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976, kedua adalah aspek subyek hukum (individu dan kelompok) yang berperan secara aktif dalam kesatuan bersenjata; 2. Bahwa kalimat kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tersebut di atas, telah membatasi hak pemohon dan warga sipil lainnya yang melakukan perjuangan di Timor Timur setelah tahun 1976 hingga 1999 untuk mendapatkan penghargaan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia; 3. Bahwa kalimat yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata, telah membatasi hak pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya selain prajurit kesatuan bersenjata, yang melakukan perjuangan di Timor Timur, untuk mendapatkan penghargaan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia; 4. Pembatasan-pembatasan waktu dan subyek hukum tersebut di atas dapat menimbulkan pembedaan perlakuan dan dipandang melanggar hak konstitusional pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya karena bertentangan dengan prinsip dalam negara hukum (rechtsstaat) yang dianut negara kita yaitu: asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang memberi jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, serta tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan 14 pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian; 5. Pembatasan kurun waktu dan subyek hukum sebagaimana terkandung dalam penjelasan penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tersebut, tidak memberi perlakuan yang sama antara kesatuan bersenjata resmi dan pemohon atau warga Negara Indonesia lainnya untuk memperoleh Tanda Kehormatan Veteran. Juga tidak memberi perlakuan yang sama antara pejuang sebelum dan sesudah tahun 1975 sampai 1999. Dengan alasan ini, pemohon menganggap penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tersebut melanggar hak konstitusional pemohon dan warga negara Indonesia lainnya yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 6. Bahwa baik anggota kesatuan bersenjata maupun warga sipil atau warga Negara Indonensia lainnya, secara bersama-sama telah mengabdikan diri dalam perjuangan membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama masa integrasi Timor Timur dari tahun 1975-1999. Namun frasa atau kalimat ‘… yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata” telah mengakibatkan adanya diskriminasi atau perlakuan berbeda antara anggota kesatuan bersenjata dengan warga sipil atau warga Negara Indonensia lainnya untuk memperoleh Tanda Kehormatan Veteran, sehingga melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 7. Bahwa pembatasan kurun waktu dan subyek hukum dalam penjelasan pasal 4 huruf C undang-undang veteran di atas juga bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung makna pengakuan dan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia, 15 tanpa memandang perbedaan. Makna keadilan dari sila kedua Pancasila ini adalah adanya kesetaraan derajad untuk memanusiakan manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa pandang bulu. Makna keadilan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa, salah satu makna keadilan adalah “memperlakukan sama untuk hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda untuk hal-hal yang memang berbeda”. Dalam hal ini, baik warga sipil yang tergabung dalam kelompok perlawanan rakyat maupun kesatuan bersenjata adalah sama berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Timor Timur, maka dengan alasan itu pemohon berpendapat bahwa, pengecualian berdasarkan kurun waktu dan subyek hukum dalam rumusan penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 telah mengecilkan nilai luhur perjuangan warga sipil Timor Timur sebelum dan sesudah tahun 1975 sampai 1999 yang hingga saat ini tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia disebutkan bahwa: Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia; 9. Kemudian dalam aline kedua Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dinyatakan bahwa: atas jasa dan pengorbanan Warga Negara yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia; 10. Bahwa di dalam uraian dua ketentuan di atas (point 8 dan 9), tidak ditemukan adanya pembatasan secara spesifik yang membedakan antara anggota kesatuan bersenjata dan warga sipil atau warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu, pemohon menganggap bahwa frasa “… yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata”, 16 mengandung ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan atau tidak selaras dengan bunyi ketentuan ketentuan Umum dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia itu sendiri. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk Pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah menjadi: “Veteran Pembela Seroja adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Hukman Reni; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Piagam Penghargaan Pramuka; 17 3. Bukti P-3 : Fotokopi Piagam Penghargaan Patriot Bela Negara dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping berita Harian Republika, 9 Juni 1993 berjudul: DPR Minta Pejuang Integrasi TimorTimur Dikukuhkan sebagai Veteran; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Risalah Panja RUU Veteran 18 Juni 2012; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Risalah Panja RUU Veteran 25 Juni 2012; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan berita Warga Sipil Rusia Jadi Veteran; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran 18 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342, selanjutnya disebut UU 15/2012) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, antara lain hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah sebelumnya terkait dengan penyusunan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024. Dalam perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 15/2012 dan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021]. Padahal, salah satu inti nasihat Mahkamah pada persidangan pendahuluan adalah menasihati Pemohon agar menguraikan perihal pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.3] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon, Pemohon mengajukan Petitum angka 2 dan angka 3, sebagai berikut: 19 2. Menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah menjadi: “Veteran Pembela Seroja adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; Rumusan petitum tersebut adalah petitum yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan (unconstitutional) atau bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas. Terlebih, adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). 20 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 21 pada hari Selasa tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.34 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari