74/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 74/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Osea Petege Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Mandala, RT.009/RW.002, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2023, telah memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., dan Aldo Pratama Amry S.H. yang merupakan Tim Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertempat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juli [sic!] 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 74/PUU-XXI/2023 pada tanggal 12 Juli 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) --- Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. memutus pembubaran partai politik; 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) --- Selanjutnya disebut “UU MK” --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) --- Selanjutnya disebut UU PPP --- menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang --- selanjutnya disebut PMK PUU --- menyatakan: “objek pengujian PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 4 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution); b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution); c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of the Democracy); d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dengan fungsi demikian melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 dalam rangka menjamin pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif selaras dengan UUD 1945 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum guna mewujudkan cita hukum dan tujuan hukum negara (Rechtsidee & Statesidee), serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip hak asasi manusia. 8. Bahwa dalam perkara a quo, objek permohonan yang hendak diujikan konstitusionalitasnya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) --- selanjutnya disebut “UU Pemilu”. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. 5 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON Bahwa setelah menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pemohon perlu menguraikan kedudukan hukum dan syarat kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya UU a quo sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. Perseorangan warga negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau privat; atau 4. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan 4 ayat (1) PMK PUU menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kerugian konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. Lembaga negara 3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka perlu lebih dahulu diuraikan kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan denggan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104010801750004 (Bukti P-3). 4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara pengujian konstitusional UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 6 di Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal- pasal a quo. 5. Bahwa mengenai syarat dan kualifikasi kerugian konstitusional diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yaitu meliputi: 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. 6. Bahwa hak konsitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU a quo sehubungan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana diatur tersebut di atas, dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. - Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas UU Pemilu adalah: a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. b. Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 7 kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. c. Pasal 18A ayat (1) menyatakan: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. d. Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. e. Pasal 28D ayat (1) dan (3) menyatakan: “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 6.2. Adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya - Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan pemilihan dan penentuan anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu: 8 a. Pasal 23 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. b. Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. c. Pasal 31 ayat (1), menyatakan “KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. d. Pasal 32 ayat (1), menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. e. Pasal 33 ayat (1), menyatakan “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. f. Pasal 34 ayat (1), menyatakan “KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. g. Pasal 37 ayat (4), menyatakan “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1) Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; 2) Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 9 3) Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. h. Pasal 39 ayat (3), menyatakan “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: 1) Presiden untuk anggota KPU; 2) KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 3) KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota - Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo, Pemohon berpandangan telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena menyebabkan ketidaksetaraan terhadap akses kesempatan untuk menjadi anggota KPU khususnya Anggota KPU Kabupaten/Kota karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada dibawah kendali KPU (Pusat). Selain itu, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh calon- calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang professional dan independen juga telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal a quo. 6.3. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi. - Bahwa kerugian aktual dan spesifik yang dialami Pemohon sebagai warga negara dan rakyat Indonesia telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan pencalonan anggota KPU pada tingkat kabupaten/kota karena pasal-pasal a quo yang memberikan seluruh kewenangan untuk menentukan calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Pusat sehingga peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur 10 daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu didaerah menjadi sulit untuk diterima atau terpilih. Padahal pemohon memiliki hak yang sama untuk terllibat dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik sebagai peserta, pemilih, maupun penyelenggara pemilu, berdasarkan suatu mekanisme yang adil, terbuka, partisipatif, professional, independen, dan berintegritas. - Bahwa tim seleksi dan proses pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU pusat untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki karakteristik sentralisasi sehingga calon- calon KPU Kabupaten/Kota terpilih cenderung menjadi representasi pusat dan tidak memahami kondisi dan kekhususan yang terjadi pada masyarakat di daerah. oleh karenanya, pasal- pasal a quo tidak mendukung dan mendorong munculnya tokoh- tokoh daerah yang kompeten untuk terlibat dan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di daerah dan sekaligus menunjukan ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemilu sehingga segala sesuatunya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat (KPU). 6.4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU a quo - Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak lain disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal a quo dalam UU Pemilu karena telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, prinsip otonomi daerah, dan prinsip kesetaraan atau keadilan dalam pemerintahan. Pasal-pasal a quo menjadi sebab utama dimana rendahnya partisipasi masyarakat daerah (termasuk Pemohon) untuk berpartisipasi untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan telah gagal untuk menghadirkan penyelenggara pemilu yang secara professional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerah. Permasalahan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila ketentuan dalam Pasal- pasal a quo tidak seperti demikian, sebagaimana seperti ketika 11 dalam UU Pemilihan Umum yang dahulu dimana Pemohon pun berpartisipasi sebagai ketua KPU Kabupaten Dogiyai di tahun 2012. - Bahwa sebenarnya Pemohon berencana untuk ikut serta seleksi pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu periode ini. Namun, karena keberlakuan pasal a quo dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru berlaku dalam pemilu periode ini, Pemohon batal karena kecewa dengan sistemnya. Sebab, sistem yang berlaku ini akan menyebabkan terbentuknya tim seleksi yang inkompeten karena tidak mengetahui secara komprehensif keadaan di daerah tempat dilakukannya seleksi. - Ternyata kemudian hal ini benar terjadi, dimana tim seleksi untuk KPU Kabupaten Dogiyai yang dibentuk oleh KPU pusat telah dibentuk secara keliru. Salah satu anggota tim seleksi yaitu Beatrix Wanane adalah orang yang telah sebelumnya dijatuhi sanksi etik oleh DKPP (P-4). Padahal seharusnya tim seleksi adalah orang yang bersih dari pelanggaran etik. Namun, ketika membentuk tim seleksi, KPU pusat tidak mengetahui putusan etik tersebut dan menjadikan Beatrix Wanane sebagai tim seleksi, sebab KPU pusat tidak memahami keadaan daerah dan tokoh daerah yang begitu jauh dari mereka. Selain itu, anggota tim seleksi yang lain yang dipilih oleh KPU pusat, yakni Martinus Erwan yang tinggal di Jakarta, tidak pernah hadir ke Papua selama proses seleksi. Ini menunjukkan bagaimana tim seleksi yang dibentuk oleh KPU pusat tidak kompeten, karena KPU pusat tidak mengenal daerahnya. - Perlu juga mengingat bahwa pemilu serentak mengakibatkan beban kerja KPU pusat sangat banyak, sehingga mustahil bagi KPU pusat dapat dengan detail dan komprehensif untuk membentuk tim seleksi dengan baik tingkat kabupaten/kota. Hasilnya ialah tim seleksi apa adanya yang bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas. Pemohon mengalami kerugian inkonstitutional yakni perlindungan hukum yang tidak adil karena 12 sistem yang demikian, sebab Pemohon dengan sistem yang dulu pernah menjadi anggota KPU (Ketua KPU kabupaten/kota), dan masih akan terus berencana mencalonkan diri sebagai anggota KPU kabupaten/kota yang akan dirugikan apabila terus menggunakan sistem yang sekarang. 6.5. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Dan Pemohon sangat yakin apabila permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan maka akan mendorong peran dan partisipasi putra putri daerah yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo. C. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON A. Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu Harus Dimaknai Bahwa Tim Seleksi Bertugas Menyeleksi Calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang Profesional Secara Psikologis. 1) Bahwa konsep negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menjalankan praktik demokrasi tersebut ialah melalu proses pemilihan umum (pemilu) yang secara 13 konstitusional dijamin dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasan 22E UUD NRI Tahun 1945. 2) Bahwa ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena penyelenggaraan pemilu ditujukan sebagai sarana mengisi jabatan-jabatan politik yaitu anggota dewan perwakilan rakyat dan pimpinan eksekutif, maka proses penyelenggaraan pemilu harus dilakukan melalui mekanisme, prosedur, dan penyelenggara yang berkualitas. Untuk itu, tantangan terbesar untuk memastikan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah jaminan atas integritas penyelenggara pemilu. 3) Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, baik ditingkat pusat hingga daerah. Sehingga demikian, berbagai proses evaluasi untuk menjamin independensi, integritas, dan kapabilitas penyelenggara pemilu mampu menghasilkan proses pemilu yang berkualitas. Teerlebih dewasa ini, penyelenggaraan pemilu marak dijumpai berbagai bentuk-bentuk penyimpangan termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Mengutip pernyataan Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, bahwa dua hal terkait penyelenggara pemilu yang diadukan kepada DKPP adalah pertama penyelenggara pemilu yang tidak cermat dan tidak professional; dan kedua penyelenggara pemilu yang menerima honor ganda bahkan suap. Lebih lanjut, disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi pemilu yang berintegritas, yaitu (1) regulasi yang tegas dan jelas; (2) peserta pemilu yang kompeten; (3) pemilih yang cerdas; (4) birokrasi yang netral; dan (5) penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas. (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Prof. Muhammad: Lima Syarat Mewujudkan Pemilu Berintegritas”, https://dkpp.go.id/prof-muhammad-lima-syarat- mewujudkan-pemilu-berintegritas/). 14 4) Bahwa kehadiran dan keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten dan memiliki integritas berpengaruh besar terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Rivai Kusumanegaa keberadaan anggota KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) masih memiliki catatan negatif sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU disetiap tahapan. Proses seleksi anggota KPU menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu yang Luber dan Jurdil. Kegagalan untuk menghasilkan anggota KPU yang berintegritas ditingkat pusat sudah tentu akan berpengaruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggara pemilu (KPUD) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan hal tersebut, ditegaskan kembali oleh Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu, menyatakan bahwa penyelenggara pemilu dituntut memiliki kepribadian dan komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan semua proses pemilu sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku (Prayogi Dwi Sulistyo, “Integritas Pemilu Dimulai dari Penyelenggara”, Kompas, 9 Desember 2021, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/09/integritas-pemilu- dimulai-dari-penyelenggara). 5) Bahwa mengenai integritas penyelenggara pemilu, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suatu refleksi kritis bahwa dalam era modern, dunia dihadapkan pada suatu goncangan nilai dan norma yang cukup fundamental. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya krisis yang terjadi dibidang politik begitu dirasakan dewasa ini. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara telah mengalami peningkatan dan kekacauan norma yang terus menerus terjadi dalam praktik pengelolaan negara (pemohon: termasuk pula dalam praktik penyelenggaraan pemilu) (Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, hlm. 22). Lebih lanjut, Hendra Kasim, Direktur Eksekutif Pandecta (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional) 15 menegaskan 5 (hal) yang menjadi penyebab seringkalinya terjadi pelanggara oleh penyelenggara pemilu (KPU), yaitu: a) Persoalan sumber daya dalam faktanya dalam penyelenggaraan pemilu sangat minim sumber daya yang memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi dan administrasi kepemiluan. b) Faktor geografis yang menyebabkan terbatasnya akses komunikasi dan transportasi. c) Faktor relasi “keluarga” yang menggadaikan integritas penyelenggara pemilu. Sering kali dalam penyelenggaraan pemilu, standar etik dan moral penyelenggara pemilu (KPU) terganggu karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan lainnya. d) Honor atau gaji yang rendah berengaruh terhadap integritas penyelenggara pemilu. e) Rekrutmen KPU ditengah tahapan pemilu. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa proses seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dolaksanakan bersamaan dengan tahapan Pemilu yang sangat berdampak pada kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemilu. (Hendra Kasim, “Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019”, Journal KPU: Electoral Research, https://journal.kpu.go.id/index.php /ERE/article/view/170, hlm. 1-28. 6) Bahwa dalam permasalahan lain, dalam pemilihan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masih ditemukan praktik-praktik yang menciderai semangat prinsip kemandirian penyelenggara pemilu, yang menurut Didik Supriyanto, Anggota DKPP meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) penyelenggara pemilu kabupaten/kota yang terpilih tidak memenuhi syarat karena terlibat dengan partai politik atau menjadi calon anggota legislatif; dan (2) penyelenggara pemilu yang terpilih tidak bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati, rangkap jabatan, menjadi satuan kerja pemerintah daerah, tidak non-aktif sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Praktik-praktik yang seperti tersebut tentu diketahui oleh rekan kerja penyelenggara pemilu lainnya tetapi dibiarkan berlaku begitu saja sehingga merusak prinsip kemandirian 16 penyelenggara pemilu. Hal tersebut sesungguhnya menunjukan bahwa proses seleksi terhadap calon-calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota khususnya tidak mencerminkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi calon yang terpilih dan sangat potensial terjadi praktik-praktik politik pragmatis. (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Didik Supriyanto: Prinsip Utama Penyelenggara Pemilu Adalah Kemandirian”, https://dkpp.go.id/didik- supriyanto-prinsip-utama-penyelenggara-pemilu-adalah-kemandirian/, diakses pada 19 Juni 2023). 7) Bahwa rendahnya kualitas dan kemampuan dalam proses seleksi yang didasari pada pasal-pasal a quo, juga disebabkan sistem rekrutmen yang masih didominasi oleh perimbangan-pertimbangan non- profesional dan mengesampingkan aspek kapasitas dan integritas. Secara faktual politik preferensi maih terjadi dan rulit terpetakan, baik dalam penentuan panitia seleksi maupun penyelenggara pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Refly Harun menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam sistem seleksi (rekrutmen) saat ini adalah politik preferensi yang mempengaruhi atau paling tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Politik preferensi yang demikian lebih mengutamakan hubungan peserta seleksi dengan organisasi atau kelompok masyarakat tertentu, bukan didasarkan pada integritas dan profesionalisme peserta seleksi. Politik preferensi ini akan mengacaukan sistem demokrasi Indonesia dan akan lebih mengacaukan jika lembaga penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dianggap sama dengan lembaga perwakilan (Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 76). 8) Bahwa rendahnya kualitas, integritas, dan kompetensi/kapabilitas KPU selaku penyelenggara pemilu disebabkan pengaturan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) yang hanya mempersoalkan seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hanya terkait dengan permasalahan administratif bukan dititikberatkan 17 pada persoalan pengetahuan (intelegensia) dan kesiapan moral dan mental selaku penyelenggara pemilu sehingga seringkali tim seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada akhirnya mengabaikan indikator penilaian tersebut sehingga mengasilkan calon- calon yang tidak memiliki kompetensi, pengetahuan, dan integritas yang mumpuni sehingga ketika menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu mengyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan- penyimpangan oleh penyelenggara pemilu. 9) Bahwa salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kruger dan Dunning (1999) menunjukan bahwa seringkali orang-orang yang tidak terampil dalam bidang tertentu tidak menyadari kekurangan keterampilan mereka. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam bidang tertentu cenderung memiliki penilaian diri yang lebih akurat ketika diminta untuk menilai keahlian mereka sendiri. Fenomena pengingkaran atas inkompetensi diri pribadi tersebut dikenal dengan istilah “Dunning- Kruger Effect”. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa sepanjang abad, para filsuf telah mengakui bahwa mereka yang berkinerja buruk cenderung akan melebih-lebihkan kemampuan mereka. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bertrand Russel dalam tulisannya “New Hopes for Changing World (2008)” yang menyatakan bahwa “one of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision”. Hal yang menjadi ironi dalam fenomena ini adalah penempatan pejabat negara yang inkompeten merasa sudah memiliki ilmu dan menguasai banyak hal, sedangkan mereka yang sesungguhnya memiliki kapasitas dan kemampuan selalu meragukan kemampuan mereka sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya berujung pada timbulnya inkompetensi dalam penyelenggaraan negara, khususnya pada penyelenggara pemilu. 10) Bahwa keberadaan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu yang hanya dimaknai sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu, mengakibatkan terpilihnya penyelenggara pemilu yang inkompeten. Para peneliti telah mengaitkan fenomena ini dengan 18 kemampuan metakognisi. Stenberg (1984) bahkan menganggap metakognisi yang memungkinkan seseorang untuk secara tepat mengalokasikan sumber daya kognitif untuk belajar. Dalam konteks pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas tentang hal tertentu, maka akan cenderung lebih akurat dalam mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimilikinya dan batas kemampuan pengetahuannya saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa “Dunning-Kruger Effect” juga menerpa pemangku kebijakan. Sebagai contoh kasus krisis keuangan global 2008 yang berasal dari Amerika Serikat turut dipengaruhi oleh “Dunning- Kruger Effect” terhadap pejabat publik. Krisis yang terjadi akibat kegagalan para regulator untuk menyadari betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang dampak buruk dari inovasi keuangan yang tidak terkendali. Mereka terlalu percaya diri pada pemikiran sendiri terkait dengan kemandirian pasar. Sikap inipun mengarah pada kehancuran hampir seluruh pasar keuangan global. Di Indonesia sendiri, fenomena ini masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang inkompeten akan mengarah dan berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemilu. 11) Bahwa penyelenggaraan pemilu yang ideal memerlukan penyelenggara yang professional dan integritas yang tinggi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) telah menetapkan standar yang mengandung landasan filosofis dan normatif yang menjadi prinsip utama bagi badan penyelenggara pemilu (electoral management body) yang menyelenggarakan pemilu, yaitu: a) Independen, kemampuan penyelenggara pemilu untuk bersikap dan bertindak independen dan bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun. b) Imparsila, penyelenggara pemilu tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta, partai, atau kandidat tertentu. c) Integritas, penyelenggara pemilu harus memiliki kepribadian dan komitmen dalam menyelengarakan tugas dan kewenangannya terkait seluruh proses pemilu. 19 d) Transparansi, seluruh informasi mengenai proses penyelenggaraan pemilu harus dapat diakses oleh publik. e) Efisiensi, penyelenggaraan pemilu harus menekankan pada prinsip kehati-hatian dan mengutamakan aspek kualitas dalam menyelenggarakan pemilu. f) Profesionalisme, penyelenggara pemilu harus merupakan figure- figur yang menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon- calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mewujudkan pemilu berintegritas. g) Mengutamakan pelayanan dan mengedepankan tata kelola yang dapat dipertanggungawabkan dari aspek hukum. (Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Jakarta: Kemiteraan Partnership, 2015, hlm. 1-18). 12) Bahwa model rekrutmen penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU Pemilu menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho memiliki karakteristik terbuka dan melibatkan actor non-negara yang memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: Model Rekrutmen Kelebihan Kekurangan Terbuka - Melibatkan partisipasi publik - Transparansi seleksi dan parameter - Publik dapat memberikan masukan atas rekam jejak calon - Tidak semua berminat mencalonkan - Halangan psikologis karena takut gagal - Proses seleksi yang panjang - Biaya seleksi besar Melibatkan Aktor Non-Negara (Civil Society) - Demokratis - Transparansi proses - Mewakili aspirasi publik - Proses lama karena melibatkan publik - Terlalu banyak kepentingan yang terlibat Beberapa karakteristik tersebut dalam praktiknya benar-benar terjadi dalam masayrakat, di mana calon-calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mampu menjaring calon yang benar- 20 benar mumpuni dan profesional, serta proses seleksi yang didominasi oleh politik preferensi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 13) Bahwa oleh karenanya diperlukan adanya suatu perbaikan terhadap proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Kapasitas dan Integritas Kandidat Calon, masalah yang utama terjadi ialah kualifikasi calon yang kurang kompeten dan banyak calon yang memiliki kepentingan untuk “mencari kerja”. Perbaikan mekanisme dapat dilakukan dengan: (1) persyaratan mengenai kompetensi dalam sistem kepemiluan dan tata kelola pemilu; (2) independensi calon dan non partisan terhadal peserta pemilu; (3) rekam jejak dan kualitas integritas pribadi; dan (4) kepemimpinan yang efektif dan kemampuan bersikap tegas dan adil dalam menegakkan hukum kepemiluan b) Tim Seleksi harus memiliki kualitas dan integritas yang baik, independensi, dan tegas dalam menerapkan syarat-syarat pencalonan sebagai ujung tombak dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. c) Mekanisme seleksi yang didorong dengan menggunakan penilaian atau assesmen yang komprehensif mengenai konsepsi dasar negara, hukum dan tata kelola kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian, utamanya melalui sistem terkomputerisasi yang dapat diketahui hasilnya oleh publik. Selain itu, diperlukan tes psikologi dan tes kesehatan, serta wawancara terbuka sehingga publik dapat mengetahui kemampuan calon-calon anggota KPU khususnya berkaitan dengan kemampuan analisis, ketepatan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kemampuan menghadapi tekanan, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan, termasuk untuk menilai potensi dan karakteristik kepribadian (independensi, profesionalitas, integritas, dan etika) calon anggota KPU yang akan dipilih. (Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di 21 Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 60-74). 14) Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu harus menyatakan dengan tegas agar pemilihan penyelenggara pemiluu dilakukan secara terbuka, adil, objektif, dan professional dimana hasil penilaian diumumkan secara terbuka melalui tes tertulis, tes psikologi, secara online/berbasis komputer, dan wawancara yang diumumkan sehingga dapat diketahui dan diakses oleh publik. B. Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Prinsip Desentrasilasi serta Mengurangi Prinsip Kesetaraan dan Kesempatan yang Adil Untuk Berpartisipasi Sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dijamin berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 1) Bahwa konsep negara kesatuan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dihubungkan dalam konsep penyelenggaraan negara, menuntut adanya suatu mekanisme kerja bersama atas dasar semangat gotong royong guna mewujudkan cita hukum dan cita moral berbangsa dan bernegara. Atas dasar tersebut, maka dalam tata pemerintahan Indonesia terdapat mekanisme pembagian kewenangan dan koordinasi dalam menyelenggarakan tata pemerintahan, antara pemerintahan nasional (pusat) dan pemerintahan lokal (daerah). kondisi ini berlandaskan pada asas negara kesatuan yang didesentralisasikan yang dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Oleh karenanya timbul hubungan timbal balik yang melahirkan suatu konsep otonomi yang memberikan kewenangan yang lebih leluasa kepada daerah dalam mengatur dan mengurus tata pemerintahan daerah masing-masing. 2) Bahwa salah satu tujuan utama diberikannya kewenangan otonomi sebagaimana tersebut di atas kepada daerah yang dijamin dalam Pasal 18 dan 18A UUD NRI Tahun 1945 ialah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 22 pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui otonomi seluas- luasnya, daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. dengan demikian diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. 3) Bahwa digunakannya prinsip desentralisasi dalam tata penyelenggaraan pemerintahan menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, memiliki beberapa alasan rasionalitas, yaitu: a. Dengan desentralisasi, tingkat desentralisasi dan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat di daerah akan semakin meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan pertukaran informasi lebih baik sehingga perumusan dan penetapan kebijakan menjadi lebih realistik. b. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan, di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah. c. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga didaerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sentralistik dilakukan oleh pemerintah pusat d. Desentralisasi meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas daerah karena sudah dapat diserahkan kepada pejabat di daerah. e. Desentralisasi dapat menghantarkan administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif oleh pemerintah daerah sebagai inovasi kebijakan baru didaerah-daerah tertentu tanpa perlu dijustifikasi kepada seluruh wilayah negara. 23 f. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang lebih efektif bagi masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolir, memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah pusat. g. Desentralisasi memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masayrakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahhan sehingga meningkatkan kepentingan mereka dalam menjaga sistem politik. (Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, “Implementing Decentralization Policies: An Introduction”, dalam Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema (Eds), Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries, London: Sage Publishing, 1983, hlm. 14-16). 4) Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi dimana desentralisasi memungkinkan pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan daerah yang lebih rendah. Dalam konteks demokrasi, B.C. Smith mengemukakan pentingnya prinsip desentralisasi bagi unit pemerintahan tingkat lokal, yaitu: (1) merupakan unit pembangun demokrasi ditingkat nasional dalam aspek pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik; dan (2) memberikan keuntungan bagi pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal atau daerah dalam aspek menjamin kesamaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab. (B.C. Smith, Decentralization: the Teritorial Dimension of the State, London: George Alen & Unwin, hlm. 19). 5) Bahwa bagi kepentingan daerah, pelaksanaan desentralisasi juga memiliki tujuan, yaitu: (a) political equality (persamaan politik) yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai akivitas politik di tingkat lokal; (b) local accountability (akuntabilitas lokal) yang akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperhatikan hak-hak dari komunitasnya termasuk hak 24 untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah serta berpartisipasi dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri; dan (c) local responsiveness (kesigapan daerah) di mana pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi didaerah. 6) Bahwa mengutip pendapat Rajni Kothari bahwa dalam suatu negara yang menganut prinsip desentralisasi, sistem pemerintahan hanya akan berhasil pada saat: (a) proses desentralisasi silihat sebagai upaya kesinambungan struktur pemerintahan negara; (b) suatu struktur “bottom up” yang dinamis dari susunan pemerintahan lokal yang bergerak pada suatu basisi sukarela; (c) kekuatan pembuatan keputusan pada tingkat lokal dapat dibagi oleh semua kelas sosial dan kelas ekonomi; (d) rakyat dimobilisir untuk melanjutkan perjuangan atas hak-hak demokratis melalui organisasi mereka sendiri (Abdul Aziz dan David D. Arnold, Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman Negara- Negara Asia, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, hlm. 13). Dalam hal ini konsep desentralisasi yang dijamin dalam konstitusi menjadi cara untuk meningkakan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi yang baik. 7) Bahwa konsepsi tata penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah yang menghendaki adanya pemberian otonomi dan desentralisasi bagi daerah, berlakunya Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu justru berlaku sebaliknya, dimana dalam menentukan, memilih, dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu di daerah menggunakan konsepsi sentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (KPU). Apabila dihubungkan dengan uraian dalil terdahulu maka penggunaan mekanisme sentralisasi kewenangan pada KPU Pusat tidak sejalan dengan gambaran utuh mengenai pola hubungan penyelenggaraan tata pemerintahan Indonesia yang memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah berdasarkan keeanekaragaman dan kekhasan 25 daerah. selain itu, pola sentralisasi pada KPU pusat cenderung mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat khususnya calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang asli daerah tertentu karena adanya kecenderungan politik kekerabatan dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah disinggung pada dalil sebelumnya. 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan “...Untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum…” (vide paragraf [3.14] halaman 56 Putusan MK 81/PUU-XI/2011) sehingga haruslah ada penguatan proses seleksi dan penguatan sistem dimana yang dipilih untuk menjadi tim seleksi adalah orang-orang berkompeten yang mengetahui keadaan daerah dan merupakan tokoh tidak tercela di daerah tersebut. 9) Bahwa praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik memiliki sejarah dan pengalaman buruk yang berkepanjangan khususnya pada masa orde baru (32 tahun) dimana segala sesuatu ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasca reformasi mendorong pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang sama pentingnya sebagai upaya melakukan demokratisasi, yang memiliki 5 (lima) lndasan rasional, yaitu: a. Bangsa Indonesia berada dalam fase perubahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara semangat nation state (negara bangsa) karena otonomi dan desentralisasi berupaya mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat didaerah yang telah lama termarginalisasi. 26 c. Konsep sentralisasi gagal mewujudkan dan mencapai tujuan bernegara dan menimbulkan berbagai krisis nasional. d. Otonomi merupakan upaya pemantapan demokrasi politik dengan penguatan fungsi politik lokal karena tidak mungkin membangun demokrasi hanya didasarkan pada elite politik nasional. e. Otonomi dan desentralisasi lebih memberikan keadilan dan mencegah terjadinya kepincangan terhadap sumber daya yang dimiliki dalam suatu negara. (Nima’tul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet. IV, Bandung: Nusamedia, 2017, hlm. 92-96). 10) Bahwa pemberian otonomi daerah mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional dengan melakukan perekayasaan ulang terhadap proses birokrasi yang lebih baik (bureaucracy engineering). Dalam aspek yang konseptual, otonomi dan desentralisasi yang diadopsi dalam konstitusi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, terutama politik, administrasi, dan manajemen pemerintahan khususnya didaerah. Oleh karena itu, untuk membangun landasan yang kuat, guna menciptakan tata pemerintahan yang baik, Osborne dan Gaebler mengemukakan gagasan mengenai “reinventing government” sebagai model pemerintahan di era baru. Konsep ini lahir sebagai suatu kritik atas pemerintahan selama ini dan berbagai antisipasi atas berbagai perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang. Beberapa prinsip dasar bagi model pemerintahan baru tersebut meliputi: a) Pemerintahan katalis, yaitu pemerintah berfokus pada pemberian arahan dan membangun konsep tata pemerintahan, serta melibatkan masyaraat dalam produksi pelayanan publik; b) Pemerintah milik masyarakat dengan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melayani atau terlibat dalam pelayanan publik; c) Pemerintah yang kompetitif; d) Pemerintah yang digerakkan oleh misi; e) Pemerintah yang berorientasi pada hasil; 27 f) Pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat bukan birokrat; g) Pemerintahan yang antisipatiif; h) Pemerintahan desentralisasi menuju partisipatif; Melalui perbaikan terhadap kelembagaan dan proses manajemen lembaga penyelenggara pemilu yang lebih responsive terhadap masyarakat maka praktik-praktik yang masih dikuasai oleh rezim sentralistik harus digeser paradigmanya menjadi tata penyelenggara pemilu yang berkarakter desentralisasi dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten/Kota) untuk melakukan tugas-tugas memilih, menyeleksi, dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan terpilih (David Osborne dan Ted Goebler, Reinventing Government, New York: A Plume Book, 1993, hlm. 252). 11) Mengutip pendapat Ida Budhiaty bahwa model seleksi dan pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sentralistik akan berpotensi abuse of power dan melemahkan kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis. Hal ini membawa dampak terhadap kepatuhan KPU Kabupaten/Kota hanya kepada KPU Pusat, sedangkan petensi ketidahpatuhan terhadap KPU Provinsi sangat potensial mengingat KPU Provinsi tidak memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota. Sebagai suatu konsep, idealnya penyelenggara pemilu tingkat pusat berwenang memilih penyelenggara pemilu tingkat provinsi, sedangkan penyelenggara pemilu tingkat provinsi berwenang memilih dan menetapkan calon penyelenggara pemilu tingkat kabupatan/kota, dan seterusnya secara berjenjang hingga pada level bawah. Konsep ini lebih sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 75). 12) Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan 28 dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan lokal (daerah) khususnya untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. D. PETITUM Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. 3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. 4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 29 mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. 5. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. 6. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU Provinsi. 7. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. 8. Menyatakan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 30 1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; 2. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”. 9. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: 1. Presiden untuk anggota KPU; 2. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 3. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”. 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon; 31 4. Bukti P-4 : Fotokopi pengumuman dan sanksi tim seleksi KPU. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 32 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 33 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) UU 7/2017 Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat. Pasal 28 ayat (1) UU 7/2017 Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 31 ayat (1) UU 7/2017 KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 33 ayat (1) UU 7/2017 Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. 34 Pasal 34 ayat (1) UU 7/2017 KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. Pasal 37 ayat (4) UU 7/2017 Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: a. Presiden untuk anggota KPU; b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan merasa hak konstitusionalnya untuk dapat berpartisipasi kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota telah dirugikan karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada di bawah kendali KPU RI sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses atau kesempatan yang sama. 3. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 4. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 35 4.1 Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon bertentangan dengan prinsip demokrasi, prinsip otonomi daerah, serta prinsip kesetaraan atau keadilan dalam pemerintahan karena menjadi sebab utama rendahnya partisipasi masyarakat daerah (termasuk Pemohon) untuk menjadi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang secara professional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerahnya; 4.2 Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh penyelenggara pemilu yang profesional dan independen juga telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk oleh pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon; 4.3 Bahwa sebenarnya Pemohon berencana untuk berpartisipasi dalam seleksi pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu periode ini. Namun, niat Pemohon menjadi urung karena kecewa dengan terbentuknya tim seleksi oleh KPU RI yang inkompeten karena tidak mengetahui secara komprehensif keadaan di daerah tempat dilakukannya seleksi. Bahkan, terdapat salah satu anggota tim seleksi yang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi etik oleh DKPP; 4.4 Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi serta akan mendorong peran dan partisipasi putra-putri daerah yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon [vide bukti P-3]. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang secara profesional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerahnya masing-masing. 36 Bahwa Pemohon juga telah menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Hak konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma penjelasan a quo adalah hak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menjadi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional. Terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional demikian, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik (khusus) karena pengalaman Pemohon yang pernah terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tahun 2012 berdasarkan mekanisme dan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya yang menurut Pemohon, tidak bersifat sentralistik. Sehingga, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut secara potensial dapat dipastikan terjadi karena dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya a quo, menurut Pemohon, menjadikan proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota saat ini menjadi sangat sentralistik. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 yang sedang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 37 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, kehadiran dan keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten dan memiliki integritas berpengaruh besar terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, proses seleksi anggota KPU menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu yang luber dan jurdil, sehingga kegagalan untuk menghasilkan anggota KPU yang berintegritas ditingkat pusat sudah tentu akan berpengaruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggara pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3. Bahwa menurut Pemohon, rendahnya kualitas, integritas, dan kompetensi/ kapabilitas penyelenggara pemilu disebabkan oleh pengaturan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 yang menitikberatkan seleksi calon anggota KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada permasalahan administratif, bukan terkait pengetahuan (intelegensia) dan kondisi moral serta mental sehingga seringkali tim seleksi anggota KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada akhirnya menghasilkan calon-calon yang tidak memiliki kompetensi, pengetahuan, dan integritas yang mumpuni; 4. Bahwa menurut Pemohon, konsep tata penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah yang menghendaki adanya pemberian otonomi dan desentralisasi bagi daerah, justru tidak digunakan oleh ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 karena dalam menentukan, memilih, dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu di daerah masih menggunakan konsep sentralisasi; 5. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan mekanisme sentralisasi kewenangan pada KPU RI tidak sejalan dengan gambaran utuh mengenai pola hubungan penyelenggaraan tata pemerintahan Indonesia yang memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah berdasarkan keanekaragaman dan kekhasan daerah; 38 6. Bahwa menurut Pemohon, secara konseptual otonomi dan desentralisasi yang diadopsi dalam konstitusi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, terutama politik, administrasi, dan manajemen pemerintahan, khususnya di daerah. Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah akan mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional dengan melakukan perekayasaan ulang terhadap proses birokrasi yang lebih baik (bureaucracy engineering); 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan sebagai berikut: 7.1. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. 7.2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. 7.3. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. 7.4. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. 7.5. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU Provinsi. 7.6. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya 39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. 7.7. Menyatakan Pasal 37 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; 2. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”. 7.8. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: 1. Presiden untuk anggota KPU; 2. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 3. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyelenggaraan seleksi anggota KPU hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka dengan tidak 40 memperhatikan persoalan pengetahuan dan kondisi moral calon Anggota KPU. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa norma yang termaktub dalam Bab VIIB UUD 1945 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya telah memberikan kerangka dasar penyelenggaraan pemilu dengan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, in casu KPU, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai prinsip dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Untuk dapat menjalankan proses pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam UUD 1945, diperlukan penyelenggara pemilu yang adil, transparan, dan kompeten agar dapat memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis. Terkait dengan hal ini, prinsip-prinsip yang mengatur proses seleksi penyelenggara pemilu memilki peran krusial agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari perintah konstitusi tersebut, norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 telah mengatur prinsip yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU pada setiap jenjang yang dilakukan oleh Tim Seleksi, yaitu keterbukaan dan partisipatif. Lebih lanjut, UU 7/2017 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Penjelasan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017]. [3.10.2] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon memohon agar norma pasal a quo perlu dilengkapi dengan menambahkan syarat adil, objektif, independen, dan profesional, melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, serta diketahui masyarakat. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah penting untuk dipahami secara komprehensif rumusan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang sesungguhnya telah mengatur mengenai syarat dan tahapan proses seleksi. Norma pasal-pasal a quo selain mengatur prinsip pelaksanaan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi, juga mengatur aspek teknis yang berkaitan dengan tahapan kegiatan seleksi, misalnya tes tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan [vide Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 32 UU 7/2017]. 41 [3.10.3] Bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai tidak terlaksananya tahapan kegiatan seleksi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif sebenarnya telah terakomodir secara komprehensif dalam UU 7/2017 yang mengatur mengenai tahapan kegiatan tim seleksi sebagaimana ketentuan norma Pasal 23 ayat (3) untuk tingkat KPU RI, Pasal 28 ayat (3) untuk tingkat KPU Provinsi, dan Pasal 32 ayat (3) untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota. Ketiga ketentuan yang mengatur mengenai tahapan kegiatan tim seleksi pada masing-masing tingkatan KPU tersebut telah secara jelas dan rigid menentukan tahapan yang tidak hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka. Dalam kaitan ini, untuk seleksi Anggota KPU, Pasal 23 ayat (3) UU 7/2017 menentukan tahapan, antara lain, (i) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; (ii) melakukan tes psikologi; (iii) mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; dan (iv) melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Bahkan dalam praktik, penelusuran rekam jejak (track record) calon dilakukan secara lebih luas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan institusi atau lembaga yang relevan. Dengan skala yang sedikit berbeda, masing-masing tahapan tersebut berlaku juga untuk proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) UU 7/2017]. Bahkan, untuk seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, seluruh rangkaian tahapan kegiatan mulai pendaftaran, penelitian administratif, tes tertulis, psikologi, kesehatan, hingga wawancara tersebut juga dijabarkan secara lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 4/2023). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PKPU 4/2023, PKPU tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) UU 7/2017, di mana tidak hanya soal pengetahuan 42 kepemiluan yang digali dari proses seleksi calon anggota KPU, melainkan juga meliputi aspek-aspek lain, seperti aspek moral, independensi, serta kemampuan calon untuk menghadapi tekanan dan ritme pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu juga menjadi bagian dari penilaian tim seleksi. [3.10.4] Bahwa PKPU 4/2023 sebagai pengaturan yang lebih teknis mengatur tentang seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga telah menentukan substansi materi uji kelayakan dan kepatuhan yang meliputi: (a) integritas dan independensi; (b) pengetahuan mengenai kepemiluan; (c) wawasan kebangsaan; (d) kepemimpinan; (e) kemampuan komunikasi; dan (f) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat [vide Pasal 38 ayat (2) PKPU 4/2023]. Artinya, ketentuan dimaksud menentukan proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, dalam rangka menerapkan asas keterbukaan dan partisipatif dalam proses seleksinya, telah diatur pula ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan proses seleksi [vide Pasal 43 ayat (1) PKPU 4/2023]. Sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut, diatur pula mengenai kewenangan KPU untuk dapat memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran tersebut dan mengangkat anggota Tim Seleksi yang baru [vide Pasal 45 PKPU 4/2023]. Berkaitan dengan uraian di atas, untuk memahami prinsip pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat hanya dibaca dan dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca dan dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Mahkamah, petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah menambahkan frasa “adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, dan diketahui oleh masyarakat” dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, sesungguhnya telah diakomodir dalam UU 7/2017, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai seleksi calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai pedoman pada setiap tahapan 43 seleksi di masing-masing tingkatan/jenjang KPU dengan mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif. [3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena norma dalam pasal-pasal a quo tidak mengakomodir prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa salah satu esensi pengaturan pemilu dalam Bab VIIB UUD 1945 adalah ditetapkannya institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Keberadaan KPU dalam Bab VIIB UUD 1945 tersebut, didasari pada kebutuhan akan sebuah institusi KPU yang permanen dan independen guna menyelenggarakan transformasi kedaulatan rakyat melalui pemilu. Namun demikian, konstitusi hanya memberikan dasar pengaturan perihal institusi penyelenggara pemilu haruslah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis, baik menyangkut nama, struktur, keanggotaan dan mekanisme kerjanya akan diatur dalam undang-undang, termasuk juga terkait pengertian dari sifat nasional, tetap, dan mandiri yang dilekatkan pada komisi pemilihan umum. Namun, jika ditelusuri kembali proses pembahasan perubahan UUD 1945, terkait dengan pengertian sifat nasional, tetap, dan mandiri, telah ternyata sebagian besar pembahasan lebih tertuju pada sifat kemandirian, sedangkan ihwal sifat nasional dan tetap, relatif tidak dibahas berkepanjangan. Dalam kaitan ini, dapat dilihat pandangan beberapa perwakilan fraksi dalam membahas materi sifat nasional dan tetap [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, hlm. 509 - 588], sebagai berikut: Pandangan dari F-PPP yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin: “Nah Ayat (5) ini menurut saya memang mendasar adanya kalimat yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi kalau Tim Ahli hanya terbatas pada Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan KPU-nya ini juga dengan huruf besar seakan-akan sudah menunjuk institusi tertentu, padahal Undang-Undang Dasar ini sebaik kita tidak langsung menunjuk institusi. Jadi rumusan Badan Pekerja saya pikir ini lebih baik selain adanya penambahan bersifat nasional. Karena nasional ini menurut saya penting meskipun nanti di 44 daerah akan ada Komisi seperti itu tapi itu merupakan perwakilan saja, sifatnya harus nasional. Jadi itu yang penting tetap dan mandiri.” Pandangan dari F-PDIP yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna: “Saya ingin memberi catatan khusus mengenai Ayat (5) yang tadi banyak yang memberikan komentar. Mengapa rumusan di Badan Pekerja itu menjadi lebih pasti kalau bagi kita semua sesungguhnya, kata “nasional” di situ menjadi penting karena dia adalah mencerminkan bahwa yang berdaulat itu adalah negara kesatuan gitu di seluruh ini. Ini lah bedanya dengan konsep federasi karena pada konsep federasi sesungguhnya mengapa di daerah itu ada pemilihan yang tersendiri, yang pemilihan yang bersifat state itu karena memang “dia” kedaulatannya pada dasarnya ada di negara-negara bagian itu. Nah, sebagian dari itu lah yang diserahkan kepada pemerintah federasi. Jadi ini justru untuk menekankan kaitannya bukan hanya sekedar apa, tetapi ini memang berkaitan langsung dengan konsep dasar yang sudah kita sepakati semula yaitu konsep negara kesatuan itu. Nah, sedangkan kata “tetap” itu menjadi penting juga karena bahwa kalau tidak salah kecuali ada pemikiran lain, badan yang kita inginkan itu ada lah badan yang bersifat permanen bukan yang bersifat ad hoc yang diperlukan sewaktu- waktu.” Pandangan dari F-TNI/Polri yang disampaikan oleh Affandi: “Kemudian Ayat (5), kami memilih yang dirumuskan oleh Badan Pekerja, Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini nasional penting sekali, penekanan nasional ini, pelaksanaan secara nasional, keseragaman semua, bersifat tetap lembaganya dan mandiri tidak diintervensi oleh pihak apapun yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu itu.” Pandangan dari F-PG yang disampaikan oleh Rosnaniar: “Kemudian Ayat (5), ini masalah nasional, tetap, dan mandiri. Memang kita semua mempunyai alasan, kalau nasional kita cantumkan itu kita masih berpegang kepada memperkuat negara kesatuan. Tetap di sini saya juga mungkin ada pemahaman “tetap” di dalam nama atau “tetap” di dalam institusi. Kalau tetap di dalam nama pemilihan, Komisi Pemilihan Umum dengan huruf besar.” Berdasarkan beberapa pandangan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan terkait dengan sifat nasional dan tetap karena semua pendapat mengarah pada satu kesepakatan, yaitu lembaga yang akan menjalankan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia harus bersifat (i) nasional, yaitu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk negara kesatuan serta (ii) institusinya bersifat tetap atau permanen yang akan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. [3.11.2] Bahwa terkait dengan sifat kemandirian KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah telah beberapa kali memberikan 45 tafsir konstitusional dalam beberapa putusan terdahulu. Tafsir mengenai sifat kemandirian KPU tersebut salah satunya dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005, halaman 112 sebagai berikut: “Terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat, “... yang bertanggung jawab kepada DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggungjawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu KPUD harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda.” Lebih lanjut, tafsir konstitusional terkait dengan kemandirian KPU juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf [3.9.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017, sebagai berikut: “Sifat mandiri yang dilekatkan kepada KPU mencakup kemandirian institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara institusional berarti, secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Sementara mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun. Dalam menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun dalam melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak manapun. Sementara mandiri secara personal bermakna bahwa setiap anggota lembaga penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang yang terbebas dari keanggotaan yang bersifat partisan. Kemandirian secara institusional, fungsional maupun personal merupakan satu kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada KPU sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.” Berdasarkan kutipan kedua putusan tersebut, tafsir konstitusional terkait dengan sifat kemandirian KPU yang dikehendaki oleh UUD 1945 meliputi aspek institusional, fungsional, dan personal. Aspek institusional menekankan bahwa penyelenggara pemilu tidak tunduk dan bebas dari ketergantungan pihak manapun. Aspek fungsional lebih menekankan pada kebebasan dari intervensi pihak atau 46 lembaga lain. Sedangkan aspek personal lebih menghendaki penyelenggara pemilu yang bersifat non partisan dan tidak memihak. [3.11.3] Bahwa berkenaan dengan hubungan antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, UU 7/2017 telah menentukan bentuk, ruang lingkup, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang dan kewajiban serta mekanisme kerja komisi pemilihan umum. Dalam hal ini, Pasal 6 UU 7/2017 menentukan KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU 7/2017 menentukan wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan mekanisme atau tata kerja KPU diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 yang menentukan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan sifat hierarkis tersebut, struktur organisasi komisi pemilihan umum didesain dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Jika dikaitkan dengan sistem birokrasi, kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan diatur berdasarkan tingkatan posisi atau jabatan dalam suatu organisasi. Walaupun dalam implementasinya seringkali dikaitkan dengan sifat sentralistik, namun sejatinya sifat hierarkis memiliki perbedaan karakter mendasar dengan model birokrasi sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian KPU, menurut Mahkamah desain hierarkis antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017, menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab masing-masing jenjang (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing jenjang atau tingkatan tersebut merupakan penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya, dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan penuh. Namun demikian, secara hierarkis KPU RI diberikan kewenangan oleh UU 7/2017 untuk menyusun tata kelola dan mekanisme kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengangkat, membina, dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota PPLN, agar terwujud satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu [vide Pasal 13 huruf i UU 7/2017]. 47 [3.11.4] Bahwa dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 dengan mendasarkan pada argumentasi pemenuhan prinsip desentralisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, di mana menurut Pemohon pengorganisasian KPU sampai di daerah semestinya mengikuti prinsip desentralisasi tersebut sehingga terdapat kesetaraan. Terkait dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan, pola pengorganisasian KPU tidak bisa dan tidak boleh dipersamakan dengan pola pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang didesain bersifat mandiri namun terikat dalam garis hierarki hingga KPU RI. Terlebih lagi, dalam institusi KPU terdapat sifat nasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemilu terdapat satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, kewenangan KPU RI untuk membentuk tim seleksi anggota KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat dilepaskan dari desain hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 tidaklah menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 48 [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat bahwa permohonan dimaksud hendaknya dilanjutkan ke persidangan pleno untuk pendalaman, namun karena perkara a quo tidak dilanjutkan ke persidangan pleno, maka saya berpendapat permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk sebagian (partially granted). Sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 49 1. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. b. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. c. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. d. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. e. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU Provinsi. 50 f. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. g. Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; 2. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”. h. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: 1. Presiden untuk anggota KPU; 2. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 3. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”. 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tahun 2012. Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU 7/2017, khususnya berkaitan dengan pemilihan dan penentuan anggota KPU. Ketentuan-ketentuan a quo menyebabkan peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu di daerah menjadi sulit karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan dilakukan oleh Tim Seleksi dari KPU Pusat. Selain itu, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh calon-calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional dan independen juga telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal a quo. Sehingga, 51 menurut hemat saya, berdasarkan kriteria kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, Pemohon memiliki kedudukan hukum sekurang-kurangnya potensial, dan jelas mengalami kerugian sebagai akibat berlakunya norma a quo serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband), serta dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Menurut hemat saya, terdapat isu yang potensial untuk dapat didalami lebih lanjut yaitu terkait tata kelola rekrutmen komisioner KPU di daerah, khususnya pada 2 (dua) isu pokok yaitu (1) peran dan proporsi KPU Provinsi dalam rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota penting untuk dikukuhkan dalam norma UU, sebagai wujud penerapan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil, dan (2) urgensi prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan professional dalam tata Kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota. 4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan pula Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam menentukan prinsip desentraliasasi yang memberi kewenangan dan kemandirian daerah dalam mengatur urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sehingga, diberikannya dasar konstitusional ini seyogianya dapat dijadikan sebagai momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, terutama aspek tata kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota. 5. KPU tetap bersifat nasional dan hirarkhis, namun khusus terkait dengan rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya menerapkan pendekatan desentralisasi terbatas dalam penentuan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Rekrutmen dimaksud tetap menjadi kewenangan KPU yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam 52 penentuan anggota tim seleksi yang dibentuk oleh KPU. Secara prinsip, keterlibatan KPU Provinsi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada putera puteri daerah yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai daerahnya masing-masing baik kondisi sosial, ekonomi, kultural maupun geografis untuk berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip tata Kelola rekrutmen yang terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional. Secara konstitusional, koordinasi KPU dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekrutmen anggota KPU kabupaten/Kota juga sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Meskipun dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota tentu saja terdapat koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi, namun koordinasi tidak saja sebatas pada pelaksanaan rekrutmen namun seharusnya juga terjadi pada tataran penentuan komposisi tim seleksi yang memberi porsi lebih besar ditentukan oleh KPU Provinsi. Hal demikian tidaklah mendegradasi posisi KPU Pusat yang bersifat nasional dan hierarkis. 6. keberadaan penyelenggara pemilu in casu KPU yang kompeten dan berintentegritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU khususnya KPU di daerah. Proses seleksi anggota KPU di daerah menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu berkeadilan dan transparan di daerah- daerah yang menjadi simpul persatuan dalam NKRI. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota, secara norma akan jauh lebih impresif jika prinsip-prinsip yang dikehendaki pemohon yaitu prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional, serta tidak ada kontradiksi norma jika prinsip-prinsip tersebut dimasukkan (insert) ke dalam norma a quo, justru akan menjadi pedoman yang lebih baik (good governance) dalam tata kelola dan hubungan sinergis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, sekali lagi, meskipun permohonan a quo tidak masuk ke tahap persidangan pleno, menurut hemat saya, permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk sebagian (partially granted). 53 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah 54 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha