74/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 74/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rizal Ramli Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 10 Desember 1954 Alamat : Jalan Bangka IX Nomor 49 R, RT/RW 007/010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ir. Abdulrachim Kresno Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 1 Desember 1952 Alamat : Jalan Senayan Nomor 32, RT/RW 006-006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 September 2020 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Iwan Satriawan, S.H., MCL. Ph.D., Maheswara Prabandono, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum REFLY HARUN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 172/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 September 2020 dengan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Oktober 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian 3 Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU- V/2007, memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 4 c. kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, diantaranya jaminan memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 10. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum (legal justice), karena mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (right to be a candidate) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden; 11. Bahwa meskipun secara yuridis pencalonan presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) partai politik, akan tetapi dengan adanya aturan presidential threshold, maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pemohon I yang berkeinginan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024 juga dirugikan atau dilanggar hak konstitusionalnya (causal verband); 12. Bahwa Pemohon I sebagai salah satu tokoh terbaik bangsa memiliki rekam jejak (track record) yang panjang sebagai pejuang demokrasi dan keadilan, yang selengkapnya sebagai berikut: 5 Tabel I Rekam Jejak Pemohon I No. Nama Track Record Rizal Ramli Pada Tahun 1979, sebagai mahasiswa menjadi konseptor dan penggerak Gerakan Anti Kebodohan (GAK) sebagai kepedulian dan tanggungjawab moral terhadap sekitar delapan juta anak Indonesia yang ketika itu tidak mampu mengenyam pendidikan karena persoalan kemiskinan. Gerakan ini menghasilkan Undang- Undang Wajib Belajar yang dimulai Tahun 1984 Menentang sistem pemerintahan otoritarianisme Orde Baru yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai pelanggaran konstitusi. Akibatnya, Pemohon I dkk dipenjara 1,5 tahun di penjara militer dan Sukamiskin Sebagai ekonom senior dengan reputasi internasional, penasehat PBB beserta 3 pemenang Nobel, Pemohon I memahami seluk beluk persoalan perekonomian nasional dan memiliki rekam jejak nyata berpihak kepada rakyat. Rekam jejak ini terbukti saat Pemohon I memegang jabatan Menteri Bidang Perekonomian serta jabatan lainnya, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo, sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya. Sikapnya yang kritis, konstruktif, namun berciri problem solver, secara konsisten disuarakan dan diperjuangkan, baik saat di dalam maupun di luar pemerintahan. 13. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2009, 2014, 2019, dan yang akan datang pada Tahun 2024, Pemohon I konsisten mendapatkan dukungan publik dan beberapa partai politik untuk mencalonkan diri, namun selalu terhalang dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold); 14. Bahwa pada Tahun 2009, Pemohon I mendapatkan dukungan dari 12 partai politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Tahun 2009. Partai politik tersebut berhimpun dalam “Blok Perubahan” dengan 6 perolehan total suara nasional sebanyak 11, 88 persen atau 12.380.827 suara (https://www.viva.co.id/arsip/33777-12-partai-bentuk-blok- perubahan); 15. Bahwa dengan bermodal dukungan dari partai politik yang solid, Pemohon I tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Tahun 2009, karena dukungan dari gabungan partai politik tersebut tidak memenuhi ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008); 16. Selanjutnya pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014, Pemohon I mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk maju dalam pemilihan presiden Tahun 2014, bahkan berdasarkan survei Lembaga Pemilih Indonesia, Pemohon I ditetapkan sebagai salah satu tokoh yang mendekati ideal sebagai presiden di masa mendatang. Namun demikian, keinginan untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan presiden 2014, lagi-lagi kandas dengan pemberlakuan ketentuan presidential threshold (https://news.okezone.com/read/2014/01/13/567/925887/dukungan-rizal- ramli-nyapres-semakin-menguat); 17. Kemudian pada Tahun 2019 pola yang sama kembali berulang, meskipun memperoleh dukungan yang massif dari berbagai elemen masyarakat dan berdasarkan hasil survei diposisikan sebagai salah satu tokoh yang diunggulkan untuk menduduki jabatan presiden, Pemohon I kembali digagalkan pencalonannya melalui aturan presidential threshold (https://kedaikopi.co/survei/survei-kedaikopi-rizal-ramli-susi-pudjiastuti dan-hari-tanoe-bisa-bersaing-di-pilpres-2019/); 18. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pemohon I dengan tegas menyatakan diberbagai media cetak dan elektronik akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Tahun 2024 (https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/05/rizal-ramli-siap-maju-di- pilpres-2024-jika-menang-gugatan-di-mk-pernah-diminta-rp-300-m-oleh- parpol); 19. Bahwa di luar melanggar hak konstitusional Pemohon I, pada praktiknya ketentuan presidential threshold telah memunculkan fenomena 7 pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2009, Pemohon I ditawari oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1,5 Triliun; 20. Bahwa sebagai perbandingan, praktik “jual-beli perahu” (candidacy buying) tersebut juga telah banyak dikeluhkan oleh calon pimpinan eksekutif di level daerah (kepala daerah) yang dipaksa/diharuskan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik; 21. Bahwa Pemohon II adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (presiden dan wakil presiden); 22. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar eksesistensi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang diharuskan memilih pasangan calon presiden dengan pilihan yang terbatas. Faktanya dalam penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto; 23. Bahwa lebih jauh lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden; 24. Bahwa eksistensi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya melalui saluran hukum judicial review, yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi; 25. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005 memungkinkan para Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 8 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005 “Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda” 26. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah duabelas kali diputus oleh Mahkamah, yang selengkapnya sebagai berikut: Tabel II Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 No Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. 44/PUU-XV/2017 Pasal 4 ayat (1) 6A ayat (2) 6A ayat (5) 28D ayat (1) - Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; - Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensil yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; - Pasal 222 tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/cawapres - Tidak setuju open legal policy 2. 53/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) - Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019; - Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - Threshold mendiskriminasi partai 9 Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) 28D ayat (1) 28D ayat (3) 28I ayat (2) baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; - Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensil; - Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; - Hasil pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukan suara pemilih; - Tidak setuju open legal policy. 3. 59/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F - Pasal 222 dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung presiden di DPR pada periode 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada pemohon sebelum pemohon melaksanakan hak memilihnya pada pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti 10 tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 4. 70/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) 28D ayat (1) - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju open legal policy; - Kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; - Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensil. Justru penguatan sistem presidensil tidak akan tercapai dengan adanya threshold; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil karena presiden bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada DPR. 5. 71/PUU-XV/2017 Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak sesuai Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU- XI/2013; - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, sebab “…pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; - Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 6. 72/PUU-XV/2017 Pasal 22E ayat (1) Pasal 6A Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih 11 ayat (2) capres/cawapres karena threshold menjadikan capres/cawapres terbatas. 7. 49/PUU-XVI/2018 Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (6) Pasal 28D ayat (1) - Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; - Syarat pengusulan calon presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); - Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; - Pasal 222 a quo mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; - Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 a quo yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; - Threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; - Kalaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non-tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang 12 akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 8. 50/PUU-XVI/2018 Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28I Ayat (2) - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik baru; - Bukan open legal policy; - Hasil pemilu sebelumnya (hasil pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk pemilu 2019, tetapi juga pemilu 2024 dan seterusnya; - Permohonan pemohon tidak dapat diterima 9. 54/PUU-XVI/2018 Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 - Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; - Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy 10. 58/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (2) - Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - Presidential threshold mengebiri 13 Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (2) dan membatasi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; - MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat-syarat” [6 ayat (2)] dan “tata cara” [6A ayat (5)]. “Syarat menjadi calon presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon presiden. “Syarat pencalonan presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta pemilu; - Presidential threshold menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Merujuk pada hasil pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan open legal policy; - Permohonan tidak dapat diterima. 11. 61/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 28D ayat (1) - Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki legal standing; 12. 92/PUU-XVI/2018 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) - Presidential threshold mengharuskan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik, sehingga pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik - Permohonan tidak dapat diterima 14 27. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Para Pemohon dengan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel III Perbedaan Permohonan Para Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya No. Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. PASAL 28J AYAT (1) UUD 1945 PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945 Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: 1. Secara post factum (inconcreto) Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional (constitutional rights) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam mengusulkan pasangan calon presiden; dan 2. Pemberlakuan presidential threshold telah memunculkan/memelihara polarisasi anak bangsa; Catatan: Batu uji ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah didalilkan dalam perkara 58/PUU-XVI/2018, namun Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 28. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan para Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan; 29. Bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 30. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-3); 31. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: 15 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 32. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” 16 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 33. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 34. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy; 17 35. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konsepual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden; 36. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”; 37. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: 1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 38. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden; 39. Bahwa selanjutnya menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. 18 Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 40. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada partai politik perserta Pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta Pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nyatanya, dengan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena keempat partai politik tersebut belum menjadi peserta pemilu dan sama sekali belum memiliki baik suara ataupun kursi dari hasil Pemilu 2014. Keempat partai politik tersebut ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda); 41. Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang- undang). Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional empat peserta Pemilu 2019 jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 42. Bahwa penghilangan hak konstitusional (constitutional right) partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan 19 presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu. Misalnya, diletakkan dalam konteks Pemilu 2024 nanti, ketentuan presidential threshold dapat menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai baru seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945 43. Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua [vide Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945], yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua pasangan calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto); 44. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XII/2014); 45. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan “constitutional basis” terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon dan karena itu presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas; 46. Bahwa sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon, Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan agar ambang batas pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya dihapuskan, sehingga mendorong munculnya lebih dari dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden (https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377- jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus). Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 194 47. Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, penerapan presidential 20 threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), yang mengsyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum; 48. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden; 49. Bahwa dalam pandangan Hamdan Zoelva sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tidak logis untuk diterapkan, karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden (https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html); 50. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung; 51. Bahwa secara faktual penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi subtansial (substantive democracy), yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2019, di mana menurut Bambang Widjojanto merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah berpemilu di Indonesia (pasca reformasi) (https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang- widjojanto-pengamat-sebut-pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi). Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 52. Bahwa pada prinsipnya aturan presidential threshold melanggar/mengabaikan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena menghalangi upaya Pemohon I dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan presiden; 21 53. Bahwa seharusnya jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui medium pemilihan umum dapat diakses oleh semua putra-putri terbaik bangsa tanpa diharuskan memenuhi ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya; 54. Bahwa dengan memberlakukan ketentuan ambang batas pencalonan, maka proses kandidasi menjadi sangat sulit dan potensial memunculkan praktik candidacy buying serta korupsi politik. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang juga mengadopsi threshold, di mana menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2005 terdapat 300 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300- kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung); 55. Bahwa bukan tidak mungkin, praktik candidacy buying dan korupsi politik juga terjadi dalam pemilihan presiden sebagai akibat penerapan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 56. Bahwa ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden; 57. Bahwa secara faktual penerapan presidential treshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa; 58. Bahwa selain itu, aturan presidential treshold merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat presidential treshold. 22 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 59. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden; 60. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting (suara terbanyak), melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagan parlemen; 61. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 direspon oleh empat fraksi dengan aksi walk out (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen (https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting- pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi); 62. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas; 63. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. 23 Pemberlakuan Presidential Threshold Memunculkan Polarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 64. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan presidential threshold, karena telah melahirkan kegaduhan politik (polarisasi dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat; 65. Bahwa seharusnya dalam berpemilu dikedepankan prinsip keadaban dan sopan santun (tertib dan damai), tidak malah menimbulkan ketakutan bagi pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya; 66. Bahwa penerapan presidential threshold yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar; 67. Bahwa akibat dari pembelahan dukungan politik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di Sampang, Madura, pada 23 November 2018, terjadi pembunuhan dengan senjata api yang berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Di Yogyakarta, pendukung Prabowo dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada 8 April 2019. Di Yogyakarta pula, pada 7 April 2019, Ormas Tentara Langit Familia, simpatisan PDIP, menyerang markas besar FPI saat konvoi kampanye pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Di Temanggung, Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), organisasi laskar PPP yang mendukung Prabowo, dan anggota massa PDIP (https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok- berujung-maut-dmap); 68. Bahwa dalam skala yang lebih besar, pembelahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia pada tanggal 21 - 23 Mei 2019 di Jakarta, yang total korbannya berjumlah 893 orang, sembilan diantaranya meninggal 24 dunia (https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di- tanah-abang-edeC); 69. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 70. Para Pemohon perpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Bahkan, sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin; 71. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi (ketakutan) dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial 72. Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensil”, yang menurut Para Pemohon secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang 25 besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden; 73. Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon- calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik; 74. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah; 75. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensil dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut: Tabel IV Daftar Negara-Negara yang Menganut Sistem Presidensil dan Tidak Menerapkan Presidential Threshold No. Negara Penjelasan 1. Amerika Serikat Di negara Amerika Serikat yang telah menerapkan sistem presidensil sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden di negara adidaya tersebut. Pada tahun 2016, selain big parties yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat), dan Donald Trump dan Mike Pence (yang diusung oleh Partai Republik), ternyata ada third party (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Amerika Serikat, bahkan dunia, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada popular vote. 2. Peru Negara Peru, tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas 26 minimal untuk maju menjadi seorang presiden di negara tersebut. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1, apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. Bahkan di Peru, pada pilpres tahun 2016, terdapat 8 calon pasang Presiden dan Wakil Presiden untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut. 3. Brazil Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem presidential threshold. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro. 4. Meksiko Di negara kesatuan Meksiko (the United Mexican States) tidak mengenal ambang batas pencalonan sebagai persiden dan wakil presiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi, dan Undang-Undang pilpres di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan. Dengan demikian, terdapat 4 orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala. 5. Kyrgyzstan Di negara Kyrgyzstan tidak dikenal dengan istilah presidential threshold. Setiap warga negara yang telah cakap hokum, minimum usia 35 tahun dan maksimal 70, dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat tambahan lainnya adalah, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya. Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasang calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan. Pada pilpres terbaru, tepatnya tahun 2017, pilpres Kyrgyzstan memiliki 11 pasang capres dan cawapres, di mana ada 1 orang perempuan 27 maju sebagai capres melawan koalisi petahana. 6. Uruguay Sistem pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden di tahun 2019, terdapat 11 partai politik yang mencalonkan 11 kandidat presiden masing-masing. 7. Perancis Di Perancis, sejak tahun 2002 pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Perancis yang terakhir pada tahun 2017, terdapat 11 calon presiden yang berasal dari 11 partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat bukan masalah. 8. Finlandia Sistem pemilihan presiden di Finlandia dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik maupun kelompok independen dapat mengajukan kandidat presidennya. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden Finlandia di Tahun 2018, terdapat delapan orang kandidat Presiden. Dua di antaranya berasal dari kelompok independen. 9. Portugal Sistem pemilihan Presiden di Portugal dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip demokrasi. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya sendiri. Pemenangnya ditentukan dalam sistem dua ronde. Dalam pemilu presiden yang terakhir, Tahun 2016, terdapat sepuluh kandidat yang sebagian besarnya tidak didukung oleh partai politik. 10. Polandia Di Polandia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu tahun 2020, terdapat 6 partai politik yang mencalonkan 6 kandidat presiden. 11. Austria Di Austria, sistem pemilihan presidennya dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Setiap partai politik dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya. Dalam pemilu tahun 2016, terdapat tujuh kandidat. Empat kandidat dicalonkan partai politik, sementara tiga kandidat dicalonkan kelompok independen. 28 12. Rusia Di Rusia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 13. Bulgaria Di Bulgaria sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 21 kandidat calon presiden, 16 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 5 orang independen. 14. Ukraina Di Ukraina sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 39 kandidat calon presiden, 18 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 21 orang independen. 15. Kroasia Di Kroasia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 11 kandidat calon presiden, 6 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 5 orang independen. 16. Rumania Di Rumania sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 14 kandidat calon presiden, yang dicalonkan 14 partai politik berbeda. 17. Rep. Ceko Di Rep. Ceko sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 9 kandidat calon presiden, 4 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 5 orang independen. 18. Lithuania Di Lithuania sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 9 kandidat calon presiden, 5 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 4 orang independen. 19. Serbia Di Serbia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 11 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 4 orang independen. 20. Slovakia Di Slovakia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 11 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 4 orang independen. 21. Slovenia Di Slovenia sistem pemilihan presiden 29 dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 9 kandidat calon presiden, 8 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 22. Siprus Di Siprus sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 9 kandidat calon presiden, 6 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 3 orang independen. 23. Moldova Di Moldova sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 12 kandidat calon presiden, 10 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 2 orang independen. 24. Chile Di Chile sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 25. Ekuador Di Ekuador sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 26. Kolombia Di Kolombia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 27. Costa Rica Di Costa Rica sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 28. Rep. Dominika Di Rep. Dominika sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 29. Guatemala Di Guatemala sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 19 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 30. Haiti Di Haiti sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. 30 Pada pemilu yang terakhir, terdapat 27 kandidat calon presiden, 26 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 31. Tunisia Di Tunisia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 26 kandidat calon presiden, 18 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 8 orang independen. 32. Aljazair Di Aljazair sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 5 kandidat calon presiden, 4 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 33. Liberia Di Liberia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 20 kandidat calon presiden, 17 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 3 orang independen. 34. Nigeria Di Nigeria sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 15 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 35. Ghana Di Ghana sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 7 kandidat calon presiden, 6 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 36. Senegal Di Senegal sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 5 kandidat calon presiden, 4 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen. 37. Komoro Di Komoro sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 14 kandidat calon presiden, 2 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 12 orang independen. 38. Rep. Kongo Di Rep. Kongo sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 10 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 39. Guinea Di Guinea sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 12 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai 31 politik berbeda. 40 Guinea-Bissau Di Guinea-Bissau sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 12 kandidat calon presiden, 9 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 3 orang independen. 41. Madagaskar Di Madagaskar sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 36 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 42. Mali Di Mali sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 15 kandidat calon presiden, 4 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 11 orang independen. 43. Tanzania Di Tanzania sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 15 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 44. Togo Di Togo sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 7 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 45. Mauritania Di Mauritania sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden, 2 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 4 orang independen. 46. Sierra Leone Di Sieraa Leone sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 16 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 47. Zambia Di Zambia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 11 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 48. Afganistan Di Afganistan sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 18 kandidat calon presiden, 5 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 13 orang independen. 49. Turki Di Turki sistem pemilihan presiden dilaksanakan 32 secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. Perubahan Pandangan Mahkamah 76. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang, yang rangkuman putusannya sebagai berikut: Tabel V Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya No. Isu Konstitusionalitas Putusan Perubahan Pandangan Mahkamah/ Putusan 1. Pembatasan waktu publikasi hitung cepat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat” inkonstitusional. Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan 33 mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting. Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] … Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa 34 perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.” 2. Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut: 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan 35 gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. 3. Syarat mantan narapidana untuk maju dalam kontestasi pemilihan Dalam putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah menyatakan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan “tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta Selanjutnya melalui putusan Nomor 4/PUU- VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana yang maju dalam kontestasi pemilihan, sebagai berikut: i. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); ii. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; iii. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 36 dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu” iv. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mengatur lebih lanjut bahwa untuk jabatan publik yang dipilih syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak berlaku lagi jika seorang mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya atau ia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Kemudian Mahkamah kembali kembali pandangannya dalam putusan Nomor 42/PUU- XIII/2015, yang bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Perubahan pandangan tersebut disadari Mahkamah sebagaimana dijelaskan Pertimbangan Hukum Putusan No 56/PUU-XVII/2019 [3.12.3]. Mahkamah menjelaskan perubahan tersebut dalam pendirian Mahkamah adalah wajar sepanjang alasan yang mendasari (ratio decidendi) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan dalam 37 pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Setelah mengalami 2 kali perubahan dalam cara pandang, Mahkamah kembali meninjau syarat narapidana dalam konstestasi politik dalam Putusan No 56/PUU- XVII/2019, dalam putusannya Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana maju dalam kontestasi pemilihan menjadi sebagai berikut: i. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; ii. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 38 secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan iii. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Syarat-syarat tersebut berlaku dengan Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perubahan ini dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.13] dengan latar belakang penilaian Mahkamah mengenai pemberlakuan syarat secara alternatif yang mengakibatkan fakta empirik yang menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu tindak pidana korupsi). Sehingga Mahkamah tidak menemukan jalan lain 39 kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009. 77. Bahwa merujuk pada penjabaran Tabel V di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan- putusannya terdahulu; 78. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip ‘law changes by reasons’. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu “fiqih berubah jika illat nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Majelis untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi. 79. Bahwa selanjutnya, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-ex aequo et bono. 40 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rizal Ramli; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ir. Abdulrachim Kresno; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 41 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 42 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 mendapat dukungan dari beberapa partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden; 3. Bahwa menurut anggapan Pemohon I, hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 karena adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT). Sehingga apabila Mahkamah mengabulkan permohonan, maka Pemohon I dengan tegas menyatakan di berbagai media cetak dan elektronik akan mencalonkan diri dalam Pilpres Tahun 2024; 43 4. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan pasal a quo telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana pada penyelenggaraan Pilpres Tahun 2009 Pemohon I ditawari oleh salah satu parpol untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1,5 Triliun; 5. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (vide Bukti P-2), terdaftar sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (presiden dan wakil presiden). Berlakunya ketentuan pasal a quo berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang diharuskan memilih pasangan calon presiden dengan pilihan yang terbatas. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal kualifikasi subjek hukum para Pemohon sesuai dengan uraian dalam permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan. Menurut Mahkamah, norma yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Para Pemohon mengaitkan hal tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional dalam memeroleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? 44 Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 45 [3.6.1] Bahwa terkait dengan kualifikasi Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang berkeinginan mencalonkan diri dalam Pilpres Tahun 2024, meskipun Pemohon I mendalilkan beberapa kali mendapat dukungan publik dari beberapa partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan dimintakan untuk membayar sejumlah uang, namun tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon I pernah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden. Terlebih lagi Pemohon I tidak menjelaskan partai politik mana saja yang memberikan dukungan kepada Pemohon I dalam pemilihan Presiden Tahun 2009, apakah partai atau gabungan partai tersebut memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seandainya Pemohon I memang benar didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon I mestinya menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah atau menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan Pemohon I; Berkenaan dengan argumentasi Pemohon I mengenai kerugian potensial yang terjadi ketika mendeklarasikan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus membayar sejumlah uang kepada partai politik tertentu, hal tersebut adalah persoalan yang tidak relevan karena dalam ketentuan norma a quo tidak ditemukan ketentuan dimaksud. Dengan demikian, Pemohon I tidak mengalami kerugian dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apalagi klaim tersebut tidak didukung dengan bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6.2] Bahwa terkait dengan kualifikasi Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku pemilih yang memiliki hak untuk memilih, Pemohon II harus membuktikan bahwa Pemohon benar-benar ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu pemilih dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetap (DPT). Jikapun bukti itu ada, quod non, berkenaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Tahun 2014, pelaksanaan pemilihan anggota legislatif 46 serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang berbeda, sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan (pemilu serentak). Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024. Berkenaan dengan kerugian Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota legislatif tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilih Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2024; Terkait dengan anggapan kerugian Pemohon II bahwa adanya potensi dalam ketentuan norma a quo yang menyebabkan Pemohon II tidak memiliki kebebasan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang banyak adalah tidak beralasan karena norma tersebut tidak membatasi jumlah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Permasalahan berapa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon, sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan implementasi atas norma dimaksud. Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh Pemohon II tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 47 Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima -------------------------------------------------------------------------------- 48 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda perihal kedudukan hukum Pemohon II, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Norma a quo dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami: Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh dua orang Pemohon, yaitu: Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa 49 putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang pernah diputus sebelumnya, khusus Pemohon II seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK 6/2005 sebagai salah satu persyaratan formal untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, Pemohon II menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon II adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa Pemohon II adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk memilih (right to vote) dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang akan menyelenggarakan pemerintahan. Kedua, bahwa bagi Pemohon II, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang menjadi terbatas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fakta empirik yang dikemukakan, akibat ambang batas pencalonan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ketiga, bahwa selain kedua alasan di atas, ditambahkan Pemohon II, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden. [6.4] Menimbang bahwa bilamana penjelasan ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon II tersebut diletakkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 perihal kualifikasi Pemohon yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, bahwa Pemohon II telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, sebagaimana dijelaskan Pemohon II, 50 pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional dimaksud. Ketiga, secara gamblang Pemohon II menerangkan ihwal kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan secara aktual kerugian tersebut telah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004. Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Pemohon II, selama substansi norma Pasal 222 UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian akan berulang atau tetap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden masa depan. Keempat, uraian ketiga alasan tersebut sekaligus menjadi bangunan argumentasi (penjelasan) adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Kelima, dengan rangkaian penjelasan tersebut, Pemohon II telah menguraikan perihal kemungkinan bilamana permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional yang diuraikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [6.5] Menimbang bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon II di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya bagian kedudukan hukum, semua Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (presidential threshold) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam 51 permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon II dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam berbagai permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK 6/2005, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon II, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon II. *** 52 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dan oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 53 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah