PUU Tahun 2018

74/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: 1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI); 2. Yayasan Auriga Nusantara; 3. Charles Simabura, S.H., M.H.; 4. Oce Madril, S.H., M.A.; 5. Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H. Kuasa Hukum : Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dkk

Tanggal Registrasi: 2018-09-12

Tanggal Putusan: 2019-05-21

UU Diuji: UU 8/2010, UU 32/2004, UU 20/2003

Majelis Hakim: ["Suhartoyo (K)", "Manahan MP Sitompul (A)", "Enny Nurbaningsih (A)", "Cholidin Nasir (PP)"]

Amar Putusan: Alasan 1. 005/PUU- III/2005 Penjelasan [[Pasal 59 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. 2. 011/PUU- III/2005 Penjelasan [[Pasal 49 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003]] tentang Sistem Pendidikan Nasional Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma intinya. 3. 42/PUU- XIII/2015 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 2 ayat (1) huruf z]] - [[Pasal 74]] - [[Pasal 2 ayat (1)]] - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[74/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Diterima - **Tanggal Putusan**: 2018 Maret 19 - **Significance**: Medium - **File**: [[74 PUU 2018--UU_TPPU-TIDAK_DITERIMA-telahucap-21Mei2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Saldi Isra]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2018-09-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2018-09-27**: Perbaikan permohonan diterima - **2019-05-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[003/PUU-I/2003]] - [[003/PUU-IV/2006]] - [[005/PUU-III/2005]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[010/PUU-III/2005]] - [[011/PUU-III/2005]] - [[10/PUU-XVII/2019]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[17/PUU-V/2007]] - [[22/PUU-XIV/2016]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - dalam Putusan [[MK]] Nomor 51-52-[[59/PUU-VI/2008]] yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal poli... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan Alasan 1. 005/PUU- III/2005 Penjelasan [[Pasal 59 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. 2. 011/PUU- III/2005 Penjelasan [[Pasal 49 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003]] tentang Sistem Pendidikan Nasional Penjelasan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma intinya. 3. 42/PUU- XIII/2015 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 2 ayat (1) huruf z]] - [[Pasal 74]] - [[Pasal 2 ayat (1)]] - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - dalam Putusan [[MK]] Nomor 51-52-[[59/PUU-VI/2008]] yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal poli... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ##