73/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan H. Mean Raya Nomor 017, RT.003/RW.012, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Februari 2026 memberi kuasa kepada Didi Supandi dan Isam Saifudin, kesemuanya adalah staf pada kantor VST and Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultant, yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 71/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 73/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 18 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945, 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-lJndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 237 huruf c UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 4 a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberkan oleh UUD 1945 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan, Pemohon harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025 5 sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, maka perlu PEMOHON uraikan sebagai berikut: 4.1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3) yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Keanggotaan Advokat pada Organisasi Kongres Advokat Indonesia (Bukti P.4), serta Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bukti P.5). 4.2. Bahwa PEMOHON selain sebagai Advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi sejak 2012. PEMOHON memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara., yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam bagian kedudukan hukum pada Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025. 4.3. Bahwa PEMOHON memiliki Landasan Konstitusional untuk mengajukan Permohonan a quo, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain: Pasal 28C ayat (2), yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 4.4. Bahwa sebagai Advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi, serta memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, tentunya memiliki landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat. 4.5. Bahwa selain itu sebagai Warga Negara Indonesia saat menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Pemohon telah mengajukan ketentuan norma Pasal 57 huruf c dan 6 huruf d UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Selanjutnya disebut UU 24/2009) dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Larangan serta sanksi pidana atau denda atas penggunaan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam UU 24/2009 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON. 4.6. Bahwa artinya PEMOHON memiliki landasan konstitusional untuk menguji ketentuan norma a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON karena disatu sisi terdapat Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang telah membatalkan adanya larangan dan sanksi pidana penjara atau denda terhadap penggunaan Lambang Negara selain dari keperluan yang diatur dalam UU 24/2009, disisi lain terdapat ancaman pidana denda kategori II sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023. 4.7. Bahwa adapun uraian adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:  Adanya Jaminan Kepastian Hukum dalam penggunaan lambang negara selain untuk keperluan yang diatur dalam UU 24/2009 sebenarnya telah “Clear” melalui Putusan No. 4/PUU-X/2012.  Perlu PEMOHON jelaskan berkaitan dengan Putusan No. 4/PUU-X/2012. Dimana pada Desember 2011, saat masih menjabat sebagai Ketua Umum FKHK, PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil dengan dengan nomor Perkara 4/PUU-X/2012 yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Januari 2012.  Dimana dalam Perkara No. 4/PUU-X/2012, PEMOHON menguji ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, yang menyatakan: Setiap orang dilarang: 7 c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara, dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.  Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan No. 4/PUU-X/2012, pada sidang yang terbuka untuk umum, dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan Pasal 57 huruf d UU 24/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Oleh karena Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 57 huruf d UU 24/2009 adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c UU 24/2009. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memandang terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena terdapat hubungan yang erat, maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 69 huruf c Undang-Undang a quo.  Sehingga dalam Putusan No. 4/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan ketentuan Pasal 57 huruf d UU 24/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Mahkamah Konstitusi juga menambahkan ketentuan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap Pasal 57 huruf d UU 24/2009 dengan menyatakan ketentuan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat. 4.8. Bahwa dengan diaturnya sanksi ketentuan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, maka tentunya upaya penegakan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap penggunaan lambang negara sebagai bentuk kecintaan terhadap Lambang Negara menjadi sia-sia, dan 8 PEMOHON pun dalam dalam penalaran yang wajar berpotensi terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yakni Dena paling banyak kategori II sebanyak Rp. 10.000.000,-, karena PEMOHON kerap menggunakan kaos dengan bergambar Lambang Garuda Indonesia dalam beraktivitas sehari- hari sebagai bentuk kecintaan terhadap Lambang Negara Republik Indonesia. 4.9. Bahwa perlu PEMOHON jelaskan bahwa dalam Putusan No. 4/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum kepada semua Pemohon baik Forum Kajian Hukum dan Konstitusi sebagai Pemohon Badan Hukum, termasuk Pemohon perseorangan yang berprofesi sebagai wiraswasta ataupun Mahasiswa. Bahwa artinya PEMOHON sebagai Advokat dan Pengiat Konstitusi yang concern terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, dan juga yang kerap menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan penggunaannya dalam Undang-Undang tentunya memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma A quo ke Mahkamah Konstitusi. 4.10. Bahwa oleh karenanya PEMOHON mengalami kerugian bersifat Potensial, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena PEMOHON, Pasca Putusan No. 4/PUU-X/2012 semakin suka menggunakan kaos bergambar Lambang Negara, karena merasa sudah tidak memiliki kekhawatiran adanya ancaman pidana penjara atau denda karena ketentuan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dengan adanya ketentuan norma a quo, PEMOHON kembali terancam terkena pidana denda kategori II dengan Maksimal denda Rp. 10.000.000. 4.11. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka dapat dipastikan ancaman yang dalam penalaran yang wajar dapat dikenakan kepada PEMOHON tidak akan terjadi di kemudian hari. 9 5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON merasa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 237 huruf c UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 237 huruf c UU 1/2023, menyatakan: Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang dimaksud dalam Undang-Undang. bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilainilai budayanya Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentua Norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No. 36/PUU- XVIII/2023 yang diucapkan pada tanggal 25 Mei 2023, dimana Para Pemohon dalam putusan tersebut Menguji Ketentuan Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, Pasal 256 UU 1/2023. Namun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan: “permohonan para pemohon tidak 10 dapat diterima”, dengan pertimbangan hukum: ..., pada saat permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat fakta bahwa UU a quo atau KUHP (UU 1/2023) a quo yang dimohonkan pengujian secara hukum belum berlaku. Dengan demikian, unsur syarat adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang dan unsur adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian belum terpenuhi karena belum berlakunya undang-undang yang bersangkutan (vide. Putusan 36/PUU-XVIII/2023, Paragraf [3.5]. angka 6, hal. 30) 2. Bahwa meskipun ketentuan Norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak “Nebis in idem”) dengan uraian sebagai berikut: 2.1 Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal,dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2.2 Selanjutnya berdasarkan Pasal 72 PMK 7/2025, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.3 Oleh karena Putusan No. 36/PUU-XXI/2023 diputus dengan Amar Putusan: Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Mahkamah Konstitusi belum memeriksa Pokok Perkara tersebut. Maka tidak masuk dalam unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025 . 2.4 Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa terhadap Pengujian Pasal 237 huruf c UU 1/2023 dalam Putusan No. 36/PUU- XXI/2023 telah ternyata belum dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Maka permohonan PEMOHON masih dapat 11 dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi in casu tidak “Nebis in idem” 3. Bahwa berikutnya terhadap uraian pertentangan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu kami jelaskan sebagai berikut: 3.1. Bahwa ketentuan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, mengatur tentang sanksi pidana denda paling banyak kategori II, bagi setiap orang yang menggunakan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam undang-undang. 3.2. Bahwa besaran pidana denda kategori II, sebagaimana dimaksud pada Pasal 237 huruf c UU 1/2023, diatur pada Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023, yang menyatakan: Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: b. kategori II, Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah); 3.3. Bahwa ketentuan tentang larangan menggunakan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam ketentuan undang- undang dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023 merupakan norma yang sebelumnya diatur dalam Pasal 57 huruf d jo Pasal 69 huruf c UU 24/2009. 3.4. Apabila disandingkan antara ketentuan norma Pasal 57 huruf c jo. Pasal 69 huruf c UU 24/2009 dengan ketentuan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, sebagai berikut: UU 24/2009 UU 1/2023 Pasal 57 huruf d, menyatakan: Setiap orang dilarang: d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 huruf c, yang menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 237 huruf c, menyatakan: Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang- Undang 12 3.5. Apabila dicermati ketentuan norma Pasal 57 huruf d UU 24/2009 melarang setiap orang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang. Sementara untuk sanksi pidananya diatur dalam Pasal 69 huruf c, dengan sifat pemberian sanksi yang bersifat alternatif yakni Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ATAU denda paling banyak Rp. 100.000.000,-. 3.6. ketentuan Pasal 57 huruf d dan ketentuan Pasal 67 huruf c telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa adanya pemaknaan apapun oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Amar Putusan No. 4/PUU-X/2012. 3.7. Kemudian Pembentuk Undang-Undang memasukan norma larangan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang dengan sanksi kategori II yakni paling besar Rp. 10.000.000,- 3.8. Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kemudian oleh Pembentuk Undang-Undang kembali diatur dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023, dengan menghilangkan ketentuan Pidana Penjara dan menurunkan pidana denda dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000.- 3.9. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Karena secara prinsip sanksi pidana baik penjara ataupun denda yang dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang adalah adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK No. 4/PUU-X/2012. 3.10. Dalam Putusan No. 4/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf 13 [3.20], mengatakan: [3.17] Menimbang bahwa Pasal 57 UU 24/2009 menyatakan “Setiap orang dilarang: … d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal tersebut harus dimaknai secara sistematis dengan merujuk pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU 24/2009 yang menyatakan: Pasal 51 “Lambang Negara wajib digunakan di: a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; b. luar gedung atau kantor; c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; e. uang logam dan uang kertas; atau f. materai.” Pasal 52 “Lambang Negara dapat digunakan: a. sebagai cap atau kop surat jabatan; b. sebagai cap dinas untuk kantor; c. pada kertas bermaterai; d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau i. di rumah warga negara Indonesia.” Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: … c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. [3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang a quo hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak 14 termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta); Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia [3.19] Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang a quo. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena terdapat hubungan yang erat, maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 69 huruf c Undang-Undang a quo 3.11. Dalam pertimbangan tersebut terdapat beberapa penekanan oleh Mahkamah antara lain: 1) Larangan yang diikuti dengan sanksi Pidana dalam ketentuan a 15 quo haruslah memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta). Sama seperti pengaturan pada ketentuan Pasal 57 huruf d UU 24/2009. 2) Ketentuan Norma a quo tidak boleh mengabaikan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dalam hal ini termasuk penggunaan lambang negara sebagai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Mengingat Lambang Negara Indonesia bukanlah sekedar Lambang Negara semata, namun Lambang Negara Indonesia memiliki sangat nilai filosofis dan budaya bangsa Indonesia. 3) Pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan tersebut dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme 3.12. Namun apabila melihat perkembangan dalam kurun waktu lebih dari 13 (tiga belas) tahun sejak Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan No. 4/PUU-X/2012 terutama penggunaan lambang negara di era digital yang memiliki potensi besar dengan maksud untuk menghina atau merendahkan, maka ketentuan norma tersebut memang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan Lambang Negara, dengan tetap memberikan batasan antara menggunakan lambang negara dengan maksud sebagai bentuk ekspresi kecintaan atau dengan maksud untuk menghina dan/atau merendahkan Lambang Negara Indonesia. 3.13. Apabila melihat perkembangan kemajuan teknologi/digital saat ini ternyata, Ketentuan norma a quo diperlukan sebagai Pencegahan Dekstruksi Martabat Negara di Ruang Siber. Dimana di era digital penyebaran konten terjadi secara masif dan cepat. Keberadaan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 tetap diperlukan sebagai "pagar 16 hukum" untuk menindak pihak-pihak yang secara sengaja memanipulasi lambang negara melalui teknologi digital dengan maksud menghina, melecehkan, atau merendahkan martabat bangsa. Tanpa adanya norma ini, negara akan kehilangan instrumen untuk melindungi identitas kedaulatannya dari serangan digital yang bertujuan merusak integrasi nasional 3.14. Selain itu ketentuan norma a quo sepanjang dimaknai sebagaimana petium dalam permohonan a quo, maka dapat memberikan pembedaan antara “Kreativitas Nasionalisme” dan “Konten Penghinaan”. Dimana di dunia maya, batas antara ekspresi kreatif (seperti fan art bertema kenegaraan) dan upaya merendahkan sangatlah tipis. Jika norma ini bersifat kaku tanpa pemaknaan "maksud untuk menghina", maka jutaan pengguna media sosial yang mengunggah foto dengan atribut lambang negara sebagai bentuk kebanggaan terancam terkena pidana denda kategori II. Oleh karena itu, pemaknaan bersyarat ini berfungsi sebagai filter hukum agar negara hanya menyasar pelaku dengan niat jahat (mens rea), bukan warga negara yang berekspresi secara positif. 3.15. Tidak hanya itu, potensi penggunaan lambang negara untuk keperluan komersial di platform digital sangat tinggi. Norma ini tetap diperlukan untuk mencegah penggunaan lambang negara pada produk-produk digital atau fisik yang sifatnya merendahkan (misal: penempatan lambang negara pada konten asusila atau perjudian daring). Dengan demikian, batasan "maksud menghina" dalam petitum memberikan standar objektif bagi penegak hukum untuk menentukan mana penggunaan yang melanggar hukum dan mana yang merupakan ekspresi kecintaan. 3.16. Artinya, mempertahankan norma dengan pemaknaan baru adalah jalan tengah yang paling konstitusional. Di satu sisi, ia menghormati putusan MK terdahulu yang menyatakan bahwa penggunaan lambang negara adalah hak warga negara untuk memajukan budaya. Di sisi lain, ia memberikan ruang bagi negara untuk tetap memiliki daya paksa terhadap tindakan-tindakan destruktif yang nyata-nyata merugikan kehormatan Lambang Garuda Indonesia di mata dunia 17 internasional. 3.17. Selain itu, pemaknaan bersyarat ini dapat memperkuat prinsip negara hukum. Hal ini memastikan bahwa hukum pidana hadir bukan untuk menakut-nakuti warga negara yang patriotis, melainkan untuk menjaga ketertiban umum dari mereka yang menyalahgunakan teknologi untuk menghina simbol kedaulatan. Artinya daripada membatalkan norma secara total, dapat menyebabkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam perlindungan simbol negara. 3.18. Pemaknaan Bersyarat terhadap ketentuan norma a quo menjadi sangat penting untuk memberikan batasan niat (mens rea) dalam menerapkan sanksi denda pada warga masyarakat yang menggunakan Lambang Negara sebagai bentuk ekspresi kecintaan pada negara. 3.19. Dalam hukum pidana yang adil, suatu perbuatan (actus reus) tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah (mens rea). Pasal 237 huruf c UU 1/2023 saat ini murni bersifat "pelanggaran formal" yang kaku, di mana setiap orang dapat dipidana hanya karena tindakannya tidak sesuai daftar administratif dalam undang-undang, tanpa melihat apakah niatnya untuk menghormati atau menghina negara 3.20. Tanpa adanya batasan niat yang jelas, tindakan ekspresif yang bersifat positif ini berada dalam "wilayah abu-abu" yang dapat dengan mudah dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena dianggap "keperluan selain yang diatur undang-undang". Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budayanya sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. 3.21. Tanpa adanya pemaknaan sebagaimana dimaksud dalam Petitum a quo, maka norma a quo tidak memenuhi syarat lex certa (ketentuan yang jelas) karena tidak membedakan antara penggunaan yang bersifat apresiatif (seperti piala, stiker, kaos, atau karya seni) dengan penggunaan yang bersifat melecehkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi setiap warga masyarakat 18 karena pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012, terdapat ekspektasi hukum bahwa penggunaan lambang negara untuk ekspresi pribadi tidak lagi dipidana. 3.22. Artinya, perlindungan lambang negara tetap penting, namun sanksi pidana seharusnya hanya disasarkan pada perbuatan yang disertai niat jahat (evil intent) untuk merendahkan martabat lambang negara tersebut. Dengan demikian, pemaknaan bersyarat yang mewajibkan adanya unsur "maksud untuk menghina atau merendahkan" akan menjaga keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 237 huruf c UU 1/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya: 2. Menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “dikecualikan terhadap setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-undang dengan maksud untuk menunjukkan ekspresi kecintaan terhadap negara, dan hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-undang dengan maksud untuk menghina dan/atau merendahkan lambang negara.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 19 Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 20 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 21 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 237 huruf c UU 1/2023 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan undang-undang. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang memiliki perhatian serta kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention; 22 3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, dan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saat Pemohon menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Pemohon telah mengajukan pengujian norma Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Mahkamah dalam amar putusan a quo menyatakan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 yang pada pokoknya mengatur perihal larangan serta pengenaan sanksi pidana atau denda atas penggunaan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam UU 24/2009 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, esensi norma Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, senyatanya kembali diatur dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023; b. Bahwa pengaturan kembali larangan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan undang-undang berikut pengenaan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang kerap menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan undang-undang, seperti mengenakan kaos bergambar burung garuda dalam aktivitas sehari-hari sebagai bentuk kecintaan terhadap lambang negara Republik Indonesia; c. Bahwa dengan kembali diaturnya norma a quo dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023 juga membuat Pemohon berpotensi terancam pidana kategori II 23 dengan maksimal denda Rp10.000.000,- apabila mengenakan kaos bergambar lambang negara. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka dapat dipastikan ancaman yang dalam penalaran yang wajar dapat dikenakan kepada Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat aktual karena berlakunya norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang mengatur kembali perihal larangan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan undang-undang berikut pengenaan sanksi pidana denda yang semula diatur dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf d UU 24/2009, dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan 24 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, esensi dalam ketentuan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang mengatur perihal sanksi pidana denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang menggunakan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam undang-undang, sebelumnya juga diatur dalam Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU 24/2009 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012; 2. Bahwa menurut Pemohon, kembali diaturnya larangan penggunaan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam undang-undang berikut pengaturan pengenaan sanksi pidananya dalam norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023, tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena secara prinsip sanksi pidana baik penjara atau denda yang dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, pengaturan perihal larangan yang diikuti dengan sanksi pidana haruslah memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta) dan ketat (lex stricta). Disamping itu pengaturan perihal pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya yang dapat mengurangi rasa memiliki bahkan mengurangi kadar nasionalisme warga negara, dimana seharusnya tidak boleh mengabaikan kewajiban negara yang juga merupakan hak warga negara untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, 13 (tiga belas) tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, penggunaan lambang negara di era digital memiliki potensi besar untuk digunakan dengan maksud untuk menghina atau merendahkan, sehingga ketentuan dalam norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 selain tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan lambang negara, juga diperlukan sebagai upaya pencegahan destruksi martabat 25 negara di ruang siber. Selain itu, juga diperlukan sebagai “pagar hukum” untuk menindak pihak-pihak yang secara sengaja memanipulasi lambang negara melalui teknologi digital, termasuk penggunaan lambang negara pada produk- produk digital atau fisik, dengan maksud menghina, melecehkan, atau merendahkan martabat bangsa, agar negara tidak kehilangan instrumen untuk melindungi identitas kedaulatannya dari serangan digital yang bertujuan merusak integrasi nasional; 5. Bahwa menurut Pemohon, mempertahankan norma dengan pemaknaan baru adalah jalan tengah yang paling konstitusional untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu sekaligus memberikan ruang bagi negara untuk tetap memiliki daya paksa terhadap tindakan destruktif yang nyata-nyata merugikan kehormatan lambang garuda Indonesia di mata dunia internasional; 6. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bersifat “pelanggaran formal” yang kaku. Oleh karena itu, pemaknaan bersyarat dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang memberikan batasan niat (mens rea) dalam pengenaan sanksi denda pada warga negara yang menggunakan lambang negara sebagai bentuk ekspresi kecintaan atau yang dimaksudkan untuk menghina/merendahkan lambang negara Indonesia, diperlukan untuk memperkuat prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa hukum pidana hadir bukan untuk menakut-nakuti warga negara yang patriotis, melainkan untuk menjaga ketertiban umum dari upaya penghinaan simbol negara tanpa menyebabkan kekosongan hukum (rechtsvacuum); 7. Bahwa menurut Pemohon, tanpa adanya batasan niat (mens rea) yang jelas, tindakan ekspresif yang bersifat positif dimungkinkan berada pada “wilayah abu- abu” yang dapat dengan mudah dikriminalisai oleh aparat penegak hukum, sehingga bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budayanya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pemaknaan bersyarat yang mewajibkan adanya unsur “maksud untuk menghina atau merendahkan” akan menjaga keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 26 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan terhadap setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-udang dengan maksud untuk menunjukkan ekspresi kecintaan terhadap negara, dan hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-undang dengan maksud untuk menghina dan/atau merendahkan lambang negara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan telah jelas, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 diajukan permohonan kembali, karena norma pasal a quo pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 27 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yakni Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023. Dalam permohonan a quo, selain menggunakan dasar pengujian Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang juga digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023, Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023. Selain itu, alasan permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang mempersoalkan perihal kembali diaturnya ketentuan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang berikut pengenaan sanksi pidananya dalam Pasal 237 huruf c UU 1/2023, setelah sebelumnya norma pasal yang mengatur ihwal yang sama telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Dalam permohonan a quo, selain pengaturan kembali norma pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil, Pemohon juga menambahkan alasan permohonan yang berbeda, yakni pada pokoknya perihal ketiadaan pengaturan batasan niat dalam pengenaan sanksi denda pada warga negara yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-undang, 28 justru berpotensi menyebabkan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 pernah diajukan dan telah diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023, namun oleh karena dalam permohonan a quo terdapat dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan Nomor 36/PUU-XXI/2023 maka terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formil permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023 Mahkamah belum menilai pokok permohonan. Dengan demikian, norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai dengan memberikan pengecualian terhadap setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-udang dengan maksud untuk menunjukkan ekspresi kecintaan terhadap negara, dan hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan lambang negara selain dari yang ditentukan dalam undang-undang dengan maksud untuk menghina dan/atau merendahkan lambang negara. [3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang didalilkan Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2026, yang diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut: 1. …; 29 2. Menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. ...; 4. ... Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Oleh karena terhadap norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon a quo telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaan norma Pasal 237 huruf c UU 1/2023 yang dimohonkan dalam permohonan a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi dan kehilangan relevansi untuk dikaitkan dengan permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah kehilangan objek dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 30 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 31 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari