73/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 73/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : DR. Ir. John Gunung Hutapea, MM. Tempat/ tgl. Lahir Lagu Boti/25-09-1963 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : JI. Aggrek Lili Sektor II.2, Blok AB No.20, Angrek Loka, RT.001/RW.012, Kelurahan Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut sebagai ………………………………………….Pemohon I 2. Nama : Deny Panjaitan Tempat/ tgl. Lahir : Pematang Siantar/19-06-1974 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Durian XIV, D3 No.8 BAH, RT.001/RW.016 Kel. Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ………………………………………….Pemohon II 3. Nama : Saibun Kasmadi Sirait Tempat/ tgl. Lahir : Ajibata/28-08-1976 2 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Tebet Timur Dalam XI/83, RT.008/RW.006 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ……………………………………….Pemohon III 4. Nama : Elvis Sitorus, SH. Tempat/ tgl. Lahir : Medan/07-08-1972 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : KP. Kayuringin, RT.002/RW.025 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai ………………………………………Pemohon IV Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2024, memberi kuasa kepada Firman Hasurungan Simanjuntak, S.H., Arthur, G.H.L. Noija, SH, Andri S. Nainggolan, SH., Jerry Gultom, S.H., Renfred Valdemar, SH., Ruben A. Riupassa, SH., para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Politik Hukum, beralamat kantor di Gedung Yayasan PKP Pomad, Jalan Jamrud Nomor 14, RT.007/RW.002, Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor 73/PUU-XXII/2024, yang telah 3 diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, dan selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5493), Serta perubahan terahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 4 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dst ……….” Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a. yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi “ 3. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA yang berbunyi : "belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama ", k a r e n a BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, meguji, mengadili dan memutus Permohonan Para Permohonan; 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mengganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu, yaitu: (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) ; (b) Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang; (c) Badan hukum publik atau privat ; (d) Lembaga Negara.” 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi/UU MK tersebut, menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Hak Konstitusional” adalah “Hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: a. Pertama Kualifikasi sebagai Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. 6 b. Kedua Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: 1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa selain lima syarat diatas untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 6. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia: a. N a m a : DR. Ir. John Gunung Hutapea, MM. 7 Tempat/tgl lahir : Lagu Boti/25-09-1963 NIK : 3674012509630002 Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Kewarga Negaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jl. Aggrek Lili Sektor II.2, Blok AB No.20, Angrek Loka, RT.001/RW.012, Kelurahan Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten; b. N a m a : Deny Panjaitan Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar/19-06-1974 NIK : 3275111906740009 Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Kewarga Negaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jl. Durian XIV, D3 No.8 BAH, RT.001/RW.016 Kel.Padurenan, Kec.Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat; c. N a m a : Saibun Kasmadi Sirait Tempat/tgl lahir : Ajibata/28-08-1976 NIK : 3201022808760016 Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Kewarga Negaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Tebet Timur Dalam XI/83, RT.008/RW.006 Kel.Tebet Timur, Kec.Tebet, Jaksel; d. N a m a : Elvis Sitorus, SH. Tempat/tgl lahir : Medan/07-08-1972 NIK : 3275040708720028 Agama : Kristen Pekerjaan : Karyawan swasta Kewarga Negaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : KP. Kayuringin, RT.002/RW.025 8 Kel.Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi; Para Pemohon di atas adalah pihak yang berkeinginan atau bercita-cita ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di kampung halamannya di Daerah Kabupaten Kota yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, bersanding dengan mantan Kepala Daerah yang sudah pernah menjabat satu kali pada periode sebelumnya yang mana mantan Kepala Daerah terebut diposisikan sebagai calon wakilnya, namun dengan adanya aturan didalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA, membuat cita-cita Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya ikut membangun daerah dalam Pemerintahan bersama masyarakat setempat, sehingga secara konstitusional Para Pemohon telah dirugikan hak kosntitusionalnya dengan berlakunya ketentuan dalam pasal undang-undang tersebut, atau setidak- tidaknya berpotensi dilanggar hak kosntitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam perhelatan pemilihan kepada daerah; 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut, telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Para Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon, hak yang dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." 8. Bahwa berkaca pada putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, didalam legal standing permohonan 90/PUU-XXI/2023 tersebut pemohon mendalilkan bahwa pemohon bercita-cita menjadi seorang Presiden, akan tetapi didalam pokok- pokok permohonan, pemohon tidak menguraikan kembali alasannya ingin menjadi presiden, akan tetapi pemohon menguraikan dengan sangat rinci tentang Gibran Raka Buming Raka yang kala itu menjabat sebagai walikota solo yang diupayakan agar dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu didalam petitum permohonan pemohon juga tidak meminta agar batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden disesuaikan dengan usia pemohon yang saat mengajukan permohonan uji 9 materil di MK baru berusia 23 tahun. Pemohon malah meminta usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tetap 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, berikut petitum pemohon No. 90/PUU-XXI/2023: “Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "… atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota." Petitum yang diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah ini sangat jelas bukan ditujukan pada pemohon, dikarenakan pemohon masih seorang mahasiswa aktif yang usianya belum mencapai 40 tahun dan belum pernah menjadi Kepada Daerah. Oleh karena itu merujuk pada putusan Mahkamah 90/PUU- XXI/2023, dan kami sangat yakin bahwa Mahkamah pada prinsipnya tidak membeda-bedakan antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lain, Maka kami merasa memiliki legal standing yang sama dengan pemohon pada putusan 90/PUU-XXI/2023, sehingga kami memiliki legal standing dalam permohonan a quo; 9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas menurut Para Pemohon, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. III. Pokok Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya kalimat : " belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama " pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang PILKADA yaitu melahirkan 10 diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia khususnya Para Pemohon sebagai Perorangan; 2. Bahwa setelah mengkaji dengan seksama, Undang-undang PILKADA, khususnya ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf o tersebut, maka Para Pemohon berpendapat ketentuan tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sbb: “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 3. Bahwa substansi Pasal 27 ayat (1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, substansi Pasal 28C ayat (2) setiap warga negara berha memajukan dirinya untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk ikut membangun peradaban dan juga substansi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ; 5. Bahwa pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 sebenarnya sudah sangat jelas, masalahnya timbul pada saat membaca Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA yang menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ....(o) belum pernah menjabat sebagai 11 Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; 6. Bahwa dengan adanya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat serta berhak untuk memilih Pasangan Calon yang di inginkannya, termasuk memilih pasangan calon dari Mantan Kepala Daerah Yang berpengalaman sebelumnya MENJADI HILANG, karena yang dimungkinkan untuk dipilih sebagai pasangan calon Wakil Kepada Daerah oleh Pemohon, dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut hanyalah orang yang tidak pernah atau belum mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang dapat dijadikan sebagai calon wakil Kepala Daerah; 7. Bahwa Mantan Kepala Daerah yang dimaksud di sini adalah yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah satu kali pada periode sebelumnya pada daerah yang sama, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf n UU a quo, yang telah membatasi Kepala Daerah hanya dapat menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 8. Bahwa antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tersebut diatas diperhadapkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 terdapat Contradictio in Terminis, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 7 ayat (2) huruf o dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat " belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama " pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang PILKADA tersebut menunjukkan adanya KETIDAKPASTIAN HUKUM, selain itu pasal tersebut hanya mengakomodir calon-calon yang belum pernah menjadi Kepala Daerah untuk bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah, padahal Para Pemohon 12 memiliki keinginan atau cita-cita untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah berdampingan dengan mantan Kepala Daerah yang akan diposisikan sebagai calon wakil Kepala Daerah; Dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. UUD 1945 ; 9. Bahwa bila memperhatikan kembali substasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara sama kedudukannya baik di dalam hukum maupun Pemerintahan, sehingga tidak ada bedanya antara warga negara yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dengan warga yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, Undang-Undang Dasar telah mengatur hal ini dengan jelas dan tegas, akan tetapi dengan munculnya Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut seakan-akan norma dalam pasal tersebut hendak berupaya melindungi wibawa dan marwah si Mantan Kepala Daerah, Post power syndrome agar tetap terjaga auranya sebagai Kepala Daerah, meskipun dia sudah kembali menjadi warga biasa setelah menjabat pada periode sebelumnya, hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karna sessungguhnya UUD 1945 telah mengatur hal tersebut agar supaya tidak terjadi sindrom pasca kekuasaan kepada mantan Kepala Daerah, setelah dia kembali menjadi warga biasa. 10. Masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang sangat kolektif, primordialism sehingga tidak bisa dipungkuri pemimpin daerah akan lebih disukai yang berlatar belakang unsur kesukuan. Bila memperhatikan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU a quo maka Para Pemohon tidak dapat memajukan dan membangun kampung halamannya bersama- sama warga setempat yang mayoritas masyarakat Batak, sehingga ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 13 hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-undang PILKADA JELAS-JELAS TELAH MENGHAMBAT HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah berdampingan dengan Calon yang diinginkanya yaitu Calon Wakil Kepada Daerah dari mantan Kepala Daerah periode sebelumnya. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih pasangan calon wakil dan dipilih (the right to vote and the right to vote for candidates) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang- undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara, sehingga dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; 12. Bahwa apabila diperhatikan substansi Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; dan bila memperhatikan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA yang menyatakan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... (o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”, maka Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang PILKADA tersebut jelas tidak memberikan perlakuan sama, dan sederajat terhadap sesama warga negara, hal ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, termasuk Para Pemohon sebagai Perorangan yang memiliki cita-cita sebagai bakal calon peserta pilkada, yang akan mengikuti pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon wakilnya guna mengikuti pesta kontestasi pilkada, sehingga dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 13. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari sensasi, melainkan sesuatu yang sah secara dan menurut hukum yang prinsip dan yang substansial serta asasi karena berangkat dari pokok pikiran PASAL 27 14 AYAT (1), PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28 D AYAT (1) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan masing-masing diatas; 14. Bahwa salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon dengan masih berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut adalah PERAMPASAN HAK KONSTITUSI PARA PEMOHON UNTUK MEMILIH PASANGAN CALONNYA pada saat akan menentukan calon Wakil Kepala Daerah yang akan di gandeng atau dipilih untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang a quo ; M A K A berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto pasal 45, juncto pasal 51 ayat (1) dan juncto pasal 56 ayat (1) UU MK, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama” bertentangan dengan ketentuan didalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Idonesia. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya; [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 15 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 7. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang 8. Bukti P-8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-XIII/2015 9. Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 10. Bukti P-10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 11. Bukti P-11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 12. Bukti P-12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 13. Bukti P-13 Fotokopi KTP DR. John Gunung Hutapea 14. Bukti P-14 Fotokopi KTP Deny Panjaitan 15. Bukti P-15 Fotokopi KTP Elvis Sitorus, SH 16. Bukti P-16 Fotokopi KTP Saibun Sirait 16 Selan itu, para Pemohon juga telah menyampaikan alat bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-19 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut: 17. Bukti P-17 Fotokopi Bukti Bayar Pajak DR. John Gunung Hutapea 18. Bukti P-18 Fotokopi Bukti Bayar Pajak Deny Panjaitan 19. Bukti P-19 Fotokopi Bukti Bayar Pajak Saibun Sirait [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 18 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a… ….. o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menjelaskan kualifikasi dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer) yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. 3. Bahwa para Pemohon berkeinginan atau bercita-cita untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, yakni pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang ingin berpasangan dengan mantan kepala daerah yang sudah pernah menjabat satu kali pada periode sebelumnya yang mana 19 mantan kepala daerah tersebut akan diposisikan sebagai calon wakil kepala daerah. Namun, dengan adanya aturan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, membuat cita-cita para Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya ikut membangun daerah dalam pemerintahan bersama masyarakat setempat, sehingga para Pemohon menilai telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut atau setidak- tidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam pemilihan kepada daerah. 4. Bahwa para Pemohon juga beranggapan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 telah menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap para Pemohon, sehingga jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa para Pemohon, setelah berkaca terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni terkait dengan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan secara bersyarat, sangat yakin Mahkamah pada prinsipnya tidak membedakan antara Pemohon yang satu dengan Pemohon yang lain. Oleh karenanya, para Pemohon beranggapan dirinya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, para Pemohon selain menyatakan sebagai warga negara Indonesia (WNI) pembayar pajak (tax payer), menilai telah dirugikan atau terlanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Namun demikian menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, para Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterkaitan berlakunya norma a quo dengan posisi atau kedudukan sebagai pembayar pajak. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah Konstitusi, perseorangan WNI, khususnya pembayar pajak, dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, jika norma yang diuji konstitusionalitasnya berkenaan dengan undang- undang di bidang keuangan negara. Namun demikian, dalam permohonan a quo, norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian bukanlah 20 undang-undang atau norma yang berkenaan dengan keuangan negara. Terlebih, secara tekstual, apabila dibaca secara saksama, maksud suku kata “nya” dalam frasa “...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mengandung arti kerugian konstitusional yang diuraikan harus spesifik dan kerugian dimaksud bersifat aktual atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, kerugian yang dialami para Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya norma atau undang-undang tersebut. Terlebih, para Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi kaitan antara pajak yang dibayar oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Selain itu, para Pemohon tidak menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, ihwal uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon, yang berkeinginan atau bercita-cita ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, in casu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan berpasangan dengan mantan kepala daerah yang pernah menjabat sebelumnya untuk dicalonkan sebagai calon wakil kepala daerah mendampingi para Pemohon, yang menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, sekalipun norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 berisi larangan bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama, norma a quo tidak menghalangi para Pemohon untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, pengaturan dimaksud tidak menghalangi para Pemohon, namun membatasi orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama. Artinya, jika benar-benar ingin berpartisipasi membangun daerah dengan cara mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah, para Pemohon 21 seharusnya berupaya mencari calon wakil kepala daerah yang tidak terhambat oleh ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Berdasarkan uraian di atas, sekalipun para Pemohon adalah WNI pembayar pajak, menurut Mahkamah, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 tidak merugikan atau menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 22 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.58 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat 23 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani