73/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 73/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ahmad Syaikhu Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 2. Nama : Aboe Bakar Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta Sebagai ----------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I II. Nama : Salim Segaf Aljufri Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Alamat : Jalan Rambutan Nomor 47 Kav. 12A RT. 03/06 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------------------------- Pemohon II 2 Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2022 dan bertanggal 30 Juni 2022 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., Faudjan Muslim, S.H. dan Aristya Kusuma Dewi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Negara Hukum Institute, yang beralamat di Kantor Partai Keadilan Sejahtera MD Building, Jalan TB Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 5 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 15 Juli 2022 dengan Nomor 73/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 8 Agustus 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi [1.1] Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar" 3 Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. [1.2] Permohonan para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) (Bukti P-1) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-2), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal yang diuji yakni Pasal 222 UU 7/2017: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Batu uji yakni: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI1945 (3) ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 4 [1.3] Permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [2.1] Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [2.2] Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5 Pemohon I [2.3] Merujuk pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, maka badan hukum dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang. Pemohon I adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.UM.06.08-195 tanggal 27 Agustus 2002 yang terakhir diubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tanggal 19 April 2021 (Bukti P-3). [2.4] Dalam hal ini, Pemohon I diwakili oleh Presiden Partai dan Sekretaris Jenderal yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Partai dan menandatangani surat dan/atau dokumen penting tertentu berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (Bukti P- 4). Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga berbunyi: (1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai. (2) Presiden Partai bertindak untuk dan atas nama Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Presiden; b. Sekretaris Jenderal; c. Bendahara Umum; dan d. Bidang/Badan. (4) Presiden bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat dan/atau dokumen penting tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan. [2.5] Pemohon I diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP Partai sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2021 Susunan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang dibuat pada 25 Oktober 2021 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 (Bukti P-5). Sehingga, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan representasi yang sah untuk mewakili Partai sebagai badan hukum di muka hukum termasuk mengajukan Permohonan atas nama Partai di Mahkamah Konstitusi. [2.6] Pemohon I juga merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1- 6 Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Bukti P-6) [2.7] Pemohon I merupakan partai politik yang berhasil duduk sebagai salah satu partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 31 Agustus 2019. (Bukti P-7) [2.8] Pemohon I menyadari bahwa berdasarkan puluhan putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold, isu mengenai legal standing atau kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu alasan putusan yang seringkali tidak diterima oleh Mahkamah. Namun dalam putusan-putusan mutakhir Mahkamah, terdapat penegasan bahwa yang dianggap dapat menjadi pemohon terkait pengujian Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik peserta pemilu. Mengutip Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 dinyatakan bahwa: “[3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” “[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 7 [2.9] Lebih jauh, berdasarkan Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 ditegaskan kembali bahwa partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya. “[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VIII/2020 tersebut di atas maka partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.” [2.10] Mahkamah secara konsisten memberikan penekanan mengenai hak konstitutional dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya dimiliki oleh partai politik dengan menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dari pemilu sebelumnya. [2.11] Penafsiran Mahkamah mengenai kedudukan hukum partai politik dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 menjadi dasar bagi Pemohon I untuk mengajukan Permohonan ini sebagai badan hukum partai politik yang menjadi peserta pada pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2019. [2.12] Sebagaimana hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, PKS dalam hal ini sebagai Pemohon I berhak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sayangnya, angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara nasional dalam Pasal 222 UU 7/2017, membuat Pemohon I telah dan berpotensi kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [2.13] Angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga pernah membuat PKS tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri pada Pemilu 2019. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Syura Nomor: 02/D/SKEP/MS-VI/PKS/V/1439 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden Republik 8 Indonesia dari Internal Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Januari 2018, PKS sebenarnya sudah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 dari internal Partai (Bukti P-8). Namun, angka presidential threshold yang tinggi, membuat Pemohon I mendapatkan kerugian konstitusional yang spesifik yakni tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri atau dari internal Partai di Pemilu 2019. [2.14] Angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga membuat PKS mendapatkan kerugian potensial tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri pada Pemilu 2024 mendatang. Jauh-jauh hari PKS sudah mempersiapkan strategi penokohan sebagai salah satu tahapan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan resmi melalui Surat Keputusan Majelis Syura PKS Nomor 21/SKEP-MMS-III/PKS/VII/1442 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Simbol Tokoh Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemenangan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang diberikan kepada Pemohon II yakni Salim Segaf Aljufri. (Bukti P-9). Namun, angka presidential threshold yang tinggi, membuat Pemohon I lagi-lagi berpotensi mendapatkan kerugian konstitusional karena tidak dapat mengusulkan calonnya sendiri di Pemilu 2024. [2.15] Hubungan sebab akibat dengan lahirnya Pasal 222 UU 7/2017 dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I memang sangat aktual dan potensial apabila dilihat dari perolehan suara Pemohon I pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Pemohon I sebagai Partai dengan 7,1% kursi DPR dan 6,79% suara nasional pada Pemilu 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 (Bukti P-10) serta 8,21% kursi DPR, dan 8,7% suara nasional pada Pemilu 2019 (vide Bukti P-7) mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. [2.16] Pemohon I sepakat dengan Mahkamah bahwa presidential threshold merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Namun, Pemohon I menilai bahwa open legal policy dari angka-angka presidential threshold yang saat ini berlaku sangat merugikan Pemohon I. Sehingga, Pemohon I kemudian 9 menggunakan forum kekuasaan kehakiman untuk memohon kepada Mahkamah untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon I dengan merasionalisasi angka-angka tersebut. [2.17] Pemohon I juga mencermati sejumlah putusan yakni Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR dan/atau anggota DPR pada dasarnya dianggap tidak memiliki legal standing karena telah memiliki kesempatan luas dengan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [2.18] Pemohon I berupaya untuk mencermati kedudukan hukum partai politik dalam pengujian ini, bahwa pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang telah sering dirujuk oleh putusan lainnya menunjukkan bahwa pada dasarnya Mahkamah menerima legal standing partai politik yang turut membahas UU yang diujikan manakala berkaitan dengan hak konstitutional yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah menerima legal standing partai politik yang ikut membahas yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dengan batu uji Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan menyatakan: “sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya dl DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang- undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;” [2.19] Hal ini berbeda dengan putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015 yang tidak menerima legal standing pemohon anggota partai politik dalam pengujian UU 17 tahun 2014 (UU MD3) yang berkaitan dengan tata cara penunjukan pimpinan DPRD berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dikarenakan batu uji UUD 1945 yang digunakan tidak secara eksplisit mengatur hak 10 konstitutional anggota DPRD selaku pemohon. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi menyatakan; “sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-V1/2008. bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.” [2.20] Konsistensi Mahkamah dalam tidak menerima legal standing partai politik yang ikut dalam pembahasan juga ditemukan dalam Putusan Nomor 35/PUU- XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015. Namun dalam pengujian ini, objek pengujian adalah mengenai penghitungan proporsional terbuka yang dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang tidak secara eksplisit mengatur hak konstitusional pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa: “[3.8] …. telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. …. Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo kepada Mahkamah.” [2.21] Secara umum, memang Mahkamah konsisten dengan pandangan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang- undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Namun, secara khusus, Mahkamah juga memberikan pengecualian terhadap perkara di mana anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-undang dapat memiliki legal standing untuk menguji undang-undang yang turut dibahas dan disetujuinya, sebagaimana yang akan Pemohon jelaskan di bawah ini: 11 Kedudukan Hukum Khusus/Hak Eksklusif [2.22] Kekhususan ini dapat dirujuk pada Putusan Nomor 23-26/ PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Mahkamah menerima legal standing anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan UU yang dimohonkan. Hal ini didasarkan pada argumentasi adanya hak eksklusif (kedudukan hukum khusus) yang dimiliki oleh anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan sebuah undang-undang. [2.23] Kedudukan hukum khusus atau hak eksklusif ini hanya dapat terjadi manakala objek permohonan yang diajukan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh subjek hukum yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Dalam Putusan Nomor 23-26/ PUU-VIII/2010, anggota DPR dapat mengajukan pengujian UU 17/2014 (UU MD3) terkait hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, adanya hak eksklusif yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh anggota DPR membuat Mahkamah dalam putusan tersebut menerima legal standing anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-undang yang diujikan. Lebih jauh Mahkamah menyatakan: “Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;” [2.24] Oleh karenanya, berdasarkan kajian terkait putusan-putusan terhadap legal standing partai politik dan/atau anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui UU yang diujikan, dapat ditemukan pola sebagai berikut: Nomor Perkara Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 Nomor 73/PUU- XII/2014 Nomor 85/PUU- XII/2014 Nomor 35/PUU- XII/2014 Nomor 23- 26/ PUU- VIII/2010 Pemohon Partai Bulan Bintang (Ikut membahas dan menyetujui) PDIP (ikut membahas dan menyetujui) Anggota DPRD Partai politik PKS dan PPP (partainya ikut membahas dan menyetujui) Partai Kebangkitan Bangsa (Ikut membahas dan menyetujui) Anggota DPR Partai Golkar, PKB, Partai Hanura Batu Uji Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 - Pasal 20 ayat (2) dan - Pasal 22E (3) UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 Pasal 22E UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 12 Norma yang diuji Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ketentuan Presidential Threshold - Pasal 84, - Pasal 97, - Pasal 104, - Pasal 109, - Pasal 115, - Pasal 121, dan - Pasal 152 UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 Ketentuan tentang pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR RI Pasal 376 UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 jo. Pasal 354 UU Nomor 27 Tabun 2009 tentang MD3 Ketentuan tentang pimpinan AKD DPRD - Pasal 5 dan - Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ketentuan tentang kebijakan pemilu proporsional terbuka - Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), - Pasal 182 ayat (1), dan - Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Terkait Hak Angket, Hak Interpelasi, Hak Menyatakan pendapat Pendapat MK Menerima Legal Standing Partai politik yang turut membahas Tidak menerima legal standing Pemohon I (PDIP) karena norma yang diuji tidak berkaitan langsung dengan hak yang diatur dalam UUD 1945. (Perbedaan tata cara pemilihan pimpinan DPR dan DPRD bukan sebuah diskrimimasi) Tidak menerima legal standing anggota partai politik karena sudah memiliki perwakilan yang ada di DPR Tata Cara penunjukkan pimpinan DPRD Tidak menerima legal standing anggota partai politik karena sudah memiliki perwakilan yang ada di DPR yang turut mem-bahas dan menyetujui Menerima legal standing anggota partai politik meskipun sudah memiliki perwakilan yang ada di DPR karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR Pola Norma yang diuji berkaitan dengan Hak konsti- tutional yang eksklusif dan eksplisit yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji. Norma yang diuji tidak berkaitan dengan hak konstitusional yang eksklusif dan eksplisit di dalam pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji Norma yang diuji Tidak Berkaitan Dengan Hak Konstitutional yang secara eksklusif dan eksplisit diberikan dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Norma yang diuji Tidak Berkaitan Dengan Hak Konstitutional yang secara eksklusif dan eksplisit diberikan dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Norma yang diuji berkaitan dengan Hak konsti- tutional yang eksklusif dan eksplisit yang diberikan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji. [2.25] Pertimbangan terkait hak eksklusif ini merupakan bukti konsistensi pola bahwa terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan. 13 Pertama adalah pertimbangan umum yakni Mahkamah tidak dapat menerima legal standing anggota DPR atau partai politik yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan suatu UU yang dimohonkan pengujian sebagaimana dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014. Kedua, pertimbangan kedudukan hukum khusus/hak eksklusif, yakni Mahkamah menerima legal standing anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan UU jika hal tersebut berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak eksklusif tersebut dilanggar oleh berlakunya undang-undang yang diujikan. Hal ini didasarkan pada putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 terkait hak anggota DPR yang dikurangi dalam UU yang dimohonkan. Begitu pula dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 khususnya partai politik yang turut membahas mengenai UU 42/2008 terkait presidential threshold yang diterima legal standing-nya. Indikator Kedudukan Hukum Umum Partai politik / Anggota Partai politik Kedudukan Hukum Khusus Partai politik/ Anggota Partai politik Keterlibatan Ikut Membahas dan Mengesahkan Ikut Membahas dan Mengesahkan Batu Uji dan Hak Eksklusif Batu uji UUD 1945 tidak berhubungan dengan hak eksklusif dan eksplisit yang hanya dimiliki oleh partai politik dan anggota partai politik. Batu uji UUD 1945 yang secara ekskusif dan eksplisit menyatakan hak partai politik dan anggota partai politik di DPR. Contoh Contoh: 1. Pengujian terkait Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 terkait dengan hak partai politik sebagai peserta pemilu untuk mengirim anggota DPR dan DPRD terpilih yang dikaitkan dengan pasal 84, 97, 104, 109, 115, 121, dan 152 UU MD3 yang membahas tentang pimpinan AKD di mana kedua ketentuan tersebut tidak terkait satu sama lain secara eksplisit. 2. Pengujian terkait Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 terkait dengan hak partai Contoh: 1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terkait hak yang hanya dimiliki oleh partai politik dalam mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Dikaitkan dengan permohonan Pasal 222 UU 7/2017 tentang ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. 2. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 terkait dengan hak yang dimiliki oleh anggota DPR terkait hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dikaitkan dengan permohonan Pasal 77 dan 14 politik sebagai peserta pemilu untuk mengirim anggota DPR dan DPRD terpilih yang dikaitkan dengan pasal 5 dan 215 UU Pemilu 2014 tentang Proporsional Terbuka yang tidak diatur secara eksplisit dan berkaitan secara langsung. 3. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tentang eksistensi pemerintahan daerah di mana terdapat DPRD yang dikaitkan dengan pasal 376 UU MD3 terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan AKD DPRD Pasal 184 UU MD3 terkait hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Putusan Legal Standing Tidak Dapat Diterima Legal Standing Diterima [2.26] Pemohon berupaya mencermati, bahwasanya berdasarkan putusan Mahkamah sebelumnya maka kerugian konstitutional Pemohon I sebagai partai politik yang turut membahas UU 7/2017, terlepas dari sikap Pemohon I yang walk out dan tidak ikut dalam persetujuan UU 7/2017, memiliki hak eksklusif yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 222 UU 7/2017. Hak eksklusif ini juga sejalan dengan berbagai putusan Mahkamah terkait kedudukan hukum partai politik dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 yang menyatakan: “subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” [2.27] Merujuk pada amar Putusan Nomor 23-26/ PUU-VIII/2010 maka Mahkamah menegaskan adanya konsep “hak konstitutional eksklusif” yang merupakan hak-hak konstitutional yang melekat pada anggota DPR. Secara tegas Mahkamah menyatakan dalam Amar Putusan Nomor 23-26/ PUU-VIII/2010 sebagai berikut: “Para Pemohon perorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan para Pemohon anggota 15 DPR memiliki kedudukan hukum (legal standing) khusus untuk permohonan a quo terkait dengan hak-hak konstitusional yang secara eksklusif melekat pada anggota DPR;” [2.28] Pemohon berusaha menggunakan nalar hak eksklusif untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon I sebagai partai politik yang turut membahas UU 7/2017, tetapi melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU 7/2017. Penggunaan hak eksklusif atas hak konstitutional yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tegas-tegas memberikan hak konstitutional pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden bagi partai politik secara eksklusif. Hak konstitutional eksklusif inilah yang digunakan oleh Pemohon I untuk menguji Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang secara aktual dan potensial merugikan hak konstitutional Pemohon I sebagai partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [2.29] Mencermati kedudukan hukum Pemohon I, kedudukan hukum khusus yang digunakan Mahkamah merupakan dasar argumentasi bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya dapat diberikan kepada pemohon partai politik peserta pemilu sebelumnya. Hak eksklusif inilah yang telah dan berpotensi kembali dilanggar dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 terkait angka presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Menggunakan nalar tersebut, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk menerima legal standing Pemohon I dengan alasan-alasan sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian kedudukan hukum ini. [2.30] Di tengah polemik terjadinya constitutional urgency yang menyita perhatian publik ini, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk memberikan kesempatan pembahasan terhadap substansi Permohonan dengan menerima legal standing Pemohon I sebagai badan hukum yang memiliki kerugian konstitutional dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Pemohon II [2.31] Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041707510001 (Bukti P-11). Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang. 16 [2.32] Pemohon II merupakan Ketua Majelis Syura yang telah diputuskan sebagai simbol tokoh pemenangan pemilihan presiden 2024 sebagaimana diputuskan oleh Majelis Syura PKS berdasarkan Poin 4 Kesimpulan Putusan Majelis Syura ke-4 PKS Tahun 2021 (Bukti P-12) dan Surat Keputusan Majelis Syura PKS Nomor 21/SKEP- MMS-III/PKS/VII/1442 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Simbol Tokoh Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemenangan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. (vide Bukti P-9). [2.33] Kebijakan internal PKS yang menetapkan Pemohon II sebagai Simbol Tokoh Partai yang salah satunya untuk pemilihan presiden merupakan salah satu tahapan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah, jadwal pencalonan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Adapun untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. [2.34] Belum ada satupun dari partai politik peserta pemilu yang telah mengumumkan dengan resmi maupun mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dikarenakan potensi koalisi masih sangat dinamis dan membuka peluang bagi seluruh kandidat yang ditokohkan oleh masing-masing partai politik. Kelaziman dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa koalisi dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden biasanya akan ditentukan last minute menjelang 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh KPU. [2.35] Adapun istilah penokohan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 yang menggunakan frasa “didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.” [2.36] Berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah terkait pemohon perorangan, maka secara konsisten Mahkamah menyatakan syarat pemohon perorangan dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 adalah WNI yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang didukung oleh partai politik. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 menegaskan bahwa: “Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat 17 membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” [2.37] Kembali secara konsisten Putusan 66/PUU-XIX/2021 ini menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan lainnya yakni 5/PUU-XX/2022, 6/PUU- XX/2022, 7/PUU-XX/2022, 68/PUU-XIX/2021, dan 70/PUU-XIX/2021. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara partai politik dan WNI calon Presiden Pemilu 2024 merupakan amanat dari constitutional interpretation Mahkamah Konstitusi terkait kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [2.38] Pemohon II sebagai WNI mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pemohon hanya apabila dapat membuktikan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Merujuk pada Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021 pembuktian bahwa WNI adalah kandidat calon presiden ini menjadi sangat penting untuk dibuktikan kepada Mahkamah. Oleh karenanya Pemohon II secara khusus memberikan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah salah satu kandidat calon presiden yang didukung oleh Pemohon I. [2.39] Pemohon II memiliki hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, sesuai dengan intrepertasi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 di atas. Hal ini disebabkan partai politik pendukung yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memenuhi angka presidential threshold yang tinggi, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada pemilu sebelumnya. [2.40] Pemohon II mendalilkan bahwa jika saja angka presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak terlalu tinggi maka kemungkinan besar kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II yakni hak politik berupa right to be candidate sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak akan terhalangi. [2.41] Kerugian yang dialami oleh Pemohon II bukan hanya merupakan kerugian potensial terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Lebih dari itu, Pemohon II juga pernah mengalami kerugian aktual yang disebabkan oleh tingginya angka presidential threshold ini. Hal ini dikarenakan pada Pemilu 2019, Pemohon II 18 sebenarnya juga pernah diusulkan oleh Pemohon I sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2019 sebagaimana Keputusan Musyawarah Majelis Syura Nomor 02/D/SKEP/MS-VI/PKS/V/1439 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari Internal Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Januari 2018 (Vide Bukti P-8). Sayangnya, angka presidential threshold yang tinggi ini mengakibatkan terjadinya kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon II sehingga tidak dapat dicalonkan oleh Pemohon I. [2.42] Melalui permohonan ini, Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional kepada Pemohon II agar mendapatkan right to be candidate, setidaknya dengan adanya dukungan partai politik dengan angka presidential threshold yang rasional sehingga dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon II untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis. Pada akhirnya Pemohon II berharap bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kombinasi Para Pemohon [2.43] Kombinasi Pemohon I sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 bersama- sama dengan Pemohon II sebagai perorangan WNI sebagai salah satu kandidat calon Presiden yang diusulkan oleh Pemohon I merupakan formulasi yang disesuaikan dengan constitutional interpretation Mahkamah terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 menegaskan bahwa: “Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” [2.44] Para Pemohon telah mengkaji syarat untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017. Hal ini dikarenakan konsekuensi dari kegagalan mendapatkan legal standing berakibat pada tidak dibahasnya pokok permohonan yang pada dasarnya sangat penting dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. 19 [2.45] Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ditambah lagi dengan constitutional interpretation Mahkamah terhadap hak konstitusional Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Argumentasi Permohonan (Posita)/Alasan Berbeda Permohonan Tidak “Nebis in Idem” [3.1] Permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang diajukan sebelumnya. [3.2] Para Pemohon telah mencermati ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji ketentuan UU yang sebelumnya pernah diuji dengan dasar atau alasan pengujian yang berbeda, sebagai berikut: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” [3.3] Para Pemohon telah mencermati bahwa terdapat puluhan permohonan sebelumnya terkait dengan pasal a quo, namun dari jumlah tersebut hanya terdapat 4 putusan yaitu: Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Nomor 49/PUU- XVI/2018; Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018; dan Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diputuskan dengan amar ditolak oleh Mahkamah dan dipertimbangkan alasan dan dasar pengujiannya. [3.4] Oleh karena itu, Para Pemohon menjabarkan perbedaan permohonan ini dengan permohonan lainnya dalam rangka membuktikan bahwa permohonan ini tidak sama dengan permohonan yang telah ditolak dan diperiksa substansi atau pokok perkaranya. Perbedaan yang dimaksud tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: 20 Putusan 53/PUU- XV/2017 49/PUU- XVI/2018 54/PUU- XVI/2018 52/PUU- XX/2022 Permoho nan a quo Alasan PT bukan Open legal policy. PT merupakan Close Legal Policy (bukan open legal policy) PT Tidak sesuai dengan nilai- nilai Pancasila yang tidak dapat terpisah dari UUD 1945 PT seharusnya tidak ada karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan close Legal Policy PT adalah Open legal policy PT berdasarkan hasil pemilu sebelumnya tidak relevan untuk diterapkan dalam pemilu berikutnya. PT membuat sulitnya kehadiran calon-calon alternative PT Tidak sesuai dengan prinsip jujur karena rakyat dibohongi dengan membuat pilihannya di tahun 2014 sebagai dasar PT PT menjadikan Pemilu dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal. PT adalah upaya untuk Penguata n Sistem Presidens ial dan Demokra si/kedaula tan rakyat PT bertentangan dengan logika dari pelaksanaan pemilu serentak dan merusak sistem presidensial. PT merupakan Constitutional Breaching, bukan Constitutional Engineering. PT mengubah konsep kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Angka PT adalah Open legal policy yang seharusn ya diberikan batasan oleh MK sebagai petunjuk bagi pembentu k undang- undang dalam melaksan akan open legal policy. PT adalah diskriminasi bagi partai politik baru karena tidak dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Penghitungan PT berdasarkan hasil Pemilu DPR Sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; PT hanya mengakomodir kepentingan elit politik dan menjadi alat bagi partai politik besar untuk menghilangka n persaingan. Angka PT terlalu tinggi membuat sulitnya muncul calon presiden dan wakil presiden alternatif yang memicu 21 terjadinya polarisasi. PT dari hasil pemilu sebelumnya mengeliminasi fungsi evaluasi di dalam pemilu. PT membuat esensi dari pemilihan presiden hilang karena lebih berpotensi menghadirkan calon presiden dan calon wakil presiden tunggal. PT Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat dan melanggar asas electoral justice Angka PT semestiny a ditentuka n secara proporsio nal dan implemen tatif. Batu Uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) – ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) – ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Petitum Permohonan Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Menyatakan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatak an Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjan 22 sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dimaknai diberlakukan pada Pemilu serentak Tahun 2019. g frasa “…yang memenuh i persyarat an perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperol eh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumn ya.” bertentan gan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjan g persentas e tersebut melebihi interval persentas e sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) Kursi DPR. 23 [3.5] Berdasarkan pada perbandingan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar terkait antara alasan dalam permohonan ini dengan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya yang diperiksa substansi perkaranya oleh Mahkamah. [3.6 Perbedaan yang mendasar adalah permohonan a quo sejatinya tidak seperti permohonan-permohonan sebelumnya yang diperiksa substansinya dan ditolak oleh Mahkamah, yang menganggap bahwa presidential threshold bukan open legal policy (close legal policy). Sedangkan, permohonan ini setuju dengan pandangan Mahkamah bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. [3.7] Berdasarkan landasan tersebut, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP), yang tidak pernah disinggung dalam permohonan-permohonan yang berkaitan dengan Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 sebelumnya. [3.8] Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk tidak menetapkan permohonan ini nebis in idem, karena memang ada perbedaaan yang mendasar berkaitan dengan alasan dan petitum dibandingkan permohonan- permohonan sebelumnya, sehingga Mahkamah dapat memeriksa pokok perkara permohonan ini dan tidak memberlakukan secara mutatis mutandis dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Open Legal Policy [3.9] Para Pemohon mengapresiasi sejumlah putusan Mahkamah terkait dengan presidential threshold, seperti dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan 49/PUU- XVI/2018, di mana di dalam ratio decidendi Mahkamah berpendapat presidential threshold merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. 24 [3.10] Keberadaan presidential threshold merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam penguatan sistem presidensial, sehingga pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai signifikan di parlemen, kemudian presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan di parlemen yang memadai. Meski begitu, dukungan terhadap presiden dan wakil presiden tentu harus secara proporsional, dengan tetap membuka peluang oposisi untuk melakukan checks and balances. [3.11] Para Pemohon memahami bahwa Mahkamah berpendapat penggunaan presidential threshold dalam Pemilu adalah bagian open legal policy. Namun, penggunaan presidential threshold dalam pemilu juga diberi batasan oleh Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang juga merujuk Putusan Nomor 010/PUU-III/2005. Merujuk kepada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008: “[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan membentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” [3.12] Dari dua landmark decisions tersebut, para Pemohon memahami bahwa open legal policy terkait presidential threshold yang diberikan kepada pembentuk undang- undang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandaat), melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah: (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 25 [3.13] Para Pemohon menilai terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap enam batasan open legal policy dalam presidential threshold sebagaimana diamanatkan oleh putusan-putusan Mahkamah a quo, terutama setelah evaluasi dua pemilu terakhir dan kondisi faktual saat ini, yang akan secara rinci diuraikan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan ini. [3.14] Pertama, dari segi pelanggaran moralitas. Para Pemohon mencermati putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang membahas aspek moralitas, seperti moralitas hukum dan moralitas konstitusi sebagaimana di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dan secara tersirat memberikan ukuran atau standar moralitas sebagaimana di dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018. Ukuran atau standar moralitas yang tersirat disebut pada Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 adalah sebagai berikut: “[3.14.2] Bahwa selanjutnya apakah kebijakan pembentuk undang-undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang bertentangan dengan moralitas. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran moralitas apapun dari kebijakan demikian. Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud semata-mata sebagai kebaikan (goodness) maupun kebenaran (rightness) maupun jika moralitas dimaksud dikaitkan dengan kepantasan (properness) dan ketidakpantasan (improperness).” [3.15] Dalam menganalis empat ukuran moralitas tersebut, para Pemohon menggunakan pendekatan maslahah mursalah sebagai salah satu pisau analisis. Secara harfiah, maslahah berarti penyebab atau sumber sesuatu yang baik dan bermanfaat, atau seringkali dirujuk kepada kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah: بالمصلحة منوط الرعية على االمام تصرف Artinya: “Kebijakan terhadap masyarakat harus mengacu kepada kemaslahatan.” Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan dari segi moralitas pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada dua Pemilu belakangan ini. 26 [3.16] Selain itu, para Pemohon merujuk kepada Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah memberi petunjuk mengenai moralitas hukum dengan merujuk kepada dua pemikir hukum Satjipto Rahardjo dan Lon H. Fuller, sebagai berikut: “[3.17.2] Menimbang bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, Hukum Di Indonesia, 2003: 55). Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller ( Zafer, M.R., Jurisprudence, An Outline, 1994: 44-45), “A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and not merely because it complies with formal requirement. For instance, unjust laws are not laws, though they fulfill the formal requirements. Morality consists of features without which a system cannot be properly called a legal system”, sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk Undang-Undang, dalam pandangan Fuller bukanlah hukum. Berdasarkan perspektif ini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabila norma hukum mengenai persyaratan a quo dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.”; [3.17] Pemohon I merasa diperlakukan tidak adil dengan ketentuan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional karena tidak dapat secara langsung mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, padahal telah dinyatakan lolos parliamentary threshold, karena memiliki 8,7% Kursi DPR. Selain itu, berdasarkan hitungan Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam permohonan ini, partai signifikan yang ada di parlemen Indonesia adalah partai politik yang memiliki persentase kursi 7% - 9%. [3.18] Argumentasi yang sama juga digunakan oleh Pemohon II terkait hak untuk dipilih karena tidak bisa secara langsung dapat diusulkan oleh Pemohon I sebagai calon presiden karena angka threshold yang tinggi. Artinya, dengan kondisi yang ada saat ini, hanya ada satu calon presiden yang bisa langsung diusulkan karena 27 hanya ada satu partai di parlemen yang persentase kursinya melebihi 20% Kursi DPR. [3.19] Kedua, dari aspek rasionalitas. Para Pemohon menilai angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas. Karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Sehingga, angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi rasionalitas. [3.20] Berdasarkan pembahasan UU 7/2017 pada risalah rapat kerja Panitia Khusus Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (Bukti P-13), tidak ditemukan sama sekali landasan ilmiah atau kajian teori mengenai penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tersebut, baik saat pembahasan tingkat pertama maupun dalam pembahasan tingkat kedua. [3.21] Pada pembahasan tingkat kedua, penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional seakan dipaksakan dengan mekanisme voting dengan pilihan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dan angka Presidential Threshold 0%. Namun, karena cenderung terjadi tirani mayoritas koalisi pendukung pemerintah (bukan berdasarkan musyawarah merujuk kepada kajian ilmiah yang rasional) Pemohon I dan tiga fraksi partai lainnya (Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrat) menyatakan walk out. [3.22] Terlebih, gap antara koalisi partai politik pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintahan semakin tinggi saat ini, di mana total kursi koalisi partai politik pendukung pemerintah sebesar 81,9% dan partai politik bukan pendukung pemerintah sebesar 18,9%, yang membuat Pemohon I (bahkan bila ditambah dengan partai politik lainnya yang merupakan partai di luar pemerintahan) tidak dapat untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. [3.23] Sebagai Partai Politik yang berada di luar pemerintahan, Pemohon I tentu tidak akan bisa mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila koalisi partai pendukung pemerintah meneruskan koalisinya tersebut pada Pemilu 2024 mendatang, sehingga tidak ada alternatif calon presiden dan wakil presiden yang dihadirkan. Oleh karena itu, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk melihat realitas politik ini saat memutuskan permohonan ini. 28 [3.24] Ketiga, dari aspek adanya ketidakadilan yang intolerable. Para Pemohon mencoba memahami terlebih dahulu makna ketidakadilan yang intolerable yang disampaikan oleh Mahkamah. Ketidakadilan yang intolerable dapat dimaknai bahwa tidak ada satu pun jalur yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon untuk memulihkan atas ketidakadilan yang diderita, selain melalui forum Mahkamah ini. Hal ini sejalan dengan kaidah: حكم الحاكم يرفع الخالف “Pemegang kebijakan (Pengadilan) bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan” [3.25] Para Pemohon telah menguraikan adanya ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II pada poin [3.9], [3.10], dan [3.11] pada Permohonan ini. para Pemohon menilai bahwa keberadaan angka Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang telah memberikan ketidakadilan kepada Para Pemohon dan secara nyata melahirkan kebuntuan hukum. Kebuntuan hukum ini terjadi karena tertutupnya jalur keadilan manapun untuk memulihkan ketidakadilan dan memberikan keadilan bagi para pemohon. Tidak ada forum pengadilan lainnya dan tidak juga cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif mampu dan mau menjadi forum bagi upaya para Pemohon untuk mencari keadilan. [3.26] Open legal policy, dalam perspektif Mahkamah merupakan pemberian kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk lebih lanjut mengatur hal- hal yang tidak diatur dalam konstitusi. Namun jika hal tersebut menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, maka pelaksanaan open legal policy tersebut semestinya dapat dibatalkan oleh Mahkamah atau setidaknya Mahkamah memberikan batasan yang lebih rasional, proporsional dan implementatif. Lebih jauh, Mahkamah juga tidak pernah membahas mengenai berapa besaran angka yang dianggap konstitusional dalam presidential threshold. Sementara desakan untuk mengevaluasi angka presidential threshold dikaitkan dengan pemilu serentak sangat tinggi, pembentuk undang-undang tidak juga membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membahas mengenai angka tersebut. [3.27] Kebuntuan hukum, sebagai bentuk dari ketidakadilan yang intolerable, terjadi manakala sudah tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon untuk menuntut keadilan. Tidak ada forum lainnya selain Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan keadilan terhadap besaran angka yang rasional dan proporsional dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden di 29 Indonesia. Oleh karena kebuntuan ini, akhirnya Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memulihkan ketidakadilan yang intolerable ini. [3.28] Keempat, dari segi aspek melampaui kewenangan (ultra vires). Para Pemohon merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) terbaru pada 2020 dalam kasus Public Sector Purchase Programme (PSPP) dari European Central Bank yang dinyatakan melampaui kewenangan (ultra vires). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi Jerman mengacu kepada tes proporsionalitas (proportionality test) dalam me-review suatu kebijakan diambil telah melampaui kewenangan oleh pengambil kebijakan. Sebagaimana pertimbangan dalam Putusan itu sebagai berikut: The violation of the principle proportionality is structurally significant. In this regard, the considerations set out above in relation to the Judgment of the CJEU in Weiss apply accordingly (cf. para. 124 et seq.). Therefore, the ECB’s actions amount to an ultra vires act. [3.29] Berdasarkan doktrin umum yang berkaitan dengan tes proporsionalitas, setidaknya ada tiga tolok ukur yang digunakan, yakni (i) apakah kebijakan yang diambil efektif dan cocok untuk mencapai tujuan yang diinginkan (effectiveness/suitability), (ii) apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (necessity); (iii) adakah cara lain yang lebih tidak merusak untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. [3.30] Dalam konteks permohonan ini, maka tujuan utama yang ingin diraih dari dihadirkannya UU 7/2017 –di antaranya– adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis sebagaimana disebut Pasal 4 huruf a UU 7/2017. Tujuan untuk memperkuat sistem demokratis tersebut juga diperkuat di dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU No. 7/2017. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. [3.31] Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah dapat menguji apakah Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional mengacu kepada tolok ukur tes proporsionalitas tersebut. Para Pemohon menilai bahwa angka presidential threshold yang tinggi tersebut tidak efektif, tidak cocok dan tidak benar- benar diperlukan untuk mencapai tujuan dihadirkannya UU 7/2017 itu. Apalagi, para Pemohon juga berpandangan ada cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menurunkan angka presidential threshold seperti yang akan disampaikan oleh para Pemohon pada Permohonan ini. 30 [3.32] Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi di atas, maka Pemohon beranggapan bahwa telah terjadi tindakan yang melampaui kewenangan oleh pembentuk undang-undang (ultra vires) dalam penetapan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam UU 7/2017. [3.33] Kelima, dari segi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Para Pemohon berpendapat bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah saat pembahasan UU 7/2017. [3.34] Para Pemohon menilai bahwa adanya tirani mayoritas fraksi yang merupakan partai pendukung pemerintah dan juga pemerintah di dalam meloloskan UU 7/2017 tersebut, guna meloloskan kepentingan untuk meneruskan petahana (incumbent) berkuasa, dengan tidak membuka banyak calon alternatif untuk maju ke dalam kontestasi Pemilu 2019. [3.35] Hal tersebut terbukti dengan pencalonan Pemilihan Presiden 2019 yang hanya memperoleh satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi dengan presiden petahana (incumbent), karena terhambatnya calon alternatif, termasuk Pemohon II yang telah diusung oleh Pemohon I. [3.36] Keenam, dari segi pertentangan dengan UUD 1945. Angka Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon I mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (right to be candidate) bagi Pemohon II sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. “Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” “Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 31 [3.37] Pemohon I tidak dapat menggunakan hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena angka presidential threshold yang terlalu tinggi. Hal tersebut berakibat pada masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk memperoleh calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas di masa depan. Selain itu, hal tersebut merugikan Pemohon I dengan kedudukannya sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum yang tidak dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. [3.38] Sedangkan, Pemohon II juga dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih dengan adanya angka Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Oleh karena sebagai salah satu kandidat calon presiden yang akan diusung oleh Pemohon I maka Pemohon II berpotensi tidak bisa dicalonkan karena threshold yang tinggi, dan hal ini juga telah dialami Pemohon II pada Pemilu Tahun 2019. Padahal ketika itu Pemohon II juga mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, di antaranya dari Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional pada 29 Juli 2018, selain dukungan Pemohon I. [3.39] Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Para Pemohon menilai adanya pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah dibuat oleh Mahkamah di dalam penerapan open legal policy Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang termuat di dalam Pasal 222 UU 7/2017. Sehingga, Mahkamah diharapkan dapat menetapkan batasan lain yang lebih rasional, proporsional, dan implementatif mengenai open legal policy atas angka Presidential Threshold, guna memastikan tidak adanya hak konstitusional yang dilanggar. [3.40] Para Pemohon memohon kepada Mahkamah memberikan batasan lain dalam penyusunan open legal policy tersebut, di mana Mahkamah menentukan interval atau range (batas bawah dan batas atas) bagi pembentuk undang-undang. [3.41] Penentuan interval atau range (batas bawah-batas atas), menurut hemat Pemohon, sangat diperlukan untuk mencegah pembentuk undang-undang melanggar batasan-batasan yang telah diberikan terkait open legal policy, seperti memberlakukan presidential threshold dengan angka yang sangat tinggi (20% ke atas atau bahkan dapat mendekati 50%) atau angka yang sangat rendah seperti 0%, sehingga tidak hanya merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, tetapi juga berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. 32 [3.42] Bahwa dua kutub ekstrem ini, yakni angka presidential threshold yang sangat tinggi (seperti 20%) dan angka presidential threshold yang sangat rendah (seperti 0%), dapat menimbulkan persoalan yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Angka Presidential Threshold yang sangat tinggi (seperti 20%) dapat menciptakan polarisasi dan pembelahan di masyarakat, seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, karena berpotensi hanya menghasilkan dua pasangan calon presiden/wakil presiden. Hal ini telah terbukti di dalam dua Pilpres terakhir. Sedangkan, angka presidential threshold yang sangat rendah (0%), dapat menciptakan kekacauan karena akan memunculkan banyak calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di dalam Pilpres, yang berpotensi melemahkan sistem presidensial. [3.43] Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan mempersempit (narrowing) open legal policy ini dengan mengambil inspirasi, misalnya, dari doktrin margin of appreciation yang digunakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Right) karena adanya kemiripan antara open legal policy dengan konsep margin of appreciation. Doktrin ini menyatakan negara anggota Council of Europe memiliki keleluasaan terkait dengan penerapan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (European Convention of Human Rights) baik dari segi legislasi, administrasi dan yudisial, dengan tetap dalam pengawasan Konvensi HAM Eropa. [3.44] Doktrin margin of appreciation ini terbagi menjadi dua jenis, yakni narrow margin of appreciation (di mana keleluasaan yang diberikan sangat sempit dengan batasan yang spesifik), sedangkan kedua adalah wide margin of appreciation (di mana keleluasaan yang diberikan sangat luas), yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Pengadilan HAM Eropa di dalam putusan kasus Schalk and Kopf vs Austria (2010), sebagai berikut, “…the scope of the margin of appreciation will vary according to the circumstances, the subject matter and its background.” [3.45] Berdasarkan inspirasi di atas, para Pemohon memandang Mahkamah perlu mempersempit open legal policy dari angka presidential threshold karena adanya kekhasan situasi dan kondisi, pokok permasalahan dan latar belakang. Cara yang para Pemohon usulkan adalah dengan menetapkan batas bawah dan batas atas (interval range) angka presidential threshold untuk membatasi pembentuk undang- undang menggunakan angka presidential threshold yang sangat tinggi (20% kursi 33 DPR atau 25% suara nasional) seperti saat ini atau di kutub ekstrem lainnya yakni tidak ada threshold atau angka Presidential Threshold 0% (nol persen), sebagai pelengkap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah sebelumnya. [3.46] Melalui pendekatan ini, para Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mengubah atau menggeser pandangannya sebagaimana tertuang dalam putusan- putusan sebelumnya, bahwa presidential threshold memang suatu open legal policy. Namun, Mahkamah hanya perlu menetapkan batasan yang implementatif, proporsional dan ilmiah agar open legal policy dalam Pasal 222 UU No.7/2017 tersebut tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon. Angka Presidential Threshold [3.47] Para Pemohon mendalilkan memiliki angka presidential threshold yang rasional dan memiliki basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar dari permohonan ini. Oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menggunakan formulasi angka presidential threshold yaitu kombinasi indeks Effective Number of Parliamentary Parties (selanjutnya disebut ENPP). [3.48] Untuk itu, permohonan ini akan berfokus pada pembahasan besaran angka presidential threshold untuk mendapatkan angka yang tepat dalam konteks pemilu di Indonesia. Para Pemohon menilai penghitungan angka dengan kombinasi Indeks ENPP dapat berkorelasi positif bagi penguatan sistem presidensial dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. [3.49] Dalam banyak putusan, Mahkamah telah memberikan pesan tentang penguatan sistem presidensial di Indonesia. Secara umum, UUD 1945 memang tidak secara eksplisit menegaskan sistem presidensial secara tekstual. Namun keberadaan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” menjadi ciri dasar penggunaan sistem presidensial di Indonesia. Lebih dari itu, keberadaan Pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”, menunjukkan lebih tegas ciri lain dari sistem presidensial dalam konstitusi Indonesia. 34 [3.50] Penegasan sistem presidensial merupakan amanat UUD 1945 yang karakternya dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis dan telah diakui oleh Mahkamah dalam banyak putusannya. [3.51] Oleh karenanya, maka pengaturan mengenai pemilihan umum (hukum pemilu) seharusnya digunakan untuk melakukan rekayasa politik (political engineering) untuk memaksimalkan tujuan-tujuan dari sistem politik, yakni penguatan sistem presidensial. [3.52] Rekayasa politik (political engineering) untuk memberikan penguatan sistem presidensial juga perlu dikaitkan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Hal ini dikarenakan penghitungan dalam sistem pemilu juga merupakan elemen kunci untuk menghitung stabilitas jangka panjang dan keseimbangan kekuatan di antara partai-partai. [3.53] Stabilitas untuk mencegah fragmentasi pemerintahan memang dibutuhkan untuk mendapatkan optimalisasi pemerintahan. Namun di sisi lain, perlu pula keseimbangan untuk melakukan checks and balances di antara partai-partai dalam sistem kepartaian di Indonesia, agar tidak tercipta salah satu ‘penyakit bawaan’ sistem presidensial sebagaimana disebutkan oleh Juan Linz, yakni tendensi mayoritas (majoritarian tendency). Hal ini ditujukan agar tercipta penguatan sistem presidensial yang kuat namun tidak menghilangkan fungsi pengawasan partai yang ada di parlemen sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi/kedaulatan rakyat. [3.54] Atas dasar penguatan sistem presidensial yang selaras dengan checks and balances dalam sistem kepartaian di Indonesia, maka permohonan ini menawarkan penghitungan yang biasa digunakan untuk menghitung dalam sistem kepartaian yang dikenal dengan ENPP. Keterhubungan antara penguatan sistem presidensial yang selaras dengan demokrasi/kedaulatan rakyat dikaitkan dengan sistem kepartaian perlu dirumuskan secara rasional dan proporsional. [3.55] Keterhubungan dan keseimbangan ini menjadi penting, sebab jika hanya didasarkan pada penguatan sistem presidensial, maka angka presidential threshold yang tinggi akan memberikan garansi penguatan sistem presidensial namun melemahkan checks and balances karena melemahkan fungsi kepartaian sebagai penyeimbang. Sedangkan, angka presidential threshold yang terlalu rendah justru akan membuat melemahnya sistem presidensial. 35 [3.56] Oleh karenanya, perlunya mencari angka yang rasional dan proporsional sekaligus memperkuat sendi-sendi sistem pemerintahan merupakan nafas utama permohonan ini dengan mengkolaborasikan penghitungan ENPP dalam penentuan angka presidential threshold. [3.57] Pencarian besaran angka presidential threshold dilakukan dengan melakukan simulasi pengukuran terhadap hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Penghitungan ENPP dikaitkan dengan Pemilihan Umum legislatif akan menghasilkan jumlah partai yang dianggap signifikan. Jumlah partai tersebut kemudian dikonversi kepada jumlah kursi di DPR pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Partai terendah dari tiap angka ENPP pemilu kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan batas bawah persentase kursi yang dihitung dalam permohonan ini. [3.58] Kombinasi angka ENPP yang dikonversi pada persentase kursi dirasionalisasi untuk disesuaikan dengan formula norma dalam Pasal 222 UU 7/ 2017 yakni “20% kursi DPR” (persentase kursi DPR). Angka ENPP dalam rentang Pemilu 1999 hingga 2019 (20 tahun atau 5 kali pemilu) digunakan untuk mencari interval yang dapat dijadikan sampel model dalam penentuan angka presidential threshold yang rasional dan proporsional. [3.59] Penggunaan jumlah kursi parlemen sebagai indikator ambang batas (threshold) seperti yang digunakan oleh ENPP sesuai dengan semangat untuk menyederhanakan sistem kepartaian, menciptakan sistem pemerintahan presidensialisme yang efektif, dan menguatkan sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Lebih dari itu, Para Pemohon juga menilai pentingnya penguatan sistem presidensialisme tidak melahirkan dominasi mayoritas tanpa memberikan peluang checks and balances dalam pencalonan cabang kekuasan eksekutif. [3.60] Potensi lahirnya checks and balances ini diawali dengan terbukanya peluang untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan lebih proporsional. Para Pemohon menilai bahwa angka 20% kursi DPR yang tinggi akan menghambat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Hambatan ini, akan melahirkan peluang hilangnya checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. 36 [3.61] Menurut Laakso dan Taagepara (1979: 273), Indeks ENPP merupakan penghitungan ambang batas melalui jumlah kursi parlemen yang dimiliki oleh Partai Politik untuk mengukur efektivitas dari keberadaan partai politik yang ada di parlemen dalam membentuk sistem kepartaian. (Bukti P-14) ENPP sendiri dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: ENPP = 1 ∑ 𝑠𝑖2 𝑛 𝑖=1 = 1 (𝑠12+ 𝑠22+𝑠32+𝑠42+⋯…….+𝑠𝑛2) 𝑆1 = Jumlah kursi partai politik di parlemen n = jumlah partai politik [3.62] Penerapan ambang batas perwakilan dalam satu pemilu memang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk membatasi partai-partai politik yang tidak mendapat dukungan signifikan masuk parlemen. Selain itu, banyaknya partai politik di parlemen dipercaya mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan di parlemen, yang kemudian berdampak pada kinerja pemerintahan. Artinya, semakin banyak partai politik di parlemen, maka semakin rendah efektivitas pengambilan keputusan, sehingga semakin buruk kinerja pemerintahan. [3.63] Wolinetz (dalam Katz & Crotty 2006: 55) menjelaskan ENPP dapat menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah partai politik yang ada di parlemen. Jumlah yang lebih kecil ini menggambarkan jumlah partai politik yang memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan di parlemen dalam rangka membentuk sistem kepartaian yang diukur berdasarkan jumlah partai. (Bukti P-15). Dengan demikian, keberadaan ENPP menggambarkan berapa banyak partai yang memiliki pengaruh (signifikan) dalam pengambilan kebijakan publik di suatu negara. [3.64] Schleiter dan Belu (2015: 3) menjelaskan penggunaan ENPP memberikan gambaran atas keterwakilan dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat secara proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah partai di ENPP menggambarkan keterwakilan pendapat dari berbagai kelompok di masyarakat. Selain itu, besaran ENPP akan linier dengan banyaknya jumlah partai yang memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan di parlemen dan berhubungan dengan stabilitas dari sistem pemerintahan presidensial. (Bukti P-16). Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa ENPP sebagai dasar penghitungan ambang batas (threshold) digunakan untuk memastikan proporsionalitas dari interval rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang batas (threshold). Interval rentang persentase 37 suara yang dihasilkan oleh ENPP nantinya akan menciptakan ambang batas (threshold) yang proporsional. [3.65] Berdasarkan pemaparan di atas, ENPP di Indonesia perlu dihitung terlebih dahulu untuk menentukan interval rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang batas (threshold) yang proporsional bagi Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat/parlemen hasil Pemilihan Umum sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 untuk menemukan ENPP sebagai gambaran jumlah partai politik yang memiliki pengaruh (signifikan) dalam pengambilan kebijakan publik di era reformasi. Penghitungan terhadap angka dari ambang batas (threshold) tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: Pemilu 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 (Vide Bukti P-7, Bukti P-17) No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (575) %si si² 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 128 Kursi 0,22 0,05 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 85 Kursi 0,15 0,02 3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 78 Kursi 0,14 0,02 4 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 59 Kursi 0,10 0,01 5 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 Kursi 0,10 0,01 6 Partai Demokrat (PD) 54 Kursi 0,09 0,01 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 50 Kursi 0,09 0,01 8 Partai Amanat Nasional (PAN) 44 Kursi 0,08 0,01 9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 19 Kursi 0,03 0 38 ∑Si2 0,14 ENPP = 1/(∑si²) = 1/ (S1²+ S2²+ S3²+ S4²+……+Sn²) = 1/0,14 7,14 Pemilu 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 (Vide Bukti P-10, Vide Bukti P-17) No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (560) %si si² 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 109 Kursi 0,19 0,04 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 91 Kursi 0,16 0,03 3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 Kursi 0,13 0,02 4 Partai Demokrat (PD) 61 Kursi 0,11 0,01 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 49 Kursi 0,09 0,01 6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 Kursi 0,08 0,01 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 Kursi 0,07 0,01 8 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 Kursi 0,07 0,01 9 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 35 Kursi 0,06 0 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 kursi 0,03 0 ∑Si2 0,14 ENPP = 1/(∑si²) = 1/ (S1²+ S2²+ S3²+ S4²+……+Sn²) = 1/0,14 7,14 39 Pemilu 2009 berdasarkan data dari BPS (Vide Bukti P-17) No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (560) %si si² 1 Partai Demokrat (PD) 148 Kursi 0,26 0,07 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 106 Kursi 0,19 0,04 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 94 Kursi 0,17 0,03 4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 57 Kursi 0,10 0,01 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 46 Kursi 0,08 0,01 6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 38 Kursi 0,07 0,01 7 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 27 Kursi 0,05 0 8 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 26 Kursi 0,05 0 9 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 kursi 0,03 0 ∑si² 0,17 ENPP = 1/(∑si²) = 1/ (S1²+ S2²+ S3²+ S4²+……+Sn²) = 1/0,17 5,88 Pemilu 2004 berdasarkan data BPS (Vide Bukti P-17) No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (550) %si si² 1 Partai Golongan Karya (Golkar) 127 Kursi 0,23 0,05 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 109 Kursi 0,20 0,04 3 Partai Persatuan 58 Kursi 0,11 0,01 40 Pembangunan (PPP) 4 Partai Demokrat (PD) 56 Kursi 0,10 0,01 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 53 Kursi 0,10 0,01 6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 52 Kursi 0,09 0,01 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 45 Kursi 0,08 0,01 8 Partai Bintang Reformasi (PBR) 14 Kursi 0,03 0 9 Partai Damai Sejahtera (PDS) 13 kursi 0,02 0 10 Partai Bulan Bintang (PBB) 11 Kursi 0,02 0 11 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) 4 Kursi 0,01 0 12 Partai Pelopor 3 Kursi 0,01 0 13 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 2 Kursi 0 0 14 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1 Kursi 0 0 15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) 1 Kursi 0 0 16 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 Kursi 0 0 ∑si² 0,14 ENPP = 1/(∑si²) = 1/ (S1²+ S2²+ S3²+ S4²+……+Sn²) = 1/0,14 7,14 41 Pemilu 1999 (Vide Bukti P-17) No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (462) %si si² 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 153 Kursi 0,33 0,10 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 120 Kursi 0,26 0,07 3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 58 Kursi 0,13 0,02 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 51 Kursi 0,11 0,01 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 34 Kursi 0,07 0,01 6 Partai Bulan Bintang (PBB) 13 Kursi 0,03 0 7 Partai Keadilan (PK) 7 Kursi 0,02 0 8 Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 5 kursi 0,01 0 9 Partai Nahdlatul Umat (PNU) 4 Kursi 0,01 0 10 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 4 Kursi 0,01 0 11 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 2 Kursi 0 0 12 Partai Persatuan 1 Kursi 0 0 13 Partai Daulat Rakyat (PDR) 1 Kursi 0 0 14 Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 1 Kursi 0 0 15 Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis 1 Kursi 0 0 16 Partai Nasional Indonesia Massa Marhaenisme 1 Kursi 0 0 17 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 1 Kursi 0 0 42 18 Partai Kebangkitan Ummat 1 Kursi 0 0 19 Partai Katolik Demokrat 1 Kursi 0 0 20 Partai Syarikat Islam Indonesia 1 Kursi 0 0 ∑si² 0,21 ENPP = 1/(∑si²) = 1/ (S1²+ S2²+ S3²+ S4²+……+Sn²) = 1/0,21 4,76 [3.66] Berdasarkan penghitungan tersebut, jumlah partai yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan publik berdasarkan ENPP adalah sebagai berikut: a. Pemilu 2019 : 7 Partai (dibulatkan dari 7,14) b. Pemilu 2014 : 7 Partai (dibulatkan dari 7,14) c. Pemilu 2009 : 6 Partai (dibulatkan dari 5,88) d. Pemilu 2004 : 7 Partai (dibulatkan dari 7,14) e. Pemilu 1999 : 5 Partai (dibulatkan dari 4,76) [3.67] Penggunaan ENPP sebagai dasar penghitungan ambang batas (threshold) sendiri sejalan dengan amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan penggunaan ENPP memperkuat kedudukan partai politik yang merupakan pemain utama dalam sistem pemerintahan presidensial dan merepresentasikan peran sentral dari parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengambilan kebijakan publik yang dilakukan di Indonesia. [3.68] Menurut Hansen (2019: 212), kekuatan nyata dari partai politik pada akhirnya ditentukan oleh jumlah kursi yang dimilikinya di DPR. Hal ini dikarenakan jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai di DPR merepresentasikan besarnya kekuatan dan pengaruh politik yang dimiliki suatu partai untuk menentukan pembuatan suatu kebijakan. (Bukti P-18) Oleh karenanya sejalan dengan gagasan penguatan sistem presidensial, dasar untuk memberikan peluang bagi partai yang masuk sebagai partai signifikan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. 43 [3.69] Angka ENPP tersebut dijadikan dasar dalam penentuan partai bawah yang masuk dalam kategori partai signifikan menurut ENPP, yakni; Pemilu 2019 No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (575) Persentase Kursi 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 128 Kursi 22,26% 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 85 Kursi 14,78% 3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 78 Kursi 13,57% 4 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 59 Kursi 10,26% 5 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 Kursi 10,09% 6 Partai Demokrat (PD) 54 Kursi 9,39% 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 50 Kursi 8,70% Pemilu 2014 No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (560) Persentase Kursi 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 109 Kursi 19,5% 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 91 Kursi 16,2% 3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 Kursi 13% 4 Partai Demokrat (PD) 61 Kursi 10,9% 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 49 Kursi 8,7% 6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 Kursi 8,4% 44 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 Kursi 7,1% Pemilu 2009 No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (560) Persentase Kursi 1 Partai Demokrat (PD) 150 Kursi 26,42% 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 107 Kursi 18,93% 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 95 Kursi 16,79% 4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 57 Kursi 10,18% 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 43 Kursi 8,21% 6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 37 Kursi 6,79% Pemilu 2004 No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (550) %si 1 Partai Golongan Karya (Golkar) 128 Kursi 23,09% 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 109 Kursi 19,82% 3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 58 Kursi 10,55% 4 Partai Demokrat (PD) 56 Kursi 10,18% 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 53 Kursi 9,64% 6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 52 Kursi 9,45% 7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 45 Kursi 8,18% 45 Pemilu 1999 No. Partai Politik Jumlah Kursi DPR (462) Persentase Kursi 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 153 Kursi 33,12% 2 Partai Golongan Karya (Golkar) 120 Kursi 25,97% 3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 58 Kursi 12,55% 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 52 Kursi 11,03% 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 34 Kursi 7,36% [3.70] Oleh karenanya, untuk mengetahui interval rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang batas (threshold) yang proporsional bagi Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu dilihat besaran persentase jumlah kursi DPR partai urutan terakhir yang termasuk ke dalam ENPP. Persentase Jumlah kursi DPR partai urutan terakhir yang termasuk ke dalam ENPP adalah sebagai berikut: a. Partai Urutan ke-7 Pemilu 2019: PKS dengan 50 kursi atau setara dengan 9% kursi DPR; b. Partai Urutan ke-7 Pemilu 2014: PKS dengan 40 kursi atau setara dengan 7% kursi DPR; c. Partai Urutan ke-6 Pemilu 2009: PPP dengan 37 kursi atau setara dengan 7% kursi DPR; d. Partai Urutan ke-7 Pemilu 2004: PKS dengan 45 kursi atau setara dengan 8% kursi DPR; e. Partai Urutan ke-5 Pemilu 1999: PAN dengan 34 kursi atau setara dengan 7% kursi DPR. 46 [3.71] Berdasarkan data di atas, terdapat interval rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang batas (threshold) dari 5 pemilu terakhir adalah 7% - 9% kursi DPR. Alasan khusus mengapa rentang interval merupakan pengaturan yang cocok adalah karena interval memberikan mekanisme variasi yang mungkin terjadi sesuai dengan kondisi realitas dari komposisi ENPP di DPR. [3.72] Landasan ilmiah yang berbasis pada data yang dapat pertanggungjawabkan dalam simulasi 20 tahun atau 5 kali pemilu ini merupakan argumentasi rasional dari angka Presidential Threshold yang seharusnya diadopsi di Indonesia. Dibandingkan dengan angka Presidential Threshold 20% kursi DPR sebagai syarat pencalonan sebagaimana syarat dalam Pasal 222 UU7/2017, maka angka yang dimohonkan Para Pemohon dalam Permohonan ini jauh lebih rasional. [3.73] Argumentasi pendekatan terhadap jumlah partai signifikan yang digunakan sebagai basis penghitungan ENPP, membuat klausula pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan persentase jumlah suara nasional menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan basis pendekatan ENPP adalah jumlah partai dan bukan jumlah suara. Konfigurasi jumlah partai signifikan ini kemudian dikombinasikan dengan klausula norma Pasal 222 UU 7/2017 yakni “persentase kursi partai di DPR” sebagaimana yang telah disimulasikan dalam permohonan ini. [3.74] Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan interval rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang batas (threshold) Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 7% (tujuh persen) -9% (sembilan persen) kursi DPR yang merupakan hasil dari penghitungan dengan landasan ilmiah berupa kombinasi penghitungan indeks 47 ENPP pada persentase kursi DPR sebagai dasar ilmiah penentuan angka syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. [3.75] Berdasarkan uraian sebelumnya juga, Para Pemohon telah menjelaskan kerugian konstitusional karena pembentukan undang-undang yang tidak rasional. Oleh karena UU 7/2017 tidak masuk menjadi prioritas pembahasan, perlu bagi Mahkamah untuk memberikan batas waktu kepada pembentuk undang-undang agar menjalankan putusan Mahkamah pada perkara a quo. Hal ini sebagaimana yang pernah Mahkamah putuskan pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau Putusan Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017. Tetapi dengan telah disahkannya jadwal pemilu oleh Penyelenggara Pemilu maka perlu batasan waktu yang lebih cepat/rasional yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan agar pembentuk undang-undang dapat menentukan presidential threshold sehingga Para Pemohon tidak berpotensi mengalami kerugian konstitusional pada Pemilu berikutnya. IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) Kursi DPR. 3) Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan persentase tetap ambang batas pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan interval Persentase di atas dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan. 4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 48 Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 19 April 2021; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret 2021 Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Notaris Aulia Taufani, S.H; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah V Majelis Syura Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2020-2025 tanggal 25 Oktober 2021; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58 / PL.01.1-Kpt / 03 / KPU / II / 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. tanggal 17 Februari 2018; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1317 / PL.01.9-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, tertanggal 31 Agustus 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/D/SKEP/MS- VI/PKS/V/1439 tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 H 14 Januari 2018 M tentang Penetapan Nama–Nama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan Bakal Calon Wakil 49 Presiden Republik Indonesia Dari Internal Partai Keadilan Sejahtera; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/SKEP-MMS- III/PKS/VII/1442 tentang Penetapan Simbol Tokoh Partai Keadilan Sejahtera Untuk Pemenangan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, tertanggal 30 Juni 2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Salim Segaf Aljufri NIK: 3175041707510001; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kesimpulan Musyawarah IV Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 30 Juni 2021; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu; Tanggal 30 November 2016 sampai dengan 13 Juli 2017 14. Bukti P-14 : Fotokopi Jurnal; UC Irvine, Previously Published Works Title: “Effective” number of parties: A Measure with Application to West Europe. Permalink https://escholarship.org/uc/item/703827nv Authors: M. Laakso & R. Taagepera; ISSN: 0010-4140; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Buku: Handbook of Party Politics Edited by: Richard S. Katz and William Crotty. Sage Publications ISBN: 0761943145 16. Bukti P-16 : Fotokopi Jurnal terbitan Parliamentary Affairs Advance Access Publikasi: 1 April 2015 50 Judul: The Decline of Majoritarianism in the UK and the Fixed- term Parliaments Act; Penulis: Petra Schleiter and Valerie Belu; 17. Bukti P-17 : Printout Situs Web BPS.go.id hasil peghitungan suara sah partai politik peserta pemilu legislatif tahun 1955-2019 diunduh pada tanggal 06 Agustus 2022; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Jurnal: Parliamentary Affairs (2019) 71, 202-222 Advance Access Publication 19 March 2018 Distributing Chairs and Seats in Committees: A Parliamentary Perspective Martin Ejnar Hansen. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 51 pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 52 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 2. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk partai politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana Presiden dan Sekretaris Jenderalnya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Pemohon I dalam menandatangani surat dan/atau dokumen penting tertentu berdasarkan Pasal 39 Akta mengenai Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera dan juga dapat mewakili partai di muka hukum termasuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang atas nama partai di Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5). Pemohon I juga merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DRPD 53 Kabupaen/Kota pada tahun 2019 (vide Bukti P-6) dan berhasil duduk sebagai salah satu partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019–2024 (vide Bukti P-7). b. Bahwa adapun Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang telah ditetapkan sebagai bakal calon Presiden dan dan/atau bakal calon wakil Presiden 2019-2024 dari internai Partai Keadilan Sejahtera dan telah diputuskan sebagai simbol pemenangan Pemilihan Presiden Tahun 2024 (vide Vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-11, dan Bukti P-12). c. Bahwa menurut Pemohon I angka Presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yakni 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara nasional membuat Pemohon I telah dan berpotensi kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon I tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden sendiri pada Pemilu tahun 2019 yang sebenarnya pada saat itu Pemohon I telah mempersiapkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari internal Pemohon I (vide Bukti P-8). Ketentuan Presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga sangat potensial merugikan Pemohon I di Pemilu 2024 karena Pemohon tidak dapat kembali mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri karena perolehan kursi DPR hanya 8,21%, dan perolehan suara secara nasional hanya 8,7% pada Pemilu tahun 2019. d. Bahwa Pemohon I telah berupaya mencermati putusan Mahkamah terdahulu yang terkait dengan kedudukan hukum partai politik untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah, di mana dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut secara umum Mahkamah konsisten dengan pandangan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang turut serta membahas dan menyetujui undang-undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, namun secara khusus Mahkamah juga memberikan pengecualian terhadap perkara di mana anggota DPR yang turut membahas dan menyutujui undang-undang dapat memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang yang turut dibahas dan setujuinya yang didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya hak eksklusif (kedudukan hukum khusus) yang dimiliki oleh anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan 54 sebuah undang-undang. Kedudukan hukum khusus atau hak eksklusif tersebut hanya dapat terjadi manakala objek permohonan yang diajukan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh subjek hukum yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Hal tersebut tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 12 Januari 2011 di mana dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan bahwa anggota DPR dapat mengajukan pengujian UU 17/2014 (UU MD3) terkait hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, adanya hak eksklusif yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh anggota DPR membuat Mahkamah dalam putusan tersebut menerima kedudukan hukum anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-undang yang diujikan ke Mahkamah. Dengan adanya hak eksklusif tersebut Pemohon I berusaha menggunakan nalar hak eksklusif untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon I sebagai partai politik yang turut membahas UU 7/2017, tetapi melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU 7/2017. Penggunaan hak eksklusif atas hak konstitutional yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tegas-tegas memberikan hak konstitutional pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden bagi partai politik secara eksklusif. Hak konstitutional eksklusif inilah yang digunakan oleh Pemohon I untuk menguji Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden yang secara aktual dan potensial merugikan hak konstitutional Pemohon I sebagai partai politik. e. Bahwa selanjutnya terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II karena terlanggarnya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 sebab partai pendukung Pemohon II (PKS) tidak memenuhi ambang batas (presidential threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Jika saja angka ambang batas tersebut tidak terlalu tinggi maka kemungkinan besar kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon II yakni hak politik berupa right to be candidate tidak akan terjadi. 55 f. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon I sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 bersama-sama dengan Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagai salah satu kandidat calon Presiden yang diusulkan oleh Pemohon I merupakan formulasi yang disesuaikan dengan constitutional interpretation Mahkamah terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022 yang menegaskan bahwa: “Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama- sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum masing-masing para Pemohon sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa terkait dengan Pemohon I, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021, Mahkamah telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6] … Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 56 (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sebagai partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada tahun sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan 57 demikian, menurut Mahkamah Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan Pemohon II yang berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, di dalam Putusan a quo, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ... Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan 58 hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera dapat membuktikan telah didukung oleh partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan (vide Bukti P-8), yang juga dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara yang ingin dicalonkan menjadi Presiden. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II juga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 59 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas norma Pasal Pasal 222 UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan a quo tidak ne bis in idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang menguji Pasal 222 UU 7/2017 ke Mahkamah, karena dalam permohonan a quo, para Pemohon setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa presidential threshold merupakan open legal policy [vide Permohonan para Pemohonan hlm 26], tetapi menurut para Pemohon presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP), yang tidak pernah disinggung dalam permohonan-permohonan sebelumnya. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dari segi moralitas pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada dua Pemilu belakangan ini. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon I merasa diperlakukan tidak adil dengan ketentuan presidential threshold, karena Pemohon I tidak dapat secara langsung mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, padahal telah dinyatakan lolos parliamentary threshold karena memiliki 8,7% kursi di 60 DPR. Selain itu berdasarkan hitungan effective number of parliamentary parties (ENPP) partai signifikan yang ada di parlemen Indonesia adalah partai politik yang memiliki prosentase kursi 7% - 9%. Begitu pula dengan Pemohon II tidak bisa secara langsung dapat diusulkan oleh Pemohon I sebagai calon Presiden karena adanya penentuan angka parliamentary threshold yang tinggi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, dari aspek rasionalitas angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas. Karena, tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Sehingga, angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi rasionalitas. Selain itu berdasarkan pembahasan UU 7/2017 pada risalah rapat kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (Bukti P-13), tidak ditemukan sama sekali landasan ilmiah atau kajian teori mengenai penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tersebut, baik saat pembahasan tingkat pertama maupun dalam pembahasan tingkat kedua. Terlebih lagi, pada pembahasan tingkat kedua, penetapan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional seakan dipaksakan dengan mekanisme voting dengan pilihan angka Presidential Threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dan angka Presidential Threshold 0%. Namun, menurut para Pemohon karena cenderung terjadi tirani mayoritas koalisi pendukung pemerintah (bukan berdasarkan musyawarah merujuk kepada kajian ilmiah yang rasional) Pemohon I dan tiga fraksi partai lainnya (Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrat) menyatakan walk out. 5. Menurut para Pemohon, keberadaan besaran angka Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah memberikan ketidakadilan kepada Para Pemohon dan secara nyata melahirkan kebuntuan hukum. Kebuntuan hukum ini terjadi karena tertutupnya jalur keadilan manapun untuk memulihkan ketidakadilan dan memberikan keadilan bagi para pemohon. Tidak ada forum pengadilan lainnya dan tidak juga cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif mampu dan mau menjadi forum bagi upaya para Pemohon untuk mencari keadilan. 61 6. Bahwa menurut para Pemohon, besaran angka presidential threshold yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak efektif, tidak cocok dan tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan dihadirkannya UU 7/2017 itu sendiri. Apalagi, para Pemohon juga berpandangan ada cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menurunkan angka presidential threshold sebagaimana yang terurai dalam permohonan a quo. 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) Kursi DPR. b. Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan persentase tetap ambang batas pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan interval Persentase di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagaimana dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Begitu pula dengan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 29 Juli 2022 yang diajukan oleh Arief Agus Djunarjanto dan kawan-kawan sejumlah 67 orang yang nama-namanya dimuat sebagai pihak terkait, Mahkamah berdasarkan rapat permusyawaratan hakim tanggal 5 September 2022 telah memutuskan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan sebagai pihak terkait. Oleh karenanya, Mahkamah tidak memanggil/menghadirkan Pihak Terkait untuk didengar keterangannya. 62 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah memberikan ketidakadilan kepada para Pemohon dan secara nyata melahirkan kebuntuan hukum karena tertutupnya jalur keadilan dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 63 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sebagian dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara a quo pada pokoknya para Pemohon setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi perlu diberikan batasan besaran angka yang lebih proporsional, rasional, dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP), yang mana alasan ini tidak pernah disinggung dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.14] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu apakah pengaturan besaran angka Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah memberikan ketidakadilan kepada para Pemohon dan secara nyata 64 melahirkan kebuntuan hukum dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa terhadap persoalan ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai dan gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018 Mahkamah telah memiliki pendirian yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.14]… 1… 5. Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan “sistem Presidensial rasa Parlementer.” Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk mewujudkan program- programnya sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (elected President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR “You represent your constituency, I represent the whole people,” sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legilitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, ataukah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif. Jika alternatif pertama yang ditempuh, pada titik tertentu dapat terjadi kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang padahal, misalnya, undang-undang tersebut mutlak harus ada bagi pelaksanaan suatu program Presiden. Berbeda halnya dengan praktik di Amerika Serikat di mana kebuntuan dalam pembentukan suatu undang-undang tidak akan terjadi sebab meskipun Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres, namun veto Presiden tersebut dapat digugurkan oleh 65 tercapainya suatu suara mayoritas bersyarat di Kongres. Mekanisme demikian tidak terdapat dalam prosedur pembahasan rancangan Undang-Undang menurut UUD 1945. Setiap rancangan Undang- Undang mempersyaratkan adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika persetujuan bersama dimaksud tidak diperoleh maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Artinya, secara teoretik, terdapat kemungkinan di mana Presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang meskipun seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujuinya, sehingga undang-undang dimaksud tidak akan terbentuk. Atau sebaliknya, di mana seorang Presiden sangat berkepentingan akan hadirnya suatu undang-undang karena hal itu merupakan bagian dari janji kampanye yang harus diwujudkannya namun hal itu tidak mendapatkan persetujuan DPR semata-mata karena Presiden tidak memiliki cukup partai pendukung di DPR, akibatnya undang-undang itu pun tidak akan terbentuk. Keadaan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rancangannya harus diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, jika seorang Presiden terpilih ternyata tidak mendapatkan cukup dukungan suara partai pendukungnya di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah bahwa seorang Presiden terpilih akan menempuh cara yang kedua, yaitu melakukan kompromi-kompromi atau tawar-menawar politik (political bargaining) dengan partai-partai pemilik kursi di DPR. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan “jatah” menteri kepada partai-partai yang memiliki kursi di DPR sehingga yang terjadi kemudian adalah corak pemerintahan yang serupa dengan pemerintahan koalisi dalam sistem Parlementer. Kompromi-kompromi demikian secara esensial jelas kontradiktif dengan semangat menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusional UUD 1945. Seberapa besar pun dukungan atau legitimasi yang diperoleh seorang Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih melalui suara rakyat yang diberikan secara langsung dalam Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan situasi dilematis sebagaimana digambarkan di atas yang pada akhirnya secara rasional-realistis “memaksa” seorang Presiden terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang kemudian melahirkan corak pemerintahan “Presidensial rasa Parlementer” di atas. Keadaan demikian hanya dapat dicegah apabila dibangun suatu mekanisme yang memungkinkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR. Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. 66 Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi- kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai- partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan 67 Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik; 6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut: a. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu undang- undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang- undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang 68 ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi; b. … c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah menyatakan antara lain: [3.16.3] Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU- VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka; Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan presidential threshold atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 69 Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan a quo di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu. Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer. Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio- politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka; d. … bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem 70 Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara post factum. Lagi pula, kalaupun anggapan demikian benar, quod non, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional; e. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikatapun terhadap partai- partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas; f. …. 71 [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, Mahkamah telah menegaskan kembali pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai- nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi… [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang- undang. Adapun adanya perbedaan antara argumentasi dalil para Pemohon a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Sebab, hal tersebut pun juga ditegaskan oleh para Pemohon dalam permohonanannya [vide permohonan para Pemohon 72 hlm. 26] merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni antara DPR dengan Presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan proses legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut. Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP), pada pokoknya Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Namun demikian, hal tersebut bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk memutusnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 73 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan a quo terdapat alasan berbeda dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Hakim Konstitusi Suhartoyo tetap berpendirian sebagaimana putusan-putusan sebelumnya bahwa berkenaan dengan presidential threshold tidak tepat diberlakukan adanya persentase. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat sebagai berikut: Bahwa permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Dalam hal ini, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) kursi DPR. Dalam Putusan a quo, 74 Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Terkait dengan Putusan tersebut, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dengan Putusan a quo. Sekalipun telah berulang kali menyatakan dan sekaligus menegaskan sikap hukum terhadap rezim pengaturan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) atau presidential threshold, saya perlu menegaskan dan menambahkan pendapat- pendapat sebelumnya, terutama dalam merespons dalil-dalil pokok yang dikemukakan para pemohon. Bahwa para Pemohon pada pokoknya menilai pengaturan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya. Hanya saja, menurut para Pemohon, sebagai kebijakan hukum terbuka, penentuan ambang batas pencalonan dimaksud harusnya didasarkan pada prinsip dan batasan penentuan kebijakan hukum yang telah ditentukan dan digariskan oleh Mahkamah, yaitu (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan ketidakadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa terhadap pokok permohonan a quo, saya tetap berpendirian: ambang batas pencalonan calon presiden dan wakil presiden bukanlah merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Sebab, secara konstitusional, syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945. Ihwal ini, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Prresiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemillihan umum”. Dengan konstruksi atau perumusan norma konstitusi demikian, pembentuk undang-undang tidak dapat keluar dari apa yang telah dimuat dalam norma konstitusi dengan cara menambah syarat baru yang sama sekali tidak dikehendaki UUD 1945. Lebih jauh, argumentasi dimaksud akan diuraikan secara rinci sebagai berikut. 75 Bahwa apabila merujuk perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional mendasar. Pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan, “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sejatinya, adanya frasa “setiap lima tahun sekali” dimaksudkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. Kedua, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bagi partai politik peserta pemilu dengan jumlah persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Bahwa terkait dengan masalah konstitusional pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014, pada halaman 83 menyatakan, “baik dari sisi penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan”. Dengan dasar argumentasi ini, Mahkamah menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis UU 42/2008) adalah inkonstitusional. Merujuk Putusan a quo, penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun 2019 diselenggarakan secara serentak. Bahkan jika merujuk perkembangan Putusan Mahkamah terkait ihwal desain pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, eksplisit dinyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak. 76 Bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional kedua justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Bahkan bilamana disimak dan dipelajari secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 [terutama Paragraf (3.18) hlm. 84-85] menyatakan, “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”. Membaca pertimbangan dimaksud, di satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, di sisi lain, dengan frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pesan Putusan a quo, pembentuk undang-undang diamanahkan untuk tetap berpegang pada semangat konstitusi, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa berkenaan dengan masalah konstitusional kedua dimaksud, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, maka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang- undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek yang ditentukan oleh konstitusi memiliki hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. 77 Bahwa kenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undang-undang memaknai frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota DPR terakhir. Dalam hal ini, norma Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah pesan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut secara terang- terangan diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Artinya, pembentuk undang- undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah dalam Putusan a quo hanya sampai pada kalimat atau frasa “syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang”. Padahal, dengan adanya frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada titik itu, Mahkamah seharusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau me-review substansi undang-undang yang secara diametral bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, seandainya ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang desain sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah seharusnya tetap menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian desain konstitusi atau constitutional design atau constitutional 78 engineering yang menghendaki adanya penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, perlu lebih ditegaskan, secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa berkenaan dengan penegasan tersebut, pandangan berkaitan dengan desain penyederhanaan partai politik tidak diatur secara eksplisit dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima dengan penalaran yang wajar jika Mahkamah lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir desain penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam konstitusi (UUD 1945) dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa dengan merujuk dua Putusan Mahkamah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013 yang selanjutnya semakin dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, dengan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (chief executive atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Kerusakan dan hilangnya 79 relevansinya (irrelevant) semakin terasa dengan menggunakan hasil pemilihan anggota DPR yang terpilih 5 (lima) tahun sebelum dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama- sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama. Bahkan sejumlah fakta empirik acapkali membuktikan berbeda dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif, apalagi hasil pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif adalah merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan memakai logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang niscaya dan relevan diajukan: mengapa rezim ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden tetap harus dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, hasil studi Djayadi Hanan (2017) memperlihatkan, negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, seperti Indonesia, tidak mengenal presidential threshold dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang 80 kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power. Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan selanjutnya: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah open legal policy? Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk undang-undang memiliki himpitan kepentingan (conflict of interest) dengan norma atau undang-undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu anggota DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019, atau hasil Pemilu anggota DPR 2019 digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden 81 dan wakil presiden karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014. Ketidakadilan tersebut tentunya dirasakan pula oleh partai politik yang nantinya dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi bukan peserta Pemilu 2019. Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu: apakah dukungan “kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil Pemilu anggota DPR 2019 sebagai ambang batas mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, bagaimana memastikan partai politik peserta Pemilu anggota legislatif 2024 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2019 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2019? Bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2019 lebih rendah dibanding Pemilu 2024? Atau, bagaimana jika partai politik yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan hasil Pemilu 2019 tidak bisa memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) sebesar 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 414 UU Pemilu? Bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2019 yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas (presidential threshold) yang berasal dari hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut makin sulit dipertahankan karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang partai politik peraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? Selain itu, bentangan empirik yang terjadi sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak pemilihan presiden langsung 2004, dukungan partai 82 politik (dalam bangunan koalisi) kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. Lebih jauh, semakin dekat penyelenggaraan pemilu, partai politik yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun di awal masa pemerintahan. Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2024. Sebab, ketika dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024, partai politik baru tersebut serta-merta langsung kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024, ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden hanya terbuka bagi partai politik yang memperoleh kursi DPR atau suara sah secara nasional dalam jumlah tertentu pada Pemilu 2019, desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata telah menciptakan ketidakadilan. Bahwa dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” mengandung pemaknaan. Pertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan pemahaman demikian, logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 maka semua partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat 83 mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran akan muncul banyak calon presiden (dan wakil presiden), hal demikian dapat dihindari dengan memperketat persyaratan dan verifikasi (administratif dan faktual) bagi semua partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika pengetatan dilakukan, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Seandainya pun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan kemungkinan untuk dilakukan pemilihan putaran kedua. Kedua, constitutional engineering mungkin lebih dapat dibaca dari frasa “atau gabungan partai politik”. Dengan adanya frasa tersebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mendorong partai politik bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing-masing partai politik. Meskipun dapat dimaknai sebagai constitutional engineering, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam pemahaman tersebut, frasa “partai politik” dan frasa “gabungan partai politik” membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilu. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir, terutama pasca Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan 2019, dengan menghapus ambang batas maka calon presiden dan wakil presiden berpotensi menghadirkan lebih banyak calon atau pasangan calon. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 nanti. Di atas itu semua, 84 penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak penyelenggaraan Pemilu 2004. Sebagai lembaga yang roh pembentukannya dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan digabungnya penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota DPR, Mahkamah harus pula meninggalkan pandangan yang membenarkan rezim ambang batas. Sampai batas ini, dalil-dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa sekalipun tetap dengan pendirian perihal pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan bukan merupakan open legal policy pembentukan undang-undang, namun untuk mendorong ke arah yang dikehendaki UUD 1945 tersebut, kebijakan hukum yang bersifat transisi sangat mungkin menjadi pilihan menarik. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan para Pemohon, kebijakan hukum yang bersifat transisi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dimaksud dapat digunakan untuk menjadi jalan keluar sementara terhadap kebuntuan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang terhambat akibat tingginya persentase ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, bagaimanapun, kebijakan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden yang diterapkan selama ini telah nyata-nyata mereduksi hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kerangka berpikir demikian, dalil para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 222 UU Pemilu sepanjang persentase 20% (dua puluh persen) dalam frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang besaran persentase 20% (dua puluh persen) tersebut tidak dimaknai tidak melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) kursi DPR. 85 Bahwa berkenaan dengan interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) kursi DPR, sebagai “transisi” (kemungkinan juga dapat dimaknai sebagai “alternatif” atau “jalan tengah”) besaran angka atau persentase ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, patut diberi catatan khusus. Paling tidak, apabila diletakkan dalam konteks membangun sistem dan proses politik yang demokratis, upaya membuat rancang-bangun keseimbangan kekuasaan antarkekuatan politik menjadi keniscayaan. Keseimbangan rancang-bangun tersebut dapat dilakukan dalam pola relasi kekuatan antarpartai politik di lembaga perwakilan, atau pola relasi antara lembaga perwakilan dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Tanpa diikuti oleh semangat membangun perimbangan kekuasaan, kehendak mayoritas potensial merugikan kelompok yang bukan berada dalam posisi sebagai pengendali kuasa negara. Artinya, di satu sisi, terdapat kekuatan politik yang menyatu menjadi kekuasaan politik besar sehingga menghadirkan kelompok yang over-seized, maka di sisi lain akan menghadirkan kelompok politik minoritas. Dengan konfigurasi politik yang demikian, keseimbangan kekuasaan menjadi sulit diwujudkan. Jikalau kekuatan politik yang over-seized bertemu dan berkelindan dengan paradox of presidential power, disadari atau tidak, praktik proses politik akan kian menjauh dari demokratis. Lambat laun, mekanisme checks and balances akan menemui ajalnya secara tragis. Dalam konteks sebagai jalan keluar sementara atas kebuntuan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terhambat akibat tingginya persentase ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu sehingga mampu menghadirkan pasangan calon presiden dan wakil yang lebih beragam, persentase “jalan tengah” yang diplih para Pemohon pantas diberikan apresiasi khusus. Namun demikian, sekalipun patut mendapat apresiasi khusus, besaran interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kursi DPR yang digagas para Pemohon memiliki beberapa persoalan konstitusional terutama apabila dikorelasikan dengan norma konstitusi, in casu norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pertama, menawarkan interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kursi DPR sama saja dengan membenarkan eksistensi ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Secara expressis verbis, norma Pasal 6A ayat (2) 86 UUD 1945 hanya mengenal partai “politik peserta pemilihan umum” dan “bukan partai politik peserta pemilihan umum”. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberi kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks itu, persentase sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kursi DPR tersebut sama saja dengan membenarkan rezim ambang batas (presidential threshold). Secara normatif, masalah konstitusional mendasar norma Pasal 222 UU Pemilu (dan norma serupa sejak pemilihan presiden dan wakil secara langsung dari Pemilihan Umum 2004) adalah membenarkan rezim ambang batas (presidential threshold) sebagai sesuatu yang konstitusional. Dengan anggapan tersebut, angka atau besaran persentase untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dibenarkan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Padahal, dengan menggunakan tafsir konstitusi yang lurus dan benar, rumusan expressis verbis norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak membuka peluang adanya pemaknaan lain, selain memenuhi hak konstitusional semua partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, dengan cara pandang tersebut, rezim ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dengan dinyatakan inkonstitusional, berapapun besarnya persentase harus ditempatkan sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Kedua, jika besaran atau angka interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) hinga 9% (sembilan persen) kursi DPR diterima sebagai sesuatu yang konstitusional, pertanyaannya: bagaimana nasib partai politik peserta pemilihan umum yang tidak mampu mencapai angka interval tersebut? Bisa jadi akan muncul jawaban sederhana, silakan partai politik dimaksud bergabung membentuk koalisi. Lalu, bagaimana jika partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum tidak berkenan bergabung membentuk koalisi? Pertanyaan dengan nada serupa berpeluang memicu pertanyaan lain yang tidak berkesudahan. Pokok- pangkalnya sederhana, lenyapnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, salah satu substansi mendasar norma Pasal 6A ayat (2) UUD 87 1945 adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap semua partai politik yang telah dinyatakan mendapat “tiket” sebagai peserta pemilihan umum. Ketiga, jika besaran atau angka interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) kursi DPR diterima, bagaimana nasib partai politik lain yang telah mendapat status sebagai partai politik peserta pemilihan umum menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pada periode tertentu? Misalnya, memilih momen Pemilihan Umum 2024, bilamana menjelang pelaksanaan pemilihan umum dimaksud beberapa partai politik baru dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, besaran angka persentase 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) yang dimohonkan para Pemohon menyebabkan partai politik baru kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, besaran angka persentase 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) tetap saja tidak mampu memulihkan hak konstitusional (constitutional rights) semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2024. Padahal, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara expressis verbis terdapat frasa “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Keempat, dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak (tidak terpisah) dengan pemilihan umum anggota legislatif tingkat nasional, persentase sebesar 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) kursi DPR sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, persentase tersebut akan tetap menggunakan hasil pemilihan umum anggota DPR lima tahun sebelumnya sebagai patokan dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai contoh, sekali lagi dengan memilih momen penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, persentase 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) kursi DPR tersebut jelas-jelas akan menggunakan hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2019. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada jaminan sama sekali partai politik yang mampu meraih persentase tertentu dalam Pemilihan Umum 2019 tetap akan meraih jumlah kursi tertentu di DPR. Bagaimana, misalnya, jika sebuah partai politik mampu meraih jumlah kursi secara signifikan dalam Pemilihan Umum 2019 gagal menjadi peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024? Jika pengalaman ini benar-benar terjadi, tentunya akan memicu problem konstitusional yang sangat serius dan dilematis. Pada satu sisi, karena telah dirancang (by design) memakai hasil 88 pemilihan umum anggota DPR tahun 2019, tentunya partai politik dimaksud dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sementara di sisi lain partai politik yang bersangkutan tidak lagi menjadi peserta Pemilihan Umum 2024. Kelima, jika besaran atau angka interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) hinga 9% (sembilan persen) kursi DPR diterima, besaran angka tersebut tetap saja tidak mampu mendamaikan batasan-batasan open legal policy yang dikonstruksikan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Artinya, rezim ambang batas (presidential threshold) dan sekaligus persentase angka ambang batas tetap saja tidak dapat dikatakan tidak melanggar batasan yang ada, yaitu (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) tidak melampaui kewenangan membentuk undang- undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, jalan satu-satunya untuk menjaga “roh” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah menghilangkan atau menyatakan inkonstitusional rezim ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selama norma undang-undang tetap mempertahankan dan menggunakan persentase tertentu, selama itu pula terjadi pengingkaran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, saya merasa perlu menegaskan, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mengenal pembatasan tunggal, yaitu partai politik peserta pemilihan umum dan partai politik bukan peserta pemilihan umum. Selama suatu partai politik lolos dan dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, tidak terdapat pilihan lain, partai politik dimaksud dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) kursi DPR yang didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 89 untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul 90 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar