73/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 73/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Agus Wibawa Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B/3 RT 006/004 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya Pekerjaan : Karyawan PT Pembangkit Jawa Bali Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dewanto Wicaksono, S.E., M.M. Alamat : Taman Jambangan Indah II Kav. 10 RT 001/006, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya Pekerjaan : Karyawan PT Pembangkit Jawa Bali Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Prihatin Suryo Kuncoro Alamat : Kp. Dusun Kebon Kopi RT 001/008 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Pekerjaan : Karyawan PT Indonesia Power Jabatan : Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Andy Wijaya Alamat : Jalan Demak Blok B1 Nomor 10 RT 002/ 007, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Pekerjaan : Karyawan PT Indonesia Power Jabatan : Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 11 September 2020 memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Tomi, S.H., Zen Mutowali, S.H., Marulitua Rajagukguk, S.H., Afif Johan, S.T., S.H., Andy Hakim Yunus Ekaputra, S.H. dan Gunawan Wahyudi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat, beralamat di Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere, Depok, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PUU- XVIII/2020 pada tanggal 1 September 2020, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 4 5. Bahwa permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; Pasal Yang Diuji (UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air) Pasal Yang Menjadi Batu Uji (UUD Tahun 1945) Pasal 19 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 58 ayat (1) huruf a Pasal 33 ayat (3) Penjelasan Pasal 59 huruf c Pasal 28D ayat (1) 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo Sebagai Perorangan atau Sekelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Yang Sama 7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 5 Penjelasannya Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan 6 lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945; 10. Bahwa para Pemohon beserta seluruh anggotanya bekerja pada perusahaan BUMN Penyedia Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT Indonesia Power bersama- sama dengan PT PLN (Persero). Hal ini setidaknya didasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara Hak Uji Materiil Nomor 1 P/HUM/2017, yang menyatakan: − Bahwa PMN saham BUMN ke BUMN lainnya yang mengakibatkan BUMN menjadi anak perusahaan dari BUMN induk (Holding) dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas, karena kepemilikan negara melalui perusahaan induk tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol (pengawasan) atas BUMN anak tetap dapat dilakukan oleh negara melalui BUMN induk dan tidak mereduksi maksud dari penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana makna penguasaan negara yang ditunjuk dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 yang merinci bentuk penguasaan negara dalam hal (1) mengadakan kebijakan (beleid), (2) melakukan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad); − Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali dan seluruh anggota SP PJB; 7 12. Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekerteris Jenderal SP PJB didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 No. 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018; 13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu; a. Pasal 5 ayat (1) Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya. b. Pasal 5 ayat (5) Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan. 14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu “Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan”; 15. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002; 16. Bahwa terlebih dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo, Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada Surat Mandat Nomor: 01/SP- DPP/SM/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 yang secara khusus pada angka 4 dan 5 menyatakan: “4. Bersepakat untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap Ketentuan yang mengatur mengenai Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang berpotensi menambah biaya produksi PLTA yang dapat berdampak pada tarif listrik, penyediaan sumber energi yang bersumber dari air, dan pekerjaan anggota SP PJB; 5. Memberikan mandat secara kolektif kolegial kepada Ketua dan Sekretaris Jendral SP PJB Dewan Pengurus Pusat untuk bertindak dan atas nama SP PJB demi suksesnya hal-hal tersebut diatas.” 17. Bahwa berdasarkan AD ART SP PJB dan Surat Mandat Nomor: 01/SP- DPP/SM/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 jelas membuktikan Pemohon I dan Pemohon II dalam wadah SP PJB merupakan perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 8 18. Bahwa yang dimaksud “sekelompok orang” yaitu anggota Pemohon I dan Pemohon II bekerja di unit Pembangkitan Listrik Tenaga Air yang terdampak dan berpotensi terdampak dengan diberlakukannya BJPSDA Sebaran PLTA anggota Pemohon I dan Pemohon II yakni: NO PLTA LOKASI 1 PLTA Sengguruh Jawa Timur 2 PLTA Sutami Jawa Timur 3 PLTA Wlingi Jawa Timur 4 PLTA Lodoyo Jawa Timur 5 PLTA Tulungagung Jawa Timur 6 PLTA Selorejo Jawa Timur 7 PLTA Mendalan Jawa Timur 8 PLTA Siman Jawa Timur 9 PLTA Giringan Jawa Timur 10 PLTA Golang Jawa Timur 11 PLTA Ngebel Jawa Timur 12 PLTA Wonorejo Jawa Timur 13 PLTA Cirata Jawa Barat 19. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing merupakan Ketua dan Sekertaris I (satu) Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Indonesia Power dan seluruh anggota PP IP, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekertaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”; 20. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 tentang Pengesahan Dan Pelantikan 9 Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 Agustus 2017; 21. Bahwa Pemohon IV sebagai Sekertaris I (satu) PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Ketua No: 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengrusan Persatuan Pegawai tingkat Pusat Periode 2017-2020, tanggal 25 Februari 2019; 22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu: a. Pasal 8 angka 1 Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya; b. Pasal 8 angka 5 Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable). 23. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu “Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif”; 24. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja kantor kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 oktober 2001; 25. Bahwa terlebih dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo, Pemohon III dan Pemohon IV didasarkan pada Surat Mandat Khusus Nomor: 001/PP/UKMRC/2020 dan Surat Mandat Khusus No. 04.1/PPSGL/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 mendapatkan mandat dari anggota yang bekerja di PLTA yang secara khusus menyatakan: Memberikan Mandat Khusus Kepada Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) Tingkat Pusat sesuai Pasal 37 Anggaran Dasar PPIP, untuk melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pengenaan BJPSDDA, antara lain: 1. Pasal 19 ayat (2) 2. Pasal 58 ayat (1) huruf a 3. Penjelasan Pasal 59 huruf c. 10 26. Bahwa berdasarkan AD ART PP IP, Surat Mandat Khusus Nomor: 001/PP/UKMRC/2020 dan Surat Mandat Khusus Nomor 04.1/PPSGL/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 jelas membuktikan Pemohon III dan Pemohon IV dalam wadah PP IP merupakan perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 27. Bahwa para Pemohon sebagai serikat pekerja sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Kesejahteraan yang diperjuangkan selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan laju perusahaan, dengan BJPSDA alokasi kesejahtaraan anggota para Pemohon tentu akan berkurang; 28. Bahwa yang dimaksud “sekelompok orang” yaitu anggota Pemohon III dan Pemohon IV bekerja di unit Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terdampak dan berpotensi terdampak dengan diberlakukannya BJPSDA; Sebaran PLTA anggota Pemohon III dan IV diantaranya yakni NO PLTA LOKASI 1 PLTA PB Sudirman Jawa Tengah 2 PLTA Wonogiri Jawa Tengah 3 PLTA Sempor Jawa Tengah 4 PLTA Wadaslintang Jawa Tengah 5 PLTA Kedungombo Jawa Tengah 6 PLTA Jelok Jawa Tengah 7 PLTA Timo Jawa Tengah 8 PLTA Garung Jawa Tengah 9 PLTA Ketenger Jawa Tengah 10 PLTA Klambu Jawa Tengah 11 PLTA Kejengkolan Jawa Tengah 11 12 PLTA Sidorejo Jawa Tengah 13 PLTA Tapen Jawa Tengah 14 PLTA Siteki Jawa Tengah 15 PLTA Plumbungan Jawa Tengah 16 PLTA Saguling Jawa Barat 17 PLTA Plengan Jawa Barat 18 PLTA Lamajan Jawa Barat 19 PLTA Cikalong Jawa Barat 20 PLTA Kracak Jawa Barat 21 PLTA Ubrug Jawa Barat 22 PLTA Bengkok Jawa Barat 23 PLTA Parakan Kondang Jawa Barat 29. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud “kepentingan yang sama” para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo, yaitu: a. Anggota para Pemohon merupakan pekerja pada BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum; Sebagai sekelompok orang (in casu pekerja) memiliki kepentingan yang sama berdasarkan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; b. Anggota para Pemohon merupakan warga negara yang membutuhkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 30. Bahwa pemberlakuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA yang masing-masing berbunyi: Pasal 19 ayat (2): Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. 12 Pasal 58 ayat (1) huruf a: (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk: a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. Pertanian rakyat; c. Kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan d. Kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air. (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA. (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air. (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat' (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 59 huruf c: Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya: a. Penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri; b. Memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan c. Memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik. 31. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas yang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh anggota para Pemohon berupa: a. Kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); b. Kehilangan penghidupan yang layak karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar anggota para Pemohon akan mengalami kenaikan tarif listrik, sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan listrik merupakan kebutuhan pokok yang termasuk hajat hidup orang banyak; 13 Dan manakala permohonan pengujian Undang-Undang a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon akan tidak terjadi. 32. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang dimana legal standing pemohonnya merupakan Ketua dan Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004 Pemohon: 1. Ir. Ahmad Daryoko; 2. M. Yunan Lubis, SH, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek Permohonan: UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pertimbangan Hukum hal. 326-327: Pemohon dalam Perkara No. 021/PUU-I/2003 adalah Serikat Pekerja (SP) PT. PLN yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidak- tidaknya perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan 14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2010 Pemohon: 4. Ir. Ahmad Daryoko, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN 5. Sumadi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek Permohonan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pertimbangan Hukum hal. 88: Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”; Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009; Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, prima facie, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945; 15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016 Pemohon: 1. Adri selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN 2. Eko Sumantri selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek Permohonan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pertimbangan Hukum hal. 95-97: Bahwa Pemohon dalam wadah SP PLN mendalilkan dirinya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama Bahwa Pemohon oleh Mahkamah telah diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, antara lain 021/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraph [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. 33. Bahwa selain perkara PUU sebagaimana dalam tabel tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh diantaranya dapat dilihat dan terdapat pula dalam perkara PUU Nomor 70/PUU-IX/2011, dan Nomor 72/PUU-XIII/2015; III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN Para Pemohon merupakan pengurus serikat pekerja yang anggotanya banyak bekerja terdapat di PLTA-PLTA baik milik PT PLN (Persero) maupun milik PT Indonesia Power dan PT PJB dengan fokus usaha pada pembangkitan energi listrik untuk kepentingan umum; 16 Air Dan Listrik Merupakan Cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara Dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Sehingga Oleh Karenanya Harus Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat Sebagai Sumber Ketahanan Energi Dan Penyedia Sumber Energi Listrik Baru Terbarukan Yang Terjangkau, Murah, Dan Ramah Lingkungan 1. Bahwa air telah diakui oleh pembuat undang-undang (in casu UU SDA) sebagaimana tertera jelas dalam Konsideran Menimbang huruf a yang menyatakan “bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia” dan huruf b yang menyatakan “bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa hal tersebut pula telah diakui Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005, dan 85/PUU-XI/2013 yang mana dalam menilai konstitusionalitas objek permohonan a quo harus meletakan titik tolak pertimbangannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan secara tegas pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi manusia, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak, yaitu diantaranya pemanfaatan air sebagai bahan dasar PLTA untuk memenuhi kebutuhan energi/listrik bagi rakyat Indonesia; 17 Pertimbangan hukum halaman 489-490 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005, dan Nomor 85/PUU-XI/2013: Bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industry. Pemanfaataan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan kebutuhan makanan, kebutuhan energi/ listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. 4. Bahwa pada titik ini, Pemohon dalam permohonan a quo akan mengelaborasi lebih lanjut pengaturan sumber daya air dalam UU SDA dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait, serta energi listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkaitnya; 5. Bahwa pemanfaatan sumber daya air oleh PLTA sehingga melahirkan tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1); Konsideran Menimbang huruf a: Penjelasan Pasal 3 ayat (1): bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. 18 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345: Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12]: Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara” Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragaraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: 7. Bahwa jelas dan tegas berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sumber daya air dan tenaga listrik sebagai sumber daya yang dilahirkan oleh PLTA tempat dimana para Pemohon bekerja merupakan bentuk dari cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 8. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan implementasi dari Sila Kelima Pancasila yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menjadi dasar negara dan tujuan negara dalam penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yaitu dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat; 9. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 19 10. Bahwa hal ini sesungguhnya selaras dengan Penjelasan Umum UU SDA yang menyatakan “Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”; 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas seharusnya UU SDA lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi; 12. Bahwa dalam hal ini pula termasuk penggunaan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dilakukan oleh BUMN Penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat yang menghasilkan ketersediaan listrik murah dan ramah lingkungan; 13. Bahwa sesungguhnya air yang dapat digunakan sebagai Energi (Listrik) Baru Terbarukan dapat menjadi sumber ketahanan Energi Nasional. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisar, laut (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi); 14. Bahwa dalam Rencana Umum Penyediaan Usaha Ketenagalistrikan (RUPTL) PT PLN 2019-2027 disebutkan air di Indonesia memiliki potensi energi hingga 75.000 (tujuh puluh lima ribu) mega watt dengan pemanfaatan baru sebesar 6,4% (enam koma empat persen); 15. Bahwa dengan dasar potensi besar demikian, tak heran dalam RUPTL tersebut juga disebutkan Kebijakan Energi Nasional mempunyai sasaran bauran energi pada Tahun 2025 dimana peran energi baru dan energi 20 terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi, lalu pada Tahun 2050 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 20% (dua puluh persen), batubara minimal 25% (dua puluh lima persen), dan gas bumi minimal 24% (dua puluh empat persen); 16. Bahwa penggunaan air sebagai bahan dasar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh BUMN Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) bersama dengan PT Indonesia Power sejumlah 23 PLTA dengan total kapasitas sekitar 1100 MW dan PT PJB sejumlah 13 PLTA dengan total kapasitas sekitar 1283 MW PLTA yang tersebar di seluruh provinsi; 17. Bahwa selain efisien dan ramah lingkungan, PLTA dibandingkan pembangkit lain juga memiliki keunggulan diantaranya kemampuan jangka waktu start yang cepat, penstabil frekuensi system, baik dalam keadaan beban system normal maupun cepat beroperasi sistem kelistrikan di Jawa- Bali dalam keadaan beban puncak guna memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat, kemampuan black start dan line charging pada saat kondisi “blackout” serta memiliki usia pakai yang panjang, sebagai contoh ada PLTA milik PT PLN yang kemudian diserahkan kepada PT Indonesia Power yakni PLTA Lamajan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, PLTA Bengkok di Bandung, PLTA Jelok di Salatiga, PLTA Timo di Salatiga maupun PLTA Ketenger di Purwokerto kesemuanya masih beroperasi walaupun dibuat dan menjadi peninggalan zaman pendudukan Belanda. 18. Bahwa dengan mengedepankan pemanfaatan potensi air untuk PLTA niscaya surplus energi (listrik) yang ramah lingkungan akan menjadi sumber ketahanan energi bagi bangsa ini kedepannya, dengan cara segala hal yang berpotensi menggerus upaya pemanfaataan air untuk PLTA untuk kepentingan umum seperti halnya Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BPJSDA) ini tidak dibebankan kepada BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum; 19. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Oleh karena itu Indonesia memiliki target nasional untuk 21 menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% di tahun 2030. Komitmen ini mewajibkan Indonesia untuk konsisten mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), utamanya di sektor ketenagalistrikan. Air merupakan salah satu bentuk sumber daya energi baru terbarukan dimana melalui PLTA akan menghasilkan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia; Pembatasan Pengelola Sumber Daya Air Hanya Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Sehingga Berpotensi Para Pemohon Beserta Seluruh Anggotanya Mengalami Kerugian Atau Potensi Kerugian Konstitusional Berupa Kehilangan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak 20. Bahwa terdapat anggota para Pemohon merupakan pekerja yang telah bekerja di unit PLTA milik perusahaan BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik (in casu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali) yang mana sangat terkait erat dengan pekerjaan pengelolaan sumber daya air. Para Pemohon telah mengerjakan seluruh tahapan dalam mengelola sumber daya air sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UU SDA yaitu: a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; c. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan d. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air 21. Bahwa pada faktanya pula terdapat anggota para Pemohon telah melakukan seluruh pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU SDA jauh sebelum berlakunya UU SDA yaitu sejak tahun 1995 sejak lahirnya PT Indonesia Power (dahulu PT PJB I) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu PT PJB II); 22 22. Bahwa terlebih mohon perhatian Yang Mulia, anggota para Pemohon sampai dengan saat ini bekerja di PLTA baik milik PT Pembangkitan Jawa Bali maupun PT Indonesia Power sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil angka 18 dan 28 Sub Bab Legal Standing permohonan a quo, yang dalam sejarahnya asset berupa PLTA dan waduk telah diserahterimakan dari PT PLN (Persero) dengan tujuan pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu pekerjaan yang didalamnya termasuk pengoperasian, pemeliharaan dan konservasi lingkungan di sekitar wilayah PLTA dan waduk telah dilakukan dan dikerjakan oleh anggota para Pemohon diantaranya dalam bentuk; a. Monitoring dan pemeliharaan DAM/ waduk b. Monitoring duga muka air c. Monitoring curah hujan d. Monitoring penguapan e. Monitoring debit air f. Monitoring kualitas air g. Monitoring rencana pengelolaan lingkungan hidup h. Monitoring rencana pemantauan lingkungan hidup i. Monitoring pengendalian keramba jaring apung j. Pembersihan enceng gondok k. Pembersihan sampah l. Pengukuran dan pengerukan sedimen m. Penghijauan 23. Bahwa semenjak berlakunya UU SDA justru berpotensi mengancam anggota para Pemohon untuk kehilangan pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan dengan cara membatasi pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air dan tidak memasukan BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) UU SDA; 23 Pasal 19 UU SDA Ayat (2) Ayat (4) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan; b. Memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya; c. Melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; d. Memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA; e. Mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan f. Tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan. 24. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU SDA membatasi BUMN yang dapat menjadi Pengelola Sumber Daya Air yaitu hanya sebatas BUMN di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, sementara tempat Para Pemohon bekerja sampai dengan saat ini merupakan BUMN di bidang penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan bukan BUMN di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; 25. Bahwa selanjutnya, Pasal 19 ayat (4) UU SDA semakin mengancam keberadaan pekerjaan dan tempat para Pemohon bekerja dengan membatasi secara sempit persyaratan BUMN sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f; 24 26. Bahwa dengan secara jelas dan terang benderang ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU SDA berpotensi menghilangkan pekerjaan dan tempat para Pemohon bekerja sampai dengan saat ini sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum”; Kewajiban Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam UU SDA Kepada Pemanfaat Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Untuk Kepentingan Umum Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena BUMN Ketenagalistrikan Berfungsi Bukan Semata Komersialisasi Melainkan Ditekankan Untuk Pemenuhan Hajat Hidup Berupa Kebutuhan Listrik Yang Terjangkau Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan 27. Bahwa Pasal 1 angka 28 UU SDA memberikan definisi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yaitu biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan; 28. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 58 ayat (1) huruf d menyatakan “Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air agar Sumber Daya Air dapat didayagunakan secara berkelanjutan”; 29. Bahwa yang dikecualikan dari pengenaan kewajiban pembayaran BJPSDA dapat dilihat pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU SDA yang menyatakan: Pasal 58 UU SDA Ayat (1) Ayat (2) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk: Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA 25 a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakryat; c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air. 30. Bahwa terlebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA yaitu PLTA menjadi subjek hukum yang diwajibkan untuk membayar BJPSDA; Penjelasan Pasal 59 huruf c: Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya: a. Penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri; b. Memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan c. Memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik. 31. Bahwa perlu para Pemohon tegaskan BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dibentuk bukan semata komersialisasi melainkan untuk penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu, dan harga yang terjangkau masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; 32. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, walaupun energi listrik yang dihasilkan untuk kepentingan umum, UU SDA tetap mewajibkan pengenaan BJPSDA kepada BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagaimana tempat dimana anggota para Pemohon bekerja; 33. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, sebagai contoh PLTA Saguling (tempat dimana anggota Pemohon III dan IV bekerja) dan PLTA Cirata (tempat dimana anggota Pemohon I dan II bekerja) bersama dengan PLTA Juanda sebagai PLN Group diwajibkan untuk membayar BJPSDA sebesar 26 Rp. 1.073.629.987.917,50. (satu triliun tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah); 34. Bahwa patut dipahami PLTA Saguling dan PLTA Cirata dalam sejarahnya dibangun, dioperasikan dan dipelihara oleh PT PLN (Persero) yang kemudian diserahkan untuk dilanjutkan kepada PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali untuk kemudian sumber energi listrik yang dihasilkan tetap disalurkan untuk kepentingan umum; 35. Bahwa disisi lain walaupun mampu dikerjakan sendiri, terdapat juga PLTA tempat dimana terdapat anggota para Pemohon bekerja mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Service Level Agreement Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan konservasi lingkungan dalam bentuk diantaranya: a. Pembersihan enceng gondok b. Pembersihan sampah c. Pengerukan sedimen d. Penghijauan 36. Bahwa khususnya anggota para Pemohon yang sampai dengan saat ini bekerja di PLTA dan waduk yang dimiliki oleh BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, telah menjalankan amanat serta kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2), dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan juncto Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan, yang dapat disimpulkan menyatakan “Pengelolaan bendungan beserta waduknya menjadi tanggung jawab Pemilik bendungan, dalam bentuk: a. Operasi dan pemeliharaan; b. Perubahan atau rehabilitasi; c. Penghapusan fungsi bendungan. d. Pelaksanaan rencana pengelolaan; e. Operasi dan pemeliharaan; 27 f. Konservasi sumber daya air pada waduk; g. Pendayagunaan waduk; h. Pengendalian daya rusak air melalui pengendalian bendungan beserta waduknya; dan i. Penghapusan fungsi bendungan” 37. Bahwa BUMN di bidang ketenagalistrikan didirikan dengan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan air sebagai sumber daya dan bahan utama PLTA untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rakyat Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Sumber: PLN Distribusi Jakarta Raya 28 Keterangan Penjelasan A. Tahapan Pembangkitan Tenaga Listrik (generation) Merupakan tahapan pertama pembangkitan tenaga listrik dimana terdapat PLTA-PLTA yang menggunakan air sebagai bahan dasar utamanya untuk menghasilkan energy listrik. Pasal 1 angka 4 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. B. Tahapan Transmisi Tenaga Listrik (transmission) Merupakan tahapan kedua setelah listrik dihasilkan dari PLTA. Pasal 1 angka 5 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. C. Tahapan Distribusi Tenaga Listrik (distribution) Merupakan tahapan ketiga setelah listrik dihasilkan dari PLTA. Pasal 1 angka 6 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen 38. Bahwa BJPSDA yang dibebankan kepada PLTA yang ada akan menambah beban pengeluaran dari PLTA itu sendiri sehingga biaya pokok produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya diataranya PLTU yang rata-rata berdasarkan laporan statistik PLN tahun 2018 Rp. 831.46 per kwh; Tabel: Contoh BPP PLTA Wonogiri Biaya Pokok Produksi Per KWH (Rp./KWH) Biaya Pokok Produk Per KWH dengan asumsi BJPSDA per KWH (Rp./KWH) Rata-rata BPP Per KWH PLTU (Rp./KWH) 307.61 529.61 600 - 1000 Olahan: Litbang PP IP 29 39. Bahwa dengan kata lain manakala BPP naik maka PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk dikembangkan karena adanya BJPSDA sehingga gagasan energi baru terbarukan yang paling efisien dari sumber air akan ditinggalkan dan berdampak pada pilihan praktis memperbanyak pembangkit non EBT khususnya PLTA dengan BPP yang tidak semurah PLTA sehingga pada akhirnya rakyat yang terbebani pada dampak tarif listrik yang kian mahal dan merugikan warga negara sebagai konsumen listrik; 40. Bahwa dengan demikian gagasan air sebagai barang publik yang harus dinikmati oleh tiap warga negara sebagai hak konstitusi melalui penyediaan pasokan energi listrik untuk kepentingan umum yang terjangkau tidak akan terpenuhi; 41. Bahwa selanjutnya Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 58 ayat (3) UU SDA juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (selanjutnya disebut sebagai PP 7/10) juncto Pasal 9 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (selanjutnya disebut sebagai PP 46/10). Pasal 58 ayat (3) UU SDA Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air. Pasal 7 ayat (1) PP 7/10 Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal 9 ayat (1) PP 46/2010 Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 30 42. Bahwa dengan adanya beban BJPSDA sebagai bagian dari beban produksi, maka sesungguhnya akan menambah harga jual listrik kepada rakyat Indonesia. Mohon perhatian Yang Mulia, sebagai contoh fakta: a. Kewajiban pembayaran BJPSDA pada unit PLTA Mrica selama 10 tahun terakhir yang telah naik sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dimana pada tahun 2009 beban BJPSDA sebesar Rp 88.65 /KWH, dan pada tahun 2019 menjadi Rp 222/KWH; b. Kewajiban pembayaran BJPSDA pada unit PLTA Wonogiri dengan beban BJPSDA saat ini sebesar Rp 222/KWH, padahal biaya pokok produksi (BPP) energi listrik pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 529.61/KWH atau 42% (empat puluh dua persen) dari BPP PLTA Wonogiri; Kedua contoh fakta tersebut di atas membuktikan kewajiban pembayaran BJPSDA oleh PLTA berpotensi menaikan tarif listrik untuk kepentingan umum. 43. Bahwa ekses selanjutnya dari kenaikan harga jual listrik maka akan memberikan dampak secara langsung bisnis PLTA tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor sehingga target pemerintah dalam hal pengembangan PLTA dengan air sebagai sumber daya energi baru dan terbarukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut sebagai UU Energi) tidak akan pernah tercapai dan terwujud; Pasal 1 angka 6 UU Energi: Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelala dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aiiran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisar, laut. Pasal 4 ayat (2) UU Energi: Sumber daya energi barn dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 21 ayat (2) UU Energi: Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 31 44. Bahwa lebih dari itu, prinsip pemanfaat air untuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air telah ditegaskan batasannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada halaman 493 Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yaitu: [Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res commune”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis.] 45. Bahwa dikarenakan pentingnya peran waduk dan bendungan untuk PLTA dimana BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum telah membangun dan memelihara secara mandiri waduk dan bendungan tersebut, seharusnya Negara memberikan insentif bagi BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan bukan justru menambah beban tambahan seperti halnya BJPSDA. Bahkan lebih dari itu, selain membangun dan memelihara sendiri, waduk/bendungan memiliki peran sangat penting untuk konservasi air dalam jangka waktu lama; 46. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas jelas seharusnya secara konstisional penggunaan air untuk pembuatan energi listrik oleh BUMN Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang akan digunakan sebagai kebutuhan dasar sehari-hari dalam kehidupan warga Negara Indonesia juga dinyatakan secara tegas dikecualikan dari kewajiban membayar BJPSDA, dengan alasan hukum sebagai berikut: a. Doktrin rescommune yang menempatkan pemanfaatan air milik publik menjadi selaras jika pemanfatan air untuk pembuatan energi listrik yang akan digunakan oleh rakyat tidak dibebankan biaya dalam pemanfaatan proses pembuatan listrik tersebut; b. PLTA dimana terdapat anggota para Pemohon bekerja menghasilkan listrik yang digunakan untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi warga Negara untuk kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahtaraannya; 32 c. Jika dianalogikan dengan PDAM sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Perusahaan tempat para Pemohon bekerja sebagai BUMN Ketenagalistrikan sejatinya tidak menghabiskan air sebagaimana PDAM lakukan, melainkan ditampung/tempat lewat untuk kemudian diproses secara teknis dan menghasilkan listrik. Tidak ada air yang terbuang bahkan air yang melintas dibersihkan terlebih dahulu oleh Anggota para Pemohon untuk mengotimalkan kerja mesin pembangkit listrik tenaga air tersebut; 47. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN usaha penyediaan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum” dan kewajiban pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dalam UU SDA Kepada Pemanfaat Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 48. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, dalam praktek BJPSDA yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/Prt/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan sebagai aturan pelaksana telah secara nyata menempatkan air sebagai komponen dalam menghitung jumlah BJPSDA yang harus dibayar oleh BUMN usaha penyediaan ketenagalistrikan, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 85/PUU-XI/2013 telah memberikan koridor konstitusional yaitu: Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059- 060-063/PUU-II/2004: Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya 33 pengelolaan” sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial; Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU- XI/2013: Prinsip “Pemanfaat Jasa Pengelolaan sumber Daya Air” wajib menanggung biaya pengelolaan harus dimaknai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. 49. Bahwa selanjutnya kegiatan pemanfaatan air permukaan juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU PDRD) Pasal 21 ayat (1): Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pasal 22: (2) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan; (3) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan” Ketentuan ini menunjukan Pengguna Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air juga terkena kewajiban untuk membayarkan Pajak Permukaan Air (selanjutnya disebut sebagai PAP) kepada Pemerintah Daerah; 50. Bahwa kewajiban pembayaran BJPSDA dan PAP ini sama-sama didasari pada prinsip polluter pays principles dimana pengguna air ikut menanggung beban biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang terkena dampak negatif dari penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air itu sendiri, oleh karena itu BJPSDA maupun PAP sama-sama merupakan bentuk penerapan instrument fiscal atas Lingkungan/Green Tax dimana pungutan dikenakan untuk menanggulangi dampak buruk pada sumber daya air yang diakibatkan oleh pengguna yang memanfaatkan air permukaan; 34 51. Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan ini jelas membuktikan pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air telah dikenakan 2 (dua) pajak/biaya semacamnya oleh institusi yang berbeda dengan objek yang sama (economic double taxation) yaitu Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan BJPSDA, sementara pada faktanya tenaga listrik yang dalam hal ini dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air untuk kepentingan umum merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015. 52. Bahwa dengan demikian dengan dikenakan 2 (dua) pajak/biaya semacamnya oleh institusi yang berbeda dengan objek yang sama (economic double taxation) yaitu Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan BJPSDA mengakibatkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 53. Bahwa terlebih dapat dapat dibuktikan dengan melihat Naskah Akademik UU SDA tidak memasukan UU PDRD sebagai bagian gagasan akademis perlunya dimasukan sebuah norma dalam suatu undang-undang. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN usaha penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum”; 3. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 35 “pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN usaha penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum”; 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 24 September 2020, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059- 060-063/PUU-II/2004 Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018- 2021 Nomor 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar SP PJB; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga SP PJB; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: Nomor 02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002; 36 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 Agustus 2017; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Nomor 002.K/PP- IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan dalam kepengurusan Persatuan Pegawai tingkat pusat periode 2017-2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Pegawai Indonesia Power; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pegawai Indonesia Power; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja kantor kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 oktober 2001 mengenai bukti pencatatan serikat pekerja Persatuan Pegawai Indonesia Power; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor C2- 12495.HT/01/01/TH.95 menetapkan memberikan persetujuan atas akta Pendirian PT PJB II; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2000 menghasilkan: Perubahan Nama PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik jawa Bali I (PT PLN PJB I) menjadi PT Indonesia Power; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 111/PUU-XIII/2015 tertanggal 14 Desember 2016; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 01/SP-DPP/SM/I/2020 tanggal 6 Januari 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mandat Khusus Nomor 37 001/PP/UKMRC/2020 tanggal 6 Januari 2020; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mandat Khusus Nomor 04.1/PPSGL/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Pekerja BUMN Pemohon I; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Pekerja BUMN Pemohon II ; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Pekerja BUMN Pemohon III; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Pekerja BUMN Pemohon IV; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Pekerja Pegawai BUMN PT PLN atas nama Budi Setianto; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor SD-01/DIR/UL/01/2020 tanggal 2 Januari 2019; Perihal: Permintaan Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) PT PLN (Persero); 27. Bukti P-27 : Fotokopi KTP para Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 38 kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405, selanjutnya disebut UU 17/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo adalah Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c [sic!] UU 17/2019, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 ayat (2) UU 17/2019 (1) ...; (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) ...; 40 Pasal 58 ayat (1) huruf a (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk: a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. ...; Penjelasan Pasal 59 Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya: a. penggunaan Air sebagai Air Baku minum dan industri; b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik, 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (DPP SP PJB) didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 Nomor 02.BA/KPU/SP.PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 [vide bukti P-4] yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) dan seluruh anggota SP PJB berdasarkan Surat Mandat Nomor 01/SP-DPP/SM/I/2020, tertanggal 6 Januari 2020 yang pada angka 5 menyatakan, “Memberikan mandat secara kolektif kolegial kepada Ketua dan Sekretaris Jendral SP PJB Dewan Pengurus Pusat untuk bertindak dan atas nama SP PJB demi suksesnya hal-hal tersebut diatas” [vide bukti P-18]; 3. Pemohon III dan Pemohon IV juga menerangkan sebagai Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Indonesia Power (PT IP) dan seluruh anggota PP IP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 AD/ART [vide bukti P-10] dan berdasarkan Surat Mandat Khusus Nomor 001/PP/UKMRC/2020 [vide bukti P-19] dan Surat Mandat Khusus Nomor 04.1/PPSGL/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 [vide bukti P-20]; 4. Bahwa, menurut para Pemohon Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c [sic!] UU 17/2019 memiliki hubungan sebab 41 akibat (causal verband) dengan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensial yang akan dialami oleh anggota para Pemohon berupa: a. Kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); b. Kehilangan penghidupan yang layak karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar anggota para Pemohon akan mengalami kenaikan tarif listrik, sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan listrik merupakan kebutuhan pokok yang termasuk hajat hidup orang banyak; Dan, manakala permohonan pengujian undang-undang a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang di mana legal standing pemohonnya merupakan Ketua dan Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu Pemohon dalam perkara Nomor 021/PUU-I/2003, Nomor 149/PUU-VII/2009, Nomor 70/PUU-IX/2011, Nomor 72/PUU-XIII/2015, dan Nomor 111/PUU-XIII/2015; 6. Bahwa para Pemohon, dalam menjelaskan kualifikasi sebagaimana subyek hukum yang mengalami kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, para Pemohon hanya menyatakan, “akan mengalami kerugian yaitu kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik” [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 17]; 42 Bahwa, berdasarkan uraian para Pemohon tentang kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat: a. Mahkamah tidak melihat adanya korelasi langsung antara kepentingan para Pemohon (in casu Serikat Pekerja) dengan mekanisme pengenaan Pajak Permukaan Air (PPA) dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Sebab, jika dihubungkan dengan anggapan kerugian konstitusional para pemohon yaitu, dengan dibebankannya BJPSDA pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hal tersebut akan menambah beban pengeluaran dari PLTA, yang mengakibatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sehingga oleh karenanya PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk dikembangkan dan akhirnya berdampak secara langsung pada bisnis PLTA yang tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor. Kemudian pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik; b. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara BJPSDA dan PPA dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Sebab, dalam kaitan ini berlaku asas hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (point d’interest point d’action, zonder belang geen rechtsingang) terlebih para Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah pihak yang dirugikan sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Bahkan, seandainya pun pernyataan para Pemohon itu benar, tanpa bermaksud menilai lebih jauh konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan dua jenis pembebanan biaya sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon, yaitu PPA dan BJPSDA. Menurut Mahkamah, PPA berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan Pasal 1 angka 18 menyatakan, air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) UU 28/2009 menentukan bahwa objek dari PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian Pasal 21 ayat (2) UU 28/2009 pada pokoknya mengecualikan dari pengenaan objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, mengategorikan pengguna air dilihat dari 7 (tujuh) jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dikenakan PAP yaitu, 1. sosial, 2. perusahaan non-niaga, 3. niaga atau perdagangan atau jasa, 4. Industri atau penunjang produksi, 5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, 6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air), dan 7. Pertambangan. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan sumber daya air untuk tenaga listrik sebagaimana usaha di tempat para Pemohon bekerja termasuk bagian dari pemanfaatan air permukaan di luar untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) UU 28/2009, sehingga wajib untuk dikenakan PAP. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan BJPSDA sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU 17/2019 adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Bahwa melalui BJPSDA inilah pemerintah dapat melakukan konservasi terhadap sumber daya air di Indonesia. Dengan demikian secara ekonomi, semakin banyak pemanfaat sumber daya air yang membayar BJPSDA, maka semakin besar biaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya air, sehingga akan memberikan tingkat layanan 44 yang lebih baik. Namun demikian, pembayaran BJPSDA adalah menjadi kewajiban perusahan (in casu PT PJB dan PT IP) yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan para Pemohon; c. Bahwa diterimanya kedudukan hukum Serikat Pekerja di beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan tidak serta-merta menjadikan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena pada dasarnya pemberian kedudukan hukum oleh Mahkamah kepada pemohon/para pemohon sangat tergantung dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan tidak ada keraguan bagi Mahkamah bahwa pada diri para Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diuraikan dengan berlakunya norma Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 UU 17/2019 yang dimohonkan pengujian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, oleh karena itu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 45 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 46 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita