73/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 73/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ricki Martin Sidauruk Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kayu Besar, RT. 007/RW. 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Gregorianus Agung Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Orong, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Presiden Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 2 Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 November 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 November 2019 dengan Nomor 73/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut “UU MK”, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut “UU KK”, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa permohonan para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 43 ayat (1) UU KPK terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab–akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (bukti P-1A dan bukti P-1B) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU KPK yang menyatakan: ---------------------------------------------------------------- (bukti P-2) “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.” 4. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya pasal a quo sebagai berikut: ▪ Bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke 2 UU KPK, antara lain dikemukakan, “Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.” ▪ Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia sekaligus generasi penerus bangsa yang mendambakan suatu saat negara 5 Republik Indonesia akan terbebas dari wabah korupsi. Mengingat akibat dari kejahatan korupsi sangat berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara. ▪ Bahwa untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama sebaik-baiknya dari seluruh elemen masyarakat. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya tanggung jawab negara saja, melainkan tanggung jawab negara dan seluruh warga negara. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak menjadi bagian dari KPK. ▪ Bahwa para Pemohon yang saat ini masih duduk di bangku kuliah (bukti P-3A dan P-3B), bercita-cita untuk menjadi bagian dari KPK setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1. ▪ Bahwa “Bagian dari KPK” yang dimaksud oleh para Pemohon adalah Penyelidik KPK. ▪ Bahwa para Pemohon memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menjadi seorang Penyelidik KPK adalah karena peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat tugas utama seorang penyelidik pada umumnya adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (vide Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Terkhusus untuk Penyelidik KPK, serangkaian tindakan penyelidikannya ialah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. ▪ Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: ------------- (bukti P-4) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ▪ Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ialah termasuk upaya-upaya para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal 6 pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan. Mengingat peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tugas utama seorang penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. ▪ Bahwa ketentuan pasal a quo yang menyatakan, “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi,” seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo. ➢ Yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). ➢ Yang dimaksud Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia]. ➢ Yang dimaksud Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). ➢ Yang dimaksud Internal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyangkut bagian dalam. Sedangkan yang dimaksud KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, Internal KPK adalah bagian dalam KPK. ▪ Bahwa frasa “dapat” sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, 7 namun lebih cenderung bermakna “opsional”. Akan tetapi, jika frasa “dapat” dipadukan dengan frasa “berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka menjadi bermakna “opsional limitatif”. Yang artinya, “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. ▪ Bahwa jika memang pasal a quo ditafsirkan demikian, haruskah para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK, mendaftarkan diri terlebih dahulu pada instansi kepolisian, lalu mengikuti serangkaian tes/seleksinya dan mengikuti pendidikan khusus kepolisian (jika lolos tes/seleksi) hingga menjadi seorang Polisi, kemudian barulah dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? Haruskah para Pemohon mendaftarkan diri terlebih dahulu pada instansi kejaksaan, lalu mengikuti serangkaian tes/seleksinya dan mengikuti pendidikan khusus kejaksaan (jika lolos tes/seleksi) hingga menjadi seorang Jaksa, lalu kemudian dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? Begitu juga dengan instansi-instansi pemerintah lainnya sebagaimana termaktub dalam pasal a quo, haruskah para Pemohon mengikuti serangkaian tes/seleksinya, dan jika lolos tes/seleksi, para Pemohon diwajibkan mengikuti pendidikan khususnya hingga menjadi anggota pada instansi pemerintah tersebut, lalu kemudian para Pemohon dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? Jika hal tersebut harus dilakukan oleh para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK, tentu sangat merugikan para Pemohon. Selain rugi akan waktu, para Pemohon juga harus mengikuti 2 (dua) kali serangkaian tes/seleksi dan pendidikan khusus profesi/instansi (jika lolos tes/seleksi), yang pertama pada proses perekrutan profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana termaktub pada pasal a quo, yang kedua pada proses perekrutan Penyelidik KPK. Begitu juga dengan biaya-biaya yang 8 perlu dikeluarkan oleh para Pemohon, biaya tersebut menjadi 2 (dua) kali lipat seperti misalnya dalam hal ongkos pergi-pulang, dikarenakan para Pemohon harus pergi-pulang ke instansi-instansi pemerintah sebagaimana termaktub dalam pasal a quo untuk mendaftarkan diri sebagai anggotanya (verifikasi berkas dan sebagainya), lalu kemudian pergi-pulang ke KPK untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK (verifikasi berkas dan sebagainya). Termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh para Pemohon pada saat pemberkasan (penggandaan berkas/fotocopy, pergi ke sekolah- sekolah yang mengeluarkan ijazah para Pemohon untuk meminta legalisir yang diperlukan) agar memenuhi persyaratan administrasi, dan keperluan-keperluan lainnya--yang kesemuanya harus 2 (dua) kali dilakukan, lantaran para Pemohon harus terlebih dahulu menjadi anggota pada salah satu instansi pemerintah sebagaimana termaktub dalam pasal a quo agar dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK. Akhirnya timbul pertanyaan, haruskah serumit ini? Upaya warga negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri (dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi) justru dipersempit kesempatannya dengan berbagai aturan teknis, sebagaimana ketentuan teknis yang tercantum dalam pasal a quo. ▪ Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, nyata-nyata telah menegasikan kesempatan para Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi Penyelidik KPK melalui jalur independen--di mana hal tersebut merupakan hak para Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945. ▪ Bahwa para Pemohon mendukung penuh setiap penguatan kompetisi dalam hal rekrutmen Penyelidik KPK, tetapi penguatan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak lain yang ingin menjadi Penyelidik KPK dengan berbagai aturan teknis, sebagaimana ketentuan teknis yang tercantum dalam pasal a quo. 9 ▪ Bahwa jika persoalan rekrutmen tersebut dikaitkan dengan profesionalitas masing-masing calon Penyelidik KPK, menurut para Pemohon, sangat tidak adil. Sebab, profesionalitas akan menyesuaikan pada profesinya seiring dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu selama ia bekerja pada profesi tersebut. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU KPK. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Norma Undang-Undang, Pasal 43 ayat (1) UU KPK: “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.” Norma UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 1. Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “KPK”. 2. Bahwa pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tekad kuat bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. 10 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KPK, “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU KPK, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” 5. Bahwa frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK, kembali dipertegas pada pasal- pasal berikutnya dalam UU KPK, antara lain: Pasal 24 ayat (1) UU KPK yang menyatakan: “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 25 ayat (1) huruf b UU KPK yang menyatakan: “Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 39 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: “Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 42 UU KPK yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.” 11 Pasal 43 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: “Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 45 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.” 6. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang memperkuat frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (vide Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, hal. 265): “Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu- raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.” 7. Bahwa mengutip pendapat A.A. Oka Mahendra S.H. yang memperkuat frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (vide Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015, hal. 52): “ Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk mengangkat penyelidik dan penyidik KPK. KPK menjadi tergantung atau tidak bebas dari kekuasaan lembaga lain yang dapat mempengaruhi independensi KPK.” 12 8. Bahwa mengutip pendapat Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang memperkuat frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (vide Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015, hal. 58-59): “ Secara doktrinal. Semisal melalui teori ataupun putusan hakim terdahulu. Secara doktrin, harus dipahami bahwa lembaga negara independen memiliki independensi dalam beragam tingkatan. Tidak hanya dalam hal kelembagaan, tetapi juga seharusnya secara fungsional. Harus diingat, sebagai lembaga negara independen, KPK mempunyai self regulatory body, mempunyai sifat regulatory body untuk menjamin keberadaan dan pola kerjanya.” 9. Bahwa mengutip keterangan KPK sebagai pihak terkait yang memperkuat frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (vide Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015, hal. 78): “Karena Pimpinan KPK juga merupakan penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat, maka dalam pengisian pegawai yang melaksanakan tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan ada yang berasal dari unsur non-polisi dan non-jaksa. Kalau kemudian dipaksakan hanya berasal dari polisi dan jaksa tidak sejalan keberadaan Pimpinan KPK yang juga merupakan penyelidik dan penyidik.” 10. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 UU KPK dan pendapat- pendapat Mahkamah Konstitusi, para ahli, serta pihak terkait sebagaimana tersebut di atas, semestinya Penyelidik KPK tak melulu berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK, dan/atau instansi pemerintah lainnya. Dengan membatasi perekrutan Penyelidik KPK yang hanya dapat diikuti oleh orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK, dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya semata tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut. 13 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important (vide Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 31/PUU- X/2012): “Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.” 12. Bahwa ketentuan pasal a quo yang menyatakan, “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo jelas tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas; “Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Karena adanya hak-hak warga negara yang dikesampingkan di mana hak tersebut dilindungi oleh UUD 1945, yakni Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 14 13. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang pada hakikatnya melindungi hak-hak setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan. 14. Bahwa frasa “dapat” sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna “opsional”. Akan tetapi, jika frasa “dapat” dipadukan dengan frasa “berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka menjadi bermakna “opsional limitatif”. Yang artinya, “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika memang pembuat undang-undang tersebut berdalih tidak berupaya menegasikan hak-hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, utamanya melalui tugas penyelidikan, mengapa pasal a quo tidak bermateri muatan sebagai berikut: “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak umum.” Dengan demikian, ketentuan pasal a quo lebih proporsional, karena siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak menegasikan hak-hak para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yakni termasuk upaya-upaya para Pemohon untuk mewujudkan 15 kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan. 15. Bahwa mengingat KPK adalah lembaga negara yang telah berdiri lebih dari 10 tahun (terhitung sampai hari ini), sudah semestinya lembaga negara tersebut dapat melakukan perekrutan penyelidik KPK secara mandiri dan independen, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, maupun instansi-instansi pemerintah lainnya dalam hal merekrut penyelidiknya masing-masing. 16. Bahwa pada tahapan-tahapan pemberantasan korupsi, termasuk penyelidikan, membutuhkan berbagai pendekatan. Dengan berlakunya pasal a quo, frasa “Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, menghilangkan pendekatan tertentu yang dapat diungkapkan oleh pihak lain, terutama oleh mereka yang tidak berada dalam profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo. 17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “Penyelidikan adalah serangakaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”, frasa “serangakain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana” bukanlah suatu tindakan yang kaku. Keterlibatan pihak lain, terutama orang-orang yang tidak berasal dari profesi/instansi- instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo yang konsen terhadap masalah korupsi, mutlak dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo terkait kualifikasi seorang Penyelidik KPK menjadi tidak relevan. 16 18. Bahwa persyaratan untuk menjadi Penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU KPK, telah memberikan standarisasi yang proporsional yang dapat diperuntukkan bagi khalayak umum tanpa membatasi dengan profesi-profesi tertentu yang menurut para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif. 19. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU KPK, maka ketentuan pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji menjadi tidak relevan untuk diterapkan sepanjang dimaknai “Bahwa hanya profesi/instansi- instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi- instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”. 20. Bahwa Indonesia yang telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 wajib melaksanakan konvensi tersebut secara bertanggung jawab, termasuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36 UNCAC yang menentukan: Pasal 5 angka 1: “Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.” Pasal 6 angka 2: “Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan- badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara 17 efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Sumber-sumber material dan staf khusus yang diperlukan, juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan staf tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsinya wajib disediakan.” Pasal 36: “Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, menjamin adanya badan atau badan-badan atau orang-orang khusus untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang- orang tersebut harus diberikan kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukum Negara Pihak, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Orang-orang atau staf dari badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.” 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution serta Final Interpreter, permohonan a quo jelas semata-mata untuk mempertahankan hak-hak konstitusional para Pemohon yang berpotensi dirugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo. IV. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Bahwa tidak hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 18 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1A, bukti P-1B, bukti P-2, bukti P-3A, bukti P-3B, dan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ricki Martin Sidauruk; 2. Bukti P-1B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Gregorianus Agung; 3. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Bukti P-3A : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), atas nama Ricki Martin Sidauruk; 5. Bukti P-3B : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), atas nama Gregorianus Agung; 6. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan keterangan lisan di depan persidangan tanggal 3 Februari 2020 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 19 I. KETENTUAN UU KPK PERUBAHAN KEDUA, UU MK, DAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDNANG-UNDANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 B. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK Perubahan Kedua 1. Pasal 1 angka 3 yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. 2. Pasal 3 yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 3. Pasal 6 huruf e yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi 4. Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “dan/atau” yang berketentuan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau 5. Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berketentuan sebagai berikut: (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 20 (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 6. Pasal 12C yang berketentuan sebagai berikut: (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. 7. Pasal 21 ayat (1) huruf a yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; 8. Pasal 24 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pasal 29 huruf e yang berketentuan sebagai berikut: 21 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; 10. Pasal 29 huruf i sepanjang frasa “jabatan structural dan/atau jabatan lain” yang berketentuan sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. melepaskan jabatan structural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; 11. Pasal 37A ayat (3) berketentuan sebagai berikut: Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 9satu) kali masa jabatan 12. Pasal 37B ayat (1) huruf b yang berketentuan sebagai berikut: Dewan Pengawas bertugas: b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; 13. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang berketentuan sebagai berikut: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan 14. Pasal 43 ayat (1) yang berketentuan sebagai berikut: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. 15. Pasal 45A ayat (3) huruf a yang berketentuan sebagai berikut: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: 22 a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; 16. Pasal 47 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat: a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. 17. Pasal 69 yang berketentuan sebagai berikut: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1). 18. Pasal 69A yang berketentuan sebagai berikut: 23 (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun. (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3). (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 19. Pasal 69D yang berketentuan sebagai berikut: Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah. II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Materiil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: d. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Materiil Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 1) Bahwa para Pemohon perkara 73 yang berprofesi sebagai mahasiswa mendalilkan bahwa cita-citanya menjadi penyelidik KPK terhalang ketentuan pasal a quo UU KPK 24 Perubahan Kedua sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya mengatur mengenai hak untuk memajukan dirinya dan haknya secara kolektif. Terhadap dalil para Pemohon perkara 73, DPR RI menerangkan bahwa tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang menghalangi setiap orang untuk menjadi penyelidik KPK selama mampu memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU a quo. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua telah jelas mengatur bahwa penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Selain itu terdapat persyaratan secara khusus dalam Pasal 43A UU KPK Perubahan Kedua yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelidik KPK. 2) Bahwa pengaturan mengenai asal dan persyaratan untuk menjadi penyelidik KPK yang dibuat oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Selain itu juga tugas melakukan penyelidikan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif dan memiliki kewenangan yang besar yang dalam pelaksanaannya berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itulah pembentuk undang-undang memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Salahkah apabila DPR RI memberikan penguatan terkait dengan bahwa penyidik dan penyelidik KPK harus memiliki kompetensi, harus memiliki pengetahuan dan paham di bidang hukum pidana, di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi 25 secara formil dan materiil sehingga kita tidak temukan lagi banyak sekali penyidik-penyidik dan penyelidik-penyelidik di KPK yang bukan berlatar belakang hukum. 3) Bahwa jika para Pemohon perkara 73 merasa terbebani dengan persyaratan yang ada dalam UU a quo maka para Pemohon tersebut memang tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi penyelidik KPK. Hal tersebut bukanlah permasalahan yang ada dalam UU a quo karena tidak ada korelasinya dengan kedudukan hukum para Pemohon perkara 73. C. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 9. Terkait dengan Materi Mengenai Penyelidik KPK Terhadap dalil para Pemohon perkara 73 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU a quo seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi penyelidik KPK hanyalah orang-orang yang berasal dari profesi dan/atau instansi sebagaimana dimaksud dalam UU a quo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa hukum acara yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) selama tidak ditentukan lain berdasarkan UU a quo (vide ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua). b. Bahwa dalam konteks penyelidikan, yang dimaksud penyelidik hanya pejabat kepolisian (vide Pasal 4 KUHAP), sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua justru mengatur penyelidik KPK bukan hanya berasal dari kepolisian, tetapi dapat berasal dari kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK. Dengan adanya perluasan makna 26 mengenai siapa yang dapat menjadi penyelidik dan instansi asal penyelidik, maka ketentuan tersebut justru membuka kesempatan yang lebih luas, bukannya membatasi. Siapa pun dapat menjadi penyidik KPK. DPR RI hanya menekankan bahwa penyidik, penyelidik KPK haruslah memiliki kompetensi di bidang hukum. DPR RI mensyaratkan adanya calon penyidik dan penyelidik untuk mengikuti pendidikan penyelidik ataupun penyidik dan harus lolos ujian sebagai penyelidik maupun penyidik serta memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ini merupakan keinginan DPR RI. Jadi, tidak sembarangan orang bisa jadi penyelidik di KPK. c. Bahwa ketentuan UU KPK sebelumnya justru tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas tentang siapa yang dapat menjadi penyelidik KPK karena hanya mengatur tentang “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” [vide Pasal 43 ayat (1) UU KPK]. d. Bahwa selain memberikan perluasan pengaturan mengenai instansi asal penyelidik KPK, UU KPK Perubahan Kedua juga memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelidik KPK selama mampu memenuhi persyaratan tersebut. Bahwa pengaturan mengenai asal dan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. e. Bahwa untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Selain itu tugas melakukan penyelidikan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif dan 27 memiliki kewenangan yang besar yang dalam pelaksanaannya berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itulah pembentuk undang-undang memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. III. KETERANGAN DPR RI Menindaklanjuti Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Keterangan DPR RI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana terkait dengan substansi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, disampaikan keterangan tambahan DPR RI sebagai berikut: B. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. DPR RI telah menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi yang merupakan satu kesatuan dengan Keterangan DPR RI untuk Perkara Nomor 59/PUU- XVII/2019, pada tanggal 11 Desember 2019 dan pada tanggal 12 Desember 2019. Adapun lampiran-lampiran tersebut berupa: I. Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang Diatur dalam UU KPK Pada Rapat Paripurna 14 Februari 2018 II. Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK Tahun 2015-2016 III. Keterangan Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Mengenai Rencana Revisi UU KPK Tahun 2017 IV. Rangkaian Kegiatan Panitia Angket DPR RI Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang Diatur dalam UU KPK 28 V. Kronologis Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK Tahun 2019 VI. Risalah Rapat Kerja Baleg, Rapat Panja Baleg, dan Rapat Paripurna DPR RI VII. Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019 VIII. Naskah Akademik RUU KPK Perubahan Kedua IX. Rekaman Video Pelaksanaan Rapat Paripurna Tanggal 17 September 2019 Dalam keterangan tambahan ini, DPR RI juga melampirkan dokumen-dokumen sebagai pelengkap dan menjadi satu kesatuan dengan Keterangan DPR dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. 2. Terkait dengan bukti kehadiran yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 17 September 2019, DPR RI melampirkan dokumen tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Tambahan ini (vide Lampiran XX Keterangan Tambahan DPR RI). 3. Terkait dengan tolok ukur (benchmark) lembaga anti korupsi di negara-negara lain, secara umum DPR RI menerangkan terlebih dahulu tentang konsep negara modern sebagai berikut: a. Bahwa negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah terdepan dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (subject to the law). Menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu: 1) Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; 29 2) Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; 3) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan 4) Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia. (Hans Kelsen, Pure Theory of Law Dalam “Negara Hukum Indonesia Transisi Menuju Demokrasi Vs Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, hal. 106), Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya UUD 1945. dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Bahwa tindak pidana korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Korupsi termasuk dalam sejarah perkembangan peradaban manusia yang merupakan jenis kejahatan tertua dan saat ini sudah menjadi isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan khusus yang memerlukan penanganan secara luar biasa, karena umumnya dikerjakan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, dan termasuk melibatkan aparat penegak hukum. c. Bahwa kompleksitas kasus korupsi menyadarkan berbagai negara untuk membentuk suatu komisi independen yang mempunyai wewenang dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat setelah adanya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC 30 mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menyiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Dengan demikian maka mempelajari kinerja lembaga sejenis "KPK" di luar negeri menjadi penting, karena sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai – salah satunya dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di negara lain. Selain itu, KPK juga perlu untuk mengetahui pembelajaran dari proses pemberantasan korupsi di negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia. 4. Bahwa terkait perbandingan adanya pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan pada lembaga anti korupsi di negara lain, disampaikan keterangan sebagai berikut: a. Terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga penanganan korupsi di negara-negara lain sebagaimana Tabel 1 berikut: Tabel 1 Pengawasan Pada Lembaga Penanganan Korupsi di Beberapa Negara NEGARA BADAN PENGAWASAN India Central Bureau of Investigator Diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European antifraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Diawasi oleh Jaksa Agung Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Diawasi oleh Departeman Kehakiman Hongkong SAR. 31 KACC Kenya Anti-Corruption Commission Diawasi oleh Anti- Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti- Corruption Commissioan (ACC-SL) Diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Diawasi oleh 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption Consultation and Prevention Panel b. Bahwa lembaga-lembaga penanganan korupsi di negara lain juga merupakan institusi negara yang kedudukannya tidak berdiri sendiri, disampaikan sebagaimana Tabel 2 berikut: Tabel 2 Kedudukan, Dasar Hukum, dan Fungsi dan Tugas Lembaga Penanganan Korupsi di Negara Lain NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Argentina Oficina Anticorrupcion (OA, Counter Corruption bureau) Bagian dari Kementerian Hukum dan Ham (Ministry of Justice) Law 25.233 Melakukan penyelidikan dan penuntutan di pemerintahan federal Austria Bundesamt Zur Korruptionspr avention und Bagian dari Kementerian Dalam Negeri Federal Law Gazette I No. 111/2019 Melakukan pencegahan korupsi, Pendidikan anti korupsi, penyelidikan dan koordinasi dengan 32 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Korruptionsbe kompfung (BAK) lembaga-lembaga nasional dan internasional yang bekerja di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Australia (New South Wales) Independent Commision Against Corruption (ICAC) ICAC bukan bagian dari Kepolisian, sehingga hanya dapat menyelidiki dan menyerahkan kasus korupsi ke Parlemen atau Direktur Penuntutan Umum untuk diputuskan. Independent Commision Against Corruption Act 1988 • Tugas ICAC, antara lain: a. Melakukan penyelidikan dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi yang baik yang terkait atau dipengaruhi oleh pejabat atau penyelenggara negara b. Mendidik pejabat negara dan penyelenggara negara mengenai korupsi dan dampaknya pada pemerintahan. • ICAC berwenang, dalam hal: a. ICAC mengusut semua hal yang berhubungan dengan layanan publik di NSW, namun tidak menangani pengaduan korupsi individual. b. ICAC berwenang menyelidiki hakim. c. ICAC memiliki kewenangan mengusut semua kasus yang berhubungan 33 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS dengan sektor publik NSW meskipun berada diluar daerah NSW. d. Sesuai dengan ICAC Act, memiliki kewenangan mengusut hal-hal yang berkaitan dengan otoritas publik (termasuk otoritas pemerintah daerah, penyelenggara negara, serta siapapun yang memiliki kewenangan publik). Bangladesh The Anticorruption Commision (ACC) Bertanggung jawab kepada Presiden Corruption Commission Act, 2004 Melakukan pencegahan, pendidikan, penyelidikan dan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan pencegahan, ACC bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi baik pada sektor publik maupun sektor swasta untuk merancang dan mengimplementasikan program yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Fokus utama dari program pencegahan tersebut adalah pada penanganan sistem dan orang-orang yang mengelola sistem tersebut. Dalam hal penyelidikan, dilakukan pada sektor pemerintah dan swasta. 34 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Bhutan Anti Commision Corruption of Bhutan (ACC) Anticorruption Act of Bhutan 2011 (ACAB 2011) Melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan dan pendidikan. Brunei Anti Corruption Bureau (ACB) Corruption Prevention Act Tahun 1982 Memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan sampai dengan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi. ACB dalam melakukan penyelidikan di bawah peraturan penal code dan perundang-undangan yang lain Bostwana Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) Badan otonom yang berada di bawah Menteri Kehakiman, Pertahanan, dan Keamanan. The Corruption and Economic Crime Act, 1994 Sesuai dengan amanat The Corruption and Economic Crime Act, 1994, DCEC berperan dalam hal pemberantasan korupsi melalui 3 strategi, yaitu: a. Penyelidikan, dengan menyelidiki adanya dugaan korupsi dan kejahatan ekonomi. Ketika ditemukan bukti yang cukup, bukti tersebut diserahkan kepada Directorate of Public Prosecutions untuk dilakukan penuntutan. b. Pencegahan c. Pendidikan anti- korupsi. Canada Unite Permanente Anticorruption (UPAC) Di bawah Kementerian Pertahanan Undang- Undang Anti Korupsi Pencegahan, penyidikan, dan Pendidikan anti- korupsi termasuk melakukan tindakan penyitaan aset yang 35 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS berkaitan dengan korupsi. Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong Prevention of Bribery Ordinance Tahun 1971 Penuntutan dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong India Anti Corruption Bureau (ACB) Di bawah pemerintahan Maharashtra, Departemen Dalam Negeri Resolution No. ACB. 1857/c- 3019-V Pencegahan, penyelidikan dan pemberantasan korupsi dan penyuapan. Adapun strategi yang dilakukan, antara lain: a. Pengendalian korupsi yang efektif; b. Penerapan hukum yang efektif dalam memberantas pegawai yang korupsi c. Menentukan unsur- unsur korupsi sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara d. Mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan dan adanya kekayaan yang tidak wajar akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang korup. e. Mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya korupsi. KACC Kenya Kenya Anti Corruption Commission Di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden UU Anti Korupsi Tahun 1957 Kewenangan KACC tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan 36 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS dan investigasi. Kedua kewenangan tersebut masih bergantung pada kebijakan Jaksa Agung Korea Selatan The Anti- Corruption and Civil Rights Commision (ACRC) Lembaga pemberantas korupsi yang berkoordinasi dengan Jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan penyelidikan hingga penuntutan, dewan audit yang melakukan pencegahan korupsi, Menteri Administrasi Negara dan Keselamatan Kerja yang melakukan pengelolahan laporan aset pribadi pegawai negeri sipil. UU Anti Korupsi dan Pembentukan serta Pengoperasian Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Lembaga ini memiliki 3 kewenangan utama, yaitu penyelidikan, ombudsman, dan melakukan peradilan. ACRC dalam menerapkan strategi prevensi dengan melakukan pengukuran dan pemantauan kemajuan pelaksanaan strategi anti korupsi melalui evaluasi Anti- Corruption Initiative Assessment (AIA). Selain itu ACRC juga berwenang dalam menetapkan dan mengkoordinasi kebijakan anti korupsi serta memantau lembaga dalam sektor publik. Makau The Commision Against Corruption (CCAC) UU No. 10 Tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000 Memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan penggelapan. b. Melakukan investigasi tindak pidana korupsi dan penggelapan sehubungan dengan tanggung jawab sebagai penyedia layanan masyarakat. c. Melakukan 37 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS penyelidikan tuduhan korupsi dan penggelapan pada registrasi dan pemilihan anggota institusi di area regional pemerintahan khusus Makau. d. Melindungi HAM, kebebasan, dan legitimasi individu agar tetap adil, berkualitas, dan efisien. Malaysia Malaysia Anti- Corruption Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Anti Corruption Act Tahun 1997 Penyelidikan, Perancangan, Perundangan, Pendakwaan Madagascar Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) Bertanggung jawab kepada Presiden UU Anti Korupsi Tahun 2004 Dalam pemberantasan korupsi, BIANCO melakukan pendekatan sektoral dengan menfokuskan pada monitoring dan pembenahan di 3 sektor, yakni sektor yudikatif (lembaga peradilan dan kepolisian), sektor keuangan (pajak, bea cukai, pertanahan, dan perdagangan) dan sektor sosial. Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC) Bertanggung jawab kepada Perdana Menteri The Prevention of Corruption Act 2002 ICAC memiliki tugas untuk memberantas korupsi yang didasarkan pada effective partnership dengan semua komunitas. Fokus utama tugas ICAC, yaitu pencegahan, 38 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS penyelidikan, dan pendidikan Anti-Korupsi. New Zealand Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kepolisian Serious Fraud Office Act 1990 Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pakistan The National Accountability Bureau (NAB) NAB adalah lembaga federal yang didirikan secara otonom dan konstitusional yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pakistan. National Accountability Ordinance, 1999 Tiga tahun awal terbentuknya NAB hanya fokus pada pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun, sejak Februari tahun 2002, NAB memiliki strategi baru yang dikenal dengan National Anti Corruption Strategy (NACS). Tim NACS melakukan survei dengan mempelajari berbagai lembaga- lembaga anti korupsi internasional yang melibatkan para pemangku kepentingan. Survei tersebut dilakukan guna mengidentifikasi penyebab korupsi dan guna menciptakan strategi yang komperehensif untuk pemberantasan korupsi. Rusia Investigative Committee of the Russian Federaton Di bawah Presiden Presidential decree Melakukan penyelidikan dan pemberantasan korupsi di Kepolisian serta melakukan penyelidikan terhadap otoritas lokal dan badan pemerintah federal. Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Di bawah Perdana Menteri The Corruption (Confiscation of Benefit) Act Tahun 1989 Tugas dan fungsinya menekankan pada tindakan investigasi dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah 39 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Thailand National Counter Corruption Commision (NCCC) Organic Act On Counter Corruption Tahun 1999 Tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat Tanzania Prevention anf Combating of Corruption Bureau (PCCB) Bertanggung jawab kepada Presiden Prevention and Combating of Corruption Act 2007 Melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi, Mendorong publik untuk memerangi praktik korupsi, dan memberikan saran kepada lembaga publik dan swasta tentang cara pencegahan praktik- praktik korupsi. Uni Eropa European anti-fraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Di bawah Komisi Budget and Administration Decision 1999/352/EC,E CSC, Euratom of 28 April 1999 Melakukan penyelidikan dan pemberantasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi, dan pelanggaran lainnya yang mempengaruhi keuangan Uni Eropa. Penyelidikan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a. Investigasi internal yaitu investigasi administratif di dalam lembaga dan badan Uni Eropa untuk mendeteksi adanya dugaan kecurangan ataupun korupsi. b. Investigasi Eksternal yaitu investigasi administratif di luar lembaga dan badan Uni Eropa untuk tujuan mendeteksi 40 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS kecurangan atau perilaku tidak teratur lainnya oleh perorangan atau badan hukum. c. Koordinasi yaitu OLAF berkontribusi dengan investigasi yang dilakukan oleh otoritas nasional atau departemen komunias lainnya dengan memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran informasi. United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kejaksaan Agung Undang- Undang Peradilan Pidana 1987 SFO berwenang dalam hal Penyelidikan dan penuntutan. Namun sebelum melakukan penyelidikan, terdapat proses yang disebut “pra penyelidikan”. Pada tahapan tersebut SFO akan melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan adanya korupsi dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Intelligence Unit. Tahapan pra penyelidikan ini dilakukan untuk membantu menentukan kapan dugaan korupsi terjadi. Zambia Anti Corruption Commision (ACC) Bertanggung jawab langsung kepada presiden UU Komisi Anti Korupsi Tahun 1999 Penyelidikan, pencegahan, penuntutan terhadap lembaga publik dan swasta hingga pendidikan anti korupsi. 41 c. Perbandingan mengenai pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan Lembaga penanganan korupsi di negara lain juga telah tercantum dalam Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018: Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pengawasan terhadap KPK perlu dilakukan bukan hanya oleh DPR melainkan juga lembaga pengawas eksternal mengingat korupsi di Indonesia masih tinggi diindikasikan dengan IPK yang masih rendah. Lembaga pengawas eksternal tersebut mewakili stakeholders khususnya masyarakat. Sebagai perbandingan, Independent Commission Againts Corruption (ICAC) sebagai lembaga anti korupsi di Hongkong mempunyai lembaga pengawas. ICAC diawasi oleh dua lembaga pengawas, yaitu pertama, Independent Complaint Committee (ICC) beranggotakan penduduk asli yang dihormati dan akan menerima seluruh komplain tentang keberadaan lembaga itu selain masalah kriminalitas dan kedua, Operation Review Committee (ORC) akan menangangi berbagai keluhan selama investigasi (vide Lampiran X hlm.105). d. Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara lain sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga anti korupsi di negara-negara lain sangat bervariasi. Ada yang di bawah presiden, di bawah parlemen, maupun di bawah kejaksaan agung. Namun terlepas dari kedudukannya, kinerja seluruh lembaga penanganan korupsi di negara lain tersebut diawasi oleh lembaga pengawas. Bahkan secara umum, lembaga pengawas tersebut merupakan pengawas eksternal dan bukan bagian dari lembaga penanganan korupsi tersebut. Sementara itu ketidaklaziman terjadi di Indonesia, KPK (sebelum berlakunya UU KPK Perubahan Kedua) tidak memiliki lembaga pengawas terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya, sementara KPK melaksanakan fungsi penegakan hukum yang merupakan 42 fungsi dari lembaga eksekutif. Sebagai lembaga eksekutif dan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas pelaksanaannya, maka perlu diawasi oleh lembaga pengawas. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pengawas dan penempatan KPK dalam rumpun eksekutif dalam UU KPK Perubahan Kedua merupakan sesuatu keniscayaan dan sangat rasional. e. Berkiblat pada kesuksesan lembaga penanganan korupsi di beberapa negara yang lebih disebabkan oleh dukungan politik yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat, maka strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah ada. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dengan lembaga penanganan korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan melalui upaya pemberantasan korupsi yang meliputi beberapa prinsip, antara lain: • upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan, • tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai dengan pelaksanaannya). f. Sementara banyak negara yang tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi dan mereka hanya memfungsikan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk diperkuat guna memberantas korupsi dan memberikan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaannya meskipun di sisi lain diberi kewenangan yang cukup besar. Selain 43 perbandingan antara KPK Indonesia dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, secara umum dapat disampaikan bahwa KPK Indonesia merupakan institusi yang dibentuk secara istimewa (khusus) dan ad hoc, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain dipercayakan pada lembaga-lembaga yang sudah permanen seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga tertentu. 5. Bahwa terkait dengan kronologis pembentukan UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tahun 2010 Pada tanggal 14 Desember 2010 DPR RI menyepakati Perubahan UU KPK tercantum pada nomor urut ke-69 dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 RUU berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02G/DPRRI/II/2010-2011 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPRRI/I/2009-2010 tentang Perubahan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Tahun 2011 1) DPR RI dan Pemerintah bersepakat secara bersama-sama menetapkan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 sebagai usul inisiatif DPR RI. 2) Pada tanggal 14 Desember 2011, DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-4 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPRRI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011. 44 c. Tahun 2012 1) DPR RI bersama Pemerintah kembali memasukkan revisi UU KPK dalam daftar RUU prioritas Prolegnas 2012 sebagai usul inisiatif DPR RI dengan draf RUU berasal dari Komisi III. 2) Pada tanggal 30 Agustus 2012 DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-23 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 10A/DPRRI/I/2012-2013 tentang Penetapan 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012. 3) Pada tanggal 9 Oktober 2012, Komisi III menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan ke Badan Legislasi DPR RI. Pada tanggal 17 Oktober 2012, semua fraksi yang ada di Baleg DPR RI sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Dari sembilan fraksi sebagaimana disampaikan masing-masing kelompok fraksi (poksi) dari keseluruhan fraksi, menyatakan setuju bahwa pembahasan terhadap draf RUU Nomor 30 Tahun 2002 dihentikan. d. Tahun 2015 1) Pada tanggal 9 Februari 2015, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-63 dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 45 2) Pada tanggal 23 Juni 2015, Sidang Paripurna DPR RI menyepakati RUU KPK sebagai usulan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Pada saat itu tidak satu pun fraksi yang menolak revisi UU KPK dan DPR memasukkan usulan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 berdasarkan usulan pemerintah. 3) Pada tanggal 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR RI dan usulan revisi antara lain memuat pengaturan tentang pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, pembatasan proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri, hingga pembatasan kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. 4) Pada tanggal 13 Oktober 2015, Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden dan Pimpinan DPR RI bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 5) Pada tanggal 27 November 2015, revisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR RI dan Menkumham menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR yang semula merupakan usul inisiatif Pemerintah. e. Tahun 2016 1) Pada tanggal 26 Januari 2016, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK masuk pada nomor 46 urut ke-37 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada usulan penetapan RUU Perubahan UU KPK pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Namun pembahasan terus berjalan, dimulai pada tanggal 1 Februari 2016 diadakan Rapat Badan Legislasi di DPR RI bersama dengan Wakil Pengusul RUU dengan agenda mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU dan pembentukan panja. 3) Materi usulan dalam draf revisi yang dibahas mencakup empat poin, yakni: pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 4) Sebelum Rapat Paripurna pada bulan Februari 2016, pimpinan DPR RI kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK karena menganggap rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. f. Tahun 2017 1) Wacana revisi UU KPK dimulai kembali pada bulan Maret 2017. Terkait wacana tersebut dan sebagai supporting system, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas 47 Nasional (vide Lampiran IX Keterangan Tambahan DPR RI). Beberapa poin revisi yang disosialisasikan di antaranya mengenai pembatasan umur lembaga KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin untuk melakukan penyadapan. 2) Pada saat yang bersamaan, DPR RI menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam pelaksanaan UU KPK sehingga perlu membentuk Panitia Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016- 2017 pada tanggal 30 Mei 2017. Panitia Angket merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran untuk ditindaklanjuti oleh Presiden, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun berdasarkan surat KPK Nomor B-854/HK.01/01-55/02/2018 pada tanggal 3 Februari 2018, KPK menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan Laporan Panitia Angket tersebut dan KPK hanya melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan. g. Tahun 2019 1) Wacana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK kembali hadir setelah sekian lama mengendap di DPR RI. Wacana tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi dan Pemerintah dengan pencantuman dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua terdapat pada daftar kumulatif terbuka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19/DPRRI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 48 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada tanggal 3 September 2019 dilaksanakan Rapat Baleg DPR RI dengan Pengusul (anggota DPR RI) membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 3) Pada tanggal 5 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI yang memutuskan seluruh fraksi menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK untuk menjadi usul DPR RI. 4) Pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, Kemendagri, dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 5) Pada tanggal 13 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, KemenPAN-RB, dan Sekretariat Negara dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 6) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 7) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 8) Pada tanggal 17 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang- undang. 49 9) Pada tanggal 17 Oktober 2019 UU KPK Perubahan Kedua diundangkan oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua pada Tingkat I dan Tingkat II, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU MD3, kuorum rapat terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari ½ (satu per dua) jumlah fraksi. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing- masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 232 ayat (4) UU MD3, jika setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum belum juga terpenuhi, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPR. Ketentuan mengenai tata cara rapat diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan DPR RI mengenai Tata Tertib. 2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI, ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit. Ketentuan Pasal 251 ayat (4) Tatib DPR RI menyatakan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI belum juga terpenuhi. Rapat tersebut tetap dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum pengambilan keputusan. 50 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU MD3 dan Tatib DPR RI tersebut, ketua rapat dalam rapat-rapat pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua tetap dapat membuka rapat dan rapat tersebut dan tetap dapat mengambil keputusan, meskipun kehadiran anggota tidak mencapai lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi (vide lampiran lampiran risalah rapat paripurna 17 september 2019). 4. Bahwa DPR RI telah melaksanakan rapat-rapat dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua yang secara kronologis sebagaimana Tabel 3 berikut: Tabel 3 Rapat-Rapat Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 1. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran II Keterangan Tambahan DPR RI) Kemen kumham 27 November 2015 (16.10 – 16.40) Membahas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dan Perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Semula Pemerintah Menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. 18 orang hadir dan 8 orang izin Pendahuluan: Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. Tanggapan Menkumham: Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi usulan/prakarsa dari DPR. Tanggapan Anggota: 51 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan RUU yang sensitif dan mudah menimbulkan kesan yang negatif dari masyarakat, yaitu adanya keinginan untuk melemahkan KPK. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara cepat untuk menghindari suasana yang tidak kondusif dalam masyarakat mengenai RUU tersebut. 3. Diusulkan agar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien. 4. Materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga apabila prakarsa/usulan RUU tersebut diserahkan kembali kepada DPR, diharapkan sejak awal penyusunannya perlu mendapatkan masukan/pandangan dari KPK. 5. Masukan/pandangan dari KPK terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan untuk menghindari pandangan yang menilai DPR akan melemahkan KPK. Kesimpulan/Keputusan: Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham menyetujui/menyepakati pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi diusulkan oleh DPR RI. 2. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran III Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 1 Februari 2016 (10.55 – 14.45) 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pembentukan Panja. 55 orang hadir dan 10 orang izin Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemah koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 52 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN b. Adanya problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. c. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. 2. Materi muatan yang diubah pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Penyadapan; b. Dewan Pengawas; c. Penyelidik dan Penyidik; d. Penyelidikan dan Penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan adanya tersangka yang sakit keras atau meninggal tetap berstatus tersangka. 3. Dari pihak KPK juga mengusulkan untuk menambah satu divisi yang dapat diakomodir dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan/Keputusan: 1. Mengundang Pimpinan KPK dan Pakar dalam RDP/RDPU untuk mendapatkan bahan masukan yang komprehensif atas usul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Rapat Badan Legislasi (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI) Deputi Informasi dan Data KPK 4 Februari 2016 (13.37 – 14.00) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari KPK terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 28 orang hadir dan 5 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Rapat Badan Legislasi dengan Pimpinan KPK tidak dilanjutkan/dibatalkan karena KPK 53 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya. 2. Masukan/pandangan KPK secara tertulis atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Badan Legislasi 4. Rapat Dengar Pendapat Umum (vide Lampiran V Keterangan Tambahan DPR RI) • Prof. Dr. Romli Atmasasmi ta • Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. • Wakil Pengusul RUU 9 Februari 2016 (13.40 – 16.20) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 43 orang hadir dan 7 orang izin Kesimpulan Rapat: Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan masukan/ pandangannya sebagai berikut: 1. Mengingat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah lama digunakan, kiranya usulan perubahan yang diajukan dapat dilakukan secara menyeluruh/ dilakukan penggantian. 2. Diakui bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 ini, terdapat ketentuan yang melanggar peraturan lainnya, namun hal tersebut dapat diterima mengingat kejahatan korupsi pada saat itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Adapun pelanggaran aturan yang diperbolehkan oleh UU KPK terkait dengan penyadapan tanpa meminta ijin pengadilan terlebih dahulu dikarenakan kekhawatiran terhadap adanya hakim dan jaksa yang korup pada saat itu, sehingga ijin penyadapan dapat dikeluarkan oleh 5 (lima) Anggota Komisioner KPK berdasarkan SOP yang diharapkan diatur dalam suatu peraturan KPK. 3. Terhadap usulan penyadapan yang terdapat dalam draft RUU tentang Perubahan atas UU KPK dapat dilakukan dengan ijin penyadapan diberikan oleh Dewan Pengawas KPK. 4. Diusulkan untuk pengisian keanggotaan Dewan Pengawas KPK dapat dilakukan sebagaimana pengisian jabatan komisioner KPK dan keberadaan Dewan Pengawas tidak di dalam struktur KPK melainkan di luar struktur KPK yang akan melakukan pelaporan secara langsung kepada Presiden. 5. Dengan adanya Dewan Pengawas yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat, maka SP3 tidak akan diperlukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 54 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 6. Diusulkan agar revisi yang dilakukan dapat diperluas ruang lingkupnya dengan menambah bab mengenai pencegahan. Prof. Dr. Andi Hamzah memberikan masukan/ pandangan dari sebagai berikut: 1. Perubahan terhadap UU KPK yang diusulkan Anggota terlalu sedikit mengingat banyak hal yang perlu diperjelas dan diluruskan. 2. Terkait dengan penyadapan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin/perintah dari pengadilan. 3. Pengangkatan Penyidik yang dilakukan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam draft RUU ini, diusulkan dapat dilakukan seperti pengangkatan para penyidik di negara lain dan tidak harus berasal dari kepolisian atau kejaksaan. 4. Substansi Pasal 32 draft RUU dapat lebih menyebutkan mengenai jenis kejahatan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara, seperti kejahatan dengan ancaman penjara selama 5 (lima) tahun ke atas 5. Diharapkan perubahan UU KPK lebih banyak membuat aturan-aturan pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Tanggapan Anggota Badan Legislasi sebagai berikut: 1. Kiranya dapat dilakukan sosialisasi untuk dapat memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas perubahan UU KPK ini. 2. UU Nomor 30 Tahun 2002, merupakan UU yang dibentuk pada rezim yang berbeda pada saat ini, untuk itu batang tubuh pada UU ini yang merupakan norma dapat diubah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Mengingat lembaga KPK merupakan lembaga ad hoc, perlu ditegaskan mengenai kedudukan lembaga tersebut dalam sistem hukum pidana 4. Diharapkan 4 (empat) point perubahan yang diusulkan oleh Pengusul RUU dapat ditambahkan beberapa point lainnya seperti yang diusulkan oleh kedua narasumber. 5. Diusulkan agar dapat menambahkan pasal terkait dengan pengunduran diri pimpinan KPK dan juga mengenai larangan pengunduran diri untuk menjabat pada jabatan kenegaraan yang lainnya. 6. Untuk memberikan rasa keadilan, kiranya KPK dapat diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 bagi mereka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka namun kasusnya tidak selesai. 7. Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa lembaga pembernatasan korupsi di beberapa negara dpaat diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan tetap memerlukan ijin dari pengadilan. Untuk itu, kiranya penyadapan yang dilakukan oleh KPK juga tetap melalui ijin dari peradilan. 55 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 8. Diusulkan agar Hukum Acara KPK dapat dimasukkan dalam KUHAP yang akan disusun. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber (Prof. Dr. Andi Hamzah dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita) akan menjadi bahan pertimbangan Panja Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 5. Rapat Panja Badan Legislasi (vide Lampiran VI Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 9 Februari 2016 (20.40 – 00.00) Membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26 orang hadir dan 1 orang izin Kesimpulan Rapat : 1. Diusulkan agar pembahasan mengenai Dewan Pengawas dilakukan lebih mendalam 2. Terkait dengan ijin penyadapan yang diatur dalam RUU ini, kiranya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam mengingat terdapat 2 (dua) masukan yang berbeda dari pakar 3. Usulan adanya Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK, perlu dipertimbangkan kembali mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas oleh Presiden dapat menjadikan dewan pengawas tersebut tidak mandiri dan dapat dipengaruhi oleh eksekutif 4. Diusulkan agar pemilihan dan penetapan calon Dewan Pengawas dilakukan melalui Panitia Seleksi serta melalui fit and proper test di DPR seperti halnya Komisioner KPK 5. Penambahan norma terkait dengan tata cara penggantian Dewan Pengawas 6. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan bagian dari hak asasi dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu pengaturan mengenai SP3 di dalam draft RUU sangat diperlukan. SP3 merupakan diskresi dari sistem hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka suatu kasus yang telah mendapatkan SP3 dapat diajukan kembali ketika telah ditemukan bukti-bukti baru, selain itu diusulkan agar pengatusan mengenai SP3 dalam draft RUU dapat dibatasi/terbatas dengan adanya syarat-syarat tertentu 7. UU Nomor 30 Tahun 2002 belum mengatur mengenai larangan pengunduran diri bagi Komisioner KPK untuk menduduki jabatan publik lainnya, untuk itu diharapkan RUU ini dapat memasukkan pengaturan tersebut. 6. Rapat Panja Wakil 10 Melanjutkan pembahasan 26 orang 56 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Badan Legislasi (vide Lampiran VII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul RUU Februari 2016 (14.10 – 15.50) harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hadir dan 2 orang izin Kesimpulan Rapat : 1. Disetujui draft RUU Perubahan, yaitu : a. Penambahan tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam pasal 37B huruf b dan huruf c b. Substansi Pasal 37F draft RUU mengenai “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D dan Pasal 37E diatur dengan Peraturan Presiden” dimasukan menjadi substansi dalam pasal 37D c. Penambahan satu pasal terkait dengan penyitaan d. Ketentuan Pasal 40 mengenai kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) disetujui sebagaimana draft RUU e. Menghapuskan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri f. Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Pansel sebagaimana Komisioner KPK 2. Mengusulkan agar pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden melalui pembentukan Panitia Seleksi yang diatur dengan Peraturan Presiden 3. Diharapkan latar belakang usulan perubahan atas UU tentang KPK adalah untuk memperkuat lembaga KPK tersebut 4. Terhadap beberapa masukan/pandangan dari Anggota yang bersifat substansi akan dibahas lebih mendalam pada tahap Pembicaraan Tingkat I. 7. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran VIII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul RUU 10 Februari 2016 (15.55 – 17.30) Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 38 orang hadir dan 8 orang izin 57 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Kesimpulan Rapat: Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 4 DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. 8. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul 3 September 2019 (19.30 – 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 32 orang hadir RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 9. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIII Keterangan Tambahan DPR RI) 5 September 2019 (10.00 – 11.19) Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin Kesimpulan Rapat: Rapat Paripurna memutuskan seluruh fraksi menyetujui agar RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disetujui menjadi usul DPR RI dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 10. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR • Kemenkum ham • Kemendagr 12 September 2019 Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 27 orang 58 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN RI (vide Lampiran XIV Keterangan Tambahan DPR RI) i • KemenPA N RB (19.30 – 21.30) Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham a. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden, namun agar terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas tetap melalui melalui Panitia Seleksi. b. Perlu adanya rentan waktu yang cukup selama 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik dalam wadah Aparatur Sipil Negara dan tetap memperhatikan standar kompetensi yaitu harus mengikuti dan lulus Pendidikan penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Perlu adanya perubahan substansi yang berhubungan dengan koordinasi penuntutan, penyebutan istilah atau terminologi Lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji, Anggota Dewan Pengawas dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 2. Kemendagri Kemendagri tidak memberikan masukan ataupun tanggapan terkait dengan RUU KPK 3. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan materi muatan di dalam RUU KPK 11. Rapat Panita Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XV Keterangan Tambahan • Kemenkum ham • KemenPA N RB • Sekretariat Negara 13 September 2019 (17.00 – 20.35) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin 59 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN DPR RI) RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 12. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVI Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenkum ham • KemenPA N RB 16 September 2019 (19.30 – 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 13. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenkum ham • KemenPA N RB 16 September 2019 (21.00 – 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pemerintah menyetujui dan menyambut baik serta berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikanya RUU KPK 2. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui dan menandatangani draft RUU KPK 14. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIX Keterangan 17 September 2019 (10.00 – 13.54) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 289 orang 60 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Tambahan DPR RI) Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pokok materi yang diatur didalam RUU KPK antara lain kelembagaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyadapan, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Hasil rapat paripurna DPR RI menerima masukan dan catatan terakhir Pemerintah terkait materi muatan RUU KPK. D. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. terhadap: 1. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas yang dianggap masuk ke dalam ranah pro justicia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari lembaga KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK; b. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. c. DPR RI kembali menegaskan bahwa tidak ada giat pro justicia yang diambil oleh Dewan Pengawas. Pada prinsipnya seluruh penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang hendak 61 dilakukan oleh Pimpinan KPK disetujui dalam waktu 1x24 jam. Bahkan jika permohonan izin tersebut tidak dikabulkan, Dewan Pengawas wajib memberikan alasannya. Dewan Pengawas dibentuk untuk mendukung kerja-kerja Pimpinan KPK dalam hal akuntabilitas. d. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK pada tanggal 27 Januari 2020 (vide Lampiran XXII Keterangan Tambahan DPR RI), Pimpinan KPK menyatakan sebagai berikut: Kedeputian Penindakan KPK telah melaksanakan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dalam proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Sampai saat ini tidak terdapat kendala dalam pengajuan permohonan izin tersebut. Beberapa proses telah dilakukan bersama dengan Dewan Pengawas antara lain: 1. Pembentukan Tim Penyusunan SOP SADAP-GELEDAH- SITA 2. Paparan draft SOP kepada Dewan Pengawas 3. Rapat Koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas terkait proses periizinan 4. Pertemuan teknis Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan (7 Januari 2020) 5. Sosialisasi Mekanisme Pemberian Ijin Sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi, KPK dan Dewan Pengawas telah membahas Standar Operating Procedur (SOP) dan segera disahkan dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom). Berdasarkan Pasal 47 UU nomor 19 tahun 2019, hingga tanggal 24 Januari 2020 telah dilakukan kegiatan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK dengan koordinasi bersama Dewan Pengawas sebagaimana ditunjukkan gambar berikut: 62 2. Terhadap kewenangan penyidik KPK untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola harta kekayaannya.” Berdasarkan UU TPPU tersebut, salah satu harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai hasil pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah. Meskipun demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. 63 c. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. d. Bahwa penyidik KPK dalam melaksanakan penyidikan perkara TPPU, harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU sebagai berikut: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Yenti Garnasih (2016:92-95) memaknai ketentuan Pasal 75 UU TPPU bahwa satu dakwaan harus disusun secara kumulatif untuk dua kejahatan yang terjadi concorsus realis (meerdadse samenloop), dengan susunan dakwaan ke satu adalah kejahatan asal (in casu tindak pidana korupsi) dan dakwaan kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Kronologis tersebut jelas menunjukkan bahwa baru ada TPPU jika telah 64 ada kejahatan asal, karena inti dari TPPU adalah menikmati dan menggunakan hasil kejahatan asal. e. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU selama tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penyidikan terhadap TPPU tersebut, melalui mekanisme penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan TPPU dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PPATK. f. Bahwa terkait dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU, maka berdasarkan ketentuan UU TPPU Bagian Ketiga mengenai Penuntutan di Pasal 76, mengatur bahwa penuntutan terhadap TPPU dilakukan oleh penuntut umum. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Bahwa tidak terdapat satu pun norma dalam UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum pada KPK untuk melakukan penuntutan TPPU. g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU KPK, Penuntut Umum pada KPK hanya melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, bukan penuntutan TPPU. Keterangan DPR RI tersebut selaras dengan pendapat Hakim Anggota Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menyatakan sebagai berikut: “… Dalam kasus ini, wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dipermasalahkan bahkan di kalangan Majelis Hakim sendiri (Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang mengenai kewenangan 65 menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang), sebab kenyataannya terdapat norma yang samar, tidak ada pengaturan dan tidak ada pemberian wewenang baik dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang- Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan tidak adanya norma hukum, maka wajar bagi siapapun untuk menolak institusi yang tidak wenang tersebut, melakukan penuntutan…” (vide Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 hal. 166-167) 3. Terhadap kedudukan Dewan Pengawas mengenai perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu hal yang berjenjang atau menunjukkan hierarki dalam struktur kelembagaan KPK. Jika pembentuk undang-undang menghendaki penormaan dalam pasal a quo sebagai sesuatu yang berjenjang, maka akan dinyatakan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki. c. Contoh penormaan secara eksplisit di dalam undang-undang mengenai suatu hal yang berjenjang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut: 66 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara hierarki/berjenjang, yang berada pada urutan atas adalah lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya yang berlaku secara bertingkat ke bawah. d. Bahwa jika tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu hierarki, maka hal yang diatur setelah frasa “terdiri atas” bukanlah sesuatu yang berjenjang. Contoh penormaan frasa “terdiri atas” yang tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang berjenjang juga terdapat dalam beberapa norma yang diatur UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah karena tidak disebutkan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki maka yang berada pada urutan atas tidak berarti lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya. e. Bahwa berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan tersebut maka dapat disimpulkan jika ada norma yang memuat 67 frasa “terdiri atas” tidak berarti hal-hal yang diatur di dalamnya menunjukkan suatu hal yang berjenjang kecuali jika memang dinyatakan secara eksplisit dan tegas di dalam norma tersebut oleh pembentuk undang-undang. f. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo mengandung makna tidak saling membawahi, namun menyatakan bahwa di dalam KPK terdapat tiga elemen, yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. g. Bahwa berdasarkan struktur kelembagaan KPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jelas terlihat bahwa tidak terdapat garis komando antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, sebagaimana berikut ini: 68 E. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai: • koordinasi antara alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan rancangan undang-undang; • aspek formalitas pembentukan undang-undang; • kontinuitas pembentukan undang-undang; • kehadiran dan catatan fraksi dalam Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua; dan • keterlibatan KPK dalam proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa DPR RI memiliki alat kelengkapan, di antaranya adalah Komisi I s.d. Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3) huruf a Tatib DPR RI, Pembahasan Tingkat I rancangan undang-undang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Meskipun pada tahun 2019 DPR RI menetapkan 55 RUU dalam Prolegnas Prioritas dan 6 RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara simultan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus berdasarkan penugasan oleh Badan Musyawarah setelah mempertimbangkan (vide Pasal 132 Tatib DPR RI): a. Pengusul rancangan undang-undang; b. Penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang; c. Keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan d. Jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi. 69 2. Bahwa dalam seluruh rangkaian pembentukan RUU KPK Perubahan Kedua, terdapat koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara Komisi III dan Badan Legislasi karena sebagian anggota dari Badan Legislasi juga merupakan anggota Komisi III. Oleh karena itu, tidak terdapat hambatan dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua oleh Badan Legislasi meskipun pada saat yang bersamaan Komisi III melakukan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK. 3. Bahwa formalitas pembentukan undang-undang tidak ditentukan oleh lama atau singkatnya waktu dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Selama suatu undang-undang telah melalui seluruh tahap pembentukan undang-undang yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka undang-undang tersebut telah memenuhi aspek formalitas pembentukan undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah melalui seluruh rangkaian tahapan pembentukan undang-undang tersebut, sebagaimana Tabel 4 berikut: Tabel 4 Tahapan dan Fakta Hukum Proses pembentukan UU KPK Perubahan Kedua Tahapan Fakta Hukum Perencanaan Telah tercantum dalam Prolegnas Tahun 2011- 2015, Prolegnas Prioritas Tahun 2011, Prolegnas Prioritas Tahun 2012, Prolegnas Tahun 2015- 2019, Prolegnas Prioritas Tahun 2016, dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). Penyusunan Telah terdapat beberapa naskah akademik akademik dan rancangan undang-undang (vide Lampiran VIII, Lampiran XII, dan Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI). 70 Pembahasan Telah dilakukan pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah mulai tahun 2015 dan yang terakhir dilakukan pada tahun 2019 (vide Lampiran II-VIII dan Lampiran XII-XVII Keterangan Tambahan DPR RI). Pengesahan Telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Pengundangan Telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua bukanlah RUU yang dibahas dengan tergesa-gesa dan secara tiba-tiba, karena proses usulan revisi UU KPK dan pembahasan RUU-nya telah sejak lama dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 4. Sebagai perbandingan, proses pembahasan RUU KUHP pada tahun 2019, sebelumnya telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 dan dilakukan pembahasan dalam 5 (lima) kali rapat dimulai dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 18 September, namun tahap perencanaan dan penyusunan telah dimulai jauh bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan inisiasi perubahan atau rekodifikasi KUHP telah digagas sejak tahun 1963, tepatnya saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang (vide Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, http://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematika- pembahasan-rkuhp/). RUU KUHP tersebut telah bertahun-tahun didiskusikan di kalangan akademisi dan masyarakat secara luas. Saat ini RUU KUHP telah masuk ke dalam Prolegnas Priortas Tahun 2020 dan pembahasannya akan dilanjutkan kembali. 5. Bahwa terkait dengan kehadiran Anggota dalam Rapat Pembahasan Tingkat I, DPR RI melampirkan Laporan Singkat atau Risalah Rapat dalam Lampiran II – VIII dan Lampiran XII - XVII Keterangan Tambahan DPR RI. 71 6. Bahwa pada Rapat Pembahasan Tingkat II RUU KPK Perubahan Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 telah dihadiri oleh seluruh fraksi dengan jumlah Anggota hadir 289 orang termasuk yang izin sebagaimana disampaikan Pimpinan Rapat Paripurna dalam Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI) dan jumlah Anggota hadir pada saat penutupan Rapat Paripurna a quo berjumlah 401 orang termasuk yang izin (vide Lampiran XX Keterangan Tambahan DPR RI). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI yang menyatakan bahwa pada intinya rapat dapat dibuka jika telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. 7. Bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Pembahasan Tingkat I pada tanggal 16 September 2019 pada jam 21.30 dihadiri oleh seluruh fraksi, begitu pula dalam Rapat Pembahasan Tingkat II pada tanggal 17 September 2019 juga dihadiri oleh seluruh fraksi. 8. Bahwa seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 telah menyetujui dan mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua untuk menjadi UU KPK Perubahan Kedua meskipun terdapat catatan dari 4 (empat) fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Demokrat (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Bahwa catatan yang diberikan oleh keempat fraksi tersebut pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang-undang, karena catatan-catatan dari fraksi tersebut pada pokoknya hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, sebagaimana Tabel 5 berikut: 72 Tabel 5 Catatan Fraksi Dalam Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019 FRAKSI INTI CATATAN F-Partai Gerindra Dewan Pengawas tidak ditunjuk langsung oleh Presiden melainkan dipilih melalui lembaga independen. F-PPP 1. Selain merevisi UU KPK, sebaiknya juga merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Mengusulkan RUU tentang perampasan aset. F-PKS 1. Pembentukan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK menyebabkan Dewan Pengawas menjadi organ yang tidak dapat bekerja lebih independen dan kredibel. 2. Pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak menjadi kewenangan mutlak Presiden. 3. KPK tidak harus meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, namun cukup melalui pemberitahuan. F-Partai Demokrat Jika Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden maka akan terjadi abuse of power 9. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berusaha mengundang dan melibatkan KPK dalam rapat-rapat DPR RI namun Pimpinan KPK tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Rapat Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 4 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari KPK terkait dengan RUU KPK Perubahan Kedua. Rapat tersebut dibatalkan/tidak dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh Pimpinan KPK dan hanya diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI). b. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2019 dengan agenda klarifikasi surat 73 pernyataan Sdr. Miryam S. Haryani dan meminta KPK untuk menghadirkan Tersangka Sdr. Miryam S. Haryani. Berdasarkan surat Nomor B-3615/01-55/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, Pimpinan KPK menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut (vide Lampiran XXIII Keterangan Tambahan DPR RI). c. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda permintaan keterangan atas pemberitaan pertemuan Direktur Penyidik KPK dengan Anggota DPR RI. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh Direktur Penyidikan KPK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 32 dan hal. 62). d. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK dengan Pimpinan KPK pada tanggal 20 September 2017 dengan agenda membahas pembicaraan awal terkait pelaksanaan tugas penyelidikan Pansus Angket KPK terhadap fungsi kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran, dan kewenangan KPK. Namun berdasarkan surat tertulis Nomor B/6086/01- 55/09/2017 tanggal 20 September 2017, Pimpinan KPK belum dapat memenuhi panggilan Pansus dengan alasan masih menjadi pihak terkait dalam sidang Judicial Review di MK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 34). e. Rapat Pansus Angket KPK dengan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) dengan agenda permintaan keterangan. Namun berdasarkan surat tertulis Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017, Pimpinan KPK menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Adapun alasan yang diberikan ialah pada pokoknya KPK menunggu proses hukum yang sedang berjalan 74 di MK terkait permohonan uji materiil UU MD3 (vide Lampiran XXIV Keterangan DPR RI). F. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. mengenai rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPR RI, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari Pansus Hak Angket DPR RI melalui berbagai rapat dengar pendapat umum, rapat konsultasi, pertemuan, dan kunjungan kerja, ditemukan penyimpang-penyimpangan yang dilakukan oleh KPK, antara lain sebagai berikut yang selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI: a. Ketika Taufiqurrahman Ruki menjabat Plt KPK, dari hasil pengecekan ada 36 tersangka yang bukti permulaannya tidak cukup (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 49). b. Pencantuman nama seseorang dalam Surat Dakwaan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 52). c. Pimpinan LPSK menyatakan tidak ada koordinasi secara rutin dengan KPK dan pada tahun 2016 rujukan permintaan perlindungan dari KPK hanya 1 kasus korupsi di Jawa Timur (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 58-59). d. Terdapat penolakan dari KPK terhadap pengacara yang ingin mendampingi saksi, contohnya kasus Miryam dan OC Kaligis (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 70). 2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Pansus Angket DPR RI menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Aspek Kelembagaan 75 1) KPK bukan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 namun merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary organs atau state auxiliary institutions) yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal; 2) Terdapat ketidaksetaraan dalam struktur organisasi KPK karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Kemudian penempatan pengawasan internal di bahwa Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat, seharusnya pengawasan internal hanya bertugas untuk membantu pimpinan terkait urusan internal; 3) Dalam organisasi KPK belum ada lembaga pengawas eksternal yang secara rutin dan periodik dapat mengawasi KPK mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Hal ini berarti bahwa KPK sebagai lembaga dengan kewenangan yang sangat besar dan komprehensif belum dilengkapi dengan lembaga pengawas sebagai wakil dari publik. Hal ini mengingat KPK bertanggung jawab kepada publik sehingga sudah seharusnya publik mempunyai wakil mengawasi KPK secara rutin agar tujuan KPK dapat tercapai secara efektif dan efisien. b. Aspek Kewenangan a) KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja (networking) yang kuat dan belum memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterparter yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini perlakuan sebagai 76 counterparter terhadap Kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan, karena KPK cenderung berjalan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b) KPK lebih cenderung menangani sendiri atau mengambil alih, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan; c) Tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi dengan dan supervisi terhadao instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang terpadu. KPK juga tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban; d) Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP, memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memperhatikan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban serta peraturan mengenai penanganan barang-barang sitaan dan barang rampasan; e) Dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK masih mengedepankan praktik penindakan daripada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. c. Aspek Tata Kelola Anggaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2006-2016, KPK masih belum sesuai dalam menindaklanjuti 47 rekomendasi, 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, banyak hal yang belum dapat 77 dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan BPK. d. Aspek Tata Kelola SDM KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan, serta ditemukan ketidaksinkronan pengaturan mengenai SDM KPK dengan peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan. 3. Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, Panitia Angket DPR RI memberikan rekomendasi berbagai agenda penguatan KPK pada aspek-aspek berikut ini (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hlm. 156): a. Dalam aspek kelembagaan, rekomendasi diberikan untuk penyempurnaan struktur organisasi KPK, peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, dan pembentukan lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal dan eksternal KPK. b. Dalam aspek kewenangan, rekomendasi diberikan untuk menjalankan tugas koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaaan, menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi c. Dalam aspek anggaran, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi BPK, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan d. Dalam aspek tata kelola SDM, rekomendasi diberikan untuk memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM atau kepegawaian, dan 78 meningkatkan transparansi dan ukuran dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK. 4. Bahwa hasil penyelidikan dan laporan Pansus Hak Angket DPR RI tersebut memperlihatkan terdapat permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga menciptakan suatu urgensi nasional untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Perubahan yang diatur dalam UU KPK Perubahan Kedua merupakan penguatan terhadap kelembagaan KPK sehingga dapat optimal dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenanganya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. G. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai keterkaitan RUU KPK Perubahan Kedua dengan TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR XI/1998), DPR RI menyampaikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan sejarah bahwa upaya pemberantasan korupsi telah beberapa kali diatur antara lain dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2. Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam rangka negara mewujudkan tegaknya supremasi hukum diperlukan adanya landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya ditingkatkan lebih serius lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 79 Nepotisme (TAP MPR XI/1998). Bahwa TAP MPR XI/1998 merupakan perwujudan keseriusan negara pada saat itu sebagai langkah negara menindaklanjuti upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. 3. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penting yang terdapat dalam TAP MPR XI/1998 diatur menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Tipikor yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 5. Berdasarkan hal tersebut maka UU KPK yang membentuk lembaga KPK tidak berdasarkan pada TAP MPR XI/1998. Pembentukan KPK merupakan amanat langsung dari UU Tipikor sehingga KPK tidak memiliki kewenangan atributif dari TAP MPR XI/1998. Sedangkan TAP MPR XI/1998 mengamanatkan terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 6. Meskipun demikian, UU KPK memiliki jiwa dan tujuan yang sama dengan TAP MPR XI/1998, yakni sebagai upaya negara menciptakan landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi. Pembentukan UU KPK Perubahan Kedua merupakan suatu kebutuhan hukum bagi 80 setiap perkembangan bangsa dan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, perubahan suatu undang- undang yang dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan hukum tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa UU KPK Perubahan Kedua adalah undang-undang perubahan dari UU KPK sebagai satu kesatuan undang-undang yang tidak terpisahkan, oleh karenanya semangat UU KPK Perubahan Kedua tetap berlandaskan TAP MPR XI/1998 sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU KPK sebagai berikut: “Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” IV. LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI Bahwa terhadap Perkara 73/PUU-XVII/2019, DPR RI menyampaikan Lampiran I – Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan terhadap pengujian UU KPK Perubahan Kedua dalam Perkara 59/PUU-XVII/2019. 1. Lampiran I tentang Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2015-2016; 2. Lampiran II tentang Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 November 2015 (16.10-16.40) Laporan Singkat; 3. Lampiran III Rapat Badan Legislasi DPR RI 1 Februari 2016 (10.55- 14.45) Laporan Singkat; 81 4. Lampiran IV Rapat Badan Legislasi 4 Februari 2016 (13.37-14.00) Laporan Singkat; 5. Lampiran V Rapat Dengar Pendapat Umum 9 Februari 2016 (13.30- 16.20) Laporan Singkat dan Risalah; 6. Lampiran VI Rapat Panja Badan Legislasi 9 Februari 2016 (20.40-00.00) Laporan Singkat; 7. Lampiran VII Rapat Panja Badan Legislasi 10 Februari 2016 (14.10- 15.50) Laporan Singkat; 8. Lampiran VIII Rapat Badan Legislasi DPR RI 10 Februari 2016 (15.55- 17.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, Rancangan Undang- Undang; 9. Lampiran IX Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Tahun 2017 Badan Keahlian DPR RI; 10. Lampiran X Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; 11. Lampiran XI Kronologis Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2019; 12. Lampiran XII Rapat Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 3 September 2019 (19.30-22.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, dan Rancangan Undang-Undang; 13. Lampiran XIII Rapat Paripurna DPR RI 5 September 2019 (10.00-11.19) Risalah; 14. Lampiran XIV Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 12 September 2019 (19.30-21.30) Laporan Singkat dan Risalah; 15. Lampiran XV Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 13 September 2019 (17.00-20.35) Laporan Singkat dan Risalah; 16. Lampiran XVI Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 16 September 2019 (19.30-20.45) Laporan Singkat dan Risalah; 82 17. Lampiran XVII Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 16 September 2019 (21.00-22.35) Laporan Singkat, Risalah, dan Rancangan Undang- Undang; 18. Lampiran XVIII Pandangan Mini Fraksi-Fraksi; 19. Lampiran XIX Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019 (10.00- 13.54) Risalah; 20. Lampiran XX Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019; 21. Lampiran XXI Video Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019; 22. Lampiran XXII Materi RDP Komisi III DPR RI – KPK Tanggal 27 Januari 2020; 23. Lampiran XXIII Surat KPK Nomor B-3615/01-55/06/2017 terkait permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Tersangka Miryam S. Haryani dalam RDPU Pansus Angket KPK yang tidak dapat dipenuhi oleh KPK; 24. Lampiran XXIV Surat KPK Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 terkait instruksi Pimpinan KPK kepada Sekjen KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Labuksi untuk tidak menghadiri undangan Pansus Angket KPK. V. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 83 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “dan/atau”, Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 29 huruf e dan huruf i sepanjang frasa “jabatan struktural dan/atau jabatan lain”, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69, Pasal 69A, dan Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 84 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 8. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2020 serta didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 dan keterangan tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e. b. Para Pemohon dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1). c. Para Pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 85 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf I, Bab VA Dewan Pengawas, Pasal 40. d. Para Pemohon dalam perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 43 ayat (1). e. Para Pemohon dalam perkara Nomor Nomor 77/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo Pasal 12B ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4). f. Para Pemohon dalam perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan 86 batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor 73/PUU- XVII/2019 permohonan para Pemohon dalam pengujian secara formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon: a. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. sebagai Pengacara; b. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Fathul Wahid, S.T., MSc., Ph.D., dkk., sebagai Rektor, Dekan, dan Kepala Pusat Studi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; c. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dkk., sebagai Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta, Mahasiswa Hukum UI; 87 d. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Ricki Martin Sidauruk dkk., sebagai Mahasiswa. e. Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019, Jovi Andrea Bachtiar, S.H. dkk, sebagai Konsultan Hukum. f. Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, Agus Rahardjo dkk., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Kerugian para Pemohon secara umum bahwa revisi UU KPK baik dari segi formil dan materil dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Secara spesifik (khusus) para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian secara konstitusional yakni bahwa undang-undang yang diuji telah mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai Pengacara, Rektor, Dekan, Kepala Pusat Studi, Mahasiswa, Konsultan Hukum, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 7. Para Pemohon tidak dapat mengurai seperti apa jenis pengurangan atau bagaimana hilangnya hak-hak konstitusionalnya apakah dengan berlakunya undang-undang a quo para Pemohon tidak lagi dapat beracara, tidak lagi dapat melakukan konsultan hukum, tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor, Dekan, atau Dosen, tidak lagi melakukan pemberantasan korupsi, atau tidak lagi berkuliah atau bagaimana jenis kerugiannya secara konstitusional. Sehingga hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 8. Namun alasan-alasan para Pemohon merupakan alasan yang tidak ada kaitanya dengan hak-hak secara konstitusional sebagai Pengacara, Konsultan Hukum, Rektor, Dekan, atau Mahasiswa sehingga alasan- alasan para Pemohon bukan merupakan alasan konstitusional yang secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. 88 9. Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa para Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan dalil-dalil kerugian secara konstitusional baik secara khusus dan adanya sebab akibat yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji sehingga dianggap bukan merupakan dalil kerugian konstitusional. 10. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan (constitusional complaint) terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian para Pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap judicial review undang- undang a quo. Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERKARA- PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Sebelum memberikan keterangan atas perkara-perkara pada pokok permohonan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 1. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 mengacu terhadap Keterangan Pemerintah pada perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara- perkara tersebut di atas. 89 2. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU- XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan keterangan Presiden terhadap Bab VA, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69A, dan Pasal 69D. 3. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara di atas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, Pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum atas perubahan undang-undang a quo diantaranya: a. Bahwa tujuan perubahan (revisi) undang-undang a quo untuk memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan agar lebih profesional, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional warga negara sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD 1945. Perbaikan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut meliputi: 1) Mengembangkan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan yang dapat menciptakan kesadaran hukum untuk tidak 90 melakukan perbuatan korupsi terhadap pelaksana negara serta masyarakat pada umumnya. 3) Mengembangkan sistem dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban secara profesional. 4) Mengembangkan sistem hubungan kerjasama secara berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, KPK, serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. b. Sedangkan landasan revisi dalam undang-undang a quo antara lain: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang- Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip- prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi”; dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. Berdasarkan hal tersebut di atas, ijinkanlah Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah untuk memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal- 91 pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut: Penjelasan Bab VA Dewan Pengawas 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan terhadap pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalil para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: a. Pembentukan Dewan Pengawas selain berdasarkan ketentuan UUD 1945 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 antara lain: 1) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa “negara pihak dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan” yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk satu badan atau beberapa badan anti korupsi, sesuai yang diperlukan. 2) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, juga menyatakan “Negara pihak untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi bila dianggap perlu, mengawasi dan mengkoordinasi implementasi kebijakannya” yang dapat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat memberikan pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaanya lebih efektif. 3) Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA secara yuridis tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. 4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk 92 mengembangkan kebijakan anti korupsi, secara yuridis dibentuknya Dewan Pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003” merupakan norma yang telah sesuai dengan kaedah hukum anti korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. b. Sedangkan secara konstitusional dapat dijelaskan bahwa perubahan UUD 1945 telah mereformasi sistem landasan negara dengan merubah, menghapus, dan menambah struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara. c. Dalam perubahan UUD 1945 salah satu yang sangat fundamental adalah merubah struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. d. Dihilangkannya lembaga tertinggi negara adalah berdasarkan terjadinya reformasi yang diakibatkan adanya pemerintahan yang absolute yang secara nyata menyebabkan pemerintahan tidak dapat dikendalikan secara baik, yang dapat merugikan bangsa dan negara. e. Dengan diubahnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, maka secara yuridis lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki kesetaraan kedudukan. f. Sehingga secara konstitusional UUD 1945 tidak lagi memberlakukan sistem kekuasaan yang bersifat absolute, namun kekuasan yang bersifat paralel yakni kekuasan yang saling berhubungan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainya. g. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat pararel pada dasarnya memiliki sifat saling membutuhkan, saling sinergi, dan dilaksanakan dengan pola checks and balance yang tetap dapat dikontrol atau dapat saling mengontrol sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan negara. h. Berdasarkan alasan tersebut di atas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab VA bertujuan selain merujuk pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 93 2003 namun juga dilandaskan pada sistem pemerintahan dalam pola checks and balance, serta dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, dan menekankan kekuasan yang bersifat paralel yakni sistem yang saling berhubungan, saling bekerjasama, dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara. Dengan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan dengan baik namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku. i. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas dalam Bab VA UU a quo tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan- badan atau organ-organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, sehingga secara kewenangan KPK tidak lagi bersifat absolute namun telah disesuaikan dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan UUD 1945. j. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan pengawasan dan izin penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang membawahi KPK, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Hakikat pengawasan dalam memberikan izin tidak akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, justru akan mencegah KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. k. Sehingga eksistensi dibentuknya Dewan Pengawas yang kedudukannya disetarakan dengan KPK serta diberikannya kewenangan untuk memberikan pengawasan dan memberikan izin terhadap tugas-tugas KPK sebagaimana ketentuan dalam Bab VA telah memenuhi landasan- landasan pokok secara fundamental baik berdasarkan UUD 1945 juga merujuk dalam ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 dalam rangka 94 negara berupaya meningkatkan sistem pemberantasan korupsi secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. l. Keberadaan Dewan Pengawas tidak bertujuan mengurangi independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas berfungsi sebagai cek and balances KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana ungkapan di dalam teori yang dikemukakan Lord Acton yaitu: “Power tends corrupt and absolute power.” Yang artinya, “Orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat dan apabila kekuasaan itu demikian banyak, makan kecenderungan akan jahat itu semakin menjadi- jadi.” Oleh karenanya KPK pun perlu mempunyai Dewan Pengawas, sebab bagaimanapun kekuasaan absolut tanpa pengawasan tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. 2. Berdasarkan penjelasan atas Bab VA tersebut di atas, untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pasal-pasal revisi undang-undang a quo tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi dan UUD 1945, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai berikut: Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan konstitusional Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Berdasarkan sistem ketatanegaraan bahwa segala tindakan pemerintah tidak boleh tak terbatas namun harus dibatasi sesuai bidang tugasnya sebagai wujud pelaksanaan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan proporsionalitas dalam mencapai tujuan negara. Ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, berarti bahwa secara ketatanegaraan KPK tidak berdiri sendiri namun menjadi satu kesatuan sistem pemerintahan. Selain itu tujuan ditempatkannya KPK dalam sistem pemerintahan, adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikoordinasikan dan diarahkan tidak hanya dalam rangka penegakan hukum, namun juga 95 dapat difungsikan sebagai alat negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD 1945. 2. Bahwa dalam mewujudkan kemakmuran rakyat merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden, yang dalam pelaksanaannya banyak menemukan kendala yang salah satunya adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga secara konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah bertangung jawab atas kemakmuran rakyatnya maka segala upaya harus dilaksanakan demi kemakmuran rakyatnya termasuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. 3. Berdasarkan alasan tersebut maka secara fungsi ketatanegaraan KPK merupakan lembaga yang melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif” merupakan norma yang telah disesuaikan secara ketatanegaraan berlandaskan UUD 1945, yang bersumber dari kewenangan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya” membentuk badan atau badan-badan agar pelaksanaanya dapat lebih efektif”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan masing-masing negara, sebagai negara pihak untuk membentuk dan menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum negaranya yakni dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Sedangkan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan KPK “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” merupakan norma yang merujuk 96 pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan “kemandirian” dan “badan atau badan- badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya”. Sesuai ketentuan tersebut frase “kemandirian” dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” sebagai rujukan “independensi KPK” dan secara yuridis merupakan kewenangan masing-masing negara pihak untuk memberikan dan menempatkannya sesuai sistem hukumnya. Berdasarkan rujukan tersebut maka norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU a quo, yang mengatur dengan tetap memberikan independensi KPK dan independensi KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasan eksekutif merupakan norma yang telah disesuaikan dengan sistem hukum negara Republik Indonesia. Sehingga independensi KPK yang semula tidak sesuai dengan sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia yang dapat melahirkan kewenangan absolute dengan ditempatkannya independensi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menjadi tidak lagi bersifat absolute. 6. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka perubahan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 secara yuridis dengan menempatkan KPK dalam “rumpun kekuasan eksekutif” dan “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai kebijakan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berdasarkan ketatanegaraan Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD 1945 dan merujuk terhadap beberapa kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak dalam ketentuan konvensi Konvensi UNCAC 2003. 7. Sebagai pertimbangan pemerintah juga dapat memberikan penegasan terhadap landasan hukum ketentuan Pasal 3 yang secara substansi 97 mengandung nilai konstitusional dan mengandung prnsip-prinsip sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia diantaranya: a) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa KPK tidak dibentuk melalui UUD 1945 yang secara konstitusional, dimana KPK bukan termasuk lembaga yang disetarakan dengan lembaga yang memiliki independensi yang diberikan melalui UUD 1945. Lembaga negara yang demikian merupakan lembaga penunjang pemerintahan sebagai fungsi pelaksanaan pemerintahan. b) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa secara kewenangan, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas dan wewenang polisi dan jaksa sebagai tugas penegakan hukum. Namun berdasarkan kebutuhan hukum diperlukan adanya penguatan untuk menunjang tugas polisi dan jaksa agar lebih efektif. Agar tindakan pemerintahan tersebut dapat tercapai maka perlu adanya lembaga yang dapat membantu tugas polisi dan jaksa sebagai fungsi penunjang sehingga perlu adanya pembagian wewenang sebagian tugas polisi dan jaksa tersebut kepada KPK sebagai lembaga penunjang pemerintah. c) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa kewenangan KPK diberikan dalam bentuk artibusi yakni pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan secara artibusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli yang berasal dari undang-undang sehingga penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangannya dengan tanggung jawab sendiri. Secara fungsi pemerintahan, kewenangan tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada KPK menurut undang-undang namun hanya sebagian kewenangan, sehingga polisi dan jaksa masih tetap memiliki kewenagan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilandaskan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa “kewenangan penegakan hukum” merupakan sebagian kewenangan yang dimiliki polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani 98 masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami terhadap hubungan KPK dengan polisi dan jaksa yang masih memiliki hubungan kerja untuk saling membantu, saling koordinasi dan saling bekerja sama sebagaimana ketentuan Pasal 11 undang- undang a quo. 8. Berlandaskan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 bersumber pada ketentuan UUD 1945 diantaranya: a) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 merupakan sumber tugas dan kewenangan KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindakan pemerintah “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 merupakan sumber Kewenangan KPK sebagai penegak hukum bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. c) Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terhadap beberapa putusan MK yang pada intinya putusan tersebut memberi penegasan tentang independensi KPK, pemerintah memberikan keterangannya bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan beberapa putusan MK tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1) Pemberian kewenangan secara atribusi mengandung makna bahwa “penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangan dilaksanakan dengan tangung jawab sendiri” hal inilah yang juga menjadi salah satu sumber independensi KPK. 2) Berdasarkan pemberian kewenagan secara atribusi dalam perubahan Pasal 3 menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan tetap memberikan kewenangan untuk 99 mengambil keputusan sendiri atau secara independen sesuai fungsi dan tugasnya. 9. Sehingga secara subtansi Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 mengandung norma yang tetap “menjamin independen KPK dan tidak bermaksud melemahkan KPK“ di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi justru independen KPK dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4), serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD 1945. 10. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas pemerintah dapat menegaskan kembali bahwa independensi KPK yang diberikan secara absolut yang tidak mempunyai landasan hukum merupakan penempatan yang keliru dan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut revisi undang-undang a quo merupakan tindakan yang lebih tepat untuk mengatur dan menyesuaikan baik kedudukan, kewenangan, serta tugas dan tangung jawab KPK secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD 1945 dan merujuk pada konvensi UNCAC. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Penjelasan Pasal 6 Huruf e 1. Bahwa undang-undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, dan pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. 2. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana korupsi. 3. Bahwa Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang merupakan pengaturan yang tidak benar. Secara yuridis bahwa 100 “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur sendiri secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam Pasal 68 s.d. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan Pasal 11: 1. Bahwa norma Pasal 11 Undang-Undang a quo bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai kewenangan ”penegakan hukum” yang secara konstitusional dimiliki polisi yang sebagian kewenangannya diberikan kepada KPK. 2. Ketentuan Pasal 11 juga merupakan salah satu pengembangan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang saling membantu, saling koordinasi, dan saling bekerja sama sebagai satu kesatuan tindakan pemerintahan dalam ranah kekuasaan eksekutif untuk mewujudkan tujuan negara. 3. Pengembangan sistem tersebut merupakan sistem berkesinambungan yang semula hanya melibatkan polisi, jaksa, dan KPK dalam perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a undang-undang a quo dengan meningkatkan sistem kerjasama selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan penyelenggara negara dan organ lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dengan maksud dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam mengantisipasi perkembangan globalisasi teknologi yang begitu pesat dimana modus perbuatan korupsi dapat berkembang dengan berbagai cara. Sehingga organ-organ lain dapat difungsikan dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan sistem pemberantasan sebagai suatu wujud koordinasi. Sebagaimana ketentuan konvensi UNCAC Pasal 6 bahwa “negara pihak dalam mengimpletasikan kebijakannya 101 tidak hanya diperlukan pengawasan namun juga dapat dilakukan dengan koordinasi”. 4. Berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi, secara yuridis kewenangan penegakan hukum yang dimiliki polisi hanya diberikan sebagian kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b menentukan “batas kewenangan KPK” yang hanya melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan tindakan hukumnya kepada polisi atau jaksa. 5. Pengaturan tersebut bertujuan tetap mengatur secara konstitusional dalam ranah eksekutif dalam satu sistem pemerintahan sehingga kewenangan pemberantasan korupsi tidak diberikan sepenuhnya hanya kepada KPK namun secara yuridis diatur menjadi kewenangan kolektif yang dapat dilakukan baik polisi, jaksa, KPK, serta dapat dibantu dengan melibatkan intansi lain. Sehingga secara konstitusional norma Pasal 11 tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 namun bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D 1. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 2. Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang (ilegal) dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi 102 (legal) jika penyadapan tersebut digunakan sebagai kepentingan umum yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang secara hukum maka diperlukan suatu izin, sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang menyatakan “izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”. 3. Berdasarkan dalil di atas maka kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi, yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk menyempurnakan subtansi tentang kewenangan penyadapan, untuk diatur sesuai dengan kaidah hukum yakni dengan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Sehingga dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian izin, penyadapan secara hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap fungsi penyadapan, yakni untuk menempatkan pada fungsi sesuai kaidah hukum sebagai kepentingan penegakan hukum. Secara yuridis bahwa izin adalah melegalkan perbuatan yang secara umum dilarang menjadi tidak dilarang maka penyadapan yang dalam rangka untuk kepentingan umum dapat memperoleh kekuatan hukum jika pengunaanya dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga pemberian izin penyadapan secara teknis merupakan salah satu syarat untuk mensahkan penyadapan sehingga hasil penyadapan dapat digunakan sebagai kepentingan hukum. Sedangkan penyadapan yang tanpa prosedur atau tidak sesuai tata cara yang telah ditetapkan atau dengan tidak adanya izin merupakan penyadapan yang melanggar hukum dan secara yuridis tidak dapat dipakai untuk kepentingan hukum. 4. Sehingga kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan merupakan pemberian kewenangan secara atribusi yang 103 sama kedudukannya dengan KPK berdasarkan undang-undang. Sehingga secara yuridis kedudukan Dewan Pengawas tidak membawahi KPK namun sebagai satu kesatuan sistem dalam pola checks and balance dengan tujuan untuk meningkatkan pola kerja KPK secara jujur, transparan, serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemberantasan korupsi. 5. Bahwa pemberian izin penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka kepentingan hukum yakni dalam rangka memudahkan penegakan hukum KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis pelaksanaan penyadapan yang melalui pemberian izin adalah sebagai wujud pola checks and balance, sehingga setelah pelaksanaanya juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh KPK sebagai penerima izin. Sehingga Pasal 12C mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyadapan dalam rangka untuk mengatur yang lebih baik berdasarkan kaidah hukum serta dalam rangka menempatkan pada sistem pemerintahan bahwa segala tindakan pemerintah harus dapat dipertangungjawabkan sesuai bidang tugasnya. 6. Bahwa esensi pemberian izin bersifat vergunning yang memperbolehkan terhadap hal yang dilarang sedangkan penyadapan yang secara umum merupakan perbuatan yang dilarang maka secara subtansi pelaksanaanya bersifat rahasia karena pemberian izin hanya semata untuk kepentingan hukum baik dalam kepentingan penindakan serta dalam kepentingan peradilan. Sehingga ketentuan Pasal 12D mengatur tentang sifat kerahasiaan penyadapan, larangan penyadapan, atau penyalahgunaan izin penyadapan. 7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan berdasarkan materi muatan pasal a quo justru memperhatikan kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam rangka menghormati hak asasi manusia terutama memperhatikan dari aspek untuk memberikan jaminan, 104 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kewenangan KPK itu sendiri sehingga dengan adanya izin penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat diakui tindakannya secara hukum. Di sisi lain pemberian izin penyadapan juga bertujuan agar setiap orang yang disadap dan diproses hukum dengan tuduhan korupsi tetap diberi perlindungan dan kepastian hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan sehingga secara konstitusional pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Revisi dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menghapus “Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi” telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan pasal 6 huruf e yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasal 11 ayat (1) mengatur untuk lebih meningkatkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan memperluas untuk melibatkan tidak hanya polisi, jaksa, dan KPK namun juga dapat melibatkan organ lain atau penyelenggara negara yang ada kaitanya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis maka KPK dalam melaksanakan kewenangannya berlaku secara nasional, tidak hanya meliputi di pusat namun juga di daerah. 2. Dihapusnya Pasal 19 ayat (2) tidak bermaksud untuk melemahkan pemberantasan korupsi namun lebih memaksimalkan fungsi-fungsi organ pemerintah yang ada kaitannya, yang secara fungsi agar lebih fokus dalam satu bidang sebagaimana marwah sifat UU KPK sebagai UU yang memiliki sifat lex specialis. Penghapusan norma Pasal 19 ayat (2) juga merupakan kewenangan open legal policy pembentuk undang- undang dengan memperhatikan kebutuhan hukum dan sebagai upaya negara untuk mendorong pemberantasan korupsi agar lebih efektif sehingga dapat berdaya guna. Berdasarkan konvensi UNCAC Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Negara pihak wajib meningkatkan dan 105 mengupayakan praktek yang efektif” sehingga dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU a quo merupakan upaya untuk mengatur agar pemberantasan korupsi dapat tercapai lebih maksimal secara efektif dengan mempertimbangkan biaya dan keuangan negara. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a 1. Secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 maka Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. 2. Secara konstitusional pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat lembaga penunjang merupakan open legal policy pembentuk undang- undang dalam rangka menciptakan kebijakan publik serta dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 konvensi UNCAC yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya mengusahakan adanya “badan atau badan-badan…” yang mengandung makna bahwa negara dapat membentuk tidak hanya satu badan namun bisa beberapa badan. Sehingga dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi salah satu organ pemberantasan korupsi tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi. 3. Tujuan dari pembentukan Dewan Pengawas tidak semata hanya untuk memberikan fungsi pengawasan saja, akan tetapi secara konstitusional bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara yang menjadi prinsip hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas dapat melemahkan KPK merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang hanya merupakan kekhawatiran tanpa adanya fakta. Sebaliknya, 106 Dewan Pengawas dapat saja nantinya berfungsi secara baik, berintergritas, transparan, dan akuntabel yang secara implementasi dapat mengontrol tindakan KPK serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga keberadaannya dapat lebih memberikan manfaat, yakni adanya keseimbangan antara penegak hukum dangan masyarakat warga negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Berdasarkan argumen tersebut maka keberadaan Dewan Pengawas secara yuridis tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun justru sebagai salah satu alat negara sebagai fungsi checks and balance dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, mencegah terjadinya tindakan hukum secara sewenang-wenang, serta untuk mengarahkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, bertanggung jawab, dan lebih mengedepankan kepentingan negara untuk mencapai tujuan negara. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UNCAC yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk ‘mengevaluasi instrumen-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif’ yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi”, dapat dimaknai bahwa secara administratif pelaksana pemberantasan korupsi wajib dievaluasi oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan upaya negara memberantas korupsi. 2. Merujuk pada ketentuan di atas maka setelah diberlakukanya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka negara wajib melakukan adanya tindakan administratif dan menyesuaikan sesuai instrument hukumnya dengan mengevaluasi dan menempatkan pegawai KPK sesuai hukum administrasinya. 3. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 yang 107 mendudukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga pegawai KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai langkah tindakan evaluasi secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan instrumen hukumnya. 4. Makna “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam UU ASN disebut sebagai Instansi Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ASN yang menyatakan “Instansi Pusat terdiri dari kementerian, pemerintah nonkementerian, kesekretariatan negara, dan kesekretariatan nonstruktural”. 5. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Instansi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU ASN yang menyatakan bahwa “Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah”. Instansi Pusat diatur dalam Pasal 1 angka 16 “Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural”. Sedangkan Instansi Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 17 “Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”. 6. Sesuai ketentuan tersebut maka pegawai pemerintah hanya terdiri dari pegawai instansi pusat dan instansi daerah yang instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17. Dan secara administrasi pemerintahan pegawai pemerintah berdasarkan UU ASN hanya di isi oleh pegawai ASN. 7. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN dengan tegas menyebutkan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Yang dipertegas dalam Pasal 6 bahwa, “Pegawai ASN terdiri atas PNS 108 dan PPPK” serta ketentuan Pasal 8 yang menegaskan juga bahwa “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. 8. Sehingga berdasarkan sistem pemerintahan yang dilandaskan pada UU ASN ketentuan Pasal 1 angka 16, maka kedudukan pegawai KPK merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dalam sistem kepegawaian, pegawai KPK hanya dapat diisi oleh PNS dan PPPK, yang secara administrasi pemerintahan pengangkatan, penugasan, penempatan, maupun sistem pembayaran gaji pegawai KPK dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. 9. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya setelah diundangkanya UU ASN, pegawai KPK harus telah menyesuaikan terhadap ketentuan undang-undang tersebut baik dalam sistem kepegawaiannya, sistem manajemennya, serta hal-hal lain yang dirasa perlu untuk disesuaikan. 10. Berdasarkan alasan tersebut di atas ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, merupakan norma yang telah memberikan kepastian hukum bagi pegawai KPK sebagai pegawai ASN. Kepastian hukum pegawai KPK sebagai pegawai ASN dapat di pahami dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU ASN, yang pada intinya dapat dipahami sebagai berikut: a. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK; b. PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; c. PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang; d. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara; e. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; 109 f. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik; g. Pegawai ASN dapat diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian; h. Pegawai ASN dapat diserahi tugas negara lainnya oleh pejabat pembina kepegawaian; dan i. Pegawai ASN digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Dapat kami jelaskan pula bahwa Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan: “Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” memperhatikan ketentuan tersebut maka sepatutnya status pegawai KPK beralih menjadi pegawai ASN dikarenakan sumber anggaran untuk menggaji pegawai KPK bersumber dari APBN, hal ini juga berlaku untuk status pegawai di lembaga non kementrian lainya. 12. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, akan mengganggu dan menghambat agenda pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dalam hal ini pemerintah menegaskan kembali diantaranya: a. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU ASN menegaskan bahwa pegawai ASN dapat berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai pelayan publik; b. Bahwa pemberantasan korupsi merupakan kebijakan publik yang dapat dilaksanakan oleh pegawai ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 yang menyatakan “Pegawai ASN dalam bertugas dapat melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 13. Dengan ditegaskanya pegawai KPK menjadi pegawai ASN, pegawai KPK telah memperoleh landasan hukum untuk melaksanakan tugasnya 110 baik dalam tingkat melaksanakan kebijakan publik maupun dalam tingkan pelayanan publik di bidang pemberantasan korupsi. 14. Sedangkan Pasal 11 huruf b, juga menegaskan bahwa “pegawai ASN dalam menjalankan tugas harus memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas” sehingga jika ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka tidak mungkin dapat mengganggu atau menghambat agenda pemberantasan korupsi namun justru dapat menciptakan profesionalitas pelayanan publik dalam bidang pemberantasan korupsi secara baik sistematis dan akuntabel. 15. Dengan ditegaskannya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) pegawai KPK telah diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pegawai KPK juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yakni wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 16. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan pegawai KPK sebagai pegawai ASN maka dengan sendirinya pegawai KPK berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperoleh hak- haknya sebagai pegawai. 17. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam menilai kebenaran penjelasan Pemerintah atas Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disampaikan bukti rekapitulasi kementerian atau lembaga sebagai bukti Pemerintah I (BP I). Penjelasan Pasal 29 huruf e dan huruf i Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i bertentangan dengan UUD 1945 dan pimpinan KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara lain, maka dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, 111 penempatan, pemakaian, promosi, dan pemensiunan pegawai sipil dan bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan’, yang dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan korupsi dapat berupa penempatan (penugasan), pemakaian, dan promosi (penerimaan dan pengangkatan); 2) Tidak hanya terbatas pada pejabat publik, namun dapat juga pensiunan PNS; dan 3) Tata cara pengangkatan jika perlu tidak melalui proses pemilihan. b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara pihak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya dapat berupa penugasan, seleksi, atau diangkat langsung. c. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tata cara rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat diatur secara khusus (lex specialis), yang menjadi kewenangan negara pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan Pasal 37A ayat (3) dan Pasal 37B ayat (1) huruf b 1. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas tidak dimaksudkan untuk membawahi KPK namun sebagai perubahan sistem pemberantasan korupsi dengan pola checks and balance sehingga baik anggotanya maupun jabatannya disesuaikan dengan KPK yang dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus memberikan pengawasan dan izin terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, sedangkan KPK tugas dan tanggung jawabnya melakukan tindakan-tindakan dengan segala prosedur proses pemberantasan korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas dan KPK merupakan satu wadah badan pemberantasan korupsi yang setara, sinergi, dan saling membutuhkan. 112 2. Bahwa atas dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan di luar batas sismetik dan terhadap proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law melalui pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Secara kewenangan Dewan Pengawas kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun setara dengan KPK sebagai badan atau organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam melakukan tugas dan tangung jawabnya sebagai sistem pemberantasan korupsi. b. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. c. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law, dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus (lex specialis) maka jika berdasarkan dalil para Pemohon, pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa, karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara lex specialis namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum. 2) Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum 113 hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan para Pemohon yang mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam konteks peraturan yang sifatnya umum baik dalam pelaksanaan pengawasan, maupun pemberian izin merupakan pandangan yang dapat merubah eksistensi UU KPK sebagai undang-undang lex specialis dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu sendiri. 3) Dengan diaturnya UU KPK secara lex specialis maka ketentuan- ketentuan yang diatur dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum yang secara akademis menjadi ciri dari lex specialis. Sehingga secara umum terhadap kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip due process of law, namun dengan diaturnya secara lex specialis menjadi tidak bertentangan dengan prinsip due process of law. 4) Jika pengawasan dan pemberian izin dilaksanakan atau diberikan di luar organ pemberantasan korupsi maka tidak lagi dapat memenuhi kriteria badan yang independen karena secara implementasi pelaksanaan tugas-tugasnya akan bergantung pada instansi lain yang memiliki kewenangan untuk itu. 5) Sehingga secara yuridis atas dasar undang-undang KPK sebagai undang-undang lex specialis maka kewenangan Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik, maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan Pasal 40 1. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa. 114 Pengaturannya diatur secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 2. Berdasarkan hal tersebut frase “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” dan meskipun penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda, namun merupakan ketentuan norma undang- undang yang khusus, yang pada prakteknya secara teknis undang- undang tersebut memuat pengaturan yang sifatnya formil dan materil. 3. Secara norma, penghentian penyidikan dan penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Secara norma pidana, bahwa tindak pidana dapat diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatanya dapat dibuktikan. 4. Dengan dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru dapat melanggar hukum terutama melanggar hak asasi manusia, diantaranya: a. Sulit untuk menentukan unsur pidananya; b. Sulit untuk pembuktianya; c. Tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan; d. Tidak didapatkannya saksi yang meyakinkan; atau e. Alasan lain yang beralasan hukum. 5. Sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian hukum dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka jika ditemukan bukti-bukti baru dan menjadi terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat dicabut. 115 6. Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4) undang-undang a quo maka dengan bukti-bukti yang baru penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan kembali. 7. Sehingga ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya, namun jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) 1. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “Penyelidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal komisi Pemberantasan Korupsi” dianggap tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang menurut Pemohon seharusnya pengisian Penyelidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari “…kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau khalayak umum” dan dipertentangkan dengan UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36, dalam hal ini Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penyelidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu sumber daya manusia yang diberi tugas mengelola KPK yang dalam ketentuan undang-undang harus merupakan tenaga yang memiliki keahlian khusus agar dapat konsisten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Dalam menjalankan tugasnya, Penyelidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti hukum acara yang sifatnya khusus (lex specialis). 2. Dengan alasan tersebut maka dalam menempatkan Penyelidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diperlukan tenaga yang sifatnya khusus, tidak sama dengan penyelidik yang sifatnya umum 116 sehingga diperlukan penyelidik yang memiliki integritas sesuai keahliannya serta memiliki suatu pengalaman agar dapat bekerja secara konsisten. 3. Dalam ketentuan pasal a quo dalam penormaannya telah dipertimbangkan sesuai teknik penyelidikan sehingga yang dapat diangkat untuk memenuhi kritiria tersebut berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainya, dan/atau internal komisi pemberantasan korupsi. 4. Sehingga jika Pemohon menghendaki termasuk khalayak umum akan mengurangi nilai yang sifatnya khusus sehingga perlu dipertimbangkan apakah pemberantasan korupsi tetap akan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau digolongkan sebagai kejahatan biasa, dimana sifat kekhususan tersebut merupakan implementasi sebagai tuntutan dalam upaya dan tata cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. 5. Begitu juga terhadap dalil Pemohon pasal a quo yang dipertentangkan dengan UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36 secara singkat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Dalam UNCAC Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36 yang sangat penting dipahami adalah negara pihak untuk melaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya; b. Untuk melaksanakan norma dalam suatu konvensi tetap disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing negara pihak; c. Dalam pelaksanaannya, masing-masing negara pihak dapat berbeda-beda dan tidak saling mengikat, namun tidak bertentangan dengan norma-norma dalam konvensi. Penerapan terhadap tenaga penyelidik masing-masing negara pihak berbeda-beda disesuaikan dengan sistem hukumnya masing-masing; d. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam ketentuan UNCAC Pasal 5 angka 1 juga dapat diterapkan berbagai macam cara sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara pihak. Di Indonesia sendiri hal 117 tersebut ditekankan terhadap sistem laporan atau pengaduan masyarakat serta dilandaskan atas asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 45A ayat (3) huruf a 1. Ketentuan Pasal 45A ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang juga telah disesuaikan dengan UU ASN yang pada pokoknya Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan jika yang bersangkutan diberhentikan sebagai aparatur sipil negara. 2. Sedangkan pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a, pegawai KPK yang saat ini tidak mempunyai kesempatan menjadi pegawai ASN telah terakomodir pada ketentuan Pasal 70A sebagai ketentuan Peralihan yang menyatakan “pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka baik cara pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian dilaksanakan berdasarkan UU ASN. 4. Pengangkatan pegawai KPK dapat disesuaikan baik sebagai ketentuan sebagai PNS, atau dapat juga disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai pegawai PPPK. Begitu juga terhadap karir dan pemberhentiannya merujuk pada UU ASN yang secara teknis telah diatur dalam PP tentang Manejemen ASN. 5. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang keliru dan justru ketentuan pasal a quo dilandaskan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28D. Penjelasan Pasal 47 1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hanya intitusi pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang termasuk KUHAP dan akan 118 dapat menghambat kerja KPK dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, sehingga secara yuridis dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku; b. Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pemberian izin dalam penyelidikan, penyidikan, pengeledahan, dan penyitaan sebagai kewenangan Dewan Pengawas merupakan ciri tertentu sebagai undang-undang lex specialis yang dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip undang-undang KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara- cara yang luar biasa; c. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat core crime dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat umum baik berlakunya undang-undang KUHP, KUHAP, ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 2. Bahwa pemberian izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas seolah-olah bertentangan dengan prinsip hukum pro justicia dan prinsip due precess of law merupakan dalil yang tidak tepat yang dapat di jelaskan sebagai berikut: a. Pengaturan undang-undang yang bersifat lex specialis secara yuridis dapat mengatur dengan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, sehingga izin tertulis yang secara umum merupakan kewenangan pengadilan, dengan adanya pengaturan lex specialis dapat diberikan selain pengadilan yang secara umum tidak dapat diberikan kewenangan; b. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas dan diberikannya kewenangan untuk memberikan izin penyelidikan, penyidikan, 119 pengeledahan, dan penyitaan, disamping berdasarkan pengaturan secara lex specialis agar tata cara pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih cepat karena diatur secara internal sehingga mekanismenya lebih singkat. Sedangkan pengawasan selain sebagai sarana dalam rangka penerapan pola checks and balance, juga dalam rangka untuk tetap mempertahankan sifat independesi KPK dimana dalam pelaksanaannya tidak saling membawahi namun saling bekerjasama, saling koordinasi merupakan perubahan untuk menguatkan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional. Penjelasan Pasal 69A dan Pasal 69D 1. Ketentuan Pasal 69A dan Pasal 69D yang memuat ketentuan tentang pengangkatan ketua dan Dewan Pengawas dan kewenangan KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas merupakan ketentuan peralihan untuk dapat memberikan kepastian hukum baik dalam rangka pengangkatan, pelaksanaan, serta kewenangan untuk menyesuaikan terhadap perubahan sistem yang telah diatur dalam revisi undang- undang a quo. 2. Sedangkan terhadap pengangkatan Dewan Pengawas secara langsung oleh Presiden dapat dibenarkan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC yang menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan, pelaksanakan, dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi, dan pemensiunan pegawai sipil dan bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan. 3. Secara prinsip pemberantasan korupsi, maka negara pihak dapat membentuk dan mengangkat organ-organ atau badan-badan sebagai pelaksana baik secara prosedur atau melalui proses pemilihan atau juga dapat tidak melalui proses pemilihan. 120 4. Bahwa ketentuan Pasal 69A ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden berdasarkan Pasal 7 Konvensi UNCAC 2003 tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip pemberantasan anti korupsi dan dapat dibenarkan sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan Dewan Pengawas dianggap dilakukan untuk menempatkan KPK dalam bayang- bayang eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Dewan Pengawas merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Penjelasan Ketentuan Pasal 51 A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan secara empiris putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusanya “mengabulkan permohonan untuk sebagian” tidak selalu dipatuhi oleh pembentuk undang-undang yang dilandaskan karena yang wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (BN) hanya amar putusan yang “mengabulkan permohonan”. Berdasarkan dalil tersebut agar pemuatan dalam BN yang diwajibkan tidak hanya amar putusan “mengabulkan permohonan” namun juga putusan-putusan yang lainya. Dengan maksud tidak hanya untuk kepentingan bagi pembentuk undang-undang namun juga agar dapat sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Berdasarkan dalil tersebut di atas pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Terhadap wajib dimuatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap amar putusan yang “mengabulkan permohonan” bertujuan agar dapat diketahui oleh kalayak luas bahwa telah ada putusan MK yang membatalkan pasal undang-undang tertentu. Diwajibkannya dimuatnya dalam BN karena akibat putusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi kalayak luas yang jika tidak dipatuhi dapat merugikan masyarakat atau bisa menimbulkan kerugian finansial. 121 Dimuatnya dalam BN tersebut juga dimaksudkan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan. Sehingga dimuatnya dalam BN putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan telah dianggap tahu oleh semua pihak. Disamping itu BN terhadap putusan tersebut dapat juga dipakai sebagai alasan dan sebagai kekuatan hukum bagi para pihak atau penegak hukum untuk menghentikan suatu kegiatan dengan alasan adanya putusan MK yang telah sah dapat menghentikan kegiatan tersebut. b. Sedangkan amar putusan baik yang ditolak atau putusan bersyarat atau jenis putusan lainya tidak diwajibkan namun jika putusan tersebut mempunyai dampak yang luas terhadap kalayak perlu untuk dimuat dalam BN. Sedangkan putusan yang ditolak tidak perlu dimuat dalam BN karena putusan tersebut tidak mempunyai dampak apa-apa yang juga tidak mengurangi daya berlakunya pasal yang diuji sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sejak undang-undang yang diuji diundangkan. 3. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalil para Pemohon merupakan constitusional complaint bukan merupakan kerugian konstitusional. Terhadap dalil tersebut maka Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional constitutional rights yang dialami oleh para Pemohon sehingga secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, 122 Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). Bahwa Presiden juga memberikan keterangan tambahan tertulis bertanggal 16 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 2. Keterangan Tambahan Pemerintah Terhadap Pengujian Secara Materiil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tambahan Pemerintah secara materil Pemerintah akan memberikan penjelasan secara umum sebagai berukut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 123 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional , yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus”. 2) Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi , merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ordinary crimes melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa extra-ordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa", tetapi dibutuhkan "cara-cara yang luar biasa" extra-ordinary crimes. 3) Berdasarkan ketentuan menimbang bahwa pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diatur secara khusus, merupakan landasan pokok bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan kebijakan yang luar biasa karena dapat membahayakan negara sehingga pengaturannya diatur secara khusus, sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang bahwa undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus atau lex specialis derogate legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum). 4) Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis frase "diatur 124 secara khusus" dalam ketentuan menimbang merupakan politik hukum undang- undang a quo sebagai undang-undang “lex speciafis”. 5) Politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis" dengan maksud dan tujuan agar tindakan-tindakan luar biasa dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan meskipun dalam implementasinya tidak dilakukan secara wajar, secara umum atau dapat mengesampingkan aturan-aturan yang telah ada secara umum. 6) Selain berdasarkan ketentuan menimbang tersebut di atas bahwa undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis" secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang lex specialis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut: a) sifat dan pengaturanya berbeda dengan yang sifatnya umum; b) pengaturannya dapat memuat norma materil dan norma formil ; c) pengaturannya dapat mengesampingkan yang sifatnya umum antara lain: i. secara umum penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS tetapi secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; ii. secara umum penuntutan merupakan kewenangan jaksa namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenagan KPK; iii. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara umum merupakan tindakan hukum yang terpisah namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga dapat diatur tidak terpisah atau dapat dilakukan satu atap oleh KPK. iv. pengawasan secara umum dilakukan di luar organisasi 125 yang terpisah oleh namun secara khusus (lex specialis) oleh undang- undang a quo undang-undang a quo pengawasan dilakukan dalam satu organisasi ; v. pemberian izin untuk kepentingan hukum secara umum diberikan pengadilan namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo izin diberikan bukan oleh pengadilan namun oleh Dewan pengawas; vi. serta hal-hal lain yang jika pembentuk undang-undang memandang sangat penting dan merupakan tindakan luar biasa dapat diatur secara khusus/lex specialis dengan berlandasakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. vii. Berdasarkan hal tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan meskipun dipandang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. 7) Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang jika undang- undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis atau disebut sebagai undang-undang yang sifatnya umum maka undang- undang tersebut tidak sesuai dengan sistem pembentukannya baik dalam pengharmonisasiannya, sehingga dapat berbenturan dalam pengaturannya antara lain: a) kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbenturan dengan kewenangan polisi dan PPNS. b) kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan berbenturan dengan kewenangan jaksa. c) pengawasan KPK dan pemberian izin penyadapan juga dapat dianggap bertentangan dengan due process of law melalui 126 pengadilan. d) berdasarkan hal tersebut jika undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis, penyelidikan, penyidikan, penuntutan selama adanya undang-undang a quo dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis sehingga baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan dalam undang-undang a quo secara lex specialis memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sifatnya diatur secara umum. 9) Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis dan dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang- undang kejaksaan, KUHP, KUHAP, atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa untuk “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana pembukaan UUD 1945, ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. b. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; "Agar dijelaskan terhadap kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 dimana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah yang dipertanyakan ". Jawaban Pemerintah: Untuk menjawab atas pertanyaan tersebut pemerintah membagi dua hal yang harus dijawab yaitu bagaimana "pemberantasan korupsi" sebagai 127 tindakan pemerintah dan bagaimana "Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi "tindakan pemerintah". 1) Pemberantasan korupsi sebagai tindakan pemerintah, merupakan implementasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Presiden memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD 1945”, yang dapat dimaknakan bahwa segala tindakan pemerintah merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Presiden sebagai kepala Pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih jujur, adil, dan sejahtera salah satu upayanya adalah melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi selain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, juga dalam rangka Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan ketentuan pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan upaya Presiden untuk “melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Upaya Presiden melakukan pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan tindakan pemerintah dapat terlihat berdasarkan sejarah dan referensinya yang menunjukan bahwa pemberantasan korupsi sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahannya yang bersih, jujur dengan berbagai regulasi antara lain: a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut; b) Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di keluarkan pada masa Orde Baru; c) Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS; 128 d) lnpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2) Berdasarkan sejarah “pemberantasan korupsi” telah dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer, lnpres, Kepres, dan undang-undang yang secara yuridis merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sebagai tangung jawabnya. 3) Sedangkan Presiden melakukan “pemberantasan korupsi” dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Presiden telah melakukan perjanjiaan lnternasional melalui Ratifikasi den jan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang secara yuridis Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 merupakan tindakan pemerintah sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain”. 4) Sesuai argumentasi di atas dan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pembukaan UUD 1945 maka secara konstitusional “pemberantasan korupsi” merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaanya disebut sebagai “tindakan pemerintah”. 5) Namun dalam implementasinya “tindakan pemerintah” yang menyangkut kepentingan umum dapat didistribusikan melalui kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara tertulis atau melalui undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Secara umum kewenangan atribusi diberikan berdasarkan bidang-bidang tertentu terhadap organ pemerintah baik melalui menteri-menteri, atau badan-badan pendukung pemerintah, sebagai fungsi pemerintahan. Secara ketatanegaraan penerima kewenangan atribusi wajib melaksanakan 129 sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang sebagai sumber kewenangan atribusi mempunyai kewenangan secara atribusi untuk merubah, mengganti, menambah atau mencabut kewenangan yang telah ada. 6) Maka secara yuridis kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam revisi secara atribusi pemberian kewenangan ditambah dengan adanya Dewan Pengawas KPK. Maka secara yuridis kewenangan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan KPK yang secara rinci diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan atribusi dan berdasarkan ketatanegaraan maka Dewan Pengawas dan KPK memiliki kedudukan yang setara tidak saling membawahi namun saling sinergi sebagai badan-badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai fungsi tindakan pemerintah”. c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Terkait benchmarks dewan pengawas yang ada di negara-negara lain”. Jawaban Pemerintah: BENCHMARKS PENGAWASAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI BEBERAPA NEGARA NEGARA BADAN PENGAWASAN India Central Bureau of Investigator Diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European anti fraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Diawasi oleh Supervisory Commission United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Diawasi oleh Jaksa Agung Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Diawasi oleh Departemen Kehakiman Hongkong SAR KACC Kenya Anti-Corruption Commission Diawasi oleh Anti- Corruption Commission 130 Sierra Leone Sierra Leone Anti-Corruption Commissioan (ACC-SL) Diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Diawasi 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption onsultation and Prevention Panel d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Agar diberikan contoh kedudukan bencmarks badan-badan KPK di dunia yang membentuk sesuai dengan kebutuhan negara masing- masin”. Jawaban Pemerintah: BENCHMARKS BADAN-BADAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI BEBERAPA NEGARA NEGARA BADAN KEDUDUKAN Singapore CPIB Di bawah Perdana Menteri Uni Eropa European anti fraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Di bawah Komisi Budget and Administration United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kejaksaan Agung Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong KACC Kenya Anti-Corruption Commission Di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden Argentina Oficina Anticorruption (OA, Coun Bagian dari Kementerian 131 ter Corruption Bureau) Hukum dan HAM (Ministry of Justice) Canada Unite Permonente Anticorruption UUPAC) Di bawah Kementerian Pertahanan Austria Bundesamt Zur Korruptionspravention und Korruptionsbekompfung (BAK) Bagian dari Kementerian Dalam Negeri Rusia Investigative Committee of the Russian Federaton Di bawah Presiden New Zealand Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kepolisian e. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Wahiduddin Adams; “Penjelasan terkait struktur organisasi dalam UU KPK bahwa seolah-olah Dewan Pengawas berada di atas Komisioner KPK dan Kedudukan KPK terkait struktur KPK dalam ketatanegaraan”. Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa ketentuan Pasal 21 yang menempatkan Dewan Pengawas dalam huruf a atau di atas KPK bukan berarti Dewan Pengawas membawahi KPK yang dapat diyakinkan bahwa ketentuan tersebut mengandung makna tidak saling membawahi dengan ketentuan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas” bahwa makna “terdiri atas” merupakan frase yang tidak bisa diartikan saling membawahi, namun frase yang menyatakan bahwa di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ada 3 (tiga) elemen yakni Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. 2) Secara tersirat kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-organ pemberantasan korupsi yang merupakan satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, sehingga kedudukannya tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi. 3) Sedangkan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan KPK dan 132 Dewan Pengawas diberikan kewenangan secara atribusi yakni pemberian kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang- undang melalui undang- undang. 4) Secara atribusi penerima kewenangan baik KPK dan Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tangung jawabnya dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. 5) Sedangkan secara kelembagaan kedudukan KPK dan Dewan Pengawas merupakan badan penunjang pelaksana pemerintah, dalam rangka pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi. f. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Bagaimana Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan KPK dalam satu atap dan fungsi/wewenang Pro Juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan Criminal Justice System”. Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya KPK sebagaimana ketentuan Pasal 4 undang-undang KPK “dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Posisi KPK yang menjadi sentral dari keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi ini diperkuat oleh Pasal 1 butir 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang merumuskan pengertian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 butir a dan b yang menegaskan fungsi KPK sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan TPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi. 133 2) Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk pada KUHAP sesuai Pasal 38 UU No. 30/2002 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3) Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK mengangkat sejumlah penyidik dan penuntut umum yaitu Polisi dan Jaksa sebagai pegawai KPK berdasarkan Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 51 UU Nomor 30/2002. Pengangkatan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13 UU Nomor 8/1981 mengenai pengertian Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum. Sehingga secara khusus penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan satu atap merupakan pengaturan yang bersifat Jex specialis. 4) Sehingga secara umum undang-undang KPK merupakan undang- undang yang bersifat Jex specialis namun pengaturannya bersifat core crime tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan undang-undang KPK yang bersifat Jex specialis dilandaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa pula, secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 134 5) Sedangkan kewenangan fungsi/wewenang pro juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan criminal justice system juga berdasarkan sifat pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis yang berada dalam satu sistem kelembagaan pemberantasan korupsi. 6) Sehingga secara lex specialis kewenangan dewan Pengawas KPK dalam kerangka satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi diberikan kewenangan pengawasan tindakan pemberantasan korupsi dan pemberian izin penyadapan. 7) Pengaturan undang-undang yang sifatnya Jex specialis secara teknis undang-undang tersebut dapat memuat ketentuan- ketentuan yang sifatnya formil dan materil sehingga disatu ketentuan memuat norma yang mengikat untuk dilaksanakan dari sisi lain harus juga diatur tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi norma yang mengikat untuk dilaksanakan . 8) Sehingga secara pengaturan yang sifatnya lex specialis fungsi dan wewenang Dewan Pengawas dalam memberikan pengawasan dan izin penyadapan KPK tidak bertentangan dengan pro juctitia dengan criminal justice system karena masih bersifat core crime tidak menghapuskan pengaturan yang ada dalam KUHAP atau secara umum diatur. g. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Jelaskan kewenangan KPK dalam hal pencucian uang yang besifat lex specialis”. Jawaban Pemerintah: 1) Sesuai penjelasan Pasal 6 huruf e dalam keterangan Presiden bahwa, secara khusus mengatur tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana korupsi terkait dalil Pemohon yang menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang. 135 2) Pemerintah memberikan jawaban atas dalil tersebut bahwa secara yuridis “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur tersendiri dan secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam Pasal 68 s.d. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3) Terkait dengan kapan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU TPPU “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. 4) Sehingga “penyelidikan , penyidikan , dan penuntutan” tentang tindak pidana pencucian uang jika diatur dalam undang-undang KPK merupakan pengaturan yang ganda namun jika KPK menemukan tindak pidana pencucian uang sesuai tindak pidana asal KPK dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU TPPU dan KPK dapat meminta data kepada PPATK sebagai langkah kordinasi dalam pelaksanaan tindakan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b, undang-undang a quo bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya dapat “berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik” dan ketentuan Pasal 11 huruf a “dalam melaksanakan tugasnya KPK dapat melibatkan aparat 136 penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsl”. 3. Berdasarkan keterangan Presiden yang telah disampaikan dan berdasarkan keterangan tambahan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah tetap dalam keyakinannya bahwa secara formil proses pembentukan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dianggap sebagai proses yang cacat prosedur dengan alasan: a. Secara legalitas proses “persetujuan bersama” telah berjalan dengan baik yakni telah dilaksanakanya pembahasan dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dan menghasilkan persetujuan bersama RUU tersebut untuk menjadi undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD 1945. b. Secara teknis pembentukan undang-undang pemerintah juga telah menyampaikan data-data proses pembentukan undang-undang sebagai bukti bahwa proses tersebut telah dilakukan bersama antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 sebagai bukti secara formil yakni bukti pemerintah (Bukti KP I s.d. Bukti KP 9). c. Proses pembahasan merupakan implementasi bahwa procedural sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sangat fundamental seperti proses pembahasan Tingkat I dan Tingkat II telah dilaksanakan dengan baik (Bukti KP I s.d. Bukti KP 9) ditambah Bukti KP 10. d. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah tidak mendapatkan bukti- bukti baik secara legalitas maupun secara teknis pembentukan yang dapat dipakai sebagai alasan tidak sahnya suatu proses pembentukan undang-undang atau sebagai alasan menyatakan Undang-undang a quo cacat prosedur. e. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang 137 Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap sah tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD 1945 dan sah juga secara prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap tidak cacat prosedur. 4. Begitu juga terhadap keterangan Presiden yang telah disampaikan dan keterangan tambahan ini dalam pengujian materil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 128, Pasal 12C, Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 378 ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 690, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan sebaga I berikut: a. Pasal-pasal yang diuji merupakan pasal penyempurnaan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. b. Pasal-pasal tersebut merupakan norma sebagai penyempumaan sesuai kebutuhan hukum dengan perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. c. Pasal-pasal tersebut merubah landasan secara konstitusional dengan menghilangkan kewenangan yang bersifat absolut dan merubah dengan diterapkannya sistem pemberian kewenangan yang setara dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk 138 pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban secara profesional. d. Pasal-pasal tersebut juga dalam rangka mengembangkan sistem hubungan kejasama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. e. Selain alasan tersebut di atas pasal-pasal yang diuji juga berlandaskan terhadap: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional"; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan "Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi" dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi". f. Berdasarkan pengujian secara materil bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis atau mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang- undang kejaksaan, KUHP, KUHAP, atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa. Secara konstitusional undang-undang a quo sebagai undang- 139 undang lex specialis berdasarkan pembukaan UUD 1945 yakni dalam rangka "melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia" sehingga ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. g. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 128, Pasal 12C, Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 378 ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 690, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Maruarar Siahaan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang tanggal 9 September 2020 dan keterangan tertulis bertanggal Juli 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pendahuluan Hukum berada bukan di ruang kosong. Dia ada dalam kerangka melayani masyarakat untuk mana dia dibentuk, apakah untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, menjaga ketertiban, alat rekayasa sosial atau sebagai alat memaksa melalui sanksi yang sering merupakan bagian yang ada dalam norma hukum. Akibatnya, jika masyarakat berubah, maka hukum yang melayani masyarakat tersebut harus juga berubah. Secara umum, dalam konteks 140 prinsip hukum, dua segi yang senantiasa berada dalam hubungan yang dinamis adalah perlunya ada aspek kepastian hukum yang memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat dapat menempatkan diri dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat, sehingga tiap orang dapat dengan yakin melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu karena mengetahui akibat-akibatnya. Dipihak lain juga hukum harus mengkuti perkembangan masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional dan global. W. Friedman menyatakan: “Law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasises the need for stability and certainty”.1 Oleh karenanya kita melihat dinamika hukum senantiasa berada dalam dua posisi yang bertolak belakang, tetapi harus dipahami dalam pembaharuan yang terjadi secara terus menerus, perubahan yang dilakukan harus mengikuti politik hukum yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, namun tetap dalam kerangka batas konstitusionalitas (constitutional boundary) sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Tuntutan yang berbeda dalam masyarakat juga berubah ketika organisasi dan kehidupan masyarakat berubah, dan hukum harus merespon perubahan sesuai dengan kebutuhan social dan cita-cita yang mengemuka pada saat tertentu. Formula yang dikemukakan Roscoe Pound tentang “social engineering” (rekayasa sosial) merupakan teori yang telah diterima dalam GBHN Indonesia sejak masa Pemerintahan Suharto, dimana hukum dirumuskan berdasarkan politik hukum untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai.2 Dinamika Doktrin Separation of Powers Dalam UUD 1945 Doktrin pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang pokok sebagaimana menjadi ajaran John Locke dan Montesqieu, merupakan hasil pengalaman sejarah pemikiran manusia tentang kekuasaan pemerintahan yang menginginkan 1 W. Friedman, Legal Theory, Third Edition, London Steven&Sons Limited 1953, p. 468-469. 2 Garis Besar Haluan Negara ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR di masa lalu, yang meliputi juga Pembangunan bidang hukum, di mana hukum baru yang dirancang dibentuk untuk mengarahkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mendukung bagi pencapaian pembangunan. 141 pembebasan dari penindasan hak dasar manusia. Bahaya perampasan hak-hak dasar manusia tersebut menjadi lebih besar ketika seluruh kekuasaan dipusatkan dalam satu tangan, baik kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang maupun mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dibuat tersebut. Oleh karenanya pengalaman kehidupan bernegara kemudian merasakan kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan tersebut terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik menjadi buruk atau jahat, sehingga dibutuhkan “rem” untuk mencegah terjadinya keputusan-keputusan yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warganegara.3 Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga mengalami perkembangan secara berbeda pula menurut pengalaman masing-masing, tetapi suatu hal yang pasti bahwa pemisahan – baik dari segi orang yang memegang kekuasaan dalam satu cabang kekuasaan tidak boleh memegang kekuasaan di cabang lainnya maupun mencampur adukkan kekuasaan masing-masing cabang-tidak diperlakukan secara mutlak. Suatu pemisahan kekuasaan yang bersifat total, dalam kenyataan akan menyebabkan masing-masing cabang kekuasaan berada dalam bahaya untuk berlangsung secara tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama. Checks and balances harus menyertai separation of powers untuk mencegah bahaya bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif, dalam kerangka untuk mencapai tujuan bernegara untuk mana kekuasaan negara diberikan kepada satu cabang kekuasaan. Carl Schmitt lebih jauh menuliskan: “Connected with the distinction of several “powers” is the further organizational idea of introducing additional divisions inside the state realms of activity already distinguished in this way, in order to achieve a maximum of the means of supervision and restriction (checks and controls). The distinction facilitates not only the separation of powers, because otherwise a disconnected jumble of isolated state activities would arise; rather it also has the goal of producing a balance, or “equilibrium” among them”. 4 Montesqieu sendiri juga tidak pernah memaksudkan bahwa pemisahan kekuasaan yang dipikirkannya merupakan suatu yang berlaku secara mutlak. Dia 3 To check, boleh diartikan mengontrol untuk mengerem, mengawasi, atau menghambat. 4 Carl Schmitt, Constitutional Theory, Translated and edited by Jeffrey Seitzer, Duke University Durham and London, 2008, hal. 220, 221. 142 menuliskan bahwa satu kekuasaan mengawasi cabang kekuasaan lain dengan pengaturan masing-masing kekuasaan. Power checks power through the arrangement of things.5 Semua gagasan pemisahan kekuasaan harus disertai dengan keterikatan satu dengan yang lain dalam konsep checks and balances, agar dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan negara, untuk mana kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Paradigma checks and balances juga telah mendasari pemikiran perubahan UUD 1945, yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, kekuasaan cenderung otoriter tanpa pengawasan, sehingga kemudian Indonesia sampai pada tahap krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dalam pemikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar Indonesia merdeka dalam rapat-rapat BPUPKI tahun 1945, memang suara tentang perlunya checks and balances dan rumusan HAM dalam konstitusi, mengemuka, akan tetapi mungkin karena faktor kebutuhan mendesak dan dalam masa revolusi, dibutuhkan “revolutie grondwet”, yang menyebabkan diterimanya konsep integralistik negara yang akan dibangun atas dasar pemikiran hukum adat Indonesia. Menurut Bung Karno, ketika waktunya sudah tenang, akan dibentuk suatu undang-undang dasar yang lebih baik. Meskipun demikian, Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.6 Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum dan konstitusi yang dikatakan “tidak tak terbatas” tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme dan instrumen untuk melakukan pembatasan kekuasan yang dipikirkan tersebut, sehingga kemudian 5 Baron de Secondat…Montesqieu. 6 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 2003, hal. 21-23. 143 kenyataan sejarah mencatat di Indonesia bahwa apa yang disebut “power checks power through the arrangement of things” memerlukan kelembagaan dengan kekuasaan tertentu yang memungkinkan adanya checks and balances yang berlangsung secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat dan itikad penyelenggara negara tidak pernah cukup untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan harapan konstitusi yang merupakan amanat rakyat. Dengan demikian perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999-2002, telah didasarkan pada paradigma pemisahan kekuasaan dan checks and balances, negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, dengan pergeseranan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, dan konfigurasi kekuasaan dari vertical hierarkis menjadi horizontal fungsional, dengan organ-organ konstitusi yang baru dalam kerangka reformasi tersebut. Perkembangan Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya Masalah korupsi merupakan suatu hambatan besar dalam pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena korupsi tersebut menggerogoti sumber daya yang diperlukan negara dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat di atas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-Undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum memadai. Demikian juga badan-badan khusus untuk menanganinya berulangkali telah dibentuk sejak tahun 1967, masing-masing data kita sebut berturut-turut sebagai berikut: a. Tim Pemberantasan Korupsi; b. Komisi Empat, pada januari 19707; c. Komisi Anti Korupsi, Juni 1970; 7 R. Wiyono, S.H., Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Alumni Tahun 1975, hal. 10. 144 d. Operasi Penertiban (OPSTIB), Juni 1977; e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), dibentuk berdasarkan PP No. 19/2000. Di lain pihak perubahan hukum materil tentang pemberantasan korupsi juga terjadi secara berulang-ulang, dengan alasan pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengalami perjalanan yang panjang. Berturut-turut kita dapat melihat rumusan dan sanksi atas tindak pidana korupsi dalam perkembangan perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang sesungguhnya bertolak dari pemikiran bahwa hukuman yang ringan menjadi penyebab ketidak berhasilan tersebut. Berturut-turut kita dapat melihat perubahan yang berlangsung: 1. Undang-Undang Nomor 24/Prp Tahun 1960 Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka penguasa perang menurut Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya8. Peraturan penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang- undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak seperti berikut: 8 Penjelasan Umum UU. No. 24 Prp. Tahun 1960. 145 Pasal 1 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ketentuan-ketentuan yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 berjumlah 12 (dua belas) butir ketentuan, dimana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empat belas) butir ketentuan di mana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut. Khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak Pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di pidana dengan penjara paling lama 6 146 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik di dalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di samping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang- Undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi. Perkembangan yang paling besar dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam Pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan ayat (2) tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang- undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 147 digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi9. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi 9 Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 148 dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan Pasal 209, Pasal 210... dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya, apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 12 (a), Pasal 12 (b), dan Pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa. Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan di atas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang 149 apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup tidak berubah. Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang- undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi. Perubahan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dari masa-ke masa seperti yang terlihat dari uraian di atas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga di luar lembaga resmi di bidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut di samping wewenang-wewenang lain yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. 150 c. Di samping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan d iatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: i) Kolusi, dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi; akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara10. Di lain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara.11 Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup di dalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup di dalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil Indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya 10 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.28 Tahun 1999. 11 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. 151 aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”.12 Tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Bahkan masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. UU KPK DAN PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL Dari latar belakang pembentukannya, nyata bahwa KPK merupakan upaya keluar dari titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi. Konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan, bahwa: a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 12 Dr. Mudzakir, S.H., M.H., Risalah Sidang Perkara No. 012, 016, 019/PUU-IV/2006, tanggal 11 Oktober 2006, hal. 50. 152 Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat di atas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-Undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang Penulis menggambarkan kegawatan dan sistemiknya korupsi yang kita hadapi dengan mengatakan bahwa ”Pejabat tinggi pemerintah bersekongkol dengan pengusaha swasta, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, pejabat bea-cukai, dan aparat keamanan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan praktek mencuri”13. Oleh karenanya pembentukan KPK tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan ide yang tidak sekali jadi akan tetapi secara bertahap timbul dari keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang tidak kunjung berhasil meskipun setelah melalui beberapa kali perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga khusus yang dibuat silih berganti untuk menanganinya sebagaimana telah diutarakan di bab terdahulu. Penyebutan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dijumpai di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam pertimbangannya huruf a, sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu di atas hanya menyebutkan bahwa ”tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Meskipun hanya dikatakan bahwa pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi memang sifatnya yang terjadi secara meluas, dan meliputi seluruh sistem sosial dan pemerintahan (sistemik) serta akibat-akibatnya yang menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi rakyat timbul baik secara internal yaitu di dalam negeri juga meliputi akibat-akibat secara eksternal dalam bentuk pencitraan (image) yang timbul pada masyarakat internasional. Hal itu membawa akibat sulitnya kedudukan Indonesia dalam hubungan ekonomi dan perdagangan 13 Bantuan Asing Swasta BUMN, Hamid Basyaib (eds) Tahun 2002 viii. 153 internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang paling korup Nomor 7 dari 25 negara, telah membawa dampak enggannya lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memberikan pinjaman dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Dikatakan juga bahwa Indonesia memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi korupsi, dan menjadi salah satu negara yang terkorup di dunia. Prestasi Indonesia dalam mengendalikan korupsi juga dinilai masih buruk. Orang Indonesia mengakui hal ini. Mereka mengibaratkan korupsi sebagai ”penyakit yang harus dibasmi, dengan memaparkan setiap kasus yang diketahui”. Walaupun persepsi-persepsi tersebut agak berlebihan karena munculnya keterbukaan baru di Indonesia yang demokratis, tingkat korupsi memang sangat tinggi dan membebani biaya sosial ekonomi yang berat. Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah14. Terdapat tiga ancaman yang timbul karena korupsi ini, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pertama, korupsi merusak tujuan-tujuan pembangunan, terutama sangat melukai hati kaum miskin, menciptakan resiko- resiko besar terhadap makro-ekonomi, membahayakan stabilitas keuangan, merusak legitimasi negara dimata rakyat Indonesia. Kedua, korupsi mengakibatkan resiko yang berat terhadap efektifitas proyek-proyek pembangunan. Dan ketiga, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap bantuan pembangunan15. Yang paling menarik dan baru adalah ungkapan Ackerman, bahwa merupakan kesalahan jika kita memandang korupsi seakan- akan hanya sebagai persoalan sosial lain. Kegagalan mengawasi korupsi merongrong legitimasi paling mendasar dari pemerintahan demokrasi, karena jika suap sudah merupakan bagian kehidupan yang rutin, orang-orang akan putus asa akan gagasan bahwa warga negara mampu mengontrol nasibnya melalui negara hukum yang demokratis.16 Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kurun Waktu 2002-2019 14 Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan, Bank Dunia 2003, hal. 42. 15 Ibid., hal. Ix. 16 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, Harvard Law Journal, Vol. 113, Januari 2000, Number 3, p. 691. 154 Kinerja KPK yang terlihat sampai tahun 2019, di mata publik sangat cemerlang, dan menimbulkan kesan merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Boleh dikatakan bahwa KPK lah satu-satunya lembaga penegak hukum yang mampu menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai andalan dalam memberantas korupsi. Meskipun tampaknya dalam kerangka mempertahankan kinerja secara independen dan effektif, KPK telah mengalami benturan keras terutama ketika kasus-kasus “high profile” yang melibatkan pejabat publik dan anggota DPR. Ketika DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempersoalkan beberapa hal tentang tindakan sebagai penyidik dan penuntut umum, timbul perdebatan yang hangat apakah Undang-Undang tentang KPK telah di langgar karena undang-undang tersebut menjamin independensinya. Persoalan yang mengemuka apakah independensi suatu lembaga penyidikan dan penuntutan yang secara khusus dibentuk dengan beberapa kewenangan yang luar biasa dibanding penegak hukum lain, menutup kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR? Memang jikalau pengawasan itu dilakukan oleh anggota yang sedang berada dalam kerangka penyidikan dan penuntutan, maka independensi yang dimaksud dalam kerangka pelaksanaan tugas dengan kekuasaan yang diberikan oleh UU tampaknya merupakan suatu hal yang problematis. Apalagi jikalau dilihat dari segi kepentingan anggota yang sedang disidik dan dituntut, maka jenis pengawasan yang dilakukan dalam hal seperti itu, boleh jadi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan baik karena alasan conflict of interest maupun persoalan etik. Persoalan lain yang harus menjadi fokus, apakah karena sedang menunjukkan performa yang dipuji oleh publik, KPK tidak memerlukan lagi perbaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat optima forma. Sudah barang tentu kita boleh menoleh kepada paradigma yang diutarakan di bagian awal sebagaimana ditulis oleh W. Friedman “ …all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change… Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity.”17 Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global harus menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan 17 Lihat catatan kaki No. 1 di atas. 155 dalam melihat dan menentukan KPI (key performance indicator) dari KPK dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi untuk dan bagi kepentingan nasional Indonesia dengan paradigma yang berubah sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Legal audit secara forensik18 tentu dibutuhkan untuk menentukan sikap tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang dilakukan dalam kerangka perbaikan baik dalam strategi kelembagaan dalam kerangka penilaian indikator konstitusional maupun pandangan yang berubah tentang kedudukan lembaga KPK dalam organisasi kekuasaan negara berdasarkan doktrin separation of power dalam konsep dan tingkat perkembangan Indonesia sekarang. Bruce Ackerman menyatakan bahwa “…there are obvious danger involved in authorizing the branch to roam too widely. The broader its jurisdiction, the more it can disrupt the operation of the politically responsible authorities, and the more it will itself be a tempting target for the politicized vendetta.19 Kelahiran Organ-Organ Baru Perkembangan lembaga-lembaga negara yang bersifat utama dan bersifat pendukung dialami lebih dahulu di negara-negara maju karena semakin luasnya tugas negara khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, sehingga menyebabkan dirasakan perlu mengembangkan organ atau lembaga yang berada di luar ruang lingkup organisasi kekuasaan pemerintahan dan kementerian yang berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Kebijakan pengembangan lembaga yang berada di luar kementerian yang tradisional dalam kerangka strategi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, merupakan perkembangan yang di Amerika di mulai sejak lama pada abad ke 19, yang berkembang pesat dilihat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian, dan anggaran belanja serta jumlah pegawai pemerintah. Semuanya tumbuh secara paralel antara sistem pemerintahan dan hukum serta karakter perubahan kelembagaan. Dalam banyak hal pertumbuhan hukum administrasi dalam suatu sistem pelayanan publik menggambarkan satu 18 Audit forensic yang dimaksudkan di sini ialah melakukan pemeriksaan secara hukum untuk melihat kesesuaian organisasi dengan mandate undang-undang, dan bukan pemeriksaan keuangan. 19 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, Op.cit., p., 693. 156 reaksi yang menjawab panggilan masyarakat untuk penataan suatu sistem sosial yang baru, kompleks dan berbeda.20 Pandangan pada masa awal pemerintahan Amerika, pemerintahan nasional kecil dan terbatas, berkenaan dengan adanya semangat yang mendukung sistem pasar bebas dan teori pemerintahan yang terbatas. Tidak ada lembaga yang bersifat independen di abad-abad awal, dan bagi kebanyakan rakyat, baru hanya pemikiran untuk menambah lembaga baru yang bersifat mengatur, telah dianggap menjijikkan. Namun ketika konsep pasar bebas disalahgunakan yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan pandangan masyarakat, rakyat meminta bantuan pemerintah. Berbeda dengan masa awal, saat ini organ-organ administrative membesar, meluas dan berkuasa, memberi gambaran tentang masalah yang kompleks dan tantangan dari satu masyarakat Amerika yang berubah dari abad ruang angkasa.21 Terlebih lagi dengan peran pemerintah dalam suasana globalisasi yang saling mempengaruhi secara cepat antara bagian-bagian dunia satu sama lain, peran pemerintah bertambah besar. Pertumbuhan jumlah lembaga atau organ administrasi tersebut sampai dengan tahun 1986, dalam sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan, dengan 14 kementerian, lembaga atau organ federal di luar kementerian mencapai 60 (enam puluh) organ. Pertumbuhan organ-organ tersebut bukan saja di lihat dari segi jumlah, tetapi juga organ-organ yang semakin banyak tersebut, juga telah semakin tumbuh membesar.22 Pertumbuhan organ-organ negara yang di bentuk di luar cabang kekuasaan pemerintahan yang telah ada dalam konsep separation of power yang klasik, yang juga disebut dalam banyak kesempatan sebagai auxiliary state organ23 hampir semuanya berada dalam pengawasan pemerintah atau executive dan umumnya mereka memberi laporan kepada pemerintah (eksekutif). Kecuali lembaga atau organ yang terkadang memiliki fungsi regulasi, eksekusi, dan adjudikasi di satu 20 Kenneth F. Warren, Administrative Law in the Political System, Third Edition, Prentice Hall, Upper Sddle River, New Jersey 07458,1996, 77. 21 Ibid., hal. 78. 22 Ibid. 23 Jimly Asshidiqie menyebutnya sebagai state auxiliary organ secara berbeda dengan main state organ dalam bukunya… hal. 157 lembaga – secara bertentangan dengan konsep separation of power, organ independen demikian menghimpun 3 (tiga) jenis kekuasaan dalam satu organ, dan jenis organ independen demikian di kelompokkan dalam cabang keempat (the headless fourth branch of the governement).24 Ada di antaranya yang bersifat tetap, tetapi ada yang sifatnya ad hoc. Meskipun harus diakui ada lembaga atau auxiliary organ yang diberi kedudukan independen. Seorang penulis menyatakan bahwa akhir-khir ini, muncul sekelompok sarjana yang telah mulai mengakui adanya suatu tantangan dalam abad ini di Eropah dan Amerika, untuk mengkonstruksi doktrin separation of powers yang baru, dan khusus tentang pengawasan pemerintahan, terutama dalam mengatasi korupsi, perlu dibentuk suatu cabang baru yang disebut “integrity branch”. Dia menuliskan: Bureaucracy can not work if bureaucratic decisions are up for sale to the highest bidder. Nor can elected politicians be trusted to get serious about corruption. Even when they themselves do not share directly in the loot, a sluch fund can often serve to grease the wheels of their electoral coalition. But if this is so, shouldn’t a modern constitution devote a special article to creating a separate institution that seeks to checks and balance these corrosive tendencies ?...A failure to control it undermines the very legitimacy of democratic government. If pay-offs a routine part of line, ordinary people will despair of the very idea that they, together with their fellow citizens, can control their destinies through the democratic rule of law. This situation prevails, of course, in vast areas of the world. But the pervasiveness of corruption does not mean that constitutional law should turn a blind eye. To the contrary, it suggests that the struggle for genuine constitutionalism is still in its infancy. The credible construction of a separate “integrity branch” should be a top priority for drafter of modern constitutions. The new branch should be armed with powers and incentives to engage in an ongoing oversight.25 Legal and Performance Audit KPK Ketika public trust KPK amat tinggi di tengah masyarakat, karena performanya dalam penanganan korupsi yang meliputi juga pejabat tinggi pemerintahan – bahkan Menteri – yang ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, masih tetap saja terdengar kritik keras terhadap KPK, karena dianggap hanya menggunakan instrument atau mekanisme penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tanpa mengabaikan sikap objektif dalam 24 Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe : Britain, France, Italy, Germany, 3rd Edition Oxford University Press, 1988, p. 281. 25 Bruce Ackerman, Op. cit., hal. 691. 158 melakukan penilaian, sesungguhnya dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter berdasar paradigma yang berkembang sesuai dengan pergeseran legislasi dan kebijakan pemerintahan yang menyertainya, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi) yang telah ditanda tangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak lagi mensyaratkan unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur tindak pidana, karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, sehingga tampak lebih tegas dan memenuhi asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana. Dengan ratifikasi tersebut sebenarnya hukum pidana Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengubah juga strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan paradigma UN Convention Against Corruption yaitu asset recovery, kerja sama internasional dalam pengembalian kerugian negara (asset recovery), perubahan rumusan delik korupsi dan tindak pidana korupsi yang meliputi fihak swasta. Perkembangan terbaru yang perlu perhatian ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan Hukum Pidana (Undang-Undang Tipikor) sebagai ultimum remedium. Kerugian keuangan negara dapat timbul karena adanya pelanggaran administrasi, yang tidak segera diproses menurut hukum pidana melainkan menata kembali hukum administrasi yang dilanggar tersebut, dan hukum pidana harus menunggu, bahwa kerugian negara yang boleh jadi timbul karena kesalahan administrasi, harus terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum administrasi negara, dan jikalau seluruh upaya hukum administrasi telah dilakukan namun masih mengandung persoalan tersisa yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah hukum pidana (UU Tipikor) operasional untuk diperlakukan. 159 Dengan memperhatikan perkembangan hukum dalam kerangka nasional dan internasional yang masuk ke dalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, sesungguhnya telah menyebabkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berubah, sehingga meskipun UU Tipikor belum dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedua perkembangan hukum tersebut, akan tetapi prinsip harmonisasi norma dan sinkronisasi norma dengan adagium yang dikenal sebagai “lex posteriore derogat legi priore” telah terjadi, dengan mana hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, yang mengatur hal yang sama, menyebabkan secara objektif sesungguhnya hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengakibatkan Undang-Undang KPK juga memerlukan perubahan. Uji Formil Revisi UU KPK Setelah memperhatikan seluruh perkembangan secara nasional dan global tersebut di atas, kini saatnya melakukan penilaian apakah dari sisi formil, pembentukan UU 19 Tahun 2019 memang bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau pengujian suatu undang-undang mengambil segi formil pembuatan undang-undang yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut undang-undang, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah rujukan tentang uji formil tersebut adalah menyangkut proses, prosedur dan tata cara, siapa yang berwenang dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Proses diartikan sebagai sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk untuk mencapai satu tujuan, dan proses juga disebut sebagai prosedur, cara-tertentu atau cara yang resmi untuk melakukan sesuatu, yang dalam pembentukan undang-undang dapat meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam perencanaan, boleh jadi suatu penelitian dalam kerangka menyusun suatu naskah akademik yang menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan juridisnya menjadi bagian yang harus termauk di antaranya, sesuai 160 dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dalam kerangka yang demikian, maka rujukan pertama tentag pembentukan undang-undang, dapat kita lihat dalam Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat: A. Pasal 20 menyatakan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang; (2) Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan; B. Pasal 5 UUD 1945: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; C. Pasal 22 UUD 1945: (1) Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. D. Pasal 22D: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 161 (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. E. Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang, diatur dengan undang-undang. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, maka segi formil yang dimaksud yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan undang- undang tersebut, adalah mengenai kewenangan lembaga, baik dalam mengajukan rancangan, keikutsertaan pembahasan dan persetujuan serta pengundangan, akan tetapi ternyata proses dan prosedur yang harus dilalui dan dilakukan, tidak diatur secara tuntas dalam UUD 1945, melainkan lebih lanjut merujuk pada undang-undang, sepanjang mengenai tata cara. Tata cara, di sini bisa merujuk kewenangan lembaga yang menyusun, mengajukan rancangan, yang menyampaikan kepada DPR atau ke Presiden, pembuatan DIM, tetapi semua juga merujuk pada proses yang mengenal apa yang disebut Daftar Prolegnas, Naskah Akademik, dan di tingkat DPR dalam pembahasan bersama siapa yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili dalam pembahasan dalam semua tahap yang ada, dan pemberian persetujuan di DPR. Semua hal tersebut seluruhnya harus bermuara kepada pengambilan keputusan yang memiliki tata cara keabsahan dengan apa yang disebut quorum dan pengambilan keputusan, mufakat bulat, atau voting. Rujukan kepada undang-udang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan pendelegasian kewenangan dari konstitusi kepada norma yang di bawahnya secara langsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh proses, prosedur, dan tata cara yang disebut dalam undang-undang, merupakan delegasi kewenangan konstitusional dan apakah hanya sampai pada ketentuan dalam undang-undang? Pertanyaan ini penting, karena beberapa prinsip konstitusi yang merupakan landasan negara yang prinsipil – seperti demokrasi-tidak mudah untuk merumuskannya dalam prosedur dan tata cara yang disebut secara tuntas dalam undang-undang. Dalam banyak hal, tata cara pembentukan undang-undang secara kelembagaan – baik dalam Undang- 162 Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam UU Susduk yang mendelegasikan lagi ke dalam peraturan tata tertib, misal diatur tentang kapan dan bagaimana caranya pengambilan keputusan dilakukan dalam musyawarah mufakat dan kapan voting dan dalam hal bagaimana harus dilakukan voting tersebut, yang dapat disebut secara proses yang demokratis untuk dapat disebut sah secara konstitusional, diatur pula lebih jauh dalam Aturan Tata Tertib. Dalam uji formal undang-undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta quorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara- cara atau prosedur pengambilan keputusan, ketimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang dikandung sebagai hasil akhir maupun proses pembentukannya. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, katimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang dikandung sebagai hasil akhir maupun proses pembentukannya, menyebabkan pemerintahan konstitutional yang didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, tidak hanya melihat pada tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional, penghapusan kemiskinan dan kelas sosial, atau mengejar target legislasi yang ditetapkan, jika hanya digunakan sebagai instrumen untuk 163 menjustifikasi, dapat berakibat bahwa pelaksanaan kekuasaan menjadi sewenang- wenang. Ini tidak berarti bahwa konstitusi tidak perlu mengandung tujuan yang mulia ataupun target tertentu yang dianggap penting. Namun semua ini harus secara sungguh-sungguh dimiliki bersama-sama, dan menjadi kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga tidak boleh menghapus prosedur sebagai nilai inti dari pemerintahan konstitusional. Karenanya prosedur demikian dalam pengambilan keputusan proses legislasi, merupakan standar dan ukuran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi satu negara, termasuk Republik Indonesia. Meski demikian, dari semua ukuran-ukuran yang diharapkan ada dan termasuk dalam aspek formal pembentukan undang-undang, ada bagian yang sifatnya secara etik berakibat atau buruk suatu undang-undang yang dihasilkan, dan ada yang berakibat kebatalan. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan pada wakil- wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi penyerahan mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the souvereign) yang tetap dapat memecat wakil atau merubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya insitusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. Klausul-klausul lentur (open ended) dan standar-standar umum yang terlibat dalam balancing of interest dari semua komponen bangsa, merujuk pada peraturan yang mengikat secara umum, terutama dengan kesesuaian antara norma yang dibentuk dan proses pembentukannya. Semua peraturan adalah produk dari banyak aspirasi dan kepentingan yang saling bertikai. Alasan yang sesungguhnya terletak pada peran sentral yang dimainkan etika politik dalam kehidupan kenegaraan dan kemustahilan menyelesaikan masalah tanpa merujuk kepada pelaksanaan mandat sebagai fiduciary duty secara bertanggung jawab terhadap konstituen dan bangsa secara 164 keseluruhan. Ukuran tentang kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon yang menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional, tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga secara berbeda dengan uji materiil undang- undang, yang menitikberatkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya norma dalam satu undang-undang merugikan hak konstitusional, dalam uji formal kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil, yang menjadi anggota DPR atas dasar fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Oleh karenanya, kerugian konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, sehingga terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, sehingga undang-undang dan kebijakan lain yang dibentuk adalah merupakan hasil kerja yang sungguh-sungguh. Ukuran kesungguhan dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah dengan melaksanakan seluruh proses, prosedur dan tata cara yang perlu dalam pelaksanaan kewenangan legislatif, sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan prosedur dan tata cara yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu undang-undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formal. Dalam uji formal, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu undang- undang atau kebijakan lain, dapat mengakibatkan setiap warga yang telah melaksanakan hak pilih, menurut hemat saya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional disebabkan pemegang mandat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 165 Tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar, yang mendominasi pemikiran hukum modern. Yang pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, keadilan yang zalim; yang kedua adalah upaya untuk menciptakan keakuran antara legalitas dan moralitas. Dalam melihat formalitas, prosedur, dan kelembagaan sebagai ukuran konstitusionalitas pembentukan satu undang-undang, maka di samping adanya etika moral sebagai dasar setiap pemerintahan konstitusional, maka Undang- Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Di samping pasal-pasal UUD tidak mencukupi untuk dilihat hanya sepanjang pasal-pasal, tetapi menyelidiki juga bagaimana kondisi atau suasana yang melatar belakangi terjadinya teks. Di samping itu, sebagaimana telah diutarakan, hukum dasar tidak hanya apa yang ditulis dalam UUD, tetapi prinsip- prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam bentuk peraturan di bawah UUD seperti halnya Undang-Undang Susduk, DPR dan Peraturan Tata Tertib yang diterima sebagai norma yang mendasar dalam pengambilan keputusan-keputusan, dan juga menjadi aturan yang secara universal diterima dan dipraktekkan dalam parlemen di dunia, sehingga ukuran konstitusionalitas pembuatan undang-undang, dapat dipergunakan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun proses pengesahan undang-undang dimaksud dapat dipersoalkan dari segi proses, prosedur, tata cara, dan kewenangan lembaga yang membuat, yang secara tegas diharuskan, sehingga teknik pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun harus menjadi patokan bahwa kekurangan dalam aspek formil tersebut tidak selalu menyebabkan suatu kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), terutama karena 3 (tiga) hal berikut: 1. Formalitas yang merupakan nilai etik penyelenggaraan negara yang terkait dengan kewenangan legislasi hanya dapat secara maksimum menyebabkan suatu penilaian bahwa produk yang dihasilkan baik atau buruk; 166 2. Formalitas yang dilandasi prinsip konstitusi yang dikenal dalam demokrasi tentang keterbukaan dan hak rayat untuk memberi pendapat, maka penyelenggaraan pemerintahan tentang kewenangan legislasi demikian telah disalurkan melalui mandate rakyat kepada wakil melalui pemilihan umum yang merupakan suatu fiduciary duty, sehingga jika terjadi pelanggaran mandate berdasarkan fiduciary duty melahirkan hak bagi pemberi mandate untuk membatalkan mandate melalui recalling wakil, dan dalam hal sistem tidak memberikan kemungkinan demikian terjadi, rakyat pemilih akan mengubah pilihannya pada pemilihan umum berikut, untuk mengubah pemberian mandate kepada pihak yang lebih dipercaya untuk mengemban fiduciary duty tersebut. Pemberian legal standing kepada perorangan atau kumpulan perorangan untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang- undang di depan MK adalah suatu wujud dari karakter demokrasi negara Indonesia, yang akan mempersoalkan secara materil norma undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara pemberi mandate, yang oleh wakil yang dipilihnya tidak dilaksanakan menurut kehendak rakyat pemilih terhadap wakil yang dipilih; 3. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process dengan alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan bersama dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), terutama karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah, atau produk. 4. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process yang menyangkut alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan bersama, dan korum dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang 167 mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah, atau produk. Alasan tentang asas proportionality yang menguji kerugian atau kepentingan konstitusional yang tidak seimbang jika suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya pengabaian tata cara atau prosedur, sedemikian rupa bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika undang-undang yang diuji secara formil dibatalkan, katimbang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada proses yang harus diperbaiki. Misal tentang quorum dan penghitungan suara, jelas merupakan uji formil yang secara kuantitatif mudah diukur dalam soal quorum dan penghitungan suara setuju untuk mengsahkan undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Tetapi quorum tersebut secara proporsional dapat dilihat akibat hukum secara lebih tepat, ketika suara yang menyatakan setuju tidak mencapai suatu quorum sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan menghitung secara individual anggota yang hadir, akan berpengaruh jika dilihat bahwa sistem persetujuan dan kehadiran menggunakan sistem fraksi, sehingga seandainya juga dari segi individu yang hadir tidak mencukupi tetapi secara fraksi mencukupi, maka asas proporsionalitas dalam quorum, tidak selalu berakibat kebatalan terhadap undang-undang yang diuji, karena seandainya juga anggota yang tidak hadir menghadiri rapat pengambilan keputusan, suaranya tidak menyimpang dari suara fraksi yang terlebih dahulu disepakati. Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Pengujian secara materiil Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh para Pemohon, pengujian yang penting dan relevan menurut hemat saya untuk di periksa konstitusionalitasnya berdasar ujian norma dalam UUD 1945, adalah menyangkut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang mengganggu independensi KPK dari pengaruh 168 kekuasaan lain, ketentuan mana dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dipandang dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Keberadaan Dewan Pengawas, dengan keharusan meminta izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, dipandang juga melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas dan wewenangnya dan siapa pula yang mengawasi Dewan Pengawas; 3. Status pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masing-masing topik tersebut diuraikan konstitusionalitasnya sebagai berikut: 1. KPK dalam Rumpun Eksekutif Apa yang menjadi perkembangan dalam kehidupan auxiliary organ yang telah diutarakan terdahulu di negara-negara yang lebih dahulu maju, sebagai perbandingan dengan perkembangan di Indonesia, menunjukkan bahwa auxiliary organ tersebut, yang bertumbuh karena semakin meluasnya tugas negara dalam konsep negara kesejahteraan. Organ-organ baru tersebut pada umumnya diletakkan di bawah rumpun eksekutif. Hal demikian adalah suatu konsekwensi logis dari konsep separation of powers dalam tiga cabang tradisional dan klasik bahwa eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan, juga harus menyelenggarakan penegakan hukum, untuk dan atas nama rakyat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Secara tradisional organ yang melaksanakan undang- undang dalam hal demikian menjadi tugas yang diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan yang menjadi bagian rumpun eksekutif di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.26 Tetapi ketika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, telah disimpulkan pada tahun 2002 bahwa penegak hukum yang selama ini ditugaskan untuk itu yaitu kejaksaan dan kepolisian, ternyata dianggap tidak mampu menangani kejahatan korupsi secara efektif, sehingga diperlukan lembaga baru untuk mendorong atau sebagai trigger mechanism dalam 26 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 169 penanganan kejahatan korupsi dengan membentuk KPK dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK yang merupakan organ yang independen dalam melaksanakan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan memiliki kewenangan luar biasa secara berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian, dengan kewenangan pencegahan, koordinasi, dan supervisi, dapat pula mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan, bilamana dianggap tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Hal yang sama juga – dengan perubahan minor – diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Termasuk di antaranya ketika dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK secara independen berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan-alasan: a. Laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b. Proses penanganan tanpa penyelesaian atau tertunda-tunda; c. Penangan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.27 Dalam semua tugas dan kewenangan tersebut, KPK diberikan kemandirian atau independensi, dalam arti tidak diperkenankan organ atau badan lain untuk melakukan campur tangan, mempengaruhi, memaksa, atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas dari KPK. Penempatan KPK dalam ranah eksekutif adalah sesuai dengan konstitusi yang mengenal sistem pemisahan kekuasaan dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan secara tradisional. Pembagian kekuasaan demikian tidaklah diartikan dalam suatu pemisahan total, karena secara teori maupun praktek pemisahan total tidak dikenal, karena setiap cabang kekuasaan negara harus terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan 27 Prinsip yang sama ditemukan dalam Statuta Roma tentang International Criminal Court yang boleh mengambil alih tindak pidana yang diatur dalam Statuta Roma tersebut jika sistem peradilan negara tertentu telah runtuh dan tidak berfungsi atau penanganan yang dilakukan hanya sekedar peradilan pura-pura untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. 170 bersama. Jaminan independensi tersebut terletak dalam implementasi doktrin tersebut, dengan serangkaian pedoman sebagai safeguard yang mampu mencegah interventie dari pihak manapun, yang dilihat dari segi kepentingan yang beragam, keinginan atau kemauan untuk campur tangan adalah menjadi karakter kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan secara sosial, politik, dan ekonomi. Jaminan-jaminan tersebut akan dirumuskan dalam suatu pedoman (guidelines) yang seyogianya dibentuk dalam suatu norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang di inisiasi lembaga KPK tersebut untuk diajukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum sebagai pelaksanaan undang-undang KPK, dalam segala bentuk yang mungkin dan dalam tiap tahapan proses. Campur tangan secara tidak sah yang melanggar independensi tersebut dapat merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dikenal dengan obstruction of justice. Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum demikian, tentu akan mengikat secara erga omnes, terhadap lembaga maupun individu. 2. Keberadaan Dewan Pengawas Argumen yang dibangun oleh Pemohon dan juga banyak pihak, bahwa keberadaan Dewan Pengawas sangat memperlemah KPK, terutama dengan tugas Dewan Pengawas yang termuat dalam Pasal 37A ayat (1) dan 37B ayat (1) dengan tugas-tugasnya yang meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, melakukan evaluasi kinerja KPK, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etik, menyelenggarakan sidang untuk itu. Keberadaan suatu Dewan Pengawas, adalah suatu pertanyaan abadi dalam organisasi dan managemen, yaitu kemudian siapa yang mengawasi pengawas. Who watch the watchmen?28 Keberadaan pengawasan sudah merupakan hukum yang 28 Mauro Capeletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford, 1989, hal. 57.r. 171 sifatnya universal, sebagaimana termuat di bawah judul legal opinion ini, bahwa ketika suatu tugas dan wewenang dipercayakan untuk dilaksanakan suatu organ atau pejabat penyelenggara negara, kita harus menaruh kepercayaan terhadapnya dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bukan dilaksanakan oleh para malaikat. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bahwa pengawasan adalah mekanisme yang harus ada untuk meluruskan suatu penyimpangan tanpa selalu melihatnya sebagai kesengajaan. Oleh karena juga faktor integritas, tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada kepercayaan. Intergrity, but not by trust alone. Terdapat serangkaian langkah untuk monitoring, evaluasi, dan akhirnya melakukan tindakan mencegah pelanggaran atau kekeliruan lebih jauh untuk diluruskan. Istilah check dalam doktrin checks and balances di antara organ-organ negara, antara lain adalan untuk mengkontrol, mengendalikan, dan menghentikan atau mengerem langkah tertentu untuk mencegah menjadi pelanggaran. Paradigma perubahan UUD 1945 dalam reformasi yang menjadi ukuran mengadakan pembaharuan adalah apa yang disebut prinsip checks and balances tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa keberadaan pengawasan diadakan untuk melemahkan KPK, justru sebaliknya. 3. Status Pegawai KPK Sebagai Aparatur Sipil Negara Penentuan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara, sebagaimana pegawai di lingkungan pemerintahan lainnya, tidaklah merupakan suatu pelemahan KPK dalam tugas dan kewenangannya, karena lembaga negara lain yang bahkan merupakan organ konstitusi yang independensi nya justru di dasarkan pada prinsip konstitusi yang dikenal secara universal, juga merupakan pegawai aparatur sipil negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi dengan prinsip independensi yang juga di dasarkan pada prinsip konstitusi, tidak menunjukkan suatu keluhan seperti yang dikemukakan dalam permohonan judicial review perkara ini. Seandainya perlakuan yang berbeda diberikan kepada pegawai KPK yang merupakan pegawai yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sama ketika status dan kedudukan lembaganya melaksanakan tugas 172 penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hukum sama dengan lembaga negara lain tetapi dengan fungsi yang berbeda, maka pegawai di lingkungan organ negara lain akan merasakan perbedaan perlakuan dan hak serta kewajibannya, yang dapat dilihat sebagai diskriminasi, yang tentu saja bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Kesimpulan Atas dasar seluruh argumen yang diajukan di atas, dapat disimpulkan bahwa revisi undang-undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang tidak sempurna, memiliki kekurangan serta menimbulkan kecurigaan karena adanya proses dan tata cara pembentukan undang-undang yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan lisan di depan persidangan tanggal 23 September 2020 dan juga menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia hingga saat ini merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan, mencederai penegakan hukum dan melemahkan sumber daya manusia. Bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah kesemua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Korupsi merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa, oleh karena itu korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya, tetapi korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Perkembangan tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas semakin banyak dan dari sisi kualitas semakin canggih. Korupsi ternyata tidak hanya dilakukan orang yang berpendidikan rendah namun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang 173 berpendidikan tinggi bahkan orang-orang yang paham hukum sekalipun. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.29 Menurut data Transparency International Indonesia (Tll) yang merilis data indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (paling bersih). lndeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38 dan rankingnya yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85. TII menilai, kenaikan skor indeks persepsi korupsi menjadi bukti langkah Indonesia untuk memberantas korupsi cukup berpengaruh, Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif.30 Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat Indonesia berada di urutan ke 4 negara- negara di Asia Tenggara dengan urutan Singapura dengan skor 85, Brunai Darussalam skor 60, Malaysia skor 53.31 Di tengah KPK upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan 29 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 30 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40 Kompas .com - 23/01/2020, 16:56 WIB, https://nasional. kompas.com/read/2020/01 /23/16565951/indeks-persepsi-korupsi- indonesia-pada-2019-naik-jadi-40, diakses pada 3 April 2020. 31 Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara 2019, https://d ataboks . katadata.co.id/datapublish/2020/01/23/perseps i-korupsi-indones ia-peringkat-4-di-asia- tenggara, diakses pada tanggal 3 April 2020. 174 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197. II. PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN UU KPK Bahwa KPK pernah mengirimkan surat kepada Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait pembahasan UU KPK yaitu: 1. Kepada Presiden Surat Nomor : R 3484/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal : Revisi Undang-Undang KPK Pada pokoknya berisi : Dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia adalah Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 Pasal 2 angka 6, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 15 tahun ini, KPK menyadari tentu saja masih banyak kekurangan terjadi, KPK belum mencapai tataran ideal. KPK tetap mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja KPK dengan tujuan agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengakselerasi perbaikan lndeks Persepsi Korupsi. KPK akan tetap memperkuat upaya penegakan hukum dan merekomendasikan perbaikan sistem dipelbagai sektor antara lain sumber daya alam seperti pertambangan , kehutanan, serta energi. KPK mengamati proses revisi UU KPK melalui inisiatif DPR yang sedang bergulir cepat. Melihat isi draft tersebut, maka besar 175 kemungkinan, bila disahkan, akan justru melemahkan tugas dan fungsi KPK. KPK mohon agar Bapak Presiden mendengarkan kembali masukan masyarakat, para ahli hukum termasuk para ahli dari Perguruan Tinggi. Selanjutnya KPK mohon agar proses revisi UU KPK ini dihentikan melalui kewenangan yang ada pada Bapak Presiden. Besar harapan KPK Bapak Presiden tidak menerbitkan Surat Presiden (surpres) yang diperlukan untuk melanjutkan proses revisi. Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, KPK justru memerlukan penguatan regulasi. Pemerintah perlu mengisi kesenjangan (gap) yang masih belum terpenuhi sebagaimana yang disarankan dalam UNCAC. Kesenjangan yang perlu segera dipenuhi antara lain terkait dengan korupsi di luar penyelenggara negara (sector swasta), perdagangan pengaruh (trading influence), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) serta perampasan asset (asset recovery). 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor : R 3514/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal : Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK Pada pokoknya berisi : KPK sangat menyayangkan dan prihatin karena pembahasan dilakukan dalam waktu yang begitu mendesak menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR saat ini. Pembahasan baik oleh Badan Legislatif DPR maupun pembahasan DPR dengan Pemerintah juga tidak melibatkan partisipasi publik termasuk KPK sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Bahwa Pimpinan KPK telah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai salah satu perwakilan Pemerintah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 untuk menanyakan dan meminta Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Pemerintah kepada 176 DPR, namun DIM tersebut tidak diberikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berjanji bahwa KPK akan diundang dalam pembahasan di DPR. KPK belum menerima satu surat resmi apapun terkait pembahasan revisi Undang-Undang KPK baik dari DPR maupun dari Pemerintah. Praktik semacam ini tidak lazim dalam proses penyusunan suatu undang- undang karena KPK sebagai pihak yang berkepentingan dan yang menjalankan undang-undang tidak pemah dimintai pendapat sama sekali mengenai substansi yang akan direvisi dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka menjalankan proses pembentukan undang- undang yang demokratis, akuntabel, dan transparan, KPK mohon dengan hormat kepada DPR dan Pemerintah untuk dapat: 1. Menyampaikan draft resmi RUU Revisi Undang-Undang KPK dan Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR kepada KPK. 2. Menunda dahulu pengesahan RUU Revisi Undang-Undang KPK mengingat tidak ada alasan yang bersifat mendesak untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang KPK pada masa sidang DPR sekarang . 3. Dalam hal harus dipaksakan proses revisinya pada masa sidang yang tersisa, Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari publik secara luas termasuk dan terutama KPK sebagai lembaga pelaksana undang- undang tersebut. Bahwa sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019, KPK belum pernah diberikan draft Resmi Undang-Undang KPK yang baru dari Pemerintah dan DPR RI. III. PENGARUH PERUBAHAN UU KPK 1. KPK: Dewan Pengawas & Pro Justitia: Quasi lntervensi A. Pendahuluan 177 Sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara, dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances dari sistem demokrasi modern yang mengakui adanya pola Distribution of Power, bukan Separation of Power, untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan luas lembaga penegak hukum itu sendiri. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan dis- integrasi diantara maupun di dalam lembaga penegak hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif. Selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Gangguan, serangan, dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi sub-ordinasi kekuasaan, yang semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung dibalik prinsip legalitas subordinasi. B. Dewan Pengawas, Quasi lntervensi, & Eksistensi KPK Dalam pemahaman yang demikian, gangguan kelembagaan terhadap eksistensi KPK akan merupakan sesuatu yang disikapi dengan inkonsistensi politik terhadap KPK. Perlu diperhatikan beberapa pendekatan antisipasi perspektif korupsi, khususnya polemik, usaha, dan perbedaan persepsi dari metode penguatan dan pelemahan kelembagaan KPK, antara lain, kesatu, misalnya ada tidaknya kebutuhan Dewan Pengawas, meskipun pro kontra ini seharusnya sudah menjadi bagian dari pensahan Revisi UU KPK antara (insiatif) DPR dan Pemerintah, dan kedua, apakah Dewan Pengawas memiliki otoritas pada pengawasan terhadap persoalan teknis pro justitia. 178 Kesatu, keberadaan Dewan Pengawas menjadi polemik terkait UU KPK. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu masyarakat, negara, dan penegak hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki fungsi pengawasan melalui pola checks and balances untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam memperhatikan facet demokrasi antara hukum pidana dengan hukum tata negara, dikatakan oleh Prof. James Q Wilson (UCLA dan dosen Harvard Law School) bahwa Separation of Power sebagai istilah menyesatkan dan mengandung definisi tirani, karena itu separation of power diartikan separation institution for sharing of power yang dipahami secara paralel sebagai Distribution of Power. Dalam pemahaman demikian, facet interdisiliner hukum pidana dengan hukum tata negara ini sudah meninggalkan paham Separation of Power yang dianggap kaku dan tidak mengenal checks and balances sebagai basis fungsi pengawasan, namun demikian fungsi pengawasan tetaplah berbasis pada perbuatan perilaku penegakan hukum dan bukan pada tataran teknis judisial penegakan hukum yang substantif, artinya tidaklah menyentuh tupoksi wewenang pro justitia di bidang penindakan KPK yang harus independen sebagai pilar fungsi pengawasan kinerja kelembagan KPK tidaklah terkait tindakan upaya paksa (Dwang Middelen atau Coercive Force), seperti penggeledahan, penyitaan, maupun penyadapan atau SP3 dari KPK pada Sistem Peradilan Pidana yang ada, khususnya terhadap pelaksanaan Dwang Middelen atau Coercive Force atau Upaya Paksa. Evaluasi dan implementasi praktik ini hanya ingin menjelaskan bahwa adanya kelemahan atau kekurangan terhadap pengawasan internal ajudikasi, baik kedeputian pengawas internal, juga jenjang struktur vertikal kelembagaan KPK, pengawasan atas ekspose 179 pleno ditingkat rapat pimpinan (Rapim), kesemua ini menunjukan bahwa adanya sistem pengawasan dan keberadaan Dewan Pengawas adalah suatu yang wajar, namun menjadi tidak wajar apabila fungsi pengawasan itu menyentuh tehnis pro justitia yang berkaitan pelaksanaan upaya paksa atau Dwang Middelen atau Coercive Force yang tentunyanya dipersepsikan sebagai quasi lntervensi terhadap kelembagaan KPK di bidang penindakan. Kedua, selain Kewenangan Dewan Pengawas kaitan dengan teknis pro justitia yang menjadi masalah adalah persoalan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Perlu diperhatikan bahwa eksistensi kelembagan KPK tidak berubah bahkan memiliki kewenangan tambahan. Kewenangan khusus yang luar biasa memang menjadi basis kelembagaan KPK, antara lain terkait Pasal 12 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sampai sekarang tetap dipertahankan pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah marwah penindakan yang menempatkan KPK berbasis kewenangan luar biasa, dalam tahap penyelidikan, yaitu berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum 2 alat bukti, tahapan ini dikenal sebagai "Quasi lnquary", suatu amanat dari paham Anglo Saxon (Common Law System) yang diterima dan diadopsi bagi Civil Law, yaitu yang membenarkan bahwa suatu tahap penyelidikan (inquiry) dalam bagian seutuhnya dari penyidikan (investigation) yang karenanya membenarkan penyelidik menemukan bukti permulaan cukup dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dan tahap penyelidikan sebagai “front gate" inilah KPK dengan kewenangan penyadapan dapat mengembangkan memperoleh 2 alat bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan KPK berdasarkan suatu Legal by Regulated yang tetap adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan 180 kewenangan tersebut dan sekaligus memberikan legitimasi kewajiban evaluasi atas tindakan ini. Dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan Legal by Court Order dengan kewajiban memerlukan izin pengadilan. Penyadapan dengan izin pengadilan adalah di luar basis kewenangan KPK yang didasarkan Legal by Regulated, bukan dan tidak menghendaki Legal by Court Order. Tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK baru ini (pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penyelidikan/penyidikan/penuntutan), bahkan diperluas kewenangan tambahan sebagai eksekutor (Pasal 13) terhadap pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jadi, tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagaan KPK, bahkan kewenangan tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK baru ini. Sebagaimana penjelasan di atas, masalah izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan/merekam pembicaraan, penggeledahan, penyitaan, pemberian SP3 ini merupakan pola facet hukum pidana dan hukum tata negara berdasarkan Distribution of Power dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana selalu ada pembatasan facet antara tugas-tugas teknis pro justitia kepada otoritas pengawasan yang tidak dibenarkan dan tidak legimitatif sifatnya. Pendekatan Distribution of Power diantara 3 pilar kekuasaan demokrasi juga diakui. Begitu pula, di sini ingin dijelaskan bahwa facet hukum pidana dan hukum tata negara terkait sistem peradilan pidana, khususnya pengawasan terhadap upaya paksa, sudah tidak mengenal Separation of Power, suatu pemisahan secara absolut yang tidak mengenal checks and balances system diantara 3 pilar kekuasaan, tetapi justru menempatkan basis Distribution of Power yang mengenal kontribusi kewenangan diantara kekuasaan kelembagaan dengan memberikan basis perkuatan fungsi 181 kewenangan melalui checks and balances system agar terhindar adanya abuse of power dari kekuasaan yang besar, namun demikian fungsi pengawasan ini tidak dalam pemahaman dan dihindari adanya pengawasan yang berpola Distribution of Absolute Power, seperti kewenangn Dewan Pengawas terhadap perbuatan tupoksi wewenang KPK di bidang penindakan pro justitia. Sehingga dapat diambil benang mengenai keberadaan Dewan Pengawas dalam pemahaman facet antara HTN, HAN, dan Hukum Pidana terkait fungsi pengawasan Dewan Pengawas KPK, dapat dimaknai sebagai berikut: Fungsi pengawasan terhadap wewenang pro justitia ini dianggap sebagai quasi lntervensi di bidang penindakan pro justitia dan karenanya melanggar: a) prinsip Auxiliary State yang seharusnya independen dan bebas dari kekuasaan manapun di bidang penindakan hukum juga; b) melanggar prinsip Conflict of Interest, baik secara organ kelembagaan maupun individual; dan c) melanggar Distribution of Power dengan legitimasi checks and balances, karena pola pengawasan yang berbentuk distribution of absolute power adalah bentuk dari quasi intervensi, dalam hal ini perlunya izin terhadap perbuatan tehnis judisial terkait pelaksanaan upaya paksa. Dalam konteks facet hukum administrasi negara dan hukum pidana, pola distribusi kewenangan yang absolut ini adalah konsep yang bertentangan dan melanggar prinsip organisasi administrasi negara modern, karena sekecil apapun organisasi administrasi negara, maka authority, function, dan responsibility memiliki limitasi/batasan wilayah kewenangan, dalam hal ini adanya limitasi fungsi pengawasan yang tidak dapat diartikan sebagai quasi intervensi dari bentuk Distribution of 182 Absolut Power terhadap tindakan pro justitia, tetapi pengawasan terhadap perbuatan perilaku masalah etika disiplin. Pada UU KPK baru, tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK baru ini (pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penyelidikan/penyidikan/penuntutan), bahkan diperluas kewenangan tambahan sebagai wewenang eksekutor (Pasal 13) terhadap pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jadi, tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan kewenangan tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK baru ini. 2. Tugas Kedudukan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Bahwa lembaga KPK terdiri dari 3 unsur yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selanjutnya tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 183 pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa tujuan KPK dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyebutan unsur KPK, Dewan Pengawas disebutkan sebagai urutan pertama, Pimpinan kedua dan Pegawai ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan menjadi tugas siapa? Apakah Tugas Dewan Pengawas, Pimpinan, atau Pegawai. Tugas Dewan Pengawas sudah diatur secara tegas dalam Pasal 37B sedangkan tugas pegawai adalah pelaksana dari tugas pimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada penanggungjawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan penanggung jawab tertinggi di KPK sudah tidak dimunculkan lagi karena Pasal 21 ayat (6) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, “Pimpinan 184 Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi”, sudah tidak ada. Apakah itu berarti pimpinan tidak lagi menjadi penanggungjawab tertinggi di lembaga KPK? Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dijelaskan posisi kedudukan Dewan Pengawas dan Pimpinan, apakah strukturnya Dewan Pengawas berada di atas atau di samping atau di bawah Pimpinan. Bahwa dalam praktek pimpinan menjalankan sistem pengendalian agar tugas lembaga dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas tersebut kinerjanya diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahwa kemudian dari 6 tugas sebagaimana Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah tugas-tugas yang tergolong dalam kategori “tugas pengawasan”, sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b, yaitu “memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan” merupakan salah satu tugas teknis core business KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan tidak tergolong dalam lingkup “pengawasan”. Bahwa Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri khususnya terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Berdasarkan alasan tersebut, mengandung ketidakjelasan apabila Dewan Pengawas diberikan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena tugas utama Dewan Pengawas adalah pada bidang pengawasan saja”. 3. Penggeledahan dan/atau Penyitaan Bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK yang 185 tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka berlaku KUHAP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Bahwa oleh karena proses penggeledahan oleh Penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan mengacu atau berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dimana ketika penyidik melakukan penggeledahan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa kemudian berlakunya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka berdasar Pasal 47 ayat (1) penyidik KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahwa proses penggeledahan tidak menambah tahapan hanya dialihkan saja dari ketua pengadilan negeri setempat kepada Dewan Pengawas . Bahwa berbeda dengan proses penyitaan, dimana penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan: Pasal 47 “(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini...” Bahwa kewenangan penyidik KPK diberi kewenangan secara khusus melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tidak perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, cukup kewenangannya 186 sendiri. Kewenangan penyidik KPK merupakan kewenangan lex specialis dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bersifat umum dimana penyidik selain KPK (penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian, dan PPNS) ketika melakukan penyitaan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat: Pasal 38 KUHAP (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kewenangan yang dimiliki penyidik KPK tersebut mempermudah dan memperlancar tugas-tugas karena prosesnya menjadi sederhana dan cepat. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 37B ayat (1) huruf b: Pasal 47 ayat (1) “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Pasal 37B ayat (1) huruf b “Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak atas permohonan izin penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2): Pasal 12B ayat (3) “Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”. 187 Pasal 47 ayat (2) “Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK menambah satu proses yaitu izin ke Dewan Pengawas KPK dari yang sebelumnya tidak perlu izin dari pihak manapun. Bahwa menjadi sangat krusial ketika proses penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara normatif tidak mengatur ketentuan penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dengan prosedur persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Dewan Pengawas. Semua penggeledahan dan/atau penyitaan harus melalui mekanisme permintaan izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penggeledahan dan/atau penyadapan. Ketiadaan ketentuan ini dapat diperbandingkan dengan ketentuan penggeledahan dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 34 KUHAP “(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: ... (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.” Demikian pula Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan 188 mendesak: Pasal 38 ayat (2) KUHAP “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.” Bahwa di lapangan penyidik mengalami kesulitan, bagaimana mekanisme penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak, mau mengajukan izin ke Dewan Pengawas tidak bisa karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan, mau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat juga tidak bisa karena terkait penggeledahan dan/atau penyitaan ranahnya Dewan Pengawas. Bahwa ketiadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak ini menyulitkan penyidik KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal inilah yang menurut kami perlu mendapat kejelasan dari Mahkamah Konstitusi. 4. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan yang semula diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi akan menganggu kualitas KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tingkat daerah seluruh Indonesia. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Alinea I dan II dinyatakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan 189 membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Bahwa dengan makin meluasnya tindak pidana korupsi di masyarakat dan tingkat kerugian negara yang sangat besar serta jangkauan wilayah yang sangat luas dan perlunya optimalisasi penegakan hukum korupsi di daerah maka kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan seharusnya didukung. Pembentukan KPK Perwakilan tetap memperhatikan skala prioritas untuk daerah tertentu yang perkara korupsinya tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan lrian Jaya, bukannya malah dihapuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa pembentukan kantor wilayah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan-pembentukan kantor wilayah diharapkan semakin mempercepat proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan lisan di depan persidangan tanggal 23 September 2020 dan juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51A ayat (3) jo. ayat (5) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (”UU 24/2003”), maka terdapat 2 bentuk pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu uji formil (formeele toetsing recht) dan uji materiil (materiile toetsing recht) yang selanjutnya diuraikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 190 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang berbunyi: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Membaca permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut: 1. Nomor: 70/PUU-XVI/2019 dengan Anang Zubaidy dkk. sebagai Pemohon; 2. Nomor: 71/PUU-XVI/2019 dengan Zico Leonard D. S. dkk. sebagai Pemohon; 3. Nomor: 73/PUU-XVI/2019 dengan Ricky Martin dkk. sebagai Pemohon; 4. Nomor: 77/PUU-XVI/2019 dengan Jovi Andrea dkk. sebagai Pemohon; 5. Nomor: 79/PUU-XVI/2019 dengan Agus Rahardjo dkk. sebagai Pemohon; 6. Nomor: 84/PUU-XVI/2019 dengan Martinus Butarbutar dkk. sebagai Pemohon; dan 7. Sholikah, dkk. sebagai Pemohon, maka materi constitusional review yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut di atas adalah pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas materi dan penyusunan UU 19/2019 yang dinilai para Pemohon bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Terhadap hal tersebut, maka terlebih dahulu kami menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas KPK hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas substansi yang terkandung dalam UU 19/2019 terhadap UUD 1945 berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK yang berpijak pada tugasnya sebagaimana termaktub dalam UU 19/2019 serta perkembangan atas fakta dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia 191 oleh KPK. 2. Dewan Pengawas KPK tidak memiliki kompetensi untuk memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian formil (formeele toetsing recht) atas proses penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 mengingat khusus untuk pengujian formil (formeele toetsing recht) yang menjadi landasan dalam pemeriksaan dan putusan atas permohonan tersebut bukan hanya UUD 1945 namun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang kewenangan tersebut dilaksanakan oleh lembaga legislatif, presiden, serta kementerian terkait, terlebih lagi secara faktual KPK tidak dilibatkan dalam proses penyusunan UU 19/2019 tersebut dan Dewan Pengawas KPK merupakan unsur baru di kelembagaan KPK yang lahir dari UU 19/2019. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan, Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan sebagai tanggapan atas permohonan para Pemohon yang berhubungan dengan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht), yaitu sebagai berikut: I. Berkenaan Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil maupun uji formil a quo dengan alasan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon telah dirugikan oleh penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 serta beberapa ketentuan dalam materi UU 19/2019 yang kami cermati dari seluruh permohonan para Pemohon dalam perkara a quo diantaranya sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 terkait penggolongan KPK sebagai rumpun eksekutif. 2. Pasal 21 ayat (1) dan Bab VA terkait kedudukan Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di kelembagaan KPK beserta segala kewenangannya. 192 3. Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 terkait perubahan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. 4. Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU 19/2019 terkait izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Dewan Pengawas. 5. Pasal 37A ayat (1), Pasal 37E, dan Pasal 69A UU 19/2019 terkait pembentukan Panitia Seleksi, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas termasuk penunjukkan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya oleh Presiden yang berpotensi mengganggu independensi Dewan Pengawas. 6. Pasal 40 UU 19/2019 terkait kewenangan KPK untuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 7. Pasal 43, Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 terkait syarat dan sumber penyelidik KPK dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan internal KPK, serta beberapa ketentuan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU 30/2002”) namun tidak diatur atau dihapus dalam UU 19/2019, yaitu: a. Penghapusan Pasal 11 huruf b terkait dengan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat. b. Penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU 30/2002 terkait kewenangan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. c. Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 terkait kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang kemudian ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 27/PUU-VII/2009 menentukan bahwa pemohon constitusional review 193 adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam UUD 1945. Selain syarat subjek hukum yang dapat bertindak selaku Pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, secara rinci mengatur tentang parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 194 Hak konstitusional (constitusional right), kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menilai persona standi in judicio para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007. Memaknai ketentuan tentang kerugian konstitusional tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang bersifat opsional, yaitu: a. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau b. Kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang berdasarkan pengukuran “penalaran yang wajar” dapat dipastikan akan terjadi. Tidak ada perdebatan dalam hal Pemohon dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual karena ketentuan tersebut tidak memiliki celah tafsir dan pembuktiannya bersifat lebih mudah dan pasti dengan bersandarkan pada suatu kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi. Dalam kondisi kerugian konstitusional atas hak konstitusional (constitusional right) yang dijadikan landasan pengujian undang-undang oleh Pemohon masih bersifat potensial haruslah dapat diterima menurut “penalaran yang wajar” dan “dipastikan potensi tersebut memang akan terjadi” dengan pendekatan ante factum atau in abstracto (peristiwa atau akibat yang dikhawatirkan belum terjadi). Dibutuhkan kecermatan dalam mengukur kerugian yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon harus dapat menguraikan hubungan yang wajar dan logis (logic link) yang membuktikan bahwa materi peraturan perundang-undangan yang diuji merupakan penyebab lahirnya potensi kerugian konstitusional Pemohon sehingga potensi kerugian tersebut dapat dipastikan akan benar-benar terjadi. Uraian tentang hubungan hukum dan kepentingan hukum Pemohon yang terlanggar akibat adanya suatu materi peraturan perundang-undangan 195 menjadi sangat penting untuk mengukur wajar dan rasionalnya potensi yang didalilkan oleh Pemohon sehingga menjadi alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan. Merujuk pada alasan-alasan constitutional review yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya pada umumnya didasarkan pada potensi kerugian konstitusional yang saat ini belum terjadi atau belum diderita oleh para Pemohon (ante factum atau in abstracto) dan hubungan hukum yang dibangun dalam dalil-dalil permohonan a quo disandarkan pada potensi kerugian tersebut. Namun potensi kerugian tersebut tidak dapat menggambarkan hubungan hukum yang wajar dan logis dan kepentingan hukum yang nyata antara para Pemohon dengan materi peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana diantaranya salah satu Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta seluruh kewenangannya dalam UU 19/2019 akan berpotensi menciderai hak konstitusional Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] karena akan menggerus independensi KPK. Dalil tersebut tidak disertai dengan uraian yang jelas bentuk kewenangan apa yang membuat independensi kelembagaan KPK tergerus dengan adanya Dewan Pengawas, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka menjamin terjaganya asas-asas yang dicantumkan di dalam Pasal 5 UU 19/2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, evaluasi terhadap kinerja Pimpinan KPK dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan yang mana yang berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. 196 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah para Pemohon memilki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini ataukah justru permohonan a quo menjadi tidak jelas (obscuur) karena para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas UU 19/2019. II. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, maka berkenaan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon, kami Dewan Pengawas hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK, yaitu sebagai berikut: A. Berkenaan Pembentukan Dewan Pengawas. Dalam konsep lembaga negara independen, fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang penting agar tugas dan kewenangan lembaga independen dapat terselenggara secara efektif dan berdasarkan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga, pihak lain atau kerugian bagi individu selaku pelaksana tugas yang mewakili lembaga. Ada beberapa pola pengawasan dalam sistem lembaga negara independen dalam sistem administrasi yaitu: 1. Pengawasan langsung dan tidak langsung; 2. Pengawasan preventif dan represif; 3. Pengawasan internal dan eksternal; 4. Pengawasan aktif dan pasif; 5. Pengawasan bersifat rechtmatigheid (menguji kesesuaian hukum/legalitas tindakan/kebijakan penyelenggara negara) dan 197 doelmatigheid (menilai manfaat tindakan/kebijakan penyelenggara negara). Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 maka pengawasan tugas dan wewenang KPK dilakukan melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI dan penyampaian laporan tahunan sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan berkala kepada Presiden dan DPR RI. Dihubungkan dengan jenis pengawasan lembaga independen tersebut di atas, maka bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK diantaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan internal melalui audit kinerja dan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI yang berhubungan dengan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu. Selain dari itu bentuk pengawasan eksternal dilakukan juga oleh badan peradilan dalam memutus perkara yang ditangani oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah suatu hal yang dilarang atau menghambat lembaga independen, namun menjadi sarana untuk mendorong kinerja individu dan kelembagaan yang efektif dan berdasarkan hukum. Konsep pengawasan internal (internal monitoring) di KPK sejatinya telah ada sejak dibentuknya kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Internal (“PI”) sebagai Subbidang dari Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) UU 30/2002 yang terakhir diubah dengan UU 19/2019. Selain dari itu juga dilakukan oleh Pimpinan KPK selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK. Pengawasan internal (internal monitoring) oleh PI lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (“PERKOM 03/2018”) yang meliputi pengawasan terhadap kelembagaan dan personal KPK sebagai berikut: 1. Pemeriksaan bidang keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan 198 tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK. 2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, dan pedoman perilaku bagi pimpinan, pegawai dan penasihat KPK (pasca UU 19/2019 Penasihat sebagai unsur kelembagaan KPK tidak ada lagi). 3. Serta bentuk pengawasan lainnya. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PI sebagaimana tersebut di atas, khusus yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku dan mengikat bagi seluruh unsur kelembagaan KPK yaitu pimpinan, pegawai, dan penasihat KPK (sebelum UU 19/2019). Kewajiban pengawasan internal (internal monitoring) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK serta personil KPK menjadi sorotan ketika UU 19/2019 menggeser kewenangan PI yang semula diuraikan dalam PERKOM 03/2018 menjadi substansi yang diatur dalam batang tubuh UU 19/2019 dan diberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 sebagai unsur baru di kelembagaan KPK. Tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di KPK diatur dalam Pasal 37B UU 19/2019 dengan lingkup sebagai berikut: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; d. Menerima dan menindaklajuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 199 Secara garis besar tugas Dewan Pengawas dalam aspek pengawasan serupa dengan tugas dan fungsi yang semula ditugaskan pada Direktorat PI, namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dengan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik (code of ethic), pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. Berdasarkan Pasal 37E ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden RI yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun didudukan setara dengan Pimpinan KPK sebagai fungsi checks and balance dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK. Kedudukan Dewan Pengawas yang tidak bersifat hierarkis tersebut menjadikan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih independen, sebagai contoh sejak dilantik oleh Presiden RI, Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2020, yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Pimpinan KPK, yaitu: a. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan I sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) kesimpulan. b. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan II sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kesimpulan. Namun Dewan Pengawas menyadari dalam UU 19/2019 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain daripada tugasnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas berpendapat seharusnya UU 19/2019 tersebut mencantumkan pula tentang kewenangan dan status Dewan Pengawas, agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi 200 Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK mempunyai kekuatan mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B UU 19/2019 tersebut di atas, sebelumnya secara praktis tidak dapat dilakukan oleh PI karena kedudukan PI dalam struktur organisasi KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK sehingga mempunyai hubungan hierarkis. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden RI. Selain itu dalam ketentuan Pasal 37B UU 19/2019, pemberlakuan kode etik (code of ethic) hanya bagi Pegawai dan Pimpinan KPK semata yang menjadi subyek pemeriksaan dan/atau persidangan dugaan pelanggaran kode etik (code of ethic), sehingga tidak mencerminkan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] bagi seluruh unsur kelembagaan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, maka Dewan Pengawas mengambil langkah untuk memperluas pemberlakuan subjek dengan memasukan Dewan Pengawas sebagai unsur keberlakuan kode etik (code of ethic) dengan menetapkan kode etik (code of ethic) yang telah ditetapkan, diberlakukan juga bagi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Independensi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga tercermin dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas dapat memeriksa dan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaraan kode etik untuk seluruh unsur kelembagaan KPK secara langsung dan hal ini tidak berlaku ketika penegakan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik 201 dilakukan oleh PI karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan KPK. Hakikinya proses pengawasan internal di KPK oleh Dewan Pengawas secara fungsional tidak terkonsentrasi hanya pada Dewan Pengawas. Partisipasi masyarakat dalam upaya kontrol sosial (social control) atas kinerja KPK maupun kualitas personil KPK terbuka luas melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan, Pegawai termasuk pula Dewan Pengawas oleh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf d UU 19/2019 yang merupakan pengamalan atas optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah upaya kontrol sosial masyarakat, Dewan Pengawas telah membuat sarana pengaduan masyarakat secara elektronik melalui alamat e-mail pengaduan.dewas@kpk.go.id. Merujuk pada konsep tiada kekuasaan tanpa pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ada di KPK sejak KPK terbentuk yang kemudian kewenangan tersebut digeser oleh UU 19/2019 kepada Dewan Pengawas dengan memperhatikan fungsi peran serta masyarakat sebagai kontrol untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan serta memperkuat kelembagaan KPK dan personil KPK sehingga keberadaan Dewan Pengawas secara nyata sangat diperlukan dan tidak perlu dipermasalahkan. Keberadaan Dewan Pengawas justru lebih menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU 19/2019 serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melalui laporan pengaduan masyarakat. B. Berkenaan Independensi Dewan Pengawas 202 Independensi tidak hanya kemutlakan yang wajib dimiliki oleh KPK secara kelembagaan, namun dalam konsep organisasi/kelembagaan fungsi dan tugas KPK tersebut dilaksanakan oleh personil KPK sehingga independensi kelembagaan harus diturunkan sebagai bentuk independensi personil KPK. Meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam UU 30/2002 maupun UU 19/2019, independensi kelembagaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan independensi personil KPK dalam hal ini Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK yang masing-masing memilki pola seleksi dan pengangkatan yang berbeda. Dalam tahap awal, jaminan terhadap independensi kelembagaan dituangkan dan tercermin dalam syarat menjadi Pegawai, Pimpinan termasuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Syarat dan ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37D UU 19/2019 sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 37D huruf i, huruf j, dan huruf k yang melarang calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesi merupakan syarat untuk 203 menjaga independensi Dewan Pengawas terhadap kekuasaan manapun dan memutus hubungan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun organisasi profesi, pelaku usaha, serta pihak lainnya. Lebih lanjut, kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif di KPK yang bebas dari pengaruh apapun juga tercermin dalam bunyi sumpah jabatan yang diikrarkan pada saat pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37G jo. Pasal 35 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 37G (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh- sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. 204 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”. Sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas bukanlah semata- mata menjadi syarat formil pengangkatan Dewan Pengawas namun dalam Pasal 15 huruf d UU 19/2019 disebutkan dengan jelas bahwa kewajiban KPK untuk menegakkan sumpah jabatan yang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban individu pelaksana tugas dan fungsi KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai. Tidak hanya melalui syarat dan sumpah jabatan Dewan Pengawas, ketentuan berupa peraturan tentang kode etik (code of ethic) dan pedoman perilaku (code of conduct), peraturan disiplin, peraturan tentang konflik kepentingan (conflict of interest), dan peraturan bersifat internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki sanksi dan diberlakukan sama bagi seluruh unsur KPK akan menjadi instrumen yang menjaga independensi seluruh unsur kelembagaan KPK termasuk Dewan Pengawas. Kekhawatiran terhadap tidak independensinya Dewan Pengawas berakar dari kententuan UU 19/2019 tentang proses penunjukan pertama kali Dewan Pengawas oleh Presiden dan ketentuan tata cara pemilihan Dewan Pengawas selanjutnya yang sedikit berbeda dari Pimpinan KPK dan cenderung tersentralisasi pada Presiden (Pasal 37E jo. Pasal 69A UU 19/2019) serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan DPR [pasal 37B ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2019] yang juga berbeda dengan kewajiban pelaporan tahunan kelembagaan KPK. Namun demikian, kekhawatiran tersebut adalah keliru karena sebagaimana diuraikan di atas, independensi Dewan Pengawas yang telah diikrarkan dan wajib diamalkan oleh Dewan Pengawas serta adanya peraturan tentang kode etik dan pedoman perilaku, peraturan larangan konflik kepentingan, peraturan disiplin, peraturan internal 205 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instrumen yang menjaga independensi Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun termasuk Presiden sebagai pihak yang memiliki otoritas menunjuk pertama kali, menetapkan, mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas serta sebagai pihak yang menerima laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Demi menjaga imparsialitas dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 antara seluruh unsur kelembagaan KPK yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK serta sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum sebagai syarat mutlak atas pengakuan sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkait dengan mekanisme penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden RI diatur dalam Pasal 37E ayat (9) UU 19/2019 yang menyatakan “dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dikonsultasikan”. Meskipun dalam proses pemilihan Dewan Pengawas berbeda dengan Pimpinan KPK yang peran lembaga legislatif tidak secara langsung dilibatkan namun sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas peran lembaga legislatif tetap dilibatkan karena Presiden RI akan mengkonsultasikan nama calon Dewan Pengawas yang dihasilkan dari panitia seleksi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif bersifat bebas dari kekuasaan manapun (independen). C. Berkenaan Kewenangan Administratif Dewan Pengawas dalam Pemberian Izin sebagai Lex Specialist Sistem Peradilan Pidana. 206 Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Menurut Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 4 halaman 504 menyatakan asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau diatur oleh beberapa peraturan termasuk juga dalam hukum pidana (penal policy) yang bersifat materil maupun dalam ketentuan formilnya (hukum acara). Konsep lex specialist inilah yang mendasari lahirnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU TIPIKOR”) dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 sebagai peraturan turunannya. Pengaturan berbeda dari konsep pidana formil dari awal telah diterapkan oleh UU 30/2002 untuk menunjang tercapainya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan tepat guna. Pengenyampingan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) baik yang bersifat pro justisia atau bukan, sangat kental ditemukan dalam substansi UU 30/2002 diantaranya terkait penyelidik dan penyidik independen KPK serta pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berdasarkan hukum acara dalam UU TIPIKOR dan UU 30/2002 (Bab VI tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan UU 30/2002) termasuk di dalamnya kewenangan penemuan bukti permulaan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi, dan juga penyitaan. Ketentuan tersebut tergambar dalam Pasal 38 UU 30/2002: (1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 207 Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Secara progresif UU 30/2002 telah membatasi kewenangan lembaga yudisial terhadap perizinan tindakan-tindakan pro justisia termasuk penyitaan sebagaimana dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai berikut: (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. … Penyitaan secara prinsip merupakan bagian dari upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga hanya bisa dilakukan di tahap pro justisia. Secara konvensional Pasal 38 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan (lembaga peradilan) untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik. Namun kewenangan lembaga peradilan tersebut telah dikesampingkan dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai bentuk lex specialist atas KUHAP yang menentukan pelaksanaan penyitaan tidak membutuhkan izin lembaga peradilan sebagaimana tersebut di atas. 208 Kemudian kekhususan peraturan penyitaan tersebut diubah dan diperluas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019, menjadi sebagai berikut: Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019 (1) Dewan Pengawas bertugas: a. ... b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. ... Selain penyitaan, UU 19/2019 juga secara khusus mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik, yang tertuang dalam: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. … Dalam penjelasan: Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Perluasan dan perubahan terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan sebagai obyek baru tersebut masih dalam semangat lex specialist atas kewenangan konvensional perizinan lembaga peradilan atas tindakan pro justisia. Dalam konsep UU 19/2019 pelaksanaan kegiatan pro justisia berupa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak dibiarkan pelaksanaannya menjadi otoritas mutlak penyelidik dan/atau penyidik mengingat tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang beririsan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengujian perlu tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Dewan Pengawas sebagai upaya preventif melindungi keabsahan dan ketepatan tindakan penyadapan, 209 penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Walaupun Dewan Pengawas memberi atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidaklah berarti Dewan Pengawas mencampuri kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dewan Pengawas dalam memberikan izin hanya melihat kepada urgensi dan syarat-syarat yang termuat dalam Undang-Undang apakah tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut diperlukan dan terpenuhi sehingga prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjamin. Secara efisiensi waktu, konsep izin tertulis oleh Dewan Pengawas tidaklah mengganggu kecepatan proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Agar tidak menghambat kinerja Penyelidik dan/atau Penyidik, UU 19/2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin atas permohonan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 ... (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. ... 210 Dalam pelaksanaannya sejak Dewan Pengawas terbentuk, pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas di luar jam operasional kerja yang berlaku di KPK termasuk pada hari libur, sehingga batas waktu 1x24 jam tidak pernah terlampaui. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila izin tersebut harus dimintakan ke Pengadilan. UU 19/2019 tidak memberikan pedoman (guidance) yang lebih terperinci bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugasnya dalam memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, selain daripada jangka waktu dan kewajiban pemberian izin tertulis tersebut. Hal ini menuntut Dewan Pengawas harus mengatur sendiri tentang tata cara, syarat, dan ketentuan dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta kerahasiaan informasi dalam peraturan sendiri yang dituangkan dalam standar operasi baku (SOP) dengan mengacu pada kaidah- kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain daripada itu, tugas Dewan Pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan tersebut diberikan kewenangan kepada pengadilan ataupun terjadi apabila Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Permasalahan kebocoran informasi penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan/pemberian izin penyadapan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justisia harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan serta kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan kinerja pemberantasan korupsi KPK adalah tidak benar dan prinsip Lex Specialist Derogat Legi Generali dalam UU 30/2002 tetap 211 dipertahankan karena berdasarkan Pasal 21 UU 19/2019, Dewan Pengawas merupakan unsur KPK. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Sebagaimana yang telah kami uraikan terdahulu bahwa dalam memberikan keterangan/tanggapan atas para Pemohon dalam uji materiil di sidang Mahkamah Konstitusi ini, Dewan Pengawas hanya menanggapi/memberikan keterangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan lainnya, yaitu meliputi: 1. Independesi kelembagaan KPK yang dihubungkan dengan KPK sebagai lembaga rumpun eksekutif; 2. Perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai dalam rumpun aparatur sipil negara; 3. Perubahan status kepegawaian KPK yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian pegawai KPK; 4. Pembatasan sumber penyelidik hanya boleh dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan internal KPK; 5. Pembatasan sumber penyidik KPK hanya dari kepolisian, kejaksaan, dan PPNS yang diberi kewenangan khusus serta Penyelidik KPK; 6. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan; 7. Pembatasan waktu penanganan perkara paling lama 2 tahun; 8. Kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan; 9. Tidak mengatur tentang larangan Pimpinan KPK rangkap jabatan; 10. Hilangnya peranan pimpinan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum; 11. Hilangnya ketentuan Pasal 11 huruf b UU 30/2002 tentang tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat sebagai salah satu kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Terhadap hal-hal tersebut di atas (butir 1 sampai dengan 11), Dewan Pengawas 212 tidak memberikan keterangan/tanggapan yang menurut Dewan Pengawas adalah lebih relevan untuk ditanggapi oleh Pimpinan KPK. Sebagai kesimpulan, Dewan Pengawas berpendapat substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam uji materiil ini, sepanjang tentang keberadaan serta tugas Dewan Pengawas yang di atur dalam UU 19/2019 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun keputusan lebih lanjut sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 213 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 214 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, yang menyatakan: (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-1A dan bukti 215 P-1B), berstatus sebagai mahasiswa (vide bukti P-3A dan bukti P-3B), dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang mendambakan suatu saat negara Republik Indonesia akan terbebas dari wabah korupsi, serta bercita- cita untuk menjadi bagian dari KPK, sebagai Penyelidik KPK setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1, serta menjelaskan para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak tersebut potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ialah termasuk upaya-upaya para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan. Mengingat peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tugas utama seorang penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-insatansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo; 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa (sic!) “dapat” sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna “opsional”. Akan tetapi, jika kata “dapat” dipadukan dengan frasa “berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka menjadi bermakna “opsional limitatif”, artinya, “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”; 216 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena kata “dapat” dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 ditafsirkan cenderung bermakna “opsional limitatif” menjadi “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, dengan berlakunya pasal a quo, nyata- nyata telah menegasikan kesempatan para Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi Penyelidik KPK melalui jalur independen. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai alasan inkonstitusional norma yang dikemukakan para Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 43 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UU 19/2019, para Pemohon mengemukakan 217 dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam duduk perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang pada hakikatnya melindungi hak-hak setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan; 3. Bahwa kata ‘dapat’ sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna ‘opsional’. Akan tetapi, jika kata ‘dapat’ dipadukan dengan frasa “berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka menjadi bermakna ‘opsional limitatif”’ artinya, “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika memang pembuat undang-undang berdalih tidak berupaya menegasikan hak-hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, utamanya melalui tugas penyelidikan, mengapa pasal a quo tidak bermateri muatan: “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak umum”. Dengan demikian, ketentuan pasal a quo lebih proporsional, karena siapapun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak 218 menegasikan hak-hak para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yakni termasuk upaya-upaya para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan untuk menjadi Penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU 19/2019, telah memberikan standarisasi yang proporsional yang dapat diperuntukkan bagi khayalak umum tanpa membatasi dengan profesi-profesi tertentu yang menurut para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU 19/2019, maka ketentuan pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji menjadi tidak relevan untuk diterapkan sepanjang dimaknai “Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi- instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi” Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon meminta agar norma Pasal 43 ayat (1) a quo dimaknai bahwa bukan hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK, tetapi siapapun boleh diangkat sebagai penyelidik. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1A, bukti P-1B, bukti P-2, bukti P-3A, bukti P-3B, dan bukti P-4. [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil para Pemohon di atas, keterangannya dalam persidangan beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden (Pemerintah) beserta keterangan ahli Presiden (Pemerintah), keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi 219 Pemberantasan Korupsi dan kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil- dalil pokok permohonan para Pemohon. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kata ‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dapat bermuatan “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak umum”. Namun, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan; [3.10.2] Bahwa sebagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Penjelasan UU KPK adalah sebagai berikut, “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan”; [3.10.3] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, telah menegaskan KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan supervisi atas penanganan perkara- perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus 220 memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan; [3.10.4] Bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda penting di Indonesia, karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa. Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan segala lapisan masyarakat, membuat penanganan korupsi harus semakin dioptimalkan, berkejaran dengan semakin berkembangnya modus dan perilaku korup di masyarakat; Bahwa dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan maksud Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) yang menyatakan: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa menurut Penjelasan UU 19/2019, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap 221 kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa; Dari Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 tersebut nampak bahwa KPK hadir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta bertugas menangani kejahatan yang luar biasa, karena itu harus didukung dengan instrumen hukum yang tidak konvensional yang disiapkan untuk mendukung KPK agar dapat bekerja lebih optimal; [3.10.5] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, telah menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important: “bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945”; Sebagai lembaga yang secara konstitusional penting maka KPK diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan- batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga 222 yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, hal ini tidaklah serta-merta menyebabkan KPK menjadi lembaga yang superbody. Kendatipun dalam hal-hal tertentu KPK diberi kekhususan oleh Undang-Undang; Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa sistem penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan rangkaian keterkaitan antara lembaga penegak hukum yang ada dengan perangkat hukum pendukungnya. KPK adalah lembaga independen namun tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, upaya penguatan lembaga penegak hukum, baik KPK maupun lembaga penegak hukum lain menjadi penting. Selain itu, upaya penguatan dimaksud tidak hanya dari segi instrumen hukum pendukungnya, namun juga dari sumber daya aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi lembaga dimaksud. [3.11] Menimbang bahwa secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary); Berdasarkan uraian tersebut, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa karena korupsi dapat membahayakan negara, sehingga pengaturannya harus diatur secara khusus. Sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang, undang-undang dibuat selain berdasarkan asas- asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus, seperti lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum); 223 Apabila dilihat dari original intent pembentukan UU 19/2019 memang dimaksudkan kedudukan UU 19/2019 sebagai lex specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk Undang- Undang, Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyelidik yang ada di KPK. Kedudukan UU 19/2019 sebagai lex specialis menunjukkan rasionalitas hukum bahwa KPK memang diberi instrumen khusus dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. [3.12] Menimbang bahwa penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Dalam upaya penguatan lembaga penegak hukum, lini penyelidikan dan penyidikan menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar diperkuat, baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen hukum pendukungnya. Demikian juga sebaliknya, upaya pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang paling mudah adalah dengan cara melemahkan lini penyelidikan. KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak akan berjalan jika lini penyelidikan lumpuh akibat kekurangan sumber daya. Minimnya jumlah penyelidik yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional secara optimal. [3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah Penyelidik KPK yang hanya diperbolehkan berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 adalah inkonstitusional. Sebab, menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, menyatakan: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Dan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, menyatakan: Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan; 224 Oleh karena itu menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan di atas tidak terbuka kemungkinan untuk dapat diangkat menjadi penyelidik dari khalayak umum atau orang di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sementara syarat untuk dapat diangkat menjadi penyelidik diatur dalam ketentuan Pasal 43A UU 19/2019, yang menyatakan: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan, ketentuan 43 ayat (1) UU 19/2019 di atas mengatur bahwa Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 memberikan pembatasan bahwa penyelidik KPK hanya dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelidik KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Oleh karena itu kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut bukan ditujukan untuk subjek hukum di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo, akan tetapi merupakan bentuk pilihan bahwa penyelidik KPK hanya dapat dibenarkan direkrut dari subjek hukum yang berasal dari lembaga/instansi sebagaimana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keterkaitan norma Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 dengan norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, adalah ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 merupakan syarat lanjutan untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK setelah terpenuhinya syarat utama, yaitu bahwa subjek hukum yang diusulkan menjadi penyelidik KPK adalah berasal dari lembaga/instansi 225 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan kata lain, bahwa untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK haruslah terpenuhi syarat komulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan sekaligus Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, penyelidik KPK seolah-olah dapat direkrut dari khalayak umum hanya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar; Bahwa pertimbangan penyelidik KPK secara limitatif dibatasi hanya berasal dari lembaga/instansi sebagaimana telah ditentukan tersebut di atas, hal tersebut tidak dapat dipisahkannya dengan ketentuan bahwa penyelidik adalah merupakan jabatan yang melekat pada status kepegawaian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pegawai yang akan diangkat menjadi penyelidik harus terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, setelah yang bersangkutan menjadi pegawai salah satu dari lembaga/instansi tersebut baru dapat diangkat menjadi penyelidik KPK sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Hal demikian menegaskan bahwa tidak terbuka ruang/kesempatan bagi pihak dari luar selain yang disebutkan di atas dapat menjadi penyelidik KPK hanya sekedar karena memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu diterima sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi tersebut di atas. [3.14] Menimbang bahwa, sementara itu mengenai dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik hanya berasal dari pejabat polisi negara. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah norma yang mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum sebagaimana sifat dari KUHAP yang berlaku secara lex generalis derogat legi specialis, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 bersifat lex specialis derogat legi generalis. Di mana pemberlakuan UU 19/2019 adalah bersifat khusus yang di dalamnya terkandung adanya kewenangan yang diberikan secara khusus untuk 226 lembaga KPK sebagai extra ordinary organ. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut mengingat kewenangan KPK yang mempunyai peran sentral sebagai salah satu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan secara khusus berkenaan dengan perekrutan penyelidik KPK yang dapat berasal baik dari dalam maupun luar kepolisian, tidak terbatas pada sebagaimana yang diberikan Pasal 1 angka 4 KUHAP. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa penyelidik KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 harus hanya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, intansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri pegawainya untuk menjadi penyelidik di samping pegawai dari lembaga/instansi lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019; Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut dapat mengakomodir khalayak umum tanpa ada pembatasan, hal tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan khalayak umum termasuk para Pemohon untuk menjadi penyelidik pada KPK. Sebab, keinginan para Pemohon untuk dapat menjadi penyelidik pada KPK dapat saja terpenuhi sepanjang para Pemohon terlebih dahulu menjadi pegawai KPK dan hal tersebut sangat tergantung pada terpenuhi atau tidak syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 227 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan 228 pukul 17.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra 229 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi