73/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 73/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H. Alamat : Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat 10330 sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Irfan Soekoenay, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Alamat : Jalan Halu Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015 memberi kuasa kepada Afriady Putra, S.H., S.Sos., Totok Yuliyanto, S.H., Ali Imron, S.H., M.H., Syamsul Munir, S.HI., Suhardi, S.H., Ari Mastalia, S.H., M.Hum., Edy Halomoan Gurning, S.H., Zain Amru Ritonga, S.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Adi Partogi S.Simbolon, S.H., Haris Aritonang, S.H., dan Tamba Maruli Simalango, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OIA) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN serta tambahan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015 memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Asban Sibagariang, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I., R.A. Yani Tri Handayani, S.H., M.H., Mhd. Tafik Umar Dani Harahap, S.H., Herdiansyah, S.H., M.H., dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “Lubis- Nasution & Partners (LUNAS)”, masing-masing berkedudukan di Gedung Arva Lantai 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PUU- XIII/2015 pada tanggal 3 Juni 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 30 Juni 2015 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Begitulah bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa di Republik Indonesia yang kita cintai ini, kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya. Hak sipil dan politik rakyat dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemilu, hak untuk memilih atau dipilih, dan hak dalam memperjuangkan hak sipil dan politik tersebut kepada lembaga peradilan apabila terdapat perselisihan hasil Pemilihan Umum, adalah hak asasi yang tidak bisa dikurang-kurangi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Sehingga proses dan hasil penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil, adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Apabila terdapat indikasi adanya pelanggaraan atau kecurangan sehingga terjadinya perselisihan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, maka pengadilan Mahkamah Konstitisi sebagai benteng terakhir rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan, yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum demi menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat tersebut tetap pada marwahnya sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut. Menurut Prof. H.M. Laica Marzuki dalam jurnalnya yang berjudul “Paradigma Kedaulatan Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” menyebutkan bahwa perubahan ketiga UUD 1945 (2001) membawa cakrawala baru bagi paradigma kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR. Kedaulatan kini langsung berada di tangan rakyat. Pasal Konstitusi ini mengandung dua makna utama: 1. Pengakuan legitimasi bagi kedaulatan rakyat. 2. Penjabaran konsep konstitusionalisme. Kedaulatan bukan kekuasaan kaum kerumunan tetapi pelaksanaan daripadanya adalah atas dasar konstitusi belaka. Istilah konstitusionalisme diadakan guna membatasi setiap kekuasaan dalam Negara. Konstitusionalisme bermakna: pemerintahan yang digarisbatasi. Bahwa dalam International Comission of Juris Bangkok tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggara Pemilu yang bebas merupakan salah satu syarat dari 6 syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah rule of law. Selanjutnya rumusan tentang defenisi demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara melaksanakan hak yang sama, melalui wakil- wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas sehingga hakikat pemilihan sesungguhnya adalah instrumen demokrasi sebagai alat demokrasi yaitu pemerintahan, dari oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam menjaga perwujudan kedaulatan rakyat, hak memilih atau dipilih warga Negara sebagai peserta pemilihan umum yang akan menyerahkan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (in casu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN mekanisme permohonan/gugatan, adalah hak asasi yang tidak dapat ditawar- tawar ataupun dikurang-kurangi, termasuk jika terdapat syarat kuantitas tertentu. Esensi dari kedaulatan rakyat tersebut di atas, senada pula perwujudannya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. The founding fathers ketika mendirikan Negara Republik Indonesia, merumuskan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (machstaat). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi, sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari Negara yang demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia, bila tidak dikuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar. Rescoe Pound melihat hukum sebagai suatu “realitas sosial” dan Negara merupakan alat agar kepentingan umum dapat diwujudkan. Hukum merupakan sarana utama dalam mewujudkan cita-cita pembentukan negara; Berdasarkan hal tersebut maka hak warga negara untuk mengajukan permohonan/gugatan hukum mengenai persoalan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada lembaga peradilan, adalah merupakan hak yang tidak dapat dibatasi pula, karena telah sesuai dengan esensi negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 di atas. Sejak tahun 2005 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD mengakibatkan sering terjadinya pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah-tengah masa jabatannya, dan cenderung terjadi praktik money politic dalam proses pemilihannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Oleh karena perjalanan sejarah yang telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan/DPRD telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan rendahnya tingkat legitimasi rakyat sehingga pemerintahan daerah tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan cita-cita negara yang termaktub dalam Pembukan UUD 1945. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tersebut, maka terjadi perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak langsung, menjadi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Sehingga terwujudnya demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (legitimasi). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, Maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip-prinsip demokrasi. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat dapat terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Selain semangat tersebut, dengan Pilkada yang berlangsung secara demokratis yang berprinsip pada penyelenggaraaan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (LUBER JURDIL), diharapkan untuk mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sebagaimana prinsip LUBER dan JURDIL ini menjadi landasan penyelenggaraan Pilkada secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain-lain yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang- ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) telah membatasi seseorang untuk dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sekitar 698 gugatan/permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 157 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus perselisihan tentang hasil Pilkada. Secara formil kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka melengkapi pengaturan tentang mekanisme persidangan dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada itu, Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping terdapat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum umum bagi penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada, juga terdapat Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada (sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) yang menjadi landasan hukum yang bersifat khusus bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bahwa selama ini telah ada pengakuan dan perlindungan secara konstitusional tentang hak pilih warga negara dan mekanisme penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due proccess of law). Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan? Quod non. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Apalagi yang menyangkut kedaulatan rakyat dalam hal ini hasil perhitungan suara berupa hak suara seorang calon peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mana mutlak harus dihasilkan dari hasil proses pemilihan yang bersih, jujur dan adil. Hak suara yang telah diperoleh tersebut secara sah, satu suara-pun sangat berarti. Oleh karena itu dalam proses pemilihan umum, jangan sampai terdapatnya satu suara-pun dari hasil proses pemilihan yang curang. Bahwa selama ini, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara- perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara, yang meliputi: - Sebagai penafsir konstitusi KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. - Sebagai pengawal konstitusi Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Sebagai penjaga hak asasi manusia Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka Mahkamah Konstitusi dapat berperan memecahkan masalah tersebut. - Sebagai penegak demokrasi Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang berlaku jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya Pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa Pemilihan Umum. Sehingga peran Mahkamah Konstitusi tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, di mana pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota disyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/ permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa esensi dari frasa ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/ permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya. Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Bahwa dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, lalu untuk apa selama ini Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menangani perkara sengketa Pilkada, di mana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi dapat menganulir hasil perolehan suara apabila terdapat pelanggaran atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif ? quod non. Karena dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo maka setiap perkara perselisihan hasil perhitungan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN menegasikan (menghilangkan) esensi pembuktian untuk mencari benar/tidaknya terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Apakah selisih yang ditentukan sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dikatakan masif? Quod non. Bahwa dengan adanya nilai selisih hasil perolehan suara yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo telah bertolak belakang dengan prinsip terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, sebagaimana Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan: ”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka jelas dan berdasar hukum demi tegaknya amanat konstitusi dan demi kepentingan kedaulatan rakyat Indonesia dilakukan Pengujian Undang-Undang Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terbukti dengan meyakinkan telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. III. LEGAL STANDING PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu, a. perorangan WNI, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, c. badan hukum publik dan privat, atau d. lembaga negara”; 2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing), dan memiliki kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para anggotanya akibat berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo; 4. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU- VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945; b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945; c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945; f. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945; g. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, suatu perkumpulan/organisasi diperbolehkan mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan syarat minimal telah memiliki Anggaran Dasar, oleh karenanya berdasarkan hukum Pemohon I yang telah melampirkan Akta Pendirian dan terdapat Anggaran Dasar-nya, layak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. 6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan. b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut. c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 7. Bahwa Pemohon I adalah pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon I diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Pemohon I merupakan badan hukum yang bergerak di bidang hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar, tujuan PMHI adalah: Tujuan Umum: Perhimpunan Magister Hukum Indonesia didirikan untuk mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Tujuan Khusus: a. Menegakkan, menjaga, dan membela hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. b. Membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju Negara Indonesia yang berkeadilan, makmur dan berketuhanan Yang Maha Esa. 8. Bahwa Fadli Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), memiliki kewenangan mewakili Perhimpunan Magister Hukum Indonesia dan melakukan tindakan hukum ke luar atas nama organisasi; 9. Bahwa kegiatan dan usaha Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasarnya menyebutkan: “Perhimpunan Magister Hukum Indonesia mengembangkan kegiatan dan usaha: 1. Memberikan pendidikan, pelatihan, pelayanan dan penyuluhan hukum; 2. Melakukan kajian, riset, dan studi dalam bidang hukum; 3. Membuat penerbitan buku, bulletin dan majalah; 4. Melakukan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan; 5. Mengadakan pengkajian, pengembangan, dan sosialisasi terhadap produk-produk hukum; 6. Mendesain sistem hukum di bidang pemerintahan daerah, otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan Pemilukada; 7. Memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum baik pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.” 10. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 11. Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota a quo berpotensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN melanggar hak konstitusi dari Pemohon I, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon I secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini dirugikan dengan adanya pasal a quo., dan terutama merugikan kegiatan dan usaha PMHI sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PMHI yang menyebutkan salah satu kegiatan dan usaha PMHI adalah mendesain sistem hukum di bidang pemerintahan daerah, otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan Pemilukada; 12. Bahwa di samping keberadaan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang a quo telah merugikan kegiatan dan usaha PMHI dalam mendesain sitem hukum di bidang Pemilukada, secara langsung pasal a quo telah mengancam para anggota PMHI yang akan berpartisipasi sebagai peserta Pilkada akan tidak dapat mengajukan permohonan/gugatan ke MK akibat adanya pembatasan/syarat kuantitatif sebagaimana muatan pasal a quo; 13. Bahwa padahal para pengurus maupun anggota PMHI ada juga sebagai politisi, di mana selama ini telah aktif dan berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, serta telah mengikuti berbagai proses pemilihan umum baik sebagai peserta pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Beberapa anggota PMHI akan maju sebagai peserta dalam proses Pilkada ke depan. Para Anggota PMHI yang juga para politisi tersebut, diperbolehkan sebagaimana Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar PMHI yang menyebutkan: “Perhimpunan Magister Hukum Indonesia merupakan tempat berhimpun para Magister Hukum yang berprofesi sebagai praktisi, politisi, akademisi, dan aktivis yang peduli pada terciptanya Negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum”. 14. Bahwa Pemohon II adalah pemohon perseorangan. Pemohon II sebagai warga negara, sebagai aktivis partai politik, dan juga sebagai bakal calon Bupati dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Utara, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana Surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Rekomendasi Penetapan Calon Bupati Halmahera Utara Nomor 155/DPW- 04/IV/A.I/Z/III/2015; 15. Bahwa Pemohon II telah siap untuk maju sebagai peserta calon Bupati Halmahera Utara dalam pemilihan kepala daerah nanti. Pemohon II telah disusung sebagai bakal calon oleh Partai Kebangkitan Bangsa, dan telah mempersiapkan tim sukses serta para konstituennya di daerah Halmahera Utara . Pemohon II telah siap bersaing dengan calon peserta lainnya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya praktik-praktik kecurangan oleh calon peserta lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang menyebabkan ketimpangan/perbedaan jumlah suara yang cukup besar dan mencolok akibat kecurangan tersebut. 16. Bahwa namun dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo sangat berpotensi dan berpeluang terjadinya pembenaran terhadap kecurangan di dalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Halmahera. Padahal secara materi kecurangan atau pokok perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dan perselisihan hasil perhitungan suara yang belum pernah diperiksa melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi, Pemohon II telah tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, apabila tidak tercapai selisih jumlah hasil perhitungan suara sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo. IV. POKOK PERMOHONAN Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang kami mohonkan pengujiannya dalam perkara ini, adalah berbunyi sebagai berikut: (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 158 ayat (1) dan (2) di atas mengatur batasan atau syarat untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel berikut: Provinsi Jumlah Penduduk Selisih Suara < 2 juta 2 % 2 juta – 6 juta 1,5 % 6 juta – 12 juta 1 % > 12 juta 0,5 % Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Selisih Suara < 250 ribu 2 % 250 ribu – 500 ribu 1,5 % 500 ribu – 1 juta 1 % > 1 juta 0,5 % Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang a quo, membatasi objek permohonan sengketa perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi hanyalah terhadap perbedaan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUD. Berbeda dengan sengketa Pilkada sebelumnya di mana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilihan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Dengan demikian, ketentuan baru ini hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang berdasarkan pada angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara. Bahwa terhadap Pasal 158 Undang-Undang a quo, dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena terkait dengan kepentingan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan konstitusi yang bebas dan mandiri. Tidak tepat jika sebuah pasal dalam Undang-Undang teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada, juga mengatur bahkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding dalam 698 perkara PHPU yang sudah terlaksana dalam 6 tahun terakhir, haruslah dihormati dan menjadi yurisprudensi hukum dalam sebuah sistem peradilan konstitusi. Undang-Undang Pilkada hanyalah mengatur teknis penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPUD, apabila terjadi sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka biarkanlah Mahkamah Konstitusi yang menilai apakah suatu permohonan tersebut layak untuk diperiksa dan diadili. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang a quo, yang menyebutkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Artinya, Pilkada hanya satu putaran saja. Dengan demikian pasangan calon yang tidak terpilih, haruslah diberikan kesempatan untuk mencari dan mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi, apabila merasa dicurangi atau terjadi pelanggaran yang serius dalam keseluruhan rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada, tanpa harus dibatasi hanya pada selisih angka-angka dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD saja. Apalagi dengan pembatasan dengan persentase selisih suara yang begitu ketat, memungkinkan salah satu pasangan calon bekerja sama dengan KPUD untuk mengukur perolehan suara setiap pasangan calon, sehingga kemenangan yang diperoleh melebihi batas maksimal yang disyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang a quo, akibatnya tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, apabila terdapat lebih dari 2 pasangan calon, setelah ditetapkan KPUD 1 pasangan calon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN terpilih, ternyata selisih perhitungan suaranya sangat tipis dan ketat, karena pembatasan tersebut hanya 1 pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sementara pasangan calon lainnya yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, hak konstitusional setiap pasangan calon menjadi terhalang oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Bahwa dengan akan dilaksanakannya Pilkada secara serentak tahun 2015 di 269 daerah, maka pengajuan perkara perselisihan di Mahkamah Konstitusi juga akan dilaksanakan secara bersamaan. Mahkamah Konstitusi telah berpengalaman menyelesaikan perkara Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014 dalam satu waktu yang bersamaan, dimana Mahkamah Konstitusi hanya diberikan waktu 30 hari kerja. Sebanyak 903 perkara PHPU Legislatif 2014 yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 853 perkara diajukan oleh partai politik nasional, 14 perkara oleh partai politik lokal, 2 perkara mengenai ambang batas, dan 34 perkara oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bahwa apabila diklasifikasikan menurut jenis Pemilu, dari sebanyak perkara itu sengketa mengenai Pemilu Anggota DPR sebanyak 223 perkara, Pemilu Anggota DPR Provinsi sebanyak 181 perkara, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 461 perkara. Jumlah perkara ini mencakup permohonan perseorangan Caleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah melalui proses persidangan cepat, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan 23 perkara yang dikabulkan. Dengan jumlah 23 ini bukan angka yang besar dibandingkan dengan jumlah total 903 perkara. Perkara yang dikabulkan terdiri atas putusan yang menetapkan suara yang benar yaitu sebanyak 10 perkara dan putusan memerintahkan penghitungan suara ulang sebanyak 13 perkara. Bahwa berdasarkan pengalaman Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 903 PHPU Legislatif 2014 dalam waktu 30 hari kerja, bukanlah hal yang sulit jika 269 daerah peserta Pilkada 2015 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam satu waktu yang bersamaan. Berikut ini Rekapitulasi Putusan Perkara Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2008-2014: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Jumlah Perkara Diputus Dikabulkan Ditolak Tidak Dapat Diterima (NO) Ditarik Kembali Gugur 2008 = 18 2009 = 12 2010 = 224 2011 = 131 2012 = 104 2013 = 196 2014 = 13 Total = 698 (%) 68 (9,74%) 456 (65,34%) 151 (21,63%) 20 (2,86%) 3 (0,43%) (Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id) Bahwa berdasarkan data rekapitulasi putusan perkara PHPU tersebut di atas, selama 6 tahun sejak tahun 2008-2014, Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan 698 perkara PHPU Pilkada. Dari 698 perkara tersebut, hanya 68 perkara yang dikabulkan atau sekitar 9,74%. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan perkara yang benar-benar terpenuhi unsur pelanggaran yang besifat sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara peserta pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD. Selebihnya sebanyak 456 perkara atau sekitar 65,34% perkara ditolak, 151 perkara atau sekitar 21,63% tidak dapat diterima (NO), 20 perkara atau sekitar 2,86% ditarik kembali oleh Pemohon dan 3 perkara atau sekitar 0,43% dinyatakan gugur. Jika merujuk pada Pilkada tahun 2015 ini, maka dapat mengacu pada perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2010 sebanyak 224 perkara, artinya hampir seluruh pelaksanaan Pilkada pada tahun 2010 digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berikut rekapitulasi putusan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi tahun 2010: Jumlah Perkara Diputus Dikabulkan Ditolak Tidak Dapat Diterima (NO) Ditarik Kembali Gugur 224 (%) 26 (11,61%) 149 (66,52%) 45 (20,09%) 4 (1,78%) 0 (0%) (Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id) Bahwa berdasarkan daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2010, maka tentu saja akan berakhir masa jabatannya tahun 2015 ini dan akan melaksanakan Pilkada. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh pasangan calon akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara mutatis mutandis sebagaimana pula telah kami uraikan pada bagian Pendahuluan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang kami mohonkan untuk diuji telah bertentangan dengan konstitusi, prinsip, teori dan norma-norma hukum sebagaimana selanjutnya akan kami uraikan berikut ini: A. HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENGGUNAKAN SARANA PENGADILAN Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 - Bahwa kekuasaan Kehakiman dengan para Hakimnya diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (Badan Yudikatif) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum; - Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”. - Bahwa penyelesaian perselisihan di Pengadilan tidak memerlukan kuantitas berdasarkan angka-angka tertentu sebagai syarat diajukannya gugatan/permohonan. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a quo telah menghalangi hak konstitusional sesorang untuk menggunakan sarana pengadilan; - Bahwa yang menjadi tujuan hukum acara melalui sarana pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran formil maupun materiil, yakni kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat; - Bahwa selanjutnya bila dikaitkan dengan penyelesaian perkara Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan tujuan menemukan apakah terbukti terjadinya pelanggaran Pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM); - Bahwa menurut Aristoteles, dalam bukunya "rhetorica" mencetuskan teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene regels" (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. Jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkrit diserahkan pada hakim, maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat/diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan yang seluas-luasnya tanpa harus dibatasi oleh jumlah atau kuantitas tertentu sebagai syarat; - Bahwa Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni: 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan- harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka); - Bahwa menurut aliran realis yang dipelopori oleh Holmes, hukum adalah apa yang diputuskan oleh peradilan. Tegasnya Holmes mengatakan: “The prophecies of what the court will do… are what I mean by the law (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum)”. - Bahwa sejalan dengan Holmes, Karl Llewellyn mengungkapkan bahwa: “What officials do about disputes is the law it self (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri)” - Bahwa hal yang sama diungkapkan oleh Salmond bahwa hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan; - Bahwa dalam sudut pandang aliran Antropologi Hukum yang dipelopori oleh Schapera, hukum juga dimaknai sebagai sesuatu aturan yang melibatkan peran peradilan. Menurut Schapera: “Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan)”. - Lebih tegas lagi Gluckman menjelaskan peran hakim yang sangat penting dalam penentuan hukum: “Law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions (hukum adalah keseluruhan gudang aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya)”. - Bahwa pandangan hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sesungguhnya telah dimulai oleh penganut hukum alam, sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Sosiologi Hukum, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010) yang menyebutkan: Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat…Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik…norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa”. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 - Bahwa pada hakikatnya kedaulatan dalam negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal yang dimaksud membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat diselenggarakannya agenda konstitusi, termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam representative democracy, direalisasi melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya apabila terdapat perselisihan dalam proses demokrasi tersebut, maka masyarakat harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif kepada lembaga peradilan, sebagaimana menurut H. Abdul Latif (dalam Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta 2009, hal 29, 31.) berpendapat: “Hal ini menurut konstitusi lewat Pemilihan Umum rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap Pemilihan Umum termasuk Pilkada, baik yang berkenaan dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai proses demokratisasi yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, sebagaimana Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan: ”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan”. - Bahwa adanya pembatasan kuantitatif dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo bagi seseorang untuk menempuh jalur pengadilan, maka adanya hak asasi masyarakat untuk mendapatkan due process of law, menjadi sirna. Dengan kata lain, tidak ada hak atau upaya yang dapat dilakukan calon peserta Pilkada untuk mendapatkan due process of law terkait perselisihan hasil Pilkada akibat pembatasan tersebut; - Bahwa istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty); - Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan due process of law yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, dan lain-lain yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak memilih dan dipilih, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Bahwa di samping itu, yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang; - Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang telah menghalangi hak asasi untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan, nyata- nyata telah bertentangan pula dengan konsep due process of law yang substansif. - Bahwa di samping itu, Pengadilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, memiliki asas bahwa Pengadilan dilarang menolak perkara. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. - Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Prinsip Persamaan Di Muka Hukum Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 - Bahwa selama ini di seluruh lingkup peradilan baik Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama, tidak pernah ada pembatasan kuantitatif yang berdasarkan angka-angka, sebagai syarat untuk dapat diajukannya permohonan/gugatan; - Bahwa begitu pula dalam penyelesaian sengketa Pemilu, baik pada Pemilu Presiden dan Legislatif, tidak ada peraturan yang mengatur adanya pembatasan kuantitatif sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Bahwa secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law); - Bahwa hak politik untuk dipilih dan berpartisipasi dalam proses Pilkada adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara LUBER JURDIL; - Bahwa oleh karena itu, untuk menjaga hasil perolehan suara-suara Pilkada diperoleh dengan cara-cara yang sah dan benar berdasarkan proses yang LUBER JURDIL dan telah diuji melalui badan pengadilan bagi para pihak yang menyengketakannya, serta untuk menjaga amanat “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum”, maka sudah selayaknya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) a quo dihapuskan, karena dinilai telah bertentangan dengan prinsip- prinsip tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. KEPUTUSAN KPUD YANG FINAL AND BINDING TELAH MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN PENGADILAN Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 - Bahwa dengan adanya pembatasan hak untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan, maka Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo menutup Lembaga Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilkada, sehingga dapat diputuskan secara final oleh KPUD. - Hal ini berarti KPUD telah mengambil dan menghilangkan kewenangan pengadilan yang seharusnya menjadi tempat pemutus sengketa Pilkada bilamana adanya persoalan hukum yang terjadi. Di sisi lain, Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo mengatur bahwa proses Pilkada hanya berlangsung satu putaran saja. - Bahwa oleh karena proses Pilkada berlangsung satu putaran, seharusnya Pengadilan adalah sebenar-benarnya menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hasil perhitungan suara Pilkada, bukan KPUD. - Bahwa dengan adanya pembatasan kuantitatif dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo dapat mengakibatkan terjadinya Hasil Pilkada yang bersifat final and binding berujung di KPUD. Hasil keputusan tentang perselisihan perolehan suara, tidak melalui tahapan-tahapan pemeriksaan layaknya proses pengadilan/judicial process. Pasal a quo menghilangkan hak asasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pilkada yang kalah untuk mencari keadilan dan kebenaran di Mahkamah Konstitusi, walaupun terdapat indikasi kecurangan yang jelas dan nyata yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraannya. Sehingga tidak ada kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (ubi jus incertum, ibi jus nullum: dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum). - Bahwa justru kewenangan yang ada pada KPUD untuk memutus hasil perolehan suara yang bersifat final and binding tersebut, membuka ruang adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di mana dapat saja terjadinya pengaturan angka hasil perolehan suara dan terjadinya negosiasi antara KPUD dengan peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Bahwa seharusnya perselisihan hasil penghitungan suara diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, di mana melalui proses pengadilanlah akan terungkap dan ditemukannya kebenaran; - Bahwa sesuai dengan prinsip acara di pengadilan, proses jalannya persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Hal ini menjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN ternegasikan (hilang) akibat adanya pengambilalihan kewenangan oleh KPUD dalam memutus perolehan suara Pilkada yang dapat bersifat final and binding. Tidak ada lagi proses pembuktian yang bersifat terbuka untuk umum tersebut akibat adanya pembatasan kuantitatif sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo; - Bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo, syarat kuantitatif selama ini diatur pada tahapan dan proses Pilkada, yang merupakan ranah administrasi, bukan untuk menutup ruang dan menghalangi mekanisme/ranah judisial. Misalnya verifikasi faktual pada calon independen, syarat kuantitatif dapat diterapkan dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Akan tetapi tentunya tidak dapat diterapkan ketika penyelenggaraan Pilkada telah selesai dilaksanakan. Syarat kuantitatif tidak boleh diterapkan sebagai syarat untuk melakukan gugatan/permohonan ke pengadilan karena bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) telah menghalangi hak konstitusi seseorang untuk mengajukan upaya- upaya hukum ke pengadilan. Pasal a quo telah menciderai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Pasal a quo telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. C. FILOSOFI PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) Bahwa filosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasli Pilkada pada Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagai berikut: - Bahwa Mahkamah Konstitusi selama ini dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Bahwa sifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam putusan- putusan MK terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pilkada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terakait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (by design) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis; - Pemilihan umum kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pilkada dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pilkada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud; dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pilkada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pilkada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pilkada itu sendiri; - Mahkamah Konstitusi selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pilkada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat dengan sesungguhnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN - Bahwa jika mencermati sengketa hasil Pilkada di MK selama ini, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan substantial justice yang mempersoalkan electoral process. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan judicial process untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas Pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pilkada yang berpengaruh pada perolehan suara; - Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, diantaranya dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008, bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil Pilkada; - Bahwa berdasarkan uraian filosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada di atas, dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang a quo sebagaimana yang kami mohonkan untuk diuji dalam perkara ini, berarti suatu langkah mundur dan pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah melakukan terobosan- terobosan guna memajukan demokrasi dalam rangka menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan; - Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo telah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang ingin mencari kebenaran dan keadilan melalui badan pengadilan; - Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo telah menghilangkan roh Mahkamah Konstitusi yang selama ini mengadili dengan menggali nilai-nilai keadilan serta menggali adanya kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, sistematis dan masif, menjadi tidak ada lagi sifat tersebut. - Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo telah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pencari keadilan yang ingin mencari kebenaran dan keadilan melalui badan pengadilan, menjadi terhalang hak konstitusionalnya. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 1 Juli 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 8/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusional para anggotanya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015. Pemohon I mendalilkan memiliki organizational standing sebagaimana dianut berbagai peraturan perundang-undangan. Pemohon I adalah badan hukum yang bergerak di bidang hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I yaitu PHMI didirikan dengan tujuan umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN yaitu mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, dan dengan tujuan khusus yaitu menegakkan, menjaga, membela hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia; dan membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara indonesia yang berkeadilan, makmur dan berkeTuhanan Yang Maha Esa. Pemohon I mendalilkan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I dengan secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon I secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dna penegakkan hukum dan keadilan Indonesia. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 juga didalilkan berpotensi merugikan anggota Pemohon I yang merupakan politisi yang hendak berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, karena beberapa anggota hendak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah 2015; Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, aktifis partai politik yang juga sebagai bakal calon Bupati dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Utara, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana Surat Rekomendasi Penetapan Calon Bupati Halmahera Utara Nomor: 155/DPW-04/IV/A.I/Z/III/2015. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dinilai Pemohon II sangat berpotensi dan berpeluang menyebabkan terjadinya pembenaran terhadap kecurangan di dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Halmahera. Pemohon II tidak akan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, apabila tidak tercapai selisih jumlah hasil perhitungan suara sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/2015 karena potensial menghalangi peserta pemilihan kepala daerah untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah Pemohon I dapat membuktikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pihaknya sebagai organisasi PMHI yang bergerak di bidang hukum dan memiliki tujuan dan kegiatan yang memperhatikan perkembangan hukum termasuk bidang pemilihan kepala daerah sesuai dengan tujuan khusus organisasi PMHI yakni menegakkan, menjaga dan membela hukum demokrasi dan HAM di Indonesia, sebagaimana akta pendirian organisasi Pemohon I yang dilampirkan pada permohonan a quo. Dengan demikian terhadap kedudukan hukum Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 Menurut Mahkamah Pemohon II yang merupakan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah memiliki hak konstitusional yang potensial akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, karena jika dalam pemilihan kepala daerah Pemohon II tidak memperoleh suara terbanyak, namun perolehan suara Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dalam pasal a quo maka Pemohon II tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon II tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah pengujian Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 158 (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, terhadap permohonan para Pemohon yang mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, sebelumnya Mahkamah telah memutus pasal a quo dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 mutantis mutandis berlaku bagi permohonan a quo; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id