PUU
Tahun 2026
72/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon: Wirdi Hisroh Komeni, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Irianto Kabes, S.H., M.H. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:10:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 72/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 18 Februari 2026 dari
Wirdi Hisroh Komeni, S.H., M.H. dan Irianto Kabes, S.H., M.H.
(selanjutnya disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima
Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/
02/2026, bertanggal 18 Februari 2026, serta telah dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan
Nomor 72/PUU-XXIV/2026 bertanggal 18 Februari 2026, perihal
permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor
72/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
2
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
72.72/PUU/TAP.MK/Panel/02/2026
tentang
Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 72/PUU-
XXIV/2026,
bertanggal
18
Februari
2026
tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor
72/PUU-XXIV/2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
72.72/PUU/TAP.MK/HS/02/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama, bertanggal 18 Februari 2026;
c. bahwa
terhadap
permohonan
tersebut,
Mahkamah
telah
melaksanakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada
tanggal 26 Februari 2026 dengan agenda untuk mendengar pokok-
pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan, dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta
memberikan
kesempatan
kepada
para
Pemohon
untuk
memperbaiki permohonannya;
d. bahwa para Pemohon sebelum diselenggarakannya persidangan
pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan
permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal
11 Maret 2026, telah menyampaikan surat secara tertulis perihal
pencabutan/penarikan permohonan dengan surat bertanggal 9
Maret 2026, yang diterima melalui e-mail resmi Mahkamah pada
tanggal 9 Maret 2026, pukul 15.40 WIB. Para Pemohon
mencabut/menarik kembali permohonannya dengan alasan yang
pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan para
Pemohon, masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan
penyempurnaan, baik dari segi substansi, argumentasi hukum,
maupun sistematika permohonan, sehingga para Pemohon akan
melakukan pendalaman serta penajaman kembali terhadap
3
substansi permohonan agar di kemudian hari dapat mengajukan
kembali permohonan secara matang, kompehensif, dan sistematis;
e. bahwa
selanjutnya,
Mahkamah
menyelenggarakan
sidang
pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus
untuk melakukan konfirmasi berkenaan dengan surat permohonan
penarikan kembali permohonan Pemohon, pada hari Rabu, tanggal
11 Maret 2026, pukul 14.06 WIB. Dalam persidangan tersebut para
Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah ihwal kebenaran
surat permohonan pencabutan/penarikan kembali permohonannya
[vide Risalah Sidang, tanggal 11 Maret 2026, hlm. 2]. Adapun
alasan penarikan kembali permohonan a quo sebagaimana
tercantum pada huruf d di atas yang selengkapnya termuat dalam
surat permohonan Penarikan Permohonan Nomor 72/PUU-
XXIV/2026 bertanggal 9 Maret 2026;
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;
g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 telah
menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor
72/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh
karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
4
permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
5
Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska
Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 4 permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 5 Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait
