72/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 72/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zulferinanda, S.T., M.Si. Pekerjaan : Pegawai/Karyawan Alamat : Komplek Villa Ilhami Blok Mina J9 Nomor 8 Karawaci Tangerang Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor 72/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Juli 2024 dan 2 diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Undang-Undang Pilkada terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, dst” Dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 disebutkan bahwa, “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 3 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa Pemohon sebagai prinsipal langsung adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir dan besar di kota Bukittingi Provinsi Sumatera Barat sekaligus warga daerah yang berdomisili di Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai Kartu Tanda Penduduk. Pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (causal verband) apabila diberlakukannya norma-norma dalam Undang Undang Pilkada sebagaimana yang diajukan dalam permohonan uji materil dimaksud, dan adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi. Bahwa Pemohon bukanlah pendukung calon Kepala Daerah tertentu dan juga tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Pemohon hanyalah anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemohon adalah warga biasa yang tidak mau daerah kampung halamannya terbelakang dan tidak mau daerah tempat domisilinya tidak berkembang. Pemohon adalah pembayar pajak dan retribusi daerah yang berharap uang tersebut benar-benar digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kemajuan daerah-daerah Indonesia, termasuk untuk membiayai Kepala Daerah yang menjadi nahkoda penentu arah kebijakan pembangunan di daerah. Jika Kepala Daerahnya tidak bisa memajukan dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya, tentu akan merugikan masyarakat, termasuk diri Pemohon sendiri sebagai warga daerah dan juga sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah. III. Alasan Permohonan Pengujian Jika mencermati situasi Indonesia saat ini, jujur Pemohon agak pesimis kalau dalam waktu dekat Pemerintah Pusat mampu membawa Indonesia menjadi 4 negara maju. Padahal di usia yang ke-79 tahun ini, semestinya Indonesia sudah bisa masuk kategori negara maju. Karena selain memiliki letak geografis yang sangat strategis, Indonesia juga kaya akan Sumber Daya Alam. Begitu juga dengan potensi Sumber Daya Manusianya, Indonesia sebenarnya juga tidak kekurangan orang-orang hebat untuk mengantarkan negara ini menjadi negara maju. Dengan semua potensi SDA dan SDM yang ada, termasuk dari penerimaan pajak, cukai serta PNBP yang dibayar masyarakat, seharusnya secara ekonomi Indonesia tidak lagi kekurangan, bisa berswasembada dan tidak perlu lagi menambah hutang. Namun kenyataannya, saat ini negara kita masih begini- begini saja, tidak maju-maju. Banyak hal yang semestinya bisa masyarakat peroleh, namun tidak bisa didapatkan. Banyak hal yang semestinya bisa masyarakat nikmati, namun tidak bisa diwujudkan. Kenapa bisa begitu, banyak hal yang menjadi penyebabnya. Setelah menganalisis kondisi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, resep yang paling manjur adalah dengan memajukan daerah-daerahnya terlebih dahulu. Setiap daerah harus mulai merintis langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk mengembangkan serta memajukan daerahnya masing-masing, sehingga pada ujungnya nanti akan bermuara menjadi kemajuan Indonesia secara nasional. Dan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah, ikhtiar awal yang harus ditempuh adalah dengan memilih calon Kepala Daerah yang mumpuni, qualified, visioner, dan lain sebagainya. Calon Kepala Daerah yang memiliki visi, misi dan program kerja yang bertujuan semata-mata hanya untuk memajukan dan mensejahterakan daerah yang akan dipimpinnya nanti, serta yang mau dan mampu mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partainya. Sehingga sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa kursi Kepala daerah harus diisi oleh putra putri terbaik bangsa. Kursi Kepala Daerah tidak boleh diberikan kepada sembarang orang yang tidak kompeten. Bila daerah diurus secara serampangan oleh orang yang tidak profesional, tentu akan menyengsarakan masyarakatnya. Apabila seluruh sumber daya di daerah tidak dikelola dengan baik, tentu tidak akan memberi manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila anggaran daerah tidak diatur dengan benar, tentu pembangunan akan menjadi tidak tepat guna. Apabila aparatur Pemerintah Daerah tidak di-lead dengan bijak, tentu jalannya roda pemerintahan akan 5 pincang dan bahkan kehilangan arah. Apabila potensi SDM di daerah tidak di- manage dengan cerdas, tentu peluang orang-orang hebat di daerah untuk maju dan berkembang akan pupus di tengah jalan. Dan pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat, termasuk diri Pemohon sendiri. Sehingga pajak serta retribusi daerah yang sudah kita bayar pun terasa seperti sia-sia, karena masih banyak hak-hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang tidak dapat direalisasikan. Selanjutnya, untuk alasan permohonan per tiap-tiap norma yang diajukan uji materilnya, lebih spesisifik akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada; Bahwa mensyaratkan tingkat pendidikan calon Kepala Daerah paling rendah hanya sebatas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada, menurut Pemohon hal tersebut kurang sejalan dengan semangat yang dipatrikan dalam UUD 1945. Bagaimana mungkin seorang Kepala Daerah akan mampu memajukan pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 jika yang bersangkutan hanya lulusan SLTA atau sederajat. Bagaimana mungkin seorang Kepala Daerah akan punya smart concept perihal program pengembangan SDM jika yang bersangkutan saja tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Bagaimana mungkin yang bersangkutan akan sanggup membangun kemandirian ekonomi di daerahnya jika tidak pernah melakukan analisis akademik sebelum merumuskan arah kebijakan seperti ilmu yang diperoleh waktu kuliah. Bagaimana mungkin yang bersangkutan akan sukses memberdayakan UMKM dan sektor-sektor ekonomi potensial di daerahnya tanpa memahami proses dan dinamika perekonomian yang ada di daerahnya. Bagaimana mungkin yang bersangkutan akan memiliki strategi untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah apabila tidak tahu metodologi apa yang akan diterapkan. Bagaimana mungkin yang bersangkutan akan bisa menyusun rencana anggaran daerah yang ideal, sehingga belanja yang ditetapkan sesuai skala prioritas dan tidak besar pasak dari pada tiang, jika hanya berbekal ilmu dari bangku SLTA atau sederajat saja. Pemohon hanya mencoba membuka mata hati kita semua, dan sama sekali tidak ada maksud untuk merendahkan lulusan SLTA atau sederajat. Namun 6 untuk mencari seorang calon pemimpin, seorang calon Kepala Daerah, tentu akan lebih baik dan akan memberi nilai tambah jika yang dipilih adalah figur- figur yang mempunyai kemampuan akademis, wawasan dan kerangka berfikir minimal setingkat sarjana. Apalagi saat ini sudah sangat banyak masyarakat Indonesia yang bergelar sarjana, sehingga tidak terlalu sulit dalam hal pencarian kandidat. Walaupun tidak ada jaminan yang absolut antara jenjang pendidikan dengan sebuah keberhasilan, akan tetapi setidaknya seorang sarjana mempunyai mindset, perspektif dan paradigma yang jauh lebih matang. Mereka lebih terbiasa menganalisis masalah sehingga mencapai suatu kesimpulan yang kelak akan dikonversi menjadi sebuah kebijakan jika yang bersangkutan menjadi Kepala Daerah. Karena pada kenyataannya, memang lebih banyak ilmu dan pengetahuan yang diperoleh ketika di bangku kuliah dibanding waktu masih di SLTA. Antara lain seperti ilmu metodologi berfikir dan analisis mandiri terhadap suatu masalah yang diperoleh ketika penyusunan makalah dan skripsi, kemudian pengetahuan tentang pembangunan karakter dan sosial kemasyarakatan yang diperoleh ketika langsung terjun ke lapangan dalam bentuk praktek kerja ataupun kuliah kerja nyata. Sehingga ketika seorang sarjana menjadi Kepala Daerah nanti, yang bersangkutan lebih bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang paling ideal. Yang bersangkutan akan lebih mudah mencari solusi atas permasalahan- permasalahan yang timbul di masyarakat. Dan yang bersangkutan diyakini akan dapat melahirkan visi, misi dan program kerja yang lebih bagus, sistematis dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Jika untuk menjadi seorang Kepala Daerah tidak perlu kuliah, bisa jadi norma tersebut akan men-downgrade kualitas SDM bangsa kita. Dan bukannya tidak mungkin juga akan memberangus semangat belajar anak-anak Indonesia yang mempunyai cita-cita tinggi, karena sebelumnya mereka memasukan perkuliahan sebagai salah satu tahapan yang harus dilewati sebelum menggapai cita-citanya. Di sisi lain, yang bercita-cita menjadi Kepala Daerah tidak perlu repot-repot lagi memikirkan bagaimana kuliahnya nanti, apalagi yang sejak lahir sudah memiliki privilege, mungkin sudah terdoktrin dibenaknya bahwa pendidikan di bangku kuliah itu tidak lagi penting. Karena tanpa kuliah pun, ketika nanti sudah menjadi Kepala Daerah, mereka bisa memerintah sarjana-sarjana yang menjadi bawahannya, bahkan yang sudah S3 sekalipun. 7 Kondisi tersebut tentulah tidak sehat dan akan merugikan bangsa kita sendiri. Mayoritas perusahaan swasta di luar sana saja, dalam merekrut karyawan staf biasa, yang jobdesk-nya lebih bersifat administratif, sudah sangat jarang yang mau menerima lulusan SLTA atau sederajat. Dan bagi yang sudah sarjana sekalipun, harus melewati berbagai macam tes dan ujian seleksi sebelum dapat menduduki posisi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan proses rekrutmen ASN baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemilihan kandidat tidak hanya dilihat dari personality-nya saja, tapi juga ditentukan oleh nilai kemampuan akademisnya. Nah, apalagi untuk mencari seorang Kepala Daerah, yang notabene merupakan atasan dari ribuan pegawai di daerah, yang jobdesk-nya jauh lebih berat dari sekedar pekerjaan administratif. Karena selain harus memiliki kemampuan leadership yang bagus, serta skil komunikasi dan negosiasi yang baik, otaknya juga harus penuh dengan ide-ide dan gagasan kreatif agar mampu memajukan dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya kelak. Sehingga sudah sewajarnya persyaratan dan proses penyaringan untuk menjadi Kepala Daerah harus lebih ketat dan selektif, agar output-nya juga bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik dan lebih berkemampuan. Maka dari itu, Pemohon menilai bahwa mensyaratkan tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon Kepala Daerah bukanlah keputusan yang tepat di era modern sekarang ini. Bahkan jika Kepala Daerahnya minim kemampuan seperti yang dijabarkan di atas, hal tersebut justru akan bertentangan dengan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga masyarakat di daerah, termasuk Pemohon, berpotensi akan kehilangan atau setidaknya akan berkurang haknya untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jika tuntutan ini dikabulkan, Pemohon sangat yakin akan memberi efek positif pada banyak hal termasuk pada iklim perpolitikan di Indonesia. Partai-partai politik pun akan segera berbenah diri memperbaiki proses kaderisasi di internal partainya. Pemilihan figur-figur yang akan diusung menjadi calon Kepala Daerah, akan dipilih dengan pertimbangan utama berdasarkan kapabilitas dan latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan popularitas semata. Apalagi jika 8 kita melihat pola pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini terjadi di Indonesia. Sebagian besar yang menjadi calon, sebelumnya adalah seorang Kepala Daerah. Oleh karena itu, sebagai bibit calon pemimpin bangsa, dipandang perlu untuk mensyaratkan batas pendidikan minimal sarjana atau sederajat kepada seluruh calon Kepala Daerah sedari awal. Sehingga pada masa yang akan datang, di masa depan, semua calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia secara otomatis adalah figur-figur terbaik dengan latar belakang pendidikan paling rendah sarjana. Tanpa perlu lagi buang-buang energi untuk mengubah Undang Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkhusus untuk klausul batas pendidikan paling rendah untuk Capres dan Cawapres. 2. Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada; Perihal usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, menurut Pemohon hal tersebut kurang sejalan dengan semangat yang dipatrikan dalam UUD 1945. Terutama perihal batasan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang tidak diketahui secara pasti apa pertimbangan dan argumentasi ilmiahnya sehingga membuka ruang perdepatan yang tidak berkesudahan di ranah publik. Padahal kan bisa saja disamakan dengan batasan usia untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Karena jika menggunakan personality dan kapabilitas seorang Kepala Daerah sebagai parameter penilaian yang paling esensial, bukan tentang luas cakupan wilayah kerja, tentu tidak ada perbedaan yang signifikan antara jabatan-jabatan tersebut, kurang lebih sama, terlebih dalam konteks kemampuan membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Maka dari itu, Pemohon berpendapat bahwa batas usia minimal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang paling tepat adalah 30 (tiga puluh) tahun, disamakan saja dengan batas usia untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. 9 Menurut Pemohon, mensyaratkan batasan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota seakan-akan memberi kesan bahwa keberadaan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam struktur organisasi negara ini tidaklah begitu penting. Melegalkan seseorang yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun untuk memimpin sebuah Kabupaten/Kota, seakan-akan mengisyaratkan bahwa eksistensi jabatan tersebut tidaklah begitu berpengaruh. Bahkan bisa menimbulkan prasangka buruk bahwa ditentukan demikian agar kepemimpinannya masih bisa di-drive dan/atau agar kebijakannya masih mudah diintervensi. Mengizinkan seorang anak muda yang masih berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi pemimpin suatu Kabupaten/Kota, terkesan seperti sebuah lelucon, namun sangatlah tidak lucu karena lebih terlihat sebagai sebuah kekonyolan. Apalagi jika yang bersangkutan dengan usia segitu hanya lulusan SLTA atau sederajat pula, kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikannya untuk daerah yang akan dipimpinnya kelak. Jangankan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, kemampuan yang bersangkutan dalam memimpin sebuah tim besar yang bernama Pemerintah Daerah saja masih diragukan. Pengalaman sebanyak dan sehebat apa yang bisa diaplikasikannya ketika menjadi Kepala Daerah di usia segitu. Integritas seperti apa yang bisa dijanjikannya bila masih belum pernah mengenal godaan dan tekanan dalam menjalankan pemerintahan. Apa di usia segitu yang bersangkutan mampu merangkul dan memotivasi seluruh elemen masyarakat di daerah termasuk para investor, para tokoh adat dan tokoh agama untuk bahu membahu membangun daerahnya. Apa di usia segitu yang bersangkutan sudah memiliki strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberantas kriminalitas di daerahnya. Apa di usia segitu yang bersangkutan mampu menjadi solution maker dan menjadi juru damai ketika ada konflik horizontal di daerahnya. Padahal sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah, maju tidaknya suatu daerah serta nasib dan hajat hidup masyarakat di daerah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan Kepala Daerahnya. Seorang Kepala Daerah diberi wewenang lebih untuk mengurus daerahnya termasuk mengatur keuangan daerahnya. Dan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, 10 Kepala Daerah juga bertanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Jadi, selain mengemban tugas dan pekerjaan yang besar, seorang Kepala Daerah juga mempunyai tanggung jawab moril yang besar kepada rakyatnya. Tentu, jika semua tugas dan amanah tersebut tidak bisa diemban dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan baik, pada akhirnya akan merugikan hak-hak masyarakat, termasuk Pemohon. Salah satunya seperti dalam hal mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Bukannya Pemohon anti anak muda, karena ada juga anak muda Indonesia di usia segitu yang hebat dan sudah sukses. Namun biasanya hanya pada satu atau dua bidang saja, dan dengan lingkup kepemimpinannya yang relatif kecil serta dengan tantangan yang relatif kecil juga. Kondisi yang tentu sangat berbeda dengan posisi seorang Kepala Daerah yang lingkup, kompleksitas dan keberagaman tantangannya jauh lebih besar. Jadi sesungguhnya tugas dan pekerjaan seorang Kepala Daerah sangatlah tidak mudah, butuh figur yang matang dalam berfikir dan bersikap, butuh figur yang bagus skill komunikasinya, butuh figur yang punya wawasan luas dan segudang pengalaman, butuh figur yang jam terbang dan kemampuan leadership yang mumpuni, butuh figur yang piawai mengontrol situasi apapun yang terjadi di daerahnya. Dan semua itu agak sulit ditemukan dalam diri seseorang yang berusia dibawah 30 (tiga puluh) tahun. Tidak terlalu sulit menemukan teori atau pendapat para ahli, filsuf maupun para pesohor dunia yang menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa usia di bawah 30 (tiga puluh) tahun belumlah layak untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan di usia tersebut, untuk memimpin dan mengontrol sikap serta ego dirinya sendiri saja terkadang masih banyak yang kerepotan. Di usia tersebut, untuk menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana saja terkadang masih banyak yang kesulitan. Andaikan hari ini dilakukan polling ke seluruh masyarakat Indonesia, kami yakin akan banyak yang tidak setuju dengan batasan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota seperti yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU PIlkada tersebut. 11 3. Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada; Memberikan kesempatan selama 2 (dua) kali masa jabatan kepada seorang Kepala Daerah untuk posisi dan jabatan yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang Undang Pilkada, menurut Pemohon hal tersebut tidak sejalan dengan semangat yang dipatrikan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3). Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dinilai akan berkurang jika petahana diperbolehkan untuk maju lagi ke periode 2 (dua). Menantang petahana untuk bertarung di periode ke-2 nya adalah pekerjaan yang sangat berat. Seluruh kemudahan dan fasilitas yang sedang dikuasainya bisa saja digunakan untuk memenangkan kontestasi. Seluruh perangkat yang berada di bawah kekuasaannya bisa saja tiba-tiba berubah menjadi mesin tempur yang digunakan untuk memenangkan pilkada. Walaupun secara aturan hal tersebut dilarang, akan tetapi selalu saja terjadi. Kenyataan inilah yang membuat banyak penantang tidak mau dan tidak berani maju melawan petahana karena probabilitas untuk menang sangatlah kecil. Mereka lebih memilih untuk menunda sampai sang petahana menyelesaikan 2 (dua) periode masa kepemimpinannya. Walaupun di beberapa daerah ada juga petahana yang kalah, akan tetapi jumlahnya tidaklah seberapa. Jadi, bila klausul ini tetap diberlakukan, selain akan menghabiskan uang negara yang tidak sedikit dalam penyelenggaraan pilkada, uang yang sebagian besar berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan, diyakini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pada umumnya. Meskipun dari sisi regulasi, peluang bagi setiap kandidat tidak ada yang dikurangi. Namun secara empiris, kenyataan seperti itu selalu saja terjadi dari waktu ke waktu. Problematis memang, karena dari sisi petahana sendiri, implementasi aturan tersebut juga mengandung resiko yang cukup besar. Pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara menjadi sangat mungkin untuk terjadi. Baik disengaja ataupun tidak, yang pasti akan sangat sulit untuk dihindari oleh sang petahana. Potensi keterlibatan perangkat dan aparat Pemerintah Daerah dalam politik praktis, juga agak sulit dinafikan. Sehingga dipastikan akan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah. Para pegawai Pemda yang seharusnya bertugas melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerahnya secara adil, bisa saja dipaksa atau 12 terpaksa berlaku diskriminatif, di mana masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendukung calon petahana, akan mendapat prioritas utama, sedangkan yang tidak mendukung calon petahana akan dinomor duakan, diabaikan atau bahkan diancam. Fenomena ini pun sudah menjadi rahasia umum, bahkan tidak sedikit yang sudah sampai berproses ke jalur hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya tentu akan merugikan masyarakat daerah, termasuk Pemohon. Hak-hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus disediakan Pemerintah melalui Pemerintah Daerah, menjadi sukar untuk terpenuhi. Dan pajak serta retribusi daerah yang telah dibayarkan masyarakat termasuk Pemohon, akan terasa sia-sia dan tidak berguna. Jikalau niat dan tujuan menjadi Kepala Daerah adalah murni untuk mengabdi kepada masyarakat melalui manifestasi seluruh visi, misi, dan program- program kerja yang telah dijanjikan, tentu 1 (satu) periode saja sudah cukup. Dan sepertinya untuk lingkup di daerah, hampir tidak ada program kerja yang membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk menuntaskannya, sehingga tidak bisa lagi dijadikan sebagai alasan untuk tetap ingin melanjutkan kepemimpinannya sampai periode ke-2 (dua). Bila yang bersangkutan berhasil membangun dan memajukan daerah yang dipimpinnya, silahkan naik kelas ke jabatan yang lebih tinggi, atau tularkan keberhasilan tersebut ke daerah-daerah lain dengan mengikuti pilkada di daerah lain. Karena jika terlalu lama berkuasa di suatu tempat, akan sangat rentan menimbulkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perlu mengubah atau mengganti bunyi pada Pasal 7 ayat (2) huruf c tersebut dari “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat”. 13 3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perlu menghapus frasa “25 (dua puluh lima) tahun” pada bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e sehingga menjadi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. 4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perlu menghapus frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan” pada bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf n sehingga menjadi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang NKRI 1945 Amandemen dalam satu naskah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 14 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 15 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 16 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n UU 10/2016, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n UU Pemilukada: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. …. c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. … e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. … n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; dijelaskan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia selaku pembayar pajak dan retribusi daerah; 3. Bahwa Pemohon bukanlah pendukung calon Kepala Daerah tertentu dan juga tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, melainkan anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini yang tidak mau daerah atau kampung halaman terbelakang dan tidak mau daerah tempat domisilinya tidak berkembang; Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon dalam mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia telah membuktikannya dengan menyampaikan bukti berupa kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-1]. Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan status Pemohon sebagai pembayar pajak dan 17 retribusi daerah dengan norma yang dimohonkan pengajuan serta potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 maupun uraian yang menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya menguraikan sebagai warga daerah yang tidak ingin daerah atau kampung halaman terbelakang dan daerah domisilinya tidak berkembang jika dipimpin oleh kepala daerah yang tidak bisa memajukan dan mensejahterakan daerahnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian atau potensi kerugian yang dialami atau akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan setelahnya. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah antara lain syarat minimum pendidikan, syarat minimum usia, dan pembatasan masa jabatan, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 18 [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera 19 Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah