72/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 72/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn. Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Wakaf Indonesia Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 17M RT. 029, Sungai Pinan Luar, Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 72/PUU-XXI/2023 pada tanggal 5 Juli 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan PUU (pengujian materil) tujuan UU Wakaf, mengenai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 UU Wakaf. 2. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan PUU terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkakamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; 3 d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa dengan demikian, dan berdasarkan dasar hukum atau ketentuan- ketentuan yang diuraikan tersebut di atas, oleh karena permohonan a quo adalah berkaitan dengan PUU, khususnya mengenai ketentuan Pasal 56 UU Wakaf, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. B. OBYEK PERMOHONAN Pemohon dengan ini mengajukan permohonan PUU, yaitu pengujian materil terhadap norma Pasal 56 UU Wakaf, yang selengkapnya berbunyi: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Terhadap Pasal 7; Pasal 28D ayat (3); dan 28I ayat (2) UUD 1945. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan PUU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara PUU, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan PUU ini, sebagai berikut: Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai perorangan, warga negara Indonesia, dan anggota BWI. Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dimuat dan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021, yaitu sebagai berikut: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 5 d. lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan, tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Kerugian Konstitusional Pemohon a. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah, hilangnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk menjalankan jabatan dan pengabdian sebagai anggota BWI selama 2 (dua) tahun, karena berlakunya suatu undang-undang, khususnya Pasal 56 UU Wakaf. Pasal 56 UU Wakaf menyatakan: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Ketentuan ini menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang meberikan batas waktu urusan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, untuk satu masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Walaupun Pasal 7 UUD 1945 ini mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, namun menurut Pemohon dapat dijadikan dasar atau landasan dan role model, serta dapat menjadi kepastian 6 standar, termasuk standarisasi masa jabatan lembaga negara independen non kementerian di dalam rumpun pemerintahan. Dan hal ini sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen non-kementerian yang ada saat ini, kecuali BWI. b. Bahwa apabila Pasal 7 UUD 1945 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 56 UU Wakaf tersebut, dan hal itu berarti pengaturan masa jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi, dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, maka menurut pendapat Pemohon keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, dan atau menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan atau bila menimbulkan pelanggaran hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga negara, ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan dan diskriminasi. Maka dengan demikian, hal yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan tersebut dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. c. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, menjabat sebagai anggota BWI periode 2020-2023, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 UU Wakaf: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf kepada Pemohon adalah sebagai berikut: i. Secara spesifik dan aktual, menyebabkan masa tugas dan pengabdian Pemohon sebagai anggota BWI kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional, hanya 3 (tiga) tahun, sehingga hal ini berbeda dengan masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan atau anggota di hampir semua lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu independen. Sehingga sebagai akibat berlakunya Pasal 56 UU Wakaf yang berbeda dan diskriminataif tersebut, Pemohon dirugikan hak 7 dan/atau kewenangan konstitusionalnya selama 2 (dua) tahun dibandingkan dengan masa jabatan dan pengabdian pada hampir semua lembaga negara non kementerian lainnya. Oleh karenanya, pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Wakaf tersebut, tidak memberikan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahaan kepada Pemohon (Pasal 28D ayat 3); dan telah menimbulkan diskriminasi (Pasal 28I ayat 2) dengan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian lainnya. Penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan/tidak berkesamaan dengan masa jabatan dalam struktur ketatanegaraan yang sama. ii. Secara kelembagaan, bagi BWI kerugian spesifik dan aktual sebagai akibat keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf, yang memiliki perbedaan signifikan dalam masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian lainnya, tentu menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat BWI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Apakah kedudukan BWI berbeda dengan lembaga negara indpenden non kementerian lainnya, sehingga masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan anggotanya hanya 3 (tiga) tahun, karena masa jabatan ini sangat menentukan kedudukan dan derajat BWI sebagai salah satu lembaga negara independen non kementerian. Oleh karenanya, pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Wakaf tersebut, telah menimbulkan diskriminasi dengan lembaga negara independen non kemeneterian lainnya. Setidaknya, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan, sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan dan anggota BWI dengan pimpinan dan anggota lembaga negara independen lainnya dalam struktur 8 ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dalam hal kepastian hukum, apakah makna masa jabatan yang lebih pendek dapat dimaknai BWI lebih rendah kedudukannya dari lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya. Bahwa dengan demikian, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional lainnya bagi Pemohon adalah, tertutupnya hak memperoleh kesempatan yang sama, dan perlakuan diskriminatif atas berlakunya suatu undang- undang, khususnya Pasal 56 UU Wakaf, karena hanya memberikan masa jabatan 3 (tiga) tahun, sedangkan berbagai lembaga negara independen non kementerian lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh karenanya, perbedaan masa jabatan pimpinan dan anggota BWI dengan masa jabatan pimpinan dan anggota lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya, harus dinyatakan diskriminatif, tidak adil dan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan inkonstitusional. 5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; dan hak untuk mengeluarkan pendapat, berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Bahwa dengan demikian, dan berdasarkan dasar hukum atau ketentuan- ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon PUU dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta 9 Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU WAKAF 1. Bahwa PUU (uji materi) ini merupakan bagian dari perjuangan penyetaraan kedudukan BWI dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya, terutama dalam struktur negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatmen) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006). 2. Bahwa masa jabatan pimpinan dan anggota BWI, adalah berbeda dengan masa jabatan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non- kementerian lainnya, dan hal ini menurut Pemohon telah berlaku diskriminatif serta melanggar prinsip keadilan, dan kesetaraan. Menurut Pemohon, terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta diskriminatif terhadap masa jabatan 3 (tiga) tahun anggota BWI, mengingat terdapat 14 (empat belas) lembaga negara independen non-kementerian lainnya, yang memiliki periodisasi masa jabatan selama 5 tahun. Dan 2 (dua) diantaranya yang menurut istilah Pemohon adalah berada dalam satu cluster, sehingga tidak boleh diperlakukan berbeda dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan atau anggotanya, yaitu: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Bukti P-3); (2) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Bukti P-4). Bahwa bila membandingkan ketiga lembaga negara non kementerian tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH), maka Pemohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Ketiga lembaga negara tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama bersifat independent; 10 b. Ketiga lembaga negara tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) masing- masing dibentuk berdasarkan undang-undang; c. Pimpinan dan atau anggota dari ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan d. Pimpinan dan atau anggota dari ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang sama, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sehingga ketiganya (BWI, BAZNAS dan BPKH) patut diperlakukan sama, disetarakan, dan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan atau anggotanya, yaitu 5 (lima) tahun. 3. Bahwa selain kedua lembaga negara non kementerian tersebut (BAZNAS dan BPKH), masih terdapat 12 (dua belas) lagi lembaga negara independen non-kementerian lainnya yang juga memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru saja berubah dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/ PUU-XX/2022. Adapun lembaga negara independen non-kementerian, yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun tersebut, adalah sebagai berikut: a. Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu (Pasal 92 ayat 13 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumu). b. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha/KPPU (Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Sehat); c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM (Pasal 83 ayat 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); d. Komisi Yudisial (Pasal 29 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial); e. Komisi Aparatur Sipil Negara (Pasal 40 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara); 11 f. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pasal 75 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); g. Komisi Pemilihan Umum/KPU (Pasal 10 ayat 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); h. Lembaga Penjaminan Simpanan (Pasal 66 ayat 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpnan sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Menjadi Undang Undang); i. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK (Pasal 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban); j. Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Pasal 14 ayat 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan); k. Ombudsman Republik Indonesia/ORI (Pasal 17 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman); 4. Bahwa Pasal 55 UU Wakaf menyatakan: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh karenanya menurut Pemohon, BWI berada di dalam rumpun pemerintahan, sehingga periodisasi masa jabatannya selayaknya sama dengan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu 5 (lima) tahun, agar menjadi role model, dan dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi masa pembatasan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, salah satu indikator posisi ketatanegaraan adalah masa jabatan atau periodisasi kepemimpinan, sehingga periodisasi atau masa jabatan anggota BWI dalam struktur ketatanegaraan, harus setara dengan berbagai lembaga negara independen non-kementerian lainnya dalam periodisasi 5 (lima) tahun. Oleh karenanya, masa jabatan 5 (lima) tahun dapat dikategorikan sebagai cita hukum masa jabatan dalam UUD 1945, dan hal tersebut juga secara politik dikategorikan mekanisme lima 12 tahunan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 56 UU Wakaf yang mengatur masa jabatan anggota BWI 3 (tiga) tahun, bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 6. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga negaranya, maka guna menegakkan hukum dan keadilan, serta menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan atau periodisasi anggota BWI, menurut Pemohon seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara independen non- kementerian tersebut, yaitu selama 5 (lima) tahun. 7. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan, pengabdian dan masa kerja di berbagai bidang dalam pemerintahan, disadari atau tidak, sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan dengan periodisasi 5 (lima) tahun. Misalnya saja periodisasi perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), adalah 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik, selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran dengan berperspektif jangka menengah (5 tahun). Sehingga dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan dan atau anggota pada semua sektor publik seyogianya juga diatur selama 5 (lima) tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan obyektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan masing- masing sesuai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut. 8. Bahwa menurut Pemohon, diperlukan kesetaraan dan penyetaraan periodisasi masa jabatan anggota BWI, dengan periodisasi masa jabatan lembaga negara independen non-kementerian lainnya tersebut, yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga permohonan PUU (uji materi) ini juga bertujuan untuk mengindahkan kesetaraan kedudukan dan independensi BWI, yang merupakan salah satu lembaga negara independen non-kementerian. 13 9. Bahwa PUU (uji materi) yang diajukan Pemohon ini adalah bagian dari dialektika hukum, yang belum tentu benar atau salah. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon menggunakan hak yang dimungkinkan oleh konsitusi. E. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa UU Wakaf merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, diindahkan, dan dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Oleh karenya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 56 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 14 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Pasal 56 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, selanjutnya disebut UU 41/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 15 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 16 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 56 UU 41/2004 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 56 UU 41/2004 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2020 sampai dengan 2023; 4. Bahwa masa jabatan keanggotaan BWI yang diatur dalam Pasal 56 UU 41/2004 tersebut berbeda dengan masa jabatan lembaga independen non kementerian lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun sehingga merugikan Pemohon karena masa jabatan selama 3 tahun tersebut membatasi pengabdian Pemohon kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional dan menimbulkan pemaknaan yang menganggap BWI lebih rendah dari lembaga negara independen non kementerian yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun; 5. Bahwa menurut Pemohon, berbedanya masa jabatan keanggotaan BWI dengan lembaga negara independen non kementerian yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun tersebut menimbulkan kerugian konstitusional berupa hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 17 mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon sebagai anggota BWI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 56 UU 41/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 41/2004 dengan masa jabatan ketua dan/atau anggota lembaga negara independen non-kementerian lainnya telah memberikan perlakuan berbeda dan tidak memberikan keadilan serta ketidaksetaraan bagi BWI, terlebih lagi terdapat 2 lembaga negara independen non-kementerian yang berada dalam satu cluster dengan BWI yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) justru memiliki periodisasi masa jabatan selama 5 tahun; 18 2. Bahwa menurut Pemohon, BAZNAS dan BPKH memiliki persamaan, yaitu antara lain bersifat independen, dibentuk berdasarkan undang-undang, pimpinan dan/atau anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang sama yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sehingga dengan demikian BWI pun patut diperlakukan sama, disetarakan, dan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan atau anggotanya seharusnya yaitu 5 tahun; 3. Bahwa menurut Pemohon, selain BAZNAS dan BPKH masih terdapat 12 (dua belas) lagi lembaga negara independen non-kementerian lainnya yang juga memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru saja berubah dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 55 UU 41/2004 menyatakan keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga BWI berada di dalam rumpun pemerintahan dan periodisasi masa jabatannya sama dengan berbagai lembaga pemerintahan non kementerian lainnya yaitu 5 tahun agar dapat memberikan kepastian standar dalam hal pembatasan masa jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan dan masa kerja di berbagai bidang dalam pemerintahan sudah menjadi kebiasaan memiliki periodisasi 5 tahun, seperti periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah 5 tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik, selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran dengan berperspektif jangka menengah. Sehingga dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan dan atau anggota pada semua sektor publik seyogianya juga diatur selama 5 tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan obyektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan masa jabatan 5 tahun; 6. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya 19 menyatakan bahwa Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah pengaturan masa jabatan anggota BWI dalam norma Pasal 56 UU 41/2004 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam mempermasalahkan konstitusionalitas norma a quo Pemohon memperhadapkannya dengan masa jabatan anggota KPK yang telah diputus oleh Mahkamah dan masa jabatan lembaga yang serumpun dengan BWI, in casu BAZNAS dan BPKH. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang sangat penting bagi kehidupan umat yang memiliki harta benda untuk menentukan harta benda tersebut dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam kaitan ini, UU 41/2004 telah menentukan harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan mencermati jangkauan peruntukan 20 harta benda wakaf tersebut maka dapat dikatakan wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengatur secara jelas perbuatan hukum wakaf tersebut maka wajib ada pencatatan yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UU 41/2004 dan peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional agar tujuan dan fungsi wakaf dapat diwujudkan secara optimal maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU 41/2004]. [3.10.2] Bahwa UU 41/2004 telah menentukan pranata keagamaan BWI sebagai lembaga independen [vide Pasal 1 angka 7 UU 41/2004] yang pengaturannya serumpun dengan pranata keagamaan lainnya, yaitu undang- undang yang mengatur perihal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan undang-undang yang mengatur perihal Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang melakukan pengelolaan keuangan haji sebagai lembaga yang mandiri. Penegasan demikian telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011) bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan [vide Pasal 5 dan Pasal 9 UU 23/2011]. Rumusan yang sama ditentukan pula bagi kelembagaan BPKH bahwa BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun masa jabatan anggota badan pelaksana BPKH diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya [vide Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014)]. Sementara itu, jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK ditentukan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019]. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pembentukan 21 lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang- undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terhadap lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (main state organ), yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan demi tercapainya tujuan negara. Sementara itu, untuk lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 8 Februari 2018, bahwa: Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi 22 Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahkan, terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam constitutional importance [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023]. [3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan telah terjadi diskriminasi terhadap kelembagaan BWI karena masa jabatan anggotanya tidak sama (setara) jika diperhadapkan dengan lembaga serumpun, yaitu BAZNAS dan BPKH yang masa jabatan anggotanya adalah 5 (lima) tahun serta KPK yang telah diputus oleh Mahkamah masa jabatan anggota KPK adalah 5 (lima) tahun. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa wakaf dalam hal ini merupakan instrumen penting yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi memajukan kesejahteraan umum. Sehingga, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf demi melindungi harta benda wakaf maka diperlukan lembaga/badan yang dapat melaksanakan tugas- tugas berkaitan dengan perwakafan, yaitu BWI. Pembentukan BWI tersebut 23 tercantum dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) UU 41/2004 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 7 UU 41/2004 Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pasal 47 UU 41/2004 (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 49 ayat (1) UU 41/2004 (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas wewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dengan merujuk pada Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) UU 41/2004 tersebut telah jelas bahwa BWI dibentuk secara khusus untuk melaksanakan kegiatan perwakafan sesuai dengan prinsip syariah. BWI dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. [3.11.2] Bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, BWI memiliki anggota yang proses rekrutmennya diatur dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2004, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 55 (1) UU 41/2004 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 24 Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2004 (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2004 maka dapat diketahui bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI dilakukan oleh Presiden. Namun, untuk proses pengangkatan anggota BWI yang pertama kali diusulkan oleh Menteri kepada Presiden dan pengangkatan untuk selanjutnya diusulkan oleh BWI, di mana pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tersebut ditentukan oleh BWI sendiri dalam Peraturan BWI [vide Pasal 55 ayat (3) UU 41/2004]. [3.11.3] Bahwa dengan mencermati secara komprehensif UU 41/2004, dapat dikemukakan bahwa BWI dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu UU 41/2004, merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas penting pemerintahan hanya di bidang perwakafan, dan proses rekrutmen anggota lembaga/badan melalui proses rekrutmen anggota dan/atau pimpinannya dilakukan oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan BWI adalah penting secara institusional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, khususnya di bidang perwakafan sesuai dengan tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam UU 41/2004. [3.11.4] Bahwa lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan BWI memiliki kesamaan dengan salah satu lembaga independen, yaitu KPK sehingga sudah sepatutnya periode masa jabatan bagi anggota BWI mendapatkan perlakuan yang sama dengan KPK sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Menurut Mahkamah, ihwal tersebut tidak dapat dikomparasikan begitu saja sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun BWI oleh UU 41/2004 disebut sebagai lembaga independen [vide Pasal 1 angka 7 UU 41/2004] dan KPK juga merupakan lembaga independen, namun tugas, fungsi, dan wewenang KPK tidak dapat disetarakan dengan BWI karena KPK menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Artinya, KPK termasuk lembaga constitutional 25 importance sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi karena adanya perbedaan masa jabatan anggota BWI yang tidak 5 (lima) tahun sebagaimana lembaga serumpun yaitu BAZNAS dan BPKH, serta meminta penyetaraan sebagaimana masa jabatan KPK yang telah diputus oleh Mahkamah menjadi 5 (lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022]. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. 26 Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berkenaan dengan kutipan putusan di atas, adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI dengan BAZNAS dan BPKH menurut Mahkamah, baik BWI maupun BAZNAS dan BPKH merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh main state organ atau auxiliary state organ yang telah ada. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota di BWI dengan anggota di BAZNAS dan BPKH. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 56 UU 41/2004 bersifat diskriminatif tidak beralasan menurut hukum; Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan hak Pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 (lima) tahun, tidak ada kaitannya dengan Pasal 56 UU 41/2004 karena perbedaan masa jabatan keanggotaan di ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS, dan BPKH) tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, juga tidak membatasi pengabdian kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional. Menurut Mahkamah, pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan 27 suatu lembaga, badan, atau organ, serta tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Justru dengan adanya perbedaan tersebut memberikan pilihan kepada warga negara Indonesia tentang kepastian hukum untuk menentukan berapa lama dirinya dalam pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BWI, BAZNAS, dan BPKH tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan UUD 1945 karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo yang menyatakan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 56 UU 41/2004 tidak bersifat diskriminatif sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 28 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. ttd. 29 Suhartoyo Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah