72/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 72/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Pekerjaan : Guru Besar - Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiiyah dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi. Alamat : Jalan Mutiara 2 Blok H, Nomor 12, RT. 002/012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fardiaz Muhammad, S.H. Pekerjaan : Swasta. Alamat : Jalan Sadewa 10, RT. 052/011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Resti Fujianti Paujiah, S.H. Pekerjaan : Karyawan. Alamat : Jalan Rendang Barat, Nomor 10, RT. 003/004, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2022, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Supriyadi, S.H., M.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond yang berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B, Lantai 3, Nomor TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 4 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 Juli 2022 dengan Nomor 72/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 5 Agustus 2022, pukul 11.30 WIB, serta perbaikan permohonan kedua yang diterima Mahkamah pada 8 Agustus 2022, pukul 11.18 WIB, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Obyek Permohonan : Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 : Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Batu Uji: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945: 3 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Maka, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan dibawah kekuasan kehakiman diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 3. Bahwa kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003” (Bukti P-1) sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226), selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2011” (Bukti P-2) dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 ditegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4 4. Bahwa selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48 Tahun 2009”), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa penegasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2 Tahun 2021) yang menyatakan : “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa mengenai hierarki berlakunya undang-undang, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut “UU No. 12 Tahun 2011” (Bukti P- 16) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 15 Tahun 2019”), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut “UU No. 13 Tahun 2022” (Bukti P- 17), diatur bahwa kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang- undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pemohon, menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Yang dimaksud hak konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Nomor. 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3. Bahwa dalam praktek beracara, subyek hukum yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu 6 Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) No. 24 Tahun 2003, perlu dijelaskan kedudukan hukum masing-masing Pemohon, sebagai berikut: 4.1. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7), selain itu Pemohon I merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Periode 2009 - 2011 (Bukti P-8) yang harus berhenti dengan usia pensiun 56 tahun karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun Panitera (Bukti P-9) dan saat ini berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) (Bukti P-10) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Bukti P-11) yang sangat berkaitan pula dengan penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi dan selalu memberikan gambaran bahwa MK adalah model peradilan pelindung hak 7 konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan layanan transparan, cepat tanpa biaya dan profesional; 4.2. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-12), selain itu Pemohon II baru menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan Ijazah dan Tanda Lulus (Bukti P-13) dan saat ini bekerja di kantor pengacara yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan peradilan oleh kepaniteraan sebagai salah satu supporting di Mahkamah Konstitusi, dan sangat berkepentingan terselenggaranya layanan peradilan Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan MK RI dengan konsep layanan cepat, transparan dan akuntabel; 4.3. Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-14), selain itu Pemohon III sebagai lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia (Bukti P-15) yang semula merupakan Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI) Pengayoman yang didirikan oleh Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM tahun 1987 pada masa Menteri Kehakiman Ismail Saleh berkeinginan menjadi pegawai di lingkungan peradilan, khususnya kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi syarat sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003. 5. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020. 6. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, terdapat lima syarat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8 b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memiliki hak-hak konstitusional berupa kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, para Pemohon juga memiliki hak- hak konstitusional sebagai berikut: (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 8. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal yang diuji, dengan alasan: 8.1. Pemohon I, adalah mantan Panitera Mahkamah Konstitusi, Pemohon I diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/M Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 (vide Bukti P-8) dan diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 (vide Bukti P-9). Secara faktual, Pemohon I telah mengalami kerugian konstitusional sejak pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 7A ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 3 September 2010 Pemohon I genap berusia 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga harus pensiun sebagai PNS dan berhenti dari jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi. Apabila 9 penetapan pensiun panitera pada saat itu merujuk pada ketentuan masa pensiun jabatan Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti) pada badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yang menetapkan batas usia pensiun 60 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat pertama, dan pensiun 62 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka pada saat Pemohon I berusia 56 tahun seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi. Adapun terhadap berlakunya ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, sekalipun Pemohon I pada saat mengajukan permohonan telah memasuki masa pensiun, namun sebagai wujud kepedulian yang nyata terhadap korps kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan/atau sebagai wujud pertanggungjawaban moral selaku dosen/guru besar hukum tata negara, yang mengajarkan materi hukum dan hak asasi manusia dan juga materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kepada para mahasiswanya, Pemohon I tergerak untuk memperjuangkan persamaan kedudukan Pegawai ASN dalam jabatan panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan di lingkungan lembaga atau departemen. Norma hukum yang mengatur tentang usia pensiun ASN dengan kualifikasi jabatan dan tanggung jawab yang setara, baik yang mengabdi di Departemen atau Kementerian Lembaga Negara maupun di Lembaga Peradilan tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan perlakuan. Selain itu selaku pengajar, Pemohon I juga khawatir manakala organisasi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak ikut bergerak dinamis seiring dengan semakin berkembangnya ragam perkara ketatanegaraan yang dihadapkan kepada Hakim Konstitusi. Bahkan, dari sisi kuantitas, jumlah perkara yang ditangani dari tahun ke tahun semakin meningkat. Termasuk, dalam hal akan menghadapi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, pemilihan secara serentak 2024, mulai dari Pilpres, Pileg, yang dilanjutkan dengan Pilkada di seluruh daerah 10 otonom, yang kesemuanya diamanahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasilnya. Tentu saja, dengan organisasi kepaniteraan yang teramat sangat sederhana dan tidak mengalami perubahan sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, secara potensial maupun faktual pasti, para Yang Mulia Hakim Konstitusi sendiri yang langsung terdampak. Sebab, kepaniteraan akan kewalahan mensupport kinerja Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara ketatanegaraan dan perkara kepemiluan, yang semakin ke depan tidak saja semakin banyak, namun juga semakin kompleks kualitas perkaranya. Oleh karenanya, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memberi penguatan di jajaran kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, baik dalam konteks pesta demokrasi terbesar di tahun 2024 maupun dalam rangka memperkuat kualitas penanganan perkara. Dengan dikabulkannya permohonan uji material ini, secara potensial, Pemohon I telah memperjuangkan jajaran ASN di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kesamaan hak dengan ASN di Lembaga dan/atau kementerian sehingga tidak lagi mengalami kerugian konstitusional. 8.2. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia, Sarjana Hukum yang berpotensi untuk meniti karir sebagai ASN melalui proses rekruitmen yang terbuka. Dengan usia yang relatif muda masih terbuka jalan untuk membina karier dalam dunia peradilan dan tidak tertutup kemungkinan bagi Pemohon II dan Pemohon III menjalani pekerjaan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sampai jenjang karier tertinggi sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi keinginan yang sangat diharapkan karena Mahkamah Konstitusi telah menjadi sosok peradilan yang modern dan terpercaya dengan layanan yang benar-benar cepat, akuntabel dan transparan. Pemohon II sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mempunyai alumni yang banyak terjun sebagai praktisi hukum, baik itu hakim, jaksa maupun pengacara, termasuk tidak sedikit pula yang berkarir menjadi ASN diberbagai instansi dan lembaga negara. Bahkan, 11 tercatat, salah satu alumnus terbaiknya mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Demikian halnya Pemohon III sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi yang mempunyai alumni yang banyak terjun sebagai praktisi hukum. Sejarah mencatat, lulusan perdana ALTRI tahun 1990 dan lulusan kedua tahun 1991, keseluruhannya diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung dan sebagian alumni sampai saat ini telah memegang jabatan hakim, panitera, jurusita, di pengadilan negeri/agama dan tata usaha negara. Sejak kelulusan perdana sampai dengan tahun 2014 Akademi Litigasi telah meluluskan 1.640 (Februari 2018), diantara lulusannya sebanyak 702 alumni atau 45% bekerja sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Adapun selain dan selebihnya ada yang bekerja sebagai tenaga advokat, ataupun pegawai pada bagian hukum di berbagai perusahaan swasta di Indonesia. Lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Pengayoman menjadi tonggak awal kepaniteraan Mahkamah Konstitusi karena panitera pengganti yang menjadi tulang punggung Mahkamah Konstitusi berasal dari panitera pengganti peradilan di lingkungan Mahkamah Agung hingga beberapa saat terakhir (sumber: https://stihlitigasi.ac.id/info/index/ sejarah). Dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli hukum, Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Pimpinan Akademi Litigasi mengusulkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Tinggi, perubahan bentuk dari Akademi Litigasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 508/E/O/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 tentang Izin Perubahan Nama Akademi Litigasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Pemohon III berpotensi mengikuti jejak langkah karir alumnus pendahulunya untuk berkarier sebagai ASN di bidang peradilan, baik itu karir kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi maupun di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 12 9. Bahwa dalam hal permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat kepastian hukum atas jenjang karir dan pensiun yang diberlakukan terhadap panitera, panitera muda, dan panitera pengganti untuk kejelasan dan ketegasan, karena semakin lengkapnya organisasi kepaniteraan, sehingga menjadi lebih memberikan kesempatan berkarir yang berkepastian hukum yang adil, khususnya kepada Pemohon II dan Pemohon III, sebagai cerminan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan sosial. 10. Selain itu semakin jelasnya jenjang karier yang didukung dengan struktur organisasi kepaniteraan yang semakin lengkap akan lebih menjamin terselenggaranya peran dan layanan peradilan yang didukung supporting unit yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, akuntabel dan transparan dalam upaya mewujudkan Peradilan Konstitusi yang independen dan imparsial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon, baik Pemohon I, II, dan III, telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan potensial pasti mengalami kerugian konstitusional, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2022 terhadap UUD 1945. III. Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Permohonan Permohonan Tidak Nebis In Idem 1. Bahwa permohonan ini dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 72/PUU- XX/2022, diajukan terhadap Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa norma tentang kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2012 pernah diajukan permohonan pengujian, yakni terhadap Pasal 7A ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diregister dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012. 3. Bahwa permohonan a quo telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan diadili dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tertanggal 25 September 2012, dengan amar sebagai berikut: 13 2.1. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”. 2.2. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”, mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”. 4. Bahwa pada tahun 2020, Pembentuk Undang-Undang mengesahkan Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, terdapat perbedaan Undang-Undang yang dijadikan obyek uji materiil antara permohonan saat ini dengan permohonan terdahulu pada tahun 2012. Permohonan yang diajukan para Pemohon atas berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020, adalah permohonan yang tidak nebis in idem dengan permohonan dalam Register Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 atas berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 14 Alasan-Alasan Permohonan 5. Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan pengujian, selengkapnya berbunyi: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.” 6. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, organisasi kepaniteraan yang memegang jabatan fungsional untuk menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi, terdiri dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti saja, tanpa ada jabatan fungsional lainnya sebagaimana jabatan fungsional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), dan yang usia pensiunnya sama diantara ketiga jabatan fungsional kepaniteraan tersebut, yakni usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. 7. Bahwa norma Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tersebut tidak memberikan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan kepada warga negara yang memegang jabatan fungsional di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Argumentasi para Pemohon mendasarkan pada 7 (tujuh) alasan: 7.1. Alasan pertama, bahwa jabatan fungsional kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh pegawai dengan status sebagai pegawai negeri sipil (“PNS”) atau yang berdasarkan UU ASN, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“Pegawai ASN”). Sebagai Pegawai ASN, pemegang jabatan fungsional kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tunduk dan terikat pada manajemen ASN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ASN, Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 15 korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam manajemen ASN, diberlakukan jenjang karir untuk jabatan fungsional, yang terdiri atas: ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU ASN. Akan tetapi, jenjang karir untuk jabatan fungsional di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, hanya terdiri atas panitera, panitera muda, dan panitera pengganti sebagai jabatan fungsional, tanpa ditetapkan sebagai fungsional keahlian yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama dalam fungsi kepaniteraan sebagai supporting unit, serta tanpa ada pula penegasan kedudukan kesetaraan perlakuan ditetapkannya panitera sebagai jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon Ia) dan panitera muda sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon IIa) yang menjalankan fungsi pembinaan dan fungsi manajerial dan koordinasi di bidang teknis administratif peradilan (judicial administratif). Padahal, penyelenggaraan dukungan dengan fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan pengawasan oleh panitera dan panitera muda adalah dalam rangka menjamin terselenggaranya fungsi teknis peradilan, administrasi perkara dan teknis kegiatan peradilan dan tugas- tugas lainnya yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari sisi integritas, kapabilitas maupun akuntabilitasnya. Oleh karenanya, penghargaan dan perlindungan oleh negara dan lembaga terhadap pemegang jabatan tersebut perlu dijamin dan diwujudkan sehingga memiliki kepastian hukum. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang sejajar dengan Lembaga Kepresidenan dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya, maka jabatan dalam kepaniteraan yang menjalankan fungsi pembinaan dan manajerial di bidang teknis administrasi justisial dapat disejajarkan dengan jabatan tinggi pratama untuk panitera muda (eselon IIa) dan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon Ia) untuk panitera. Apalagi, bahwa kepaniteraan merupakan judicative heavy yang mengemban tugas administrasi judisial, yang di dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden 16 berdasarkan usulan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sejajar dengan kesekjenan sebagai executive heavy, yang mengemban tugas teknis administratif Lembaga, bahkan mungkin dapat dikatakan lebih tinggi, karena kepaniteraan merupakan core business Mahkamah Konstitusi yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan dalam penanganan perkara konstitusi. Hal ini juga terbukti dengan nomenklatur organisasinya yang digunakan dalam UU Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, dengan tugas dan fungsi pembinaan dan manajerial yang diemban oleh panitera muda dan panitera, maka masing-masing dapat ditetapkan sebagai ahli madya dan ahli utama. Hal tersebut untuk menyelaraskan dengan tujuan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, sehingga menjadi tercipta perlakuan yang sama dan layak dalam hubungan kerja, serta memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada Pegawai ASN di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 7.2. Alasan kedua, untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diperlukan pengembangan jabatan fungsional. Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme pelaksanaan tugas teknis administratif peradilan konstitusi yang dijalankan jabatan fungsional panitera adalah melalui pengembangan jabatan fungsional bidang kepaniteraan. Pengembangan jabatan fungsional tentu saja mensyaratkan adanya jalur pengembangan karier, sehingga memungkinkan bagi tenaga fungsional untuk dapat meningkatkan ilmu, keterampilan, tanggungjawab dan wewenangnya, mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat pembagian tugas yang jelas dengan tanggung jawab, wewenang, tingkat ilmu, keterampilan yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Pengembangan jabatan fungsional kepaniteraan menciptakan kepastian hukum yang adil karena dengan pengembangan tersebut tercipta: (1) wadah pengembangan karir tenaga-tenaga teknis 17 administratif peradilan konstitusi, (2) mendorong terciptanya organisasi yang berorientasi pada kompetisi (professional based) dan sekaligus dapat memacu profesionalitas, (3) sistem penilaian kinerja berdasarkan prestasi kerja yang terukur, (4) mendukung terwujudnya akuntabilitas secara individu maupun organisasi, (5) mendorong sistem penggajian pegawai yang adil sesuai dengan kontribusi dan kinerjanya. 7.3. Alasan ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP No. 11 Tahun 2017”), jabatan fungsional ditetapkan dengan kriteria: (1) fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah, (2) mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu, (3) dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi, (4) pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya, dan (5) kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir- butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Atas dasar hal tersebut, maka tepat dan beralasan hukum apabila jabatan fungsional bidang kepaniteraan untuk melaksanakan tugas- tugas profesional dalam pelaksanaan teknis administratif peradilan konstitusi dimasukkan ke dalam kelompok rumpun hukum dan peradilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yakni rumpun jabatan yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, dan pelaksanaan peradilan. 7.4. Alasan keempat, dengan mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan, maka aktivitas-aktivitas: (1) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi, (2) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, (3) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan (4) pelaksanaan tugas 18 lain yang diberikan Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya, kesemuanya sejalan dengan kegiatan yang terdapat pada rumpun hukum dan peradilan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan upaya untuk melaksanakan teknis administratif peradilan. Sementara itu, dari proses pelaksanaan fungsi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan melalui mekanisme keempat bidang tersebut, tugas profesional kepaniteraan di antaranya adalah menjalankan fungsi: pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, dan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi teknis administratif peradilan dalam rangka mendukung penegakan hukum dan keadilan. 7.5. Alasan kelima, bahwa pekerjaan yang harus dijalankan oleh profesionalitas kepaniteraan memiliki spektrum pengetahuan (knowledge) dan rentang waktu yang cukup luas dan berkesinambungan, di samping substansi pekerjaan yang cukup kompleks dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, juga memiliki dampak strategis bagi perwujudan nilai-nilai keadilan, penegakan dan kepastian hukum, dan demi terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Putusan hukum yang dikeluarkan tanpa proses peradilan konstitusi yang benar berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusi masyarakat secara luas. Dengan beban tugas kepaniteraan yang harus dijalankan saat ini untuk melakukan tugas teknis administratif peradilan konstitusi belum sebanding dengan jumlah dan kualitas sumber daya pegawai ASN yang ada. Oleh karena selama ini, program pembinaan sumber daya pegawai ASN yang masif belum dilaksanakan secara optimal. Padahal, tuntutan profesi kepaniteraan seiring dengan sedang dilaksanakannya program reformasi birokrasi begitu tinggi. Bukan hanya dari perspektif profesionalitas dan kemandirian saja, tetapi juga dari aspek ekonomi (manfaat ekonomi yang tinggi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas tugas penyelesaian sengketa peradilan konstitusi), jika 19 proses teknis administratif peradilan konstitusi dapat dilakukan secara profesional, fokus, mandiri, dan bertanggung jawab. 7.6. Alasan keenam, bahwa kepaniteraan sebagai supporting unit penyelenggaraan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dituntut mampu memberikan layanan teknis administratif peradilan kepada hakim konstitusi serta masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, pada sisi yang lain, dalam norma Pasal 7A UU No. 7 Tahun 2020, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditetapkan secara sederhana dan simpel, terdiri dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti, yang dalam struktur organisasinya pun ditetapkan dengan komposisi yang terbatas. Organisasi kepaniteraan terdiri dari satu orang Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda, dan beberapa Panitera Pengganti. Dengan demikian tidak mewujudkan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan dukungan lembaga yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, imparsial, dan akuntabel. Komposisi supporting unit kepaniteraan yang sangat sederhana dan simpel dan bias tersebut potensial akan menimbulkan kendala dalam menyelenggarakan dukungan kinerja secara optimal kepada Mahkamah Konstitusi. Apalagi dengan semakin meningkatnya perkara pengujian undang-undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang pokok perkaranya semakin kompleks, serta semakin bertambahnya pekerjaan kepaniteraan dengan “membanjirnya” perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu serentak DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada Serentak mulai tahun 2024, yang secara substansial penanganannya oleh kepaniteraan harus didukung oleh unit kerja profesional, berintegritas dan independen. 7.7. Alasan ketujuh, dengan semakin kompleksnya tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang diemban kepaniteraan dimasa kini dan pada masa mendatang, serta pelaksanaan fungsi dan tugas teknis administatif peradilan konstitusi dapat diselenggarakan secara profesional, efektif, optimal, dan juga agar pembinaan karier Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan 20 tersebut dapat dibina secara baik, maka perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui jalur jabatan fungsional kepaniteraan, sehingga kepangkatan dan pengembangan profesionalitasnya dapat senantiasa ditingkatkan. 8. Bahwa atas dasar ketujuh alasan tersebut di atas, maka dalam rangka pengembangan pegawai melalui jalur jabatan fungsional kepaniteraan menjadi sebuah keniscayaan agar dalam jenjang karir kepaniteraan ditetapkan jabatan fungsional keahlian untuk panitera pengganti dengan penjenjangan mulai dari panitera pengganti ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, serta keahlian lainnya di bidang teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, yang untuk pengkoordinasiannya dibantu oleh sebuah sekretariat kepaniteraan yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan dukungan penuh bidang administrasi umum oleh unit kerja dipimpin jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun untuk jabatan dalam kepaniteraan yang menjalankan fungsi pembinaan dan manajerial di bidang teknis administrasi judisial, disejajarkan dengan jabatan tinggi pratama untuk panitera muda (eselon IIa) dan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon Ia) untuk panitera. 9. Bahwa selain itu, para Pemohon juga menguji pengaturan usia pensiun panitera dalam frasa “….usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, dengan 3 (tiga) alasan: 9.1. Alasan pertama, dengan karir kepaniteraan dalam jabatan fungsional keahlian untuk panitera secara berjenjang tersebut, maka frasa usia pensiun 62 tahun dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2022 yang menyamakan antara jabatan fungsional keahlian panitera pengganti dan/atau panitera muda, dan panitera yang keduanya menjalankan fungsi pembinaan dan manajerial, tidak sinkron atau terjadi disharmoni dengan pengaturan usia pensiun untuk jabatan fungsional keahlian yang tunduk dan diatur dalam UU ASN. Batas usia pensiun bagi ASN dalam Pasal 90 UU ASN ditetapkan: (1) 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; (2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; (3) Bagi Pejabat Fungsional, usia pensiun sesuai dengan 21 ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun bagi Pejabat Fungsional terdapat dalam Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.119-2/99 tanggal 3 Oktober 2017 perihal: Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional (Bukti P-6), yakni: 1) 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 3) 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Adapun batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang- undang yang bersangkutan. 9.2. Alasan kedua, terjadi perbedaan pengaturan usia pensiun Pegawai ASN dengan fungsi dan jabatan yang setingkat atau setara antara di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pegawai ASN di lingkungan Peradilan Mahkamah Agung dan di lingkungan kementerian/Lembaga, sebagaimana matriks perbandingan berikut: Perbandingan Batas Usia Pensiun Panitera, Jabatan Fungsional Keahlian No Jabatan Dasar Hukum Usia Pensiun Keterangan Di Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung 1. Panitera Mahkamah Agung Pasal 19 ayat (10 huruf c UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 67 tahun Panitera MA dijabat oleh Hakim Tinggi)/Ketua/Waka PT (Pasal 20 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang 22 No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA) 2. Panitera Pengadilan Tinggi Pasal 36A huruf e Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 62 tahun ASN di Lembaga Pemerintah berdasarkan UU ASN 3. Jabatan Fungsional Keahlian SK BKN Nomor: K.26-30/V.119- 2/99 tgl. 3 Oktober 2017 perihal: Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional (vide Bukti P-6) 58-65 tahun Pejabat Fungsional Ahli Muda/Pertama 58 tahun Pejabat Fungsional Ahli Madya 60 tahun Pejabat Fungsional Ahli Utama 65 tahun Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 4. Jabatan fungsional yang menjalanka n tugas teknis Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 62 tahun Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti 23 administratif peradilan 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa dari perbandingan tersebut, maka terjadi diskriminasi terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian di Mahkamah Konstitusi dengan Pegawai ASN di Lembaga lainnya. 9.3. Alasan ketiga, bersandar pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, yang telah dengan tegas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar ke depan menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan Angka [3.14] halaman 42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, ditegaskan bahwa: “Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.” 10. Bahwa mendasarkan pada ketiga alasan tersebut di atas, serta dengan menggarisbawahi amanah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, yang menyatakan perlunya ditetapkan “persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, maka beralasan hukum bagi para Pemohon untuk terwujudnya persyaratan yang sama antara panitera di Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Ahli Utama adalah 65 (enam puluh lima) tahun dan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera Pengganti 24 Madya, Panitera Pengganti Utama dan Panitera Pengganti Pertama serta jabatan fungsional keahlian lain. 11. Bahwa, permasalahan pokok yang dimohonkan ini bukan problem implementasi norma tetapi adalah problem konstitusionalitas norma, karena mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang”. Maka, perubahan politik hukum yang mengatur tentang masa pensiun Pegawai ASN dengan jabatan fungsional keahlian di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas sebagai panitera, panitera muda maupun panitera pengganti, baik yang ahli utama, ahli madya, ahli muda maupun ahli pertama, serta jabatan fungsional keahlian lainnya, demi kepastian hukum yang adil, perlu diatur dengan undang-undang. In casu a quo, pengaturan dalam undang-undang dimaksud sudah terdapat dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, hanya saja perlu dimohonkan tafsir konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, satu dan lain hal agar tercipta perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 12. Bahwa tafsir konstitusional yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Panitera yang kedudukannya disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 25 (eselon Ia) dan dibantu panitera Muda yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIa) dan panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, dan Panitera Pengganti Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan dipimpin seorang pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama”; Atau, sepanjang dimaknai: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian dipimpin Panitera disetarakan kedudukannya dengan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon Ia) yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu Panitera Muda, yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIa) dan jabatan fungsional panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan”. Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Bersama ini para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan 26 Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Panitera yang kedudukannya disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) dan dibantu Panitera Muda yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa) dan Panitera Pengganti Ahli Utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, dan Panitera Pengganti Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan dipimpin seorang pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama”; Atau: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian dipimpin Panitera disetarakan kedudukannya dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu Panitera Muda, yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa) dan jabatan fungsional panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan Panitera Pengganti Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan”. 3. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Panitera yang kedudukannya disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) dan dibantu Panitera Muda yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa) dan Panitera Pengganti Ahli Utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, dan Panitera Pengganti Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan dipimpin seorang pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama”; 27 Atau: “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian dipimpin Panitera disetarakan kedudukannya dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu Panitera Muda, yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa) dan jabatan fungsional panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan Panitera Pengganti Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.119-2/99, Perihal: Batas Usia Pensiun bagi PNS 28 yang Menduduki Jabatan Fungsional, bertanggal 3 Oktober 2017,; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., dengan NIK 32750303095940012; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/M Tahun 2008, tentang Pengangkatan sebagai Panitera, bertanggal 19 Desember 2008; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2011 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Januari 2011; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00059/KEP/AU/13016/2010, tentang Pemindahan dari Panitera menjadi PNS sebagai Dosen di Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), bertanggal 31 Agustus 2010; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1835/K3/KP/2017 tentang Penugasan sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, bertanggal 28 Desember 2017; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fardiaz Muhammad dengan NIK 3471071710980001; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, atas nama Fardiaz Muhammad; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Resti Fujianti Paujiah dengan NIK 3173046409991001; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Ijazah Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi atas nama Resti Fujianti Paujiah, S.H.; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 29 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 30 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 31 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil kedudukan hukum yang diuraikan oleh para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 7A ayat (1) “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (1): (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 32 3. Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-7, bukti P-12, dan bukti P-14) yang mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020; 4. Bahwa Pemohon I merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi tahun 2009 - 2011 (bukti P-8) yang pensiun pada usia 56 tahun dan saat ini berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) (bukti P-10) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (bukti P-11). Pemohon I menganggap profesinya sangat berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi karena selalu memberikan gambaran bahwa Mahkamah Konstitusi adalah model peradilan pelindung hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan layanan transparan, cepat tanpa biaya, dan professional; Pemohon I menerangkan telah mengalami kerugian hak konstitusional sejak pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011, karena saat berusia 56 (lima puluh enam) tahun Pemohon I harus pensiun sebagai PNS dan berhenti dari jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon I apabila penetapan pensiun panitera pada saat itu merujuk pada ketentuan masa pensiun jabatan Kepaniteraan pada badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yang menetapkan batas usia pensiun 60 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat pertama, dan pensiun 62 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka pada saat Pemohon I berusia 56 tahun seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Pemohon II telah menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia (bukti P-13) dan saat ini bekerja di kantor pengacara yang menurut Pemohon II pekerjaannya tersebut sangat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan peradilan oleh kepaniteraan sebagai salah satu supporting di Mahkamah Konstitusi, dan sangat berkepentingan dengan 33 terselenggaranya layanan peradilan Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa Pemohon III adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia (bukti P-15) berkeinginan menjadi pegawai di lingkungan peradilan, khususnya Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Pemohon III berpotensi mengikuti jejak langkah karir alumnus pendahulunya untuk berkarier sebagai ASN di bidang peradilan, salah satunya di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa para Pemohon menganggap jika permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi lagi karena telah mendapatkan kepastian hukum atas jenjang karir dan pensiun yang diberlakukan terhadap panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Dengan adanya kepastian tersebut akan semakin jelas pengaturan organisasi kepaniteraan sehingga lebih menjamin terselenggaranya peran dan layanan peradilan karena didukung oleh supporting unit yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, akuntabel dan transparan dalam upaya mewujudkan peradilan konstitusi yang independen dan imparsial. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Mahkamah akan menilai perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon masing- masing sebagai berikut: Menurut Mahkamah, para Pemohon memang benar adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah benar sebagai mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 - 2011 yang telah pensiun pada usia 56 tahun tanggal 18 Januari 2011, namun tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial dialami dengan berlakunya norma Pasal 7A UU 7/2020. Pemohon I hanya menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara umum atas keberlakuan Pasal 7A UU 7/2020 namun tidak secara jelas kerugian apa sesungguhnya yang diderita oleh Pemohon I sebagai mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 - 2011 yang 34 telah pensiun, dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karenanya tidak nampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) dari keberlakuan Pasal 7A UU 7/2020 dengan anggapan kerugian yang diderita oleh Pemohon I berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sehingga, Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon I baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berlakunya norma Pasal 7A UU 7/2020. Oleh karenanya Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon II yang baru lulus sebagai sarjana hukum dan bekerja di kantor pengacara dan Pemohon III sebagai lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia juga tidak dapat menerangkan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Para Pemohon hanya menerangkan minatnya untuk menjadi ASN di kepaniteraan Mahkamah dan Pemohon II menjelaskan kepentingan atas penyelenggaraan layanan peradilan Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah dengan konsep layanan cepat, transparan dan akuntabel, namun para Pemohon tidak menjelaskan apa korelasi atau koherensinya yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 7A UU 7/2020. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berlakunya norma Pasal a quo. Oleh karena para Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan menjelaskan dirinya mempunyai kepentingan yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal a quo, dan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang diuraikan para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi, maka Mahkamah menilai Pemohon II dan pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (para Pemohon) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan 36 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani