72/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 72/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Abu Bakar Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Jalan Kalipasir Eretan Nomor 111, RT. 011, RW. 008, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2020 dan 23 September 2020, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Dwi Ratri Mahanani, S.H., adalah para Advokat dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60i Lantai 1, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan Akta 2 Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 72/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (untuk selanjutnya cukup disebut UU Keprotokolan) yang berbunyi: Pasal 9: 1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan: e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; a. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; Terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji materiil ini adalah sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang berbunyi: 1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan: a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; a. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil 4 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 9. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan legislatif tahun 2019; 11. Bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya; 12. Bahwa dalam pemilu 2019, Pemohon telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan duduk sebagai perwakilan Pemohon di DPR RI; 13. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan anggota DPR yang telah dipilihnya khususnya pimpinan DPR tetap terjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya; 14. Bahwa menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan DPR bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari satu orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dalam satu paket; 15. Secara harfiah pengertian prinsip kerja kolektif dan kolegial adalah pelaksanaan tugas dan wewenang secara bersama-sama dan dalam kedudukan yang sama antara para pimpinan DPR; 16. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan anggota DPR khususnya pimpinan DPR tetap selalu terjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Namun ketidaksamaan hak keprotokolan antar pimpinan DPR telah merusak sifat kolektif kolegial pimpinan DPR sehingga justru membahayakan dan merugikan institusi DPR; 6 17. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menjadi objek uji dalam permohonan ini, tidak menjelaskan tata tempat untuk pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi; 18. Bahwa pada prakteknya tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi menjadi tidak jelas dan terpisah-pisah antara ketua DPR dan wakil ketua DPR. Terkadang wakil ketua DPR justru ditempatkan di belakang menteri, padahal ketua DPR dan wakil ketua DPR sama-sama berstatus pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara; 19. Bahwa ketidakjelasan tata tempat pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam objek uji materiil jelas telah bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara; 20. Bahwa jelas ada sebab akibat antara keberadaan objek uji materiil yang tidak jelas mengatur tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi dengan timbulnya kerugian Pemohon selaku pemilih anggota DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan konstitusi; 21. Bahwa dilanggarnya prinsip kolektif kolegial dan rusaknya kehormatan keluhuran martabat DPR berkorelasi dengan hak konstitusional Pemohon selaku pemilih, karena berdasarkan konstitusi anggota DPR melalui pemilihan umum; 22. Bahwa dengan dipilihnya DPR oleh pemilih in casu Pemohon maka dilanggarnya prinsip kolektif kolegial dan rusaknya kehormatan keluhuran martabat DPR menjadi pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya pula hak konstitusi Pemohon, karena anggota DPR dapat duduk karena dipilih oleh pemilih; 7 23. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka tidak ada lagi ketidakjelasan tata letak pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan tidak ada lagi pelanggaran prinsip kerja kolektif dan kolegial dan kerusakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, dan Pemohon pun tidak akan menderita kerugian; 24. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh pemilih di Indonesia; 25. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. III. POKOK PERMOHONAN 26. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang berbunyi: e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; 27. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; 28. Lembaga, institusi, atau organisasi adalah sebuah sistem. Prinsip utama dari suatu sistem adalah memiliki komponen atau unsur dan terdapat hubungan antar unsur tersebut. Untuk itu, diperlukan aturan agar hubungan antar unsur tersebut menjadi harmonis ketika seluruh unsur dipertemukan dalam satu kesempatan atau situasi tertentu; 8 29. Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Dimana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara; 30. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Secara garis besar tugas umum lembaga negara adalah: 1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya; 2) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; 3) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya; 4) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat; 5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; 6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. 31. Setelah amandemen UUD 1945 lembaga-lembaga tinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga legislatif, Presiden yang merupakan lembaga eksekutif, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga eksaminatif; 32. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum; 33. Sebagai lembaga tinggi negara, melekatlah hak keprotokolan pada pimpinan DPR. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi 9 aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat; 34. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat; 35. Untuk tujuan strategis, peraturan keprotokolan disusun agar wibawa seorang pemimpin, suatu organisasi, atau negara tetap terjaga. Dengan adanya keprotokolan yang terselenggara sesuai aturan, citra pemimpin, organisasi, atau negara tersebut akan tetap baik di mata yang lain; 36. Bahwa UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara tegas mengatur jika pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 84 ayat (2) yang mengatur jika pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap, Pasal 85 yang mengatur pimpinan DPR sama-sama harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya dan begitu juga Pasal 86 mengatur jika pimpinan DPR memiliki tugas yang sama, baik ketua maupun para wakil ketua; 37. Bahwa intinya semua Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur soal pimpinan DPR tidak satupun yang membedakan Ketua dan Wakil Ketua DPR, sebaliknya semuanya digolongkan dalam satu kelompok yaitu pimpinan DPR; 38. Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan ketua dan para wakil ketua ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja presiden dan wakil presiden yang sama- sama merupakan lembaga tinggi negara yang secara jelas membedakan kedudukan dan kewenangan presiden dan wakil presiden. Kita bisa melihat kewenangan presiden yang tidak dimiliki oleh wakil presiden pada Pasal 4, 10 Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UUD 1945. Karenanya wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara presiden dan wakil presiden karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial; 39. Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan ketua dan para wakil ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja pimpinan MK yang secara jelas membedakan posisi antara ketua dan wakil ketua MK hal mana bisa dilihat pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”. Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara ketua MK dan wakil ketua MK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial; 40. Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan ketua dan para wakil ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja pimpinan MA yang secara jelas membedakan posisi antara ketua dan wakil ketua MA hal mana bisa dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang”. Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara ketua dan wakil ketua MA karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial; 41. Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan ketua dan para wakil ketua ini berbeda prinsip hubungan kerja pimpinan BPK yang secara jelas membedakan posisi antara ketua dan wakil ketua BPK hal mana bisa dilihat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi: Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11 Sehingga wajar jika ada pembedaan hak keprotokolan antara ketua dan wakil ketua BPK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial; 42. Bahwa prinsip kerja kolektif kolegial pimpinan DPR dapat dilihat dari penandatangan surat keputusan pimpinan DPR yang harus ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR. Begitu juga dengan tata letak pimpinan DPR dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi di DPR, selalu bersama- sama dan tidak ada pemisahan antara ketua dan wakil ketua DPR; 43. Bahwa prinsip hubungan kerja kolektif dan kolegial ini juga bisa dilihat pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dimana untuk setiap pengaturan wewenang pimpinan DPR tidak ada pembedaan antara ketua dan wakil ketua DPR; 44. Bahwa akan tetapi prinsip kerja kolektif dan kolegial pimpinan DPR tersebut tidak terlihat pada penerapan hak keprotokolan. Faktanya tata letak pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi sering terpisah- pisah antara ketua DPR dan wakil ketua DPR. Hal tersebut terjadi karena frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan “tidak mengatur jelas tata letak pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi; 45. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang berbunyi: “Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 12 i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asingdan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia; r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang- undang, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur kepala daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; 13 u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat”. 46. Bahwa Pasal 3 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan berbunyi: “Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat”; 47. Bahwa norma pada Pasal 9 ayat (1) soal tata tempat terdapat sedikit masalah karena pada huruf e tertulis “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” dan huruf m tertulis “Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” sehingga terpisahlah antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dan dengan demikian mencederai prinsip penghormatan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial. Padahal seharusnya cukup tertulis Pimpinan DPR pada huruf e sehingga tidak terganggu prinsip kolektif dan kolegialisme pimpinan DPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1); 48. Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon. Pasal 9 ayat (1) huruf UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (das 14 sollen). Tegasnya, Pasal 9 ayat (1) huruf UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945; 49. Jika norma Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum, dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang- undangan yang baik secara formil (procedural) maupun materil harrus mengandung kepastian dan keadilan; 50. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal hak asasi manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan “affirmative action” merupakan apa yang disebut “the special treatment” yang berasal dari ide dasar “treat like cases alike atau different cases differently”. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya; 51. Bahwa legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Pada keadilan prosedural (procedural justice), diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah “ketaatan” kepada legal-prosedural (“procedural justice: it refers to procedureres applied in sttling a dispute or taking a decisions”); 52. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak 15 bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum yakni kepastian; 53. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia harus sejalan dengan aksiologi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada “kepastian hukum yang adil”; 54. Bahwa oleh karena itu norma yang tepat untuk menggantikan frasa pada Pasal 9 ayat (1) pada huruf e tertulis “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” dan huruf m tertulis “Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat adalah perpaduan antara ketentuan Pasal 9 ayat (1) dengan Pasal 3 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yaitu: “Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan”: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ; f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; 16 l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia; r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang- undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur kepala daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, 17 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan”: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 18 i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia; r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang- undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur kepala daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; 19 u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 20 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 21 Republik Indonesia Nomor 5166, selanjutnya disebut UU 9/2010), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 22 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU 9/2010, yang rumusan selengkapnya menyatakan: (1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan: ……. e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ……. m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Legislatif 2019 dan sekaligus juga menerangkan anggapan kerugian konstitutional yang Pemohon perjuangkan dalam permohonan a quo bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh pemilih di Indonesia; 23 3. Bahwa menurut Pemohon, Pimpinan DPR harus selalu terjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya sehingga dari sisi keprotokolan untuk acara kenegaraan atau acara resmi Pimpinan DPR harus diberi tata tempat yang sama. Namun UU 9/2010 mengatur tata tempat yang membedakan antar Pimpinan DPR. Adanya ketidaksamaan hak keprotokolan antar Pimpinan DPR ini telah merusak sifat kolektif kolegial Pimpinan DPR sehingga membahayakan dan merugikan institusi DPR. Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU 9/2010 yang menjadi objek pengujian permohonan a quo, tidak menjelaskan tata tempat untuk Pimpinan DPR sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi tata tempat Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Menurut Pemohon pada praktiknya tata tempat Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Terkadang Wakil Ketua DPR justru ditempatkan di belakang menteri, padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara. Ketentuan ini menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, menurut Pemohon telah terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon selaku pemilih anggota DPR yaitu terlanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan konstitusi, yang apabila permohonan dikabulkan, maka tidak ada lagi ketidakjelasan tata letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan tidak ada lagi pelanggaran prinsip kerja kolektif dan kolegial dan kerusakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, serta tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon; 4. Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 September 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 24 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/ PMK/2005); 5. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 September 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 September 2020. Dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon prinsipal atau kuasa hukum Pemohon yang menandatangani permohonan tidak hadir tetapi menghadirkan kuasa hukum tambahan atas nama Dwi Ratri Mahanani, S.H., yang mana baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan tidak turut menandatangani permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah menerima perbaikan permohonan dan mensahkan alat bukti Pemohon yang disampaikan dalam permohonan awal, namun isi dari perbaikan permohonan tidak dapat disampaikan oleh kuasa hukum karena ada keraguan atas penunjukan kuasa hukum tambahan untuk menyampaikan perbaikan permohonan dalam persidangan; 6. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi penambahan kuasa hukum. Pemohon prinsipal tidak hadir tetapi dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon yang menandatangani permohonan awal dan perbaikan permohonan serta dihadiri juga oleh kuasa hukum tambahan yang tidak menandatangani permohonan dan Mahkamah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 5 Oktober 2020]; 7. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian ihwal kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK]. Sebab, selain Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak sebagai pemilih, 25 Pemohon juga memosisikan diri seolah-olah mewakili kepentingan seluruh pemilih di Indonesia dengan menyatakannya sebagai persoalan konstitusional yang “bersumber dan identik dengan hak konstitutional seluruh pemilih di Indonesia”. Oleh karenanya menjadi tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian konstitusionalnya; 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Andaipun Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya dan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional tersebut dengan norma yang dimohonkan pengujiannya yang substansinya berkenaan dengan tata tempat bagi Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibukota negara Republik Indonesia; 9. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 26 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 27 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi