72/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 72/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. NIK : 3175022304460001 Alamat : Jalan Perikani IV Nomor 22A, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Prof. Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M. NIK : 3175070101470010 Alamat : Jalan Lembah Palem VIII Blok J3, Nomor 22-23 RT. 012, RW. 09, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA NIK : 3671092506560003 Alamat : Jalan Arafah Raya Blok E2 Nomor 69, Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Drs. Achyar Hanafi, M.S. NIK : 3175061302600005 Alamat : Jalan Kayu Manis III Nomor 28 RT. 003, RW. 003, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, S.H., M.BA., M.M. NIK : 6171051306560003 Alamat : Jalan Dr. Sutomo Gang Karya A Nomor 9 Kelurahan Sungai Bengkong, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc. NIK : 3271021002520009 Alamat : Jalan Durian 5 Nomor 65 RT. 003, RW. 05, Baranangsiang, Kota Bogor Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Mula Pospos, S.E., M.M. NIK : 3275041003610016 Alamat : Pondok Surya Mandala Blok F Nomor 14 RT. 014, RW. 13, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D. NIK : 1271213103570001 Alamat : Jalan Bunga Cempaka XI B LK II Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon VIII; 9. Nama : Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si. NIK : 3172064405670001 Alamat : Jalan Raya Pelepah Indah LB 24/12A, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon IX; 3 10 Nama : Dra. Iis Ukhiyawati NIK : 3171036212660004 Alamat : Jalan Biduri Bulan VI Nomor 24 RT. 005, RW. 06, Sumur Batu, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon X; 11 Nama : Esti Yogyawati NIK : 3302256307630001 Alamat : Perumahan Pemda Nomor 125, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Pemohon XI; 12 Nama : Rhuhendo Saputra NIK : 1312031802790006 Alamat : Jalan Talu Simpang Empat Nomor 173, Jorong Pinaga, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------Pemohon XII; 13 Nama : Rosdiana, S.T., M.T. NIK : 1171054104730002 Alamat : Jalan Cinta Kasih Timur 1 Nomor 19, Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XIII; 14 Nama : Nurhasanah NIK : 5204086301670002 Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1B, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XIV; 15 Nama : Drs. Djalu Sugiarto, M.Si. NIK : 3174042108640008 Alamat : Jalan H. Dahlan Nomor 33 RT. 008, RW. 04, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XV; 4 16 Nama : Drs. Sutanto Herujatmiko NIK : 3175020406670001 Alamat : Jatinegara Kaum RT. 007, RW. 03, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XVI; 17 Nama : Ahmad Imberan NIK : 6371012412630003 Alamat : Jalan Kelayan B. Timur, Gang Balai Desa, Nomor 55A, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------Pemohon XVII; 18 Nama : Afrilita NIK : 1571015104690041 Alamat : Jalan Kol. Abunjani Lrg. Mustika Sipin Ujung Nomor 19, RT. 018, RW- Kelurahan Selamat Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------Pemohon XVIII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 10 Oktober 2019, 14 Oktober 2019, 20 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 19 November 2019 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., M. Jodi Santoso, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” beralamat di Menteng Square Ruko Tower A., Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 5 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri [PT TASPEN (Persero)]; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 8 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 14 November 2019 dengan Nomor 72/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Desember 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-3], sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 6 8/2011, Bukti P-4], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-5], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-6], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” I.6. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 terhadap UUD 1945 yang merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 57 huruf f UU 24/2011 menyatakan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: “Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 7 Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.” Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 menyatakan: “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”. Ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi para Pemohon bilamana kegiatan PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, di mana para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), yang telah memberikan manfaat finansial kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan 8 bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (legal standing). II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [vide Bukti P-1] terhadap UUD 1945 [vide Bukti P-2]. II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 9 3. badan hukum publik atau privat; 4. lembaga negara. II.5. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa, ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.7. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang”; 10 II.8. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”; II.9. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS: (1) Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Pemohon I) (2) Prof. Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M (Pemohon II) (3) Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA.,QIA (Pemohon III) (4) Drs. Achyar Hanafi, MS. (Pemohon IV) (5) Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M. (Pemohon V) (6) Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc. (Pemohon VI) (7) Mula Pospos, S.E., M.M. (Pemohon VII) 2) PNS Aktif: (8) Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D. (Pemohon VIII) 11 (9) Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si. (Pemohon IX) (10) Dra. Iis Ukhiyawati (Pemohon X) (11) Esti Yogyawati (Pemohon XI) (12)Rhuhendo Saputra (Pemohon XII) (13)Rosdiana, S.T., M.T. (Pemohon XIII) (14)Nurhasanah (Pemohon XIV) (15)Drs. Djalu Sugiarto, M.Si. (Pemohon XV) (16)Drs. Sutanto Herujatmiko (Pemohon XVI) (17)Ahmad Imberan (Pemohon XVII) (18)Afrilita (Pemohon XVIII) Bahwa para Pemohon dengan latar belakang sebagai Peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) selama ini telah menikmati pelayanan prima dan keuntungan yang diberikan oleh PT TASPEN (Persero) dalam bentuk: 1) proses penyelesaian pembayaran klaim paling lambat satu jam selesai; 2) layanan klaim otomatis untuk menerima pensiun melalui transfer bank tanpa harus datang ke kantor PT TASPEN (Persero). Bahwa “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” dari PT TASPEN (Persero) merupakan manifestasi hak warganegara untuk mendapatkan jaminan sosial dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Keuntungan yang telah diperoleh oleh para Pemohon dari PT TASPEN (Persero) sebagaimana telah dijelaskan di atas menjadi hilang atau terkurangi secara ekstrim bilamana “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” PT TASPEN 12 (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat digambarkan melalui tabel perbandingan berikut ini: 1. Kerugian Pemohon sebagai Pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS: (1) Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H (Pemohon I), yaitu: Tanggal Lahir :23 April 1946 TMT Kerja : 1 April 1971 TMT Berhenti :1 Mei 2016 Kode Jiwa :1000 Alamat :Pulo Gadung Jakarta Timur Status : 1. Pensiun Pejabat Negara (Nopen : MAH13000800), Gol. Terakhir 7F 2. Pensiun PNS (Nopen : 04001810800), Gol. Terakhir 4E 3. Pensiun Duda PNS (Nopen : 23000881300), Gol. Terakhir 4B No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pejabat Negara Rp3.387.300 (per bulan) Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1980 jo PP No 78 Tahun 2000 Rp 0 (per bulan) PP 45/2015 Pensiun diberikan apabila iuran lebih dari 15 tahun. Pensiun PNS Pensiun Pokok Rp4.035.300 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.445.954 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tunjangan beras pada penerima pensiun Jumlah Kotor Rp4.107.720 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.027.100 Rp1.445.954 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Pensiun Pokok Rp1.740.600 Pasal 17 ayat (3) UU/11/1969 Rp300.000 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunj. Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tunjangan beras pada penerima pensiun Jumlah Kotor Rp1.813.020 Rp 0 13 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Bersih Rp1.778.300 Rp 0 Pensiun Terusan Rp13.960.000 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Rp4.035.300 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Pensiun 13 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.035.300 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang THR Tunjangan Suami/Istri Rp403.530 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.438.900 Rp 0 Uang Duka Wafat Rp10.679.200 Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang UDW Uang Duka Wafat Punah Rp12.323.160 Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang UDW Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp11.374.399 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian Istri Rp11.901.000 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian Sendiri (Notas Istri) Rp6.929.400 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian (2) Prof. Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M (Pemohon II), yaitu: Tanggal Lahir : 1 Januari 1947 TMT Kerja : 1 Maret 1981 TMT Berhenti : 1 Februari 2017 Gol. Terakhir : 4E Kode Jiwa : 1100 Alamat : Duren Sawit, Jakarta Timur Status : Pensiun PNS (Nopen : 08004871900) 14 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp2.130.764 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp5.013.330 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.916.000 Rp2.130.764 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Pensiun Pokok Rp1.847.600 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.065.382 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunj. Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp1.920.020 Rp 0 Jumlah Bersih Rp1.881.600 Rp1.065.382 Pensiun Terusan Rp19.664.000 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Pensiun 13 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Jumlah Bersih Rp4.868.500 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp 0 PP 45/2015 15 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Suami/Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Jumlah Bersih Rp4.868.500 Rp 0 Uang Duka Wafat Rp15.039.990 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Uang Duka Wafat Punah Rp10.672.500 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp15.263.500 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp 0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp11.269.700 Rp 0 Sendiri (dari Istrinya) Rp5.781.300 Rp 0 (3) Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA (Pemohon III), yaitu: Tanggal Lahir: 25 Juni 1956 TMT Kerja : 1 Januari 1978 TMT Berhenti: 1 Juli 2016 Gol. Terakhir : 4E Kode Jiwa : 1100 Alamat : Cibodas, Tangerang Status : Pensiun PNS (Nopen : 06004885000) No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp2.423.279 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras 16 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Kotor Rp5.013.330 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.916.000 Rp2.423.279 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Pensiun Pokok Rp2.124.500 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.211.640 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp42.490 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Anak Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp2.311.830 Rp 0 Jumlah Bersih 2.269.340 Rp1.211.640 Pensiun Terusan Rp20.053.320 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Bersih Rp4.868.500 Rp 0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur THR Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Bersih Rp4.868.500 Rp 0 Uang Duka Wafat Rp15.039.990 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Uang Duka Wafat Punah Rp6.935.490 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW 17 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp16.950.325 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp 0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp12.712.744 Rp 0 (4) Drs. Achyar Hanafi, M.Si. (Pemohon IV), yaitu: Tanggal Lahir : 13 Februari 1960 TMT Kerja: 1 Januari 1982 TMT Berhenti: 1 Maret 2018 Gol. Terakhir : 4C Kode Jiwa : 1100 Alamat : Cakung, Jakarta Timur Status : Pensiun PNS (Nopen : 06006362600) No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp4.074.000 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.778.882 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp407.400 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp4.626.240 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.536.700 Rp1.778.882 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Pensiun Pokok Rp1.876.200 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp889.441 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunj. Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Rp0 PP 45/2015 tidak 18 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp1.948.620 Rp 0 Jumlah Bersih Rp1.911.096 Rp889.441 Pensiun Terusan Rp18.146.800 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp4.074.000 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP 35/2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp407.400 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Bersih Rp4.481.400 Rp 0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.074.000 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun THR Tunjangan Istri Rp407.400 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Bersih Rp4.481.400 Rp 0 Uang Duka Wafat Rp13.610.400 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Uang Duka Wafat Punah Rp7.644.384 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW 19 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp16.051.636 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp 0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp12.038.727 Rp 0 (5) Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, S.H., MBA., M.M (Pemohon V), yaitu: Tanggal Lahir : 13 Juni 1956 TMT Kerja : 1 Maret 1981 TMT Berhenti : 1 Juli 2012 Gol. Terakhir : 4B Kode Jiwa : 1102 Alamat : Pontianak Status : Pensiun PNS (Nopen : 01012547300) No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp3.541.500 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.313.768 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp354.150 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Tunjangan Anak Rp141.660 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Anak Tunjangan Beras Rp289.680 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp4.326.990 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.246.300 Rp1.313.768 20 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Pensiun Pokok Rp1.509.900 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp656.884 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp60.396 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Anak Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Beras Jumlah Kotor Rp1.787.556 Rp 0 Jumlah Bersih Rp1.757.358 Rp656.884 Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.509.900 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp656.884 Pasal 22 PP 45/2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Beras Jumlah Kotor 1.582.320 Rp0 Jumlah Bersih 1.552.100 Rp656.884 Pensiun Terusan Rp17.307.960 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.541.500 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP 35/2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Pensiun 13 Tunjangan Istri Rp354.150 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Istri Tunjangan Anak Rp141.660 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Anak 21 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Bersih Rp4.037.300 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp3.541.500 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur THR Tunjangan Istri Rp354.150 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Istri Tunjangan Anak Rp141.660 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Anak Jumlah Bersih Rp4.037.300 Rp0 Uang Duka Wafat Rp12.980.970 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Uang Duka Wafat Punah Rp5.362.668 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp14.534.700 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp10.901.000 Rp0 Anak Rp5.450.500 Rp0 (6) Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc (Pemohon VI), yaitu: Tanggal Lahir : 10 Februari 1952 TMT Kerja : 1 Januari 1979 TMT Berhenti: 1 Maret 2017 Gol. Terakhir : 4E Kode Jiwa : 1100 Alamat : Bogor Status : Pensiun PNS (Nopen : 08003453500) No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp2.359.357 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri 22 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp5.013.330 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.916.000 Rp2.359.357 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Pensiun Pokok Rp1.847.600 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.179.678 Pasal 21 PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp1.920.020 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.883.068 Rp1.179.678 Pensiun Terusan Rp19.664.000 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Kotor Rp4.868.500 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.827.300 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.425.900 Pasal 2 ayat (1) PP 36/2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang THR Tunjangan Istri Rp442.590 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Istri Jumlah Kotor Rp4.868.500 Jumlah Bersih Rp4.827.300 Rp0 23 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Uang Duka Wafat Rp15.039.990 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW Uang Duka Wafat Punah Rp5.760.060 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur UDW No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp15.813.026 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp11.859.770 Rp0 Sendiri (Notas Istri) Rp8.668.013 Rp0 (7) Mula Pospos, S.E., M.M (Pemohon VII), yaitu: Tanggal Lahir : 10 Maret 1961 TMT Kerja: 1 Maret 1992 TMT Berhenti : 1 April 2019 Gol. Terakhir : 4C Kode Jiwa : 1102 Alamat : Bekasi Status : Pensiun PNS (Nopen : 20000037600) No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai Pensiun Pokok Rp3.354.100 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.778.882 Pasal 17 PP 45/2015 Tunjangan Istri Rp335.410 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Istri Tunjangan Anak Rp67.082 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Anak 24 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj.Beras Jumlah Kotor Rp3.973.852 Rp1.778.882 Jumlah Bersih Rp3.096.400 Rp.1.778.882 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.691.800 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp889.441 Pasal 22 PP 45/2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj. Beras Jumlah Kotor Rp1.764.220 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.730.384 Rp889.441 Pensiun Terusan Rp15.895.408 Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.354.100 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP 35/2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Pensiun 13 Tunjangan Istri Rp335.410 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Istri Tunjangan Anak Rp67.082 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 PP 45/2015 tidak mengatur Tunj Anak Jumlah Bersih Rp3.756.600 Rp0 Uang Duka Wafat Punah Rp11.921.556 Pasal 2 PP Nomor 4 Tahun 1982 Rp0 PP 45/2015 tidak 25 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum mengatur UDW Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp11.472.918 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian setelah Pensiun Istri Rp8.463.600 Rp0 Anak Rp4.302.344 Rp0 Keterangan TABEL di atas dapat dijelaskan terkait “Besaran Pensiun PNS” didapat dari perhitungan sebagai berikut: 2,5% x tahun x Gaji Pokok. Dengan catatan maksimal besaran Pensiun Pejabat adalah 75% x Gaji Pokok. Sementara “Besaran Pensiun Pejabat” didapat dari perhitungan sebagai berikut: 1% x jumlah bulan x Gaji Pokok. Dengan catatan maksimal besaran Pensiun Pejabat adalah 75% x Gaji Pokok. Dari Tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan kerugian konstitusional dari Pemohon I sampai Pemohon VII sebagai berikut: 1) Pemohon I [Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.] adalah penerima pensiun Pejabat Negara, penerima pensiun PNS, dan penerima pensiun Duda PNS. 1.a) Pemohon I sebagai Pejabat Negara telah membayar iuran kepada PT TASPEN (Persero) selama 10 tahun mulai tahun 2007 sampai dengan pensiun Mei 2016, sehingga dibayarkan Pensiun Pejabat Negara sebesar Rp3.387.300,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrartif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon I tidak dapat menerima manfaat Pensiun Pejabat Negara, karena menurut UU 26 No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun seseorang diberikan pensiun apabila telah membayar iuran minimal 15 tahun, atau mengalami kehilangan manfaat pensiun sebesar Rp 3.387.300,- per bulan. 1.b) Pemohon I sebagai PNS telah membayar iuran kepada PT TASPEN (Persero) setidak-tidaknya 30 tahun sampai dengan pensiun Mei 2016, sehingga dibayarkan Pensiun PNS sebesar Rp 4.027.100,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon I akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.445.954,-, berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.581.146,- per bulan. 1.c.) Pemohon I sebagai Penerima Pensiun Duda dari almarhum istrinya yang PNS telah menerima pembayaran Pensiun Duda dari PT TASPEN (Persero) sebesar Rp. 1.778.300,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon I akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 300.000,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.478.300,- per bulan. 27 2) Pemohon II sampai Pemohon VII adalah penerima pensiun PNS yang akan mengalami kerugian konstitusional bilamana terjadi pengalihan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, yaitu: 2.1) Pemohon II [Prof. Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp.4.916.000,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon II akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 2.130.764,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.785.236,- per bulan. 2.2) Pemohon III [Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.916.000,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon III akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 2.423.279,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.492.721,- per bulan. 2.3) Pemohon IV [Drs. Achyar Hanafi, M.Si.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.536.700,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. 28 Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon IV akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.778.882-, per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.757.818,- per bulan. 2.4) Pemohon V [Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.246.300,- per bulan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon V akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.313.768,-, per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.932.532,- per bulan. 2.5) Pemohon VI [Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.916.000,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon VI akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 2.359.357,-, per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.556.643,- per bulan. 2.6) Pemohon VII [Mula Pospos, S.E., M.M.] menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.898.800,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan 29 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon VII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.778.882,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.119.918,- per bulan. Selain berpotensi mengalami kehilangan dan penurunan manfaat pensiun, Pemohon I sampai Pemohon VII juga berpotensi kehilangan Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Pensiun 13, Tunjangan Hari Raya, Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian Diri (Peserta, Suami atau Istri, anak), Pensiun Terusan, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Yatim Piatu. 2. Kerugian Pemohon sebagai PNS AKTIF: (8) Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D. (Pemohon VIII), yaitu: Tanggal Lahir : 31 Maret 1957 TMT Kerja : 1 Maret 1985 Gol. Terakhir : 4C Kode Jiwa : 1101 Alamat: Medan Status : Pegawai Negeri Sipil (Nopen : 13147467700) Gaji Pokok : Rp 5.431.900 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp4.073.925 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp2.589.668 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp407.393 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP 51/1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Anak Rp81.479 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51/1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur 30 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum tunjangan anak Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp4.780.056 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.688.800 Rp2.589.668 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.955.484 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp1.294.834 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp39.110 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan anak Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.139.434 Rp 0 Jumlah Bersih Rp2.099.542 Rp1.294.834 Pensiun Janda Tewas: Pensiun Pokok Rp3.910.968 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp1.294.834 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp39.110 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan anak Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp4.094.918 Rp 0 Jumlah Bersih Rp4.015.916 Rp1.294.834 Pensiun Yatim: Pensiun Pokok Rp1.955.484 Pasal 18 UU 11/1969 Rp1.294.834 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak 31 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.027.904 Rp1.294.834 Jumlah Bersih Rp1.988.794 Pensiun Terusan Rp18.755.200 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun 13: Pensiun Pokok Rp4.073.925 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp407.393 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 Tunjangan Anak Rp81.479 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 Jumlah Kotor Rp4.562.796 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.562.796 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp4.073.925 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun THR Tunjangan Istri Rp407.393 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 Tunjangan Anak Rp81.479 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 Jumlah Kotor Rp4.562.796 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.562.796 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp84.250.653 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp50.223.150 Pasal 22 PP 46/2015 32 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Meninggal Rp81.079.652 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp67.096.492 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp70.669.784 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp67.096.492 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp11.588.416 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian Istri Rp8.691.312 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian Anak Rp4.345.656 (Maksimum 3 kali kejadian) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf c PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian (9) Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si. (Pemohon IX), yaitu: Tanggal Lahir : 4 Mei 1967 TMT Kerja : 1 Maret 1994 Gol. Terakhir : 4B Kode Jiwa : 1100 Alamat: Jakarta Status : Pegawai Negeri Sipil (Nopen : 01025355300) Gaji Pokok : Rp 4.603.500 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.976.192 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Suami Rp345.263 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri 33 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.942.728 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.866.770 Rp1.976.192 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.657.260 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp988.096 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.729.680 Rp 0 Jumlah Bersih Rp1.696.535 Rp988.096 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp3.314.520 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp988.096 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.386.940 Rp 0 Jumlah Bersih Rp3.320.650 Rp988.096 Pensiun Terusan Rp15.467.079 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Suami Rp345.263 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp 0 Jumlah Kotor Rp3.797.888 Rp 0 34 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Bersih Rp3.797.888 Rp 0 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun THR Tunjangan Suami Rp345.263 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 Jumlah Kotor Rp3.797.888 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.797.888 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp 83.849.438 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp55.312.110 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp72.917.379 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp43.823.344 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp54.823.758 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp43.823.344 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp9.645.680 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp7.234.260 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian 35 (10) Dra. Iis Ukhiyawati (Pemohon X), yaitu: Tanggal Lahir : 22 Desember 1966 TMT Kerja : 1 Januari 2005 Gol. Terakhir : 3D Kode Jiwa : 1100 Alamat: Jakarta Status : PNS Aktif Gaji Pokok : Rp 3.861.000 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp1.930.236 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp914.695 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Suami Rp193.024 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp 0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.268.099 Rp 0 Jumlah Bersih Rp2.225.634 Rp914.695 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.389.960 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp457.347 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.462.380 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.434.581 Rp457.347 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.779.920 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp457.347 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 36 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.852.340 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.796.742 Rp457.347 Pensiun Terusan Rp8.902.536 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp1.930.236 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Suami Rp193.024 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp2.123.259 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.123.259 Rp0 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp1.930.236 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Suami Rp193.024 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp2.123.259 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.123.259 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp53.918.227 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/20 16 Rp33.876.598 Pasal 22 PP 46/2015 37 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Meninggal Rp48.553.890 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/20 16 Rp25.011.503 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp35.340.165 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/20 16 Rp25.011.503 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp8.090.060 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/20 16 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp6.067.545 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/20 16 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (11) Esti Yogyawati (Pemohon XI), yaitu: Tanggal Lahir : 23 Juli 1963 TMT Kerja : 1 Maret 1990 Gol. Terakhir : 3D Kode Jiwa : 1100 Alamat: Banyumas Status : PNS Aktif Gaji Pokok : Rp 3.982.600 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.591.483 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp298.695 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak 38 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 mengatur tunjangan istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.430.485 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.364.772 Rp1.591.483 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.433.736 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp795.741 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.506.156 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.477.481 Rp795.741 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.867.472 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp795.741 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.939.892 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.882.543 Rp795.741 Pensiun Terusan Rp13.459.088 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp298.695 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 39 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Kotor Rp3.285.645 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.285.645 Rp0 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Istri Rp298.695 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp3.285.645 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.285.645 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp55.435.462 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp54.112.087 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp54.724.350 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp47.043.314 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp48.536.430 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp47.043.314 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp8.344.820 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Suami Rp6.258.615 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian 40 (12) Rhuhendo Saputra (Pemohon XII), yaitu: Tanggal Lahir : 18 Februari 1979 TMT Kerja: 1 April 2006 Gol. Terakhir : 4A Kode Jiwa : 1102 Alamat: Pasaman Barat. Sumbar Status : PNS Aktif Gaji Pokok : Rp 3.782.400 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp2.638.575 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.632.307 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp263.858 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Anak Rp105.543 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp289.680 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.297.656 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.237.496 Rp1.632.307 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.266.516 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp816.153 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp50.661 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras 41 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Kotor Rp1.534.437 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.508.093 Rp816.153 Pensiun Janda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.533.032 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp816.153 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp50.661 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan anak Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.800.953 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.749.279 Rp816.153 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.266.516 Pasal 18 UU 11/1969 Rp816.153 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp25.330 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan anak Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.436.686 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.410.849 Rp816.153 Pensiun Terusan Rp12.949.984 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp2.638.575 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp263.858 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur 42 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum tentang pensiun 13 Tunjangan Anak Rp105.543 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp3.007.976 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.007.976 Rp0 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp2.638.575 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Istri Rp263.857.5 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Anak Rp105.543 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp3.007.976 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.007.976 Rp0 2 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp119.678.140 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp58.943.995 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp70.877.037 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp44.789.623 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp24.759.718 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal Rp44.789.623 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 43 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Asuransi Kematian Pegawai Rp7.639.368 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp5.729.526 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Anak Rp2.846.763 (maksimum 3 kali kejadian) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf c PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (13) Rosdiana, S.T.,M.T (Pemohon XIII), yaitu: Tanggal Lahir : 1 April 1973 TMT Kerja : 1 Maret 1993 Gol. Terakhir : 3D Kode Jiwa : 1000 Alamat: Banda Aceh Status : PNS Aktif (Nomor Taspen : 14029934800) Gaji Pokok : Rp 3.982.600 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.753.593 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo. Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.059.370 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.999.631 Rp1.753.593 44 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.433.736 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp876.796 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.506.156 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.477.481 Rp876.796 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.867.472 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp876.796 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.939.892 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.882.543 Rp876.796 Pensiun Terusan Rp11.998.524 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp2.986.950 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.986.950 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp2.986.950 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp2.986.950 Rp0 45 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Bersih Rp2.986.950 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp100.768.278 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp47.346.040 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp70.998.237 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp22.668.583 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp45.107.596 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp22.668.583 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp7.586.200 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (14) Nurhasanah (Pemohon XIV), yaitu: Tanggal Lahir: 23 Januari 1967 TMT Kerja : 1 Maret 1988 Gol. Terakhir : 3B Kode Jiwa : 1000 Alamat: Jakarta Status : PNS Aktif (Nomor TASPEN : 14021242600) Gaji Pokok : Rp4.023.300 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp3.017.475 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.580.438 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras 46 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Nomor PER-3 PB/2015 Jumlah Kotor Rp3.089.895 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.029.546 Rp1.580.438 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.448.388 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp790.219 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.520.808 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.491.840 Rp790.219 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.896.776 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp790.219 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp2.969.196 Rp0 Jumlah Bersih Rp2.911.260 Rp790.219 Pensiun Terusan Rp12.118.182 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Rp3.017.475 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Hari Raya Rp3.017.475 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang tunjangan hari raya Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp69.453.100 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp58.943.995 Pasal 22 PP 46/2015 47 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Meninggal Rp59.064.322 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp44.789.623 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp45.324.475 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp44.789.623 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp7.663.800 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (15) Drs. Djalu Sugiarto, M.Si (Pemohon XV), yaitu: Tanggal Lahir : 21 Agustus 1964 TMT Kerja : 1 Maret 1987 Gol. Terakhir : 4A Kode Jiwa : 1100 Alamat: Jakarta Status : PNS Aktif (Nomor TASPEN : 14019772800) Gaji Pokok : Rp 4.555.800 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp3.416.850 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.824.791 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp341.685 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.903.375 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.828.204 Rp1.824.791 48 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.640.088 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp912.395 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.712.508 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.679.706 Rp912.395 Pensiun Janda Tewas: Pensiun Pokok Rp3.280.176 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp912.395 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.352.596 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.286.992 Rp912.395 Pensiun Terusan Rp15.312.817 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.416.850 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp341.685 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp3.758.535 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.758.535 Rp0 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp3.416.850 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya 49 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tunjangan Istri Rp341.685 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp3.758.535 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.758.535 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp73.033.955 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp62.060.895 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp66.933.271 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp53.574.848 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp61.866.720 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp53.574.848 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp9.545.800 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp7.159.350 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (16) Drs. Sutanto Herujatmiko (Pemohon XVI), yaitu: Tanggal Lahir : 4 Juni 1967 TMT Kerja : 1 Maret 1994 Gol. Terakhir : 4B Kode Jiwa : 1101 Alamat: Jakarta Status : Pegawai Negeri Sipil (Nopen : 03022607500) Gaji Pokok : Rp 4.603.500 50 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.615.451 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp345.263 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Anak Rp69.053 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp4.084.200 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.006.861 Rp1.615.451 Pensiun Janda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.657.260 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp807.726 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp33.145 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan anak Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.835.245 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.801.437 Rp807.726 Pensiun Janda Tewas: Pensiun Pokok Rp3.314.520 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp807.726 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp33.145 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras 51 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Nomor PER-3 PB/2015 Jumlah Kotor Rp3.492.505 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.425.552 Rp807.726 Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.657.260 Pasal 18 UU 11/1969 Rp807.726 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.729.680 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.696.535 Rp807.726 Pensiun Terusan Rp16.027.445 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp345.263 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Anak Rp69.053 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp3.866.940 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.866.940 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp3.452.625 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Istri Rp345.263 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Anak Rp69.053 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya 52 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Kotor Rp3.866.940 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.866.940 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp85.406.502 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp55.760.463 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp74.493.207 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp44.629.802 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp55.820.548 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp44.629.802 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Asuransi Kematian Pegawai Rp9.821.056 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp7.365.792 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Anak Rp3.682.896 (Maksimum 3 kali kejadian) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 Pasal 4 huruf c PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi kematian (17) Ahmad Imberan (Pemohon XVII), yaitu: Tanggal Lahir : 24 Desember 1963 TMT Kerja : 1 Februari 1994 Kode Jiwa : 1101 Gol. Terakhir : 3D Alamat: Banjarmasin Status : PNS Aktif Gaji Pokok : Rp 4.237.500 53 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp2.956.969 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.536.091 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp295.697 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Anak Rp59.139 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.529.065 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.462.829 Rp1.536.091 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Janda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.525.500 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp768.046 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp30.510 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.700.850 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.669.730 Rp768.046 Pensiun Janda Tewas: Pensiun Pokok Rp3.051.000 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp768.046 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp30.510 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras 54 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Jumlah Kotor Rp3.226.350 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.164.720 Rp 768.046 Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.525.500 Pasal 18 UU 11/1969 Rp768.046 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.597.920 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.567.410 Rp768.046 Pensiun Terusan Rp13.851.315 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp2.956.969 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp295.697 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Anak Rp59.139 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp3.311.805 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.311.805 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp2.956.969 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Istri Rp295.697 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Anak Rp59.139 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya 55 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Kotor Rp3.311.805 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.311.805 Rp0 Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp58.903.059 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp54.864.821 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp59.256.518 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp49.441.434 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp51.411.601 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp49.441.434 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp9.040.192 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Istri Rp6.780.144 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Anak Rp3.390.072 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf c PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian (18) Afrilita (Pemohon XVIII), yaitu: Tanggal Lahir : 11 April 1969 TMT Kerja : 1 Maret 1992 Gol. Terakhir : 3C Kode Jiwa : 1101 Alamat: Jambi Status : PNS Aktif Gaji Pokok : Rp 4.065.500 56 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pensiun Pegawai: Pensiun Pokok Rp3.049.125 Pasal 9 UU 11/1969 jo. Lampiran I PP 18/2019 Rp1.841.686 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Istri Rp304.913 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (1) PP No 51 Tahun 1992 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan istri Tunjangan Anak Rp60.983 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp217.260 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.632.280 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.563.980 Rp1.841.686 Pensiun Duda Wafat: Pensiun Pokok Rp1.463.580 Pasal 17 ayat (1) UU 11/1969 Rp920.843 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp29.272 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Rp Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.637.692 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.607.835 Rp920.843 Pensiun Duda Tewas: Pensiun Pokok Rp2.927.160 Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 Rp920.843 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Anak Rp29.272 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 51 Tahun 1992 Tunjangan Beras Rp144.840 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp3.101.272 Rp0 57 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Jumlah Bersih Rp3.042.143 Rp920.843 Pensiun Yatim Pensiun Pokok Rp1.463.580 Pasal 18 UU 11/1969 Rp920.843 Pasal 21 ayat (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU No 11/1969 jo Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3 PB/2015 Rp0 PP 45 Tahun 2015 tidak mengatur tunjangan beras Jumlah Kotor Rp1.536.000 Rp0 Jumlah Bersih Rp1.506.728 Rp920.843 Pensiun Terusan Rp14.255.918 Pasal 1 ayat (3) PP 49/1980 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun terusan No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun 13 Pensiun Pokok Rp3.049.125 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Istri Rp304.913 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Tunjangan Anak Rp60.983 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang pensiun 13 Jumlah Kotor Rp3.415.020 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.415.020 Rp0 Tunjangan Hari Raya Pensiun Pokok Rp3.049.125 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Istri Rp304.913 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Tunjangan Anak Rp60.983 Pasal 3 ayat (3) huruf b PP Nomor 36 Tahun 2019 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Jumlah Kotor Rp3.415.020 Rp0 Jumlah Bersih Rp3.415.020 Rp0 58 No Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pensiun Rp89.040.554 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp53.997.967 Pasal 22 PP 46/2015 Meninggal Rp71.263.074 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp35.199.114 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Keluar Rp49.950.245 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 3 huruf d PMK 128/PMK.02/2016 Rp35.199.114 Pasal 22 jo. Pasal 26 PP 46/2015 Asuransi Kematian Pegawai Rp8.673.280 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf a PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Suami Rp6.504.960 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf b PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Anak Rp3.252.480 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo. Pasal 4 huruf c PMK 128/PMK.02/2016 Rp0 PP 46/2015 tidak mengatur Asuransi Kematian Dari Tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan kerugian konstitusional dari Pemohon VIII sampai Pemohon XVIII adalah bahwa PNS Aktif akan mengalami kerugian konstitusional bilamana terjadi pengalihan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: 1) Pemohon VIII [Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D.] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.688.800,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon VIII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima 59 sebesar Rp. 2.589.668,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.099.132,- per bulan. 2) Pemohon IX [Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si.] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.866.770,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon IX akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.976.192,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.890.578,- per bulan. 3) Pemohon X [Dra. Iis Ukhiyawati] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 2.225.634,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon X akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 914.695,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.310.939,- per bulan. 4) Pemohon XI [Esti Yogyawati] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.364.772,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. 60 Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XI akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.591.483,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.773.289,- per bulan. 5) Pemohon XII [Rhuhendo Saputra] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.237.496,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.632.307,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.605.189,- per bulan. 6) Pemohon XIII [Rosdiana, S.T., M.T] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 2.999.631,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XIII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.753.593,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.246.038,- per bulan. 7) Pemohon XIV [Nurhasanah] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.029.546,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 61 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XIV akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.580.438,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.449.108,- per bulan. 8) Pemohon XV [Drs. Djalu Sugiarto, M.Si.] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.828.204,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XV akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.824.791,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.003.413,- per bulan. 9) Pemohon XVI [Drs. Sutanto Herujatmiko] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 4.006.861,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XVI akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.615.451,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 2.391.410,- per bulan. 62 10) Pemohon XVII [Ahmad Imberan] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.462.829,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XVII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.536.091,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.926.738,- per bulan. 11) Pemohon XVIII [Afrilita] apabila memasuki masa pensiun akan menerima Pensiun PNS sebesar Rp. 3.563.980,- per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon XVIII akan berkurang penerimaan manfaat Pensiun PNS-nya atau hanya menerima sebesar Rp. 1.841.686,- per bulan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp. 1.722.294,- per bulan. Selain kerugian konstitusional yang telah disebutkan di atas, Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional lainnya bilamana terjadi pengalihan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu antara lain: 1) Potensi kehilangan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua secara penuh oleh PT TASPEN (Persero) kepada Pemohon bilamana meninggal pada masa aktif tugasnya minimal dengan masa pembayaran iuran enam bulan, sebaliknya jika “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka 63 Pemohon hanya dibayarkan nilai Tabungan Hari Tua hanya sebesar jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. 2) Potensi kehilangan dan penurunan manfaat pensiun, Pemohon VIII sampai Pemohon XVIII juga berpotensi kehilangan Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Pensiun 13, Tunjangan Hari Raya, Uang Duka Wafat/Tewas, Asuransi Kematian Diri (Peserta, Suami atau Istri, anak), Pensiun Terusan, Pensiun Janda/Duda, dan Pensiun Yatim Piatu. Berkaitan dengan pemaparan kerugian konstitusional dari para Pemohon tersebut di atas, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 a quo berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari bilamana “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU 5/2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM /2016, maka kepesertaan para Pemohon dalam “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jika ada peraturan perundang-undangan yang akan menghentikan ataupun akan mengalihkan keikutsertan para Pemohon dalam “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BJPS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [vide Bukti P-1], maka ketentuan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Potensi kerugian konstitusional a quo akan hilang bilamana Mahkamah memberi putusan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” terhadap ketentuan UU a quo. Dengan demikian, dapat dikatakan ada hubungan caulitas (causal verband) antara “norma hukum yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya” dengan “kerugian konstitusionalitas”, dengan harapan Mahkamah akan menghilangkan kerugian konstitusional para Pemohon melalui Putusannya. Adanya hubungan caulitas (causal verband) tersebut telah memenuhi persyaratan bagi pengajuan pengujian UU a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005. Bahwa para Pemohon memang dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [vide Bukti P-1], karena ketentuan pasal-pasal 64 a quo menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” selambat-lambatnya tahun 2029. Norma dalam pasal-pasal UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan “jaminan sosial” sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah secara eksplisit menegaskan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009]. Mengikuti “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” bagi para Pemohon merupakan manifestasi hak warga negara terutama dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, bilamana para Pemohon merasa akan muncul hambatan pelaksanaan hak konstitusionalnya, maka menjadi logis bahwa para Pemohon melakukan upaya mempertahankan hak konstitusionalnya. Dalam konteks permikiran demikian itu, maka dapat dipahami upaya para Pemohon untuk meminta perlindungan terhadap masa depan “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” yang selama ini dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero), yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 ke Mahkamah Konstitusi agar dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” disebabkan menimbulkan potensi hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial dengan PT TASPEN (Persero) sebagai pilihan penyelenggara. Selanjutnya Mahkamah menyatakan: “Salah satu hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah hak atas kepastian hukum (legal certainty) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya penafsiran yang berbeda atas Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tidak saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 81 Perubahan Kedua UUD 1945, melainkan bertentangan pula dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.“ Dalam konteks pengujian UU a quo, bahwa ketidakpastian hukum (legal uncertainty) atas keberlangsungan hak-hak konstitusional para Pemohon terjadi berkaitan dengan kerugian faktuan yang akan diderita oleh para Pemohon jika terjadi pengalihan penyelenggaraan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun dan” PT TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling 65 lambat tahun 2029 [vide Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011] sebagaimana dalam “tabel berikut” di bawah ini. Oleh karena itu, persoalan ketidakpastian yang dihadapi para Pemohon akan berakhir manakala Mahkamah memberikan putusan dengan menyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” terhadap norma-norma undang-undang yang diminta pengujian konstitusionalitasnya. Bahwa hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon XVIII untuk mendapatkan layanan jaminan sosial [vide Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945] berpotensi dirugikan karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS selambatnya tahun 2029 [vide Pasal 65 ayat 2 UU 24/2011], yang dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa Pemohon I sampai Pemohon XVIII telah menikmati manfaat dari kehadiran TASPEN sebagai penyelenggara “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” sebagaimana diuraikan di atas, bilamana program tersebut dialihkan dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, maka para Pemohon sangat berkeberatan karena akan mengalami kerugian/berpotensi berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan yang terbaik yang diberikan oleh TASPEN, yang telah terbukti dirasakan keuntungan/manfaatnya oleh para Pemohon. Kerugian bagi para Pemohon tersebut bersifat potensial, yang dapat masuk dalam kategori alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang a quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya. Oleh karena itu, potensi kerugian para Pemohon terkait dengan pasal-pasal UU a quo yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya tidak terjadi lagi bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan “pasal-pasal undang-undang” a quo bertentangan dengan UUD dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya Mahkamah memberi tafsir terhadap pasal-pasal a quo untuk dinyatakan melanggar UUD dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, maka dengan terjadi pengalihan program “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan paling 66 lambat pada tahun 2029 berpotensi merugikan para Pemohon. Dengan demikian, terbukti para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional bilamana terjadi pengalihan program PT TASPEN (Persero) kepada BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, sehingga oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian a quo ke Mahkamah Konstitusi. III. DALIL-DALIL PERMOHONAN III.1. Bahwa para Pemohon baik dalam kedudukan sebagai Pensiunan PNS dan Pensiun Pejabat Negara serta PNS aktif diatur hak-haknya untuk mendapatkan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) [selanjutnya disebut PP 26/1981, Bukti P-7] menyelenggarakan “Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil” sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [selanjutnya disebut UU 11/1969, Bukti P-8] juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 [selanjutnya disebut PP 25/1981, Bukti P-9] juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [selanjutnya disebut UU 5/2014, Bukti P-10]. III.2. Bahwa PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan baik dalam kerangka peserta maupun program yang dilaksanakan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Peserta program PT TASPEN (Persero) adalah Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara (Peserta yang bekerja pada Penyelenggara Negara), sedangkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan [selanjutnya disebut BPJS TK] adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara (privat sector). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [selanjutnya disebut PP 67 44/2015, Bukti P-11] juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun [selanjutnya disebut PP 45/2015, Bukti P-12] juncto Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [selanjutnya disebut PP 46/2015, Bukti P-13]. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 huruf c juncto Pasal 91 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil [selanjutnya disebut PNS] berhak memperoleh Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, sedangkan Pasal 21 huruf d juncto Pasal 92 ayat (1) huruf b dan huruf c juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara [selanjutnya disebut PP 70/2015, Bukti P-14] menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pengaturan Jaminan dan Perlindungan khusus bagi PNS tersebut merupakan wujud dari Politik Hukum pembentuk Undang-Undang yang menghendaki agar PNS diberikan manfaat dan layanan program jaminan dan perlindungan yang lebih baik dan dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana Pasal 130 juncto 92 ayat (4) UU 5/2014 juncto Pasal 7 PP 70/2015. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (4) juncto Pasal 92 ayat (2) UU 5/2014 yang mengamanatkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi PNS sudah mencakup Jaminan Sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Bahwa pengelolaan Jaminan dan Perlindungan khusus bagi para Penyelenggara Negara berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta yang menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam Keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 68 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. Sejarah ini menegaskan bahwa kelembagaan TASPEN sebagai Pengelola Jaminan dan Perlindungan khusus bagi Pegawai Negeri sudah sangat berakar di masyarakat. Oleh karena itu halaman 69 angka 17 & 18 Lampiran Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2006 [selanjutnya disebut UU 17/2007, Bukti P-15] mengamanatkan bahwa “Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat”. III.3. Legalitas PT TASPEN (Persero) untuk menyelenggarakan Jaminan dan Perlindungan bagi PNS dan Pejabat Negara juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 tanggal 8 Juni 2017 terkait Uji Materi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 menyatakan ”….Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan bagi ASN adalah PT TASPEN, bukan BPJS”. Bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM /2016 menyatakan, antara lain: - “Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara”; - “Bahwa kepesertaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam JKK dan JKM, termasuk para Pemohon dikecualikan penyelenggaraannya/pengelolaannya dari BPJS Ketenagakerjaan”; 69 - “Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 angka 1 angka 1, Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.” III.4. Bahwa Pemohon sebagai peserta “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” yang dikelola khusus dan tersendiri oleh PT TASPEN (Persero) merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Pemohon selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Kepesertaan mengikuti “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” melalui PT TASPEN (Persero) dilakukan atas dasar kepercayaan, pertimbangan, dan legalitas PT TASPEN (Persero) yang telah diberikan amanat oleh negara untuk menyelenggarakan “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara serta Pensiunan PNS dan Pejabat Negara. Bahwa PT TASPEN (Persero) berdasarkan PP 26/1981 merupakan Penyelenggara Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Program Asuransi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilaksanakan berdasarkan UU 11/1969 juncto PP 25/1981 juncto PP 20/2013 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia [Bukti P-16, selanjutnya disebut UU 7/1978] juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta mantan Pimpinan Lembaga 70 Tertinggi/Tinggi Negara dan mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara [Bukti P-17, selanjutnya disebut UU 12/1980], juncto UU 5/2014. Bahwa penyelenggaraan program pembayaran pensiun dilaksanakan berdasarkan UU 11/1969 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-841 Tanggal 13 Oktober 1986 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 juncto Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1/4128/PUOD tanggal 23 November 1987 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-755 tanggal 27 September 1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990. Bahwa PT TASPEN (Persero) telah menjadi penyelenggara Program Tabungan Hari Tua sejak tahun 1961 dan melakukan Program Pembayaran Pensiun mulai sejak tanggal 1 Januari 1987. PT TASPEN (Persero) telah diakui melalui berbagai penghargaan oleh Pemerintah, bahkan di tingkat Internasional seperti Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, dan ISO. Bahwa kepercayaan pemerintah menugaskan PT TASPEN (Persero) dalam melaksanakan program pembayaran pensiun tersebut diatas dikarenakan PT TASPEN (Persero) telah berpengalaman, terpercaya, telah teruji dan terbukti mampu melakukan tata kelola kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1961. Disamping itu, mengingat sistem program pembayaran pensiun masih menggunakan mekanisme APBN/Pay as You Go yang menyangkut keuangan negara, maka perlu dilakukan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. III.5. Maksud tujuan dan norma tentang pensiun dan tabungan hari tua telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut: a) Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 [vide Bukti P-16] menyatakan: "Presiden dan wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun." 71 b) Pasal 1 UU 11/1969 [vide Bukti P-8] menyatakan: "Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagaipenghargaan atas jasa- jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah." c) Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 21 UU 12/1980 [vide Bukti P-17] Pasal 12 UU 12/1980 menyatakan: "Pimpinan dan Anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun." Pasal 21 UU 12/1980 [vide Bukti P-17] menyatakan: "Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut perturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS." d) Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/2014 [vide Bukti P-10]: Ayat (1) menyatakan: "PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ayat (3) menyatakan: "Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan pengabdian PNS." Adapun Peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut: 1) Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS) Bahwa peserta program pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua meliputi: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun. Berdasarkan UU 5/2014 yang dimaksud dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS/PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaan untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bahwa Kedudukan PNS adalah sangat strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia hal ini dikarenakan PNS berkedudukan sebagai Aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bahwa dalam menjalankan kedudukannya tersebut, PNS memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 72 Dalam hal ini, PNS memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembinan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dengan tugas tersebut, PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, serta pelayan publik secara professional dan bebas dari intervensi politik. Bahwa guna mendukung dan mensukseskan tugas-tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, tata kelola menajemen PNS/ASN yang meliputi aspek- aspek dalam UU 5/2014: Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku. 2) Pejabat Negara Bahwa selanjutnya selain PNS, Pejabat Negara juga sebagai peserta program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Negara memiliki fungsi, tugas dan peran sangat penting dan strategis dalam sistem tata kenegaraan dalam penyelenggaraan jalanya roda pemerintahan yakni sebagai pembuat dan pemutus kebijakan. Ruang lingkup Pejabat Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dan Pejabat lain yang ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud Pejabat Negara meliputi [vide Pasal 122 UU 5/2014]: 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mejelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; 6. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi; 7. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 73 12. Gubernur dan Wakil Gubernur; 13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 14. Pejabat negara lainya yang ditentukan oleh Undang-undang. 3) Penerima Pensiun Bahwa selain PNS dan Pejabat Negara sebagaimana tersebut di atas, peserta program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang juga diselenggarakan dan dikelola oleh TASPEN adalah para Penerima Pensiun yang meliputi: 1. Pensiun Pejabat Negara; 2. Pensiun PNS; 3. Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara; 4. Pensiun Janda/Duda PNS; 5. Pensiun Yatim/Piatu; 6. Pensiun Orang Tua; 7. Pensiun Veteran/Dahor; 8. Pensiun Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/PKRI; 9. Pensiun Komite Nasional Indonesia Pusat/KNIP; dan 10. Pensiun TNI/Polri yang berhenti sebelum 1 April 1989. Bahwa dengan demikian CPNS/PNS/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP 25/1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2013 yakni program pensiun dan program tabungan hari tua [Bukti P-18, selanjutnya disebut PP25/1981; dan P-19 selanjutnya disebut PP 20-2013]. Pemberian jaminan program tersebut dengan pertimbangan antara lain CPNS/PNS/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun memiliki peran sangat penting dan strategis dalam tata kelola pemerintahan serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki karakteristik khusus diantaranya sebagaimana telah disebutkan di atas. III.6. Manfaat Pensiun Bahwa paradigma pensiun adalah sebagai kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS, serta 74 pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berkelanjutan serta jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban. Bahwa karakteristik setiap peserta memiliki formula manfaat pensiun yang berbeda sesuai dengan status dan kedudukan peserta: 1) Presiden dan wakil Presiden: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 [vide P-16] Pasal 6 menyatakan: (1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir. 2) Pejabat Negara: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980, Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Pasal 13 ayat (2) UU 12/1980 menyatakan: Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak- banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun. 3) Pegawai Negeri Sipil/PNS: UU 11/1969 Pasal 5 menyatakan: Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 11/1969 menyatakan: “Besaran pensiun pegawai sebulan adalah 2½ % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa: a. pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun” 75 III.7. Manfaat Tabungan Hari Tua Bahwa hak peserta dalam program tabungan hari tua meliputi: manfaat asuransi dwiguna dan manfaat asuransi kematian. Manfaat asuransi dwiguna diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, Manfaat askem diberikan dalam hal peserta/pensiun meninggal dunia, istri/suami meninggal dunia, anak meninggal dunia. III.8. Pengalaman Pengelola “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” TASPEN adalah sebagai berikut: 1) Pengalaman Bahwa PT TASPEN (Persero) secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rentang waktu 56 (lima puluh enam) tahun telah teruji dan berpengalaman dalam penyelenggaraan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yakni program pensiun dan tabungan hari tua. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan dedikasi tersebut, telah diperoleh penghargaan dari lembaga terkait dan kompenten, di samping itu dalam rangka lebih mendekatkan dan selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta telah dilakukan ekspansi kantor cabang utama/kantor cabang di seluruh Indonesai serta menjalin kemitraan dan sinergi dengan beberapa lembaga perbankan, non perbankan dan instansi/lembaga terkait. Dalam rentang masa dan pertumbuhan selama 56 (lima puluh enam) tahun, PT TASPEN (Persero) telah mampu menumbuhkan dan meningkatkan aset peserta kurang/lebih sebesar Rp 231 triliun pada tahun 2018 dan dengan jumlah peserta kurang/lebih mencapai 6,5 juta peserta, meliputi kurang lebih 4,5 juta PNS dan Pejabat Negara dan kurang lebih 2,4 juta penerima Pensiun dan ini akan selalu dan selalu tumbuh. PT TASPEN (Persero) dalam memberikan pelayanan kepada peserta selalu berorientasi dengan prinsip-prinsip profesional dan akuntabel serta dilandasi integritas dan etika yang tinggi dengan semangat nilai-nilai integritas, profesional, inovatif, kompetitif, dan tumbuh. Bahwa manfaat pensiun PNS, Pejabat Negara/pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara manfaatnya lebih baik dari manfaat pensiun pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara yakni untuk PNS minimum 76 Rp1.560.800,- (satu juta lima ratus enampuluh ribu delapan rupiah) dan maksimum Rp4.425.900,- (empat juta empat ratus duapuluh lima ribu sembilan rupiah) namun manfaat pensiun berdasarkan PP 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun besaran paling sedikit Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Manfaat program tabungan hari tua yang bekerja pada PNS dan Pejabat Negara memperoleh tambahan yakni Asuransi Kematian bagi peserta, istri/suami, dan anak sedangkan dalam PP 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua tidak mengatur Asuransi Kematian. 2) Keterpisahan 2.1) Manajemen tata kelola program pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua di beberapa negara dikelola secara terpisah yakni antara pekerja swasta/privat sektor dan pekerja publik/publik sektor (pekerja yang bekerja pada penyelnggara negara/pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara). Keterpisahan/segmentasi peserta terhadap tata kelola jaminan sosial dilakukan oleh beberapa negara, antara lain: Jerman, Luxemburg, India, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand yang dikelola terpisah. Bahwa PNS dan Pejabat Negara dalam struktur Pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang khusus bila disandingkan dengan pekerja swasta. Hal yang mendasar membedakan status PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dengan pekerja swasta antara lain yakni PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan unsur aparatur negara serta memiliki fungsi/tugas antara lain: melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat kesatuan bangsa, setia dan mempertahankan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Bahwa kebijakan/politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara. Hal ini sebagaimana termaktub dalam PP 45/2015 juncto PP 46/2015 yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP tersebut dan diamanatkan 77 untuk diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Dengan demikian, Pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan Pejabat Negara (Pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara), diselenggarakan secara terpisah dari pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta). Bahwa tata kelola keterpisahan juga dimaksudkan karena PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan pegawai pemerintah yang memiliki special character atau karakteristik khusus serta guna menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial yang fundamental maka mengakibatkan ketenangan, semangat, daya kreatifitas, dan loyalitas PNS dan Pejabat Negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menimbulkan penurunan peran negara dalam memberikan layanan dan kesejahteraan pada masyarakat. 2.2) Bahwa perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan politik hukum dan aspirasi masyarakat yang terjadi selama kurun waktu pasca reformasi. Perkembangan tersebut terjadi pula pada mekanisme tata kelola dan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan arah politik hukum nasional Indonesia. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan sosial bagi ASN/Pejabat Negara/Penerima Pensiun menjadi sangat penting untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keberlanjutan. 2.3) Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada pokoknya menyatakan tata kelola dan pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang 78 didukung oleh peraturan perundang–undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. Secara bertahap Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas. Dalam hal ini, pengelolaan Tabungan Hari Tua bagi PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1961 dan pensiun bagi PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1987 telah diselenggarakan oleh TASPEN. III.9. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VII sebagai Pensiunan PNS dan Pensiunan Pejabat Negara memiliki hak pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan/atau Pensiun Janda-Duda Pegawai juncto Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara juncto UU 5/2014 yang merupakan tindak lanjut hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pemohon VIII sampai Pemohon XVIII selain memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana Pemohon I sampai Pemohon VII untuk menikmati hak-haknya ketika memasuki pensiun, sehingga ketika terjadi ancaman akan hilangnya hak-hak konstitusional tersebut, maka secara hukum dan konstitusi Pemohon VIII sampai Pemohon XVIII bersama Pemohon I sampai Pemohon VII juga memiliki hak konstitusional untuk mempertahankannya hak-hak konstitusionalnya bilamana ada norma-norma peraturan perundang-undangan akan menghilangnya hak-hak konstitusional tersebut. Dalam konteks berpikir demikian itu, maka para Pemohon merasakan adanya potensi kehilangan hak-hak terkait keuntungan yang selama ini didapatkan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial dan Tabungan Hari Tua akan hilang sejalan dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi. 79 Bahwa upaya para Pemohon mengajukan permohonan judicial review sejalan dengan spirit yang dijamin konstitusi, yaitu dalam rangka memajukan dirinya dan memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan,jaminan, perlindungan, kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak atas jaminan sosial yakni pensiun dan tabungan hari tua yang diselenggarakan secara khusus oleh TASPEN yang tata kelola mekanisme penyelenggaraanya dilakukan terpisah karena berkedudukan sebagai pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara/pemerintah yang dalam implementatif/ pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas. III.10. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256) terhadap UUD 1945, gambaran potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon I sampai Pemohon XVIII dapat dijelaskan berikut ini. Bahwa dengan adanya norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, maka “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang merupakan wujud perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian Para Pemohon yang selama ini dikelola secara khusus oleh TASPEN dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon untuk memperoleh hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri para pemohon secara utuh sebagai manusia yang bermartabat mengingat para pemohon berkedudukan sebgai aparatur sipil negara yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Pemerintah memberikan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian para Pemohon. 80 Bahwa adanya ketentuan “Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011” sangat jelas bertentangan dengan doktrin hukum bahwa setiap perubahan undang-undang harus menguntungkan “subjek” yang diatur, yaitu dalam hal ini para Pemohon sebagai peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan secara khusus oleh PT TASPEN (Persero). III.11. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VII adalah pensiunan Pejabat Negara dan Pensiun PNS dan Pemohon VIII sampai Pemohon XVIII merupakan PNS aktif, yang keikutsertaannya dalam “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” dari PT TASPEN (Persero) merupakan manifestasi hak warganegara untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jaminan hak konstitusional tersebut kemudian dikonkritkan dalam bentuk regulasi penyelenggaraan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” bagi Pejabat Negara dan Pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS serta PNS aktif sebagaimana diatur dalam UU 11/1969 juncto PP 25/1981 juncto PP 20/2013 juncto UU 7/1978 juncto UU 12/1980 juncto UU 5/2014. Bahwa penghargaan pemerintah kepada para Pemohon, yaitu dalam hal ini Pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS serta PNS Aktif, merupakan penghargaan atas jasa-jasa para Pemohon dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan, sehingga sangat logis Pemerintah memberikan penghargaan atas jasa-jasa pengabdian selama mengabdi dalam dinas Pemerintah diantaranya dengan ditetapkannya UU 11/1969 dalam Pasal 1 yang menyatakan “Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-Undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah” serta Pasal 91 ayat (3) UU 5/2014 yang menyatakan "jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS". Bahwa segenap landasan yuridis bagi penyelenggaraan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” oleh PT TASPEN 81 (Persero), sehingga menjadi pertanyaan besar mengapa sampai ada peraturan perundang-undangan yang memangkas penyelenggaraan “Program” dimaksud tanpa terlebih dahulu menghilangkan peraturan yang menjadi payung bagi “Program” tersebut. Dalam konteks tersebut, maka suatu peraturan baru bilamana hendak menghilangkan suatu ketentuan dalam suatu peraturan yang telah terbit terlebih dahulu, maka peraturan baru tersebut harus secara ekspilisit menyatakan “aturan” dimaksud dinyatakan tidak berlaku atau dicabut daya berlakunya. Lebih jauh lagi, pembuatan suatu peraturan baru harus memperhatikan peraturan yang terbit lebih dahulu bilamana peraturan baru tersebut akan mengatur norma yang bersinggungan dengan norma yang juga diatur dalam peraturan sebelumnya. Terkait dengan persoalan tersebut, prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 seharusnya pembentuk UU 24/2011 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terkait dengan penyelenggaraan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” bagi ASN oleh PT TASPEN (Persero), yaitu UU 11/1969 juncto PP 25/1981 juncto PP 20/2013 juncto UU 7/1978 juncto UU 12/1980]. Dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undang bersingungan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, maka pembuatan UU 24/2011 melanggar asas pembuatan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Pembuatan UU 12/2011 melanggar asas pembuatan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g (“keadilan”) dan huruf i “ketertiban dan kepastian hukum”. Bahwa dikatakan pembuatan UU 12/2011 melanggar “asas keadilan” sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, karena norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 telah menghilangkan “kenyamanan” bagi para Pemohon untuk mengikuti “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 82 24/2011 telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagimana telah diuraikan di atas, yaitu berkurangnya manfaat yang akan diperoleh para Pemohon dari PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sehingga dapat dikatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, agar kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi di kemudian hari, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU a quo ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan “Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.” IV. KONKLUSI Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sehingga dengan demikian Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. V. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil a quo sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 57 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan 83 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 84 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2006. Selain itu untuk mendukung permohonannya para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan S.H., Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., dan Wawan Hafid Syaifudin M.Si., M.Act.Sc., ASAI., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Maruarar Siahaan S.H. Pendahuluan Ketika dasar negara yang akan dibentuk dalam proses kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dalam sidang BPUPKI dirumuskan, maka rumusan akhir yang menjadi dasar negara pada akhir perdebatan di antara bapak-bapak pendiri bangsa kemudian mendapat bentuk dalam apa yang kita yakini sekarang sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Konsep negara yang akan dibentuk sebagaimana menjadi tujuan negara Indonesia, dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945, kita kenal sebagai konsep negara kesejahteraan (welfare state), dengan mana negara memainkan peran utama dalam pemajuan kesejahteran rakyat secara sosial ekonomi. Hal ini di dijabarkan lebih lanjut pada pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan, dan secara lebih khas lagi sebagai mana termuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kesejahteraan dapat mengambil bentuk peran negara melalui kebijakan publik dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, antara lain melalui dana yang dihimpun negara untuk membiayai pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan pelayanan sosial lainnya baik secara rutin maupun secara insidentil. Kita dapat menemukan dalam ABPD misalnya 85 adanya dana bantuan sosial, dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, sedang dalam APBN ditemukan dana penanggulangan bencana. Dengan cara demikian diharapkan bahwa kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin tidan menyebabkankan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar. Bentuk yang lebih tegas lagi pada hakekatnya ditemukan dalam Pasal 34 UUD 1945 sebelum perubahan yang terdapat dalam Bab XIV dan diberi judul Bab Kesejahteraan Sosial, yang memberi kewajiban pada negara untuk memelihara kaum fakir miskin. Sistem Jaminan Sosial Nasional Perkembangan perekonomian dunia yang mengalami depressi sebelum perang dunia kedua, yang menimbulkan penggangguran dan kemiskinan pada banyak negara di barat yang menganut sistem market economy yang liberal, menyebabkan secara terpaksa terjadi perubahan sikap secara drastis, menyimpang dari ideologi liberal, di mana negara melakukan intervensi dalam kebijakan sosial ekonomi. Selama masa depresi tersebut konsep negara kesejahteraan dipandang sebagai “jalan tengah” di antara model ekstrim komunisme di kiri, yang tunduk pada pengaturan dan intervensi negara melalui perencanaan penyelengaraan pembangunan dan peran negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dengan paham liberalisme dalam pasar bebas (market economy) yang dikenal dengan prinsip “laissez-faire”. Setelah perang dunia ke II, banyak negara Eropa berubah dari sifatnya yang mengadopsi program sosial secara sepotong-sepotong. Proses perwujudan cita-cita proklamasi tentang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk intervensi negara untuk mewujudkan Pasal 34 sebelum perubahan, baru terjadi setelah kurang lebih 60 tahun kita melangkah maju melalui Perubahan k UUD 1945 pada tahun 2000-2002, dengan di adopsinya Pasal 34 baru, dalam Bab XIV yang berjudul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Wujud negara kesejahteraan dalam model program kesejahteraan telah diperintahkan dalam bentuk yang lebih universal dan modern yaitu program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, yang lebih konkrit dengan kewajiban, “Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Sebelumnya 86 dalam perubahan kedua tahun 2000, telah dimuat Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Upaya negara mensejahterakan rakyatnya dalam satu konsep welfare state seperti Indonesia yang menjadi dasar terbentuknya Republik Indonesia yang merdeka, adalah untuk tujuan yang disebut salah satu diantaranya, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan satu ciri yang khas karena dilandasi secara filosofis oleh dasar negara Pancasila. Tujuan dan cita-cita demikian bukan hanya merupakan gagasan abstrak yang utopis, melainkan sesuatu gagasan yang konkrit dan juga telah lebih dahulu dijumpai dalam negara yang lebih dahulu maju. Amanat UUD 1945 Perubahan tersebut telah terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial tersebut telah dibentuk pula badan penyelenggara sistem jaminan sosial dengan dasar prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besar kepentingan peserta. Satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial, dalam huruf a, b,c dan d mengamanatkan pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yang kesemuanya memuat perintah untuk mengadakan BPJS sebagai badan hukum yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, atas dasar prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial, tetapi kemudian secara berbeda dari amanat UUD 1945, menentukan bahwa BPJS yang dibangun tersebut melakukan transformasi keempat BUMN untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi dimaksud terlihat dengan menghubungkan dengan bunyi Pasal 65 yang memerintahkan semua pengelolaan program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang ada harus dialihkan ke BPJS selambat-lambatnya Tahun 2029. Menjadi pertanyaan, benarkah UUD 1945 dengan filosofi yang dianut dan kenyataan sosiologis akan perbedaan tingkat 87 perkembangan sosial berdasar kelompok masyarakat yang berbeda dilihat secara ekonomi ekonomis dan sosial kultural, sistem jaminan sosial mengamanatkan dibentuknya satu badan pengelola jaminan sosial secara nasional dikelola oleh satu Badan Hukum yang bernama BPJS tersebut. Pemuatan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan, yang menyebut “hak setiap orang” atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia bermartabat dan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, memang secara tegas menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang BPJS, agar sistem jaminan sosial tersebut dilaksanakan atas dasar persamaan dan non-diskriminasi, (equality and non- discrimination), maka yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah yang dimaksud dengan equality dan non-discrimination tersebut, dan apakah hal demikian senantiasa identik dengan keadilan, serta apakah hal demikian hanya dapat diwujudkan dengan melebur semua pengelola jaminan sosial yang ada, harus diselenggarakan dan dilaksanakan oleh satu badan saja yaitu BPJS? Equality dan Non-Discrimination Dalam Teori dan Praktek Equality before the law sebagai satu pinsip persamaan, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normatif Revolusi Perancis, baik yang disebut generasi pertama yang merupakan hak-hak sosial politik (liberte), generasi kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (egalite) dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (fraternite). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh fiosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi laissez faire, dirumuskan dengan istilah yang bersifat negatif berupa “kebebasan dari” intervensi negara dan yang membatasi kekuasaan negara. Persamaan didepan hukum, yang kemudian menjadi salah satu hak asasi yang disebut dalam Universal Declaration of Human Rights, yang diadopsi dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1948, dan kemudian dilanjutkan dalam konvensi internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sosial, telah menjadi bagian HAM yang diterima diseluruh dunia dewasa ini. Bahkan lebih awal dari Universal Declaration of Human Rights, Indonesia telah lebih dahulu mengadopsinya pada tahun 1945, dengan memuatnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, dengan rumusan yang menyebut bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan 88 itu dengan tiada kecualinya”. Prinsip equality before the law sebagai norma konstitusi diletakkan pada Bab X UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyangkut kedudukan warga negara, dan bukan menyangkut hak asasi manusia, karena pada saat itu memang belum memikirkannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Terbukti dari perdebatan dalam BPUPKI, dua aliran yang sangat berbeda telah mengemuka, di satu pihak anjuran Moh. Yamin dan beberapa anggotalin yang berpendapat bahwa dalam UUD yang akan dibentuk harus dirumuskan juga hak- hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara, tetapi di lain pihak Supomo berpendapat bahwa Negara yang akan dibentuk itu adalah satu negara dimana terdapat kesatuan warga dengan negara, sehingga yang diutamakan bukanlah individu-individu, akan tetapi pada kekeluargaan oleh karena aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran. Usul tentang hak asasi yang diajukan tersebut, juga kandas karena dipandang sebagai buah kemenangan dari liberalisme yang tidak disukai saat itu. Sukarno juga mengatakan saat itu: ”...jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap pikiran tiap paham individualisme dan liberalisme padanya.” Tetapi meskipun tidak menyebut dengan tegas “droits de l’homme et du citoyen” memang tidak perlu dimasukkan dalam UUD, akan tetapi Bung Hatta mengatakan bahwa ada baiknya memperhatikan syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan, dan sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya tentang pasal mengenai warga negara, dalam colletivism ada sedikit hak bagi anggota-anggota keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya, untuk menjaga supaya negara yang kita dirikan adalah negara pengurus, supaya anegara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. John Locke juga menangkap perubahan semangat zaman itu, ketika dia menuliskan gagasannya bahwa manusia secara alamiah terlahir bebas, sama (equal), dan merdeka. Dia mengatakan lebih lanjut: “A State also of Equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another: there being nothing more evident, than that Creatures of the same species and rank promiscously born to all the same advantages of Nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without Subordination or Subjection, unless the Lord and Master of them all, should by manifest Declaration of his Will set one above another, and confer on him by an 89 evident and clear appointment an undoubted Right to Dominion and Sovereignty. Meskipun Locke mengakui bahwa manusia terlahir sama dalam keadaan bebas dan merdeka, akan tetapi dengan segera terlihat bahwa ketidaksamaan (inequality) diakui dan diterima sebagai sesuatu yang ada jika dinyatakan dengan pernyataan tegas. Namun idealisme dalam prinsip persamaan (equality) individu tersebut telah menjadi slogan perjuangan bagi para kelompok masyarakat yang terkungkung- seperti wanita, budak dan bangsa terjajah- untuk menuntut persamaan hak dan kemerdekaan, sebagai perjuangan yang amat panjang, karena kekuatan politik dikuasai oleh mereka yang menduduki kelompok atas dalam hirarki susunan masyarakat, yang secara alamiah tidak menginginkan perubahan yang mengganggu kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh karena hirarki tersebut. Hanya dengan runtuhnya sistem dan susunan masyarakat feodalistis dan otoriter, baru kemudian konsep itu memperoleh bentuk dalam peraturan hukum, yang diperjuangkan bukan saja dalam lingkup nasional pada tahap awal perkembangannya, melainkan kemudian secara internasional melalui organ bangsa-bangsa dan disepakati secara mengikat dalam instrumen Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangan di Eropa zaman pertengahan, dengan karakteristik masyarakat yang kontemporer, merupakan titik tolak sejarah dalam melihat hubungan antara individu dengan masyarakat. Dorongan bagi kebebasan individu dan ekspresi diri menemukan salurannya dalam gerakan reformasi dan renaisance. Selama abad ke 18 dan 19, dengan meluasnya perdagangan diantara penduduk di negara-negara Eropa tertentu, negara-negara tersebut merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian diantara mereka untuk melindungi kelompok-kelompok warganegaranya, yang kemudian mereka bersetuju untuk memperlakukan semua warganegara secara sama. Perkembangan ini kemudian bermuara pada International Bill of Human Rights, yang merupakan upaya berkelanjutan negara-negara yang tergabung dalam PBB, dengan mana disepakati komitmen yang mengikat untuk perlindungan hak-hak asasi individu secara efektif, terutama dengan ditetapkannya kewajiban bagi negara-negara peserta dalam International Covenant On Civil And Political Rights untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berada diwilayahnya secara sama tanpa diskriminasi. Dengan diadopsinya secara komprehensif hak-hak asasi manusia yang termuat dalam International Covenant 90 On Civil And Political Rights dan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan kemudian diangkat lagi menjadi norma konstitusi, maka kemudian timbul persoalan apakah orang asing juga, dengan mendasarkan prinsip equality before the law yang telah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) yang secara berbeda dengan Pasal 27 ayat (1) hanya memberikan hak itu pada warganegara, tetapi Pasal 28D ayat (1) merumuskannya dengan kalimat “Setiap orang berhak atas...perlakuan yang sama di depan hukum,” boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, atas dasar satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang sifatnya universal. Perkembangan ini kemudian bermuara pada International Bill of Human Rights, yang merupakan upaya berkelanjutan negara-negara yang tergabung dalam PBB, dengan mana disepakati komitmen yang mengikat untuk perlindungan hak-hak asasi individu secara efektif, terutama dengan ditetapkannya kewajiban bagi negara-negara peserta dalam International Covenant On Civil And Political Rights untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berada di wilayahnya secara sama tanpa diskriminasi. Dengan diadopsinya secara komprehensif hak-hak asasi manusia yang termuat dalam International Covenant On Civil And Political Rights dan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan kemudian diangkat lagi menjadi norma konstitusi, maka kemudian timbul persoalan apakah orang asing juga, dengan mendasarkan prinsip equality before the law yang telah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) yang secara berbeda dengan Pasal 27 ayat (1) hanya memberikan hak itu pada warganegara, tetapi Pasal 28D ayat (1) merumuskannya dengan kalimat “Setiap orang berhak atas...perlakuan yang sama didepan hukum,” Bagaimanakah Persamaan (equality) Diartikan Prinsip persamaan atau equality yang biasanya diartikan “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (comparative). Equality juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan 91 dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atau sama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he is “like” or “equal to” or “similar to” or identical to” or “the same as” another who receices such treatment. Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (noncomparative), yang sumber dan pembenarannya ada dalam keberadaan manusia. Hak itu individual, sedangkan equality itu bersifat sosial. “Hak-hak” diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan. Studi tentang persamaan (equality) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan equality dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang equality yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni: i) Equality dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) equality dan justice (keadilan) sinonim: bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan equality. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula equality itu, yang menyatakan bahwa “yang sama diperlakukan sama”, yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam 92 beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu. Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standar atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (equal) berkenaan dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu “sama menurut aturan yang sama tersebut”. Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantif yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep-persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut: 1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakukan yang patut diterimanya. 2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukan nya sesuai dengan aturan moral. 3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti, (a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya. 4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting. 93 5. Memperlakun secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral. Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standar yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidak adilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, di mana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan didepan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum hak asasi manusia, sebagaimana dikembangkan dalam undang- undang dasar, undang-undang dan instrumen HAM internasional. Larangan Diskriminasi Ketika Perubahan Kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000, satu bab tersendiri ditambahkan dengan mengadopsi secara lengkap hak asasi manusia yang tadinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia tersebut merupakan hasil reformasi, yang menempatkan hak asasi manusia tersebut menjadi satu Bill of Rights dalam kedudukan sebagai satu hukum tertinggi. Tetapi ketika perubahan atau amandemen dilakukan, tampaknya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang equality before the law tersebut tetap tidak berubah, baik posisinya dalam bab X yang berada dalam aturan tentang Warganegara dan Penduduk, yang memang sejak awal tidak melihatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tetapi dengan perubahan kedua dan diadopsinya hak asasi manusia secara lengkap, tampaknya 94 terjadi semacam tumpang tindih (overlapping), karena pengaturan yang hampir sama dapat ditemukan dalam Bab XA tersebut. Misalnya Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini, meskipun digandengkan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, merumuskannya dengan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, atau equal treatment before the law. Pasal 28I ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian, sudah barang tentu adalah untuk mempositifkan kedudukan yang sama didepan hukum dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan mana keadaan dan kedudukan yang sama dari orang-orang akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standard aturan yang diperlakukan. Secara lebih tegas lagi baik Universal Declaration of Human Rights, ICCPR maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan definisi diskriminasi tersebut dengan uraian yang panjang lebar. Diskriminasi dikatakan adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.” Dengan demikian diskriminasi menjadi satu anti-these atas prinsip equality, dan larangan melakukan diskriminasi atau pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik itu, menegaskan prinsip persamaan didepan hukum bagi setiap orang, meskipun orang-perorang berbeda dilihat dari hal-hal yang disebut di atas ini. Equal before the law, menyatakan juga bahwa tiap orang, tidak perduli kaya atau miskin, pangkat rendah atau tinggi, pejabat atau bukan, penguasa atau rakyat, semua akan menanggung akibat hukum yang sama jikalau mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, berupa proses peradilan yang jujur, dan akan menerima hukuman jika terbukti bersalah atas perbuatan 95 melanggar hukum yang telah dilakukan. Demikianpun setiap orang dari kelompok yang berbeda ras, agama dan keyakinan politik, akan memperoleh perlindungan hukum yang sama atas setiap perbuatan yang melanggar hak-hak asasi yang dimilikinya karena perbuatan orang lain, tanpa memperhitungkan apakah yang melakukan perbuatan tersebut mereka yang memiliki kekuasaan, kekuatan atau kelompok yang berbeda dilihat dari keyakinan politik, agama dan uang dan dasar pembedaan lainnya. Norma konstitusi yang melarang setiap perbuatan yang bersifat mendiskriminasikan seorang dengan yang lain dalam perlakuan didepan hukum, baik dalam bentuk regulasi dan legislasi, maupun dalam bentuk perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penegakan hukum, memberi hak pada orang yang dilanggar haknya untuk menguji regulasi atau legislasi maupun perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan atau penegakan hukum yang berlaku, secara bertentangan dengan larangan dimaksud. Pengalihan Program Asuransi Sosial PT TASPEN dan Lainnya ke dalam BPJS Tidak Sesuai Konstitusi Yang menjadi masalah dalam permohonan JR Perkara Nomor 92/PUU- XVII/2019, utamanya adalah masalah konstitusionalitas Pasal 65 yang mengharuskan pengalihan tugas PT TASPEN kedalam BPJS dalam jangka waktu 10 tahun, ketentuan mana dianggap tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mengamanatkan politik hukum yang harus dijalankan tentang adanya sistem jaminan sosial yang bersifat nasional, dan bukan memerintahkan adanya satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional sebagaiman ditentukan dalam undang-undang a quo, yaitu BPJS, yang merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dengan tegas dari Putusan MK terdahulu, yang memberi kesempatan kepada daerah sebagai penyelenggara jaminan sosial di samping TASPEN, ASABRI, ASKES dan Jamsostek, sehingga keberadaan Pasal 65 harus ditetapkan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 40 Tahun 2004 tentang BPJS. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diuji Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU- III/2005 tanggal 31 Augustus 2005 telah menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial yang dimohonkan untuk diuji, bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak 96 mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagai hasil penafsiran MK bahwa “…, dengan menghubungkan ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) dari Pasal 5 UU SJSN tersebut, maka tidak dapat ditarik kesimpulan lain kecuali bahwa memang kehendak pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa JAMSOSTEK, TASPEN, ASBRI dan ASKES SAJALAH yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak mungkin lagi membentuk badan penyelenggara jaminan sosial lain di luar itu. Kesimpulan demikian juga tercermin dari keterangan Pemerintah, keterangan DPR, maupun keterangan para Ahli yang diajukan Pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan diatas”. Lebih lanjut MK menyatakan dengan kalimat berikut: “Menimbang, oleh karena itu di satu pihak, telah ternyata bahwa Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU SJSN saling terkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara sosial, sementara di pihak lain keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat merupakan kebutuhan, maka Pasal 5 ayat (1) UU SJSN cukup memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut ditafsirkan semata-mata dalam kerangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian yaitu: Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) ”KARENA MATERI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA TELAH TERTAMPUNG DALAM Pasal 52 yang apabila dipertahankan keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidak pastian hukum.” Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini”, karena walaupun tidak dimohonkan 97 dalam petitum ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat (3) sehingga jika dipertahankan juga akan menimbulkan multi tafsir dan ketidak pastian hukum sebagaimana Pasal 5 ayat (3). Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang” karena ternyata menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional”. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tentang Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah karena materi yang terkandung di dalamnya telah tertampung dalam Pasal 52 UU a quo yang menyatakan bahwa keberadaan PT TASPEN, ASABRI, ASKES dan Jamsostek tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini, sehingga permohonan atas Pasal 52 dinyatakan ditolak. Dari uraian norma konstitusi sebagai bagian HAM yang bersifat universal tentang prinsip equality before the law dan non-discrimination, kita memahami bahwa berbedanya badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial yang bersumber dari UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 2004, maka eksistensi badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, karena sejarah keberadaan, pengalaman dan perbedaan kelompok-kelompok orang yang dilayani badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda, memang tidak sama dilihat dari pemberi kerja, sifat pekerjaan dan permasalahannya, sehingga tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 jika dipertahankan badan hukum yang telah menyelenggarakan jaminan sosial sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diundangkan, asalkan tetap dalam sistem yang sama dan berdasarkan prinsip yang bersumber dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam UU 40/2004. Menjadi perhatian utama perkembangan yang ada akhir-akhir ini, menambah pemahaman kita akan prinsip gotong royong bukan hanya terlaksana secara individual di antara peserta jaminan sosial yang wajib, melainkan juga antara badan penyelenggara yang ada untuk gotong royong, ketika dana hasil pengembangan badan penyelenggara jaminan sosial, mengalami kerugian karena kesalahan investasi atau kesalahan lain yang dilakukan oleh pengurus badan penyelenggara tersebut. Pengalaman Jiwasraya yang menjadi kenyataan yang 98 dihadapi sekarang, membuka perspektif baru tentang prinsip gotong royong dalam sistem jaminan sosial tersebut, menjadi kebutuhan penyelenggara badan jaminan sosial nasional tidak dibentuk secara tunggal. Kesimpulan Berdasar seluruh uraian di atas, kami menarik kesimpulan atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai berikut: 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tidak memerintahkan adanya hanya satu badan penyelenggara jaminan sosial. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tertanggal 31 Augustus 2005 telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu bahwa Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pengawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)”. KARENA MATERI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA TELAH TERTAMPUNG DALAM Pasal 52, yang telah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011, yang apabila dipertahankan keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. 3. Adanya TASPEN sebagai salah satu penyelenggara sistem jaminan sosial secara nasional di samping BPJS, tidak merupakan diskriminasi dan tidak melanggar prinsip equality before the law. 99 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang memerintahkan pengalihan program Asuransi Sosial kepada BPJS dalam jangka waktu paling lambat tahun 2029, adalah bertentangan dengan UUD 1945, karena Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 tertanggal 31 Augustus 2005, merupakan tafsir konstitusi terhadap Pasal 34 UUD 1945 sebagai politik hukum yang harus diimplementasikan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., Keterangan Tertulis Ahli Dian Puji Simatupang Dalam Bentuk Power Point PENGATURAN JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA - Pejabat negara memiliki karakteristik yang khas dan khusus guna mendorong kualitas pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, sehinggga kinerja aparatur sipil negara dan pejabat negara akan meningkat secara harmonis sejalan dengan tuntutan harapan masyarakat dan tata pemerintahan yang baik. - Kepastian hukum jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan salah satu faktor pencegahan penyimpangan, sehingga harus diminalisasi kemungkinan perubahan pengaturanjaminan sosial yang berdampak pada penurunan manfaat atau kemungkinan terjadi risiko beban pembayaran jaminan sosial yang besar yang harus dibayarkan APBN. RESIKO FISKAL - Jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan belanja pegawai yang selalu dialokasikan dalam APBN, termasuk pembayaran atas jaminan sosial, misalnya jaminan pensiun. - Kewajiban pembayaran jaminan sosial merupakan kewajiban yang diatur undang-undang sebagai hal yang bersifat istimewa menyangkut risiko fiskal menyangkut kewajiban negara. - Oleh sebab itu, pengaturan jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara selalu terdapat petunjuk dan pertimbangan Menteri Keuangan. 100 KETERKAITAN JAMINAN SOSIAL ASN DAN PEJABAT NEGARA DENGAN RISIKO FISKAL - Hak atas jaminan sosial misalnya jaminan pensiun secara prinsip sejak diatur Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1969 bersifat tegas dan terang tidak dapat dipindahkan. - Prinsip tersebut secara komprehensif menunjukkan hak atas jaminan sosial ASN dan pejabat negara memiliki karakteristik tidak dapat dipindahkan, baik terhadap penerima dan terhadap badan pengelolanya. - Hal lainnya adalah keputusan jaminan pensiun dapat menjadi jaminan pinjaman kepada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan. - Pengendalian di bawah Menteri Keuangan hakikatnya menunjukkan jaminan sosial ASN dan pejabat negara mempuyai karakter yang khusus dan berkaitan dengan menjaga kesinambungan fiskal. KARAKTER JAMINAN SOSIAL APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA - Jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pegawai non-ASN dan Pejabat Negara. - Pertama, jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara dan pejabat negara terkait dengan hak dan kewajiban keduanya dalam mewujudkan pelayanan umum dan tujuan bernegara. - Kedua, jaminan sosial ASN dan pejabat negara merupakan bentuk penghargaan negara dan hubungan hukum sebagai pemberi kerja, dan bukan sebagai regulator yang bersifat umum. PERBEDAAN KARAKTERISTIK No Jaminan Sosial bagi Masyarakat Umumnya Jaminan Sosial Aparatur Sipil negara/pejabat negara 1 Sebagai salah satu bentuk perlindungan social untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak Sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan dan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya 2 Pemenuhan hak ekonomi, social, dan budaya dasar Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berkelanjutan 101 3 Jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasarnya Jaminan atas kehidupan yang layak sesuai denngan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya PERBEDAAN KARAKTERISTIK HAL TASPEN BPJS Alokasi Belanja Pegawai Pembiayaan, defisit menjadi tambahan penyertaan modal negara Tindakan Pemerintah atas Risiko dalam badan Penyelenggara Pasal 2 UU No. 11/1969, dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui APBN, atau dibiayai oleh badan penyelenggara diatur dengan PP Pasal 56 UU No. 24/2011, penyesuaian manfaat, iuran, dan/atau usia pensiun sebagai upaya terakhir BADAN PENGELOLAAN - Badan pengelola jaminan sosial ASN dan pejabat negara yang berasal dari peserta dan pemberi kerja, yaitu APBN harus mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, yang tata cara pengelolaan dan pengembangan iurannya tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. - Badan pengelola jaminan sosial ASN dan pejabat negara tidak boleh memiliki likuiditas yang rendah yang berisiko menurunkan manfaat bagi peserta ASN dan pejabat negara. - Bahkan jangan sampai diberikan kepada badan pengelola yang berniat meningkatkan likuiditas dengan cara memperluas seluruh kepesertaan, tanpa memperhatikan risikonya. PERUBAHAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TERHADAP PENGATURAN JAMINAN SOSIAL ASN DAN PEJABAT NEGARA - Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014, mengatur program jaminan sosial akan diatur tersendiri dalam suatu peraturan pemerintah yang mengatur bagi pegawai negeri sipil. - Pasal 130 UU Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan pengaturan bagi Pegawai ASN harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan pelaksanaan 102 dari UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur program pensiun PNS, dan bukan program pensiun pada umumnya. PERUBAHAN SIKAP PEMBENTUK UNDANG-UNDANG Adanya perubahan sikap pembentuk undang-undang dalam pengelolaan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara/pejabat negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 direfleksikan dengan penggunaan frasa “diberikan dalam program jaminan sosial nasional” dan “pengelolaan program jaminan sosial diatur dalam peraturan pemerintah”, UU Nomor 5 Tahun 2014 tidak menggunakan frasa “diberikan dalam sistem jaminan sosial nasional” dan “pengelolaan program jaminan sosial diatur sesuai dengan undang-undang yang mengatur sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” ASUMSI PERUBAHAN SIKAP PEMBENTUK UU - Menurut Menteri Keuangan sebagaimana dikutip dalam rapat kerja dengan DPR pada 21 Agustus 2019, defisit BPJS Kesehatan mulai terjadi pada 2014 sebesar Rp 1,9 triliun, Rp9,4 triliun (2015), hingga Rp19,4 triliun (2018). - Meningkatnya defisit tersebut meningkatkan pula risiko fiskal dan yang lebih membahayakan kemungkinan defisit atas pemberian layanan jaminan sosial ASN dan pejabat negara menciptakan demotivasi atas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. - Kepastian hukum dan keberlanjutan badan penyelenggara jaminan sosial ASN dan pejabat negara merupakan kewajiban negara sebagai pemberi kerja, sehingga selayaknya perubahan badan penyelenggara menjadi tidak perlu dilakukan atas alasan perbedaaan karakter dan dampaknya terhadap risiko fiskal. Keterangan Lisan Ahli Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., di Persidangan Pada hakikatnya pengaturan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara memiliki karakteristik yang khas dan khusus guna mendorong kualitas pelayanan umum/publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga kinerja aparatur sipil negara dan pejabat negara akan meningkat secara harmonis sejalan dengan tuntutan, harapan masyarakat dan tata pemerintahan yang baik. 103 Kepastian hukum jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara, merupakan salah satu faktor pencegahan penyimpangan, sehingga harus diminilasisasi kemungkinan perubahan pengaturan jaminan sosial yang berdampak pada penurunan manfaat atau kemungkinan terjadinya risiko beban pembayaran jaminan sosial yang besar yang harus dibayarkan oleh APBN. Jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan belanja pegawai yang selalu dialokasikan di dalam APBN, termasuk pembayaran atas jaminan sosial, misalnya jaminan pensiun. Kewajiban pembayaran jaminan sosial merupakan kewajiban yang diatur undang-undang sebagai hal yang bersifat istimewa menyangkut risiko fiskal, menyangkut kewajiban negara. Oleh sebab itu pengaturan jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara selslu terdapat petunjuk dan pertimbangan Menteri Keuangan karena memang menyangkut risiko fiskal atau terkait dengan beban keuangan negara. Keterkaitan jaminan sosoal ASN dan pejabat negara dengan risiko fiskal. Ha katas jaminan sosial, misalnya jaminan pensiun. Secara prinsip, sejak diatur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 bersifat tegas dna terang tidak dapat dipindahkan meskipun konteks mutatis-mutandis pada hakikatnya tidak dapat dipindahkan. Prinsip tersebut secara komprehensif menunjukkan hak atas jaminan sosial ASN dan pejabat negara memiliki karakteristik tidak dapat dipindahkan, baik terhadap penerima, maupun dan terhadap badan pengelolanya. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah keputusan jaminan pensiun dapat menjadi jaminan pinjaman kepada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan. Jadi, begitu besarnya korelasi dengan keuangan negara. Pengendalian di bawah Menteri Keuangan, hakikatnya menunjukkan jaminan sosial ASN dan pejabat negara mempunyai karakter yang khusus dan berkaitan dengan menjaga keseimbangan fiskal negara. Jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pegawai non-ASN dan pejabat non-pejabat negara. Pertama, jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara dan pejabat negara terkait dengan hak dan kewajiban keduanya dalam mewujudkan pelayanan umum dan tujuan bernegara. Kedua, jaminan sosial ASN dan pejabat negara merupakan bentuk penghargaan negara dan hubungan hukum sebagai pemberi kerja dan bukan sebagai regulator yang bersifat umum. 104 Perbedaan karakteristik antara dua jaminan sosial bagi masyarakat pada umumnya dan jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara. Jaminan sosial bagi masyarakat umum, definisinya adalah sebagai satu bentuk perlidnungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hidupnya secara layak. Sedangkan jaminan soosial bagi ASN dan pejabat negara sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan dan sebagai hak atas penghargaan dan pengabdiannya. Kedua, jaminan sosial bagi masyarakat umum adalah pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dasar. Sedangkan bagi aparatur sipil negara, dan pejabat negara, pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya berkelanjutan. Di sisi lain, tujuan dari jaminan sosial bagi masyarakat umum, pada hakikatnya adalah jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Di sisi lain, perbedaan karakteristik untuk jaminan sosial bagi ASN negara, tujuannya jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan tidak mungkin suatu perbedaan disatukan, sehingga akan menimbulkan persoalan ketidakadilan. Di sisi lain, perbedaan karakteristik Pertama, dari segi alokasi bahwa belanja jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, ada pada APBN di belanja pegawai. Sedangkan di BPJS, biasanya untuk yang mandatory bagi masyarakat umum, biasanya ditempatkan di dalam pembiayaan. Jika terjadi defisit maka negara akan menyampaikan pembiayaan tambahan penyertaan modal negara. Tapi, dalam belanja pegwai terus menerus meningkat. Maka itulah maka jaminan sosial khususnya pensiun yang memenuhi tingkat mendekati inflasi hanyalah jaminan pension bagi pegawai negeri sipil karena APBN dapat mengejar tingkat atau meminimalisasi inflasi. Kedua, Tindakan pemerintah atas risiko dengan badan penyelenggara jika dalam TASPEN, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Taun 1969 menyatakan “Akan dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui APBN atau dbiayai oleh badan penyelenggara diatur dengan PP”. Artinya, risiko fiskal bagi biaya belanja pegawai tetap seperti sekarang, maka akan bersifat contingency, langsung, tunai diserahkan oleh APBN, dialokasikan. Tapi bagaimana kalua nanti diserahkan ke BPJS, maka diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, maka peserta akan 105 dilakukan penyesuaian manfaat, iuran, dan/atau usia pensiun sebagaimana terjadi pada BPJS Kesehatan. Badan Pengelola Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara yang berasal dari peserta dan pemberi kerja, yaitu APBN tetap harus memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan, dan ada hasil yang memadai yang tata cara pengelolaan dan pengembangan iurannya tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, konsep peristiwa fiskal ini menghendaki tangan Menteri Keuangan langsung pada bagian penyelenggaraan ini. Sehingga itu dapat dilakukan apabila badannya adalah bersifat publik, sehingga terpisah dari peran dari wewenang dari Menteri Keuangan. Kemudian Badan Pengelola Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara tidak boleh memiliki likuiditas yang rendah yang berisiko menurunkan manfaat bagi peserta ASN dan pejabat negara. Di sisi lain juga bahkan jangan sampai diberikan kepada badan pengelola yang berniat meningkatkan likuiditas denngan cara memperluas seluruh kepesertaan tanpa memperhatikan risiko fiskalnya, khususnya terhadap contingency APBN itu sendiri. Perubahan pembentuk undang-undang terjadi, perubahan paradigm aitu dapat dilihat dalam Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur program jaminan sosial akan diatur tersendiri dalam suatu peraturan pemerintah yang mengatur bagi pegawai negeri sipil. Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan pengaturan bagi pegawai ASN harus tetap mengacu pada peraturan perundangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur program pensiun PNS dan bukan program pensiun pada umumnya. Perubahan sikap pembentuk undang-undang tersebut dapat kita lihat pada adanya perubahan sikap pembentuk undang-undang dalam pengelolaan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara, pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang direfleksikan dengan penggunaan frasa diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Tidak menggunakan frasa diberikan dalam sistem jaminan sosial. Kedua, ada frasa lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 digunakan frasa “pengelolaan program jaminan sosial diatur dalam peraturan pemerintah dan bukan pengelolaan program jaminan sosial diatur sesuai dengan 106 undang-undang yang mengatur sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial”. Jadi perbedaan perubahan tersebut terfleksikan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut Ahli asumsi yang terjadi bahwa perubahan sikap pembentuk undang-undang terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara dapat kita lihat pada kutipan yang mengutip Menteri Keuangan bahwa dalam rapat kerja dengan DPR pada 21 Agustus 2019. Bahwa defisit BPJS Kesehatan mulai terjadi pada 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disahkan Agustus 2014. Pada 2014 BPJS mulai mengalami defisit Rp.1,9 triliun. Pada tahun 2015 menjadi 9,4 triliun dan hingga 2018 menjadi 19,4 triliun. Menurut Ahli paradigma perubahan tadi politik hukum negara yang ternyata tidaj diserahkan kepada BPJS, tetapi diserahkan kepada satu peraturan pemerintah, menunjukkan adanya kemungkinan adanya risiko fiskal yang disadari oleh pemerintah atau pembentuk undang-undang. Meningkatnya defisit tersebut, akan meningkatkan pula risiko fiskal dan lebih membahayakan kemungkinan deficit atas pemberian layanan jaminan sosial ASN dan pejabat negara akan menciptakan demotivasi atas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu, kepastian hukum dan keberlenjutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara yang merupakan kewajiban negara sebagai pemberi kerja, sehingga selayaknya perubahan badan penyelenggara menjadi tidak perlu dilakukan atas alasan perbedaan karakter dan dampaknya terhadap risiko fiskal dan contingency APBN yang telah disampaikan sebelumnya. 3. Wawan Hafid Syaifudin, M.Si., M.Act.Sc., ASAI. Keterangan Tertulis Ahli Wawan Hafid Syaifudin, M.Si., M.Act.Sc., ASAI., Dalam Bentuk Power Point PERBANDINGAN KERUGIAN/POTENSI KERUGIAN KONSTITUSIONAL (PENGUJIAN UU NOMOR 24/2011) 107 PERBANDINGAN KERUGIAN DANA PENSIUN (TASPEN VS BPJS-TK) 108 PENSIUN POKOK DAN TUNJANGAN • PT TASPEN : 2,5% × Masa Kerja (Dalam Tahun) × Penghasilan Terakhir • BPJS-TK : 1% × Masa Iur (Dalam Bulan) 12 × Rata−Rata Upah Tahunan Tertimbang 12 Rata −Rata Upah Tahunan Tertimbang 12 ≤Penghasilan Terakhir Dan 2,5% > 1% Sebagai tambahan, pada program pensiun PT TASPEN terdapat tunjangan untuk istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan beras. - Tunjangan Istri/Suami : 10% x pensiun pokok - Tunjangan Anak : 2% x pensiun pokok - Tunjangan Beras : 72.420 per jiwa Di lain pihak, BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan tunjangan tersebut SIMULASI Simulasi penghitungan pension pokok dan tunjangan untuk Prof, Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H. 109 Pensiun Janda/Duda - PT TASPEN: 36% x Penghasilan Terakhir - BPJS-TK: 50% x manfaat pensiun peserta Besaran penghasilan terakhir dan manfaat pensiun peserta merupakan parameter yang sangat berbeda, sehingga perlu dilakukan simulasi penghitungan untuk masing-masing individu. Simulasi Simulasi penghitungan pensiun janda untuk Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc, CA., QIA., Pensiun Yatim/Piatu - PT TASPEN: 36% x Penghasilan Terakhir - BPJS-TK: 50% x manfaat pensiun peserta Besaran penghasilan terakhir dan manfaat pensiun peserta merupakan parameter yang sangat berbeda, sehingga perlu dilakukan simulasi penghitungan untuk masing-masing individu. 110 SIMULASI Simulasi penghitungan pensiun yatim/piatu untuk Mula Pospos, S.E., M.M. Pensiun Janda/Duda Peserta Tewas - PT TASPEN: 72% x Penghasilan Terakhir - BPJS-TK : 50% x manfaat pension peserta Besaran penghasilan terakhir dan manfaat pensiun peserta merupakan parameter yang sangat berbeda, sehingga perlu dilakukan simulasi penghitungan untuk masing-masing individu. Simulasi Simulasi penghitungan pensiun janda peserta tewas untuk Drs. Miduk Purba. M.A., Ph.D. 111 Uang Pensiun Cacat • PT TASPEN : 2,5% × Masa Kerja (Dalam Tahun) × Penghasilan Terakhir • BPJS-TK : 1% × Masa Iur (Dalam Bulan) 12 × Rata−Rata Upah Tahunan Tertimbang 12 Rata −Rata Upah Tahunan Tertimbang 12 ≤Penghasilan Terakhir dan 2,5% > 1% Uang Duka Wafat - PT TASPEN 3 x Penghasilan Terakhir - BPJS-TK : 0 PT TASPEN memberikan uang duka wafat yang lebih besar, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak membayarkan jenis pensiun yang serupa. Simulasi Simulasi penghitungan uang duka wafat untuk Prof. Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc. Pensiun Ke-13 dan THR - PT TASPEN: 1 bulan penghasilan tanpa tunjangan beras dan tanpa potongan - BPJS-TK: 0 Kedua hal tersebut berlaku, baik pada Pensiun ke-13 maupun Tunjangan Hari Raya (THR) 112 Simulasi Simulasi penghitungan pensiun ke-13 untuk Ahmad Imberan Simulasi penghitungan THR untuk Ahmad Imberan Simulasi penghitungan THR untuk Ahmad Imberan 113 Perbandingan Kerugian THT (TASPEN VS BPJS-TK) Perbandingan TASPEN dan BPJS-TK - PT TASPEN memberikan asuransi kematian apabila ia meninggal sebelum/setelah mencapai usia pensiun. Sebaliknya, peserta pada BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan asuransi kematian apabila ia meninggal sebelum/setelah mencapai usia pensiun. - Pada asuransi dwiguna, dasar yang digunakan untuk penghitungan pada kedua pengelola relatif berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penghitungan masa iur: 114 ➢ PT TASPEN: masa iuran diperhitungkan sampai dengan usia 58 tahun (sampai dengan usia pensiun) ➢ BPJS-TK: masa iuran diperhitungkan sampai dengan peserta keluar/meninggal/pensiun Simulasi Simulasi penghitungan asuransi dwiguna untuk Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si. Simulasi Simulasi penghitungan asuransi kematian untuk Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si. Bagaimana dengan Kerugian Total Untuk Masing-Masing Individu? Asumsikan Setiap Penyelenggara Negara Menderita Potensi Kerugian Rata-Rata Sebesar 500 juta Rupiah × 4,5 juta Penyelenggara Negara = 2250 Trilyun Rupiah 115 KESIMPULAN • Berdasarkan penjelasan mengenai perbandingan formula yang digunakan, serta hasil simulasi yang ditampilkan, terlihat jelas bahwa pihak pemohon akan mengalami kerugian yang cukup signifikan apabila terjadi pengalihan program penyelenggaraan dan pensiun dan THT. • Dalam membuat design suatu program asuransi yang baru, sebaiknya mempertimbangkan faktor risk profile dari masing-masing peserta. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian sistemik yang akan diderita oleh peserta asuransi. Keterangan Lisan Ahli Wawan Hafid Syaifudin di Persidangan Ahli menjelaskan terkait perbandingan potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon pada beberapa aspek terkait dana pesiun dan tunjangan hari tua. Acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dibandingkan dengan aturan yang dilaksanakan oleh PT TASPEN. Perbandingan dilakukan dengan formula matematika, dan dilihat bagaimana perbedaan di antara keduanya. Terkait Dana Pensiun Secara garis besar, terdapat perbedaan utama pada formula yang digunakan untuk perhitungan dari pensiun pokok yang digunakan pada PP Nomor 45 Tahun 2015 dan yang ada dalam peraturan yang lama. Faktor pengali pada Undang-Undang BPJS yang digunakan adalah 1%, sedangkan pada peraturan yang lama pengalinya adalah 2,5%, sedangkan faktor pengali lainnya adalah sama. Dengan demikian bisa dilihat bahwa faktor pengali utama 2,5% dan 1% ini akan merugikan para Pemohon dalam hal ini adalah ASN. Hal ini karena manfaat yang akan diterima pada aturan baru adalah 1% dikalikan dengan suatu faktor pengali. Sedangkan di aturan lama, para Pemohon akan mendapatkan 2,5% dikalikan dengan suatu faktor pengali, atau terdapat perbedaan 1,5%. Perbedaan ini dilihat hanya dari pensiun pokok. Pada undang-undang yang baru ini juga dituliskan bahwasanya nilai minimal yang akan diterima itu adalah Rp300.000 dan maksimalnya adalah Rp3.600.000. Sebagai pembanding, di undang-undang yang lama itu adalah minimal 40% kali penghasilan terakhir dan 75% kali penghasilan terakhir, terlihat jelas perbedaannya. 116 Ahli memberikan contoh, misalnya seorang pegawai memiliki penghasilan terakhir Rp10.000.000. Pada undang-undang yang lama nilai minimal yang akan dia dapatkan itu adalah Rp4.000.000 dan maksimalnya adalah Rp7.500.000. Sedangkan pada undang-undang baru, minimalnya adalah Rp300.000 dan maksimalnya adalah Rp3.600.000. Nilai minimal terakhir berdasarkan undang- undang yang lama, itu masih lebih besar dibandingkan dengan nilai maksimal yang ada sekarang. Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya berdasarkan undang- undang yang baru ini kerugiannya semakin besar. Untuk pensiun janda, duda, dan yatim piatu, dalam undang-undang terbaru perhitungannya 50%, namun dikalikan dengan manfaat pensiun peserta. Sedangkan di undang-undang lama 3-6% tetapi dikalikan dengan pensiun terakhir. Ahli mensimulasikan hasilnya, untuk beberapa Pemohon sebagai contohnya terdapat perbedaan sekitar Rp1.000.000 untuk satu Pemohon. Itu hanya untuk di bagian pensiun janda atau duda, belum termasuk untuk pensiun yatim, dan pensiun lainnya. Pada bagian Pensiun cacat pengalinya adalah 1%, sedangkan undang- undang lama pengalinya adalah 2,5%. Yang keduanya memiliki faktor pengali yang sama; Untuk uang duka wafat, di undang-undang baru yaitu PP Nomor 45 tidak dicantumkan sama sekali mengenai uang duka wafat, padahal di undang-undang lama uang duka wafat yang akan diterima para ASN adalah tiga kali penghasilan terakhir. Pada bagian tunjangan, di undang-undang yang lama terdapat pernyataan mengenai tunjangan istri, anak, dan beras, di mana masing-masing adalah 10%, 2% dan tunjangan beras sebesar Rp72.000. Sedangkan di undang-undang baru tidak terdapat tunjangan istri, anak, maupun tunjangan beras. Pensiun ke-13 maupun THR adalah satu bulan penghasilan tanpa tunjangan beras dan tanpa potongan, tapi di undang-undang yang terbaru tidak dicantumkan. Terkait dengan tunjangan hari tua Tunjangan hari tua diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 1981 yang digunakan sebagai dasar oleh PT TASPEN, peserta yang meninggal sebelum mencapai usia 58 tahun, masa iuran diperhitungkan sampai dengan 58 tahun. 117 Ahli memberikan contoh, jika seorang yang masuk ASN pada usia 30 tahun, lalu dia meninggal di usia 45 tahun. Di undang-undang yang lama masa iurannya diasumsikan sampai usia 58 tahun. Artinya diasumsikan dia membayar selama 28 tahun, lalu dia akan mendapat manfaat kematian. Sedangkan di undang-undang yang baru ASN yang masuk pada usia 30 tahun, meninggal usia 45 tahun hanya akan diperhitungkan selama 15 tahun saja. Karena aturannya adalah dia akan mendapat manfaat ini terhitung sejak iuran pertama sampai dia keluar, alasan keluar bisa karena meninggal, cacat atau lainnya. Dengan demikian terlihat terjadi perbedaan yang cukup signifikan karena faktor pengalinya sangat berbeda. Terkait manfaat asuransi dwiguna dan asuransi kematian Pada asuransi dwiguna setelah Ahli simulasikan ternyata terdapat perbedaan yang signifikan yang akan diperoleh para Pemohon apabila menggunakan PP Nomor 25 Tahun 1981 yang digunakan oleh PT TASPEN, dibandingkan dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2015. Untuk asuransi kematian tidak dicantumkan pada PP Nomor 46 Tahun 2015, sehingga sebagai tambahannya para Pemohon hanya akan mendapat asuransi dwiguna saja jika menggunakan peraturan yang terbaru. Asuransi kematian dimaksud sudah termasuk ke dalam asuransi dwi guna. Dan sesuai dengan masa iurnya. Jika iurannya hanya 15 tahun maka hanya 15 tahun yang akan diterima, sedangkan jika peraturan lama, diasumsikan telah mengiur sampai 58 tahun. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara yang menggunakan undang-undang yang lama, dengan undang- undang yang baru. Setiap Pemohon telah disimulasikan total kerugian finansial, resiko dan potensinya berkisar Rp500.000.000 sampai Rp1Miliar. Jika dikalikan dengan 4.500.000 ASN di seluruh Indonesia maka kerugian yang diderita sekita Rp2.250Triliun. Ahli menyoroti tentang risk profile. Definisi keadilan menurut ahli dari perspektif aktualis adalah keadilan tidak harus dipukul sama rata. Setiap orang punya risk profile dan risk factor yang berbeda. Misalnya seorang yang memiliki resiko penyakit berat tentu tidak membayar premi yang sama dengan yang sehat. Seharusnya yang sakit membayar premi lebih tinggi, itulah prinsip keadilan sesuai dengan resikonya dalam perspektif ahli sebagai aktualis. 118 Menurut ahli, ASN memiliki risk profile atau risk factor yang cukup rendah, dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Jika dibandingkan dengan pekerja lapangan meraka resiko kecelakaan kerjanya lebih tinggi. Sesuatu yang berbeda demikian seharusnya dibedakan. Dengan demikian menurut ahli, sudah sepatutnya pengelolaan ini dipisah agar tidak menimbulkan suatu domino effect. Karena terjadi risk transfer yaitu resiko dari seseorang atau kelompok yang memiliki risk factor lebih tinggi dialihkan kepada kelompok yang risk factornya lebih rendah. Hal ini akan berdampak pada para ASN yang memiliki risk factor yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 27 Januari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Februari 2020 serta, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU BPJS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 57 huruf f UU BPJS: “Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Persero (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah 119 Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”. Pasal 65 ayat (2) UU BPJS: “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.” Ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS berpotensi merugikan konstitusional bagi Para Pemohon bilamana PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, di mana Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang selama ini diselenggarakan PT TASPEN (Persero), yang telah memberikan manfaat finansial kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm 5-6). DPR RI menyatakan bahwa kerugian para Pemohon tersebut masih prematur sebab pengalihan program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dilaksanakan pada tahun 2029. 120 II. KETERANGAN DPR RI A. Pandangan DPR RI Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI berpandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: a. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 akan terhalangi dengan adanya pengalihan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang selama ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa pasal a quo tidak menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai pensiunan PNS dan PNS sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Apalagi ketentuan pasal a quo baru akan terjadi pada tahun 2029, maka pembentuk undang-undang sudah mempertimbangkan, kekhawatiran akan kerugian yang didalilkan para Pemohon tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi. Selain itu ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, melainkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu telah jelas terlihat bahwa Para Pemohon tidak memahami hak konstitusionalnya yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. 121 DPR RI meenerangkan bahwa para Pemohon dapat saja mengajukan permohonan a quo, namun harus mengikuti persyaratan 5 batasan kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh MK. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai (pembayar pajak) tax payer sehingga memiliki hak konstitusional untuk mempermasalahkan setiap undang-undang DPR RI menerangkan bahwa para Pemohon hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai tax payer tanpa membuktikan adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian Para Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut, DPR RI mengutip pendapat MK dalam Pertimbangan Hukum MK terhadap legal standing dalam Putusan MK No.61/PUU-XIV/2016, halaman 27, Nomor 3.8.4 sebagai berikut ini: Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut. Bahwa selain itu kualifikasi Para Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak harus berkaitan erat dengan norma yang diuji, artinya dalil Para Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak (tax payer) hanya dapat dijadikan dasar permohonan a quo sepanjang terkait dengan pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang yang berkenaan dengan perpajakan, in casu UU 11/2016, sehingga langsung berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak, maka pada dasarnya seluruh warga negara pembayar pajak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan a quo, ….” 122 b. Terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji DPR RI menerangkan berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan keuntungan yang telah diperoleh Para Pemohon dari PT TASPEN (persero) menjadi hilang atau terkurangi secara ekstrim bilamana “program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan (vide perbaikan permohonan hlm 9), maka hal tersebut bukanlah kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan anggapan para Pemohon terhadap potensi kerugian secara komersial. Bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara mengembangkan jaminan sosial dan tidak dimaksudkan menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan terbaik yang diberikan kepada para Pemohon. Hal ini karena pengalihan (transformasi) tersebut berpedoman pada 7 (tujuh) prinsip transformasi sebagaimana disepakati Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Kerja Panja RUU BPJS tanggal 14 Juli 2011, yang salah satunya menyatakan tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN dalam hal ini salah satunya adalah PT TASPEN (Persero). Ketentuan a quo justru memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak, baik BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), instansi pemerintah maupun peserta jaminan ketenagakerjaan dalam program yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). c. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi DPR RI menerangkan bahwa tidak ada satu pun dalil Para Pemohon yang menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik. Kerugian 123 yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional melainkan kerugian komersial yang bersifat potensial atau merupakan asumsi Para Pemohon yang sesungguhnya belum terjadi. Para Pemohon tidak menguraikan pertentangan pasal-pasal a quo dengan ketentuan yang dijadikan batu uji. Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang berstatus sebagai pensiunan PNS dan PNS. Diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan tahun 2029 justru menjamin agar pengalihan atau transformasi tersebut dipersiapkan dengan baik dan hati-hati sehingga tidak merugikan peserta yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dimaksud adalah pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pengembangan jaminan sosial dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dengan demikian, jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian DPR RI telah menerangkan bahwa undang-undang ini sama sekali tidak akan merugikan Para Pemohon, sekalipun ada pengalihan tentu mengikuti 7 prinsip transformasi yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI dalam rapat kerja Panja RUU BPJS. Permohonan ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan dari Para Pemohon. Bahwa pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya sesungguhnya tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena kerugian yang didalilkan oleh Para 124 Pemohon merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Sebagaimana telah diuraikan dalam huruf a, b, c dan d maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan dikabulkannya atau tidak permohonan a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon karena pembentuk undang-undang telah menjaga kepentingan hukum semua pihak dengan adanya 7 prinsip transformasi tersebut. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang 125 diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jaminan sosial yang merupakan hak PNS adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua (vide Pasal 21 huruf c UU ASN), jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (vide Pasal 92 ayat (1) huruf a, b, c UU ASN). Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah terhadap PPPK berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (vide Pasal 106 ayat (1) huruf a, b, c, d UU ASN). 2. Bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS (vide Pasal 13 ayat (3) UU ASN). Oleh karenanya, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS tersebut mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (vide Pasal 91 ayat (3) dan (4) UU ASN). Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (vide pasal 92 ayat (2) UU ASN) sedangkan perlindungan bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (vide Pasal 106 ayat (2) UU ASN). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas pembentuk undang- undang menghendaki pelaksanaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan PPPK dalam satu bingkai sistem jaminan sosial nasional dan mengacu kepada UU SJSN. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kewajiban ini pembentuk undang-undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui badan penyelenggara 126 jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem yang dikembangkan oleh negara dalam hal ini adalah pembentuk undang- undang melalui peraturan perundang-undangan. 4. DPR RI menerangkan bahwa konsep pengalihan program jaminan sosial yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) terkait jaminan hari tua dan pensiun PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotong-royongan sebagaimana diatur Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- XII/2014 terkait pengujian Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, yang menyatakan: “[3.9] ….berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan seluruh badan (multi) penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus secara nasional. Menurut Mahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong- royong, nirlaba, tata kelola yang baik (good governance), dan probabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara. ….(vide Putusan MK No. 138/PUU-XII/2014 Poin 3.9 paragraf 2, hlm. 202 – 203) 5. Sesuai kutipan di atas, pengalihan dari PT. TASPEN (Persero) ke BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal a quo justru menjamin terpenuhinya hak atas jaminan sosial (vide Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang memang disediakan oleh negara (vide Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Hal ini juga sesuai dengan teori generasi hak asasi manusia (HAM) oleh Karel Vasak, bahwa terhadap HAM generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, menuntut negara untuk aktif dalam menyediakan pemenuhan hak a quo (Karel Vasak: A 30 127 Years Struggle: The Sustained Effort to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights: UNESCO Courier: hal.29-32). Oleh karena itu, menjadi wajar bahwa konsep jaminan sosial tidak lagi diserahkan kepada BUMN yang berorientasi pada profit (PT TASPEN (Persero)), melainkan dialihkan pada badan hukum publik khusus (BPJS) yang mana keuntungan yang diperoleh digunakan untuk dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan. 6. DPR RI menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 telah menguatkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS yakni amanat agar PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu paling lambat tahun 2029. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan: ….. b.1. Bahwa sekalipun PT. TASPEN diatur sebagai lembaga penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, namun keberadaan PT. TASPEN sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 masih diakui keberadaannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama masa peralihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). b.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS, PT. TASPEN diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program dana pensiun dari PT. TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sehubungan dengan itu, UU BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT. TASPEN setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan Undang-Undang a quo, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru dibentuk. b.3. Bahwa terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang saat ini diselenggarakan PT. TASPEN dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, 128 sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma undang- undang. b.4. Bahwa ….. Dengan demikian, telah jelas bahwa PT. TASPEN adalah lembaga yang memang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola jaminan sosial bagi Pegawai ASN dan PPPK sampai dengan 2029. (vide Putusan MK No. 98/PUU-XV/2017 hlm 37) 7. Berdasarkan hasil pembahasan tata laksana pemilihan anggota Dewan BPJS dalam Rapat Kerja Komisi IX tanggal 24 Oktober 2011, DPR RI menerangkan bahwa alasan diaturnya Pasal 65 UU BPJS adalah untuk mengakomodir lancarnya proses transformasi program jaminan sosial yang telah diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan (vide Risalah Rapat Pansus RUU BPJS tanggal 24 Oktober 2011, hlm. 4). Jadi pengalihan tersebut merupakan penguatan sistem dan kelembagaan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai manfaat dan layanan terbaik yang diberikan kepada warga negara. 8. DPR RI menerangkan bahwa perlunya jangka waktu transformasi program PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 65 UU BPJS adalah agar dalam transformasi tersebut terlaksana 7 (tujuh) prinsip transformasi yang disepakati Pemerintah bersama DPR RI dalam Rapat Kerja Panitia Kerja RUU BPJS pada tanggal 14 Juli 2011. Ketujuh prinsip tersebut, yaitu: a. tidak boleh ada PHK dari karyawan ke-4 BUMN; b. tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN; c. tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke- 4 BUMN; d. tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti dan pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti; e. satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program; f. Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait dengan transformasi ke-4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 bulan; dan 129 g. Proses pengalihan aset dari ke-4 BUMN kepada BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (vide Rapat Kerja Pansus RUU BPJS tanggal 7 September 2011, hlm. 4) 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan dirinya sebagai Pejabat Negara yang telah membayar iuran kepada PT TASPEN (Persero) selama 10 tahun dan akan mengalami kerugian berupa tidak dapat menerima manfaat pensiun pejabat negara karena menurut UU SJSN seseorang diberikan pensiun apabila telah membayar iuran minimal 15 tahun (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26), DPR RI memberikan keterangan bahwa Pemohon I kurang cermat dalam memahami ketentuan UU SJSN. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa pembayaran uang pensiun diberikan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa pemberian pensiun kepada pejabat negara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Duda. Jadi sekalipun ada pengalihan program, Undang- Undang a quo sudah menjaga hak-hak pensiun PNS/pejabat negara, maupun PNS/pejabat negara aktif. Adapun dalam hal Pemohon I sebagai PNS, Pemohon I telah membayar iuran kepada PT TASPEN (Persero) setidak-tidaknya selama 30 tahun (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan hanya merupakan asumsi Pemohon I. 10. Bahwa dalil Para Pemohon yang memperhitungkan asumsi kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 75 paragraf 2), merupakan suatu kesalahan penafsiran dari para Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP 45/2015 menyatakan: 130 “ketentuan mengenai kepesertaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”. Oleh karena itu PP 45/2015 bukan ditujukan untuk PNS sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan ditujukan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan manfaat oleh para Pemohon yang berstatus sebagai PNS dan Pensiunan PNS masih belum diundangkan. Dengan demikian hal ini memperlihatkan bahwa para Pemohon kurang cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan para Pemohon terkait jaminan pensiun. 11. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa selain PNS dan Pejabat Negara, peserta program tabungan hari tua dan jaminan pensiun yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2013 (PP 25/1981) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 72) dan menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun oleh PT TASPEN (Persero) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 79). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa bahwa PP tersebut mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang berdasarkan Pasal 130 UU ASN, pada saat UU ASN mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UU ASN yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sehingga ketentuan tersebut merupakan dasar legitimasi yang masih berlaku dan hingga saat ini PT TASPEN (Persero) masih tetap dapat menyelenggarakan asuransi sosial pegawai negeri sipil, termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua. Dengan demikian tidak ada pertentangan hukum maupun pertentangan kepentingan hukum para Pemohon sejak diberlakukannya UU ASN beserta dengan peraturan turunannya. 131 12. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 007/PUU-III/2005, sepanjang menyangkut sistem yang dipilih UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide hlm 263). Namun terkait dengan pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Pembahasan UU a quo telah dilakukan pembahasan dengan cukup lama yang pada akhirnya penyelenggaraan SJSN disepakati dalam 1 badan hukum publik yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu. Oleh karena itu diperlukan prinsip kegotong royongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam badan hukum publik khusus (BPJS Ketenagakerjaan), diharapkan terwujud gotong-royong secara nasional tanpa membedakan profesi warga negara Indonesia. Dipahami bahwa selama ini program jaminan sosial yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua belum mencerminkan prinsip kegotongroyongan tersebut karena hanya mengakomodir jaminan sosial bagi ASN. Hal ini mengingat idealnya jaminan sosial harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana pengejawantahan dari Sila ke-5 Pancasila. 13. Bahwa terhadap pembentukan norma pasal a quo UU BPJS yang merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang- undang, DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk 132 tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” 14. Bahwa dalam pelaksanaan jaminan sosial selama ini selalu dievaluasi oleh sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan undang-undang. Dengan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional sejauh ini, pembentuk undang-undang telah memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam prolegnas tahun 2020-2024 pada urutan 172 sebagai usulan DPR RI dalam upaya perbaikan pelaksanaan dan pengelolaan jaminan sosial. 15. Terhadap Permohonan a quo dan kerugian-kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon adalah bukan kerugian konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, melainkan asumsi terhadap kemungkinan terhadap kerugian komersial yang bersifat potensial. DPR RI perlu mengingatkan bahwa para Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya ketentuan pasal a quo yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, apalagi memberikan argumentasi terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Para Pemohon hanya menguraikan perhitungan-perhitungan yang bersifat asumtif yang sama sekali tidak relevan dikarenakan sampai dengan saat ini kepentingan para Pemohon tidak ada yang dirugikan, karena pengalihan dilakukan paling lambat tahun 2029. Sekalipun jika pengalihan dilakukan lebih cepat, maka akan tetap berlaku 7 prinsip transformasi, sehingga tidak benar banyak manfaat yang diterima Pemohon menjadi hilang dengan ebrlakunya pasal-pasal a quo. 16. DPR RI berpendapat, bahwa ide gagasan para Pemohon selayaknya disampaikan kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap UU BPJS. Sebagai informasi dalam sidang yang mulia ini bahwa UU BPJS telah masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2020- 2024 nomor 84 dan menjadi salah satu UU yang diusulkan untuk direvisi sebagai usulan DPR RI. 133 III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN HAKIM DALAM SIDANG SENIN TANGGAL 27 JANUARI 2020 PK. 11.00 WIB A. Keterangan DPR RI terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Wahiddudin Adams Terkait implementasi 7 prinsip transformasi dalam pasal-pasal a quo UU BPJS, proses pengalihan program yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) dilakukan pada saat PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 1 Januari 2014 dan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015. Implemantasi prinsip-prinsip tranformasi telah dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian apapun hingga saat ini. Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS diatur PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun hingga tanggal 4 Februari 2020, ketentuan tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero). Dalam penyusunan roadmap tersebut ditujukan agar dapat diketahui tahapan-tahapan transformasi, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut perkembangan dan solusinya. Selain itu telah jelas ketentuan pasal 57 huruf f UU BPJS menentukan bahwa PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang berstatus sebagai pensiunan PNS dan PNS. Diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan tahun 2029 justru menjamin agar pengalihan atau transformasi tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian sehingga tidak merugikan peserta yang telah 134 terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN (Persero). PT. TASPEN (Persero) sebagai sebagai BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian dan operasional PT TASPEN (Persero) mengacu pada: ➢ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri; ➢ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Persero (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38); ➢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); ➢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); dan ➢ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) Sebagai perusahaan negara, PT TASPEN (Persero) sudah selazimnya tunduk terhadap peraturan perundang-undang dan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan “Segala warga negara 135 bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam roadmap yang disusun oleh PT TASPEN (Persero) telah jelas bahwa PT TASPEN (Persero) tidak menghendaki adanya pengalihan program sebagaimana diatur oleh UU BPJS dengan tetap berpegang pada visi PT TASPEN (Persero) untuk menjadi The First Class Company. Lebih jauh, PT TASPEN (Persero) menyatakan dalam roadmapnya: “Selanjutnya menghindari resiko keharusan PT TASPEN (Persero) mengalihkan program ke BPJS Ketenagakerjaan dan menghindari resiko PT TASPEN (Persero) ditransformasikan menjadi BPJS PNS, maka perlu ditempuh langkah-langkah strategis technical action melalui advokasi intensif dan komprehensif kepada regulator yang disertai dengan “Political action” melalui rapat dengar pendapat dengan DPR untuk perubahan UU SJSN dan UU BPJS. Hal ini juga dapat diperkuat dengan mengajukan judicial review yang dimotori oleh KORPRI dan PWRI” (vide roadmap PT TASPEN (Persero) Tahun 2014-2029 hlm xiv) Selain itu kerangka konseptual yang tergambar dalam roadmap yang disusun oleh PT TASPEN (Persero) secara keseluruhan tergambar sebagai berikut: 136 Selain itu dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Pemerintah telah menyampaikan kepada DPR RI kerangka transformasi program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dari PT TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut: B. Keterangan DPR RI terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo Terkait dengan pengelolaan dana jaminan sosial, DPR RI menerangkan bahwa BPJS diberikan wewenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai yang tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial (vide Pasal 11 huruf b UU BPJS). Disamping itu, BPJS juga diwajibkan untuk membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum dalam rangka memenuhi kewajiban di masa depan kepada pesertanya (vide Pasal 50 ayat (1) UU SJSN dan penjelasannya dan Pasal 13 huruf i UU BPJS). Adapun pengembangan aset yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 137 UU BPJS menekankan larangan untuk menempatkan investasi diluar apa yang diatur oleh Pemerintah melalui PP tersebut (vide Pasal 52 huruf j UU BPJS). Dalam pengembangan dana jaminan sosial dilakukan sesuai dengan asas manfaat, yakni dikelola secara efisien dan efektif dengan prinsip nirlaba yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta. Terkait dengan pengelolaan iuran jaminan pensiun PNS dan Pejabat Negara, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara (selanjutnya disebut PMK Nomor 139/PMK.02/2017) telah mengatur bahwa pengelolaan akumulasi luran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai (vide Pasal 5). Akumulasi luran Pensiun terdiri atas aset dalam bentuk investasi dan aset dalam bentuk bukan investasi (vide Pasal 14). Akumulasi luran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam jenis investasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.02/2017 yang mana semua bentuk investasi tersebut harus dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri (vide Pasal 15 dan Pasal 16). Ketentuan-ketentuan dalam PMK Nomor 139/PMK.02/2017 telah mengatur secara rinci mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh Lembaga pengelola jaminan pensiun PNS. Bahkan diatur pula ketentuan dalam melakukan investasi, Badan Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko yang diatur oleh direksi Badan Penyelenggara dan diwajibkan menyusun rencana kebijakan dan strategi investasi secara tertulis untuk periode 5 (lima) tahunan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap rencana kebijakan dan strategi investasi Badan Penyelenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Oleh 138 karenanya, siapapun Lembaga yang mengelola jaminan pension PNS, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga pengelola tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara. Pengaturan oleh Menteri Keuangan ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana ditentukan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Tidak hanya pengelolaannya, besaran iuran pensiun pun diatur baru mengikuti perubahan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai Gaji PNS. Sebagai contoh, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya dengan adanya perubahan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, Dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2018. Pengaturan ini disusun secara rigit oleh Pemerintah mengingat besarnya dana yang dikelola oleh Lembaga penyelenggara dan besarnya resiko yang mungkin ditimbulkan dari pengelolaan akumulasi jaminan pensiun PNS tersebut. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini, ketersediaan dana untuk pembayaran manfaat pensiun jelas terjamin. Perhatian lebih ini diberikan guna memberikan jaminan dan penghargaan atas pengabdian PNS terhadap negara. 139 Terkait dengan pengelolaan tabungan hari Tua PNS, Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tersendiri berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Peratruan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2017. Pengaturan ini ditujukan untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur sipil negara. C. Keterangan DPR RI terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny dan Hakim Saldi Isra, jawaban tersebut berada dalam risalah pembahasan UU BPJS terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan ini. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 3. Menyatakan Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, namun jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya 140 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Januari 2020, kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: KETERANGAN AWAL PRESIDEN I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah: Pasal 57 huruf f UU BPJS, berbunyi: f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS, berbunyi: (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. bertentangan dengan: Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” 141 Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi para Pemohon bilamana kegiatan PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, di mana para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), yang telah memberikan manfaat finansial kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) 142 dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional dari para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal 143 verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang di dalilkan para Pemohon dengan berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS karena pada dasarnya Pasal a quo mengatur mengenai kewenangan PT TASPEN, dalam hal untuk tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, yang hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan para Pemohon sebagai Peserta program Jaminan PT TASPEN. b. Bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) terutama dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusionalnya sebagai Peserta program Jaminan PT TASPEN. para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi, dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh program Jaminan PT. TASPEN, sehingga sebagai peserta program Jaminan PT TASPEN para Pemohon pada dasarnya telah menerima manfaat program Jaminan PT TASPEN. Sedangkan terkait dengan kerugian potensial yang didalilkan para Pemohon apabila manfaat yang saat ini diterima para Pemohon dari PT TASPEN akan terkurangi jika PT TASPEN beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka hal itu nyata-nyata hanyalah asumsi semata dari para Pemohon. Sehingga apabila dalil adanya kerugian para Pemohon tersebut dikaitkan dengan berlakunya pasal yang diuji a quo, menjadi tidak jelas (obscuur libel), bentuk kerugian potensial seperti apa yang sebenarnya dari para Pemohon. c. Bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) terutama dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusionalnya terkait dengan dibandingkannya manfaat dan regulasi antara program Jaminan dari PT TASPEN dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam tabel sebagaimana tertuang dalam permohonannya halaman 9 s/d 144 halaman 62. Saat ini PT TASPEN sebagaimana kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan program Jaminan yang diperuntukan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara (dalam hal ini termasuk Pejabat Negara/ASN dan/atau Pensiunan Pejabat Negara/ASN) berbeda dengan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang melaksanakan program Jaminan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara. Saat ini Regulasi program Jaminan yang dilaksanakan oleh PT TASPEN jelas berbeda dengan regulasi program Jaminan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dengan berbedanya regulasi antara program Jaminan dari PT TASPEN dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tidak jelas (obscuur libel) kerugian apa yang sebenarnya dialami para Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil di atas, oleh karena terhadap dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon nyata-nyata tidak ada hubungan causalitas dan tidak jelas (obscuur libel) serta tidak berdasar, maka Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Bahwa terkait dengan anggapan para Pemohon, bahwa berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi para Pemohon bilamana kegiatan PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, di mana para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), yang telah memberikan manfaat finansial kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, pemerintah berpendapat sebagai berikut: 145 1. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat 2. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. 3. Bahwa menindaklanjuti Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 tanggal 19 Oktober 2004 untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mernberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu maka pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tanggal 19 Oktober 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) tanggal 25 November 2011. 4. Bahwa dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan UU BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BPJS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 146 6. Bahwa sebelum adanya BPJS berdasarkan UU BPJS, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial, bagi tenaga kerja swasta dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/ Veteran dan anggota keluarganya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16). 7. Bahwa terkait jaminan kesehatan PNS yang diselenggaran PT ASKES tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU BPJS PT ASKES telah melebur menjadi BPJS kesehatan dan beroperasi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat termasuk memberikan jaminan kesehatan bagi PNS/ASN. Sedangkan PT TASPEN diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS untuk melaksanakan program tabungan hari tua dan program pembayaran pension PNS sampai dengan pengalihan menjadi BPJS ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 8. Bahwa transformasi PT. ASKES kedalam BPJS kesehatan serta PT TASPEN dan PT ASABRI paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya yang hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. 9. Bahwa pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, dimana Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilihan kebijakan telah mempertimbangkan dalam putusannya Nomor 50/PUU- VIII/2010, bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak 147 mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional – yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” 10. Bahwa mengenai kewenangan PT. TASPEN dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan social bagi PNS/ASN dan PPPK sampai dengan tahun 2029 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018, halaman 37, yang menyatakan: b. Bahwa sekalipun demikian, terkait dalil Pemohon bahwa keberadaan PT.TASPEN sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial bagi ASN yang diperhadapkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: b.1 Bahwa sekalipun PT. TASPEN diatur sebagai lembaga penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, namun keberadaan PT. TASPEN sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 masih diakui keberadaannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama masa peralihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). b.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS, PT. TASPEN diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program dana pensiun dari PT. TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sehubungan dengan itu, UU BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT. TASPEN setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan Undang-Undang a quo, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru dibentuk. b.3 Bahwa terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang saat ini diselenggarakan PT. TASPEN dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma undang-undang. b.4 Bahwa selain itu, lembaga yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional, hal itu 148 sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang dilakukan sesuai dengan mandat atau kewajiban negara untuk memberikan dan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Apalagi secara jelas memang PT. TASPEN diberi amanah oleh Undang-Undang untuk kurun waktu tertentu mengelola jaminan sosial (vide Pasal 65 UU BPJS). Selain itu, ditunjuknya PT. TASPEN mengelola JKK dan JKM didasari oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyatakan: “(1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.” Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian maka Pegawai ASN dan PPPK tidak termasuk dalam BPJS Ketenakerjaan karena sesuai Pasal 65 UU BPJS, PT. TASPEN diberi waktu sampai dengan tahun 2029 untuk mengelola jaminan social bagi PNS atau Pegawai ASN dan PPPK. Dengan demikian, telah jelas bahwa PT. TASPEN adalah lembaga yang memang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola jaminan sosial bagi Pegawai ASN dan PPPK sampai dengan 2029. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya ketentuan pasal a quo yang diuji tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan a quo tetap menjamin hak-hak kepesertaan jaminan termasuk PNS/ASN, pensiunan Pejabat Negara/Pensiunan PNS/Pensiunan Janda/duda sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan telah dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018 tersebut. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 149 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN I. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Penambahan terkait 2 pasal yang dimohonkan, yaitu Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat 2 UU BPJS. Dari kedua ketentuan peralihan tersebut Majelis meminta keterangan tambahan dikarenakan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup itu memang punya kandungan yang bisa saja itu belum berlaku dan tergambar apa yang akan berlaku, atau tidak tergambar apa yang nanti implikasi- implikasinya? Jawaban: Pasal 57 huruf f UU BPJS menetapkan bahwa PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pembayaran Pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Program THT dan Program Pembayaran Pensiun yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) terdapat bagian dari kedua program tersebut yang sesuai dan tidak sesuai dengan program-program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagian yang sesuai tersebut harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU BPJS karena bagian program yang sesuai dengan SJSN harus diselenggarakan oleh BPJS yang dibentuk dengan UU. UU BPJS telah membentuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP). Dengan demikian PT TASPEN (Persero) akan melanggar UU jika tidak melakukan pengalihan program sebagaimana diamanatkan dalam UU BPJS. Namun 150 demikian Pasal 57 huruf f memberikan tenggang waktu kepada PT TASPEN (Persero) untuk mempersiapkan pengalihan program. Selama tenggang waktu tersebut PT TASPEN (Persero) melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menetapkan bahwa “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”. Pemilihan tenggat waktu paling lambat tahun 2029 adalah terkait dengan syarat masa iur minimum 15 tahun untuk dapat menerima manfaat pensiun berkala yang jatuh pada tahun 2030 (15 tahun sejak beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015). Pada saat mulainya pembayaran manfaat pensiun berkala prinsip gotong- royong harus dioptimalkan. Untuk itu perlu jumlah peserta yang lebih banyak guna memperkuat keberlanjutan Program JP SJSN. Keikutsertaan peserta PT TASPEN (Persero) dalam Program JP SJSN seiring dengan perluasan kepesertaan Program JP SJSN. Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. PT TASPEN (Persero) telah menyusun roadmap, namun roadmap yang disusun tidak memuat pengalihan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS sebagaimana tersebut di atas. Roadmap yang disusun adalah “Roadmap PT TASPEN (Persero) Tahun 2014 – 2029” yang memuat antara lain: 1. Tujuan advokasi adalah untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk: 151 a. Menerbitkan PP turunan UU ASN tentang: 1) Program Jaminan Sosial ASN. 2) PT TASPEN (Persero) ditunjuk sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN. 3) PPPK menjadi peserta program PT TASPEN (Persero). b. Mengadakan revisi UU SJSN di mana Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara dikelola secara terpisah. 2. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. (Vide Roadmap PT TASPEN (Persero) Hal – 157). Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT TASPEN (Persero) belum melaksanakan perintah Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Adapun Pasal 66 UU BPJS dalam penjelasannya menyatakan bahwa program THT dan Program Pembayaran Pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan UU SJSN sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di atas. Berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan manfaat yang sudah diterima saat ini tidak boleh berkurang, maka korelasi antara Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS adalah dalam rangka mewujudkan kedua prinsip tersebut. Pasca pengalihan program sebagaimana dimaksud, peserta PT TASPEN (Persero) ikut serta dalam Program JP dan JHT SJSN sekaligus dapat mengikuti Program manfaat hari tua tambahan dari bagian Program THT dan Program Pembayaran Pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Implikasi dari diaturnya kedua pasal tersebut adalah terjadinya portabilitas program jaminan sosial bagi pekerja. Pekerja yang berpindah pekerjaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan maupun sebaliknya tidak perlu khawatir kepesertaannya dalam program jaminan sosial terputus. 152 Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 1. Bagaimana sikap pemerintah sewaktu pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011? Apakah ketika kemudian sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 kemudian ada perubahan paradigma yang dimiliki oleh Pemerintah? Atau didominasi oleh pihak DPR? Sikap pemerintah sewaktu pembentukan UU BPJS berpegang pada prinsip bahwa setiap orang (termasuk peserta PT TASPEN (Persero)) berhak atas jaminan sosial berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan manfaat yang sudah diterima saat ini tidak boleh berkurang. Oleh karenanya Pemerintah memandang perlu memberikan tenggang waktu yang memadai untuk pelaksanaan pengalihan program THT dan Program Pembayaran Pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan paradigma yang dibawa oleh Pemerintah adalah mengacu pada kedua prinsip sebagaimana tersebut di atas, sehingga keikutsertaan peserta PT TASPEN (Persero) pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pasca pengalihan program tidak menurunkan manfaat yang diterima saat ini. Pembahasan RUU BPJS lebih didominasi oleh pihak Pemerintah. 2. Terkait skema angka-angka yang diajukan oleh Pemohon, agar dari pemerintah memberikan komparasi sebagai perbandingan? Apakah setelah sistem disatulembagakan ke BPJS akan disamakan dengan karyawan swasta? dilihat dari aspek penghargaan, dari aspek jabatan dan aspek lama bekerja apakan akan disamakan dengan karyawan swasta? Jawaban: Program Pembayaran Pensiun yang merupakan penghargaan akan melengkapi program JP yang merupakan Hak yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT TASPEN (Persero) tetap dapat menyelenggarakan bagian Program THT dan Jaminan Pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan keputusan Pemerintah (tidak satu Pasal pun dalam UU BPJS yang menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) bubar atau dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan). 153 3. Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua dan Pensiun ini tidak harus dimonopoli oleh satu lembaga yang dalam hal itu BPJS? Jawaban: Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 memang memberikan peluang untuk membentuk BPJS baru, namun pembentukannya harus dengan UU sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU SJSN. Dengan disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 telah ditetapkan 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program JHT dan JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang merupakan hak konstitusional setiap orang. Sedangkan PT TASPEN (Persero) tetap dapat melaksanakan bagian program jaminan pensiun yang merupakan penghargaan bagi PNS. Dengan demikian penyelenggaraan program JP tidak bersifat monopoli. II. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA. 1. Agar pemerintah menjawab “angka-angka” atau perhitungan yang menjadi dasar kerugian pemohon? Mahkamah meminta supaya ada elaborasi lebih lanjut terkait dengan komparisi antara sistem bilamana di TASPEN dan sistem bilamana di BPJS? Jawaban: Pasal 28H UUD 1945 memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Penjelasan Pasal 66 UU BPJS “Program THT dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan UU SJSN.” Pasal 91 ayat (3) UU ASN memuat ketentuan bahwa “Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Selanjutnya pada Pasal 91 ayat (4) memuat ketentuan bahwa Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan 154 pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 1969 memuat ketentuan bahwa “Pensiun- pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Program JP SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat termasuk PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. 2) Program Pensiun PNS sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 1969 sebagai penghargaan bagi PNS. 3) UU ASN mengakomodir pemenuhan Hak dan Penghargaan bagi PNS → UU ASN harmonis dengan UU SJSN dan UU BPJS Dengan demikian pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak merugikan PNS dan penerima pensiun. PNS justru akan mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan penghargaan seperti saat ini juga mendapatkan hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Kondisi ini akan tercapai setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Program. Bagi Penerima Pensiun tetap mendapatkan penghargaan berupa manfaat pensiun yang selama ini diterima berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. III. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Problematika yang terjadi pada saat perdebatan terhadap pasal-pasal tersebut itu seperti apa? 155 “jika dikaitkan dengan Pasal 2 PP 45/2015, pasal ini menimbulkan norma baru, seperti adanya kesan pemangkasan terhadap hak yang sudah berjalan.” Jawaban: Tidak ada pemangkasan terhadap hak yang sudah berjalan pada Pasal 2 PP 45/2015 tentang penyelenggaraan JP. Keberadaan Pasal tersebut ditujukan untuk mengatur kepesertaan pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara, termasuk peserta PT TASPEN (Persero) yang terkait dengan proses pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 2. Bagaimana CBA (Cost and Benefit Analysist) pada saat proses pembahasan, khususnya norma pada pasal a quo? Jawaban: Terkait dengan perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dikemukakan oleh pemohon, skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan konteksnya adalah melengkapi skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai top up. Pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan tidak mengurangi manfaat pensiun yang diterima oleh Pensiunan PNS dan Pejabat Negara saat ini, juga tidak ada potensi mengurangi manfaat pensiun bagi PNS aktif. Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban pertanyaan nomor 1 bahwa program JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat dasar yang merupakan hak konstitusional PNS sebagai warga negara, sehingga besaran manfaat jaminan pensiun tidak dalam posisi untuk dibandingkan dengan besaran manfaat pensiun yang merupakan penghargaan. 3. Agar Naskah Akademik undang-undang a quo dilampirkan. (CBA dituangkan dalam naskah akademik) Naskah Akademik RUU BPJS Pembahasan terlampir dan dapat diakses pada link: http://www.jamsosindonesia.com/kjs/files/NA%20RUU%20BPJS.pdf (Naskah Akademik RUU BPJS dilampirkan sebagai bukti Pemerintah) 156 4. Roadmap yang dibuat, baik untuk TASPEN, untuk ASABRI, seharusnya sudah ada dan harus dibuat selesai pada tahun 2014, agar disampaikan? (roadmap itu karena itu menjadi mandat dari undang-undang di 2014 sudah harus selesai dan sekarang sudah 2020 mestinya sudah ada) Jawaban: PT TASPEN (Persero) telah menyusun roadmap sebagaimana dimaksud, namun demikian isi dari roadmap tersebut tidak sejalan dengan perintah Pasal 65 ayat (2) yang mengamanatkan penyusunan roadmap ini. (Roadmap PT TASPEN dilampirkan sebagai bukti Pemerintah). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Rancangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pembahasan I, Kamis 21 Juni 2007; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Roadmap PT TASPEN (Persero) Tahun 2014 - 2029; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-7690/LIT.05/01- 15/09/2019, Kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Rekomendasi Perbaikan pada Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bertanggal 16 September 2019; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, tentang Perbaikan pada Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bertanggal 16 Oktober 2019; Selain mengajukan dokumen pendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan pada 13 Februari 2020 dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada 17 Februari 2020, kemudian memberikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: 157 Sehubungan dengan gugatan terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang disampaikan oleh para Pemohon, perkenankanlah saya sebagai Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditugaskan untuk menjadi Ahli Presiden pada sidang yang terhormat ini untuk menyampaikan keterangan sebagai berikut: Sebelum menjelaskan substansi Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS, izinkan saya untuk mengawali keterangan ini dengan menjelaskan kerangka kebijakan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang berlaku bagi Peserta PT TASPEN (Persero) secara komprehensif agar tidak terjebak oleh pandangan sempit yang dapat menyesatkan kita dalam memahaminya. Peserta PT TASPEN (Persero) meliputi Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, Pejabat Negara, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pejuang Kemerdekaan, penerima pensiun TNI/Polri sebelum kepesertaan TNI/Polri di PT ASABRI, serta beberapa Pegawai BUMN dan BUMD. Khusus untuk program pembayaran pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), peserta PT TASPEN (Persero) yang mengikuti secara aktif kedua program ini adalah PNS dan Pejabat Negara. Pengaturan program pembayaran pensiun yang berlaku saat ini diatur dengan UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya. Sementara pembayaran pensiun untuk Pejabat Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing yang mengatur mengenai hak keuangan dan hak administratif tiap Pejabat Negara. Khusus untuk Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pasal 11 PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung mengamanatkan pengaturan pensiun hakim mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku bagi PNS. Negara telah menerbitkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU ini, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi PNS kedepannya diatur dalam Pasal 91 yang berbunyi sebagai berikut: (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; c. mencapai batas usia pensiun; 158 d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. (5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan peralihannya di Pasal 130, UU ASN mengamanatkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UU ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, para pemohon yang saat ini telah berstatus sebagai penerima pensiun mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pensiun PNS yang berlaku saat ini, yakni UU No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian yang akan diterima sebagaimana dipersepsikan dalam gugatan para pemohon. Praktik reformasi pensiun di berbagai Negara memberlakukan mekanisme cutoff date dan freezing, dimana para penerima pensiun yang telah menerima manfaat pensiun sebelum tanggal berlakunya sistem pensiun yang baru tetap mendapatkan manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam kebijakan sebelumnya. Untuk peserta yang masih aktif diberlakukan dua opsi kebijakan. Opsi 1 adalah ikut sistem pensiun lama seperti para penerima pensiun. Opsi 2 adalah sebagian waktu sebelum berlakunya sistem pensiun baru mengikuti ketentuan sistem pensiun lama dan sebagian waktu pasca berlakunya sistem pensiun baru mengikuti ketentuan sistem pensiun baru. Adapun untuk peserta yang aktif pasca berlakunya sistem pensiun baru 159 sepenuhnya mengikuti ketentuan sistem pensiun baru. Mekanisme ini mengacu pada prinsip bahwa langkah reformasi sistem pensiun harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi manfaat bagi mereka yang telah menerima manfaat pensiun dan bagi mereka yang masih aktif sebagai peserta. Terkait reformasi sistem pensiun PNS yang berlaku ke depannya, Pasal 91 ayat (3) UU ASN menyatakan bahwa Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan. Lalu dalam ayat (4) pasal ini dinyatakan pula bahwa Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS mencakup JP dan JHT yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Perlu diketahui bahwa filosofi pensiun sebagai hak dan sebagai penghargaan adalah berbeda. Dalam konteks sebagai hak, program JP dan program JHT merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Nasional mengacu pada Pasal 28H ayat (3) yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sementara dalam konteks sebagai penghargaan, program JP dan program JHT masuk pada area program kesejahteraan pegawai yang pada sistem pensiun PNS saat ini mengacu pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang mengamanatkan bahwa “Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut UU ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Atas dasar kedua ketentuan tersebut, reformasi pensiun PNS kedepannya mengarah pada sistem pensiun dua pilar. Pilar pertama adalah Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagai hak PNS yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pilar Kedua adalah Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagai penghargaan bagi PNS yang merupakan program kesejahteraan pegawai atau dikenal dengan istilah on-top atau top-up pension yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) atau berdasarkan kebijakan lainnya yang diputuskan oleh Pemerintah kedepannya. Terdapat perbedaan filosofis pada kedua pilar tersebut. Pilar Pertama adalah tanggungjawab Negara melindungi seluruh rakyatnya dari risiko-risiko seperti sakit, cacat, tua, dan meninggal dunia agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan, sehingga manfaat yang diberikan terbatas pada 160 pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara Pilar Kedua adalah usaha dari Pemberi Kerja dalam rangka mendapatkan orang-orang terbaik di pasar kerja, memperkuat loyalitas pegawai guna meminimalisir turn-over karyawan, dan memberikan proteksi terhadap risiko khusus. Di Indonesia, penerapan dua pilar ini sudah berjalan di sektor swasta, dimana beberapa perusahaan selain mengikutsertakan pegawainya pada kedua BPJS juga menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau bekerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam memberikan manfaat pensiun tambahan sebagai bagian dari program kesejahteraan pegawai. Penerapan dua pilar untuk Aparatur Negara juga telah diterapkan beberapa Negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat setiap warga Negara atau orang yang tinggal di sana wajib menjadi peserta Social Security Administration (SSA). Ketika seseorang menjadi Aparatur Negara, maka selain pensiun yang diberikan SSA, yang bersangkutan juga ikut serta pada program pensiun tambahan yaitu Thrift Savings Plan (TSP). Penting untuk diketahui bahwa karena sifat jaminan sosial yang universal, jaminan sosial harus bersifat portabel sebagaimana diamanatkan dalam salah satu prinsip SJSN. Portabilitas ini dibutuhkan dalam rangka memastikan Negara selalu menjamin perlindungan yang diberikan dimana pun rakyat berada dan bekerja. Ketika nantinya PNS menjadi peserta JP dan JHT SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka seseorang yang sebelumnya bekerja di sektor swasta dan kemudian berpindah profesi sebagai PNS tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan hak jaminan sosialnya karena berlaku prinsip portabilitas ini. Pemerintah selaku pemberi kerja cukup melanjutkan iuran jaminan sosial bagi yang bersangkutan. Ketika pun yang bersangkutan kembali lagi ke sektor swasta, maka pemberi kerja yang berikutnya akan melanjutkan kewajibannya mengiur sampai yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Implikasi dari penerapan dua pilar ini juga akan mencairkan migrasi antar pekerja dari sektor swasta ke pemerintahan dan sebaliknya, sehingga dapat mendorong peningkatan knowledge sharing antar keduanya yang berdampak pada penguatan kompetensi SDM Indonesia yang semakin unggul. Di sisi lain, JP dan JHT on-top dapat melengkapi manfaat khusus yang tidak diberikan pada program JP dan JHT SJSN. Sebagai contoh, dalam Pasal 91 UU ASN ayat (2) huruf d diamanatkan bahwa manfaat Jaminan Pensiun juga diberikan 161 ketika PNS terkena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kemudian syarat usia menerima manfaat pensiun dalam JP dan JHT SJSN yang berbeda dengan Batas Usia Pensiun ASN. Kesemua hal-hal yang bersifat khusus ini ditangani oleh JP dan JHT on-top, sehingga PNS tidak mengalami kendala dalam mendapatkan hak dan penghargaannya. Oleh karenanya sistem pensiun dua pilar ini saling melengkapi satu sama lain. Sekedar informasi bahwa sistem pensiun dua pilar tersebut juga tergambar pada Landasan Teori Jaminan Sosial dalam bagian tulisan mengenai Pilar-Pilar Program Kesejahteraan Bangsa Indonesia yang termuat di dalam Putusan MK dengan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005. Setelah memberikan penjelasan tadi, izinkan saya untuk masuk pada substansi Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem pensiun dua pilar sebagai arah dari reformasi pensiun PNS yang telah saya paparkan sebelumnya. Pasal 57 huruf f UU BPJS menetapkan bahwa PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua (THT) dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Program THT dan Program Pembayaran Pensiun yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) terdapat bagian dari kedua program tersebut yang sesuai dan tidak sesuai dengan program-program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagian yang sesuai tersebut harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU BPJS karena bagian program yang sesuai dengan SJSN harus diselenggarakan oleh BPJS yang dibentuk dengan UU. Penting untuk diketahui bahwa Pasal 66 UU BPJS dalam penjelasannya menyatakan bahwa program THT dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan UU SJSN. UU BPJS telah membentuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dengan demikian PT TASPEN (Persero) akan melanggar UU jika tidak melakukan pengalihan program sebagaimana diamanatkan dalam UU BPJS. Namun demikian Pasal 57 huruf f 162 memberikan tenggang waktu kepada PT TASPEN (Persero) untuk mempersiapkan pengalihan program. Selama tenggang waktu tersebut PT TASPEN (Persero) melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program THT dan program pembayaran pensiun termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menetapkan bahwa “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”. Pemilihan tenggat waktu paling lambat tahun 2029 adalah terkait dengan syarat masa iur minimum 15 tahun untuk dapat menerima manfaat pensiun berkala yang jatuh pada tahun 2030 atau 15 tahun sejak beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015. Menjelang masa dimulainya pembayaran manfaat pensiun berkala tersebut, prinsip gotong-royong harus dioptimalkan. Untuk itu perlu jumlah peserta yang lebih banyak guna memperkuat keberlanjutan Program JP SJSN sebagai program Negara. Keikutsertaan peserta PT TASPEN (Persero) dalam Program JP SJSN seiring dengan perluasan kepesertaan Program JP SJSN. Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. PT TASPEN (Persero) telah menyusun roadmap, namun roadmap yang disusun oleh PT TASPEN (Persero) tersebut tidak memuat pengalihan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS sebagaimana tersebut diatas. Roadmap yang disusun adalah “Roadmap PT TASPEN (Persero) Tahun 2014 – 2029” yang memuat antara lain: 1. Tujuan advokasi adalah untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk: a. Menerbitkan PP turunan UU ASN tentang: i. Program Jaminan Sosial ASN. 163 ii. PT TASPEN (Persero) ditunjuk sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN. iii. PPPK menjadi peserta program PT TASPEN (Persero). b. Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara dikelola secara terpisah. 2. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. (Roadmap PT. TASPEN (Persero) Hal – 157) Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT. TASPEN (Persero) belum melaksanakan perintah Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan manfaat yang sudah diterima saat ini tidak boleh berkurang, maka korelasi antara Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS adalah dalam rangka mewujudkan kedua prinsip tersebut. Pasca pengalihan program sebagaimana dimaksud, peserta PT TASPEN (Persero) ikut serta dalam Program JP dan JHT SJSN sekaligus dapat mengikuti Program manfaat hari tua tambahan dari bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Implikasi dari diaturnya kedua Pasal tersebut adalah terjadinya portabilitas program jaminan sosial bagi pekerja. Pekerja yang berpindah pekerjaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan maupun sebaliknya tidak perlu khawatir kepesertaannya dalam program jaminan sosial terputus. Program JP yang merupakan Penghargaan akan melengkapi program JP yang merupakan Hak yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT TASPEN (Persero) tetap dapat menyelenggarakan bagian Program THT dan Jaminan Pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan keputusan Pemerintah. Perlu diketahui oleh khalayak umum bahwa tidak satu pasal pun dalam UU BPJS yang menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) bubar atau dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dikemukakan oleh pemohon, skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS 164 Ketenagakerjaan konteksnya adalah melengkapi skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai on-top. Pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak mengurangi manfaat pensiun yang diterima oleh Pensiunan PNS dan Pejabat Negara saat ini, juga tidak berpotensi mengurangi manfaat pensiun bagi PNS aktif. PNS justru akan mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan penghargaan seperti saat ini juga mendapatkan hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Kondisi ini akan tercapai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Program. Bagi Penerima Pensiun tetap mendapatkan penghargaan berupa manfaat pensiun yang selama ini diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa program JP SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat dasar yang merupakan hak konstitusional PNS sebagai warga negara, sehingga besaran manfaat JP SJSN tidak dalam posisi untuk dibandingkan dengan besaran manfaat pensiun yang bersifat penghargaan, sehingga tidak menjadi relevan ketika dibandingkan antar keduanya. Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, tidak terdapat ketidakharmonisan antara UU ASN, UU SJSN, dan UU BPJS sebagaimana dituduhkan beberapa pihak. Ketiga UU ini harmonis dan sinergis satu sama lain. Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa Putusan MK Nomor 98/PUU- XV/2017 dalam pertimbangan huruf b mengacu pada Pasal 65 UU BPJS yang salah satunya menyatakan bahwa terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada UU BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma UU. Sekaligus menyampaikan bahwa berdasarkan Surat KPK No. B-7690/LIT.05/01-15/09/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI, KPK merekomendasikan Pemerintah untuk menerbitkan PP Pengalihan Program sesuai Pasal 65 dan Pasal 66 UU BPJS. Sebagai respon lalu dikirim Surat Mensesneg No. B-1181/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/10/2019 kepada Menteri PAN-RB dan Menteri BUMN untuk menindaklanjutinya. 165 TAMBAHAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN Pertanyaan yang diajukan kepada Ahli Pemerintah pada Sidang tanggal 17 Februari 2020. I. Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun 1. Terkait dengan pernyataan dari Ahli pada halaman 2 (dua) alenia 3 yaitu: “…dapat dipastikan tidak ada kerugian yang diterima, sebagaimana dipersepsikan dalam gugatan para Pemohon”, bagaimana ahli dapat menjelaskan hitung-hitungan kerugian atau berkurangnya manfaat dari para Pemohon dari halaman 9 sampai halaman 62? 2. Terkait dengan pernyataan ahli pada halaman 6 (enam) yaitu: “Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, tidak terdapat keharmonisan antara Undang- Undang ASN, Undang-Undang SJSN, dan Undang-Undang BPJS”, tolong beri contoh persoalan ketidakharmonisan atau harmonisnya, untuk menunjang pernyataan ahli tersebut? 3. Hak konstitusional apa yang tidak hilang dari para Pemohon? Jawaban/Pendapat Ahli dari Pemerintah: 1. Tabel perbandingan antara manfaat yang diberikan TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tertulis pada halaman 9 s.d. 62 dalam berkas gugatan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi potensi kerugan para Pemohon. Alasannya adalah: a. Tabel tersebut mengasumsikan seolah-olah Penerima Pensiun Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, serta Pejabat Negara dan PNS yang aktif saat ini akan kehilangan manfaat pensiun yang berlaku saat ini karena akan menjadi peserta Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan akibat adanya perintah pengalihan program THT dan Program Pembayaran Pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Padahal berdasarkan Penjelasan Pasal 66 UU BPJS, pengalihan program sebagaimana dimaksud hanya dibatasi pada pengalihan bagian program THT & Bagian Program pembayaran pensiun yang sesuai dengan UU SJSN, di mana: 166 - Tidak ada mandat pengalihan kepesertaan; - Tidak ada mandat pengalihan kelembagaan; - Tidak ada mandat pengalihan kewajiban; dan - Tidak ada mandat pengalihan aset Dari PT TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan dalam UU BPJS. Asumsi pada table tersebut hanya dapat terjadi jika keempat jenis pengalihan di atas memang diamanatkan oleh UU BPJS. Faktanya sama sekali tidak ada keempat mandat tersebut dalam UU BPJS. b. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun memang diamanatkan bahwa Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara juga diikutsertakan pada Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam ayat (2) pasal ini diamanatkan pula bahwa ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan PP tersendiri. Hingga saat ini PP tersebut belum ada karena memang tujuan dirumuskannya ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) dari Pasal 2 PP ini adalah dalam rangka sinkronisasi dengan amanat pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan serta amanat pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 yang akan diatur dengan PP. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud terkait dengan cut-off pasca pengalihan program, di mana pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara yang ikut serta pada program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang diangkat pasca berlakunya PP Pengalihan Program, tidak termasuk mereka yang statusnya menjadi penerima pensiun dan peserta dari PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) yang aktif saat ini karena tidak ada pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban, dan aset. Ahli bisa menyampaikan pendapat demikian karena memang terlibat pada saat perumusan pasal ini bertempat di Direktorat Jamsos, Ditjen PI-Jamsos, Kemenaker. 167 c. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dinyatakan bahwa Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Dengan demikian, kedudukan para Pemohon tidak memenuhi kapasitas sebagai peserta karena tidak terdaftar dan tidak pernah membayar iuran dalam program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. d. Jenis manfaat lainnya sebagai tambahan di luar manfaat program pembayaran pensiun dan program THT yang diterima oleh penerima pensiun PNS dan Pejabat negara saat ini tunduk pada peraturan tersendiri, seperti Tunjangan Istri dan Tunjangan Beras yang merupakan produk dari PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS beserta seluruh perubahannya, serta Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun yang diatur dengan PP Nomor 4 Tahun 1982. Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun janda/duda, atau bagian pensiun janda, diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri. Oleh karenanya tidak masuk pada area pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada potensi kerugian yang akan diterima oleh para Pemohon selaku Penerima Pensiun Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, dan PNS Aktif, sekaligus kepada para Pejabat Negara yang aktif saat ini atas berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. 2. Berdasarkan mandat Pasla 28H ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan social dan mandat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat yang menurut ayat (4) dari pasal ini diatur dalam UU, Pemerintah bersama-sama dengan DPR kemudian menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasal 1 UU SJSN mengamanatkan kepesertaan semesta sebagai berikut: 168 a. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (angka 1); b. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (angka 8); c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain (angka 11); dan d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, dan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya (angka 22). UU SJSN mengamanatkan pembentukan BPJS dengan UU. Pemerintah bersama-sama DPR lalu menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS yang menetapkan 2 (dua) BPJS terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 4 (empat) program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Dalam Pasal 64 UU BPJS, keikutsertaan peserta PT TASPEN (Persero) dan peserta PT ASABRI (Persero) pada program JKK, JKM, JHT, dan JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak diatur secara bersamaan dengan pekerja swasta yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Hal ini terkait dengan mandat pengalihan program sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 huruf e dan f, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 66 UU BPJS Ketenagakerjaan, serta pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pemilihan tenggat waktu paling lambat 2029 ini terkait dengan masa iur minimum 15 tahun untuk mendapatkan manfaat pensiun hari tua (bulanan) yang akan tercapai oleh para peserta di tahun 2030 terhitung sejak 1 Juli 2015. Keikutsertaan pegawai ASN pada program JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pasca pengalihan program akan memperkuat prinsip gotong royong JP yang akan berimplikasi pada penguatan 169 keberlangsungan program JP itu sendiri berdasarkan hukum bilangan besar. Prinsip Gotong-Royong dalam JP adalah penerima pensiun tidak hanya dibiayai oleh iuran dirinya dan pemberi kerjanya, namun juga oleh para peserta aktif yang masih mengiur. Pasca penerbitan UU BPJS, Pemerintah dan DPR merumuskan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam perumusan RUU ASN ini, Pemerintah dan DPR pada waktu itu mensinkronisasi pasal-pasal mengenai program jaminan sosial bagi Pegawai ASN. Ahli juga terlibat dalam penyusunan pasal-pasal ini sewaktu masih berdinas sebagai PNS di Kemenoan RB. Sinkronisasi yang dilakukan kemudian tertuang dalam pasal-pasal UU ASN sebagai berikut: a. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai penghargaan atas pengabdian PNS (Pasal 91 ayat (3) UU ASN); b. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (Pasal 91 ayat (4) UU ASN); c. Perlindungan berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (Pasal 92 ayat (2) UU ASN); dan d. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian (bagi PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (Pasal 106 ayat (2) UU ASN). Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketidakharmonisan antara UU SJSN, UU BPJS, UU ASN. Ketiga UU tersebut sinkrim dan sinergis satu sama lainnya. 170 3. Berdasarkan pada penjelasan nomor 1 dan nomor 2 tersebut di atas, tidak ada hak konstitusional yang hilang dari para Pemohon. II. Pertanyaan Pemohon: Achyar Hanafi Apa yang meyakinkan Pemohon bahwa memang tidak terjadi kerugian? Misal para Pemohon sekarang berdasarkan UU 11/1969 pembayaran oleh TASPEN, kemudian jika oleh BPJS yang tentunya berdasarkan PP 45/2015. Jawaban/Pendapat Ahli dari Pemerintah: Sudah dijawan melalui penjelasan yang ada pada Nomor 1 dan Nomor 3 Angka Romawi I (Pertanyaan kuasa hukum Pemohon Dr. A. Muhammad Asrun). Mohon agar merujuk ke jawaban ini. III. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra., M.PA. Terkait pertanyaan Ahli pada halaman 5 (lima) yaitu: “…maka korelasi yang terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah dalam rangka mewujudkan kedua prinsip tersebut. Pasca pengalihan program sebagaimana dimaksud, peserta TASPEN ikut serta dalam Program Jaminan Hari Tua (SJSN), sekaligus dapat mengikuti program manfaat di hari tua tambahan dari bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.” 1. Bagaimana Ahli menjelaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi? Padahal belum ada sama sekali angka atau peraturan yang bisa membuktikan hal demikian? 2. Yang paling penting coba disimulasikan? 3. Bagaimana secara matematika dia tidak akan dikatakan berkurang apa yang dinikmati oleh penerima pensiun? 4. Dengan anggota TASPEN yang sekitar 4.000.000-an, nanti kalau dia dimerger ke BPJS tambahan dengan yang lain, akan menjadi sekitar 20.000.000. Nah, kalau pembaginya menjadi lebih besar, bagaimana anda menjelaskan bahwa manfaatnya tidak akan berkurang? Jawaban/pendapat ahli dari Pemerintah: 1. Berdasarkan penjelasan yang ada pada nomor 1 dan nomor 3 Angka Romawi I (Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon Dr. A. Muhammad Asrun), 171 berikut ini adalah poin-poin yang merupakan alasan mengapa hak konstitusional para Pemohon tidak berpotensi dirugikan: a. Tidak ada mandat pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban, dan aset dalam UU BPJS yang merupakan syarat adanya potensi kerugian yang dialami para Pemohon, di mana Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS hanya mengamanatkan pengalihan bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang sesuai dengan UU SJSN dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan; b. Belum adanya PP yang mengatur kepesertaan pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana tujuan pengaturan kepesertaan dalam PP ini terkait dengan cut-off date dalam proses pengalihan program & reformasi pensiun PNS yaitu sistem 2 (dua) pilar hanya berlaku bagi PNS yang diangkat pasca pengalihan program, sedangkan bagi penerima pensiun dan PNS saat ini mengikuti sistem pensiun lama; c. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menyatakan bahwa Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Dengan demikian, para Pemohon bukanlah Peserta karena tidak terdaftar dan tidak pernah membayar iuran dalam Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2. Simulasi dapat dilakukan dalam konteks membandingkan sistem pensiun PNS saat ini dengan sistem pensiun PNS baru yang berlaku bagi PNS yang diangkat pasca pengalihan program. Simulasi sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada halaman 11 sampai dengan 14 berkas ini. 3. Penerima pensiun saat ini sudah menerima manfaat pensiun tidak terkait dengan kebijakan pengalihan program dan bukanlah peserta program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pula PNS dan Pejabat Negara yang masih aktif saat ini, sehingga tidak berpotensi mengalami kerugian atau pengurangan manfaat pensiun yang dikhawatirkan oleh para Pemohon dalam berkas gugatannya. 172 Selain itu tidak ada mandat pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban dan aset dalam UU BPJS yang merupakan syarat adanya potensi kerugian yang dialami Pemohon. 4. Para PNS aktif yang saat ini berjumlah 4 (empat) jutaan tetap mengikuti sistem pensiun lama yang berlaku saat ini, sehingga mereka tidak masuk dalam skema sistem pensiun baru (2 pilar) karena tidak ada pengalihan peserta, kelembagaan, kewajiban, dan aset dalam UU BPJS, serta status mereka sebagai bukan peserta dan tidak pernah membayar iuran program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran pensiun mereka tetap diselenggarakan PT TASPEN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun PNS yang berlaku saat ini. IV. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. 1. Karena memang kalau dicermati, baik itu Undang-Undang BPJS, kemudian Undang-Undang SJSN tidak menjelaskan apa yang tadi ahli jelaskan menyangkut hak dua pilar tersebut, dari mana sumbernya? Apakah itu adalah rencana penyusunan PPnya? Terkait dengan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggaraan negara lain kan, memang belum ada PPnya. Lah ini yang anda jelaskan tadi itu sebetulnya rancangan PPnya atau itu dari pendapat ahli mengenai hal itu? Karena ini penting sekali untuk menjelaskan sumbernya. 2. Apakah kemudian skema itu bisa memberikan jaminan memang kemudian ada aturan-aturan, apakah dia fully funded di situ? Ataukah ada skema tertentu di situ yang memang kemudian tidak persis yang disampaikan dari permohonan Pemohon untuk menjawab satu per satu yang diberikan oleh Pemohon? Karena itu berpijak pada PP Nomor 45/2015. 3. Agar Ahli bisa menjelaskan skema yang sesungguhnya yang seperti apa yang bisa memberikan jaminan bahwa kepesertaan dari pemberi kerja yang penyelenggaraan negara dan yang bukan penyelenggara negara? Apakah bisa menggambarkan skema ini tidak mengurangi sama sekali hak dimaksud? 173 Jawab/Pendapat Ahli dari Pemerintah: 1. Sumbernya adalah Pasal 91 ayat (3) UU ASN yang menyatakan bahwa Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan. Lalu dalam ayat (4) pasal ini dinyatakan pula bahwa JP dan JHT PNS mencakup JP dan JHT yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Perlu diketahui bahwa filosofi pensiun sebagai hak dan sebagai penghargaan adalah berbeda. Dalam konteks sebagai hak, program JP dan program JHT masuk pada area program kesejahteraan pegawai yang pada sistem pensiun PNS saat ini mengacu pada Pasal 1 UU 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang mengamanatkan bahwa “Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut UU ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Atas dasar kedua ketentuan tersebut, reformasi pensiun PNS ke depannya mengarah pada sistem pensiun dua pilar, Pilar pertama adalah Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagai hak PNS yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pilar kedua adalah Jamina Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagai penghargaan bagi PNS yang merupakan program kesejahteraan pegawai atau dikenal dengan istilah on-top atau top-up pension yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) atau berdasarkan kebijakan lainnya yang diputusakan oleh Pemerintah ke depannya. Terdapat perbedaan filosofis pada kedua pilar tersebut. Pilar Pertama adalah tanggungjawab negara melindungi seluruh rakyatnya dari resiko-resiko seperti sakit, cacat, tua, dan meninggal dunia agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan, sehingga manfaat yang diberikan terbatas pada pemenuhan kebuutuhan dasar yang bersifat portable. Sementara Pilar Kedua adalah usaha dari Pemberi Kerja dalam rangka mendapatkan orang-orang terbaik di pasar kerja, memperkuat loyalitas pegawai guna meminimalisir turn-over karyawan, dan memberikan proteksi terhadap resiko khusus. 174 Hingga saat ini PP tentang Kepesertaan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara pada program JP SJSN memang belum ada karena tujuan dirumuskannya ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) dari Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JP (SJSN) adalah dalam rangka sinkronisasi dengan amanat pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan serta amanat pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 yang akan diatur dengan PP. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud terkait dengan cut- off date pasca pengalihan program, di mana pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara yang ikut serta pada program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang diangkat pasca berlakunya PP Pengalihan Program tidak termasuk mereka yang statusnya telah menjadi Penerima Pensiun dan Peserta dari PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) yang aktif saat ini karena tidak ada pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban, dan aset. 2. Skema atau sistem pensiun dua pilar tersebut justru merupakan solusi atas kekhawatiran yang dahulu pernah disampaikan oleh Pemerintah pada saat merumuskan RUU BPJS, RUU ASN, dan RPP JP SJSN. Program JP SJSN sebagai salah satu dari program Jaminan Sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat atau setiap orang berdasarkan mandat Konstitusi tidak boleh dibedakan iuran dan manfaatnya. Tidak boleh ada sebuah badan hukum publik seperti BPJS yang kemudian memperlakukan pesertanya secara diskriminatif berdasarkan profesi. Di sisi lain, manfaat yang selama ini diterima oleh Peserta PT TASPEN (Persero) dan Peserta PT ASABRI (Persero) tentunya tidak boleh berkurang berdasarkan prinsip yang berlaku umum pada proses reformasi sistem pensiun di seluruh dunia. Sementara manfaat JP SJSN sifatnya hanyalah dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana bagian dari program jaminan sosial. Oleh karenanya Pemerintah kemudian mensinkrinisasikan pengaturan jaminan sosial bagi Peserta PT TASPEN (Persero) dan Peserta PT ASABRI (Persero), mulai dari pengaturan pengalihan bagian program THT dan program pembayaran 175 pensiun yang sesuai UU SJSN dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan agar porsi bagian yang sama tidak redundant bagi Pegawai Pemerintah yang mengikuti sistem pensiun dua pilar nantinya, kemudian pengatiran dalam Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN yang menyatakan bahwa JP dan JHT diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan serta mencakup JP dan JHT sebagaimana diberikan dalam program JP SJSN diatur lebih lanjut dengan PP. Kesemua pengaturan ini terkait satu sama lainnya dengan reformasi pensiun PNS ke depannya dari yang sebelumnya terfragmentasi/segmentasi menjadi dua pilar ke depannya. Sistem pensiun dua pilar merupakan solusi keikutsertaan Pegawai Pemerintah pada program JP dan JHT SJSN ke depannya sebagai bagian dari seluruh rakyat dengan tanpa mengurangi manfaat pensiun yang diterima selama ini. Pilar 1 merupakan hasil dari pengalihan bagian program THT dan program Pembayaran Pensiun yang sesuai UU SJSN dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Pilar 2 merupakan sisa atau redesain dari bagian program yang tidak dialihkan karena tidak sesuai UU SJSN sebagai program pensiun top-up/on-top yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan keputusan Pemerintah. Keduanya saling melengkapi. Praktik dua pilar ini sebenarnya telah dilakukan di sector swasta di Indonesia, di mana banyak perusahaan yang selain mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial (termasuk JP dan JHT), juga mengikutsertakan pekerjanya pada program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPLK). Di Amerika Serikat, transisi dari fragmented civil service pension system menjadi two pillars civil service pension system dilakukan di tahun 1984. Transisi dilakukan dengan menggunakan cut-off date mechanism sehingga tidak merugikan penerima manfaat dan peserta aktif yang ada pada saat dilakukannya pperubahan sistem pensiun. Pemerintah pernah melakukan mekanisme cut-off date pada perubahan formula manfaat THT bagi PNS dan Hakim di tahun 2004 dan 2016. 3. Program JP SJSN tidak boleh diskriminatif/dibedakan iuran dan manfaatnya berdasarkan profesi (swasta & pemerintahan) karena berlaku prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Solusi agar manfaat tidak berkurang adalah dengan menerapkan sistem dua pilar dan mekanisme transisi cutoff 176 date. Sistem baru hanya berlaku bagi peserta baru, sementara penerima pensiun dan Peserta Aktif tetap mengikuti sistem lama. Baik Pemerintah maupun swasta dapat menerapkan sistem dua pilar dan mekanisme transisi cutoff date ini. Oleh karenanya, para Pemohon yang terdiri dari Penerima Pensiun dan Peserta Aktif tidak berpotensi mengalami kerugian atas pengalihat program sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Selain karena mereka juga bukan Peserta JP SJSN karena tidak terdaftar dan tidak pernah membayar iuran JP SJSN, tidak ada mandat pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban, dan aset dalam UU BPJS yang merupakan syarat utama dari adanya potensi kerugian yang dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian sama sekali tidak ada hak konstitusional Pemohon yang berkurang. V. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Berkaitan dengan implikasi dan diaturnya kedua pasal, dikaitkan dengan pernyataan Ahli: “sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT Persero TASPEN tetap dapat menyelenggarakan bagian program THT dan jaminan pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan putusan pemerintah.” 1. Apakah ada bagian-bagian yang tidak diserahkan, tapi masih satu frame dengan THT dan jaminan pensiun? 2. Apa ini penerawangan ke depan atau memang sudah konsep seperti itu? 3. Bagian mana “Bagian program THT dan jaminan pensiun yang tidak diserahkan”? Jawaban/pendapat Ahli dari Pemerintah 1. Ada, yaitu bagian-bagian yang tidak sesuai dengan UU SJSN. Contohnya adalah berikut ini: a. Bagian Program THT - Manfaat asuransi Dwiguna yang masih berbentuk/mengandung manfaat pasti - Manfaat Asuransi Kematian bagi Peserta Pensiunan yang meninggal dunia 177 - Manfaat Asuransi Kematian bagi Istri/Suami Peserta yang meninggal dunia - Manfaat Asuransi Kematian bagi Anak Peserta yang meninggal dunia b. Bagian Program Pembayaran Pensiun - Pensiun Pejabat Negara yang menggunakan masa kerja bulan dan tidak mensyaratkan usia pensiun tertentu untuk mendapatkan pensiun bulanan - Pensiun PNS yang diberikan karena perampingan organisasi - Pensiun PNS yang diberikan ketika peserta tidak cakap jasmani dan rohani namun bukan diakibatkan karena pekerjaanya 2. Sudah ada konsep seperti itu sebagaimana tertuang dalan Naskah Akademik RPP Pengalihan Program beserta Draft RPP Pengalihan Program yang telah diserahkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Kemenpan-RB selaku Kementerian yang tugas, fungsi, dan kewenangannya paling tepat untuk menjadi instansi pemrakarsa. 3. Bagian-bagian sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 1. Jika skema pensiun top-up/on-top tetap menggunakan skema Manfaat Pasti (sama dengan skema program JP SJSN), maka bagian yang dapat dialihkan adalah tingkat akrual. Misalnya, saat ini tingkat akrual pada formula manfaat pensiun PNS adalah 2,5% dan tingkat akrual pada formula manfaat JS SJSN adalah 1%, maka bagian dialihkan dari program pembayaran pensiun PNS ke program JP SJSN adalah 1% (sesuai porsinya), sehingga masih tersisa tingkat akrual sebesar 1,5% yang dapat digunakan dalam formula manfaat pensiun top-up/on-top. Namun jika skema top-up/on-top berubah menjadi iuran pasti, maka tidak ada bagian program pembayaran pensiun yang dialihkan karena tidak sesuai dengan UU SJSN. Untuk THT, manfaat Asuransi Dwiguna bagi PNS dan Hakim Karir yang murni Iuran Pasti berlaku bagi PNS dan Hakim Karir yang diangkat tahun 2016 dan seterusnya, dapat dialihkan ke JHT SJSN karena sama-sama berskema Iuran Pasti. Begitu pula dengan manfaat Asuransi Kematian yang diperuntukan bagi PNS yang meninggal dunia saat aktif dapat dialihkan ke program JKM SJSN. 178 VI. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Majelis masih menimbang Keterangan Ahli, mestinya memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah, tapi dari sisi bukan tambahan keterangan Pemerintah, tapi perspektif yang komperensif berdasarkan keilmuan Ahli, mestinya. Sehingga kami bisa menimbangan secara objektif. Jadi sampai hari ini pemahaman saya, Pemohon benar sebagaimana sudah dikuatkan oleh PT TASPEN. Kemarin Pihak Terkait BPJS, saya belum mendapat gambaran dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mengimbangi keterangan yang disampaikan atau dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Sehingga kalau ibarat saya seorang Hakim itu sekarang sudah mulai condong ke arah Pemohon, tapi kan, saya belum memutus, saya hari ini masih menggali yang betul itu yang mana sehingga saya mohon bisa dikuatkan oleh Ahli dan saya juga bisa dikuatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apakah ada kerugian hak konstitusional dari Pemohon atau tidak? Itu yang kita butuhkan. Jawaban/Pendapat Ahli dari Pemerintah: Berdasarkan penjelasan yang ada pada Nomor 1 dan Nomor 3 Angka Romawi I (Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon Dr. A. Muhammad Asrun), berikut ini adalah poin-poin yang merupakan alasan mengapa hak konstitusional para Pemohon tidak berpotensi dirugikan: a. Tidak ada mandat pengalihan kepesertaan, kelembagaan, kewajiban, dan aset dalam UU BPJS yang merupakan syarat adanya potensi kerugian yang dialami para Pemohon, di mana Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS hanya mengamanatkan pengalihan bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang sesuai dengan UU SJSN dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan; b. Belum adanya PP yang mengatur kepesertaan Pekerja yang Bekerja pada Penyelenggara Negara dalam program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana tujuan pengaturan kepesertaan dalam PP ini terkait dengan cutoff date dalam proses 179 pengalihan program & reformasi pensiun PNS yaitu sistem 2 (pilar) hanya berlaku bagi PNS yang diangkat pasca pengalihan program, sedangkan bagi penerima pensiun dan PNS saat ini mengikuti sistem pensiun lama; c. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menyatakan bahwa Peserta Program JP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Dengan demikian, para Pemohon bukanlah Peserta karena tidak terdaftar dan tidak pernah membayar iuran dalam program jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. VII. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. Menegaskan dan meminta ketegasan Ahli saja. Pemohon mendalilkan bahwa dengan pengalihan pengelolaan jaminan-jaminan tadi dari PT TASPEN ke BPJS mereka mengalami kerugian manfaat dan kerugian yang riil, di kertas kerja, Ahli menjawab bahwa tidak ada kerugian yang akan diterima sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Bisakah Ahli membuat simulasi bahwa dengan pengalihan-pengalihan itu tidak ada kerugian? Sebab argumentasi Pemohon mengenai kerugian itu, itu dilengkapi dengan simulasi-simulasi. Banyak sekali tabel yang dibuat oleh para Pemohon untuk menggambarkan kerugian-kerugian itu. Mungkin kalau tidak sempat pada sidang ini, nanti bisa menjadi tambahan keterangan. Jawaban/Pendapat Ahi dari Pemerintah: Simulasi dilakukan dalam konteks membandingkan sistem pensiun PNS saat ini dengan sistem pensiun PNS baru mengginakan sistem pensiun dua pilar yang berlaku bagi PNS yang diangkat pasca pengalihan program dan memakai mekanisme transisi cutoff date. Bagi Penerima Pensiun yang telah menerima manfaat pensiun saat ini dan PNS Aktif yang saat ini ada tetap mengikuti sistem pensiun lama yang saat ini berlaku, sehingga sama sekali tidak ada potensi kerugian yang akan dialami oleh keduanya. Pilar 1 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Pensiun (SJSN). 180 Pilar 2 menggunakan rencana reformasi pensiun PNS sebagaimana tertuang di dalam Civil Apparatus Policy Brief Nomor 020-Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Simulasi ini berfokus pada komparasi manfaat pensiun bagi PNS antara yang berlaku saat ini dan manfaat pensiun dua pilar pasca pengalihan program. Untuk Pilar 1 yang bersifat hak, dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Formula Manfaat Pensiun JP SJSN adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas). Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali factor indeksasi (Pasal 17 ayat (1) huruf b). Faktor indeksasi ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya (Pasal 17 ayat (4)). Tingkat inflasi umum merupakan tingkat inflasitahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (Pasal 17 ayat (5)). Pada penerbitan PP ini di tanggal 30 Juni 2015, untuk pertama kalinya ditetapkan Manfaat Pensiun JP SJSN paling sedikit Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 3.600.00, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang untuk tahun-tahun seterusnya disesuaikan dengan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya (Pasal 18). Sementara untuk Pilar 2 (Top-Up/On-Top) yang bersifat penghargaan, Formula Manfaat Pensiun PNS (Hari TUa) yang saat ini berlaku adalah 2,5% x Masa Kerja x Gaji Pokok Terkahir = Max. 75% & Min. 40% yang tidak boleh lebih rendah dari Gaji Pokok Terendah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Saat ini, Replacement Ratio (Rasio Penggantian) atau perbandingan antara pendapatan pensiun dengan pendapatan sebelum pensiun pada program pensiun PNS saat ini adalah sebagai berikut: Uraian JPT Utama IV/e -Kls 17 JPT Madya IV/d -Kls 16 JPT Pratama IV/c-Kls 15 Administrator IV/b-Kls 12 Pengawas III/d – Kls 9 Pelaksana III/a-Kls 7 Gaji Pokok (PP No. 30 Tahun 2015 5.620.300 5..392.200 5.173.400 4.384.400 3.793.100 2.781.100 Tunj.Jabatan + Tunj yg melekat pada ga 6.286.842 6.254.908 3.974.276 1.873.816 1.071.034 574.354 Tunjangan Kinerja BKN 29.085.000 20.695.000 14.721.000 7.271.000 3.781.000 2.928.000 Penghasilan 40.992.142 32.342.108 23.868.676 13.529.216 8.645.134 6.283.454 181 Manfaat Pensiun PNS (75% Gapok) 4.215.225 4.044.150 3.880.050 3.288.300 2.844.825 2.085.825 Replacement Ratio (*) 10,3% 12,5% 16,3% 24,3% 32,9% 33,2% *Maksimum masa kerja yang diperhitungkan adalah 30 tahun *Formula manfaat pensiun Saat ini + 2,5% x tahun masa kerja x gaji pokok *Replacement Ratio = pendapatan pensiun x100% pendapatan sebelum pensiun Berdasarkan tabel tersebut di atas, Rasio Penggantian Manfaat Pensiun PNS (sampe diambil dari Pegawai BKN-RI) yang dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan memperlihatkan semakin tinggi jabatan PNS, maka semakin rendah Rasio Penggantiannya. Hal ini terjadi akibat porsi Tunjangan Kinerja yang mendominasi total penghasilan, sementara dasar pensiun adalah Gaji Pokok Terkahir. Porsi Tunjangan Kinerja JPT Utama adalah 71% dari total penghasilan. Untuk JPT Madya, porsi Tunjangan Kinerjanya adalah 64%. Sementara untuk JPT Pratama, porsi Tunjangan Kinerjanya adalah 62%. Adapun porsi Tunjangan Kinerja terhadap total penghasilan pada Administrator adalah 54%, pada Pengawas adalah 44%, dan pada Pelaksana adalah 10%. Dalam Nota Keuangan tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah akan melaksanakan upaya perbaikan program pensiun PNS secara bertahap untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti. Salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan reformasi program pensiun PNS yaitu: Pertama, dilakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS, sehingga tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas total penghasilan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesinambungan kesejahteraan bagi PNS pada masa purnabakti, serta produktivitas, profesionalisme, dan integritas PNS di masa aktif tetap terjaga. Reformasi program pensiun PNS diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Berdasarkan usulan RPP Jaminan Pensiun PNS yang akan menjadi peraturan pelaksanaan dari UU ASN, Manfaat Pensiun dibagi menjadi 2(dua), yaitu: Pertama, bagi PNS yang masuk sebelum 1 Januari 2018 (PNS baru) menggunakan skema Iuran Pasti. Kemudian untuk mendukung skema manfaat bagi PNS lama agar dapat sustainable, besaran iuran peserta akan ditambah (saat ini 4,75% dari gaji pokok) dari Iuran Pemerintah dan potongan 182 penghasilan PNS. Walaupun saat ini telah memasuki tahun 2020 dan RPP Jaminan Pensiun PNS masih dalam proses pengesahan menjadi PP, perbaikan Rasio Pengganti Manfaat Pensiun PNS telah menjadi agenda Pemerintah, Bahkan PNS Aktif yang ada saat ini atau dalam kajian ini disebut sebagai PNS Lama, ditargetkan mendapatkan manfaat yang lebih baik melalui tambahan iuran PNS dan Pemerintah, meskipun tidak masuk dalam sistem pensiun dua pilar seperti PNS yang diangkat pasca pengalihan program. Berikut ini adalah perbandingan Rasio Pengantian antara saat ini & target ke depannya. Uraian JPT Utama IV/e -Kls 17 JPT Madya IV/d -Kls 16 JPT Pratama IV/c-Kls 15 Administrator IV/b-Kls 12 Pengawas III/d – Kls 9 Pelaksana III/a – Kls 7 Manfaat Pensiun Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1969 PNS yang pensiun 2018 s.d 2022 4.215.225 4.086.525 3.800.850 3.327.872 3.041.890 2.799.675 PNS yang pensiun 2023 s.d 2027 3.375.113 3.348.825 2.895.000 2.772.024 2.422.666 PNS yang pensiun 2028 ke atas 3.498.750 2.754.815 2.360.519 1.779.727 Replacement Ratio 10,3% 12,5% 16,3% 24,3% 32,9% 33,2% Manfaat Pensiun berdasarkan RPP Jaminan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU ASN PNS yang pensiun 2018 s.d 2022 8.853.599 5.544.911 5.640.162 4.582.128 4.085.728 3.471.112 PNS yang pensiun 2023 s.d 2027 9.988.140 7.932.256 5.135.164 4.242.274 3.480.332 PNS yang pensiun 2028 ke atas 8.369.718 6.239.588 4.725.850 3.738.726 Replacement Ratio 22,0% 24,6% 26,8% 37,6% 53,0% 60,3% Sumber: Civil Apparatus Policy Brief No 020 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam https://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2014/06/06.Policy Brief-Juni-2018.pdf Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah menargetkan kenaikan Rasio Penggantian manfaat Pensiun PNS. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi PNS lama yang tidak masuk sistem pensiun dua pilar, namun juga berlaku bagi PNS Baru yang diangkat pasca pengalihan program yang akan mengikuti sistem pensiun dua pilar. Bagi Penerima Pensiun yang telah menerima manfaat pensiun tetap mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku saat ini. Berdasarkan analisis di atas, dapat digambarkan flowchart reformasi pensiun PNS sebagai mandate UU ASN yang dikaitkan dengan mandat pengalihan program sebagaimana diamanatkan UU BPJS sebagai berikut: 183 *RR = Replacement Rate (Rasio Penggantian); DC =Defined Contribution (Iuran Pasti); DB = Defined Benefit (Manfaat Pasti). Berdasarkan simulasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dengan mandat pengalihan program. Penerima Pensiun saat ini tetap mendapatkan manfaat pensiun berserta manfaat-manfaat tambahan lainnya seperti Tunjangan Beras dan Tunjangan Istri setya Uang Duka Wafat bagi keluarganya yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). PNS yang aktif saat ini/PNS Lama direncanakan mendapatkan perbaikan penghasilan pensiun yang dumbernya diambil dari kenaikan iuran peserta dan Pemerintah yang juga dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). PNS yang diangkat pasca pengalihan program akan mengikuti sistem pensiun dua pilar yakni Manfaat Pasti oleh program JP SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan & Iuran Pasti oleh Program Top-Up/On-Top yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan keputusan Pemerintah. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan PT TASPEN (Persero) sebagai Pihak Terkait, yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2020, serta tambahan keterangan tertulis beserta dokumen pendukung bertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: - JPT Utama (IV/e): 22,0% - JPT Madya (IV/d): 24,6% - JPT Pratama (IV/c): 26,8% - Administrator(IV/a-IV/b): 37,6% - Pengawas (III/b-III/d):53,0% - Pelaksana (III/a): 60,3% - JPT Utama (IV/e): 10,53% - JPT Madya (IV/d): 12,5% - JPT Pratama (IV/c): 16,3% - Administrator(IV/a-IV/b):24,3% - Pengawas (III/b-III/d):32,9% - Pelaksana (III/a): 33,2% - JPT Utama (IV/e): 22,0% - JPT Madya (IV/d): 24,6% - JPT Pratama (IV/c): 26,8% - Administrator(IV/a-IV/b):37,6% - Pengawas (III/b-III/d):53,0% - Pelaksana (III/a): 60,3% RR Penerima Pensiun saat ini sebelum berlakunya PP JP PNS(Manfaat Pasti) RR PNS Baru saat berlakunya PP Pengalihan Program (Dua Pilar: Manfaat Pasti (JP SJSN) & Iuran Pasti (JHT- SJSN +On-Top) JHT SJSN (Iuran Pasti) + JP SJSN: 1% x MI x Rata-rata Upah Pilar 2: On-Top DC Pension Pilar 1: Basic DB & DC Pension RR PNS Lama saat berlakunya PP JP (Manfaat Pasti) 184 Keterangan Awal Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) 1. Bahwa sejarah mencatat pemberian Tabungan Hari tua dan Pensiun bagi PNS berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri pada tanggal 25 dan 26 Juli 1960 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Urusan Kepegawaian Departemen di Indonesia yang hasilnya ditingkatkan menjadi Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 338/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purnabakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN). Kemudian berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 749/MK/IV/11/1970 PN TASPEN beralih menjadi Perusahaan Umum TASPEN (PERUM TASPEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 PERUM TASPEN diubah menjadi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT TASPEN (Persero). Dengan demikian PT TASPEN (Persero) telah menjadi bagian yang sudah sangat mengakar di masyarakat, khususnya bagi abdi negara dan merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas tugas yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun bagi PNS sejak 56 tahun silam dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada masa pensiun. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai (UU 11 Tahun 1969). 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, PT TASPEN (Persero) diberikan amanah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11Tahun 1969. Hal tersebut berlaku juga bagi para Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi 185 Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Para Pemohon yang berstatus sebagai Pensiunan Pejabat Negara, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil merupakan Peserta Program PT TASPEN (Persero). Dalam menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun, PT TASPEN (Persero) sangat fokus, konsisten, dan taat dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tetap menjunjung tinggi norma dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan penugasan tersebut, khususnya pelaksanaan program Tabungan Hari Tua dan program pembayaran Pensiun bagi Para Pemohon, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa penugasan TASPEN telah sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sebagaimana sebuah Sistem yang tersusun dari berbagai Sub Sistem, maka dalam hal ini Jaminan Sosial khusus bagi ASN merupakan Sub Sistem dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN tidaklah sama dengan BPJS, namun BPJS sebagai Sub Sistem yang berada dalam sebuah Sistem yaitu SJSN, demikian juga TASPEN termasuk bagian dari Sistem tersebut, yang ditugaskan oleh Negara untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. 2. bahwa ketentuan terkait pengalihan diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 juncto Penjelasan Pasal 66 UU BPJS Nomor 24 Tahun 2011: Pasal 57 huruf f pada pokoknya TASPEN tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Penjelasan Pasal 65 ayat (2): PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014... (dst). 186 Pasal 66: Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 66: Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagai amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut di atas, PT TASPEN (Persero) telah menyusun roadmap dan telah menyerahkan kepada Pemerintah antara lain Presiden, Wakil Presiden, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan. Roadmap tersebut pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN, selain itu kedudukan PNS dan Pejabat Negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh APBN, sehingga jaminan sosial bagi PNS dan Pejabat Negara tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana roadmap terlampir. Namun demikian, PT TASPEN (Persero) sering mendengar keresahan dari para Peserta dengan adanya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 UU BPJS, yang seolah-olah memaksakan pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun yang semula dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pengalihan tersebut menimbulkan Uncertainty, ketidakpastian hukum bagi para Peserta TASPEN, bahwa tidak ada yang dapat memastikan dengan adanya pengalihan tersebut para Peserta TASPEN tidak akan mengalami penurunan layanan dan manfaat, bahwa tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan itu para Peserta TASPEN akan mendapatkan layanan dan manfaat yang lebih baik dari pelayanan prima yang selama ini diberikan PT TASPEN (Persero), sebuah lembaga yang memang ditugaskan oleh Pemerintah untuk fokus menyelenggarakan Jaminan Sosial dengan segmen yang jelas, target yang jelas, yaitu para PNS dan Pejabat Negara. 3. Government Employee, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, memiliki special character yang membedakan Peserta TASPEN tersebut 187 dengan tenaga kerja lainnya. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang- Undang ASN merupakan perekat pemersatu bangsa dan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai penggerak seluruh program pemerintah, juga sebagai pondasi bagi pertumbuhan & kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan negara. Dalam rangka meningkatkan produktifitas pelayanan publik dan menjalankan peran, serta meningkatkan kesejahteraan ASN, Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengatur secara khusus (lex specialis) termasuk Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam UU ASN tersebut secara khusus diatur hak ASN yang meliputi hak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya, serta hak ASN untuk memperoleh jaminan sosial. Jaminan sosial yang meliputi Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 91 mencakup Jaminan Sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 4. UU ASN mengamanatkan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN sebagai berikut: Pasal 91 ayat (1): PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 91 ayat (3): Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pasal 91 ayat (4) : Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Pasal 91 ayat (1) UU ASN mengatur pemberian Pensiun dan Hari Tua "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yaitu tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. UU ASN tetap mempertahankan filosofi Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana amanat Pasal 91 ayat (3), bahwa Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian 188 PNS, sehingga program tersebut tetap dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) dengan layanan dan manfaat yang lebih baik dan sudah "mencakup" Jaminan untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup yang layak dalam SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) UU ASN. Penghargaan atas pengabdian bagi PNS dan Pejabat Negara yang diwujudkan dengan pengelolaan Jaminan Sosial yang bersifat fokus dan segmented sebagaimana dikelola oleh TASPEN tersebut sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana disampaikan oleh John Rawls, bahwa adil adalah menempatkan yang sama pada hal yang sama. Dengan demikian keadilan bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara bukanlah ditempatkan yang sama dengan hal yang berbeda yaitu dengan tenaga kerja swasta, melainkan harus dikelola secara tersendiri oleh lembaga yang memang fokus memberikan pelayanan secara khusus bagi PNS dan Pejabat Negara yaitu PT TASPEN (Persero). 5. Berdasarkan Benchmark pengelolaan Jaminan Sosial di Negara-negara antara lain seperti Korea Selatan, Philipina, dan juga Malaysia, penyelenggaraan Jaminan Sosial dilaksanakan secara fokus dan segmented, yaitu memisahkan pengelolaan Jaminan Sosial berdasarkan segmen Kepesertaan, menempatkan/memberlakukan yang sama pada hal yang sama, yaitu pengelolaan Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Negara dalam lembaga tersendiri. Hal tersebut dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi Government Employee tidak dapat diabaikan, sehingga pengelolaan Jaminan Sosialnya pun harus diselenggarakan secara terpisah dengan sektor swasta, dengan kebijakan-kebijakan, layanan, dan manfaat yang lebih baik. Bahkan unsur penghargaan secara tegas diterapkan di Korea Selatan dengan membentuk Teacher Pension, lembaga yang dibentuk khusus mengelola Jaminan Sosial bagi para Guru di Korea Selatan karena begitu besarnya penghargaan pemerintah Korea Selatan terhadap tenaga pendidik, yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kemajuan bangsanya. Demikian juga di Indonesia, sepanjang sejarah pemberian Jaminan Sosial, Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan pemberian Jaminan Sosial yang bersifat mandatory, dikelola secara khusus, fokus, dan segmented, yaitu Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Penggabungan pengelolaan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan tenaga kerja sektor swasta tentu akan 189 menghilangkan pride, unsur penghargaan atas pengabdian yang sangat filosofis, dan hal tersebut tentu sangat berpotensi mengganggu kinerja serta pengabdian para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi melayani masyarakat. 6. PT TASPEN (Persero) menyadari betul ciri khas pesertanya yang berasal Dari Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara menyebabkan pemberian tabungan dan asuransinya bukan hanya sebagai perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, melainkan sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya. Adanya ciri khas sebagai hak dan penghargaan tersebut disadari PT TASPEN (Persero) sejak pendiriannya pada tahun 1963, sehingga PT TASPEN (Persero) memahami sedalam-dalamnya ciri khas tersebut pada saat diimplementasikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya. TASPEN dari waktu ke waktu selalu mengelola program secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Taspen juga selalu meningkatkan layanan antara lain proses penyelesaian klaim maksimal 1 (satu) jam, layanan klaim otomatis, yaitu pembayaran hak-hak Tabungan Hari Tua dan Pensiun Peserta secara otomatis tanpa harus diajukan klaim terlebih dahulu, serta pembayaran pensiun dari manual menjadi digital. Selain itu TASPEN juga telah mengembangkan sistem Otentikasi dimana penerima Pensiun yang semula harus datang dan mengantri di Bank/Mitra Bayar TASPEN untuk mengambil uang pensiun dan membuktikan bahwa dirinya masih berhak (otentikasi), kini para penerima Pensiun cukup melakukan Otentikasi melalui aplikasi pada Smartphone dan kemudian dapat mengambil hak pensiunnya melalui ATM terdekat. Hal tersebut merupakan wujud pengamanan dan pertanggungjawaban keuangan kepada negara, sekaligus kemudahan dan pelayanan prima bagi para Peserta TASPEN. 7. Sehubungan dengan filosofi Jaminan Sosial bagi ASN tersebut diatas, Presiden telah mengamanatkan reformasi program pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS berupa peningkatan manfaat dan layanan sebagaimana hasil Rapat Terbatas kabinet tanggal 26 Juni 2018. Untuk mewujudkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas dan selaras dengan amanah Pasal 91 ayat (6) UU ASN yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah, saat 190 ini PT TASPEN (Persero) sedang diminta oleh Pemerintah untuk turut serta merancang reformasi program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa untuk dapat mewujudkan reformasi program Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PNS dan Pejabat Negara hanya dapat dilakukan oleh PT TASPEN (Persero), lembaga yang memang fokus memberikan pelayanan segmented bagi PNS dan Pejabat Negara. Bagi PT TASPEN (Persero), fokus dalam mengelola dan menyelenggarakan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara merupakan amanat yang telah teruji dijalankan dengan berbagai upaya dan inovasi yang cermat, hati- hati, dan bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi peserta TASPEN. Oleh sebab itu, komitmen dan konsistensi PT TASPEN (Persero) tersebut bukan suatu yang tercipta begitu saja, melainkan melalui rangkaian proses sejarah dan pengalaman sejak Tahun 1963 untuk mewujudkan harapan seluruh peserta dan bagi kepentingan bangsa dan negara. 8. Keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan layanan serta manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi para Pengawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara semakin ditegaskan dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJP) dalam halamam 69 angka 17 dan 18 Lampiran yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemberian Jaminan Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, kelembagaan, dan sistem yang sudah berakar di masyarakat. Dalam hal ini PT TASPEN (Persero) telah hadir sebagai lembaga yang telah berpengalaman serta mengakar di masyarakat selama lebih dari 56 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun bagi PNS dan Pejabat Negara. Berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diwajibkan oleh Pasal 28 H ayat (3) dan 34 ayat (2) UUD 1945 tidak mengharuskan untuk dilaksanakan oleh satu lembaga dalam penyelenggaraannya, karena itu keberadaan dan peran PT TASPEN (Persero) beserta seluruh programnya (sesuai dengan filosofi pendiriannya) adalah konstitusional dan sekaligus penting. 191 2. Dari keseluruhan Undang-Undang yang menjadi dasar konstitusional dalam permohonan ini (c.q. UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN), terlihat jelas bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis, pengelolaan jaminan sosial oleh PT TASPEN (Persero) telah sesuai, dan justru hanya UU BPJS yang tidak harmonis dengan ketiga undang- undang lain (UU SJSN, UU RPJP, dan UU ASN) yang terkait dengan permohonan ini. Keterangan Tambahan dan Tanggapan PT TASPEN (PERSERO) I. KETERANGAN TAMBAHAN 1. Dasar Hukum Program Jaminan Sosial Dasar Hukum Program Jaminan Sosial yang digunakan para Pemohon sebagai dasar permohonan uji materiil UU Nomor 24 Tahun 2011 terhadap UUD RI 1945 sebagai berikut: a. UU SJSN Tahun 2004 (tidak mengamanatkan penggabungan/ peleburan) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa penggertian Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu "tata cara" penyelenggaraan programjaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Artinya, sistem jaminan sosial nasional merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat "beberapa pengelola jaminan sosial". Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Uji Materi UU SJSN Nomor 007/PUU-III/2005 di mana UU SJSN pada awalnya menetapkan badan penyelenggara jaminan sosial yang ada (TASPEN, ASABRI, ASKES & BPJS) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ingin agar penyelenggaraan jaminan sosial tidak dibatasi hanya dilaksanakan oleh 4 (empat) penyelenggara tersebut sehingga Pemprov Jawa Timur juga dapat menyelenggarakan jaminan sosial yang merupakan program daerahnya. Atas Uji Materi tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan 192 permohonan para Pemohon bahwa penyelenggara jaminan sosial tidak hanya dibatasi sebanyak 4 (empat) penyelenggara dimaksud. b. UU RPJP Tahun 2007 (tidak mengamanatkan penggabungan/ peleburan) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menegaskan keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan layanan serta manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi para Pengawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara semakin ditegaskan dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJP) dalam halaman 69 angka 17 dan 18 Lampiran yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemberian Jaminan Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, kelembagaan, dan sistem yang sudah berakar di masyarakat. Dalam hal ini PT TASPEN (Persero) telah hadir sebagai lembaga yang telah berpengalaman serta mengakar di masyarakat selama hampir 57 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun bagi PNS dan Pejabat Negara. c. UU BPJS Tahun 2011 (mengamanatkan "pengalihan program yang sesuai") Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) selain dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) yang menjadi pokok permohonan para Pemohon, terdapat Pasal dan Penjelasan berkaitan dengan pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun sebagai berikut: Penjelasan Pasal 65 ayat (2): PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014... (dst). Pasal 66: Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 66: Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan 193 hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan dalam Pasal-Pasal UU BPJS tidak mengamanatkan Penggabungan/Peleburan ataupun Pembubaran PT TASPEN (Persero) dan ASABRI. Pasal 57 UU BPJS menegaskan bahwa PT TASPEN (Persero) dan ASABRI tetap melaksanakan Operasional termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 66 UUBPJS juncto Penjelasan Pasal 66 UU BPJS mengamanatkan program yang dialihkan adalah bagian program yang sesuai, yaitu berupa pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemerintah memahami betul adanya kekhususan peserta segmen Penyelenggara Negara beserta kebijakan-kebijakan Jaminan Sosial baginya, sehingga pada akhirnya UU BPJS meletakkan angka 2029 untuk menilik kembali apakah pengalihan dapat dilaksanakan atau tidak. Sehubungan dengan karakteristik khusus tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya selaku abdi negara, para Pemohon saat ini telah menerima jaminan sosial yang dirancang oleh Pemerintah dikelola secara khusus dengan kebijakan yang berbeda dan tidak digabungkan dengan sektor swasta. Dengan demikian jika dipaksakan untuk dialihkan, maka para peserta PT TASPEN (Persero) sangat berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya, baik dari segi filosofi Jaminan Sosial sebagai penghargaan, maupun dari segi manfaat yang berpotensi akan dikonversi menjadi Jaminan Dasar jika dialihkan pengelolaannya dari PT TASPEN (Persero). d. UU ASN Tahun 2014 (tidak mengamanatkan penggabungan/peleburan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) justru mengamanatkan Jaminan Sosial khusus bagi ASN dengan kebijakan yang berbeda dengan sektor swasta yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 91 ayat (1): PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 194 Pasal 91 ayat (3): Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pasal 91 ayat (4): Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Politik hukum pemerintah dalam UU ASN menegaskan bahwa filosofi Jaminan dan Perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Filosofi tersebut jelas berbeda dengan filosofi jaminan sosial sektor swasta yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar/jaminan dasar. Pemerintah menghendaki agar Jaminan dan Perlindungan ASN memiliki kebijakan tersendiri dengan layanan dan manfaat yang lebih baik dan sudah mencakup Jaminan Dasar dalam SJSN. Pasal 91 ayat (1) UU ASN mengatur pemberian Pensiun dan Hari Tua dengan frasa"... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.", (saat ini ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil). Manfaat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki formula manfaat yang lebih baik sebagaimana Lampiran I. Manfaat tersebut saat ini sedang dilakukan peningkatan melalui Peraturan Pemerintah yang sedang disusun oleh Pemerintah dengan melibatkan PT TASPEN (Persero) secara intensif sebagai penyelenggara Jaminan Sosial khusus bagi ASN dan Pejabat Negara. Dari UU SJSN, UU RPJP, UU BPJS, UU ASN yang mengatur perihal Jaminan Sosial, terjadi ketidakharmonisan yaitu UU SJSN mengatur pengelola jaminan sosial diselenggarakan oleh beberapa badan, sedangkan UU BPJS hanya mengatut 2 badan yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan. Selain itu UU BPJS mengatur pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2). Hal ini menunjukkan adanya disharmoni UU SJSN 195 dan UU BPJS serta dalam kedua Pasal UU BPJS tersebut, karena amanat pengalihan tidak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam UU RPJP dan UU ASN yang mengamanatkan bahwa Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dikelola secara khusus dan tidak disatukan dengan sektor swasta. Arah kebijakan Pemerintah perihal pengelolaan Jaminan Sosial secara khusus sesungguhnya telah tercermin dalam penjelasan Pasal 66 karena penjelasan tersebut masih mensyaratkan bahwa program yang dialihkan adalah bagian program yang sesuai. Program yang sesuai adalah program jaminan dasar sebagaimana dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan program yang dikelola PT TASPEN (Persero)berbeda dengan jaminan dasar, namun merupakan jaminan dan perlindungan dengan manfaat yang lebih baik dari jaminan dasar dan di dalamnya sudah mencakup jaminan dasar dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini juga sejalan dengan Keterangan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana angka 17 Risalah Sidang Acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait pada 5 Februari 2020. 2. Perhitungan Manfaat Dasar perhitungan manfaat yang disampaikan para Pemohon untuk Program Tabungan Hari Tua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan untuk Program Pembayaran Pensiun adalah UU Nomor 11 Tahun 1969, UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemohon dalam menghitung manfaat Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun sama dengan dasar Peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar PT TASPEN (Persero) untuk melakukan perhitungan pembayaran manfaat Program THT dan Program Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sehingga hasil perhitungan yang disampaikan para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perbedaan. 196 3. Perbedaan Layanan PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan Para Pemohon selama ini telah merasakan layanan PT TASPEN (Persero) yang pada prinsipnya sesuai dengan Prinsip Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi, serta selalu meningkat baik dari sisi jenis maupun kualitas serta andal melayani PNS dan Pejabat Negara, sedangkan layanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dari sisi jenis layanan dan waktu penyelesaian pembayaran manfaat berbeda sebagaimana pada tabel dibawah ini: Tabel Layanan PT TASPEN (Persero) BPJS Ketenagakerjaan Layanan Klaim Otomatis Tidak ada Layanan langsung di Kantor Cabang Ada Penyelesaian SPP: a. Langsung 1 Jam b. Tidak langsung 2 Jam Penyelesaian SPP a. Lebih dari 1 jam b. 14 Hari Pembayaran pensiun dilakukan: a. Secara Tunai oleh Kantor Cabang dan Mitra Kerja TASPEN b. Secara Autentikasi Digital/Smartcard Belum memiliki pengalaman dalam pembayaran pensiun. Pembayaran Pensiun bulanan belum pernah dilakukan, akan dimulai mulai tahun 2030 sesuai PP 45 Tahun 2015 Mobil Layanan Ada Office chanelling Tidak ada Mall Pelayanan Publik Ada Service Point pada Pemda dan lembaga kementerian Tidak ada Host to Host Tidak ada TASPEN SIGAP (melakukan pembayaran setelah mendapat informasi dari media atau masyarakat) Tidak ada 197 Dapat dilakukan Klaim antar Kantor Cabang di seluruh Indonesia Tidak bisa Semua pembayaran Pensiunan bulanan dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berkenaan tanpa mengenal hari libur Tidak ada Memberikan layanan kesehatan oleh Dokter pada Kantor Cabang Utama secara gratis setiap hari Tidak ada Kolektifitas Iuran secara Pasti dan Tepat Waktu Kolektifitas Iuran tidak Pasti Dari perbandingan layanan tersebut di atas, layanan PT TASPEN (Persero) memiliki jenis yang lebih banyak dan waktu yang lebih cepat serta dari sisi sumber pendanaan untuk PNS dan Pejabat Negara dipotong langsung pada saat pembayaran gaji bulanan sehingga tingkat kepastiannya sangat tinggi dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dalam portofolio investasi lebih cepat. 4. Keluhan Para Pemohon apabila Program Tabungan Hari Tua Dan Program Pembayaran Pensiun Dialihkan dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan Serta Merosotnya Manfaat Apabila terjadi pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Program Pensiun, dapat dipastikan terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Potensi hilang atau berkurangnya manfaat Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun yang selama ini telah diterima oleh para Pemohon. b. Potensi hilang atau asset yang dimiliki oleh PNS dan Pejabat Negara tergerus dikarenakan secara matematika sederhana, dana kelolaan PT TASPEN (Persero) sebesar Rp263 Triliun dibagi 4,1 juta peserta aktif = Rp64,1 juta per orang, sedangkan Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp412 triliun dibagi 55,2 juta peserta aktif = Rp7,4 juta per orang. 198 c. Para Pemohon dipastikan tidak memperoleh pelayanan jaminan sosial secara khusus yang merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian. d. Tidak ada norma perundang-undangan yang menjamin bahwa jika dialihkan para Pemohon masih memperoleh layanan dan manfaat sebagaimana diterima saat ini dan/atau yang akan diterima pada masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan sebuah ketidakpastian hukum (uncertainty) yang dipastikan dialami para pemohon. e. Bahwa berbeda dengan kesehatan yang merupakan hak manusia secara sosial. Pensiun dan hari tua merupakan hak individu orang perorang yang lahir dari usaha, keringat, dan tugas serta kewajiban para Pemohon selama mengabdi kepada negara dalam bentuk iuran bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Hak individu tersebut semestinya menjadi penghargaan hari tua setelah purna tugas bagi para Pemohon. Hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh dirampas untuk kepentingan dan alasanapapun sehingga harus dilindungi oleh Negara dan Konstitusi. f. Bahwa subsidi silang antar program jaminan sosial tidak diperbolehkan dalam UU SJSN, terlebih jika terjadi subsidi silang antara peserta penyelenggara negara dengan peserta sektor swasta. g. Bahwa risiko terjadinya pengelolaan yang tidak baik dan pengumpulan iuran yang tidak maksimal darisektor swasta sangat berpotensi mengakibatkan dana iuran yang dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil dan Pejebat Negara tergerus untuk pembayaran manfaat jaminan sosial bagi pekerja sektor swasta. Hal ini disebabkan negara tidak lagi memberikan jaminan dalam bentuk kontijensi langsung sebagaiman diberikan kepada PT TASPEN (Persero). h. Bahwa berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja PT TASPEN (Persero) mengelola program asuransi sosial tenaga kerja untuk seluruh pegawai BUMN dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sejak tahun 1996 penyelenggaraan program 199 tersebut dialihkan ke PT Jamsostek. pengalihan tersebut menjadi pengalaman buruk bagi peserta asuransi sosial tenaga kerja pegawai BUMN, karena walaupun telah dialihkan sejak tahun 1996 dan dalam pelayanan terjadi hambatan yang sampai dengan saat ini masih terdapat pegawai dari BUMN yang dialihkan menanyakan dan mengajukan pembayaran klaim nya kepada PT TASPEN (Persero) karena PT Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan) tidak bisa membayarkan, sehingga menimbulkan layanan, birokrasi yang tidak baik yang mengakibatkan peserta terkesan diping-pong dan terpaksa harus menghabiskan waktu dan biaya yang besar jumlahnya bagi peserta dan pensiunan. 5. Logika Matematika Sederhana Pengelolaan Investasi Tata kelola penempatan investasi PT TASPEN (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 untuk Akumulasi Iuran Pensiun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2017 untuk Program THT. Pengelolaan akumulasi luran Pensiun dan THT dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati- hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai dengan tagline “PAHALA” yakni Pastikan: Aman, HAsil, Liquid, dan Antisipatif. Dana kelolaan PT TASPEN (Persero) per Desember 2019 sebesar 263 Triliun dengan peserta aktif sejumlah 4,1 juta sementara dana kelolaan BPJS ketenagakerjaan sebesar 412 Triliun dengan peserta 55,2 juta. (sumber: https://m.bisnis.com/amp/read/20190703/215/1119661/masuk- kuartal-iii-aset-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-tembus-rp412-triliun dan https://m.bisnis.com/amp/read/20200131/215/1196018/bp-jamsostek- akuisisi-23-juta-peserta-pada-2019.-capai-target-). Dengan demikian dana kelola BPJS Ketenagakerjaan tidak sampai dua kali dana kelolaan PT TASPEN (Persero). Dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) menghasilkan lebih 200 tinggi dari pada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan PT TASPEN (Persero) memperoleh hasil Yield on Investment (YOI) sebesar 9% untuk Program Tabungan Hari Tua dan 8% untuk Program Pensiun, sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan hanya 6,08% pertahun. Para Pemohon terdiri atas Pensiunan Pejabat Negara, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mengabdi pada Pemerintah selaku Penyelenggara Negara untuk melayani masyarakat merupakan Peserta PT TASPEN (Persero). Atas tugas mulia para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan Jaminan Sosial yang dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero). Untuk itu PT TASPEN (Persero) berkomitmen terusmenerus melaksanakan pengelolaan program Jaminan Sosial bagi para Peserta dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Semangat reformasi dalam pendayagunaan aparatur negara dilaksanakan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah mengupayakan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan sistematis yang dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu unsur reformasi birokrasi adalah dengan dilaksanakannya rekrutmen penyelenggara negara yang berkualitas melaluipenerimaan Pegawai Negeri Sipil yang semakin baik, transparan, dan dengan sistem yang berkualitas, melalui pemberian remunerasi yang selalu meningkat, berkepastian hukum, layak, dan berkelanjutan termasuk pemberian jaminan sosial dengan layanan dan manfaat yang lebih baik yang dikelola secara secara khusus. Adanya remunerasi dan kesinambungan penghasilan sebagai hak dan sebagai penghargaan yang diwujudkan dalam program Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola secara khusus tersebut mendorong putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi pada negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, memberikan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat, sebagai perekat persatuan dan kesatuan NKRI (vide Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN), sebagai 201 pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN), menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab (vide Pasal 23 huruf b dan huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN). Kesinambungan penghasilan hari tua tersebut juga sangat berperan penting dalam meningkatkan integritas para penyelenggara negara untuk fokus, konsisten pada tugas dan wewenangnya dalam menjalankan kewajiban selaku penyelenggara negara, serta mencegah penyimpangan perilaku dan etik profesinya. Pemerintah sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya juga dengan merencanakan reformasi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Reformasi tersebut dilaksanakan untuk memberikan peningkatan manfaat pensiun dan hari tua bagi para Pegawai Negeri Sipil secara signifikan demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Reformasi tersebut tidak mengarahkan penggabungan program Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan sosial sektor swasta, namun tetap dikelola oleh lembaga tersendiri yang fokus melayani segmen kepesertaan Pegawai Negeri Sipil dalam Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun yaitu PT TASPEN (Persero). Dalam Rapat Terbatas Kabinet pada 26 Juni 2018, reformasi Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil juga disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan tertuang dalam Nota Keuangan APBN 2020 sebagai berikut: Untuk tahun 2020, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”, maka belanja pemerintah pusat tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi 3-6 Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2020 perekonomian dan kesejahteraan, serta mendorong penyehatan fiskal melalui berbagai kebijakan sebagai berikut.1. Mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk mendorong produktivitas ASN melalui pemberian gaji/pensiun ke 13, THR, dan antisipasi reformasi skema pensiun. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2020 terutama diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. 202 Hal tersebut diwujudkan melalui kenaikan tunjangan kinerja pada K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi serta pemberian gaji ke-13 dan THR. Pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan calon pegawai baru dan perubahan kebijakan pensiun. (vide Bab 3 Belanja Negara hal 3-5 s/d 3-6 Nota keuangan APBN Tahun 2020). Selanjutnya, melalui alokasi belanja pegawai, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan para pensiunan melalui pembayaran manfaat pensiun, pensiun ke-13, THR bagi para pensiunan/ veteran PNS/TNI/POLRI. (Vide 3-49 Nota keuangan APBN Tahun 2020). Bahwa dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda Keterangan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi antara lain meminta kepada Pihak-Pihak terkait (khususnya kepada PT TASPEN (Persero) untuk tidak mengawang-awang dalam memaparkan kerugian para Pemohon jika Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun dipaksakan dialihkan dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa sesungguhnya kerugian yang berpotensi akan dialami para Pemohon dalam hal kebijakan dan besaran manfaat dapat kami jelaskan bahwa perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama perihal besaran manfaat Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun yang selama ini lebih besar dan yang nantinya akan semakin meningkat dalam skema reformasi program Pensiun yang akan diterima oleh para Pemohon sebagai Peserta PT TASPEN (Persero). Hal ini sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang disusun dan diformulasikan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Reformasi tersebut dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia bukan karena suatu permasalahan pengelolaan, namun karena Pemerintah menghendaki peningkatan manfaat Pensiun dan Hari Tua khusus bagi PNS dan Pejabat Negara secara signifikan, dengan pengelolaan secara terpisah oleh lembaga yang fokus dan khusus mengelola kepesertaan para penyelenggara negara, yaitu PT TASPEN (Persero). Proses pembahasan tersebut secara intensif telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan PT TASPEN (Persero) diminta untuk memberikan kontribusi perihal perumusan formula reformasi pensiun. Kebijakan reformasi Program Pensiun tersebut merupakan kewenangan Pemerintah sehingga PT TASPEN (Persero) tidak dapat menyajikan secara rinci perhitungan dan kebijakan dalam rancangan reformasi Program Pensiun 203 tersebut. PT TASPEN (Persero) dalam hal ini hanya dapat menyampaikan kebijakan reformasi Program Pensiun sebagaimana hasil Rapat Terbatas tanggal 26 Juni 2018 yang telah dipublikasikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet kepada Media dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait. Peningkatan manfaat sebagai bagian dari reformasi pensiun yang akan diterima oleh para Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara tidak mungkin terjadi dan tidak dapat dilakukan jika program pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara digabungkan dengan pekerja sektor swasta. Hal ini disebabkan kebijakan dalam satu lembaga dalam pengelolaan program pensiun sangat rentan dan mengganggu stabilitas pelaksanaan pengelolaan program pada lembaga tersebut, bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Selain itu, filosofi dalam pemberian jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya, sedangkan filosofi pemberian jaminan sosial bagi pekerja sektor swasta adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dengan adanya perbedaan filosofis tersebut, maka program pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara harus dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero). Reformasi birokrasi sebagai upaya Pemerintah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara perlu terus didukung dan dikembangkan yang salah satunya dengan pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dikelola secara khusus dan tidak digabungkan dengan Jaminan Sosial bagi pegawai sektor swasta. Pengelolaan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara diselenggarakan secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) bukan sekadar legal policy tetapi legal policy yang pesannya sangat tegas dan jelas sebagaimana tampak dari kebersesuaiannya harmonisasinya secara horizontal ketentuan yang mengatur policy a quo dalam tiga undang-undang, yaitu UU SJSN, UU RPJP, dan UU ASN – hanya UU BPJS yang berbeda sendiri. Dengan demikian, legal policy a quo, tegas memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum demikian sangat dibutuhkan sebab hanya jika ada kepastian hukum demikian filosofi jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (yang merupakan landasan dari legal policy a quo) dapat 204 diwujudnyatakan, serta dikukuhkan dengan Putusan Nomor Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Uji Materiil UU SJSN, Putusan Nomor 32 P/HUM/2016 perihal Uji Materiil PP JKK dan JKM bagi ASN, dan Putusan Nomor 98/PUU- XV/2017 perihal Uji Materiil UU ASN. Putusan Uji Materiil UU ASN dan PP JKK dan JKM bagi ASN dijelaskan lebih lanjut dalam Tanggapan TASPEN Atas Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Poin II.A.3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara khusus mengatur terkait Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara sendiri tidak mengamanatkan pengalihan, namun justru mengamanatkan pemberian jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara yang kemudian diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dikelola oleh PT TASPEN (Persero) dan sudah mencakup pemberian Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal tersebut jugasejalan dengan Keterangan BPJS Ketenagakerjaan selaku Pihak Terkait sebagaimana risalah Sidang Perkara a quo dengan acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 5 Februari 2020 dalam angka 17 menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Jaminan Sosial yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan dasar. Saat ini PNS dan Pejabat Negara telah menerima program jaminan sosial dari PT TASPEN (Persero) yang memiliki layanan dan manfaat lebih baik di atas jaminan dasar dan telah mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penggunaan kata "mencakup" ini dimaksudkan bahwa jaminan sosial bagi ASN yang diberikan melalui PT TASPEN (Persero) sudah mencakup program SJSN, sehingga tidak perlu lagi mengikuti program jaminan dasar yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan jika dipaksakan dialihkan, maka manfaat yang saat ini diterima dan akan diperoleh para Pemohon sangat berpotensi untuk dikonversi menjadi jaminan dasar. Padahal, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara jelas bukan hanya jaminan dasar. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang memang oleh Pemerintah dirancang dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) dengan layanan dan manfaat yang lebih baik dan sudah mencakup Jaminan Dasar, menurut 205 hemat kami sangat berpotensi terhalangi dengan adanya ketentuan pengalihan program dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Kedua Pasal yang dimohonkan para Pemohon tersebut menurut hemat kami tidak dapat dilaksanakan karena sangat berpotensi menghalangi hak konstitusional para Pemohon atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Uncertainty) dalam memperoleh jaminan sosial yang selama ini telah dan akan diperoleh para Pemohon. Untuk itu menurut hemat kami, sangatlah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon. UU SJSN mengamanatkan penyelenggaraan Jaminan Sosial dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba. Dalam peraturan manapun, nirlaba tidak pernah dideskripsikan secara limitatif pada bentuk kelembagaan tertentu. Nirlaba merupakan tujuan suatu organisasi atau kegiatan yang tidak bersifat komersial semata. Alat ukur organisasi nirlaba yang utama adalah meningkatkan kemanfaatan dan layanan kepada pesertanya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa komponen layanan seperti pengembangan sistem layanan dan pengembangan manfaat bagi para peserta. Di sisi lain ketika organisasi nirlaba memperoleh manfaat dari suatu pengembangan keuangan, maka manfaat itu dikembalikan kepada para pesertanya. Nirlaba tidak hanya dilihat pada tekstualnya saja, demikian juga dengan kata "mengejar keuntungan" karena harus dilihat pada aspek kontekstual secara utuh. Konsep demikian telah diterapkan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan memberikan manfaat dan layanan yang lebih baik dan unggul serta pemberian manfaat tambahan yang bukan berasal dari iuran sebagaimana dipaparkan dalam permohonan para Pemohon, berupa manfaat asuransi kematian bagi Peserta, Istri/Suami, dan Anak. Bahwa jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dikelola PT TASPEN (Persero) mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lain yaitu kontinjensi dalam bentuk jaminan negara. Hal ini secara tegas diberikan Pemerintah kepada PT TASPEN (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. 206 Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terdapat perbedaan yang sangat jelas mengenai skema tanggung jawab yang diberikan negara kepada Penyelenggara Negara dengan sektor swasta karena UU BPJS tidak mengatur perihal kontinjensi sebagaimana diatur dalam PP 25 Tahun 1981. Kontinjensi tidak dapat diberikan pemerintah jika badan pengelola tersebut juga mengelola segmen kepesertaan selain penyelenggara negara. Hal ini terjadi pada pengelolaan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang semula dikelola secara khusus oleh PT ASKES (Persero) dan kemudian digabungkan pengelolaannya dengan sektor swasta. Dalam hal badan pengelola mengalami kerugian atau dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, maka mekanisme yang digunakan adalah dengan penyesuaian manfaat, peningkatan iuran, dan/atau usia pensiun, bukan dalam bentuk jaminan langsung negara (kontijensi). Meskipun demikian, PT TASPEN (Persero) selaku penyelenggara jaminan sosial khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara tidak pernah mengalami kesalahan pengelolaan yang menyebabkan terjadinya kerugian yang menimbulkan beban keuangan negara. Keunggulan layanan dan manfaat PT TASPEN (Persero) jika dibandingkan dengan pengelola jaminan sosial lain yang dijadikan sebagai salah satu alasan pengujian sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon dalam Permohonan Uji Materi a quo adalah benar. Perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang didasarkan pada peraturan yang menjadi dasar pemberian manfaat bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara saat ini dan dibandingkan dengan peraturan yang menjadi dasar pemberian manfaat bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. II. TANGGAPAN TASPEN ATAS PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Untuk memberikan keterangan secara komprehensif mengenai kerugian konstitusional yang nyata akan dialami para Pemohon serta untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam sidang 207 Permohonan a quo tanggal 5 Februari 2020 dengan acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan, perkenankan kami menyampaikan tanggapan PT TASPEN (Persero) yang disertai dengan data-data sebagai berikut: A. Pengaturan dan Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Tanggapan ini disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional a. UU SJSN Tahun 2004 (tidak mengamanatkan penggabungan/ peleburan) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa penggertian "Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial". Artinya, sistem jaminan sosial nasional merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat "beberapa pengelola jaminan sosial". Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Uji Materi UU SJSN Nomor 007/PUU-III/2005 dimana UU SJSN pada awalnya menetapkan badan penyelenggara jaminan sosial yang ada (TASPEN, ASABRI, ASKES & BPJS) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ingin agar penyelenggaraan Jaminan Sosial tidak dibatasi hanya dilaksanakan oleh 4 (empat) penyelenggara tersebut sehingga Pemprov Jawa Timur juga dapat menyelenggarakan Jaminan Sosial yang merupakan program daerahnya. Atas Uji Materi tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon bahwa penyelenggara Jaminan Sosial tidak hanya dibatasi sebanyak 4 (empat) penyelenggara dimaksud. 208 b. UU RPJP Tahun 2007 (tidak mengamanatkan penggabungan/ peleburan) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menegaskan keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan layanan serta manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi para Pengawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara semakin ditegaskan dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJP) dalam halaman 69 angka 17 dan 18 Lampiran yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemberian Jaminan Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, kelembagaan, dan sistem yang sudah berakar di masyarakat. Dalam hal ini PT TASPEN (Persero) telah hadir sebagai lembaga yang telah berpengalaman serta mengakar di masyarakat selama hampir 57 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun bagi PNS dan Pejabat Negara. c. UU BPJS Tahun 2011 (mengamanatkan "pengalihan program yang sesuai") Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) selain dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) yang menjadi pokok permohonan para Pemohon, terdapat Pasal dan Penjelasan berkaitan dengan pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun sebagai berikut: Penjelasan Pasal 65 ayat (2): PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014... (dst). Pasal 66: Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 209 Penjelasan Pasal 66: Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan dalam Pasal-Pasal UU BPJS tidak mengamanatkan Penggabungan/Peleburan ataupun Pembubaran PT TASPEN (Persero) dan ASABRI. Pasal 57 UU BPJS menegaskan bahwa PT TASPEN (Persero) dan ASABRI tetap melaksanakan Operasional termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 66 UUBPJS juncto Penjelasan Pasal 66 UU BPJS mengamanatkan program yang dialihkan adalah bagian program yang sesuai, yaitu berupa pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemerintah memahami betul adanya kekhususan peserta segmen Penyelenggara Negara beserta kebijakan-kebijakan Jaminan Sosial baginya, sehingga pada akhirnya UU BPJS meletakkan angka 2029 untuk menilik kembali apakah pengalihan dapat dilaksanakan atau tidak. Sehubungan dengan karakteristik khusus tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya selaku abdi negara, para Pemohon saat ini telah menerima Jaminan Sosial yang dirancang oleh Pemerintah dikelola secara khusus dengan kebijakan yang berbeda dan tidak digabungkan dengan sektor swasta. Dengan demikian jika dipaksakan untuk dialihkan, maka para peserta PT TASPEN (Persero) sangat berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya, baik dari segi filosofi Jaminan Sosial sebagai penghargaan, maupun dari segi manfaat yang berpotensi akan dikonversi menjadi Jaminan Dasar jika dialihkan pengelolaannya dari PT TASPEN (Persero). 210 d. UU ASN Tahun 2014 (tidak mengamanatkan penggabungan/ peleburan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) justru mengamanatkan Jaminan Sosial khusus bagi ASN dengan kebijakan yang berbeda dengan sektor swasta yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 91 ayat (1): PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 ayat (3): Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pasal 91 ayat (4) :Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Politik hukum pemerintah dalam UU ASN menegaskan bahwa filosofi Jaminan dan Perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Filosofi tersebut jelas berbeda dengan filosofi jaminan sosial sektor swasta yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar/jaminan dasar. Pemerintah menghendaki agar Jaminan dan Perlindungan ASN memiliki kebijakan tersendiri dengan layanan dan manfaatyang lebihbaik dan sudah mencakup Jaminan Dasar dalam SJSN. Pasal 91 ayat (1) UU ASN mengatur pemberian Pensiun dan Hari Tua dengan frasa"... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", (saat ini ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil). Manfaat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki formula manfaat yang lebih baik sebagaimana Lampiran I. Manfaat tersebut saat ini sedang dilakukan peningkatan melalui Peraturan Pemerintah yang sedang disusun oleh Pemerintah 211 dengan melibatkan PT TASPEN (Persero) secara intensif sebagai penyelenggara Jaminan Sosial khusus bagi ASN dan Pejabat Negara. Dari UU SJSN, UU RPJP, UU BPJS, UU ASN yang mengatur perihal Jaminan Sosial, terjadi ketidakharmonisan yaitu UU SJSN mengatur pengelola jaminan sosial diselenggarakan oleh beberapa badan, sedangkan UU BPJS hanya mengatut 2 badan yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaaan. Selain itu UU BPJS mengatur pengalihan program hari tua dan program pembayaran pensiun dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2). Hal ini menunjukkan adanya disharmoni UU SJSN dan UU BPJS serta dalam kedua Pasal UU BPJS tersebut, karena amanat pengalihan tidak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam UU RPJP dan UU ASN yang mengamanatkan bahwa Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dikelola secara khusus dan tidak disatukan dengan sektor swasta. Arah kebijakan Pemerintah perihal pengelolaan Jaminan Sosial secara khusus sesungguhnya telah tercermin dalam Penjelasan Pasal 66 karena penjelasan tersebut masih mensyaratkan bahwa program yang dialihkan adalah bagian program yang sesuai. Program yang sesuai adalah program jaminan dasar sebagaimana dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan program yang dikelola PT TASPEN (Persero) berbeda dengan jaminan dasar, namun merupakan jaminan dan perlindungan dengan manfaat yang lebih baik dari jaminan dasar dan di dalamnya sudah mencakup jaminan dasar dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini juga sejalan dengan Keterangan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana angka 17 Risalah Sidang Acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait pada 5 Februari 2020. 212 2. Pengaturan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara dan Jaminan Sosial Sektor Swasta dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Konstruksi hukum Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Negara sangat berbeda dengan konstruksi hukum Jaminan Sosial pada sektor swasta. Keseluruhannya merujuk pada UU SJSN sebagai Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun pengaturan turunannya dipisahkan berdasarkan segmen kepesertaan. Amanat pemberian Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan bagi pekerja sektor swasta tunduk pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ASN dengan UU BPJS juga berbeda. Untuk lebih jelasnya kami telah menyajikan tabel perbedaan konstruksi hukum bagi kedua lembaga penyelenggara jaminan sosial (PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan) sebagaimana Lampiran II. Sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU SJSN, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua secara tegas mengecualikan kepesertaan pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pelaksanaan UU ASN, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, yang mengamanatkan PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Untuk Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua bagi pegawai ASN sebagaimana amanat Pasal 130 UU ASN masih menggunakan ketentuan existing yaitu UU 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai beserta peraturan turunannya masih 213 menggunakan ketentuan PP 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil. Kedua pengaturan Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya PP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan melibatkan PT TASPEN (Persero) secara intensif sebagai penyelenggara program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Sedangkan Peraturan Pelaksanaan UU BPJS terkait Program Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pekerja sektor Swasta diatur dalam PP 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun dan PP 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik PP 45 Tahun 2015 maupun PP 46 Tahun 2015 tersebut dalam keseluruhan batang tubuhnya secara tegas mengecualikan kepesertaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materiil UU ASN & Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Uji Materiil PP 70 Tahun 2015 Tentang JKK dan JKM Bagi ASN Undang-Undang ASN telah dilakukan Uji Materiil terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 terhadap UU ASN di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan keputusan sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 (UU ASN) Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN karena frasa "diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah", menjadi dasar dikeluarkannya PP 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi Pegawai ASN, yang memberikan wewenang kepada TASPEN untuk mengelola JKK dan 214 JKM bagi ASN, sehingga para Pemohon kehilangan haknya untuk diikutsertakan dalam SJSN. Tuntutan/Petitum: bertentangan dengan UUD 1945: 1) Pasal 23A tentang Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan UU); 2) Pasal 23H ayat (3) tentang hak atas jaminan sosial; 3) Pasal 34 ayat (2) tentang Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Putusan: "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Pertimbangan: berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, PP dibentuk untuk menjalankan UU. Ketika UU mendelegasikan diatur lebih lanjut dalam PP maka hal tersebut sesuai dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu maka materi muatan yang diatur/diadopsi dalam PP adalah materi untuk menjalankan UU. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32P/HUM/2016 (PP JKK & JKM bagi ASN) Pemohon menganggap PT TASPEN (Persero) tidak berwenang mengelola JKK & JKM ASN dengan alasan antara lain Penyelenggara jaminan sosial ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan Tuntutan/Petitum: menyatakan Pasal 7 PP 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa JKK & JKM bagi ASN dikelola oleh PT TASPEN (Persero) bertentangan dengan UU SJSN, UU BPJS, dan UU ASN. Jawaban Pemerintah antara lain menyatakan bahwa: 1) Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara Pasal 7 PP 70/2015 dengan kerugian Pemohon karena tidak ada hak Pemohon sebagai PNS yang dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan dengan berlakunya PP 70/2015. 2) PP 70/2015 juga sebagai dasar pemberian manfaat JKK & JKM bagi Pejabat Negara. 3) manfaat (benefit) lebih baik dan lebih tinggi dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan. 4) UU ASN merupakan politik hukum baru DPR dan Pemerintah yang didalamnya mengatur perlindungan untuk Pegawai ASN dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah atas dasar 215 amanat UU ASN tersebut dengan kewenangannya menetapkan PP 70/2015 tentang JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dengan PT TASPEN (PERSERO) sebagai Pengelolanya. Putusan: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon. Pertimbangan majelis pada pokoknya menyatakan: bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kepesertaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam JKK dan JKM, termasuk para Pemohon dikecualikan penyelenggaraannya/pengelolaannya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kedua Putusan Uji Materiil tersebut, baik Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara yang dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) adalah konstitusional. Jawaban Pemerintah dalam permohonan Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 secara tegas menegaskan bahwa UU ASN merupakan politik hukum baru DPR dan Pemerintah yang didalamnya mengatur perlindungan untuk Pegawai ASN. Hal tersebut merupakan penegasan kehendak Pemerintah bahwa Jaminan Sosial bagi ASN memang dirancang untuk diselenggarakan secara khusus dan tidak disatukan dengan jaminan sosial sektor swasta. 4. Kementerian/Lembaga Teknis Yang Membina PT TASPEN (Persero) dan BPJS Selain perbedaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan PT TASPEN (Persero) dengan BPJS 216 Ketenagakerjaan, garis koordinasi kementerian yang membina masing- masing lembaga pengelola Jaminan Sosial tersebut pun sangat berbeda. Kementerian yang membina PT TASPEN (Persero) adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, dan Kementerian BUMN. Berbeda halnya dengan kementerian yang membina BPJS Ketenagakerjaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Sampai dengan saat ini Kementerian-Kementerian yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara tetap fokus pada pengelolaan jaminan sosial yang dikelola secara khusus/tersendiri dan segmented sehingga tidak terdapat koordinasi perihal pengalihan program. 5. Rapat Terbatas dan Amanat Reformasi Program Pensiun Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Rapat Terbatas tentang Reformasi Program Pensiun Aparatur Sipil Negara tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan arahan bahwa terkait reformasi program pensiun yang memberikan formula baru dengan peningkatan manfaat Pensiun yang cukup signifikan bagi Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana penjelasan Menteri Sekretaris Negara dalam Akun YouTube Sekretariat Kabinet RI https://www.youtube.com/watch?v=MSHOPdvUMBo). Reformasi program tersebut bukan dikarenakan terdapat permasalahan dalam pengelolaan program, melainkan untuk meningkatkan manfaat secara signifikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Dalam Rapat Terbatas tersebut Presiden juga memberi arahan terkait bentuk kelembagaan pengelola dana pensiun untuk melaksanakan reformasi program pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah konversi PT TASPEN (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang operasional pengelolaannya dikendalikan oleh Kementerian Keuangan. PT TASPEN (Persero) telah dilibatkan secara intensif dalam rapat pembahasan terkait reformasi program Pensiun dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, serta Kementerian BUMN. Namun perihal bentuk reformasi secara detail tidak dapat kami sampaikan karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak Pemerintah. 217 6. Benchmark Berdasarkan Benchmark pengelolaan Jaminan Sosial di Negara- negara antara lain seperti Korea Selatan, Philipina, dan juga Malaysia, penyelenggaraan Jaminan Sosial dilaksanakan secara fokus dan segmented, yaitu memisahkan pengelolaan Jaminan Sosial berdasarkan segmen kepesertaan, menempatkan/memberlakukan yang sama pada hal yang sama, yaitu pengelolaan Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Negara dalam lembaga tersendiri. Hal tersebut dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi Government Employee tidak dapat diabaikan, sehingga pengelolaan Jaminan Sosialnya pun harus diselenggarakan secara terpisah dengan sektor swasta, dengan kebijakan-kebijakan, layanan, dan manfaat yang lebih baik. Bahkan unsur penghargaan secara tegas diterapkan di Korea Selatan dengan membentuk Teacher Pension, lembaga yang dibentuk khusus mengelola Jaminan Sosial bagi para Guru di Korea Selatan karena begitu besarnya penghargaan pemerintah Korea Selatan terhadap tenaga pendidik, yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kemajuan bangsanya. Demikian juga di Indonesia, sepanjang sejarah pemberian Jaminan Sosial, Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan pemberian Jaminan Sosial yang bersifat mandatory, dikelola secara khusus, fokus, dan segmented, yaitu Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Penggabungan pengelolaan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan tenaga kerja sektor swasta tentu akan menghilangkan pride, unsur penghargaan atas pengabdian yang sangat filosofis, dan hal tersebut tentu sangat berpotensi mengganggu kinerja serta pengabdian para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi melayani masyarakat. 7. Roadmap Jaminan dan Perlindungan bagi PNS dan Pejabat Negara Sebagai amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut di atas, PT TASPEN (Persero) telah menyusun roadmap dan telah menyerahkan kepada Pemerintah antara lain Presiden, Wakil Presiden, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian 218 Keuangan. Roadmap tersebut pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN, Penyelenggara Negara memiliki karakteristik khusus sebagai aparat negara yang melayani masyarakat dan mendapat penghasilan yang bersumber dari negara (APBN/APBD) sehingga program Jaminan dan Perlindungan bagi mereka tidak diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana program SJSN, namun sebagai "penghargaan atas pengabdian", sehingga program Jaminan dan Perlindungan bagi ASN berbeda dengan sektor swasta dan tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) dan tidak ada program yang dapat dialihkan sebagaimana roadmap (Lampiran III). Jika dipaksakan akan dialihkan dan disesuaikan dengan program SJSN, maka akan berakibat penurunan layanan dan manfaat yang selama ini diterima oleh Government Employee baik Aparatur Sipil Negara maupun TNI/Polri. Sektor swasta juga tidak dapat dipaksakan untuk menyetarakan manfaat dan layanan Jaminan Sosial pekerja swasta dengan manfaat dan layanan bagi Government Employee. B. Dampak apabila Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun Dialihkan dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan Tanggapan ini disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Wahinuddin Adams, S.H., M.A., Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. 1. PT TASPEN (Persero) telah melakukan penghitungan besaran manfaat Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun para Pemohon apabila program tersebut dialihkan dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun perhitungan dibuat berdasarkan iuran yang diterima PT TASPEN (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan historis gaji serta masa kerja para Pemohon dengan meyandingkan manfaat sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 1981 dengan manfaat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015. Kami menyadari bahwa Peraturan Pemerintah 219 Nomor 45 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 bukan ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil, namun sesuai dengan keterangan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 5 Februari 2020, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Apabila terjadi pengalihan, hampir dipastikan PNS memperoleh manfaat dasar (terjadi penurunan), sehingga nilai yang diterima tidak akan jauh berbeda dengan pekerja sektor swasta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Terhadap perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan manfaat program Tabungan Hari Tua dan Pensiun jika terjadi pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan yang didalilkan para Pemohon telah sesuai dengan perhitungan PT TASPEN (Persero) sebagaimana Lampiran I. 2. Bahwa selain mengalami penurunan manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua sebagaimana disebut di atas, PNS juga akan dirugikan dari segi pelayanan. PT TASPEN (Persero) saat ini telah memiliki Layanan Klaim Otomatis dimana para PNS yang akan mencapai batas usia pensiun tidak perlu mengajukan klaim pensiun dan tabungan hari tua kepada PT TASPEN (Persero). Pembayaran klaim dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) secara proaktif dengan mengumpulkan data dan dokumen persyaratan dari instansi yang bersangkutan sehingga tepat pada hari kerja pertama terhitung mulai bulan pensiun, manfaat pensiun dan tabungan hari tua secara otomatis masuk ke dalam rekening yang bersangkutan. Selain itu, Layanan Klaim Otomatis juga berlaku bagi PNS yang akan pensiun namun Surat Keputusan Pensiun terlambat terbit karena sesuatu hal, TASPEN akan membayarkan manfaat Tabungan Hari Tua terlebih dahulu berdasarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN. Contoh Pertek BKN dan Lembar Perhitungan Hak TASPEN sebagaimana Lampiran IV. Secara filosofis, layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab PT TASPEN (Persero) terhadap kesinambungan penghasilan 220 PNS, sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS, sebagaimana PNS selama masa aktif selalu menerima gaji padaawal bulandemikian juga pada masa pensiun sehingga tidak ada masa dimana pensiunan tidak menerima penghasilan. Layanan Klaim Otomatis merupakan Key Performance Indicator seluruh kantor cabang PT TASPEN (Persero), selain itu apabila terdapat peserta meninggal/keluar/uzur yang belum mengajukan klaim, maka TASPEN secara proaktif memberitahukan kepada yang bersangkutan/ahli waris. Sampai pada akhir tahun 2019, jumlah PNS mencapai Batas Usia Pensiun yang telah menerima Layanan Klaim Otomatis untuk 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2017 No Program PNS/Pj. Neg yang Berhenti Pembayaran secara otomatis Persen 1. Tabungan Hari Tua 98.589 98.575 98,5% 2. Pensiun 92.179 92.179 100% 190.768 190.754 99,25% Tahun 2018 No Program PNS/Pj. Neg yang Berhenti Pembayaran secara otomatis Persen 1. Tabungan Hari Tua 105.469 105.469 100% 2. Pensiun 83.272 74.496 89,46% 188.742 179.965 94,73% Tahun 2019 No Program PNS/Pj. Neg yang Berhenti Pembayaran secara otomatis Persen 1. Tabungan Hari Tua 104.497 104.497 100% 2. Pensiun 81.716 78.735 96,4% 186.213 183.232 98,2% Layanan Klaim Otomatis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir rata- rata mencapai 97,39% sebagaimana Lampiran V. Selain layanan klaim otomatis di atas, PT TASPEN (Persero) juga menjamin penyelesaian pembayaran klaim yang diajukan 221 langsung/tunai di seluruh Kantor Cabang paling lama 1 (satu) jam sejak memperoleh nomor antrian. Sedangkan untuk klaim tidak langsung, proses pembayaran klaim sampai dengan manfaat ditransfer ke rekening yang bersangkutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Standar mutu ini telah tersertifikasi sesuai ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu sebagaimana Lampiran VI. Karyawan PT TASPEN (Persero) merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami merasakan layanan BPJS Ketenagakerjaan belum dilakukan secara proaktif, sehingga apabila kami tidak mengajukan klaim, klaim karyawan kami tidak akan dibayarkan. Berdasarkan pengalaman pengajuan klaim Jaminan Hari Tua karyawan PT TASPEN (Persero) di BPJS Ketenagakerjaan, penyelesaian proses klaim sampai dengan penetapan besaran manfaat rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen permohonan (belum termasuk pembayaran melalui transfer). Berikut contoh jangka waktu penyelesaian klaim Jaminan Hari Tua karyawan PT TASPEN (Persero): a. Permohonan klaim atas nama Iskandar diterima tanggal 31 Juli 2019 dan ditetapkan besaran perhitungan pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana Lampiran VII; b. Permohonan klaim atas nama Taufik dkk (8 orang) diterima tanggal 30 September 2019 dan ditetapkan besaran perhitungan pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana Lampiran VII; Pembayaran klaim Jaminan Pensiun karyawan PT TASPEN (Persero) sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun Pasal 15 ayat (2) mulai yang berbunyi: ”Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai 57 (lima puluh tujuh) tahun” dan dalam ayat berikutnya intinya setiap tiga tahun ditambah 1 tahun sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Dalam pelaksanaannya bagi Karyawan PT TASPEN (Persero) yang berhenti bekerja tahun 2019 dan belum mencapai usia 57 tahun pembayaran manfaat jaminan pensiun dilakukan setelah mencapai usia 57 tahun. 222 Dengan demikian karyawan PT TASPEN (Persero) dan karyawan perusahaan lain yang berhenti pada usia 56 tahun harus menunggu pembayaran manfaat selama satu tahun. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa PT TASPEN (Persero) lebih andal dalam melayani peserta dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penurunan pelayanan akibat penggabungan pengelolaan jaminan sosial PNS dengan masyarakat umum telah dirasakan oleh PNS sejak pengalihan program Askes ke BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan mengalami lunjakan jumlah peserta yang cukup signifikan sehingga layanan terhadap PNS tidak lagi istimewa/khusus. 3. Bahwa dari segi pengelolaan data, PT TASPEN (Persero) menguasai data PNS dengan tingkat akurasi sebesar 99,98%. Adapun data tersebut berupa data diri (nama, NIK, NIP, tanggal lahir, jenis kelamin), data gaji, tunjangan, instansi, golongan, pangkat, anggota keluarga, alamat, maupun nomor telepon. Data tersebut merupakan aset berharga PT TASPEN (Persero) yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kerja keras, salah satunya melalui pengembangan aplikasi SIMGAJI yakni aplikasi pengelolaan gaji PNS yang dibangun oleh PT TASPEN (Persero) dan telah digunakan oleh 505 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di seluruh Indonesia secara gratis. Aplikasi SIMGAJI masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lampiran VIII). Penguasaan data PNS ini juga dibuktikan dengan adanya ketertarikan BPJS Kesehatan untuk melakukan pertukaran data PNS sebagai langkah pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan. Penguasaan data PNS ini juga dibuktikan dengan adanya ketertarikan BPJS Kesehatan untuk melakukan pertukaran data PNS sebagai langkah pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan. 4. Bahwa pengalihan program antara dua lembaga tidak mudah untuk dilakukan. Pada tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT TASPEN (Persero) mengalihkan 223 program Asuransi Tenaga Kerja peserta pegawai BUMN kepada PT Jamsostek (Persero) (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) dan selama 14 (empat belas) tahun setelah pengalihan masih terdapat 527 tenaga kerja yang belum dibayarkan dalam daftar hasil rekonsiliasi kedua lembaga. Pada tanggal 4 Januari 2011 melalui exit meeting di Kementerian BUMN, permasalahan tersebut diselesaikan dan tidak boleh ada lagi ada pengajuan klaim dari Jamsostek kepada PT TASPEN (Persero). Notula atas exit meeting tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Direktur Utama PT TASPEN (Persero), dan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) yang dilakukan pada 4 Januari 2011 sebagaimana Lampiran VIII. Walau demikian, sampai pada tahun 2019 kami masih menerima pengaduan dari beberapa peserta Astek yang menyebutkan belum dibayarkan manfaatnya oleh BPJS Ketenagakerjaan (Lampiran X). C. Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun, Dana Tabungan Hari Tua, dan Investasi PT TASPEN (Persero) Tanggapan ini disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 1. Dalam hal terjadi pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat, pelayanan, dan aset yang dimiliki oleh PNS dan Pejabat Negara tergerus atau sangat dirugikan dikarenakan secara matematika sederhana, dana kelolaan PT TASPEN (Persero) sebesar Rp263 Triliun dibagi 4,1 juta peserta aktif = Rp64,1 juta per orang, sedangkan Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp412 triliun (sumber:https://m.bisnis.com/amp/read/20190703/215/1119661/masuk -kuartal-iii-aset-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-tembus-rp412-triliun) dibagi 55,2 juta (sumber: https://m.bisnis.com/amp/read/20200131/215/1196018/bp-jamsostek- akuisisi-23-juta-peserta-pada-2019.-capai-target- ) peserta aktif = Rp7,4 juta per orang sehingga ketimpangan antara Rp64,1 juta per orang 224 dengan Rp7,4 juta per orang tidak akan terkejar oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam skema investasi jenis apapun dan sangat jelas dana PNS dan Pejabat Negara tergerus untuk keperluan pembayaran manfaat pekerja swasta. Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 55,2 juta sekaligus kami meralat keterangan lisan pada sidang pleno tanggal 5 Februari 2020 di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya kami telah menyatakan jumlah Anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 16.000.000 sebagaimana risalah a quo halaman 30. Agar dana PNS dan Pejabat Negara tidak tergerus, maka Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun (jika dialihkan melanggar hak konstitusional para Pemohon). 2. Dana kelolaan PT TASPEN (Persero) per Desember 2019 sebesar 263 Triliun dengan peserta aktif sejumlah 4,1 juta sementara dana kelolaan BPJS ketenagakerjaan sebesar 412 Triliun dengan peserta 55,2 juta. Dengan demikian dana kelola BPJS Ketenagakerjaan tidak sampai dua kali dana kelolaan PT TASPEN (Persero), walaupun jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan 13 kali lebih besar dari Peserta PT TASPEN (Persero). Dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) menghasilkan lebih tinggi dari pada BPJS Ketenagakerjaan, dimana PT TASPEN (Persero) memperoleh hasil Yield on Investment (YoI) sebesar 9% untuk Program Tabungan Hari Tua dan sebesar 8% untuk Program Pensiun, sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan hanya 6,08% pertahun. Hal tersebut menunjukan tata kelola investasi yang dilakukan PT TASPEN (Persero) secara tegas dan nyata jauh lebih baik dari pada tata kelola investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. 3. Berdasarkan kinerja per 31 Desember 2019 (unaudited), jumlah aset program Tabungan Hari Tua dan program Pensiun yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) adalah sebesar Rp263 triliun, yang terdiri dari Rp111 Triliun aset program Tabungan Hari Tua dan Rp152 Triliun aset program Pensiun. Dari total aset tersebut, portofolio investasi sebesar Rp98.490,25 Triliun untuk Program Tabungan Hari Tua dan 225 Rp149.489,38 Triliun untuk Program Pensiun dan diinvestasikan pada instrumen/portofolio yakni deposito, saham, reksa dana, surat utang, dan investasi langsung. Tata kelola penempatan investasi PT TASPEN (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 untuk Akumulasi Iuran Pensiun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2017 untuk Program THT. Sebesar 86,2% dari portofolio investasi gabungan PT TASPEN (Persero) memberikan hasil yang tetap yaitu pada surat utang dan deposito. Sementara sisanya 6,7% pada Reksa Dana, 4,9% pada Saham, dan 2,2% pada Investasi Langsung. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar portofolio TASPEN memiliki tingkat risiko yang sangat rendahdengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati- hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai serta dengan prinsip "PAHALA" yakni Pastikan : Aman, HAsil, Liquid, dan Antisipatif. Data sebaran portofolio investasi sebagaimana Lampiran XI. 4. Berdasarkan kinerja per 31 Desember 2019 (unaudited), PT TASPEN (Persero) memperoleh laba sebesar Rp388,24 miliar melampaui dari target yang sebesar Rp312,13 miliar dengan pencapaian 124,38%. Pencapaian tersebut tumbuh sebesar 42,97% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018. Di lihat dari pendapatan perusahaan, kontribusi terbesar diperoleh dari hasil investasi yang sebesar Rp9,12 triliun atau naik sebesar 19,07% secara Year on year (YoY). Peningkatan kinerja investasi juga ditunjukkan dengan pencapaian Yield on Investment (YoI) sebesar 9,46% yang jauh diatas pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan sepanjang tahun 2019 sebesar 1,7% serta diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebesar 5,02% sepanjang tahun 2019. Kemudian disusul oleh penerimaan iuran sebesar Rp9,07 triliun atau naik sebesar 12,08% secara YoY. Serta Pendapatan lainnya sebesar Rp1,01 triliun atau meningkat sebesar 39,85% secara YoY. Hal tersebut menggambarkan bahwa pendapatan utama PT TASPEN (Persero) diperoleh dari hasil 226 investasi. Laporan keuangan dan laba rugi komprehensif sebagaimana Lampiran XII. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Terkait, telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2020 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada 5 Februari 2020, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: KETERANGAN AWAL BPJS KETENAGAKERJAAN 1. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. 2. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN telah memenuhi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, terkait dengan pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk Undang-Undang. SJSN disepakati dalam suatu badan hukum publik dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu. Oleh karena itu diperlukan prinsip kegotongroyongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam badan hukum publik (BPJS Ketenagakerjaan) diharapkan terwujud gotong royong secara nasional tanpa membedakan profesi warga negara Indonesia. Hal ini mengingat idealnya 227 jaminan sosial harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pengejawantahan dari sila kelima Pancasila. 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kewajiban ini, pembentuk undang- undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan. 5. Konsep pengalihan program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan, berangkat dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional: a. Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2004: 1) Kegotongroyongan 2) Nirlaba 3) Keterbukaan 4) Kehati-hatian 5) Akuntabilitas 6) Portabilitas 7) Kepesertaan yang bersifat wajib 8) Dana amanat 9) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. b. Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada butir a angka 5 dijabarkan antara lain: 228 1) Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 2) Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 3) Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 6. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh BUMN yang profit oriented, melainkan dilaksanakan oleh badan hukum publik yang mana keuntungan diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan. 7. Untuk mewujudkan amanat Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dibentuklah BPJS berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 8. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan: 229 a. program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek (Persero) telah memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dengan melakukan pengalihan program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. 9. Sesuai amanat Pasal 57 huruf f UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Program yang sesuai dengan jaminan sosial harus dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2004. 230 10. Diaturnya Pasal 65 UU BPJS adalah untuk mengakomodir lancarnya proses transformasi program jaminan sosial yang telah diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pengalihan tersebut merupakan penguatan sistem dan kelembagaan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai manfaat dan pelayanan terbaik yang diberikan kepada warga negara. 11. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 45/2015 menyatakan, “Ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.” Oleh karena itu, PP Nomor 45/2015 bukan hanya ditujukan untuk PNS melainkan ditujukan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan manfaat oleh para Pemohon yang berstatus sebagai PNS dan pensiunan PNS, masih belum diatur. 12. Bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara mengembangkan jaminan sosial dan tidak dimaksudkan menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan terbaik yang diberikan kepada peserta yang Pensiunan PNS dan PNS. Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional peserta pensiunan PNS dan PNS. Diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan tahun 2029 justru menjamin agar pengalihan atau transformasi tersebut dipersiapkan dengan baik dan hati-hati, sehingga tidak merugikan peserta yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dimaksud adalah pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pengembangan jaminan sosial dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dengan demikian, jelas tidak ada kerugian hak/kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud 231 bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 13. Pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI secara tegas tertuang dalam Pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2011 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa: Pasal 65: (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Penjelasan Pasal 65: (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. 14. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, maka penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang merupakan program jaminan sosial diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Menjadi kewajiban pemberi kerja untuk memberikan Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai perlindungan dasar. Dalam hal pemberi kerja telah memberikan manfaat pensiun yang lebih baik dari Program Jaminan Pensiun, maka pemberi kerja tetap wajib mengikuti Program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan dasar dan dapat memberikan benefit top up sesuai dengan kemampuannya. 15. Pada prinsipnya Jaminan Pensiun dilaksanakan secara nasional bersifat wajib guna mencapai hukum bilangan besar untuk memenuhi prinsip gotong royong, dengan manfaat yang bersifat adil. 232 16. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua merupakan hak dan penghargaan bagi PNS yang berhenti bekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 304 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. (3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Untuk saat ini penyelenggaraan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 17. Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 serta PP Nomor 45 Tahun 2015. Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan program pensiun yang diselenggarakan oleh TASPEN/ASABRI/DPLK/DPPK. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, bahwa program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar yang wajib diikuti. Pada tahap awal implementasi program Jaminan Pensiun di tahun 2015, bagi pemberi kerja yang telah memberikan perlindungan pensiun kepada tenaga kerjanya tetap wajib mengikuti Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Adapun Lembaga pensiun lain seperti DPLK dan DPPK nya tetap berfungsi sebagai top up dengan benefit yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pekerja/ pemberi kerja. 18. Terhitung tanggal 1 Juli 2015 BPJS melaksanakan Program Jaminan Pensiun sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dengan skema sebagai berikut: 233 Uraian BPJS Ketenagakerjaan Iuran - Iuran 3% dari upah (Pemberi kerja 2% dan Pekerja 1%) - Upah adalah Upah pokok dan tunjangan tetap - Terdapat batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran. Setiap tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan PDB tahun sebelumnya. Batas Atas Upah 2015: IDR 7.000.000 2016: IDR 7.335.300 2017: IDR 7.703.500 2018: IDR 8.094.000 2019: IDR 8.512.400 - Besaran iuran dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria. - Hasil evaluasi sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Manfaat 1. Formula = 1% x masa iur x rata-rata upah tertimbang 2. Manfaat Berkala diberikan setiap bulan, dengan ketentuan: - Mencapai Usia Pensiun dan minimun masa Iur 15 tahun. - cacat total, Bila Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan minimal 80%; dan b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah terdaftar minimal 1 bulan. - meninggal dunia Bila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. Menjadi Peserta paling singkat 1 tahun; dan b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%. 234 3. Bila Peserta tidak memenuhi kriteria mendapatkan manfaat berkala, maka akan mendapat seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya. Manfaat Pensiun berupa: a. pensiun hari tua; b. pensiun cacat; c. pensiun Janda atau Duda; d. pensiun Anak; atau e. pensiun Orang Tua. Kenaikan manfaat tahunan Penyesuaian manfaat pensiun setiap tahun sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi (sesuai dengan kenaikan inflasi tahun sebelumnya). Batas atas dan batas bawah manfaat Terdapat Manfaat Pensiun Minimum dan Maksimum Besaran Manfaat Pensiun disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. KETERANGAN TAMBAHAN BPJS KETENAGAKERJAAN 1. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Apakah sudah ada gambaran untuk memberikan jawaban bagi Para Pemohon atas potensi kerugian apabila program pensiun dan THT dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan? Jawaban: 1.1. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” 1.2. Dalam Penjelasan Pasal 66 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) “Program THT dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah Manfaat Maksimum 2015: IDR 3.600,000 2016: IDR 3.720,600 2017: IDR 3.833,000 2018: IDR 3.971,400 2019: IDR 4.095,750 Manfaat Minimum 2015: IDR 300.000 2016: IDR 310.050 2017: IDR 319.450 2018: IDR 331.000 2019: IDR 341.400 235 bagian program yang sesuai dengan UU Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” 1.3. Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memuat ketentuan bahwa “Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.” 1.4. Selanjutnya pada ayat (4) memuat ketentuan bahwa Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 1.5. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai memuat ketentuan bahwa “Pensiun- pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa- jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.” 1.6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: a. Program Jaminan Pensiun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat termasuk PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. b. Program Pensiun PNS sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun- Janda/Duda Pegawai sebagai penghargaan bagi PNS. c. UU ASN mengakomodir pemenuhan Hak dan Penghargaan bagi PNS → UU ASN harmonis dengan UU SJSN dan UU BPJS. 1.7. Dengan demikian pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak merugikan PNS dan penerima pensiun. 1.8. PNS justru akan mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan penghargaan seperti saat ini, juga mendapatkan hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 236 1945. Kondisi ini akan tercapai setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Program. 1.9. Bagi Penerima Pensiun tetap mendapatkan penghargaan berupa manfaat pensiun yang selama ini diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Pertanyaan 2.1. Apa yang bisa menjamin BPJS jika Program Pensiun dan THT dialihkan tidak terkurangkan layanan dan manfaatnya? Karena sudah dikelola oleh Badan nirlaba yang tidak profit oriented berbeda dengan TASPEN. Jawaban: 2.1.1. Program Jaminan Pensiun yang merupakan penghargaan akan melengkapi program Jaminan Pensiun yang merupakan Hak yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT TASPEN (Persero) tetap dapat menyelenggarakan bagian Program THT dan Jaminan Pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan keputusan Pemerintah (tidak satu Pasal pun dalam UU BPJS yang menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) bubar atau dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan). 2.1.2. Prinsip nirlaba penyelenggaraan SJSN sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU SJSN didalam penjelasannya adalah “prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta”. Penjelasan ini menunjukan bahwa prinsip nirlaba tidak berarti tidak mencari keuntungan, akan tetapi keuntungan dikembalikan kepada peserta (tidak ada penyetoran deviden kepada negara sebagaimana yang berlaku pada PT Persero). 237 Pertanyaan 2.2. JHT dan JP salah satu andalan untuk mencukupi kebutuhan bagi seorang yang purna bakti, ini adalah sumber yang utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi disisi lain harus memenuhi prinsip gotong royong sesuai prinsip jaminan sosial secara filosofi bagaimana menjelaskannya? Jawaban: 2.2.1. Prinsip gotong-royong dalam program SJSN adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 2.2.2. Dalam program Jaminan Pensiun prinsip gotong-royong diwujudkan dalam bentuk peserta yang aktif turut membiayai penerima manfaat pensiun. 2.2.3. Artinya, penerima manfaat pensiun yang sudah menerima manfaat pensiun tidak lagi dibebankan untuk membayar iuran. Sebaliknya, dengan penerapan prinsip gotong royong ini, penerima manfaat pensiun akan mendapatkan bagian gotong royong iuran peserta aktif yang masih membayar iuran untuk memenuhi sebagian pembayaran manfaat pensiunnya. Dengan demikian, penerima manfaat pensiun mendapatkan kepastian atas hak pembayaran manfaat pensiunnya di masa yang akan datang. 3. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Pertanyaan 3.1. Orang pensiun pendapatannya sudah turun malah ikut gotong royong membantu yang lain. Ada jaminan apa tidak jika kemudian dikelola BPJS? Jawaban : 3.1.1. Program Jaminan Pensiun yang merupakan penghargaan akan melengkapi program Jaminan Pensiun yang merupakan Hak yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT 238 TASPEN (Persero) tetap dapat menyelenggarakan bagian Program THT dan Jaminan Pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan keputusan Pemerintah (tidak satu Pasal pun dalam UU BPJS yang menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero) bubar atau dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan). 3.1.2. Prinsip gotong-royong dalam program SJSN adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 3.1.3. Dalam program Jaminan Pensiun prinsip gotong-royong diwujudkan dalam bentuk peserta yang aktif turut membiayai penerima manfaat pensiun. 3.1.4. Artinya, penerima manfaat pensiun yang sudah menerima manfaat pensiun tidak lagi dibebankan untuk membayar iuran. Sebaliknya, dengan penerapan prinsip gotong royong ini, penerima manfaat pensiun akan mendapatkan bagian gotong royong iuran peserta aktif yang masih membayar iuran untuk memenuhi sebagian pembayaran manfaat pensiunnya. Dengan demikian, penerima manfaat pensiun mendapatkan kepastian atas hak pembayaran manfaat pensiunnya di masa yang akan datang. Pertanyaan 3.2. Saya minta melengkapi hitungan kongkritnya meskipun Peraturan Pemerintah mengenai jaminan pensiun bagi PNS belum ada? Jawaban: Bahwa sebagai contoh dalil para Pemohon yang tertuang dalam permohonannya di halaman 10 dan 11 pada pokok nya menggambarkan sebuah table perhitungan perbandingan program dan regulasi antara PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Jaminan Pensiun dan Tabungan Hari Tua. Terhadap hal tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut: 239 Uraian Program dan Regulasi TASPEN BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Dasar Hukum Manfaat Dasar Hukum Pensiun Pejabat Negara Rp3.387.300 Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1980 jo PP No. 78 Tahun 2000 Rp 0 PP 45/2015 Pensiun diberikan apabila iuran lebih dari 15 tahun Pensiun PNS Pensiun Pokok Rp4.035.300 Pasal 9 UU 11/1969 jo.Lampiran I PP 18/2019 Rp1.445.954 Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 45 Tahun 2015 Tunjangan Beras Rp72.420 Pasal 8 UU 11/1969 jo.Pasal 3 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER -3 PB/2015 Rp0 PP 45/2015 tidak mengatur tunjangan beras pada penerima pensiun Jumlah Kotor Rp4.107.720 Rp0 Jumlah Bersih Rp4.027.100 Rp1.445.954 Tabungan Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Rp11.374.399 Pasal 1 angka 5 dan Pasal 8 PP 25/1981 jo Pasal 4 PMK 128/PMK.02/2016 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian Istri Rp11.901.000 Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian 240 Sendiri (Notas Istri) Rp 0 PP 45/2015 tidak mengatur tentang Asuransi Kematian 3.2.1. Bahwa Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintan No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun adalah hak kontitusional Warga Negara khusus untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”, dimana Program Jaminan Pensiun tersebut merupakan manfaat dasar dalam memperoleh Pensiun yang wajib diberikan kepada setiap Warga Negara dan/atau Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. 3.2.2. Bahwa mengenai Kepesertaan Program Jaminan Pensiun bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negera yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Oleh karena itu pengalihan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3.2.3. Bahwa skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan konteksnya adalah melengkapi skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai top up. Pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan tidak mengurangi manfaat pensiun yang diterima oleh Pensiunan PNS dan Pejabat Negara saat ini, juga tidak ada potensi mengurangi manfaat pensiun bagi PNS aktif. 241 3.2.4. Bahwa program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat dasar yang merupakan hak konstitusional PNS sebagai warga negara, sehingga besaran manfaat jaminan pensiun tidak dalam posisi untuk dibandingkan dengan besaran manfaat pensiun yang merupakan penghargaan. 3.2.5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa dalil Pemohon yang menyajikan Perbandingan Program dan Regulasi antara PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah sangat tidak beralasan hukum dan terkesan tidak jelas (obscuur libel). Karena Peraturan Pemerintan No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun diperuntukan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara / Non ASN, sehingga menjadi tidak benar dan keliru apabila dijadikan dasar regulasi oleh Pemohon untuk melakukan Perbandingan dimaksud. 4. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Skema PP 45/2015 kalau bukan ditujukan ke PNS berarti ada Peraturan Pemerintah yang sekarang belum ada mengenai program pensiun bagi PNS. Gambaran mengenai draftnya kalau sudah ada mengenai itu? Jawaban : 4.1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP 45/2015 mengatur bahwa kepesertaan bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 4.2. Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara meliputi peserta PT TASPEN (Persero) dan peserta PT ASABRI (Persero) serta pekerja pada penyelenggara negara lainnya seperti pegawai OJK, KPK, BI, dll. 4.3. Pengaturan ini dimaksudkan agar kepesertaan program JP bagi penyelenggara negara harmonis dengan peraturan pelaksanaan program JP sebagai pelaksanaan UU ASN serta PP tentang pengalihan program dari PT. TASPEN (Persero) dan dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 242 5. Pertanyaan dan Masukan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. Pertanyaan 5.1. Tolong dikemukakan bahwa potensi-potensi kerugian tidak akan terjadi bahwa tidak akan tergerusnya jaminan, pelayanan dan manfaat apabila dialihkan ke BPJS? Jawaban: 5.1.1. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” 5.1.2. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) “Program THT dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan UU Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” 5.1.3. Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memuat ketentuan bahwa “Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.” 5.1.4. Selanjutnya pada ayat (4) memuat ketentuan bahwa Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 5.1.5. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai memuat ketentuan bahwa “Pensiun- pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.” 5.1.6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 243 a. Program Jaminan Pensiun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat termasuk PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. b. Program Pensiun PNS sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebagai penghargaan bagi PNS. c. UU ASN mengakomodir pemenuhan Hak dan Penghargaan bagi PNS → UU ASN harmonis dengan UU SJSN dan UU BPJS. 5.1.7. Dengan demikian pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak merugikan PNS dan penerima pensiun. 5.1.8. PNS justru akan mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan penghargaan seperti saat ini, juga mendapatkan hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Kondisi ini akan tercapai setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Program. 5.1.9. Bagi Penerima Pensiun tetap mendapatkan penghargaan berupa manfaat pensiun yang selama ini diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan 5.2. Bagaimana gambaran BPJS soal rancangan Peraturan Pemerintah yang belum mengatur Program Pensiun bagi PNS? Jawaban: 5.2.1. Terkait dengan perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon, skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan konteksnya adalah melengkapi skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai top up. Pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan tidak mengurangi manfaat pensiun yang diterima oleh Pensiunan PNS dan Pejabat Negara saat ini, juga tidak ada potensi mengurangi manfaat pensiun bagi PNS aktif. 244 5.2.2. Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban pertanyaan nomor 1 bahwa program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat dasar yang merupakan hak konstitusional PNS sebagai warga negara, sehingga besaran manfaat jaminan pensiun tidak dalam posisi untuk dibandingkan dengan besaran manfaat pensiun yang merupakan penghargaan. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih dalam pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang 245 Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, yang selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 246 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 57 huruf f UU 24/2011 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 247 Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Para Pemohon terbagi ke dalam dua kualifikasi kedudukan hukum yang berbeda. Pertama, dalam kualifikasi sebagai pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS, yaitu: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII. Kedua, dalam kualifikasi sebagai PNS aktif, yaitu: Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, dan Pemohon XVIII; 3. Bahwa para Pemohon dengan dua kualifikasi tersebut menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang mengalihkan pengelolaan “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang selama ini dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut para Pemohon, pengalihan yang diamanatkan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 ini akan sangat merugikan mereka karena keuntungan yang seharusnya diperoleh para Pemohon dari “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) akan menjadi hilang atau terkurangi secara ekstrim jika “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” pengelolaannya dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; 4. Selain mendalilkan kerugian materil yang telah diuraikan secara rinci dalam bagian kedudukan hukumnya, para Pemohon (dalam kelompok kedua yang berada dalam kualifikasi sebagai PNS aktif, yaitu Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII) pun menganggap berpotensi mengalami kerugian konstitusional lain, jika “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” PT TASPEN (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: 1) potensi kehilangan pembayaran manfaat tabungan hari tua secara penuh oleh PT TASPEN (Persero) kepada Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII bila yang bersangkutan meninggal pada masa aktif; 2) potensi 248 kehilangan dan penurunan manfaat pensiun, karena Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII berpotensi kehilangan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras, pensiun ke-13, tunjangan hari raya, uang duka wafat/tewas, asuransi kematian diri (peserta, suami atau istri, anak), pensiun terusan, pensiun janda/duda, dan pensiun yatim piatu; 5. Bahwa para Pemohon menganggap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari, karena ketentuan a quo menuntut agar PT TASPEN (Persero) tidak lagi menyelenggarakan “Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” paling lambat tahun 2029. Hal demikian menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan “jaminan sosial” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon menganggap kepesertaan mereka dalam “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jika ada peraturan perundang-undangan yang akan menghentikan ataupun akan mengalihkan keikutsertaan para Pemohon dalam “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BJPS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [vide bukti P-1], maka ketentuan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon, dan potensi kerugian demikian akan hilang jika Mahkamah memutus norma-norma a quo “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya baik sebagai pensiunan Pejabat Negara dan pensiunan ASN (Pemohon I sampai dengan Pemohon VII) maupun dalam kualifikasi sebagai ASN yang masih aktif (Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII) yang merupakan peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menerangkan adanya keterkaitan antara kepesertaannya terhadap “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan oleh 249 PT TASPEN (Persero) dengan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berupa hak atas jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon. Atau, setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, pemberlakuan norma-norma a quo potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, PT TASPEN (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya baik dalam kerangka peserta maupun program yang dilaksanakan. Peserta program PT TASPEN (Persero) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara (peserta yang bekerja pada Penyelenggara Negara), sedangkan peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (privat sector). Pengaturan jaminan dan perlindungan 250 bagi ASN diatur khusus, hal ini merupakan wujud dari politik hukum pembentuk undang-undang yang menghendaki agar ASN diberikan manfaat dan layanan program jaminan dan perlindungan yang lebih baik dan dikelola secara khusus oleh PT TASPEN (Persero); 2. Bahwa menurut para Pemohon, legalitas PT TASPEN (Persero) untuk menyelenggarakan jaminan dan perlindungan bagi ASN dan Pejabat Negara diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tertanggal 31 Januari 2018, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 tertanggal 8 Juni 2017 terkait Uji Materi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun merupakan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berkelanjutan serta jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ASN dan Pejabat Negara dalam struktur Pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang khusus bila disandingkan dengan pekerja swasta. Terdapat hal mendasar yang membedakan status ASN, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dengan pekerja swasta antara lain yakni bahwa ASN, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan unsur aparatur negara serta memiliki fungsi/tugas antara lain: melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat kesatuan bangsa, setia dan mempertahankan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah; 5. Bahwa menurut para Pemohon, kebijakan/politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara dimaksudkan karena ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun merupakan pegawai pemerintah yang memiliki special character serta untuk menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental, yang akan mengganggu ketenangan, semangat, daya kreativitas, 251 dan loyalitas ASN dan Pejabat Negara dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan peran negara dalam memberikan layanan dan kesejahteraan pada masyarakat; 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan doktrin hukum bahwa setiap perubahan undang-undang harus menguntungkan “subjek” yang diatur, yaitu dalam hal ini para Pemohon sebagai peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero); 7. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 melanggar asas “keadilan, ketertiban dan kepastian hukum” dalam membentuk perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini karena Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 memangkas “program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun” tanpa terlebih dahulu menghilangkan peraturan yang menjadi payung bagi “program” tersebut. Menurut para Pemohon, seharusnya peraturan baru yang akan menghilangkan suatu ketentuan dalam suatu peraturan yang telah terbit terlebih dahulu, harus secara ekspilisit menyatakan “aturan” dimaksud tidak berlaku atau dicabut daya berlakunya. Menurut para Pemohon, pembuatan suatu peraturan baru harus memperhatikan peraturan yang terbit lebih dahulu bilamana peraturan baru tersebut akan mengatur norma yang bersinggungan dengan norma yang juga diatur dalam peraturan sebelumnya; 8. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai 252 dengan bukti P-15 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan tiga orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan S.H., Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., dan Wawan Hafid Syaifudin M.Si., M.Act.Sc., ASAI., yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2020 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa konsep pengalihan program jaminan hari tua dan pensiun ASN yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 UU SJSN. Pengalihan dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan justru menjamin terpenuhinya hak atas jaminan sosial, namun memang perlu jangka waktu untuk transformasi dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi 7 prinsip yang pada pokoknya tidak boleh merugikan karyawan 4 (empat) BUMN yang dilebur dan tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program 4 (empat) BUMN yang dilebur; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Januari 2020, kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 dan permohonan para Pemohon tidak jelas. Dalam pokok permohonan Presiden menerangkan bahwa transformasi PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ke dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Menurut Presiden ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tetap menjamin hak-hak kepesertaan jaminan termasuk ASN, pensiunan Pejabat Negara/Pensiunan PNS/Pensiunan 253 Janda/duda sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Untuk mendukung keterangannya, Presiden menyampaikan dokumen pendukung yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 serta mengajukan seorang ahli bernama Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2020 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, PT Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri [selanjutnya disebut PT TASPEN (Persero)] telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2020, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Februari 2020. Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Selain itu, kedudukan PNS dan Pejabat Negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh APBN, sehingga jaminan sosial bagi PNS dan Pejabat Negara tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana dijelaskan PT TASPEN (Persero) dalam roadmap yang disusun berdasarkan amanat Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011. Pengalihan program PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan yang diamanatkan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 UU 24/2011 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Peserta, karena tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan tersebut para Peserta tidak akan mengalami penurunan layanan dan manfaat dan tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan itu para Peserta akan mendapatkan layanan dan manfaat yang lebih baik dari pelayanan prima yang selama ini diberikan PT TASPEN (Persero). Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh S.H., M.H., namun keterangan tertulis diterima Kepaniteraan pada 12 Agustus 2020 di mana telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan para pihak yang ditentukan dalam persidangan Mahkamah, yaitu tanggal 25 Februari 2020, pukul 10.30 WIB sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan; 254 [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai Pihak Terkait, yang telah menyampaikan keterangan tertulis dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2020, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. SJSN disepakati dalam suatu badan hukum publik dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu; [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti serta ahli-ahli yang diajukan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan dan tambahan keterangan Presiden serta bukti-bukti pendukung keterangan Presiden, serta ahli yang diajukan oleh Presiden; keterangan dan tambahan keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero), serta dokumen pendukung keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero); keterangan dan tambahan keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, pokok permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama yang harus dipertimbangkan Mahkamah, yaitu: benarkah pengalihan PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945. [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan. Tidak hanya dalam Pembukaan, posisi Indonesia sebagai negara kesejahteraan kian diperjelas dalam Bab XIV yang berjudul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. 255 Perwujudan dan konsekuensi menganut paham negara kesejahteraan dimaksud, negara bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk mengembangkan jaminan sosial bagi rakyatnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut, terhadap jaminan sosial dimaksud, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Secara lebih konkret, amanat UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisial Nasional (UU 40/2004); Bahwa secara substansial, UU 40/2004 memaknai jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak [Pasal 1 angka 1 UU 40/2004]. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU 40/2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program SJSN, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Dalam mewujudkan hal ini, penyelenggaraannya harus mendasarkan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta [vide Pasal 4 UU 40/2004]. Salah satu prinsip yang menonjol dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah prinsip kegotongroyongan yang dimaknai sebagai prinsip kebersaamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004, konsep dan prinsip jaminan sosial ini diwujudkan ke dalam bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 merinci BPJS 256 terdiri dari: a) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan d) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Jika diperlukan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, dapat dibentuk lembaga baru dengan undang-undang. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, dalam putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan bahwa pembentukan BPJS harus dilakukan dengan undang-undang, sehingga Mahkamah menegaskan pentingnya dibentuk undang-undang yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara rinci; Bahwa terlepas dari fakta norma Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 40/2004 telah dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konstruksi pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terkait desain kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial dalam undang-undang a quo sama sekali tidak berubah, yaitu tetap menggunakan format lembaga majemuk, bukan lembaga tunggal. Terlebih lagi, BPJS dimaksud tidak hanya dapat dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga dapat dibentuk di daerah. Khusus BPJS tingkat pusat, pembentukannya dilakukan dengan undang-undang. Kesempatan untuk membentuk banyak lembaga dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial juga secara tegas dapat dipahami dari Penjelasan Umum UU 40/2004 yang menyatakan: Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum tersebut dapat dipahami BPJS yang dimaksud dalam UU 40/2004 merupakan transformasi dari BPJS yang ada dan sedang berjalan. Transformasi dimaksud adalah perubahan status perusahaan 257 (Persero) menjadi badan hukum penyelenggara program jaminan sosial. Dalam hal ini, transformasi tersebut sama sekali tidak menghendaki semua lembaga yang telah eksis dilebur menjadi satu badan hukum, melainkan masing-masing badan tetap menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa sesuai dengan amanat Ketentuan Peralihan yang termaktub dalam Pasal 52 UU 40/2004. Bahkan, apabila dibaca dan didalami lebih saksama, inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 tidaklah sepenuhnya karena substansinya bertentangan dengan UUD 1945, namun karena substansi Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 telah terkandung dan tertampung di dalam norma Pasal 52 UU 40/2004. Bagi Mahkamah, apabila kedua norma tersebut [yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 52 UU 40/2004] dipertahankan keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, hlm. 270-271). Bahwa perkembangan berikutnya, perintah Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004 untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang BPJS diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011), namun konsep BPJS yang diatur dalam UU 24/2011 berbeda dengan konsep BPJS yang diatur dalam UU 40/2004 sebelum dibatalkan oleh Mahkamah. Dalam hal ini, jika Pasal 5 ayat (3) UU SJSN sebelum dibatalkan Mahkamah membagi BPJS ke dalam empat bentuk BPJS dan bahkan terbuka untuk menambah lainnya, namun UU 24/2011 hanya membagi BPJS ke dalam dua badan saja, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan [vide Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011]. Bahwa dalam pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR sangat mungkin terjadi pergeseran yang berujung pada perubahan konsep sebagaimana konsep kelembagaan BPJS a quo. Namun demikian, yang menjadi persoalan utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas pengalihan penyelenggaraan program jaminan hari tua dan program pensiun yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan di mana pengalihan demikian tidak terlepas dari pembentukan BPJS yang hanya terdiri dari dua badan saja yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; [3.15] Menimbang bahwa lebih lanjut sebelum menjawab pokok permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama, Mahkamah pun terlebih dahulu perlu 258 mengaitkannya dengan putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang relevan dengan SJSN, yaitu: dalam Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 007/PUU- III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII2014, bertanggal 7 Desember 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/ PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, pada intinya menegaskan, peluang pemerintah daerah untuk membentuk BPJS daerah tidak boleh ditutup dan pengaturan ihwal pembentukan BPJS di tingkat pusat harus dilakukan dengan undang-undang. Artinya, berkenaan dengan BPJS di tingkat pusat harus dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur pembentukan BPJS. Dalam putusan a quo, meskipun Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 40/2004, namun Mahkamah tidak menilai salah substansi yang diatur dalam pasal-pasal yang dibatalkan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terkait dengan konsep BPJS yang terdiri dari empat badan, yaitu Persero Jamsostek; Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Sementara itu, dikatakan terdapat rumusan yang saling bertentangan serta berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena pada ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang, sementara pada ayat (3) dikatakan bahwa Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal tidak semua badan-badan tersebut dibentuk dengan undang-undang. Seandainya pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa selama belum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan-badan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) di atas diberi hak untuk bertindak sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, maka hal itu sudah cukup tertampung dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 52 UU SJSN. Atau, jika dengan rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN di atas pembentuk undang- undang bermaksud menyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang – yang maksudnya adalah UU SJSN a quo – maka penggunaan kata “dengan” dalam ayat (1) tersebut tidak memungkinkan untuk diberi tafsir demikian. Karena makna frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang- undang”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus 259 memenuhi ketentuan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), makin memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud menyatakan, badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.” Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, Mahkamah mempertimbangkan, UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud, namun harus memenuhi kriteria konstitusional, yaitu harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan: “[3.14.3] Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional -yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, terkait dengan anggapan terjadi monopoli penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS dan adanya perlakuan diskriminatif berupa sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, serta anggapan bahwa negara sewenang-wenang memungut upah dari pekerja sebagai iuran BPJS, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa baik UU 40/2004 maupun UU 24/2011 juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, Putusan a quo juga menegaskan sifat nirlaba bukan komersial dari BPJS sebagai berikut: “bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan kesempatan yang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak maupun lebih bagi masyarakat 260 yang membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta mengambangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, ...” Bahwa setelah dua putusan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai pendelegasian pengaturan mengenai BPJS pada Peraturan Pemerintah. Dalam putusan a quo Mahkamah menegaskan, berdasarkan UU 12/2011, pendelegasian kewenangan dari suatu undang-undang kepada Peraturan Pemerintah bukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan a quo Mahkamah juga menegaskan, iuran yang dipungut dari ASN tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 telah mengatur pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang [vide Pasal 23A UUD 1945], sehingga pengaturan iuran yang memaksa ASN untuk membayar yang diatur dalam UU 24/2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, dalam putusan tersebut Mahkamah sama sekali tidak menegaskan pendiriannya perihal konstitusionalitas ketentuan peralihan, khususnya mengenai pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu terkait jaminan sosial, Mahkamah belum menilai mengenai pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Putusan-putusan terdahulu hanya menegaskan amanat konstitusi bahwa jaminan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat ini yang oleh UU 24/2011 diusung melalui asas kegotongroyongan dalam program jaminan sosial yang menaungi sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat dari realisasi amanat UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan desain kelembagaan BPJS, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU 40/2004, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Definisi demikian menghendaki lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bukanlah satu badan hukum saja, melainkan bisa dua, tiga, empat atau lebih. Hanya saja, badan-badan dimaksud mesti dibentuk dengan 261 undang-undang sesuai ketentuan Pasal 5 UU 40/2004. Adapun badan-badan (persero) yang telah ada dan berjalan dalam melaksanakan program jaminan sosial, mesti menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 40/2004, baik dari bentuk hukum pembentukannya maupun kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyelenggarakan jaminan sosial tanpa kehilangan entitasnya sebagai badan hukum. Kebijakan terkait desain kelembagaan penyelenggara jaminan sosial dimaksud juga sejalan dengan realitas beragamnya pekerjaan atau profesi yang dapat dipilih oleh setiap orang sesuai dengan kebebasannya untuk memilih pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik tersendiri baik dari aspek latar belakang, tujuan atau orientasi maupun risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, jaminan sosial terhadap pekerjaan atau profesi dimaksud juga harus disesuaikan dengan kelompok profesi/pekerjaan yang dimiliki setiap warga negara. Dalam kerangka inilah sesungguhnya UU 40/2004 memilih badan hukum penyelenggara jaminan sosial bukan merupakan lembaga/badan tunggal, melainkan jamak, bisa: dua, tiga, empat atau lebih. [3.17] Menimbang bahwa secara faktual pada saat dibentuknya UU 24/2011, seluruh persero yang bergerak dalam penyelenggaraan jaminan sosial dilebur menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, PT. TASPEN (Persero) yang bergerak di bidang tabungan hari tua dan dana pensiun juga diamanatkan untuk dilebur atau dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 dan Pasal 65 UU 24/2011. Dalam batas penalaran yang wajar, pengalihan dimaksud dipastikan menyebabkan hilangnya entitas PT TASPEN (Persero) dan berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kebijakan mengalihkan dengan cara meleburnya dengan persero lainnya menjadi satu BJPS Ketenagakerjaan justru berlawanan atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang saat membentuk UU 40/2004. Sebab, peralihan tersebut justru berimplikasi pada penerapan konsep lembaga tunggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan UU 40/2004 bukan memilih model lembaga atau desain kelembagaan tunggal, tetapi mengikuti konsep banyak lembaga atau lembaga majemuk. Pilihan kebijakan dengan lembaga tunggal tidak sejalan dengan konsep transformasi badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam UU 40/2004. Oleh karena itu, konsep peralihan kelembagaan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan hilangnya entitas 262 persero menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transformasi beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada sebelumnya sesuai dengan karakter dan kekhususannya masing-masing. [3.18] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan ihwal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Begitu pula, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usaha pengembangan diri setiap orang merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, in casu Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, pada saat seseorang telah memilih untuk bekerja pada pekerjaan atau profesi tertentu, maka segala hak, kewajiban dan risiko dari pilihan pekerjaan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh orang yang menjalankan pekerjaan dimaksud. Dikaitkan dengan mandat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat (2) UUD 1945), maka sistem dimaksud juga harus mempertimbangkan keberagaman pekerjaan dan profesi yang dijalankan oleh rakyat dalam memilih pekerjaan. Dalam arti, sistem jaminan sosial harus dijalankan dengan mengakomodasi seluruh bentuk realitas sosial dan pekerjaan yang dimiliki seluruh rakyat. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang telah berjalan sejauh ini, kelembagaan yang beragam sesuai dengan karakter masing-masing pekerjaan yang dipilih warga negara lebih memberikan jaminan bagi pemenuhan hak pensiun dan hari tua dari orang yang bekerja. Dalam hal, desain kelembagaan penyelenggara jaminan sosial yang berjalan telah memenuhi standar jaminan sosial bagi orang-orang yang memilih pekerjaan, lalu mengubahnya dengan melikuidasi dan menggabungkan lembaga- lembaga menjadi satu badan justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti program jaminan hari tua dan dana pensiun pada lembaga/badan yang telah berjalan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun UU 40/2004 mengharuskan badan/lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau cara menggabungkannya dengan persero lainnya yang memiliki karakter berbeda. Transformasi cukup hanya dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukum 263 badan hukum dimaksud serta melakukan penyesuaian terhadap kedudukan badan hukum tersebut, yang semula sebagai persero menjadi badan hukum penyelenggara jaminan sosial, dengan memperkuat regulasi yang mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk diatur dengan undang-undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004]. Pada saat pembentuk undang-undang mengalihkan persero dengan cara menggabungkannya dengan persero lain yang berbeda karakter, hal demikian potensial merugikan hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan. Kerugian atau potensi kerugian dimaksud disebabkan karena ketika dilakukan penggabungan, akan sangat mungkin terjadi penyeragaman standar layanan dan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi semua peserta. Penyeragaman dimaksud akan menempatkan semua peserta dalam posisi yang sama padahal masing-masing mereka berangkat dari pekerjaan dengan karakter dan risiko kerja yang berbeda-beda. Dengan demikian, sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam PT TASPEN (Persero) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan prinsip kegotongroyongan, menurut Mahkamah prinsip dimaksud merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila terutama sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam menjalankan prinsip kegotongroyongan setiap orang atau individu berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam memberi nilai tambah kepada individu lain di lingkungannya. Apabila diletakkan dalam konteks jaminan sosial, UU 24/2011 mendefinisikan prinsip kegotongroyongan sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya [vide Penjelasan Pasal 4 huruf a UU 24/2011]. Sejauh yang bisa dipahami Mahkamah, prinsip kegotongroyongan inilah yang menjadi salah 264 satu latar belakang pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menghendaki jaminan sosial dapat dinikmati secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang tidak mampu -- yang menerima bantuan iuran-- maupun yang mampu dengan iuran yang terjangkau, sehingga semua pihak bergotongroyong dan berkontribusi dalam BPJS; Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan, apakah penerapan prinsip gotong royong dengan mengalihkan program jaminan hari tua dan program pembayaran pensiun ASN yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) menjadi dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip kegotongroyongan ini dapat memenuhi nilai keadilan yang merupakan inti dari kegotongroyongan itu sendiri. Bahwa untuk menjawab hal di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan program jaminan hari tua dan program pembayaran pensiun sebagai sebuah konsep yang selama ini telah berjalan untuk menjamin kesejahteraan hari tua PNS. Dalam hal ini, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) menyatakan, pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Jadi untuk memeroleh hak atas dana pensiun dan jaminan hari tua maka ASN harus memenuhi syarat, yaitu telah mencapai usia pensiun, masa kerja yang cukup untuk pensiun dan diberhentikan dengan hormat. Bahwa tanpa bermaksud menilai legalitasnya, perihal jaminan sosial bagi Pegawai Negeri secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20/2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 PP 20/2013 menyatakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil terdiri atas program pensiun dan tabungan hari tua. Semua PNS, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, adalah peserta Asuransi Sosial PNS [vide Pasal 2 ayat (1) PP 25/1981]. Kepesertaan PNS dalam 265 asuransi sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai calon PNS, dan peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8 (delapan) persen dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan, di mana 4¾ (empat tiga perempat) persen untuk pensiun dan 3¼ (tiga seperempat) persen untuk tabungan hari tua. Setelah ditambahkan dengan iuran dari pemerintah, akumulasi iuran inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS. Dengan demikian, program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun merupakan akumulasi dari iuran ASN selama masa kerjanya ditambah dengan iuran pemerintah, yang dinikmati pada masa pensiun setelah sekian lama mengabdi sebagai PNS. Selama ini dalam pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS diselenggarakan secara segmented oleh PT TASPEN (Persero). Pelayanan secara segmented dilakukan karena PNS memiliki karakteristik yang berbeda cukup mendasar, misalnya dengan anggota TNI dan Polri, meski keduanya merupakan abdi negara; Bahwa apabila diletakkan dalam konteks permohonan a quo dan tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, desain BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun dan program jaminan hari tua dari seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan prinsip kegotongroyongan tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar pembenar. Ihwal ini, meski BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama memungut iuran kepada pesertanya untuk pendanaan yang akan dinikmati oleh pesertanya, namun tidaklah bisa dipandang sebagai konsep yang sama dengan iuran PNS. Untuk itulah menurut Mahkamah, menjadi tidak adil jika pensiunan PNS yang selalu mengiur tiap bulan dengan harapan dapat menikmati tabungan yang sudah dikumpulkannya pada masa tuanya nanti harus berbagi kepada orang lain atas nama kegotongroyongan. Meskipun Mahkamah sangat mendukung prinsip kegotongroyongan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, namun dalam konteks program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun, tidak tepat bilamana prinsip kegotongroyongan yang dilakukan dengan cara membagi tabungan yang telah dipersiapkan PNS untuk masa tuanya. [3.20] Menimbang bahwa bilamana dikaitkan dengan desain kelembagaan, apakah untuk memenuhi prinsip gotong royong dimaksud, semua persero penyelenggaraan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan mesti digabung 266 menjadi satu badan atau lembaga. Apabila tidak digabung, apakah prinsip gotong royong tidak bisa dipenuhi. Ihwal ini, menurut Mahkamah, desain kelembagaan, apakah kelembagaan tunggal ataupun kelembagaan majemuk, tidak selalu berkaitan dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya prinsip gotong royong. Prinsip ini mungkin saja tidak akan terlaksana sekalipun pilihan desain kelembagaannya adalah kelembagaan tunggal. Sebaliknya, prinsip ini pun juga sangat mungkin dipenuhi jika pilihannya adalah kelembagaan majemuk. Pelaksanaan prinsip tersebut sangat bergantung pada desain sistem jaminan sosial nasional. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengatur badan-badan yang melaksanakan jaminan sosial terkoneksi secara baik, sehingga prinsip gotong royong tetap bisa dilaksanakan. Misalnya, undang-undang dapat mengatur bagi badan-badan yang melaksanakan jaminan sosial yang dalam pengelolaan aset memiliki keuntungan, dapat saja diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah tertentu kepada badan pelaksana lainnya. Atau, oleh karena pengelolaan badan yang melaksanakan jaminan sosial berada di bawah BUMN, deviden yang diserahkan pada negara setiap tahunnya dapat diserahkan kepada badan pengelola jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip gotong royong, pembentuk undang- undang sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan. Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik. Oleh karena itu, desain transformasi PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi para Pesertanya. [3.21] Menimbang bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 267 mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain dalam UU 24/2011 yang berhubungan erat dengan norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai konsekuensi yuridisnya pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah a quo. [3.23] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah bahwa ketentuan norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal- hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 268 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait PT TASPEN 269 (Persero) atau yang mewakili, Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani